STRATEGI KPU DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI PEMILIH PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SAMARINDA TAHUN 2015

eJournal Administrative Reform, 2016, 4 (2): 204-215 ISSN 2338-7637, ar.mian.fisip-unmul.ac.id © Copyright 2016

STRATEGI KPU DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI PEMILIH PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SAMARINDA TAHUN 2015 Dwi Haryono 1, A. Margono 2, Syahrani 3 Abstrak Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Strategi KPU dalam Meningkatkan Partisipasi pemilih pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Samarinda tahun 2015 dan untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat strategi KPU dalam meningkatkan Partisipasi Pemilih pada Pemilihan Walikota dan Wakil walikota Samarinda Tahun 2015. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian keperpustakaan dan penelitian lapangan. Sumber data penelitian dengan data primer yaitu teknik sampling purposive (keyinforman) yaitu ketua dan sekretaris KPU kota Samarinda dan snowball sampling (informan) yaitu anggota komisioner dan staff secretariat KPU kota Samarinda dan data sekunder ( dokumen-dokumen, buku-buku ilmiah dan hasil penelitian yang relevan). Analisis data dilakukan dengan cara kondensasi data, penyajian data, dan penyimpulan/verifikasi. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Strategi KPU dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Samarinda tahun 2015 adalah melalui: Pertama Strategi Penguatan Kelembagaan dengan cara meningkatkan kapasitas dan kualitas penyelenggara dalam hal ini adalah PPK, PPS dan KPPS dan meningkatkan komunikasi dan keterbukaan informasi KPU kepada Publik. Kedua strategi Sosialisasi Politik yaitu dengan metode sosialisasi komunikasi tatap muka (face to face) dan sosialisasi komunikasi melalui media. Ketiga Strategi Pendidikan Pemilih Pemula yaitu Training Of Trainer, PEMILOS (Pemilihan Ketua Osis) dan Pemilihan Duta Pemilih Pemula. Sedangkan factor yang mempengaruhi stratgi KPU dalam meningkatkan partisipasi pemilih adalah factor pendukung SDM, anggaran yang cukup, perhatian pemerintah, kualitas data pemilih sedangkan faktor penghambat adalah sikap apatis dari pemilih tentang penyelenggaraan pemilu, kurangnya sosialisasi baik oleh KPU, kandidat, partai politik ataupun pemerintah. Kata Kunci : Strategi, KPU, Partisipasi Pemilih, Pilkada Serentak 1

Mahasiswa Program Magister Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. 2 Dosen Program Magister Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. 3 Dosen Program Magister Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.

Strategi KPU dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih (Dwi Haryono)

Abstract The purpose of this study was to determine the KPU Strategies to Improve Voter participation on Election of Mayor and Deputy Mayor of Samarinda in 2015 and to determine the factors supporting and inhibiting Commission strategy to improve the participation of Voters on Election of Mayor and Deputy Mayor of Samarinda in 2015.Qualitative research methods used, techniques of data collection is done by the research library (library search) and field (Field work search), observation, interviews and documentation. Source of research data with the primary data is purposive sampling technique (key-informant) that the chairman and secretary of the Commission Samarinda and snowball sampling (informant) that commissioners and staff of the secretariat of the Commission Samarinda and secondary data (documents, scientific books and relevant research results). Data analysis technique used is descriptive qualitative data analysis method of Milles and Huberman is condensation, data presentation, conclusions and verification.Conclusions from the study showed a picture that basically Strategy Commission to Enhance Participation of Voters on Election of Mayor and Deputy Mayor of Samarinda in 2015 through: First Strategy Institutional Strengthening by increasing the capacity and quality of the organizers in this regard is the PPK, PPS and KPPS and improve communication and disclosure of information to the Public Commission. Both strategies Political Socialization socialization method of communication is face to face (face to face) and dissemination of communication through the media. Third Beginner Voter Education Strategy is to give special attention to the voters, in this case the students in senior secondary school or equivalent, with a Training of Trainers Program, PEMILOS (Election of Chairman Osis) and Ambassador Selection Starter Selector. While the factors that influence the strategy of the Commission in increasing voter participation is the motivating factors of human resources, an adequate budget, the government's attention, the quality of voters' data while the factor inhibitors is the apathy of voters on election administration, lack of socialization by the KPU, candidates, political parties or the government. Keywords: Strategy, the Commission, Voter Participation, Election Unison Pendahuluan Pemilihan Umum (Pemilu) sering disebut sebagai Pesta Demokrasi yang dilakukan sebuah Negara. Dalam sebuah negara yang menganut paham demokrasi, pemilu menjadi kunci terciptanya demokrasi. Di Indonesia pemilu merupakan suatu wujud nyata dari demokrasi dan menjadi sarana bagi rakyat dalam menyatakan kedaulatannya terhadap Negara dan Pemerintah. Kedaulatan rakyat dapat diwujudkan dalam proses Pemilu untuk menentukan siapa yang harus menjalankan dan mengawasi pemerintahan dalam suatu negara. Pemilu berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

205

eJournal Administrative Reform, Volume 4, Nomor 2, 2016: 204-215

tahun 1945. Pemilu diselenggarakan dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Partisipasi politik dalam negara demokrasi merupakan indikator implementasi penyelenggaraan kekuasaaan negara tertinggi yang absah oleh rakyat (kedaulatan rakyat), yang dimanifestasikan keterlibatan mereka dalam pesta demokrasi (Pemilu). Makin tinggi tingkat partisipasi politik mengindikasikan bahwa rakyat mengikuti dan memahami serta melibatkan diri dalam kegiatan kenegaraan. Sebaliknya tingkat partisipasi politik yang rendah pada umumnya mengindikasikan bahwa rakyat kurang menaruh apresiasi atau minat terhadap masalah atau kegiatan kenegaraan. Rendahnya tingkat partisipasi politik rakyat direfleksikan dalam sikap golongan putih (golput) dalam pemilu. Pada pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah di kota Samarinda, partisipasi masyarakat relatif lebih rendah dibandingkan dengan Pemilihan Umum lainnya. Pada Tahun 2005 menunjukan jumlah partisipasi pemilih sebesar 264,479 jiwa dari total 434,257 pemilih yaitu 60.90%. Untuk pelaksanaan Pilkada Tahun 2010 jumlah partisipasi pemilih sebesar 313,885 jiwa dari total 509,069 daftar pemilih yaitu 61.66%. Sedangkan untuk pelaksanaan Pilkada Tahun 2015 partisipasi pemilih sebesar 286.276 jiwa dari total 582.262 daftar pemilih yaitu 49.17 %. Sehubungan dengan permasalahan sebagaimana diatas penulis bertujuan untuk melakukan penelitian lebih mendalam tentang strategi KPU dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Samarinda Tahun 2015 dan faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat. Pengertian Strategi Menurut Rosady Ruslan (2005:37) mengemukakan bahwa ”strategi itu pada hakekatnya adalah suatu perencanaan (planning) dan manajemen (management) untuk mencapai tujuan tertentu dalam praktek operasionalnya. Sedangkan menurut Ahli sosiologi Philip Selznick dalam Husein Umar, (1999:12) mengatakan bahwa strategi yang baik adalah strategi yang memuat nilai-nilai para anggotanya sehingga mereka merasa terikat dengan tujuan perusahaan dan dapat menjadi dorongan semangat secara terus-menerus bagi anggotanya. Pengertian Pemilihan Umum Menurut Gaffar dalam Efrizal (2012:5) pemilu adalah sarana utama mewujudkan demokrasi dalam suatu negara. Substansi pemilu adalah penyampaian suara rakyat untuk membentuk lembaga perwakilan dan pemerintahan sebagai penyelenggara negara. Suara rakyat diwujudkan dalam bentuk hak pilih, yaitu hak untuk memilih wakil dari berbagai calon yang ada. Sedangkan menurut Efriza (2012:355) pemilu merupakan cara yang terkuat bagi rakyat untuk berpartisipasi didalam sistem demokrasi perwakilan modern. Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa pemilihan umum adalah 206


sarana demokrasinuntuk membentuk suatu sisitem kekuasaan negara yang lahir dari rakyat dan menurut kehendak rakyat yang dipraktekkan dalam bentuk perwakilan yang didalamnya terdapat kompetisi politik yang dilaksanakan secara adail dan terbuka dalam pelaksanaanya. Pengertian Komisi Pemilihan Umum Menurut Ferry Kurnia Rizkiyansyah (2007:78) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan penyelenggara pemilihan umum adalah suatu lembaga khusus yang menangani proses pemilihan umum Definisi di atas menyebutkan bahwa penyelenggara pemilihan umum adalah lembaga khusus yang menangani proses pemilihan umum. Komisi pemilihan umum merupakan lembaga khusus yang menangani proses pemilihan umum di Indonesia. Komisi pemilihan umum sesuai dengan amanat UUD 1945 merupakan lembaga khusus penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Tugas dan kewenangan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga independen dalam sistem ketatanagaraan Indonesia mempunyai tugas, wewenang dan kewajiaban sebagai penyelanggara pemilu yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu. Adapun tugas, wewenang, kewajiban, Komisi Pemilihan Umum diatur dalam Pasal 8 UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum,yaitu: a. Tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum dalam penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). b. Tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum dalam penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. c. Tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) Menurut Joko J. Prihatmoko (2005: 112-124) Pemilihan kepala daerah, baik gubernur maupun bupati/wali kota secara langsung merupakan perwujudan pengembalian hak-hak dasar dalam memilih pemimpin di daerah. Dengan demikian, rakyat memiliki kesempatan dan kedaulatan untuk menentukan pemimpin daerah secara langsung, bebas, dan rahasia tanpa adanya intervensi sama halnya mereka memilih prasiden dan wakil presiden dan wakil-wakilnya di legislatif dalam pemilu Partisipasi Politik Menurut Surbakti dalam Gatara dan Said (2007:92) partisipasi politik adalah keikutsertaan warga negara biasa dalam menentukan segala keputusan menyangkut atau mempengaruhi hidupnya. Sesuai dengan istilah partisipasi, 207


(politik) berarti keikutsertaan warga negara biasa (yang tidak mempunyai kewenangan) dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik. Dari beberapa pendapat diatas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan partisipasi politik adalah keikutsertaan seseorang atau sekelompok orang mempengaruhi proses politik secara langsung atau tidak langsung dengan cara memilih wakil rakyat dan dapat mempengaruhi kebijakan pemerintah. Pengertian Pemilih Menurut UU No 8 tahun 2012 pemilih adalah warga Negara Indonesia yang telah genap berumur 17 tahun, atau sudah pernah kawin. Tetapi dalam pelaksanaan pemilu yang berhak memberikan hak pilihnya adalah pemilih tersebut tidak sedang terganngu jiwanya, tidak dicabut hak pilihnya atas putusan pengadilan, pemilih tersebut tidak masuk dalam kategori TNI/POLRI. Pemilih yang memenuhi sayarat akan di daftar sebagai pemilih di masukan dalam Daftar Pemilih Tetap arau DPT yang kemudian ditetapkan ditetapkan oleh komisi pemilihan umum (KPU) Pemilih merupakan bagian masyarakat luas yang bisa saja tidak menjadi konstituen partai politik tertentu. Masyarakat terdiri dari beragam kelompok, terdapat kelompok masyarakat yang memang non partisipan, dimana ideology dan tujuan politik mereka tidak dikatakan kepada suatu partai politik tertentu . Mereka menunggu sampai ada satu partai politik yang bisa menawarkan program kerja yang terbaik menurut mereka, sehingga partai tersebutlah yang akan mereka pilih. Pengembangan Kapasitas Kelembagaan (Capacity Building) Menurut Yeremias T. Keban (2000:75) lebih khusus dalam bidang pemerintahan berpendapat bahwa Pengembangan Kapasitas merupakan serangkaian strategi yang ditujukan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan responsivitas dari kinerja pemerintahan, dengan memusatkan perhatian kepada pengembangan dimensi, sumber daya manusia, penguatan organisasi; dan reformasi kelembagaan atau lingkungan. Sedangkan menurut Soeprapto (2006:11) tentang pengertian Pengembangan Kapasitas, yaitu: 1. Pengembangan kapasitas bukanlah produk, melainkan sebuah proses. 2. Pengembangan kapasitas adalah proses pembelajaran multi-tingkatan meliputi individu, grup, organisasi, dan sistem. 3. Pengembangan kapasitas menghubungkan ide terhadap sikap. 4. Pengembangan kapasitas dapat disebut sebagai actionable learning dimana pengembangan kapasitas meliputi sejumlah proses-proses pembelajaran yang saling berkaitan, akumulasi benturan yang menambah prospek untuk individu dan organisasi agar secara terusmenerus beradaptasi atas perubahan. 208


Pengertian Sosialisasi Politik Menurut Efrizal (2012:4) sosialisasi politik merupakan suatu proses bagaimana memperkenalkan system politik pada seseorang, dan bagaimana orang tersebut menentukan tanggapan serta reaksi-reaksinya terhadap gejala-gejala politik. Sedangkan menurut Syarial dalam Efrizal (2012:8) sosialisasi politik ialah proses pembentukan sikap dan orientasi politik pada anggota masyarakat. Melalui proses sosialisasi politik inilah masyarakat memperoleh sikap dan orientasi terhadap kehidupan politik yang berlangsung dalam masyarakat. Berdasarkan penjelasan diatas menurut penulis bahwa sosialisasi politik merupakan suatu proses sosial yang didalamnya melakukan sosialisasi secara langsung kepada masyarakat guna mendapatkan informasi dibidang politik yang erat kaitannya dengan pemilu. Jenis Penelitian Menurut Sugiyono (2012: 59) menyatakan bahwa: Dalam penelitian kualitatif yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri. Oleh karena itu, peneliti sebagai instrumen juga harus divalidasi seberapa jauh peneliti kualitatif siap melakukan penelitian yang selanjutnya terjun ke lapangan”. Penggunaan penelitian kualitatif dipandang jauh lebih subyektif karena menggunakan metode yang berbeda dari mengumpulkan informasi, individu dalam menggunakan wawancara. Fokus Penelitian Untuk membatasi kajian permasalahan yang dibahas, pada penelitan kualitatif ini penulis lebih memfokuskan pada: 1. Strategi KPU dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Samarinda Tahun 2015 adalah sebagai berikut: 1). Strategi Penguatan Kelembagaan: a. Meningkatkan kapasitas dan kualitas penyelenggara pemilu di tingkat PPK, PPS dan KPPS. b. Memperkuat komunikasi dan keterbukaan Informasi KPU kepada publik 2). Strategi Sosialisasi Politik a. Sosialisasi Komunikasi Tatap Muka (Face to Face) b. Sosialisasi Komunikasi Melalui Media, 3). Strategi Pendidikan Politik Pemilih Pemula a. Training Of Trainer kepada Pengurus Osis dan Guru PPKN b. Program Pemilos “Pemilihan Ketua Osis” c. Pemilihan Duta Pemilih Pemula 2. Faktor Pendukung dan Penghambat Strategi KPU dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Samarinda Tahun 2015. 209


Teknik Analisis Data Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif yaitu mendeskripsikan serta menganalisis data dan sumber data yang diperoleh kemudian dijabarkan dalam bentuk penjelasan yang sebenarnya. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis data deskritif kualitatif dari Milles dan Huberman (dalam Tjetjep Rohendi Rohidi 2009:15-20) yang meliputi empat komponen yaitu: 1. Pengumpulan data (data collecting) yaitu pengumpulan data pertama atau data mentah yang dikumpulkan dalam suatu penelitian. 2. Reduksi data (data reduction) yaitu proses memilih, memfokuskan, menyederhanakan, dengan membuatabstraksi, mengubah data mentah menjadi yang dikumpulkan dari penelitian kedalam catatan yang telah diperiksa. 3. Penyajian data (data display) yaitu menyusun informasi dengan cara tertentu sehingga diperlukan penarikan kesimpulan atau pengambilan tindakan. 4. Penarikan kesimpulan (conclutions drawing) yaitu proses mencari arti bendabenda, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan konfigurasi yang mungkin terjadi, sebab akibat dan proposi penelitian. Kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Hasil Penelitian dan Pembahasan Dalam pelaksanaan pemelihan Walikota dan Wakil Walikota Samarinda tahun 2015 yang lalu, terdapat 1580 TPS (Tempat Pemungutan Suara) yang tersebar di 59 Kelurahan dan 10 kecamatan di seluruh Samarinda, di bantu oleh Badan adhock yang terdiri dari PPK berjumlah 50 orang, PPS ada 177 orang, sedangkan petugas yang berada di TPS atau KPPS berjumlah 11.060 orang. Sehingga jumlah personil badan adhock yang membantu tugas KPU berjumlah 11.287 orang. Tingkat partisipasi pemilih pada pelaksanaan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Samarinda Tahun 2015, masih cukup rendah. Meskipun demikian sebenarnya KPU kota Samarinda telah melakukan berbagai cara atau strategi untuk meningkatkan partisipasi pemilih, namun rendahnya partispasi pemilih bukan tanggung jawab KPU semata. Namun merupakan tanggung jawab bersama, antara KPU, Pemerintah, masyarakat dan peserta pemilu itu sendiri. Adapun Strategi yang dilakukan KPU dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada pemilih Walikota dan Wakil Walikota Samarinda tahun 2015 antara lain: Strategi Penguatan Kelembagaan a. Meningkatkan kapasitas dan kualitas (Capacity Building) PPK, PPS dan KPPS Meningkatkan kapasitas dan kualitas (Capacity Building) 210


penyelenggara pemilu di tingkat PPK, PPS dan KPPS merupakan salah satu strategi penguatan kelembagaan KPU yang dilakukan dalam upaya meningkatkan partisipasi pemilih untuk bersedia hadir dalam dalam memberikan suaranya di TPS pada pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Samarinda tahun 2015. Peranan KPU dan penyelenggara di tingkat bawah ikut mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya. Hal ini dilakukan untuk memperkokoh atau memperkuat badan atau lembaganya guna menghasilkan kinerja yang baik, sehingga tujuan sebagai penyelenggara akan sesuai yang diinginkan. b.

Memperkuat komunikasi dan keterbukaan Informasi KPU kepada publik Memperkuat komunikasi dan keterbukaan Informasi KPU kepada publik merupakan salah satu strategi KPU dalam penguatan kelembagaan yang bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan publik atau masyarakat, sehingga informasi yang dibutuhkan masyarakat baik mengenai teknis penyelenggaraan maupun data-data lain dapat mudah diakses oleh masyarakat, diharapkan outputnya dapat meningkatkan partisipasi pemilih pada pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Samarinda tahun 2015. Dalam rangka menjamin keterbukaan informasi publik maka setiap lembaga publik harus membentuk suatu petugas khusus yang menanganinya, Sesuai pasal 13 Undang-Undang tersebut mengamanatkan bahwa setiap instansi/badan publik harus menunjuk petugas PPID.

Strategi Sosialisasi Politik a. Sosialisasi Tatap Muka (face to face) Kegiatan sosialiasi tatap muka (face to face) pada masyarakat merupakan salah satu kegiatan sosialisasi yang dilakukan KPU kota Samarinda dalam menyampakan informasi seputar pelaksanaan pemiliha Walikota dan Wakil Walikota Samarinda tahun 2015. Sosialiasi tatap muka (face to face) merupakan bagian dari komunikasi antarpribadi yang umumnya berlangsung secara langsung tanpa melalui perantara. Ada beberapa kelompok sasaran masayarakat dalam melakukan sosialisasi tatap muka ini. Untuk kegiatan dengan audens perempuan diadakan di kantor P2TP2A Kaltim, kantor Ikatan Perempuan Wartawan Indonesi IKWI Kaltim dan kelompok patayat NU. Rata-rata peserta yang hadir 100 orang. Kegiatan ini juga dilaksanakan di Rutan dan Lapas yang ada dikota Samarinda. Kegiatan seperti ini juga dilakukan di mall-mall, pasar-pasar tradisonal dan juga pasar malam, sekaligus membagikan selebaran brosur atau leaflet dalam kegiatan ini biasanya juga melibatkan PPK dan PPS setempat. b.

Sosialisasi Melalui Media Adanya penggunaan berbagai media komunikasi yang digunakan KPU 211


kota Samarinda dalam mensosialisasikan pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Samarinda tahun 2015, merupakan hal yang penting dalam meningkatkan partisispasi pemilih. Penggunaan media seperti surat kabar, radio dan televise sangat diperlukan untuk menjelaskan serta memberikan informasi kepada masyarakat yang tersebar tanpa harus ketemu secara langsung dimanapun mereka berada. Media massa dapat pula memberikan keserempakan pemahaman mengenai pesan yang disampaikan kepada khalayak. Media massa adalah alat yang digunakan dalam penyampaian pesan dari sumber kepada khalayak. Sifat media massa adalah serempak cepat, yang dimaksud dengan keserempakan disini ialah keserapakan kontak antara komunikator dengan komunikan yang demikian besar jumlahnya. Pendidikan Pemilih Pemula Training Of Trainer kepada Pengurus Osis dan Guru PPKN di Kota Samarinda Dalam rangka untuk meningkatkan partisipasi pemilih terutama dikalangan pemilih pemula untuk kalangan pelajar yang duduk di bangku SLTA sederajat KPU kota Samarinda mengadakan sebuah program Training Of Trainer untuk memberikan pelatihan tentang pendidikan politik kepada siswa SMA sebagai pemilih pemula terutama ditujukan kepada pengurus OSIS. Dalam kegiatan ini yang mendapat perhatian KPU tidak saja pelajar, namun juga para guru-guru PPKN dari beberapa Sekolah tingkat menengah yang ada di kota Samarinda. KPU Samarinda ingin memberikan pembelajaran demokrasi, penerapan nilai-nilai membentuk watak pemilih pemula agar paham proses pemilu. Pemilihan Ketua Osis (PEMILOS) Dalam rangka untuk meningkatkan partisipasi pemilih terutama dikalangan pemilih pemula untuk kalangan pelajar yang duduk di bangku SLTA sederajat KPU kota Samarinda mengadakan sebuah program PEMILOS yaitu suatu bentuk pembelajaran pemilihan ketua Osis yang dikemas sebagaimana pemilihan legislative ataupun pemilihan presiden dan kepala daerah. Sikap demokratis di kalangan siswa dapat ditumbuhkembangkan di lingkungan kehidupan sehari-hari, baik di sekolah, masyarakat, maupun keluarga. Sikap demokratis yang tertanam sejak dini akan memberikan pengaruh yang baik kepada seseorang dalam kehidupannya pada masa yang akan datang saat yang bersangkutan telah memiliki hak-hak politik yang penuh sebagai warga masyarakat dan warga bangsa. Pemilihan Duta Pemilih Pemula Dalam rangka meningkatkan partisipasi pemilih pemula dikalangan pelajar, selain TOT dan Pemilos KPU kota Samarinda juga mengadakan pemilihan Duta Pemilih Pemula. Kegiatan ini dilakukan dengan melakukan acara 212


Debat Kandidat yang dikuti oleh para ketua Osis yang terpilih melalui program Pemilos. Duta Pemilih Pemula bertugas mensosialisasikan pilkada serentak pada komunitas sekolah, kegiatan mereka berbasis sekolah, dengan membuat informasi-informasi seputar pemilihan kepala daerah. Dengan adanya Duta Pemilih Pemula ini diharapkan mampu meningkatkan partisipasi pemilih terutama bagi pemilih pemula yang jumlahnya cukup besar. Faktor Pendukung dan Penghambat Strategi KPU dalam meningkatkan Partispasi Pemilih pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Samarinda Tahun 2015 Faktor Pendukung Tersedianya SDM yang cukup dan berpengalaman dalam peneyelenggaran pemilu ke pemilu, ketersediaan Anggaran yang cukup untuk membiaya semua tahapan penyelenggaraan merupakan faktor yang penting. Profesionalisme penyelenggara dari tingkat KPU dan sekretariat sampai panitia adhock yaitu PPK, PPS dan juga tingkat Dukungan Pemerintah baik dalam membantu dalam melakukan sosilisasi maupun penyedian anggaran dan SDM atau PNS yang memback up kegiatan KPU. Faktor Penghambat Faktor Teknis pemilih, di mana pada saat pemilihan harus bekerja diluar kota, atau sedang sakit, sikap Apatis pemilih terhadap pelaksanaan pemilu yang tidak bisa membawa dampak secara langsung kepada mereka, Kurangnya Sosialisasi baik oleh penyelenggara, pemerintah ataupun peserta sendiri dalam bentuk kampanye, Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah baik yang duduk di legislatif maupun eksekutif, Kandidat atau peserta sebagai pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Samarinda Tahun 2015. Kesimpulan 1). Strategi atau upaya yang dilakukan KPU kota Samarinda dalam meningkatkan Partisipasi Pemilih pada Pemilihan Walikota dan wakil walikota Samarinda Tahun 2015 antara lain: a. Strategi Penguatan Kelembagaan yaitu salah satu cara atau metode yang dilakukan KPU untuk memperkokoh atau memperkuat badan atau lembaganya guna menghasilkan kinerja yang baik, sehingga tujuan sebagai penyelenggara dalam rangka meningkatkan partisipasi pemilih akan sesuai yang diinginkan. Strategi ini dalam penerpannya dengan meningkatkan kapasitas dan kualitas penyelenggara dalam hal ini adalah PPK, PPS dan KPPS dan meningkatkan komunikasi dan keterbukaan informasi KPU kepada Publik. b. Strategi Sosialisasi Politik merupakan salah satu cara yang dilakukan KPU untuk meningkatkan partisiasi pemilih yaitu dengan metode sosialisasi tatap muka (face to face) dan melalui media. Dalam hal ini 213


kegiatan yang dilakukan pertemuan dengan tokoh msyarakat, tokoh pemuda, kelompok perempuan dan kelompok mahasiswa. Untuk media yang digunakan adalah media cetak, media masa dan media elektronik. c. Strategi Pendidikan Pemilih Pemula merupakan salah satu metode KPU dengan memberikan perhatian secara khusus kepada pemilih pemula, dalam hal ini adalah para pelajar yang duduk di bangku SLTA sederajat, dengan Program Training Of Trainer, PEMILOS dan Duta Pemilih Pemula. Saran Berdasarkan uraian dalam pembahasan diatas, maka disarankan agar KPU sebagai penyelenggara pemilu dapat menjalankan tugas dan wewenang serta dapat mensukseskan pemilihan umum secara maksimal, dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat dan lembaga lain yang terkait. Adapun saran lain, yaitu: 1. Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan harus mengoptimalisasikan peran dan fungsinya dalam mendorong KPU untuk selalu bisa meningkatkan kualitas pemilu dengan meningkatkan partisipasi pemilih. 2. KPU Kota Samarinda diharapakan bisa memiliki terobosan atau upaya baru dalam rangka meningkat partispasi pemilih tidak monoton dan jangkaun dan kuantititasnya diperbanyak lagi. 3. Partai politik sebagai wadah aspirasi masyarakat harus memberikan pendidikan politik secara maksimal dan terbuka kepada masyarakat secara langsung terkait pemilu. 4. Untuk seluruh masyarakat Kota Samarinda terutama pemilih pemula atau pemilih muda, kita harus memiliki kesadaran secara penuh untuk selalu ikut mensukseskan pemilu. 5. Pelaksanaan Pemilu pada hakekatnya merupakan tanggung jawab bersama antara peneyelenggara (KPU), pemerintah, partai Politik dan masyarakat, perlu ada koordinasi dan kerjasama yang saling menguatkan. Daftar Pustaka Abdullah Rozali. 2005. Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada Agustinus S. Wahyudi, (1996), Manajemen Strategik, Jakarta : Binarupa Aksara Amirudin, dan Bisri A.Zaini.,2006.Pilkada Langsung Problem dan Prospek.Yogyakarta:PustakaPelajar. Basri Seta. 2012. Pengantar Ilmu Politik. Jogjakarta : Indie Book Corner. Budiardjo, Miriam. 2008. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama. Bungin, Burhan. 2011. Metodologi Penelitian Kualitatif. Jakarta: Raja Wali Pers Effendy, Uchjana, Onong.2008. Ilmu, Teori dan Filsafat Komunikasi. Bandung. PT. Citra Aditya Bakti 214


Efriza, 2012, Political Explore: Sebuah Kajian Ilmu Politik, Bandung:Alfabeta Faturohman Deden dan Wawan Sobar. 2004. Pengantar Ilmu Politik. Malang : UMM Press. Firmanzah, 2008. Marketing Politik Antara Pemahaman dan Realitas, Edisi Kedua, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta. Gaffar, Afan. 2004. Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Gatara Said dan Said Dzulkiah. 2007. Sosiologi Politik Konsep dan Dinamika Perkembangan Kajian. Bandung : CV Pustaka Setia. Joko J. Prihatmoko, 2005, Pemilihan Kepala Daerah Langsung, Pustaka Pelajar, Yogyakarta Keban, Yeremias.T, 2000, Artikel “ Good Governance” dan “Capacity Building” sebagai Indikator Utama dan Fokus Penilaian Kinerja Pemerintah, Jurnal Perencanaan Pembangunan, Jakarta Kurnia, Ferry Dr. S.IP., MSi. 2007. Mengawal Pemilu Menatap Demokrasi : Catatan Penyelenggaraan Pemilu 2004. Jakarta : Idea Publishing Ruslan, Rosady. 2006. Manajemen Publik Relations & Media Komunikasi Edisi Revisi. Jakrta: Raja Grafindo Persada Rangkuti, Freddy, 2008. Analisis SWOT Teknik Membedh Kasus Bisnis, Gramedia Pustaa Utama, Jakarta Rohidi, Tjetjep Rohendi. 2009. Analisis data kualitatif. Jakarta: Universitas Indonesia. Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung : Alfabeta.

215

STRATEGI KPU DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI PEMILIH PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SAMARINDA TAHUN 2015

Recommend Documents