LAPORAN EVALUASI PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA CIREBON TAHUN 2013

LAPORAN EVALUASI PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA CIREBON TAHUN 2013

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON 2013

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, akhirnya KPU Kota Cirebon telah dapat menyelesaikan seluruh rangkaian Tahapan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2013 dengan baik, aman dan lancar tanpa suatu gangguan yang berarti.

Sebagaimana diketahui bersama bahwa Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon tahun 2013 merupakan ajang pesta demokrasi masyarakat Kota Cirebon dalam melakukan Pemilihan Kepala Daerah yang nantinya akan memimpin Kota Cirebon 5 (lima) tahun mendatang.

Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon tahun 2013 KPU Kota Cirebon mengeluarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon NOMOR : 13.1 /Kpts/KPU Kota - 011329166/2012 tanggal 07 September 2012 Tentang PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON NOMOR 01/Kpts/KPU Kota – 011329166/2012 TENTANG TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL PENYELENGGARAAN

PEMILIHAN WALIKOTA DAN

WAKIL WALIKOTA CIREBON TAHUN 2013 yang menjadi dasar dan pedoman dalam melaksanakan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2013.

Adapun seluruh Tahapan Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2013 meliputi : Persiapan Pelaksanaan (Penyusunan dan pengajuan anggaran kepada Pemerintah Kota Cirebon, penetapan petunjuk teknis pelaksanaan, pembentukan PPK dan PPS, dan pemberitahuan Kepada DPRD Kota Cirebon mengenai akhir masa Jabatan Walikota), Pelaksanaan (Proses Pemutakhiran Data Pemilih, Pencalonan, Pengadaan Logistik, Kampanye, Pemungutan dan Penghitungan Suara dan Pelantikan Walikota Dan Wakil Walikota Terpilih) dan Penyelesaian (Proses PHPU di Mahkamah Konstitusi)

Besar harapan Kami bahwa Walikota dan Wakil Walikota Cirebon terpilih yang merupakan pilihan masyarakat Kota Cirebon dapat mengemban amanah masyarakat dan dapat membawa Kota Cirebon kearah yang lebih baik lagi dalam 5 (lima) tahun mendatang dan bisa mewujudkan segala janji-janji pada waktu kampanye demi kesejahteraan masyarakat Kota Cirebon. Dalam kesempatan yang baik ini juga, KPU Kota Cirebon mengucapkan terima kasih kepada Sekretariat KPU Kota Cirebon, KPU Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Kota Cirebon dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu atas i

dukungan dan bantuannya selama pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2013. Akhirnya kami menyadari bahwa sebagai manusia biasa pekerjaan KPU Kota Cirebon tidaklah sempurna begitupun dalam penyusunan laporan ini, untuk itu kami mohon maaf dan semua pihak dapat memakluminya. Kami berdoa kepada Allah SWT agar semua pihak yang telah mendukung dan membantu mendapatkan balasan NYA. Aamiin.

Cirebon, Juli 2013 KPU KOTA CIREBON KETUA,

DIDI NURSIDI, SH., MH.

ii

DAFTAR ISI

Hal KATA PENGANTAR …………………………………………………………….. i DAFTAR ISI ……………………………………………………………………….. iii BAB I

PENDAHULUAN A. Selintas Tentang Kota Cirebon ......................................................... 1 B. Latar Belakang ................................................................................... 5 C. Maksud dan Tujuan ........................................................................... 7

BAB II

MASA PERSIAPAN A. Pemberitahuan DPRD Kota Cirebon Kepada KPU Kota Cirebon Mengenai Berakhirnya Masa Jabatan Kepala Daerah ...................... 9 B. Perencanaan Penyelenggaraan .......................................................... 9 C. Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Sekretariat PPK ... 14 D. Pembentukan Panitia Pemungutan Suara dan Sekretariat PPS .......... 19

BAB III

TAHAP PELAKSANAAN A. Pemutakhiran Data Pemilih dan Penetapan Daftar Pemilih ............. 24 B. Pendaftaran dan Penetapan Pasangan Calon ..................................... 27 C. Pengadaan, Pencetakan dan Pendistribusian Logistik ...................... 51 D. Kampanye ......................................................................................... 66 E. Pemungutan dan Penghitungan Suara ............................................... 80 F. Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan, Pengangkatan dan Pelantikan .......................................................................................... 91

BAB IV

LAIN-LAIN 1. Sosialisasi ............................................................................................ 93 2. Keuangan/Anggaran ........................................................................... 101

BAB V

PERMASALAHAN YANG DIHADAPI DAN SARAN PEMECAHAN MASALAH …………………………………………………………….. 106

iii

BAB I PENDAHULUAN

A. Selintas Tentang Kota Cirebon 1. Sejarah Berdirinya Menurut manuskrip Purwaka Caruban nagari, pada abad XIV di Pantai laut Jawa ada sebuah desa nelayan kecil bernama Muara Jati. Pada waktu itu sudah banyak kapal asing yang datang untuk berniaga dengan penduduk setempat. Pengurus pelabuhan adalah Ki Gede Alang-alang yang ditunjuk oleh penguasa kerajaan Galuh (Padjajaran) dan di pelabuhan ini juga terlihat aktifitas agama islam semakin berkembang. Ki Gede Alang-alang memindahkan

tempat

pemukiman

ke

tempat

pemukiman

baru

di

Lemahwungkuk, 5 km arah selatan mendekati kaki bukit menuju Kerajaan Galuh. Sebagai kepala pemukiman baru diangkatlah Ki Gede Alang-alang dengan gelar kuru Cerbon. Pada perkembangan berikutnya, Pangeran Walangsungsang, Putra Prabu Siliwangi ditunjuk sebagai Adipati Cirebon dengan gelar Cakrabumi. Pangeran inilah yang mendirikan Kerajaan Cirebon, diawali dengan tidak mengirimkan upeti kepada Raja Galuh. Oleh Raja Galuh dijawab dengan mengirimkan bala tentara ke Cirebon untuk menumbangkan Adipati Cirebon. Namun ternyata Adipati Cirebon terlalu kuat bagi Raja Galuh hingga ia keluar sebagai pemenang. Dengan demikian berdirilah kerajaan baru di Cirebon dengan Raja bergelar Cakrabuana. Berdirinya kerajaan Cirebon menandai diawalinya Kerajaan Islam Cirebon dengan Pelabuhan Muara Jatiyang aktifitasnya berkembang hingga kawasan Asia Tenggara. 2. Riwayat Pemerintah a. Periode Tahun 1270 – 1910 Pada abad XIII, Kota Cirebon ditandai dengan kehidupan yang masih tradisional dan pada tahun 1479berkembang menjadi pusat penyebaran Kerajaan Islam terutama di Wilayah Jawa Barat. Kemudian setelah penjajahan Belanda masuk dibangunlah jaringan jalan raya darat dan kereta

api

sehingga

mempengaruhi

perkembangan

industri

dan

perdagangan. b. Periode Tahun 1910 – 1937

Laporan Evaluasi Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2013

1

Pada periode ini Kota Cirebon disahkan menjadi Gemeente Cheirebon dengan luas wilayah 1.1000 hektar dan berpenduduk 20.000 jiwa (Stlb. 1906 Nomor 122 dan Stlb 1926 Nomor 370). c. Periode 1937 – 1967 Tahun 1942, Kota Cirebon diperluas menjadi 2.4500 hektar dan 1957 status pemerintahannya ditetapkan menjadi Kota Pradja dengan luas wilayah 3.300 hektar. Dan setelah ditetapkan menjadi Kotamadya pada tahun 1965 luas wilayahnya bertambah menjadi 3.600 hektar. d. Periode 1967 – Sekarang Luas wilayah Kota Cirebon sampai saat ini adalah 3.755,82 hektar, dengan jumlah penduduk 284.242 jiwa. Urutan nama-nama yang pernah memimpin Kota Cirebon dari jaman penjajahan Belanda sampai sekarang adalah : -

1920 – 1925 : Burger Meester YH. Johan

-

1925 – 1928 : Burger Meester SE. Hotman

-

1928 – 1933 : Burger Meester Gostrom Slede

-

1933 – 1938 : Burger Meester HEC Kontie

-

1938 – 1942 : Burger Meester HSC Hupen

-

1942 – 1943 : SHITJO Asikin Nataatmadja

-

1943 – 1949 : SHITJO Muniran Surianegara

-

1949 – 1950 : Prinata Kusuma

-

1950 – 1954 : Mustofa Suryadi

-

1954 – 1957 : Hardian Karta Atmadja

-

1957 – 1959 : Prawira Amijaya

-

1959 – 1960 : Moh. Safei

-

1960 – 1965 : RSA. Prabowo

-

1965 – 1966 : R. Sukardi

-

1966 – 1974 : Tatang Suwardi

-

1974 – 1981 : H. Abung Koesman

-

1981 – 1983 : Drs. H. Ahmad Endang

-

1983 – 1988 : Drs. Dasawarsa

-

1988 – 1998 : Drs. H. Kumaedhi Syafrudin

-

1998 – 2003 : Drs. H. Lasmana Suriaatmadja, M.Si

-

2003 – 2008 : Walikota

: Subardi, S.Pd

Wakil Walikota: Drs. H. Agus Alwafier,By, MBA -

2008 – sekarang: Walikota Wakil Walikota

: Subardi, S.Pd : H. Sunaryo HW, SIP, MM


2

3. Kondisi Geografis Kota Cirebon terletak pada 108º33 Bujur Timur dan 6º41 Lintang Selatan pada pantai Utara Pulau Jawa, bagian timur Jawa Barat, memanjang dari barat ke timur ±11 Km dengan ketinggian dari permukaan laut ±5 M (termasuk dataran rendah). Kota Cirebon dapat ditempuh melalui jalan darat sejauh 130 km dari arah Kota Bandung dan 258 km dari arah Kota Jakarta. Kota Cirebon terletak pada lokasi yang strategis dan menjadi simpul pergerakan transportasi antara Jawa Barat dan Jawa Tengah. Letaknya yang berada di wilayah pantai menjadikan Kota Cirebon memiliki wilayah dataran yang lebih luas dibandingkan dengan wilayah perbukitannya. Luas Kota Cirebon adalah 3.735,82 hektar atau ±37 km2 dengan dominasi penggunaan lahan untuk perumahan (32%) dan tanah pertanian (38%). Wilayah Kota Cirebon dibatasi oleh : •

Sebelah Utara : Sungai Kedung Pane

•

Sebelah Barat

•

Sebelah Selatan : Sungai Kalijaga

•

Sebelah Timur : Laut Jawa

: S. Banjir Kanal/ Kabupaten Cirebon

Sebagian besar wilayah merupakan dataran rendah dengan ketinggian antara 0-2000 dpl, sementara kemiringan lereng antara 0-40 % dimana 0-3 % merupakan daerah berkarateristik kota, 3-25 % daerah transmisi dan 25-40 % merupakan pinggiran. Terdapat 4 (empat) buah sungai yang cukup besar yaitu : •

Sungai Kedung Pane

•

Sungai Sukalila

•

Sungai Kesunean

•

Sungai Kalijaga

Kondisi air tanah agak dipengaruhi oleh intrusi air laut dan relatif dangkal.


3

Peta Kota Cirebon

4. Kondisi Topografi Kota Cirebon merupakan dataran rendah dengan ketinggian bervariasi antara 0-150 meter di atas permukaan laut. Berdasarkan presentase kemiringan, wilayah kota Cirebon dapat diklasifikasikan sebagai berikut : •

kemiringan 0-3% tersebar di sebagian wilayah kota Cirebon, kecuali sebagian Kecamatan Harjamukti.

•

Kemiringan 3-8% tersebar di sebagian besar wilayah Kelurahan Kalijaga, sebagian kecil Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Harjamukti.

•

Kemiringan 8-15% tersebar di sebagian wilayah Kelurahan Argasurya, kecamatan Harjamukti.

•

Kemiringan 15-25% tersebar di wilayah Kelurahan Argasurya, kecamatan Harjamukti.

5. Kondisi Hidrologi dan Hidrogeologi Di Kota Cirebon terdapat 4 sungai yang tersebar merata di seluruh wilayah, yaitu sungai Kedungpane, sungai Sukalila (penyatuan dari sungai Laporan Evaluasi Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2013

4

Sicemplung dan sungai Sijarak), sungai Kesunean dan sungai Kalijaga (penyatuan sungai Cikalong, sungai Cideng, dan sungai Lunyu). Keadaan air tanah di kota Cirebon pada umumnya dipengaruhi oleh intrusi air laut. Di beberapa wilayah kondisi air tanah relatif sangat rendah (1 meter) dan rasanya agak asin, sehingga tidak bisa digunakan untuk kebutuhan air minum. 6. Kondisi Demografi Jumlah Penduduk Kota Cirebon keadaan sampai dengan akhir Tahun 2007 sebanyak 284.242

jiwa yang terdiri dari kepala keluarga

sebanyak 174.613 kepala keluarga. Sedangkan jumlah penduduk yang memiliki hak pilih (Pemilih) pada Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2007, berdasarkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 197.014 Jiwa. 7. Kondisi Politik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 pasal 50 ayat (2) huruf c, jumlah penduduk Kabupaten/Kota antara 200.000 sampai dengan 300.000 Orang alokasinya mendapat 45 kursi, maka jumlah kursi DPRD Kota Cirebon sebanyak 45 kursi. Sedangkan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2004 yang memperoleh kursi di DPRD Kota Cirebon sebanyak 9 (sembilan) Partai Politik dengan perolehan kursi sebagai berikut : Partai Golongan Karya

: 8 kursi

PDI Perjuangan

: 6 kursi

Partai Amanat Nasional

: 4 kursi

Partai Demokrat

: 3 kursi

Partai Keadilan Sejahtera

: 3 kursi

Partai Kebangkitan Bangsa

: 3 kursi

Partai Persatuan Pembangunan

: 1 kursi

Partai Bulan Bintang

: 1 kursi

Partai Damai Sejahtera

: 1 kursi

B. Latar Belakang Menurut UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten dan kota. Setiap provinsi, kabupaten, dan kota mempunyai pemerintahan daerah yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Otonomi yang dianut dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia menurut UUD 1945 pasca perubahan adalah otonomi seluasLaporan Evaluasi Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2013

5

luasnya, yaitu penyerahan semua urusan pemerintahan, kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-Undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat. Salah satu yang ingin dicapai dalam penyelenggaraan otonomi daerah adalah penguatan kedaulatan rakyat sehingga menghasilkan pemerintahan daerah yang dekat dengan rakyatnya, tahu akan kebutuhan masyarakatnya dan lebih jauh lagi menjamin kedekatan birokrasi daerah dengan rakyat. Dengan demikian, rakyat akan dapat langsung menyuarakan dukungan atau mengkritisi tugas-tugas yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang bersangkutan. Hal ini juga sejalan dengan tujuan reformasi yang ingin mewujudkan Negara Indonesia yang lebih demokratis, yang tentunya mempunyai konsekuensi untuk mau dan mampu mengubah struktur maupun kultur kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat. Perubahan perundang-undangan yang mengatur otonomi daerah, telah dilakukan sebelum dan mendahului perubahan UUD 1945, yaitu dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 pada tanggal 4 Mei 1999. Pada Perubahan Kedua UUD 1945 yang disahkan tanggal 18 Agustus 2000, prinsip-prinsip terpenting yang terkandung dalam UU No. 22 Tahun 1999 telah diangkat menjadi ketentuan konstitusi dengan suatu penambahan penting berkenaan dengan pemilihan kepala daerah. Dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 dinyatakan “Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis”. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang menggantikan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999, memaknai kata-kata ”dipilih secara demokratis” tersebut sebagai dipilih langsung oleh rakyat, tidak lagi oleh DPRD seperti pada masa sebelumnya. Pemilihan pejabat lokal secara langsung oleh rakyat ini merupakan hal yang baru dan mendasar. Dengan dipilihnya pejabat publik daerah secara langsung berarti suara rakyat menjadi penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan politik daerah. Terlebih lagi bagi partai politik, karena mau tidak mau partai politik berkewajiban mendengar dan merespon dengan tepat suara rakyat daerah jika ingin masih tetap eksis dan berperan dalam percaturan kepemerintahan dan kepolitikan daerah. Hal yang lebih penting lagi adalah upaya secara alamiah untuk memberdayakan partai politik di daerah, agar partai lebih kuat dan mandiri, sehingga melahirkan kebijakan partai yang berorientasi kerakyatan. Lebih jauh lagi, kondisi ini akan membawa dampak yang tidak kecil terhadap penguatan “civil society”, terutama bagi kehidupan politik masyarakat di daerah., khususnya Laporan Evaluasi Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2013

6

dalam meningkatkan kesadaran politik rakyat. Rakyat menjadi terbiasa dengan Pemilu, berani berbeda dalam pilihannya, mampu menilai calon pemimpinnya, rakyat menjadi terdidik dalam berpolitik, berani mengkritisi pemimpinnya dan yang paling penting adalah mampu berproses dalam pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan mereka. Pemilihan umum secara langsung oleh rakyat merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penyelenggaraan pemilihan umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dapat terwujud apabila dilaksanakan oleh penyelenggara pemilihan umum yang mempunyai integritas, profesionalitas, dan akuntabilitas. Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945

menyatakan bahwa pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Amanat konstitusi tersebut untuk memenuhi tuntutan perkembangan kehidupan politik, dinamika masyarakat, dan perkembangan demokrasi yang sejalan dengan pertumbuhan kehidupan berbangsa dan bernegara. Disamping itu, wilayah negara Indonesia yang luas dengan jumlah penduduk yang besar dan menyebar di seluruh Nusantara serta memiliki kompleksitas nasional menuntut penyelenggara pemilihan umum yang profesional dan memiliki kredibilitas yang dapat dipertanggungjawabkan. Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2013 merupakan Pemilu yang kedua kali dilaksanakan secara langsung, semenjak berdirinya Kota Cirebon. Oleh karena itu, Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2013 ini memiliki nilai historis monumental dan strategis fundamental dalam rangka merintis dan membangun struktur dan kultur demokrasi dalam kehidupan politik masyarakat Kota Cirebon yang berkualitas. Karena makna pentingnya tersebut, maka Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon memandang perlu untuk menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2013, sebagai sebuah dokumen sejarah Pemilu lokal Kota Cirebon.

C. Maksud dan Tujuan Pendokumentasian penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2013 dimaksudkan untuk menyajikan gambaran seutuhnya mengenai berbagai aspek proses penyelenggaraan dan hasil Pemilu. Laporan Evaluasi Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2013

7

Penyajian dokumen secara lengkap bertujuan untuk menjadi bahan informasi mengenai penyelenggaraan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2013 dalam rangka perbaikan dan bahan acuan penyelenggaraan pemilu berikutnya serta menjadi bahan kajian atau penelitian melalui studi dokumentasi bagi para pihak yang memerlukan.


8

BAB II MASA PERSIAPAN

A. Pemberitahuan DPRD Kota Cirebon Kepada KPU Kota Cirebon Mengenai Berakhirnya Masa Jabatan Kepala Daerah Memperhatikan Surat DPRD Kota Cirebon, Nomor 133/789a-DPRD, tanggal 27 Agustus 2012 tentang Pemberitahuan Masa Jabatan Walikota Dan Wakil

Waliklota

Cirebon,

maka

dimulai

kegiatan

Tahapan

Persiapan

Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2013. B. Perencanaan Penyelenggaraan Penyelenggaraan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Cirebon yang dilaksanakan pada tanggal 24 Februari 2013 dipersiapkan oleh KPU Kota Cirebon sejak Tahun 2010. Hal utama yang dilakukan dalam rangka persiapan adalah (1) melakukan identifikasi mandat KPU Kota Cirebon dalam Pemilu Walikota dan Wakil Walikota, (2) identifikasi permasalahan Pemilu, (3) merumuskan visi, misi dan tujuan, (4) merumuskan rencana induk penyelenggaraan Pemilu, (5) menyusun draft pengaturan Pemilu, (6) melakukan sosialisasi informasi, dan (7) melakukan pemutakhiran data pemilih. 1. Identifikasi Mandat KPU Kota Cirebon Identifikasi mandat dilakukan untuk mengetahui apa tugas dan wewenang KPU Kota Cirebon dalam penyelenggaraan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2013. Dimana terdapat banyak perubahan aturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah . Tugas

KPU Kota Cirebon dalam Pemilu Walikota dan Wakil

Walikota Cirebon berdasarkan Undang-Undang Nomor Nomor 12 Tahun 2008 adalah sebagai berikut : a. Merencanakan penyelenggaraan pemilihan; Laporan Evaluasi Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2013

9

b. Menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan sesuai dengan tahapan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan; c. Mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan; d. Menetapkan tanggal dan tata cara pelaksanaan kampanye, serta pemungutan suara pemilihan; e. Meneliti persyaratan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan calon; f. Meneliti persyaratan calon Walikota dan Wakil Walikota yang diusulkan; g. Menetapkan pasangan calon yang telah memenuhi persyaratan; h. Menerima pendaftaran dan mengumumkan tim kampanye; i. Mengumumkan laporan sumbangan dana kampanye; j. Menetapkan hasil rekapitulasi perhitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan; k. Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan; l. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya; dan m. Menetapkan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk mengaudit dana kampanye dan mengumumkan hasil audit. KPU Kota Cirebon sebagai penyelenggara pemilihan berkewajiban: a. Memperlakukan pasangan calon secara adil dan setara; b. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan barang dan jasa yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan peraturan perundangundangan; c. Menyampaikan laporan kepada DPRD untuk setiap tahap pelaksanaan pemilihan dan menyampaikan informasi kegiatannya kepada masyarakat; d. Memelihara arsip dan dokumen pemilihan serta mengelola barang inventaris milik KPU Kota Cirebon berdasarkan peraturan perundangundangan; e. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran; f. Melaksanakan semua tahapan pemilihan tepat waktu Tugas dan wewenang KPU Kota Cirebon dalam penyelenggaraan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2013, menurut Pasal 10 ayat 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang

Penyelenggara

Pemilihan Umum, yaitu sebagai berikut : a. Merencanakan Program, Anggaran, dan Jadwal Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2013;


10

b. Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kota Cirebon, PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2013 dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi Jawa Barat;

c. Menyusun

dan

menetapkan

pedoman

teknis

untuk

setiap

tahapan

penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2013 berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

d. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2013 dalam wilayah kerjanya;

e. Mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan

Pemilihan

Walikota

dan

Wakil

Walikota

Cirebon

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi Jawa Barat;

f. Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon;

g. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data pemilu dan/atau Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;

h. Menetapkan calon Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon yang telah memenuhi persyaratan;

i. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah Kota Cirebon yang bersangkutan;

j. Membuat Berita Acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilihan, Panwaslu Kota Cirebon, dan KPU Provinsi Jawa Barat;

k. Menerbitkan Keputusan KPU Kota Cirebon untuk mengesahkan hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2013 dan mengumumkannya;

l. Mengumumkan calon Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2013 terpilih dan dibuatkan berita acaranya;

m. Melaporkan hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon kepada KPU melalui KPU Provinsi Jawa Barat;

n. menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kota Cirebon atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran pemilihan;


11

o. Mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara Anggota PPK, Anggota PPS, Sekretaris KPU Kota Cirebon, dan Pegawai Sekretariat KPU Kota Cirebon yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kota Cirebon dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;

p. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon yang berkaitan dengan tugas KPU Kota Cirebon kepada masyarakat;

q. Melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2013;

r. Menyampaikan hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2013 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Menteri Dalam Negeri, Walikota, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cirebon; dan

s. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi Jawa Barat, dan/atau yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Identifikasi Permasalahan Pilkada Identifikasi permasalahan Pilkada dimaksudkan untuk mengetahui halhal apa saja yang muncul sebagai masalah dalam penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Informasi ini diperoleh melalui studi media pemberitaan dan studi banding ke daerah lain yang telah selesai menyelenggarakan Pemilu. Studi banding dilakukan kepada KPU Sumatera Barat, KPU Bali dan KPU Kota Tasikmalaya. Permasalahan yang berhasil di identifikasi adalah : b. Data pemilih kurang akurat; c. Resistensi terhadap hasil penelitian calon Kepala Daerah; d. Konflik antar masa pendukung saat kampanye; e. Kemampuan teknis PPK, PPS dan KPPS; f. Akurasi distribusi logistik; g. Gugatan hasil Pemilu; h. Penyimpangan ketentuan pengadaan barang/jasa; i. Penyimpangan pengelolaan anggaran. Informasi tentang permasalahan tersebut sangat berguna bagi Penegakan etika kerja, perancangan prosedur kerja, dan perumusan program kerja. Perancangannya harus menjamin terhindarnya masalah-masalah tersebut. 3. Penyusunan Draft Regulasi Pemilu Laporan Evaluasi Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2013

12

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, KPU Kota Cirebon memiliki wewenang menetapkan tata cara pelaksanaan Pilkada dengan berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Berdasarkan hasil identifikasi terhadap ketentuan tersebut, sekurangkurangnya ada Empat Puluh Tujuh (47) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon yang harus dibuat, yaitu tentang : a. Pemutakhiran data pemilih; b. Pencalonan; c. Kampanye; d. Pemungutan dan penghitungan suara di TPS; e. Penghitungan suara Tingkat di PPK dan di Tingkat KPU Kota; f. Penetapan pasangan calon; g. Tahapan Program dan Jadwal waktu penyelenggaraan Pilkada; h. Pembentukan / Pemberhentian PPK/PPS/KPPS; i. Pemantauan Pemilu; j. Audit dana kampanye; k. Sosialisasi informasi Pemilu; l. Pembentukan Panitia Logistik ; Selain Keputusan tersebut, ada Juklak dan Juknis dan panduan yang harus dibuat oleh KPU Kota Cirebon. a. RAK (Rencana Anggaran Kegiatan); b. Peraturan Komisi Pemilihan Umum dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon. Setelah diperoleh daftar regulasi yang harus dilakukan sebagaimana tersebut, kemudian mengumpulkan bahan-bahan berupa ide-ide dan tulisan dari sumber-sumber yang relevan. Teknik pengumpulan bahan dilakukan dengan cara sebagai berikut : a. Studi Dokumen Sumber studi dokumen adalah peraturan-peraturan yang digunakan pada Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Terhadap dokumen ini, dilakukan analisis dan pemilihan materi mana yang relevan dengan kebutuhan pengaturan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2013. Laporan Evaluasi Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2013

13

b. Studi Banding Dalam rangka pengumpulan bahan-bahan pengaturan, KPU Kota Cirebon melakukan studi banding kepada KPU Sumatera Barat, KPU Bali dan KPU Kota Tasikmalaya. Setelah bahan-bahan dianggap cukup, kemudian disusun draft peraturan, draft penetapan dan draft panduan. Draft yang telah disusun, kemudian dikaji dan dibahas melalui Rapat Pleno Anggota KPU Kota Cirebon dengan melibatkan personil Sekretariat KPU Kota Cirebon.

C. Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Sekretariat PPK

A. Kegiatan KPU Kota Cirebon, 1.

mengumumkan pembentukan PPK, PPS, dengan cara menempelkan pada papan-papan pengumuman dan/atau dapat melalui media cetak dan/atau elektronik dengan menyebutkan:

2.

a.

persyaratan anggota PPK dan anggota PPS;

b.

masa tugas PPK dan PPS;

c.

uang honorarium tiap bulan;

membentuk PPK dengan ketentuan sebagai berikut : a.

PPK berkedudukan di ibukota kecamatan, dalam setiap kecamatan dibentuk 1 (satu) PPK;

b.

keanggotaan; 1) keanggotaan PPK sebanyak 5 (lima) orang berasal dari tokoh masyarakat yang memenuhi syarat terdiri dari: a) 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; dan b) 4 (empat) orang anggota. 2) komposisi keanggotaan PPK memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh per seratus); 3) Ketua PPK dipilih dari dan oleh anggota PPK; 4) anggota PPK diangkat dan diberhentikan oleh KPU Kota Cirebon; dan 5) dalam menjalankan tugasnya, PPK dibantu oleh sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan.

c.

syarat menjadi PPK 1) Warga Negara Indonesia; 2) berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun;


14

3) setia kepada Pancasila sebagai dasar negara dan Undangundang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945; 4) berdomisili di wilayah kerja PPK; 5) Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur, dan adil; 6) sehat jasmani dan rohani; pemenuhan syarat kesehatan dari Dokter Pemerintah 7) berpendidikan paling rendah SLTA; 8) tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindakan pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, yang dinyatakan dengan surat pernyataan pemohon bermaterai cukup; 9) tidak menjadi anggota partai politik atau sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan pemohon bermaterai cukup; 10) independen atau tidak memihak kepada pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota yang dinyatakan dengan surat pernyataan pemohon bermaterai cukup; 11) bersedia melaksanakan tugas melebihi batas waktu pemberian honorarium dari waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan; dan 12) lebih diutamakan memiliki kemampuan mengoperasikan komputer. d.

dalam menjalankan tugasnya, PPK dibantu oleh sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan;

e.

tugas Sekretaris PPK dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2013 adalah: 1) membantu pelaksanaan tugas PPK; 2) memimpin dan mengawasi kegiatan sekretariat PPK; 3) melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPK; 4) memberikan pendapat dan saran kepada ketua PPK; dan 5) dalam melaksanakan tugas Sekretaris PPK bertanggung jawab kepada PPK melalui ketua PPK.


15

f.

Sekretaris dibantu oleh 4 (empat) staf sekretariat PPK, terdiri atas : 1) Bendahara Pembantu/PUMK 2) staf

sekretariat

mempunyai

PPK

tugas

urusan

teknis

penyelenggaraan

menyiapkan

teknis

penyelenggaraan

Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2013; 3) staf sekretariat urusan tata usaha keuangan mempunyai tugas menyiapkan segala urusan tata usaha, pembiayaan dan administrasi PPK dan pertanggungjawaban keuangan serta menyimpan bukti kas pembiayaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2013 untuk kegiatan PPK; dan 4) staf sekretariat urusan logistik Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2013 mempunyai tugas menyiapkan logistik Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2013 beserta kelengkapan administrasinya. g.

dalam melaksanakan tugasnya staf sekretariat bertanggung jawab kepada Sekretaris PPK; dan

h. 3.

masa tugas sekretariat PPK sama dengan masa tugas PPK.

membuat materi seleksi/wawancara PPK dan PPS dengan materi tes wawancara meliputi materi yang berkaitan dengan tugas, kewenangan, serta kewajiban PPK dan PPS dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2013; dan

4. B.

memelihara data personil PPK se Kota Cirebon.

Kegiatan KPU Kabupaten/Kota 1.

mengumumkan Pembentukan PPK, dengan cara menempelkan pada papan-papan pengumuman dan/atau dapat melalui media cetak dan/atau elektronik dengan menyebutkan: a.

persyaratan Anggota PPK;

b.

masa tugas PPK;

c.

uang honorarium tiap bulan;

2.

melakukan koordinasi pembentukan PPK;

3.

membuat

surat

pemberitahuan

kepada

Walikota

untuk

membentuk/mengangkat sekretariat PPK;


16

4.

melaksanakan Seleksi PPK berupa wawancara yang menghasilkan paling sedikit 10 (sepuluh) orang calon anggota PPK pada masingmasing kecamatan;

5.

menetapkan nama anggota PPK di wilayah kerjanya berdasarkan hasil seleksi dengan keputusan KPU Kota Cirebon, dengan ketentuan nama calon anggota PPK dengan peringkat nilai pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima menjadi anggota PPK di wilayah masing-masing;

6.

menerbitkan Surat Keputusan pembentukan PPK dan pengangkatan anggota PPK;

7.

melaksanakan pengambilan sumpah/janji PPK;

8.

melaporkan keanggotaan PPK kepada KPU Provinsi;

9.

melaksanakan pembinaan teknis kepada PPK;

10. menyampaikan 3 (tiga) nama calon Sekretaris PPK dan 4 (empat) nama calon sekretariat secara kolektif kepada Bupati/Walikota berdasarkan usulan PPK untuk selanjutnya dipilih dan ditetapkan 1 (satu) nama sebagai Sekretaris PPK dan 4 (empat) staf sekretariat PPK sesuai dengan bidang tugasnya untuk ditetapkan dengan Keputusan Walikota;; dan 11. melaksanakan bimbingan teknis kepada anggota PPK, Sekretaris dan staf sekretariat PPK. C.

Kegiatan PPK Menyampaikan usulan 3 (tiga) nama calon Sekretaris PPK untuk diajukan secara kolektif oleh KPU Kota Cirebon dan ditetapkan 1 (satu) orang sekretaris dengan Keputusan

Walikota; dan bersama-sama dengan

Sekretaris PPK mengusulkan 4 (empat) nama calon sekretariat untuk diangkap menjadi sekretariat PPK oleh Walikota melalui KPU Kota Cirebon. Seleksi PPK dilaksanakan oleh KPU Kota Cirebon sesuai dengan Keputusan KPU Kota Cirebon nomor 03/Kpts/KPU Kota-011329166/2012 tanggal 23 Juli 2012 tentang Penetapan Jadwal Seleksi Anggota Pemilihan Kecamatan dan

Panitia

Panitia Pemungutan Suara dan Penetapan

Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2013 tersaji dalam Tabel berikut:


17

Jadwal Kegiatan Pembentukan PPK NO

KEGIATAN

WAKTU

1 1. 2. 3. 4.

2 Pengumuman pendaftaran Penerimaan pendaftaran Pemeriksaan berkas pendaftaran Pengumuman hasil pemeriksaan berkas pendaftaran sekaligus pemberitahuan tes tertulis Tes tertulis Pemeriksaan tes tertulis Pengumuman hasil tes tertulis sekaligus pemberitahuan tes wawancara Tes wawancara Pengumuman hasil seleksi anggota PPK Pengambilan sumpah / janji anggota PPK oleh KPU dilanjutkan dengan bimbingan teknis dan sosialisasi penyusunan data/daftar pemilih dan verifikasi dukungan calon perseorangan

3 3 hari 5 hari 5 hari

PROSES MULAI SELESAI 4 5 24 juli 26 juli 27 juli 31 juli 28 juli 1 agustus

1 hari

2 agustus

2 agustus

1 hari 2 hari

4 agustus 4 agustus

4 agustus 5 agustus

2 hari

6 agustus

7 agustus

2 hari 1 hari

8 agustus 10 agustus

9 agustus 10 agustus

1 hari

11 agustus

11 agustus

5. 6. 7. 8. 9. 10.

KET 6

Hasil seleksi calon anggota PPK yang memenuhi persyaratan berdasarkan dituangkan dalam Keputusan KPU Kota Cirebon nomor 06 /Kpts/KPU Kota - 011329166/2012 tanggal 11 Agustus 2012 tentang Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon 2013 Serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun, adalah sebagai berikut : Tabel 2.2. HASIL SELEKSI ANGGOTA PPK KOTA CIREBON NO

PPK

NAMA

1 1.

HARJAMUKTI

2 1. 2. 3. 4. 5.

3 NASUKA DEVI SITI SIHATUL AFIAH HAMDANI DEDDY MASHUDI RASBUN SUTANTO

2.

KESAMBI

1. 2. 3. 4. 5.

DEDI HAERUDI M.A. YASIN MUHAMAD ALI, SH R. MUH. KADIROEDIN SITI UMI HANI

3.

PEKALIPAN

1. 2. 3. 4. 5.

IWAN SETIAWAN KUSYANTO IVA HAFIFAH NURSIDIK, SE RIYANTO

4.

LEMAHWUNGKUK

1. 2. 3. 4.

SANADI YUNUS NANA SUPRIATNA MURWANI WAJIYANTI


18

5. MOHAMAD IBRAHIM 5.

KEJAKSAN

1. 2. 3. 4. 5.

EDI RUKANDA RATNAWATI ENDARTI W SURACHMAN ROKHMATULLAH

Calon anggota PPK yang terpilih adalah sebanyak 25 (dua puluh lima) orang yang tersebar di 5 (lima) kecamatan se Kota Cirebon.

D. Pembentukan PPS dan Sekretariat PPS A. Kegiatan KPU Kota Cirebon, 1.

menugaskan

KPU Kota Cirebon untuk membentuk PPS dalam

penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2013 di tingkat desa/kelurahan dengan ketentuan sebagai berikut: a.

PPS berkedudukan di desa/kelurahan;

b.

keanggotaan PPS sebanyak 3 (tiga) orang berasal dari tokoh masyarakat yang memenuhi syarat, terdiri dari: 1) 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; dan 2) 2 (dua) orang anggota;

c.

Ketua PPS dipilih dari dan oleh anggota PPS;

d.

anggota PPS diangkat oleh KPU Kota Cirebon atas usul bersama kepala kelurahan dan badan permusyawaratan desa/dewan kelurahan;

e.

komposisi

keanggotaan

PPS

memperhatikan

keterwakilan

perempuan sekurang-kurangnya 30 % (tiga puluh per seratus); f.

syarat menjadi PPS: 1) Warga Negara Indonesia; 2) berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun; 3) setia kepada Pancasila sebagai dasar negara dan Undangundang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945; 4) berdomisili di wilayah kerja PPS; 5) mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur, dan adil; 6) sehat jasmani dan rohani; 7) berpendidikan minimal SLTA atau sederajat;


19

8) tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindakan pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, yang dinyatakan dengan surat pernyataan pemohon bermaterai cukup 9) tidak menjadi anggota partai politik atau sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan pemohon bermaterai cukup; 10) independen atau tidak memihak kepada pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota yang dinyatakan dengan surat pernyataan pemohon bermaterai cukup; 11) bersedia melaksanakan tugas melebihi batas waktu pemberian honorarium dari waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan; dan 12) lebih diutamakan memiliki kemampuan mengoperasikan komputer. 2.

dalam pelaksanaan tugasnya PPS dibantu oleh Sekretariat PPS

3.

tugas Sekretariat PPS dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2013 adalah:

4.

a.

membantu pelaksanaan tugas PPS;

b.

melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPS; dan

c.

memberikan pendapat dan saran kepada ketua PPS;

dalam melaksanakan tugas sekretariat PPS bertanggung jawab kepada PPS melalui ketua PPS;

5.

Sekretariat PPS dipimpin oleh Sekretaris PPS yang di bantu oleh 2 (dua) staf sekretariat terdiri atas: a.

staf sekretariat PPS urusan teknis penyelenggaraan mempunyai tugas menyiapkan teknis penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2013; dan

b.

staf sekretariat PPS urusan tata usaha keuangan mempunyai tugas menyiapkan

segala

urusan

tata

usaha,

pembiayaan

dan

administrasi PPS dan pertanggungjawaban keuangan serta menyimpan bukti kas pembiayaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2013 untuk kegiatan PPS.


20

6.

Sekretariat PPS diusulkan oleh PPS melalui PPK kepada Sekretaris KPU Kota Cirebon dan ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris KPU Kota Cirebon;

7.

masa tugas sekretariat PPS sama dengan masa tugas PPS.

B. Kegiatan KPU Kota Cirebon 1.

mengumumkan pembentukan PPS selama 3 (tiga) hari;

2.

berkoordinasi dengan Walikota untuk membentuk PPS dan sekretariat PPS;

3.

menerima nama-nama calon anggota PPS yang disampaikan dan/atau diusulkan bersama Kepala Kelurahan dan Badan Permusyawaratan Desa/Kelurahan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan 30% (tiga puluh per seratus);

4.

melaksanakan seleksi administrasi PPS, yang menghasilkan paling sedikit 6 (enam) orang calon Anggota PPS pada masing-masing kelurahan;

5.

menugaskan PPK untuk melaksanakan wawancara terhadap calon anggota PPS;

6.

menugaskan PPK melaksanakan seleksi administrasi untuk memenuhi jumlah minimal calon anggota PPS sebagaimana dimaksud angka 4 dalam hal terjadi kurangnya calon anggota PPS yang memenuhi syarat administrasi setelah diumumkan hasil seleksi administrasi oleh KPU Kota Cirebon;

7.

menetapkan nama anggota PPS di wilayah kerjanya berdasarkan hasil seleksi dengan keputusan KPU Kota Cirebon, dengan ketentuan nama calon anggota PPS dengan peringkat nilai pertama, kedua, dan ketiga, menjadi anggota PPS di wilayah masing-masing;

8.

membuat Surat Keputusan Pembentukan PPS;

9.

Menugaskan Sekretaris KPU Kota Cirebon untuk membuat Surat Keputusan Sekretariat PPS

10. menugaskan PPK untuk melaksanakan pengambilan sumpah/janji anggota PPS; 11. melaporkan keanggotaan PPS kepada KPU Provinsi; dan 12. melaksanakan bimbingan teknis pembentukan PPS kepada PPK.

C. Kegiatan PPK 1.

melaksanakan wawancara terhadap calon anggota PPS;


21

2.

melaksanakan seleksi administrasi untuk memenuhi jumlah minimal calon anggota PPS dalam hal terjadi kurangnya calon anggota PPS yang memenuhi syarat administrasi setelah diumumkan hasil seleksi administrasi oleh KPU Kota Cirebon;

3.

menyampaikan hasil seleksi anggota PPS kepada KPU Kota Cirebon yang memuat nama anggota PPS di wilayah kerjanya berdasarkan hasil seleksi, dengan ketentuan nama calon anggota PPS dengan peringkat nilai pertama, kedua, dan ketiga, menjadi anggota PPS di wilayah masing-masing; dan

4.

menyampaikan usulan Sekretariat PPS usulan PPS kepada KPU Kota Cirebon.

D.

5.

melaksanakan pengambilah sumpah/janji PPS.

6.

Membuat materi seleksi/wawancara KPPS.

Kegiatan PPS 1.

Berkoordinasi dengan Kepala Kelurahan untuk membentuk dan mengusulkan Sekretariat PPS; dan

2.

Menyampaikan usulan Sekretariat PPS kepada KPU Kota Cirebon.

Adapun jadwal kegiatan seleksi anggota PPS sebagai berikut: Jadwal Pembentukan PPS PROSES SELESAI 5 26 JULI

NO

KEGIATAN

WAKTU

1 1. 2.

2 PENGUMUMAN PENDAFTARAN PENERIMAAN PENDAFTARAN DI KANTOR KELURAHAN PENYAMPAIAN USULAN CALON ANGGOTA PPS DARI KELURAHAN KE KPU KOTA CIREBON PEMERIKSAAN BERKAS PENDAFTARAN CALON ANGGOTA PPS PENGUMUMAN HASIL PEMERIKSAAN BERKAS PENDAFTARAN CALON ANGGOTA PPS SEKALIGUS PEMBERITAHUAN TES SELEKSI SELEKSI CALON ANGGOTA PPS OLEH PPK SESUAI WILAYAH KERJA MASING-MASING LAPORAN HASIL TES SELEKSI CALON ANGGOTA PPS DARI PPK KE KPU KOTA CIREBON PENGUMUMAN HASIL TES SELEKSI CALON ANGGOTA PPS PENGAMBILAN SUMPAH / JANJI ANGGOTA PPS OLEH PPK ATAS NAMA KPU KOTA CIREBON DILANJUTKAN DENGAN BIMBINGAN TEKNIS DAN

3 3 HARI

MULAI 4 24 JULI

5 HARI

27 JULI

31 JULI

6 HARI

1 AGUSTUS

6 AGUSTUS

5 HARI

7 AGUSTUS

11 AGUSTUS

1 HARI

12 AGUSTUS

12 AGUSTUS

3 HARI

13 AGUSTUS

15 AGUSTUS

1 HARI

16 AGUSTUS

16 AGUSTUS

1 HARI

27 AGUSTUS

27 AGUSTUS

1 HARI

28 AGUSTUS

28 AGUSTUS

3.

4.

5.

6.

7. 8.


KET 6

22

SOSIALISASI PENYUSUNAN DATA/DAFTAR PEMILIH DAN VERIFIKASI DUKUNGAN CALON PERSEORANGAN

Setelah menerima usulan dari tim seleksi melalui Kepala Kelurahan di wilayah kerjanya, KPU Kota Cirebon melakukan monitoring sekaligus melakukan verifikasi terhadap calon anggota PPS untuk memastikan bahwa calon anggota PPS telah memenuhi persyaratan , kemudian KPU Kota Cirebon melantik Anggota PPS tersebut. 3. Seleksi KPPS Seleksi untuk Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dimandatkan kepada PPS untuk melakukan seleksi dan verifikasi, yang hasil seleksi tersebut dilaporkan kepada KPU Kota Cirebon selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari sebelum pemungutan suara.


23

BAB III TAHAP PELAKSANAAN

A. Pemutakhiran Data Pemilih dan Penetapan Daftar Pemilih 1. Program Kerja Melakukan pemutakhiran data pemilih terhadap Data Penduduk Pemilih Potensial Pemilu (DP4) yang diterima dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon sampai dengan ditetapkannya Daftar Pemilih Tetap (DPT).

2. Pembagian tugas dan wewenang penyelenggaraan pemutakhiran data pemilih data pemilih (Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 12 Tahun 2010 Tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data Dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah).

a. KPU (Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon) 1) Memutakhirkan

data

pemilih

berdasarkan

data

kependudukan

dan

menetapkan data pemilih sebagai daftar pemilih; 2) Menerima rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap dari PPK; 3) Melakukan perbaikan/perubahan DPT sebelum direkapitulasi tingkat kota; 4) Melakukan rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap tingkat Kota Cirebon; 5) Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;

b. PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) 1) Menerima daftar pemilih dari KPU Kota Cirebon untuk selanjutnya diserahkan ke PPS untuk dilakukan pemutakhiran; 2) Menerima daftar pemilih dari PPS untuk kemudian disampaikan ke KPU Kota Cirebon; 3) Membuat Rekapitulasi daftar pemilih tingkat Kecamatan.

c. PPS (Panitia Pemungutan Suara) 1) Mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) untuk membantu PPS dalam penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS) melakukan pencocokan dan penelitan data pemilih, 2) Menyusun dan menetapkan Daftar Pemilih Sementara (DPS); 3) Mengumumkan Daftar Pemilih Sementara (DPS); 4) Melakukan perbaikan DPS jika terdapat kesalahan;


24

5) Menyusun Daftar Pemilih Tambahan apa bila terdapat pemilih yang tidak tercantum dalam DPS; 6) Mengumumkan Daftar Pemilih Tambahan; 7) Menetapkan dan melakukan perbaikan Daftar Pemilih Tambahan; 8) Menyusun Daftar Pemilih Tetap; 9) Menetapkan Daftar Pemilih Tetap; 10) Mengumumkan DPT di tempat umum; 11) Menyampaikan daftar Pemilih tetap kepada PPK untuk dibuat rakapitulasi.

d. KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) 1) Mengumumkan dan menempelkan data pemilih tetap di TPS 2) Menyerahkan salinan daftar Pemilih Tetap kepada saksi peserta Pemilu yang hadir dan Pengawas Pemilu Lapangan

e. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Membantu PPS dalam menyusun dan memperbaiki daftar pemilih sementara, daftar pemilih tambahan dan menyusun Daftar Pemilih Tetap.


25

3. Tahap Pekerjaan Tabel 3.1. Jadwal kegiatan pelaksanaan pemutakhiran data pemilih 1. Pemutakhiran Data/Daftar Pemilih a. Pemberitahuan kepada Pemerintah Kota Cirebon tentang penyampaian Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) dan jumlah penduduk dari Pemerintah Kota Cirebon kepada KPU Kota Cirebon

hari

28 Agustus 2012

28 Agustus 2012

b. Koordinasi KPU Kota Cirebon dengan Pemerintah Kota Cirebon 29 tentang DP4

hari

29 Agustus 2012

26 September 2012

c. Penerimaan DP4 dan keputusan jumlah penduduk Pemerintah Kota Cirebon kepada KPU Kota Cirebon

hari 27 September 2012 27 September 2012

dari

1

1

d. Penyusunan Data Pemilih berdasarkan DP4 oleh KPU Kota 30 Cirebon per PPS yang berbasis RW/RT/KK

hari 27 September 2012

e. Penyandingan data pemilih per PPS berbasis RW/RT/KK dengan DPT Pemilu terakhir (Pemilu Presiden 2009) untuk disampaikan kepada PPS melalui PPK

9

hari

27 Oktober 2012

04 Nopember 2012

f.

Pemutakhiran Data Pemilih oleh PPS dengan dibantu PPDP

30

hari

05 Nopember 2012

04 Desember 2012

g. Pengesahan dan pengumuman Daftar Pemilih Sementara dan penempelan "Tanda Terdaftar pada saat DPS" di rumah yang bersangkutan

1

hari

04 Desember 2012

04 Desember 2012

h. Perbaikan Daftar Pemilih Sementara

21

hari

05 Desember 2012

25 Desember 2012

i.

3

hari

26 Desember 2012

28 Desember 2012

Penetapan Daftar Pemilih Tambahan dan penempelan "Tanda Terdaftar pada saat DP Tambahan" di rumah yang belum terdaftar k. Pengumuman dan perbaikan Daftar Pemilih Tambahan

1

hari

29 Desember 2012

29 Desember 2012

3

hari

29 Desember 2012

31 Desember 2012

l.

1

hari

01 Januari 2013

01 Januari 2013

m. Pengumuman Daftar Pemilih Tetap

3

hari

02 Januari 2013

04 Januari 2013

n. Pengesahan Daftar Pemilih Tetap oleh PPS

1

hari

05 Januari 2013

05 Januari 2013

o. Pengumuman Daftar Pemilih Tetap oleh PPS dan penempelan "Tanda Terdaftar pada saat DPT" di rumah yang belum terdaftar

3

hari

05 Januari 2013

07 Januari 2013

p. Penyampaian Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Sementara, dan Daftar Pemilih Tambahan oleh PPS kepada KPU Kota Cirebon melalui PPK, dengan tembusan kepada KPU Provinsi Jawa Barat

4

hari

05 Januari 2013

08 Januari 2013

q. Rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar oleh PPK

2

hari

09 Januari 2013

10 Januari 2013

r.

2

hari

11 Januari 2013

12 Januari 2013

s. Pembuatan Blanko Kartu Pemilih oleh KPU Kota Cirebon

14

hari

10 Januari 2013

23 Januari 2013

t.

28

hari

24 Januari 2013

20 Pebruari 2013

u. Penyampaian Salinan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS kepada KPPS oleh PPS dan kepada Pengawas Pemilu Lapangan dan Saksi pasangan calon oleh KPPS

5

hari

19 Pebruari 2013

23 Pebruari 2013

v.

3

hari

21 Pebruari 2013

23 Pebruari 2013

Pencatatan/penyusunan Daftar Pemilih Tambahan

j.

Penyusunan Daftar Pemilih Tetap

(Perbaikan/perubahan DPT di tingkat Kota) dan Rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar oleh KPU Kota Cirebon

Pengisian Kartu Pemilih oleh PPS

Penyampaian Kartu Pemilih oleh PPS dengan dibantu oleh RT/RW dan KPPS


26 Oktober 2012

26

4. Rekapitulasi Data Pemilih Tetap Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2013

Tabel 4.1. Rekapitulasi Data Pemilih Tetap Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2013

KEJAKSAN KEJAKSAN KEJAKSAN KEJAKSAN

KEJAKSAN SUKAPURA KESENDEN KEBON BARU

17 25 24 15

7480 10768 10135 6540

JUMLAH LAKILAKI 3629 5184 4876 3175

LEMAHWUNGKUK LEMAHWUNGKUK LEMAHWUNGKUK LEMAHWUNGKUK

PEGAMBIRAN LEMAHWUNGKUK KESEPUHAN PANJUNAN

81 34 15 25 21

HARJAMUKTI HARJAMUKTI HARJAMUKTI HARJAMUKTI HARJAMUKTI

KALIJAGA HARJAMUKTI KECAPI LARANGAN ARGASUNYA

95 46 32 38 30 27

PEKALIPAN PEKALIPAN PEKALIPAN PEKALIPAN

JAGASATRU PEKALIPAN PULASAREN PEKALANGAN

173 20 15 17 14

34923 14856 6476 11891 8159 41382 21393 14380 17403 12010 12043 77229 7719 5376 5975 5099

16864 7578 3137 5919 3997 20631 10865 7235 8556 5841 6137 38634 3883 2641 2948 2480

18059 7278 3339 5972 4162 20751 10528 7145 8847 6169 5906 38595 3836 2735 3027 2619

KESAMBI KESAMBI KESAMBI KESAMBI KESAMBI

PEKIRINGAN SUNYARAGI KESAMBI DRAJAT KARYAMULYA

66 24 21 18 25 39

24169 8966 8591 7306 11918 16667 53448 231151

11952 4317 4209 3589 5864 8343 26322 114403

12217 4649 4382 3717 6054 8324 27126 116748

KECAMATAN

KELURAHAN

TOTAL DPT PILWALKOT

JUMLAH TPS

JUMLAH PEMILIH

127 542

JUMLAH PEREMPUAN 3851 5584 5259 3365

B. PENDAFTARAN DAN PENETAPAN PASANGAN CALON Pelaksanaan pencalonan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2013 dikelola oleh KPU Kota Cirebon dilaksanakan dengan penuh kesungguhan dan sikap hatihati. Hal ini dilakukan karena tahapan pencalonan merupakan salah satu fase krusial dalam Pemilu. Beberapa masalah Pemilu di daerah lain seringkali

terjadi pada tahapan

pencalonan. Sikap hati-hati dilakukan baik dalam hal menerapkan ketentuan, melakukan komunikasi dengan Partai Politik, menjalankan prosedur teknis pencalonan maupun pengelolaan administrasi. Memperhatikan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Nomor 13.1/Kpts/KPU Kota - 011329166/2012, tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Nomor 01 / Kpts / Kpu Kota - 011329166/2012 Tentang Laporan Evaluasi Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2013

27

Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2013. Kegiatan yang dilakukan KPU Kota Cirebon dalam pencalonan meliputi kegiatan sebagai berikut : JADWAL KEGIATAN PENCALONAN PELAKSANAAN 1. Pencalonan a

Pencalonan dari perseorangan - Rapat Koordinasi dengan Elemen Masyarakat ( Calon Perseorangan ) 1)

2)

3)

4)

5) 6)

7)

8)

9)

Pengumuman oleh KPU Kota Cirebon mengenai penyerahan dokumen dukungan dalam pencalonan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon dari perseorangan Penyerahan dokumen rekapitulasi dukungan calon perseorangan dan asli Model B1-KWK.KPU kepada KPU Kota Cirebon selama masa penyerahan dukungan Penyerahan dokumen rekapitulasi dukungan calon perseorangan asli dan lampiran foto copy KTP/dokumen kependudukan lainnya kepada PPS selama masa penyerahan dukungan kepada KPU Kota Cirebon selama masa penyerahan dukungan Kesempatan untuk memperbaiki dan atau melengkapi jumlah dukungan paling sedikit dan atau sebaran dukungan paling sedikit dalam masa penyerahan dukungan kepada KPU kota Cirebon untuk calon perseorangan Pemberitahuan dari KPU Kota Cirebon kepada PPS mengenai nama pasangan calon yang akan menyerahkan rekapitulasi dukungan calon perseorangan asli dan Lampiran fotokopi KTP/Dokumen Kependudukan Verifikasi dokumen dukungan oleh PPS untuk calon perseorangan melalui verifikasi administrasi dan faktual a) Verifikasi administrasi b) Verifikasi faktual Penetapan Berita Acara hasil verifikasi oleh PPS Verifikasi dan rekapitulasi dokumen dukungan oleh PPK untuk calon perseorangan Verifikasi dan rekapitulasi dokumen dukungan oleh KPU Kota Cirebon untuk calon perseorangan Penyerahan Berita Acara Hasil Verifikasi Dukungan Calon Perseorangan dari KPU Kota Cirebon kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan Rapat Koordinasi Penjelasan Tata Cara Pendafataran Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Cirebon Tahun

JADWAL WAKTU

KET

WAKTU MULAI

SELESAI

1 hari

13 September 2012

13 September 2012

2 hari

06 Oktober 2012

07 Oktober 2012

5 hari

08 Oktober 2012

12 Oktober 2012

1 hari

13 Oktober 2012

13 Oktober 2012

12 hari

14 Oktober 2012

25 Oktober 2012

3 hari 9 hari 1 hari

14 Oktober 2012 17 Oktober 2012 26 Oktober 2012

16 Oktober 2012 25 Oktober 2012 26 Oktober 2012

4 hari

27 Oktober 2012

30 Oktober 2012

3 hari

31 Oktober 2012

2 Nopember 2012

1 hari

03 Nopember 2012

03 Nopember 2012

1 hari

03 Nopember 2012

03 Nopember 2012


28

b

2013 dari Jalur Partai Politik, Gabungan Partai Politik dan Perseorangan. 10) Pengumuman pencalonan Walikota dan Wakil Walikota oleh KPU Kota Cirebon dari Partai Politik dan Perseorangan 11) Pendaftaran pasangan calon yang diajukan Partai Politik dan perseorangan 12) a) Penelitian oleh KPU Kota Cirebon dibantu PPK dan PPS dengan cara verifikasi terhadap kelengkapan dan keabsahan persyaratan berkas administrasi pasangan calon dan klarifikasi kepada instansi berwenang b) Pemberitahuan oleh KPU Kota Cirebon mengenai hasil penelitian persyaratan administrasi 13) Melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan beserta persyaratan pasangan calon perseorangan 14) Penyerahan dukungan tambahan pada masa perbaikan berkas paling sedikit 2 kali lipat jumlah kekurangan dari pasangan calon kepada KPU Kota Cirebon 15) Verifikasi oleh KPU Kota Cirebon dibantu PPK dan PPS terhadap dukungan tambahan dengan metode kolektif/berkoordinasi dengan pasangan calon perseorangan 16) Penelitian ulang oleh KPU Kota Cirebon terhadap kelengkapan dan perbaikan persyaratan pasangan calon sekaligus pemberitahuan hasil penelitian, kecuali terhadap pasangan calon perseorangan yang tidak dapat memenuhi paling rendah jumlah dukungan dan jumlah sebaran tidak diadakan penelitian ulang 17) Pemeriksaan kesehatan tentang kemampuan rohani dan jasmani Pasangan Calon oleh Tim Dokter pemeriksa khusus 18) Penyampaian hasil pemeriksaan kesehatan tentang kemampuan rohani dan jasmani Pasangan Calon oleh Tim dokter pemeriksa khusus kepada KPU Kota Cirebon 19) Penetapan dan Pengumuman pasangan calon yang memenuhi persyaratan oleh KPU Kota Cirebon 20) Penetapan, Penentuan Nomor Urut, dan Pengumuman Pasangan Calon oleh KPU Kota Cirebon Pencalonan dari Partai Politik atau gabungan Partai Politik 1) Pengumuman pencalonan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon dari partai politik atau gabungan partai politik oleh KPU Kota Cirebon 2) Pendaftaran pasangan calon yang diajukan partai politik atau gabungan partai politik kepada KPU Kota Cirebon 3) Penelitian oleh KPU Kota Cirebon terhadap persyaratan administrasi calon yang diajukan partai politik atau gabungan partai politik

2 hari

04 Nopember 2012

05 Nopember 2012

7 hari

04 Nopember 2012

10 Nopember 2012

7 hari

11 Nopember 2012

17 Nopember 2012

7 hari

11 Nopember 2012

17 Nopember 2012

14 hari

18 Nopember 2012

01 Desember 2012

7 hari

02 Desember 2012

08 Desember 2012

14 hari

2 Desember 2012

15 Desember 2012

14 hari

2 Desember 2012

15 Desember 2012

20 hari

15 Nopember 2012

04 Desember 2012

1 hari

16 Desember 2012

16 Desember 2012

1 hari

17 Desember 2012

17 Desember 2012

1 hari

18 Desember 2012

18 Desember 2012

2 hari

4 Nopember 2012

5 Nopember 2012

7 hari

4 Nopember 2012

10 Nopember 2012

7 hari

11 Nopember 2012

17 Nopember 2012


29

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

Pemberitahuan oleh KPU Kota Cirebon mengenai hasil penelitian persyaratan administrasi calon yang diajukan partai politik atau gabungan partai politik Melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan, syarat calon, dan/atau mengajukan calon baru dari partai politik atau gabungan partai politik Kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan, syarat calon, dan/atau mengajukan calon baru dari partai politik atau gabungan partai politik Penelitian ulang kelengkapan dan perbaikan persyaratan pasangan calon sekaligus pemberitahuan hasil penelitian ulang Pemeriksaan Kesehatan tentang kemampuan rohani dan jasmani Pasangan Calon oleh Tim Dokter pemeriksa khusus Penyampaian hasil pemeriksaan Kesehatan tentang kemampuan rohani dan jasmani Pasangan Calon oleh Tim dokter pemeriksa khusus kepada KPU Kota Cirebon Penentapan dan Pengumuman pasangan calon yang memenuhi persyaratan oleh KPU Kota Cirebon Penetapan, Penentuan Nomor Urut, dan Pengumuman Pasangan Calon oleh KPU Kota Cirebon

7 hari

11 Nopember 2012

17 Nopember 2012

7 hari

18 Nopember 2012

24 Nopember 2012

7 hari

25 Nopember 2012

1 Desember 2012

14 hari

2 Desember 2012

15 Desember 2012

20 hari

15 Nopember 2012

04 Desember 2012

1 hari

16 Desember 2012

16 Desember 2012

1 hari

17 Desember 2012

17 Desember 2012

1 hari

18 Desember 2012

18 Desember 2012

1. PERSIAPAN PENCALONAN a. Rapat Persiapan Dengan Elemen Masyarakat yang terkait (Dari Jalur Perseorangan / Independen ) Merujuk Surat Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Nomor 289 / KPU Kota - 011329166 / IX / 2012 tanggal 11 September 2012 tentang Rapat Koordinasi Pencalonan Dari Jalur Perseorangan (Independen), Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon telah mengundang Panwaslu Kota Cirebon, PPK, PPS, Bakal Calon dari jalur perseorangan dan Tim Suksesnya, Untuk Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2013, Acara dilaksanakan pada Kamis, 13 September 2012, waktu 08.00 s/d Selesai dan tempat di Hotel Zambrud Cirebon. Rapat Koordinasi ini bertujuan untuk menyampaikan syarat pencalonan, syarat calon, prosedur pencalonan, jadwal pencalonan, jenis - jenis formulir pencalonan dan hal - hal teknis lainnya yang berkaitan dengan pencalonan. Materi yang disampaikan : 1. Pencalonan Perseorangan. 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah. Laporan Evaluasi Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2013

30

3. Surat Keputusan Nomor 14 / Kpts / KPU Kota – 011329166 / 2012 tentang Model Formulir Pencalonan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2013. 4. CD Perseorangan.

( Kegiatan Pada tgl 13 September 2012 tempat di Hotel Zambrud Cirebon )

b. Rapat Persiapan dengan Elemen Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Dan Perseorangan Merujuk atas Surat Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon No. 426 / KPU Kota - 011329166 / XI / 2012, tanggal 02 November 2012 Perihal Rapat Koordinasi Penjelasan Tata Cara Pendaftaran Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2013 Dari Jalur Partai Politik, Gabungan Partai Politik, Dan Perseorangan. Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon telah mengundang Panwaslu Kota Cirebon, Partai Politik Peserta Tahun 2009, Partai Politik Peserta Tahun 2014 dan Pasangan Calon Perseorangan untuk Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Cirebon. Acara dilaksanakan pada Sabtu, 03 November 2012, waktu 15.00 s/d Selesai Tempat di Hotel Zambrud Cirebon. Rapat Koordinasi ini bertujuan untuk menyampaikan syarat pencalonan, syarat calon, prosedur pencalonan, jadwal pencalonan, jenis - jenis formulir pencalonan dan hal - hal teknis lainnya yang berkaitan dengan pencalonan dari Jalur Partai Politik/Gabungan Partai Politik dan Perseorangan. Sesuai dengan jadwal tahapan bahwa Pendaftaran Pasangan Calon, tanggal 04 s/d 10 November 2012. Pasangan Calon yang dapat mendaftar : Laporan Evaluasi Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2013

31

a. Pasangan calon yang diajukan dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengajukan pasangan calon harus paling sedikit 15 % ( lima belas perseratus ) kursi atau 15 % ( lima belas perseratus ) suara sah. b. Pasangan calon Perseorangan yang telah diterima daftar dukungan oleh KPU dan telah diteliti jumlah dukungannya oleh PPS, PPK dan KPU.

( Kegiatan Pada tgl 03 November 2012 tempat di Hotel Zambrud Cirebon )

2. PENGUMUMAN DAN PENGAMBILAN FORMULIR PASANGAN CALON a. Pengumuman Pendaftaran dari Jalur Perseorangan / Independen Berdasarkan Surat Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Nomor 353/ KPU Kota - 011329166 / 2012, KPU Kota Cirebon telah mengumumkan pendafataran dari jalur perseorangan / independen dengan Jadwal Pendafataran tanggal 08 s/d 12 Oktober 2012, Waktu 09.00 s/d 16.00 WIB, Bertempat di KPU Kota Cirebon melalui Media Cetak dan Media Elektronik yaitu surat kabar Fajar Cirebon, surat kabar Rakyat Cirebon, surat Kabar Cirebon, surat kabar Radar Cirebon, RRI, Suara Cirebon FM, Maritim FM, Dairi FM,

DB FM,

Sedangkan pengambilan formulir dilaksanakan pada tanggal 11 September 2012, Sekaligus dibagikan materi dan contoh formulir pencalonan pada saat acara Rapat Koordinasi Pencalonan Dari Jalur Perseorangan ( Independen ). b. Pengumuman Pendaftaran dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Berdasarkan Surat Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Nomor 430 /Kpts / KPU Kota - 011329166 / 2012, tanggal 02 November 2012, KPU Kota Cirebon telah mengumumkan pendafataran dari jalur Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dengan Jadwal Pendaftaran tanggal 04 November s/d 10 Laporan Evaluasi Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2013

32

November 2012, Waktu 08.00 s/d 16.00 WIB, Bertempat di KPU Kota Cirebon, melalui Media Cetak

yaitu

surat kabar Radar Cirebon, surat kabar Fajar

Cirebon, surat Kabar Cirebon. Sedangkan pengambilan formulir dilaksanakan pada tanggal 03 November 2012, Sekaligus dibagikan materi dan contoh formulir pencalonan pada saat acara Rapat Penjelasan Tata Cara Pendaftran Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota di Hotel Zambrud dan dilanjutkan Pembagian CD tentang Formilir Pencalonan di KPU Kota Cirebon. 3. PENYERAHAN DOKUMEN DUKUNGAN PERSEORANGAN - Tanggal 08 Oktober 2012 - Pukul 14.00 WIB Proses penyerahan berkas dukungan pasangan calon Wahyu Kurnia yang dihadiri oleh calon Wakil Walikota Idris Sardi, 3 Tim Sukses dan 5 saksi penghitungan. Panitia yang hadir antara lain Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon, Intel Polres Cirebon Kota, Panwaslu dan jajaran serta wartawan media. - Pukul 17.00 WIB Proses penghitungan berkas dukungan selesai. Kemudian dilanjutkan kegiatan rekapitulasi berkas dukungan sebanyak 19.491. - Tanggal 09 Oktober 2012 - Pukul 17.00 WIB Berkas dukungan pasangan calon Gubernur tiba dari Bandung. - Tanggal 10 Oktober 2012 - Sampai dengan Pukul 16.00 WIB Tidak ada penyerahan berkas dukungan. - Tanggal 11 Oktober 2012 - Sampai dengan Pukul 16.00 WIB Tidak ada penyerahan berkas dukungan. - Tanggal 12 Oktober 2012 - Pukul 23.10 WIB Penyerahan berkas dukungan pasangan calon BASO yang dihadiri oleh calon Walikota H. Basirun, calon Wakil Walikota Idi Supriyadi, Tim Sukses dan saksi. Panitia yang hadir antara lain Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon, Intel Polres Cirebon Kota serta Panwaslu dan jajaran. Laporan Evaluasi Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2013

33

- Pukul 23.52 WIB Tim sukses dari pasangan calon SEMAR datang mendaftarkan diri tanpa dihadiri calon Walikota dan Wakil Walikota. - Pukul 23.53 WIB Tim Sukses Deden datang mendaftarkan diri. - Pukul 23.56 WIB Berkas dukungan dan soft copy dari pasangan calon SEMAR diterima di meja I. - Pukul 23.58 WIB Berkas dukungan pasangan calon Deden diterima di ruang sayap kanan Subbag Hukum sebanyak I karton mie instan (Indomie). Disaksikan langsung oleh calon Walikota Deden Karyana Kusnan dan calon Wakil Walikota M. Budimansur. - Pukul 24.00 WIB Seluruh kegiatan dihentikan dan akan dilanjutkan keesokan harinya tepat pukul 08.00 WIB. - Tanggal 13 Oktober 2012 Sampai dengan waktu dzuhur, Tim Sukses pasangan calon belum ada yang datang. - Pukul 12.00 WIB Surat panggilan untuk Tim Sukses BASO dan SEMAR keluar dan diantar Richad Ardi. Untuk Tim Sukses Deden tidak dipanggil karena ada surat pernyataan pembatalan. - Pukul 14.00 WIB Tim Sukses SEMAR datang. - Pukul 14.30 WIB Tim Sukses SEMAR menyerahkan ID Card dan meninggalkan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon. - Pukul 16.00 WIB Kegiatan ditutup dilanjutkan penyerahan berkas dukungan pasangan calon Wahid kepada PPS untuk dilaksanakan verifikasi administrasi dan faktual.


34

4. PENDAFTARAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN PARTAI POLITIK DAN GABUNGAN PARTAI POLITIK

DENGAN

Menurut jadwal, waktu pendaftaran pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2013 dimulai pada tanggal 04 November s/d 10 November 2012. Menjelang tahapan pendaftaran ini, KPU Kota Cirebon dalam hal ini Pokja Pencalonan telah mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan dalam prosesi pendaftaran pasangan calon. KPU Kota Cirebon telah mempersiapkan personel penerima pendaftaran, prosedur teknis, tempat, administrasi dan lain-lain. Koordinasi tentang pengamanan telah dilakukan pula dengan Kapolresta Cirebon Kota. Sesuai prosedur, selama jadwal pendaftaran tersebut, Anggota KPU Kota Cirebon dan Pokja Pencalonan stand by dikantor dari pukul 08.00 padi sampai pukul 24.00 WIB untuk menunggu kemungkinan adanya Partai Politik yang yang mendaftarkan pasangan calon. Dalam jangka waktu tiga hari pertama tak ada satu pun pasangan calon yang mendaftarkan diri menjadi Pasangan Bakal Calon Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2013, hanya Tim Sukses atau Tim Kampanye Partai Politik dari masing-masing Bakal pasangan calon yang datang ke KPU Kota Cirebon untuk mengambil Formulir Laporan Harta Kekayaan Pribadi yaitu Formulir A dan B dari Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia. Sambil menunggu bakal calon untuk mendaftar, KPU Kota Cirebon bekerja sama dengan pihak Polresta Cirebon Kota untuk melancarakan berjalannya acara Pendaftaran Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2013 secara tertib dan aman. Tujuan dari kerjasama tersebut untuk mengantisipasi dalam sistem pengamanan dan lalu lintas, agar tentu saja untuk mengarahkan kesetiap pasangan calon yang akan datang dengan para pendukungnya dengan melakukan konvoi kendaraan tidak menyulitkan kendaraan lain atau masyarakat sekitar.

Adapun urutan pendaftaran Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Cirebon Sebagai berikut : a. Pendaftaran Pertama Pada tanggal 09 November 2012, ada 2 Bakal Pasangan Calon yang mendaftarkan dirinya ke KPU Kota Cirebon sebagai Calon Walikota Dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2013 yaitu : 1. Bpk. Drs. H. Ano Sutrisno, MM dengan Bpk Drs. Nasrudin Azis, SH (Partai Gabungan yaitu Partai Golkar, Partai Demokrat dan PPP ).


35

( Foto Pendaftaran Drs. H. Ano Sutrisno, MM dengan Drs. Nasrudin Azis, SH )

2. Bpk. H. Yuyun Wahyu Kurnia dan Bpk. Idris Sardi (Jalur Independen/Perseorangan)

( Foto Pendaftaran Idris Sardi beserta Tim Sukses Wahid )

b. Pendaftaran Kedua


36

Pada tanggal 10 November 2012 ada 3 Bakal Pasangan Calon yang mendaftarkan dirinya ke KPU Kota Cirebon sebagai Calon Walikota Dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2013 yaitu: 1. Bpk H. Bamunas Setiawan Boediman, MBA dan Drs. H. Priatmo Adji ( Partai PDI Perjuangan) ;

( Foto Pendaftaran H. Bamunas Setiawan Boediman, MBA dan Drs. H. Priatmo Adji )

2. Bpk Basirun Dan Suryaman ( Gabungan Partai ) :

( Foto Pendaftaran Basirun Dan Suryaman )


37

3. Bpk. Ir. H. R. Muh. Nurhusein Afandi N dan Bpk. H. Ahmad Azrul Zuniarto, S.Si.Apt (PKS, PPRN, PKPI, PPPI, PKNU, PNI Marhaenisme, PPDI, PPD, PIS, PNBKI, PMB);

( Foto Pendaftaran Ir. H. R. Muh. Nurhusein Afandi N dan H. Ahmad Azrul Zuniarto, S.Si.Apt )

4. Bpk. H. Sofyan, S.Kom., MM dan Bpk. H. Sunarko Kasidin, SH.,MM.,MH (HANURA, PDP, PAKAR PANGAN ) ;

( Foto Pendaftaran H. Sofyan, S.Kom., MM dan H. Sunarko Kasidin, SH.,MM.,MH )

5. Bpk. Sultan Mochamad Saladin dan H. Heru Cahyono, SE ( PAN, Gerindra,PDS, PBB).


38

( Foto Pendaftaran Sultan Mochamad Saladin dan H. Heru Cahyono, SE )

5. PEMERIKSAAN KESEHATAN PASANGAN CALON Sesuai ketentuan bahwa pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2013 disyaratkan memiliki kemampuan secara rohani dan jasmani untuk menjalankan tugas sebagai Walikota dan Wakil Walikota. Pemenuhan syarat ini harus dibuktikan dengan keterangan sehat jasmani dan rohani dari Tim Dokter yang dtunjuk oleh KPU Kota Cirebon. Dalam rangka memenuhi persyaratan ini, maka KPU Kota Cirebon melakukan koordinasi dengan Pengurus Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Cabang Kota Cirebon dan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Gunung Djati Cirebon, pada tanggal 08 November 2012. Koordinasi ini dimaksudkan untuk membicarakan teknis pemeriksaan kesehatan. Hasil koordinasi diperoleh kesimpulan : a. IDI Cabang Kota Cirebon bersedia melakukan penelitian, pemeriksaan dan pengecekan terhadap Kesehatan Jasmani dan Rohani Calon Walikota dan Wakil Walikota Cirebon ; b. IDI akan menyusun Tim Pemeriksa Kesehatan untuk diusulkan kepada KPU Kota Cirebon guna mendapat penetapan ; c. IDI bertanggungjawab atas pengaturan prosedur teknis pemeriksaan kesehatan, d. Tempat pemeriksaan kesehatan dilakukan di RSUD Gunung Djati Cirebon. e.

Melaporkan hasil penelitian point 1 di atas kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon. Berdasarkan kesepakatan hasil koordinasi tersebut pada tanggal 08 November

2012,

KPU Kota Cirebon melakukan perjanjian kerjasama (MoU) dengan IDI

Cabang Kota Cirebon tentang pemeriksaan kesehatan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2013 yang tertuang dalam naskah MoU KPU Kota Cirebon dengan IDI Cabang Kota Cirebon Nomor : Laporan Evaluasi Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2013

39

438/ KPU Kota – 011329166/ XI/ 2012 119/ IDI– CBG/ KT – CRB/ XI/ 2012 Selanjutnya Hasil Pemeriksaan Kesehatan dari IDI dalam jadwal tahapan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2013 harus sudah diserahkan kepada KPU Kota Cirebon pada tanggal 16 Desember 2012 dan KPU Kota Cirebon menerbitkan Surat Keputusan Nomor 37 / Kpts/ KPU Kota 011329166 / 2012 tentang Pembentukan Tim Pemeriksa Kesehatan Calon Walikota dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2013. Dengan Susunan tim pemeriksa kesehatan sebagai berikut :

Penanggung Jawab

: DIDI NURSIDI, SH.,MH.

Wk. Penanggung Jawab / Koordinator Tim

: DR. H. EDY SUGIARTO. M.KES

Tim Pelaksana a. Tim Pemeriksa

:

Ketua

: dr. H. Wizhar Syamsuri, Sp.PD

Wakil ketua

: dr. Hj. Junny Setyawati, MKM

Sekretaris

: dr. Kanthy D. Damayanti

Bendahara

: dr. Susilowati

Anggota

:

1. Ahli Penyakit Dalam

: dr. H. Kusdrajat, Sp.PD

2. Ahli Jantung & Pembuluh Darah

: dr. H. Suhendiwijaya, Sp.JP

3. Ahli Paru

: dr. Hj.Syifa, Sp.P

4. Ahli Bedah

: dr. H. Djajat A. Sobari, Sp.B

5. Ahli Bedah Tulang (Ortopedi)

: dr. Iwan Hermawan, Sp.BO

6. Ahli Bedah Saluran Kemih (Urologi)

: dr. Tommy Y, Sp.U

7. Ahli THT

: dr. As’ad Sp.THT, KL

8. Ahli Penyakit Mata

: dr. Hj.Fayca H, Sp.M

9. Ahli Penyakit Syaraf

: dr. H. Edy Tamtama,Sp.S

10. Ahli Penyakit Jiwa

: dr. H. Abdul Wahid, SpKJ

11. Ahli Kebidanan & Kandungan

: dr. H. Doddi Sismayadi, Sp.OG

b. Tim Pendukung Medis

: : dr. Lucya Agung S, MARS dr. H. Bunadi, MKM dr. Yati Hayati A

Paramedis

: Zr. Ida Rosidah Zr. Tati Mulyati


40

Zr. Eni Hayati Administrasi

: Maman Herman Hendri Susianto Nasidin

JADWAL PELAKSANAAN PEMERIKSAAN KESEHATAN

A.

NO

Kegiatan Pemeriksa Kesehatan Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2013 :

PELAKSANAAN PEMERIKSAAN KESEHATAN PASANGAN CALON HARI

1

2

3

Senin

Selasa

Rabu

TANGGAL

26-Nov-12

27-Nov-12

28-Nov-12

WAKTU 07.00 s/d selesai

07.00 s/d selesai

07.00 s/d selesai

NAMA PASANGAN CALON TEMPAT WALIKOTA

WAKIL WALIKOTA

H. Yuyun Wahyu Kurnia, SE.,MM.,MBA

Idris Sardi

Drs. H. Ano Sutrisno, MM

Drs. Nazrudin Azis, SH

RSUD

Bamunas S. Boediman, MBA

Drs. H. Priatmo Adji

Gunung

H. Sofyan, S.Kom., MM

H. Sunarko Kasidin, SH.,M.BA.,MM.,MH

Jati

Sultan Mochamad Saladin

H. Heru Cahyono, SE

R. M. Nurhusein Affandi N.

Ahmad Azrul Zuniarto

Cirebon

( Foto Pemeriksaan Kesehatan H. Yuyun Wahyu Kurnia, SE.,MM.,MBA dan Idris Sardi )


41

(Drs. H. Ano Sutrisno, MM dengan Drs. Nasrudin Azis,SH)

( H. Bamunas Setiawan Boediman, MBA dan Drs. H. Priatmo Adji)

( Foto Pendaftaran H. Sofyan, S.Kom., MM dan H. Sunarko Kasidin, SH.,M.BA.,MM.,MH )

( Sultan Mochamad Saladin dan H. Heru Cahyono, SE )

dan

( Ir. H. R. Muh. Nurhusein Afandi N dan H. Ahmad Azrul Zuniarto, S.Si.Apt )

B. Kegiatan IDI Kota Cirebon Menyerahkan Hasil Laporan Kesehatan Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2013 Kepada KPU Kota Cirebon : Laporan Evaluasi Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2013

42

( Foto IDI Kota Cirebon dengan KPU Kota Cirebon )

6. PENELTIAN PERSYARATAN ADMINISTRASI DAN PEMBERITAHUAN HASIL PENELITIAN Penelitian administrasi syarat pencalonan dilaksanakan sehari setelah masa akhir pendaftaran yakni pada tanggal 02 Desember 2012 sampai tanggal 15 Desember 2012. KPU Kota Cirebon melakukan Verifikasi Berkas Persyaratan Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2013. Verifikasi terhadap syarat pencalonan dan syarat calon dilakukan dengan cara meneliti berkas dan melakukan konfirmasi kepada instansi yang mengeluarkan surat keterangan, berkaitan dengan keabsahannya. Selanjutnya KPU Kota Cirebon membetuk Tim Pokja Verifikasi Berkas Persyaratan Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2013 yang dituangkan dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Nomor 38 / Kpts/ KPU Kota - 011329166/ 2012 tentang Pembentukan Tim Verifikasi Berkas Persyaratan Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2013. Dengan susunan Tim Verifikasi Bersayaratan Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2013, sebagai berikut : Penanggung Jawab

: Didi Nursidi, SH.,MH.

Ketua Pokja

: Dita Hudayani, SH.

Sekretaris Pokja

: Drs.Irianto Legowo, M.Si.

Tim Pemeriksa

: 1. Subhan Alba S.Sos.,M.Si. 2. Drs. Hartojo 3. Emirzal Hamdani, SE.Ak 4. Zainawati ( Dinas Pendidikan Kota Cirebon ) 5. Drs. Edy Turbana, M.Ag. (Kementerian Agama Kota Cirebon )


43

6. Epen Supendi ( Pengadilan Negeri Kota Cirebon ) 7. Siti Imaniah, SE 8. Raden Dony Santosa, S.Kom 9. Erlangga, SH 10. Wandi Sofyan, SSTP

Kegiatan : Tim Verifikasi Bersayaratan Bakal Calon

Walikota dan Wakil Walikota

Cirebon Tahun 2013

( Rapat KPU Kota Cirebon dengan Dinas Pendidikan Kota Cirebon, Kementerian Agama Kota Cirebon, Pengadilan Negeri Kota Cirebon )

7. PENGUMUMAN LAPORAN HASIL KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA ( LHKPN ) Memperhatikan Surat Komisi Pemberantasan Korupsi RI Nomor : B - 146. A / 12 / 2013, tanggal 21 Januari 2013 tentang Pengumuman Harta Kekayaan Calon Kepala Daerah. Komisi Pemberantasan Korupsi RI sudah mengirimkan Dokumen Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2013 yang diterima oleh KPU Kota Cirebon sebagai salah syarat dalam pencalonan. Maka sesuai surat undangan KPU Kota Cirebon Nomor 80 / KPU Kota 011329166/I/ 2013, tanggal 25 Januari 2013, KPU Kota Cirebon mengundang Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota untuk mengumumkan harta kekayaan pribadinya disaksikan oleh Ketua dan Anggota KPU Kota Cirebon, Sekretaris dengan Jajaran Sekretariat KPU Kota Cirebon, Panwaslu KPU Kota Cirebon, Muspida Kota Cirebon, Pers media cetak ataupun elektronik. Laporan Evaluasi Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2013

44

( Kegiatan Pembacaan Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)

8. PENETAPAN PASANGAN CALON DAN NOMOR URUT Memperhatikan surat undangan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Nomor 550 / KPU Kota - 011329166 / XII / 2012, tanggal 17 Desember 2012 Perihal Undangan Teknis Pengambilan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2013, KPU Kota Cirebon mengundang masing masing Tim Sukses atau Tim Kampanye Pasangan Calon untuk hadir ke KPU Kota Cirebon, untuk menjelaskan tata cara teknis dalam pengambilan nomor urut dan penetapan nomor urut pasangan calon, sehingga pada saat acara pada tanggal 18 Desember 2012 dapat berjalan dengan baik sesuai dengan jadwal acara. Sesuai dengan surat undangan KPU Kota Cirebon Nomor 551 / KPU Kota 011329166 / XII / 2012, tanggal 17 Desember 2012 Perihal Undangan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2013, KPU Kota Cirebon mengundangan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota beserta Tim Kampanye / Tim Sukses masing-masing Pasangan Calon untuk hadir di KPU Kota Cirebon. Acara dilaksanakan tanggal 18 Desember 2012, Pukul 08.00 s/d Selesai. Adapun susunan acara rapat pleno terbuka adalah sebagai berikut : a. Pembukaan oleh Ketua KPU Kota b. Agenda Penetapan Pasangan : 1) Penandatanganan Berita Acara rapat pleno penetapan pasangan calon (oleh semua anggota KPU Kota) 2) penandatanganan Keputusan KPU Kota Cirebon tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota ( oleh Ketua KPU Kota) 3) Penyerahan Keputusan penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota kepada pasangan calon yang bersangkutan. c. Agenda Penentuan Nomor urut pasangan calon Laporan Evaluasi Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2013

45

1) Penjelasan teknis penentuan nomor urut melalui undian 2) Pelaksanaan pengundian nomor urut 3) Penandatanganan Berita Acara rapat pleno tentang perolehan nomor urut hasil undian ( oleh anggota KPU Kota ) 4) Penetapan Keputusan KPU Kota Cirebon tentang Penetapan Nomor urut pasangan calon 5) Penyerahan Keputusan KPU Kota Cirebon tentang penetapan nomor urut pasangan calon.kepada pasangan calon yang bersangkutan d.

Do’a/Tutup Dalam penetapan pasangan calon terpilih, KPU Kota Cirebon akan

mengumumkan Pasangan Calon yang memenuhi syarat dalam pencalonan dan Pasangan yang tidak memenuhi syarat dalam pencalonan, yang akan dituangkan kedalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Nomor 41 / Kpts / KPU Kota - 011329166 / 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2013 dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Nomor 41.1 /Kpts/KPU Kota - 011329166/2012 tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon yang tidak Memenuhi Syarat Sebagai Pasangan Calon pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2013. Disebutkan bahwa untuk Pasangan yang tidak memenuhi syarat dalam pencalonan yaitu Bakal pasangan calon H. Yuyun Wahyu Kurnia dan Idris Sardi yang diajukan oleh perseorangan. Dengan terpilihnya 5 Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2013 yang telah memenuhi syarat, maka KPU Kota Cirebon memberikan kesempatan kepada 5 Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Cirebon untuk mengambil kocokan atau undian untuk menetukan nomor urut Pasangan Calon. Dan KPU Kota Cirebon akan menerbitkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Nomor 42 / Kpts / KPU Kota - 011329166 / 2012, tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Sebagai Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2013. Dan dilanjutkan dengan mengadakan Konfersi Pers KPU Kota Cirebon bersama 5 Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota yang bertempat di KPU Kota Cirebon, bertujuan untuk memperkenalkan kepada publik peserta calon Walikota dan Wakil Walikota yang akan bersaing dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon periode 2013 - 2018, dan memberikan kesempatan kepada 5 Pasangan Calon untuk menyampaikan visi dan misi kepada masyarakat.


46

Kegiatan : A. Foto Acara Pengambilan Nomor Urut

No Urut 1 : H. Bamunas Setiawan Boediman, MBA dan Drs. H. Priatmo Adji No Urut 2 : Drs. H. Ano Sutrisno, MM dengan Drs. Nasrudin Azis, SH

No Urut 3 : Ir. H. R. Muh. Nurhusein Afandi N dan H. Ahmad Azrul Zuniarto, S.Si.Apt


47

No Urut 4 : H. Sofyan, S.Kom., MM dan H. Sunarko Kasidin, SH.,MM.,MH

No Urut 5 : Sultan Mochamad Saladin dan H. Heru Cahyono, SE

B. Konfersi Pers KPU Kota Cirebon bersama 5 Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2013

( Konfersi Pers KPU Kota Cirebon bersama Media Massa cetak maupun Elektronik )


48

Foto Konfersi Pers ( H. Bamunas Setiawan Boediman, MBA dan Drs. H. Priatmo Adji )

Foto Konfersi Pers ( Drs. H. Ano Sutrisno, MM dan Drs. Nasrudin) Azis,SH )

Foto Konfersi Pers

Foto Konfersi Pers

Foto Konfersi Pers ( Ir. H. R. Muh. Nurhusein Afandi N dan H. Ahmad Azrul Zuniarto S.Si.Apt )

Foto Konfersi Pers ( H. Sofyan, S.Kom., MM dan H. Sunarko Kasidin, SH.,MM.,MH )

Foto Konfersi Pers ( Sultan Mochamad Saladin dan H. Heru Cahyono, SE )

C. Pengumuman di Media Cetak dan Media Elektronik Sesuai dengan jadwal tahapan dalam pencalonan KPU Kota Cirebon mengumumkan surat pengumuman Nomor 549 / KPU Kota – 011329166/XII/2012, kepada Media Masa baik Media Cetak ataupun Media Elektronik. Dengan susunan Laporan Evaluasi Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2013

49

nama dan nomor urut pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2013, sebagai berikut :

NOMOR URUT

1

CALON WALIKOTA

CALON WAKIL WALIKOTA

PARTAI POLITIK / GABUNGAN PARTAI POLITIK YANG MENGAJUKAN PASANGANCALON

2

3

4

PAS FOTO DAN NAMA PASANGAN CALON

1

PDI Perjuangan

( H. Bamunas Setiawan Boediman, MBA )

( Drs. H. Priatmo Adji )

Golkar Demokrat PPP

2 ( Drs. H. Ano Sutrisno, MM )

( Drs. Nasrudin Azis, SH )

PKS, PPRN, PKPI, PPPI, PKNU, PNI Marhaenisme, PPDI, PPD, PIS, PNBKI, PMB

3 ( Ir. H. R. Muh. Nurhusein Afandi N )

( H. Ahmad Azrul Zuniarto, S.Si.Apt )

HANURA PDP PAKAR PANGAN

4 ( H. Sofyan, S.Kom., MM )

( H. Sunarko Kasidin, SH.,MM.,MH)

PAN Gerindra PDS PBB

5 ( Sultan Mochamad Saladin )

( H. Heru Cahyono, SE )


50

9. PENANDATANGAN PRASASTI SIAP TERPILIH DAN SIAP UNTUK TIDAK TERPILIH DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA CIREBON TAHUN 2013 Berdasarkan Surat Undangan KPU Kota Cirebon Nomor 95/KPU Kota011329166/II/2013 tanggal 04 Februari 2013 Perihal Undangan Penandatangan Prasasti Siap Terpilih Dan Siap Tidak Terpilih Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2013, KPU Kota Cirebon mengundang kepada 5 Pasangan Calon untuk hadir pada

Hari Rabu Tanggal 06 Februari 2013

bertempat di Hotel Grend Tryas dalam Acara Penandatangan Prasasti Siap Terpilih dan Siap untuk Tidak Terpilih menjadi Walikota dan Wakil Walikota Cirebon Periode 2013-2018. Bertujuan untuk menyampaikan kepada masyarakat visi dan misi serta sepakat untuk menyetujui isi dari Deklarasi Damai agar menjadi pemilihan Aman, Jujur, Adil dan Damai.

( Kegiatan Deklarasi Damai Siap Terpilih Dan Siap Tidak Terpilih )

C.

Pengadaan, Pencetakan dan Pendistribusian Logistik 1. Ketentuan Pengadaan Barang/Jasa Pengadaan barang/jasa berpedoman kepada Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2006 tentang Perubahan Keenam Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 36). Ketentuan lainnya sebagai acuan adalah Keputusan Walikota Cirebon Nomor 43 Tahun 2011 dan ada perbaikan penetapan dalam Nomor 36 Tahun 2012 tentang


51

Penetapan Standarisasi Harga Barang dan Jasa Kebutuhan Pemerintah Kota Cirebon Tahun Anggaran 2012. 2. Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa Dalam Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tersebut, dinyatakan bahwa yang

berwenang melaksanakan pengadaan barang/jasa adalah pengguna

barang/jasa, yakni kepala kantor/satuan kerja/pimpinan bagian proyek sebagai pemilik pekerjaan yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dalam lingkungan unit kerjanya. Dalam Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Cirebon, yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan Pemilu adalah Ketua KPU Kota Cirebon. Hal ini dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya, Ketua KPU Kota Cirebon menunjuk Sekretaris KPU Kota Cirebon sebagai Kuasa Pengguna Anggaran yang berwenang dalam pengadaan barang/jasa. Posisi

Sekretaris

KPU

Kota

Cirebon

sebagai

kuasa

pengguna

anggaran/barang, sesuai dengan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu yang menyatakan, ” Sekretaris KPU kabupaten/kota bertanggung jawab dalam hal administrasi keuangan serta pengadaan barang dan jasa berdasarkan peraturan perundang-undangan”. Sebagai tindak lanjut Sekretaris KPU Kota Cirebon sebagai kuasa pengguna anggaran (KPA) membentuk Panitia Pengadaan Barang dan Jasa melalui surat keputusan Nomor. 36.1/Kpts/Set KPU Kota-011329166/2012 tanggal 6 Agustus 2012 tentang Penetapan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2013 pada Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon. Personil panitia pengadaan merupakan Personil di Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Kota Cirebon, dengan susunan sebagai berikut : Tabel 3.4. Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2013 No

Nama

1.

Dr. Katibi

2.

Totong Kusmawan, Am.KI

3.

Legiman, SKM

4.

Drs. Dedi Tarmadi, Apt

5.

Wijaya, S.Sos

Unit Kerja Dinas Kesehatan Cirebon Dinas Kesehatan Cirebon Dinas Kesehatan Cirebon RSUD Gunung Jati Cirebon Dinas Kesehatan Cirebon

Ket. Kota

Ketua

Kota

Sekretaris

Kota

Anggota

Kota

Anggota

Kota

Anggota


52

Selain Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2013 pada Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon ada juga Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2013 pada Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon sesuai surat Keputusan Sekretaris KPU Kota Cirebon Nomor 33/Kpts/Set KPU Kota011329166/2012 tanggal 9 Juli 2012.

Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2013 No 1.

Nama Herry Chandra Wibawa

Unit Kerja

Ket.

BK Diklat dan Pelatihan Kota Cirebon

-

3. Metode Pengadaan Barang/Jasa Pengadaan Barang/Jasa dilakukan melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Cirebon dengan 2 (dua) metode yakni Metode Lelang Sederhana dan Pengadaan Langsung a. Pelelangan Sederhana Pelelangan Sederhana adalah metode pemilihan Penyedia Barang/Jasa lainnya untuk pekerjaan yang bernilai paling tinggi Rp. 200.000.000,-. Adapun rencana kegiatan pengadaan barang/jasa secara lelang sederhana yang dilakukan di KPU Kota Cirebon adalah sebagai berikut: Tabel 3.5. Jadwal Pengadaan Barang / Jasa Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2013

NO

Janis Pengadaan Barang / Jasa

Prakiraan Pagu Rencana Anggaran Pelaksanaan (Rp) 3 4 1.565.298.000 Des’12 – Jan’13

1 1.

2 Cetak Surat Suara

2.

Kartu Pemilih dan Segel

468.072.200 Des’12 – Jan’13

3.

Penggandaan (Model C-D)

478.066.120

Formulir-Formulir

Jan – Peb 2013


Metode Pengadaan 5 Lelang Sederhana Lelang Sederhana Lelang Sederhana

53

a). Pengadaan Surat Suara Tabel 3.6. Peserta Lelang Pengadaan Surat Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2013 NO

NAMA PERUSAHAAN

KETERANGAN

1. 2. 3.

CV. Mitra Utama CV. Nikeysha PT. Multi Maju Sejahtera

4. 5. 6. 7.

CV. Cendana Solusindo CV. Aridas Karya CV. Global Terbit Sukses CV. Diverindo

8. 9. 10. 11. 12.

Dwi Putera Mustika CV. Alphabet PT. Pura Barutama PT. Wahana Java Semesta Intermedia CV. Maloho Jaya Abadi

tidak menyertakan daftar kuantitas dan harga untuk masing-masing putaran

tidak menyertakan daftar kuantitas dan harga untuk masing-masing putaran

Pemenang dan Cadangan Pemenang Lelang Pengadaan Surat Suara adalah sebagai berikut: Tabel 3.7. Pemenang Lelang Pengadaan Cetak Surat Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2013 NO

NAMA PERUSAHAAN

KETERANGAN

1

PT Pura Barutama

Pemenang

2

PT. Multi Maju Sejahtera

Cadangan 1

3

CV. Diverindo

Cadangan 2

Kontrak pengadaan Surat Suara Pemilu dilaksanakan mulai 26 Desember 2012 sampai dengan 18 Januari 2013 dengan nilai kontrak untuk 5 (lima) pasangan calon Rp. 199.899.528,-.


54

b). Pengadaan Kartu Pemilih dan Segel Tabel 3.8. Peserta Lelang Pengadaan Kartu Pemilih dan Segel Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2013 NO

NAMA PERUSAHAAN

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

KETERANGAN

CV. Persona CV. Jaya Sakti Mandiri Usaha Mandiri CV. Nirwana Jaya CV. Bahagia Group CV. Mitra Utama CV. Nikeysha CV. Dwiva Karya Muda PT. Multi Maju Sejahtera

10.

CV. Diverindo

11. 12. 13. 14. 15.

Tidak memasukan daftar kuantitas dan harga Tidak memasukan daftar kuantitas dan harga

PT Pura Barutama CV. Cendana Solusindo CV. Alphabet CV. Global Terbit Sukses CV. Maloho Jaya Abadi

Pemenang dan Cadangan Pemenang Lelang Pengadaan Kartu Pemilih adalah sebagai berikut : Tabel 3.9. Pemenang Lelang Pengadaan Kartu Pemilih dan Segel Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2013 NO

NAMA PERUSAHAAN

KETERANGAN

1

PT Pura Barutama

Pemenang

2

PT. Multi Maju Sejahtera

Cadangan 1

3

CV. Diverindo

Cadangan 2

Kontrak pengadaan Kartu Pemilih dan Segel Pemilu dilaksanakan mulai tanggal 27 Desember 2012 s/d 19 Januari 2013 dengan nilai kontrak

Rp.

96.145.778,- untuk 231.151 Kartu Pemilih.

c). Pengadaan Cetak Penggandaan Formulir Tabel 3.10. Peserta Lelang Pengadaan Cetak dan Penggandaan Formulir NO 1.

NAMA PERUSAHAAN

ALAMAT

PT. Citra Mawana Patamaro


55

2. 3. 4. 5. 6.

CV. Sempakons CV. Saka Tehnik CV. Rilies CV. Jaya Sakti Mandiri Tidak Memasukkan Daftar Kuantitas dan Harga Tidak Memasukkan Daftar Kuantitas dan Harga mengabaikan Dokumen Addendum tentang spesifikasi teknis

PT. Strategi Madani Utama

7.

PT. Mekar Prima Mandiri

8.

CV. Global Terbit Sukses

9. 10. 11. 12. 13. 14.

PT Pura Barutama CV. Elang Perkasa PT.Tri Putra Abadi PT Dinamika Indo media CV. Hikmah CV. Mandiri Sentosa

Pemenang dan Cadangan Pemenang Lelang Pengadaan Kartu Pemilih dan Segel adalah sebagai berikut: Tabel 3.11. Pemenang Lelang Pengadaan Cetak dan Penggandaan Formulir NO 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

NAMA PERUSAHAAN

KETERANGAN

CV. Hikmah CV.Wahana Cahaya Sakti CV. Elang Perkasa CV. Global Terbit Sukses PT Dinamika Indo Media PT. Strategi Madani Utama PT. Mekar Prima Mandiri CV. Mandiri Sentosa

Kontrak Pengadaan Cetak dan Penggandaan Formulir dilaksanakan mulai tanggal 15 Januari s/d 1 Pebruari 1013 dengan nilai kontrak Rp. 126.370.005,-.

b. Pengadaan Langsung Pengadaan Langsung adalah Pengadaan Barang/Jasa langsung kepada penyedia Barang/Jasa, tanpa melalui Pelelangan/Seleksi/Penunjukan Langsung Tabel 3.16. Pengadaan Barang/Jasa dengan penunjukan langsung antara lain : No 1 1. 2. 3.

Nama Penyedia Barang 2 CV. Dee Pratama Konsultan Bildansyah, SH & Partners CV. Diyana

Nilai Pelaksanaan Kontrak Kontrak 3 4 99.500.000,- Agustus’ 12 48.000.000,- Okt’12-Mar’13

5 Launching Sosialisasi Advokasi Hukum

34.200.000,- Oktober’12

1. Stiker PPDP

Keterangan


56

37.234.050,- Oktober’12 4.

CV. Jiwasraya

49.089.672,- Okt’12-Mar’13

5. 6. 7. 8. 9. 10.

CV. Mandiri Sentosa CV. Elang Perkasa CV. Gunung Parang CV. Mandiri Sentosa CV. Mandiri Sentosa Fasya Print and Copy Centre 11. Akuntan Publik Moch. Zainudin & Sukmadi 12. CV. Elang Perkasa

9.999.000,149.011.000,39.526.250,187.500.000,116.280.775,13.254.300,-

November’12 Januari’13 Pebruari’13 Pebruari’13 Pebruari’13 Pebruari’13

30.000.000,- Peb-Mar’13 35.361.000,- April’13

2. Cetak Penggandaan ATK PPDP Asuransi Penyelenggara Pilwakot Pemeliharaan Gedung Media Sosialisasi Staterkit Peserta Pelatihan Paket Meeting Peserta Alat Kelengkapan TPS Penggandaan Salinan DPT Audit dan Pengumuman Dana Kampanye Pengadaan Piagam pengargaan

4. Rekapitulasi Pengadaan Barang/Jasa Panitia telah melaksanakan semua proses pengadaan barang/jasa untuk Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Cirebon Tahun 2013

di

KPU Kota Cirebon dengan ikhtisar sebagai berikut :

Tabel 3.17. Rekapitulasi Pengadaan Barang/Jasa dengan No

Nama Pekerjaan

1 1.

2 Launching Sosialisasi

2.

Advokasi Hukum

3.

Stiker PPDP

4.

Cetak Penggandaan ATK PPDP

5.

Asuransi Penyelenggara Pilwakot

Pagu Nilai Kontrak Nama Penyedia (Rp) (Rp) Jasa/Nomor Kontrak 3 4 5 100.000.000,99.500.000,- CV. Dee Pratama Nomor 027/253/Um Tanggal 11 September 2007 Efisiensi = 500.000,150.000.000,48.000.000,- Konsultan Bildansyah, SH & Partners Nomor 027/313/Um tanggal 30 Oktober 2007 Efisiensi = 102.000.000 38.000.000,34.200.000,- CV. Diyana Nomor : 370/338/Um tanggal 7 Nopember 2007 Efisiensi = 3.800.000,101.000.000,37.234.050,- CV. Diyana Nomor : 370/338/Um tanggal 7 Nopember 2007 Efisiensi = 63.756.950 50.000.000,49.089.672,- CV. Jiwasraya Nomor : 370/338/Um tanggal 7 Nopember 2007 Efisiensi = 910.328


57

6.

Pemeliharaan Gedung

10.000.000,-

7.

Media Sosialisasi

8.

Staterkit Pelatihan

9.

Paket Meeting Peserta

197.400.000,-

10. Alat Kelengkapan TPS

429.628.500,-

205.000.000,-

Peserta

43.435.000,-

11. Penggandaan DPT

Salinan

51.612.000,-

12. Audit Pengumuman Kampanye

dan Dana

70.000.000,-

Piagam

43.556.600,-

13. Pengadaan pengargaan

14. Cetak Surat Suara

15. Kartu Segel

Pemilih

16. Penggandaan Formulir-Formulir (Model C-D)

1.565.298.000,-

dan

378.000.000,-

597.172.800,-

9.999.000,- CV. Mandiri Sentosa Nomor : 370/338/Um tanggal 7 Nopember 2007 Efisiensi = 1.000,149.011.000,- CV. Elang Perkasa Nomor 027/364.2/Um tanggal 15 Nopember 2007 Efisiensi = 55.989.000,39.526.250,- CV. Gunung Parang Nomor 027/366/Um Tanggal 16 November 2007 Efisiensi = 3.908.750,187.500.000,- CV. Mandiri Sentosa Nomor 027/366/Um Tanggal 16 November 2007 Efisiensi = 9.900.000116.280.775,- CV. Mandiri Sentosa Nomor 027/366/Um Tanggal 16 November 2007 Efisiensi = 313.347.725 13.254.300,- Fasya Print and Copy Centre Nomor 027/366/Um Tanggal 16 November 2007 Efisiensi = 38.357.700 30.000.000,- Akuntan Publik Moch. Zainudin & Sukmadi Nomor 027/366/Um Tanggal 16 November 2007 Efisiensi = 40.000,35.361.000,- CV. Elang Perkasa Nomor 027/366/Um Tanggal 16 November 2007 Efisiensi = 8.195.600 199.899.528,- PT Pura Barutama Nomor 027/366/Um Tanggal 16 November 2007 Efisiensi = 1.365.398.472 96.145.778,- PT Pura Barutama Nomor 027/366/Um Tanggal 16 November 2007 Efisiensi = 281.854.222 126.370.005,- CV. Hikmah Nomor 027/366/Um Tanggal 16 November 2007 Efisiensi = 470.802.795


58

Bahwa selama pelaksanaan pengadaan barang/jasa dari total pagu anggaran yang tersedia dapat dilaksanakan efisiensi anggaran sebesar

Rp.

2.758.731.542,- atau sebesar 68,45%.

5. Distribusi Logistik Dalam

rangka

penyusunan

rencana

kegiatan

distribusi

logistik

penyelenggaraan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2013 meliputi : -

sortir surat suara,

-

alokasi logistik,

-

pengiriman dan

-

penarikan kembali untuk disimpan di gudang KPU Kota Cirebon.

a. Persiapan Untuk melakukan kegiatan distribusi logistik tersebut, diperlukan langkahlangkah kegiatan yang berupa persiapan. Kegiatan persiapan meliputi : -

penyusunan rencana kebutuhan logistik Pilwalkot,

-

pembuatan prosedur teknis, mekanisme distribusi,

-

pengadaan tempat/gudang,

-

personil pelaksana,

-

sarana mobilitas, dan

-

sistem pengamanan, percetakan dan pengiriman logistik.

1) Pedoman Teknis Distribusi Untuk mengatur tentang distribusi logistik mengenai prosedur, barang yang harus didistribusikan, serta waktu distribusi dan lain-lain perlu diperhatikan jenis kebutuhan logistik dan alat kelengkapannya sebagaimana dalam Keputusan KPU Kota Cirebon Nomor 04/Kpts/KPU Kota-011329166/2012 tentang Alat kelengkapan dan Kelengkapan Administrasi untuk pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2013. Pemilu sampai di KPPS dan Pengiriman Kembali Setelah Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2013. 2) Tempat/Gudang Gedung KPU Kota Cirebon sudah memiliki Gudang Logistik yang dipakai pekerjaan sortir yang alokasi di sebelah Gedung utama, oleh karena itu tidak perlu menggunakan sewa gudang / gedung lain. 3) Petugas sortir Laporan Evaluasi Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2013

59

Petugas sortir formulir dan alat kelengkapan administrasi lainnya, baik yang digunakan di KPU, PPK, PPS, maupun KPPS dilaksanakan oleh unsur Sekretariat KPU Kota Cirebon, sedangkan petugas sortir surat suara direkrut dari unsur Sekretariat dan dibantu oleh Angota PPK dan PPS sedangkan sortir alokasi penggunaan logistik pada PPK, PPS, KPPS dan dibantu unsur pegawai Sekretariat Kecamatan dan Kelurahan. 4) Sarana mobilitas Sarana angkutan untuk distribusi logistik dilakukan melalui sistem sewa sehubungan KPU Kota Cirebon tidak memiliki kendaraan angkutan barang. b. Sortir Surat Suara Kegiatan sortir surat suara adalah kegiatan untuk meneliti fisik surat suara untuk menemukan kecacatannya dari segi fisik, gambar, dan tulisan. Akan tetapi, kegiatan sortir tidak hanya memeriksa aspek fisik tetapi juga melipat surat suara sesuai contoh lipatan yang telah ditentukan. Kegiatan ini dilakukan oleh 69 orang petugas yang dilaksanakan pada tanggal 28 s/d 31 Januari 2013, setiap harinya rata-rata petugas bekerja dari pukul 08.00 WIB sampai pukul 22.00 WIB. Tabel 3.18. Jadwal dan Hasil Sortir Surat Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2013 No 1. 2. 3.

Hari/Tanggal Senin/ 28 Januari 2013 Selasa/ 29 Januari 2013 Rabu/ 30 Januari 2013 Kamis/31 Januari 2013 Jumlah

Jumlah Jumlah Lembar Surat Dus Surat Suara Suara

Hasil Sortir Baik

Rusak

Jumlah

13.884

5

13.588

165

13.844

86.963

28

84.529

2.496

87.025

122.807

42

119.580

3.092

122.672

25.903

8

25.404

499

25.903

249.557

83

243.125

6.252

249.444

Berdasarkan laporan dari petugas sortir, pengawasan selama proses sortir, serta pemeriksaan terhadap fisik surat suara, dicatat hal-hal berikut : 1). Jumlah lembar per dus jarang yang tepat 2000 lembar, tetapi kadang-kadang kurang dan kadang lebih dari 2000 lembar; 2). Seluruh surat suara dipak per 50 lembar; 3). Surat suara dihitung berdasarkan kebutuhan per TPS per Kelurahan;


60

4). Pada tanda lipat tersebut mengakibatkan ada surat suara yang sobek/pecah dan ada yang tidak sobek/pecah tapi potensial pecah/sobek; 5). Terhadap yang sobek, dinyatakan sebagai surat suara yang rusak/cacat. 6). Keadaan surat suara hasil sortir dikatogerikan sebagai berikut: -

Surat suara rusak/cacat tak dapat digunakan sebanyak 6.252 lembar

-

Surat suara baik sebanyak 249.444 lembar

7). Indikator surat suara rusak/cacat adalah kotor, sobek pada tanda lipatan, tidak ada tulisan surat suara, ada titik noda tinta, bolong langsung dan tak langsung. Setelah surat suara hasil lipatan disimpan dalam kantong amplop untuk siap didistribusikan ke TPS melalui PPK. Kegiatan sortir dalam arti memeriksa keadaan fisik, tidak hanya dilakukan terhadap surat suara, tetapi juga dilakukan terhadap seluruh administrasi alat kelengkapan pemungutan dan penghitungan suara. Kegiatan ini dilakukan oleh pegawai Sekretariat KPU Kota Cirebon dari tanggal 11 s/d 13 Pebruari 2013.

Bentuk Surat Suara dan Kartu Pemilih Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2013

c. Alokasi dan Distribusi


61

Surat suara yang telah disortir tersebut dialokasikan berdasarkan jumlah daftar pemilih tetap ( DPT) per TPS, ditambah 2,5 % sebagai cadangan di TPS. Selain surat suara, juga dialokasikan semua jenis administrasi dan alat kelengkapan pemungutan dan penghitungan suara di TPS serta alat kelengkapan rekapitulasi di PPK. Kegiatan alokasi dilakukan mulai tanggal 10, 15, 17 dan 18 Pebruari 2013. Adapun jenis logistik yang didistribusikan berdasarkan kebutuhan penggunaan di TPS, PPS, PPK dan KPU Kota adalah sebagai berikut : 1). Jenis logistik yang digunakan di TPS Barang yang didistribusikan kepada KPPS untuk keperluan pemungutan dan penghitungan suara di TPS terdiri atas : a). kotak suara sebanyak 2 (dua) buah untuk Pilwakot dan Pilgub dengan diberi label Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubenur Jawa Barat Tahun 2013; b). bilik suara sebanyak 2 (dua) buah per TPS; c). surat suara pasangan calon sebanyak jumlah pemilih yang tercantum dalam salinan daftar pemilih tetap untuk TPS, dan ditambah 2,5 % (dua setengah persen) sebagai cadangan; d). Tanda khusus/tinta sebanyak 2 (dua) botol; e). Alat pencoblos dan alas pencoblosan surat suara, masing-masing 2 (dua) buah; f). Segel Pemilu Walikota dan Wakil Walikota sebanyak 26 (dua puluh enam) buah; g). Formulir berita acara pemungutan dan penghitungan suara di TPS (formulir seri C – KWK beserta lampirannya) sebanyak 11 (sebelas) rangkap. h). Alat kelengkapan lainnya yang terdiri atas:  Lem perekat kecil, 1 buah  Karet/ tali pengikat, 30 buah  Stiker Kotak suara dan tutup kotak suara, 1 buah  Alat Bantu Tuna Netra (Template), 1 buah  Spidol hitam kecil, 3 buah  Spidol hitam besar, 3 buah  Kantong plastik tempat seluruh surat suara, 3 buah  Ballpoint hitam, 5 buah  Sampul kertas yang terdiri atas : 

Kode D1 : 1 buah


62



Kode D2 : 1 buah



Kode D3 : 1 buah



Kode D4 : 1 buah



Kode D5 : 1 buah



Kode D6 : 1 buah



Kode D Khusus

: 1 buah

 Gembok dan anak kunci sebanyak 2 (dua) buah;  Daftar pasangan calon (Formulir BC) sebanyak 2 (satu) lembar untuk ditempatkan di dekat pintu masuk TPS;  Salinan daftar pemilih tetap untuk TPS sebanyak 7 (tujuh) rangkap yang dibuat dan disampaikan oleh PPS kepada KPPS;  Tanda pengenal KPPS sebanyak 5 (lima) buah, petugas keamanan TPS sebanyak 2 (dua) buah dan tanda pengenal saksi sebanyakbanyaknya 5 (lima) buah;  Panduan teknis pengisian formulir pemungutan dan penghitungan suara di TPS termasuk naskah sumpah/ janji KPPS;  Panduan Tata Cara Penggunaan Alat Kelengkapan TPS;  Sambutan ketua KPU Kota. 2). Jenis logistik yang digunakan di PPS Barang yang didistribusikan kepada PPS adalah sebagai berikut : a). Surat pemberitahuan untuk memberikan suara (Model C 6- KWK) b). Kartu Pemilih c). Tanda Bukti Sudah terdaftar Sebagai Pemilih (Model A.3.3 - KWK), yang

harus diterima PPS sebelum penetapan DPS untuk dibagikan

bersamaan dengan waktu pengumuman DPS; d). Lem perekat, 4 buah; e). Spidol Kecil, 5 buah; f). Spidol Besar, 5 buah g). Ballpoint, 5 buah; h). Segel, 40 buah 3). Jenis logistik yang digunakan di PPK Barang yang didistribusikan kepada PPK adalah sebagai berikut : a). Formulir seri D – KWK dan lampirannya sebanyak 10 (sepuluh) buku; b). Sampul kertas : kode B : 1 buah kode B Khusus : 1 buah c). Formulir seri DA – KWK dan lampirannya dengan peruntukan sebagaimana tercantum pada lampiran II; Laporan Evaluasi Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2013

63

d). Segel Pemilu, 40 buah e). Lem perekat, 4 buah; f). Spidol Kecil, 5 buah; g). Spidol Besar, 5 buah h). Ballpoint, 10 buah; 4). Jenis logistik yang digunakan di KPU Kota Cirebon Barang yang digunakan di KPU Kota adalah sebagai berikut : a). Formulir seri DB – KWK dan lampirannya; b). Sampul kertas kode A

: 575 buah;

c). Sampul kertas kode A1

: 2 buah

d). Sampul kertas kode A2

: 2 buah

e). Sampul kertas kode A3

: 2 buah

f). Sampul kertas kode AB

: 25 buah

g). Segel Pilkada, 3.000 buah; h). Lem perekat, 3 buah; i). Kantong Plastik, 1.150 buah

Foto 9 Tampak Anggota PPS menggunakan becak untuk mendistribusikan logistik ke KPPS d. Penarikan Logistik

Logistik yang tidak dikategorikan sebagai barang habis pakai serta dapat digunakan kembali pada Pemilu berikutnya, ditarik kembali oleh KPU Kota Cirebon. Jenis logistik yang ditarik pasca pemungutan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2013, meliputi : 1). Kotak Suara sebanyak 1 kotak per TPS, jumlah keseluruhan 542 x 2 kotak = 1.084 kotak; 2). Bilik Suara sebanyak 2 bilik per TPS, jumlah keseluruhan 542 x 2 bilik = 1.084 bilik; dan 3). Alat kelengkapan lainnya di TPS.


64

Tabel 3.19. Jadwal Waktu Penarikan Logistik dari PPS dan PPK Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2013 NO

JENIS LOGISTIK

1. Penarikan barang

WAKTU

PELAKSANA

1 Maret 2013

Tim Penarikan

inventaris/logistik dari PPK

Logistik

e. Tata Administrasi Alokasi, Distribusi, dan Penarikan Logistik 1). Pelaksanaan distribusi dan penarikan barang dilengkapi sistem administrasi yang lengkap, akurat, dan aman. 2). Sistem administrasi distribusi dilaksanakan sesuai ketentuan tata administrasi distribusi. 3). Sistem administrasi meliputi : a). Administrasi Sortir : -

Catatan barang yang diterima dari Bendahara Barang/Pokja Pengadaan;

-

Catatan barang yang rusak/cacat dan yang baik setelah disortir

-

Catatan barang yang akan didistribusikan hasil sortir.

b) Administrasi alokasi : -

Dokumen daftar pembagian barang menurut kebutuhan di PPK, PPS, dan KPPS;

-

Catatan daftar alokasi barang untuk PPK, PPS dan KPPS;

-

Catatan sisa barang yang tidak dialokasikan/didistribusikan

c) Administrasi distribusi : Berita acara serah-terima barang kepada PPK dan/atau PPS. d) Administrasi penarikan : -

Catatan barang yang ditarik dari PPK dan PPS

-

Catatan sisa barang yang tidak digunakan oleh PPK dan PPS

-

Catatan sisa barang yang disimpan di PPK dan PPK.

f. Pengamanan Distribusi Logistik Pengamanan distribusi logistik, terutama pengamanan surat suara dimulai sejak saat pencetakan surat suara di percetakan. Pada saat pencetakan surat suara, KPU Kota Cirebon menugaskan Anggota KPU Divisi Umum dan Logistik, Kasubbag Umum dan pelaksana Sekretariat KPU Kota Cirebon.

Petugas

pengamanan bertugas mengawal pengiriman surat suara dari percetakan sampai ke gudang KPU Kota Cirebon. Petugas dari kepolisian terus melakukan pengamanan selama surat suara tersimpan di gudang, proses penyortiran, dan ketika distribusi ke PPK. Petugas Laporan Evaluasi Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2013

65

keamanan baru berakhir setelah dilakukan pelantikan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon terpilih.

D. Kampanye 1. Pengantar Masa kampanye sering dikhawatirkan akan menimbulkan konflik antara pendukung pasangan calon yang satu dengan yang lain, kekhawatiran ini cukup beralasan namun diharapkan hal-hal yang dikhawatirkan itu tidak pernah terjadi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon tahun 2013. Selama berlangsungnya kegiatan kampanye dapat terjamin kondisi yang kondusif dan tidak ada ancaman yang serius. Di dalam pikiran masyarakat pada umumnya, kampanye dipahami sebagai setiap kegiatan dalam bentuk apapun yang dilakukan oleh siapapun yang dirasakan mengandung maksud mendapatkan dukungan publik untuk memenangkan pemilihan. Dengan demikian, hal-hal yang dilakukan oleh calon atau bahkan orang yang akan menjadi calon dalam bentuk, misalnya membagikan kalender bergambar calon atau orang tersebut, pemberian bantuan kepada masyarakat, penampilan dalarn event yang melibatkan publik dan sebagainya, dipahami oleh masyarakat sebagai kegiatan kampanye. Perundang-undangan memberikan definisi arti kampanye lebih sempit dari yang dipahami oleh masyarakat pada umumnya. Dalam Pasal 1 (satu) angka 23 Undang-Undang No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah menjadi UndangUndang No.18 Tahun 2008, kampanye di definisikan sebagai kegiatan dalam rangka meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program pasangan calon. Dengan dimasukkannya unsur "menawarkan visi, misi dan program" ke dalam definisi kampanye, maka banyak kegiatan yang dipahami oleh masyarakat sebagai kampanye yang tidak termasuk katagori kampanye menurut Perundang-undangan oleh karena tidak memenuhi unsur menawarkan visi, misi dan program 2. Pengorganisasian Untuk menangani pelaksanaan kampanye pasangan calon Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Cirebon perlu membentuk satu kelompok kerja (Pokja) Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon tahun 2013. Ketua

:

Drs. Hartojo

Sekretaris

:

Raden Dony Santosa, S.Kom


66

Anggota

:

1. Didi Nursidi, SH, MH 2. Erlangga, SH 3. Arief Surahman, SE 4. Efar Januar Udnur, S.IP 5. Prahastiwi Kurnia Sitorosmi, SH 6. Fauzi Fahmi, S.Kom

Tenaga Pendukung

:

1. Osef Yadi Vidiyanto 2. Novi Apriyani

3. Pelaksanaan Kampanye a. Pengaturan tentang kampanye Banyak hal yang perlu diatur berkenaan dengan kampanye. Dan memang aturan tentang kampanye dalam perundang-undangan secara kuantitatif relatif banyak, bahkan yang paling banyak dibandingkan dengan aturan mengenai tema tema lain. Kampanye Pilkada diatur dalam UU, PP, dan Peraturan KPU. Dalam UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang No.18 Tahun 2008 Kampanye diatur dalam Pasal 75 sampai dengan 85, di samping itu, masih terdapat beberapa ketentuan pidana yang berhubungan dengan kampanye yang diatur dalam Pasal 116. Sementara dalam PP No. 6 tahun 2005 pengaturan lebih lanjut mengenai kampanye diberikan pada BAB VI, Pasal 54 sampai dengan Pasal 69. Selain itu, UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 telah memerintahkan KPUD untuk mengatur lebih lanjut tata cara pengenaan sanksi terhadap pelanggaran larangan pelaksanaan kampanye (Pasal 81 ayat (3)).

b. Tim kampanye Kampanye pasangan calon, menurut Pasal 75 ayat (3) UU No. 32 Tahun 2004, diselenggarakan oleh tim kampanye yang dibentuk oleh pasangan calon bersama - sama partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan pasangan calon atau pasangan calon perseorangan. Dengan demikian, pasangan calon dan partai politik atau gabungan partai politik atau pasangan calon perseorangan dan pendukungnya harus membentuk tim kampanye, dan pembentukan tim kampanye ini harus dilakukan sebelum pasangan calon didaftarkan, oleh karena, menurut Pasal 75 ayat (4) UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang No. 18 Tahun 2008, tim


67

kampanye harus didaftarkan kepada KPUD bersamaan dengan pendaftaran pasangan calon. Dalam Pasal 75 ayat (6) UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 menentukan bahwa penanggungjawab kampanye adalah pasangan calon, yang pelaksanaannya dipertanggungjawabkan oleh tim kampanye. Baik UU maupun PP tidak menjelaskan lebih lanjut makna dari ketentuan ini. Kejelasan mengenai hal ini penting khususnya dalam hal terjadi pelanggaran aturan kampanye. Selain ketentuan bahwa tim kampanye dibentuk oleh pasangan calon bersama partai politik/gabungan partai politik yang mengusulkan pasangan calon atau pasangan calon perseorangan, tidak ada ketentuan lebih lanjut yang mengatur hubungan antara pasangan calon dengan tim kampanye. Salah satu butir inti yang perlu mendapatkan perhatian dalam kaitan ini adalah, sejauh mana kebijakan dan tindakan tim kampanye akan berakibat hukum terhadap pasangan calon, mengikat pasangan calon? dalam perundang-undangan tidak terbayangkan

adanya

kemungkinan

tim

kampanye

melakukan sesuatu yang melampaui batas-batas kewenangannya, karena memang kewenanganya tidak pernah dirumuskan. Salah satu butir inti yang perlu mendapatkan perhatian dalam kaitan ini adalah, sejauh mana kebijakan dan tindakan tim kampanye akan berakibat hukum terhadap pasangan calon, mengikat pasangan calon ? dalam perundang--undangan kampanye

tidak

melakukan

terbayangkan sesuatu

adanya

yang

kemungkinan

melampaui

tim

batas-batas

kewenangannya, karena memang kewenanganya tidak pernah dirumuskan. Sebagai

gambaran

bagaimana

pentingnya

pasangan

calon

dapat

mengawasi tim kampanye, dapat ditengahkan ketentuan tentang larangan menjanjikan

dan/atau

memberikan

uang

atau

materi

lainnya

untuk

mempengaruhi pemilih dalam kampanye yang disebutkan dalam Pasal 82 UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang No.18 Tahun 2008. Larangan ini ditujukan kepada pasangan calon dan/atau tim kampanye. Apabila berdasarkan putusan pengadilan, larangan ini terbukti dilanggar, pasangan calon yang bersangkutan dikenai sanksi pembatalan sebagai calon. Sanksi tetap diberikan sekalipun pelanggaran tersebut dilakukan oleh tim kampanye tanpa persetujuan atau sepengetahuan pasangan calon. Untuk sedikit mengurangi risiko yang mungkin timbul bagi pasangan calon yang diakibatkan oleh kebijakan dan/atau tindakan tim kampanye, secara internal perlu ditetapkan " aturan main " yang mengatur tugas, lingkup Laporan Evaluasi Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2013

68

kewenangan, hak dan kewajiban, dan tanggung jawab tim kampanye, khususnya dalam hubungannya dengan pasangan calon. Tim kampanye dapat dibentuk secara berjenjang di tingkat provinsi dan tingkat Kabupaten/Kota (pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur), tingkat Kabupaten/Kota dan tingkat Kecamatan (pada pemilihan Bupati/ Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota). Tim kampanye harus dibedakan dari juru kampanye [ Pasal 75 ayat (7) UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang No.18 Tahun 2008]. Juru kampanye adalah orang yang menyampaikan materi kampanye dari pasangan calon. Orang yang tergabung dalam tim kampanye dapat menjadi juru kampanye. c. Materi kampanye dan penyampaiannya Diharapkan agar kegiatan kampanye dalam penyelenggaraan pilkada dapat menjadi wahana pendidikan politik yang dapat memberikan pencerahan kepada publik. Diharapkan agar penyelengagraan pilkada bisa meningkatkan pemahaman dan memperkaya informasi masyarakat mengenai aneka permasalahn yang dihadapi daerahnya serta berbagai alternatif solusi yang ditawarkan. Dalam kaitan ini UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang No.18 Tahun 2008 memberikan ketentuan, baik mengenai materi kampanye maupun cara penyampaiannya. Berkenaan dengan materi kampanye, Pasal 76 Ayat (2) UU No. 32 Tahun 2004 jo. Pasal 58 ayat (1) PP No. 6 Tahun 2005 mewajibkan pasangan calon untuk menyampaikan kepada Masyarakat tentang Visi, Misi, dan Program pasangan calon tersebut, baik secara lisan maupun tertulis. Ketentuan ini tidak sekedar memberikan kewajiban kepada pasangan calon, tetapi didalamnya juga terkandung makna ajakan kepada masyarakat agar dalam menjatuhkan pilihannya memperhatikan pula secara sungguh-sungguh Visi, Misi, dan Program dari pasangan calon. Dalam UU No. 32 Tahun 2004 terdapat ketentuan dalam pasal 76 ayat (3) yang memberikan hak kepada Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah untuk mendapatkan informasi atau data dari Pemerintah Daerah. Oleh karena pasal yang memuat ketentuan ini ditempatkan langsung setelah ketentuan yang mewajibkan pasangan calon menyampaikan Visi, Misi, dan Programnya, maka hampir pasti bahwa hak untuk memperoleh informasi dan data itu terkait dengan keperluan penyusunan Visi, Misi, dan Program. Dengan demikian, maksud ketentuan ini sangat baik, oleh karena informasi dan data dari Pemerintah Daerah akan sangat berguna untuk menyusun Visi, Misi, dan Program yang baik. Namun ketentuan ini menjadi Laporan Evaluasi Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2013

69

bermasalah ketika dihubungkan dengan ketentuan lain dalam UU No. 32 Tahun 2004, yaitu ketentuan dalam Pasal 59 ayat (5) huruf k. Ketentuan terakhir ini mengharuskan naskah Visi, Misi, dan Program dari pasangan calon diserahkan jadi sudah ada - pada saat pendaftaran Calon. Pada saat pendaftaran orang-orang yang tergabung dalam pasangan itu belum berstatus sebagai calon sebagai calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Supaya ketentuan dalam pasal 76 ayat (3) diatas tidak kehilangan maknanya, dapat diberikan interprestasi bahwa kata " Calon " dalam ketentuan tersebut adalah orang yang bermaksud mencalonkan diri sebagai Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah, bukan orang yang telah ditetapkan KPUD sebagai calon Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah. Masih dalam kaitannya dengan Visi, Misi, dan Program pasangan calon perlu pula dikemukakan bahwa penyusunan hal itu perlu memperhatikan perencanaan daerah yang telah ditetapkan dengan melibatkan peran serta para stake holder dan masyarakat. Berkenaan dengan penyampaian materi kampanye, menurut pasal 76 ayat (4) UU No, 32 Tahun 2004, hal itu harus dilakukan dengan cara yang sopan, tertib, dan edukatif. Baik UU maupun PP tidak menjelaskan lebih lanjut arti dari ketiga hal itu. Dengan perkataan lain, dianggap sudah cukup jelas. Barang kali memang demikian d. Penyampaian visi, misi dan program Ketentuan tentang penyampaian Visi, Misi, dan Program pasangan calon harus dikaitkan dengan ketentuan lain, khususnya ketentuan tentang tugas dan wewenang DPRD dalarn penyelenggaraan pilkada yang disebutkan dalam Pasal 66 ayat (3) UU No. 32 Tahun 2004. Salah satu tugas dan wewenang DPRD seperti disebutkan kedalam huruf f pasal tersebut adalah meyelenggarakan rapat paripurna untuk mendengarkan penyampaian visi, misi, dan program dari pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. PP No. 6 Tahun 2005 menambahkan beberapa ketentuan penting berkenaan dengan penyampaian Visi, Misi, dan Program dalam rapat paripurna DPRD ini. Pertama, Pasal 55 ayat (4) menentukan :(1) Acara ini dilakukan pada hari pertama kampanye; (2) penyampaian dilakukan secara berurutan, artinya sesuai dengan nomor urut pasangan calon; (3) kepada setiap pasangan calon diberikan waktu yang sama; dan (4) Tanpa dilakukan dialog. Kedua, Pasal 55 ayat (5) menyebutkan bahwa bentuk dan format Visi, Misi dan Program itu memperhatikan tata cara penyusunan perencanaan. Ketiga, Pasal


70

55 ayat (6) menetapkan bahwa apabila pasangan calon terpilih, maka naskah Visi, Misi dan Program tersebut menjadi dokumen resmi daerah. Oleh karena itu dalam penyusunan visi, misi dan program pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota berpedoman pada RPJP (Rencana Pembangunan Jangka Panjang) Daerah dengan memperhatikan RPJP Nasional, kerena visi, misi dan program Calon Walikota dan Wakil Walikota akan dijabarkan dalam RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) Daerah sebagaimana tercantum dalam Pasal 150 ayat (3) huruf b UU No. 32 Tahun 2004. e. Bentuk-bentuk kampanye Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 69 Tahun 2009 Tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam pasal 16 ayat (1), kampanye dapat dilakukan dalam bentuk : 1). Pertemuan terbatas 2). Tatap muka dan dialog 3). Penyebaran melalui media cetak dan media elektronik 4). Penyiaran melalui radio dan/atau Televisi 5). Penyebaran bahan kampanye kepada umum 6). Pemasangan alat peraga ditempat umum 7). Rapat umum 8). Debat publik/debat terbuka antar calon 9). Kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan, antara lain kegiatan deklarasi atau konvensi pasangan calon oleh partai politik atau gabungan partai politik, acara ulang tahun/milad, kegiatan sosial dan budaya, perlombaan olahraga, istighosah, jalan santai, tabligh akbar, kesenian dan bazaar serta rapat umum. f. Pertemuan terbatas Kampanye dalam bentuk pertemuan terbatas, yang bersifat tertutup, jumlah peserta tidak melampaui kapasitas sesuai dengan jumlah tempat duduk, dengan peserta pendukung dan atau undangan lainnya yang bukan pendukung dan hanya dibenarkan membawa atau menggunakan atribut, yaitu nomor urut, dan foto pasangan calon, dan tanda gambar partai politik atau gabungan partai politik yang mencalonkan, simbol-simbol, dan atau bendera atau umbul-umbul dari pasangan calon yang mengadakan kampanye ditempat pertemuan terbatas.


71

Atribut pasangan calon hanya dibenarkan dipasang sampai dengan halaman gedung atau tempat pertemuan terbatas, dan tidak dibenarkan dipasang diluar halaman gedung atau tempat pertemuan terbatas. Kampanye dalam bentuk pertemuan terbatas harus disertai dengan undangan tertulis dari pasangan calon atau tim kampanye. g. Tatap muka dan dialog Kampanye dalam bentuk tatap muka dan dialog, dilaksanakan dalam ruangan tertutup atau terbuka atau gedung dengan jumlah peserta tidak melampaui kapasitas sesuai dengan jumlah tempat duduk, dengan peserta pendukung dan atau undangan lainnya yang bukan pendukung. Dalam kampanye bentuk tatap muka dan dialog diadakan dialog yang sifatnya interaktif dan hanya dibenarkan membawa atau menggunakan foto pasangan calon atau atribut, simbol-simbol,dan atau bendera atau umbulumbul dari pasangan calon vang mengadakan kampanye ditempat pertemuan tatap muka dan dialog. Atribut pasangan calon hanya dibenarkan dipasang sampai dengan halaman gedung atau tempat pertemuan tatap muka dan dialog, dan tidak dibenarkan dipasang diluar halaman gedung atau tempat tatap muka dan dialog sampai dengan jarak 200 (dua ratus) meter. Kampanye dalam bentuk tatap muka dan dialog harus disertai dengan undangan tertulis dari pasangan calon atau tim kampanye. h. Penyebaran melalui media cetak dan media elektronik Kampanye dalam bentuk penyebaran melalui media cetak dan media elektronik dilaksanakan melalui media cetak dan media elektronik dengan materi dan subtansi pemberitaan/penyiarannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Isi iklan kampanye wajib mematuhi kode etik periklanan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan format bersifat kreatif. i. Penyebaran bahan kepada umum Kampanye dalam bentuk penyebaran bahan kampanye kepada umum, dilaksanakan dalam kampanye terbatas, tatap muka, rapat umum, dan/atau ditempat-tempat yaitu dapat berupa selebaran visi dan misi, stiker, kaos, topi, barang-barang cenderamata dengan logo nomor urut dan gambar pasangan calon. j. Pemasangan alat peraga Kampanye dalam bentuk pemasangan alat peraga di tempat umum, ditempatkan pada lokasi yang ditetapkan dan/atau diizinkan oleh Pemerintah Laporan Evaluasi Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2013

72

Daerah setempat, serta tidak di tempatkan pada tempat ibadah, rumah sakit atau tempattempat pelayanan kesehatan, gedung milik pemerintah, lembaga pendidikan (gedung sekolah), jalan jalan protokol dan jalan bebas hambatan (tol), serta tempat milik perseorangan atau badan swasta, kecuali dengan izin pemilik tempat yang bersangkutan, serta harus mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota/kabupaten atau kawasan setempat sesuai dengan peraturan daerah. Pemasangan alat peraga kampanye pasangan calon berjarak sekurangkurangnya 1 (satu) meter dari alat peraga kampanye pasangan calon lainnya. Meskipun aturan tentang jarak pemasangan alat peraga ini cukup jelas, namun dalam hal terjadi pelanggaran dalam prakteknya sulit menentukan siapa yang bersalah, oleh karena sulit memastikan siapa yang memasang lebih dahulu dan siapa yang memasang kemudian k. Rapat umum Kampanye dalam bentuk rapat umum dilaksanakan pada ruang terbuka yang dengan mengacu kepada Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon

Nomor

:

3/Kpts/KPU

Kota-011329166/2013

Tentang

Lokasi

Kampanye dan Tempat Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon tahun 2013. Jadawal

Kampanye

disusun

oleh

KPU Kota Cirebon

dengan

memperhatikan masukan dari pasangan calon sebagaimana tertuang dalam SK KPU Kota Cirebon Nomor : 4 /Kpts/KPU Kota - 011329166/2013 tentang Penetapan Susunan Dan Jadwal Kampanye Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2013.

l. Debat publik Selain penyampaian visi, misi dan program pasangan calon, kampanye dalam bentuk debat publik/debat terbuka antar pasangan calon dapat diselenggarakan oleh masyarakat atau lembaga yang bersifat independen dengan terlebih dahulu berkoordinasi dengan KPUD selambat-lambatnya 3 (tiga) hari pelaksanaan. Kampanye debat publik/debat terbuka antar pasangan calon dilakukan oleh dua atau lebih pasangan calon pada ruang tertutup (gedung atau stasiun radio/televis) dipandu oleh seorang atau lebih moderator yang tidak memihak dan dapat dihadiri oleh undangan yang merupakan pendukung pasangan calon, dengan tetap memperhatikan kapasitas ruang tertutup tersebut.


73

Dalam kampanye debat publik/debat terbuka antar pasangan calon dilarang menyerang hal-hal yang bersifat pribadi pasangan calon dan atau melecehkan dan atau menghina pasangan calon atau pihak lain. Penyelenggara bentuk kampanye debat publik/debat terbuka wajib memperlakukan semua pasangan calon secara adil dan setara. Peserta kampanye debat publik/debat terbuka antarpasangan calon harus disertai undangan tertulis dari penyelenggara. Dalam hal ini KPU Kota Cirebon menyelenggarakan sebanyak 2 kali debat publik antar pasangan calon, untuk melaksanakan kegiatan tersebut KPU Kota Cirebon melakukan kerja sama dengan salah satu media televisi lokal yaitu RCTV (Radar Cirebon Televisi) dan LPM (Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat) IAIN Syekh Nurjati Cirebon. m. Kegiatan kampanye lainnya Kampanye dalam bentuk kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan meliputi kegiatan seperti acara ulang tahun, kegiatan sosial/budaya, perlombaan olah raga, dan kegiatan lain dengan nama apapun yang bersifat mengumpulkan massa pada satu tempat tertentu dan menggunakan atribut pasangan calon tertentu. n. Pemberitahuan kegiatan kampanye Kampanye dalam bentuk pertemuan terbatas, tatap muka dan dialog, penyebaran bahan kampanye pada umum, pemasangan alat peraga di tempat umum, rapat umum, debat publik/debat terbuka antarpasangan calon, dan kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan wajib diberitahukan secara tertulis kepada instansi kepolisian sesuai tingkatannya selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan kampanye. Dalam pemberitahuan tersebut disampaikan hal-hal yang berkenaan dengan maksud dan tujuan, waktu, jumlah peserta, contoh alat peraga, rute pembicara utama, nama tim kampanye/juru kampanye, nama penanggung jawab, jenis dan jumlah kendaraan yang digunakan, contoh undangan, dan lainlain yang berhubungan dengan pelaksanaan kampanye tersebut. Kepolisian sesuai tingkatannya dapat mengusulkan kepada KPUD untuk membatalkan atau menunda pelaksanaan kampanye dengan tembusan kepada pasangan calon dan atau tim kampanye yang bersangkutan apabila keamanan di waialyah tempat/lokasi kampanye tidak memungkinkan diselenggarakan kampanye, dan KPUD memutuskan pembatalan atau penundaan kampanye dengan memberitahukan kepada pasangan calon dan atau tim kampanye yang bersangkutan. Laporan Evaluasi Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2013

74

Apabila dua pasangan calon atau lebih melakukan kampanye rapat umum pada hari yang sama tetapi pada tempat yang berbeda, pihak kepolisian sesuai tingkatnya wajib mengatur rute perjalanan peserta kampanye agar tidak bertemu. o. Dana kampanye Dana kampanye pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dan wakil kepala daerah diatur dalam Pasal 83 s.d 85 UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 12 tahun 2008. dan secara khusus dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 69 Tahun 2009 Tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam pasal 77 samapai dengan pasal 85. p. Larangan dalam kampanye Berikut ini hal-hal yang dilarang dalam kegiatan kampanye tersebut diuraikan berikut ini. Massa yang menghadiri kampanye dengan menggunakan kendaraan bermotor

secara

rombongan

atau

konvoi,

dalam

keberangkatan

dan

kepulangannya dilarang : -

melakukan pawai kendaraan bermotor di luar rute perjalanan yang telah ditentukan;

-

melanggar peraturan lalu lintas;

-

merusak fasilitas umum;

-

mengganggu ketertiban umum Keikutsertaan personil satuan tugas (satgas) partai politik atau gabungan

partai politik yang mencalonkan pasangan calon dalam setiap kegiatan kampanye tidak dibenarkan menggunakan atribut yang menyerupai Tentara Nasional Indonesia/Polisi Negara Republik Indonesia, menyimpan dan atau membawa senjata api dan senjata tajam, serta wajib membantu kepolisian dalam menjaga ketertiban dan keamanan kampanye. Pembentukan posko satgas partai politik atau gabungan partai politik yang mencalonkan pasangan calon serta pembentukan kelompok-kelompok pendukung pasangan calon yang tidak terdaftar dalam tim kampanye tidak dibenarkan. Pejabat negara yang berasal dari partai politik peserta pemilihan umum mempunyai hak untuk menjadi tim kampanye dan atau juru kampanye, namun harus dinonaktifkan oleh pejabat yang berwenang selama menjadi tim kampanye.


75

Pejabat negara yang tidak berstatus sebagai pegawai negeri dan bukan dari partai politik peserta pemilihan umum dapat melaksanakan kampanye apabila berstatus sebagai calon kepala daerah/calon wakil kepala daerah, atau anggota tim kampanye, atau juru kampanye. Pejabat negara yang menjadi juru kampanye harus menjalankan cuti dan tidak menggunakan fasilitas negara, serta wajib menjamin terwujudnya misi dan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan negara, kepatutan demokrasi, dan asas - asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Pasangan calon, tim kampanye, dan juru kampanye, serta setiap orang dilarang melakukan kegiatan kampanye : -

sebelum tanggal dimulai masa kampanye

-

di luar jadwal yang telah ditentukan untuk pasangan calon

-

3 (tiga) hari sebelum tanggal dan hari pemungutan suara (pada masa tenang)

Selanjutnya, dalam kampanye, dilarang : -

mempersoalkan Dasar Negara Pancasila dan Pembukaan UUD 1945

-

menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau pasangan calon yang lain

-

menghasut dan mengadu domba antar perseorangan maupun antar kelompok masyarakat

-

mengganggu ketertiban urnum

-

mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau pasangan calon yang lain

-

merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye pasangan calon

-

menggunakan pendidikan

fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan lembaga

kecuali

yang

diijinkan

oleh

pimpinan

lembaga

yang

bersangkutan -

membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut pasangan calon lain selain dari gambar dan/atau atribut pasangan calon yang bersangkuta;

-

menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih;

-

melibatkan pejabat tertentu yang ditentukan undang-undang dan Kepala Desa atau sebutan lain serta para PNS, dan Anggota TNI/Polri sebagai peserta dan anggota tim kampanye atau juru kampanye

-


76

Penyelenggaraan negara serta pejabat struktural dan fungsional dalam jabatan negeri termasuk kepala desa atau sebutan lainnya dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon dan/atau menggunakan fasilitas negara yang berada di bawah kewenangannya Pada masa tenang dan pada hari dan tanggal pemungutan suara tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan kampanye atau yang bersifat kampanye. Pada masa tenang tim kampanye wajib membersihkan alat-alat peraga kampanye. Aparat Pemerintah Daerah membantu melakukan pembersihan alat-alat peraga kampanye, terutama pada radius 200 meter dari TPS.

Tahapan Kampanye Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Cirebon

Kampanye putaran pertama Kampanye a. Pertemuan KPU Kota Cirebon dengan peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon tentang pelaksanaan sosialisasi dan kampanye

1

hari

19 Desember 2012

19 Desember 2012

b. Penetapan Jadwal Waktu dan Tempat Kampanye

1

hari

3 Pebruari 2013

3 Pebruari 2013

c. Persiapan pelaksanaan penyampaian Visi dan Misi Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Cirebon dalam rapat Paripurna DPRD Kota Cirebon

3

hari

4 Pebruari 2013

6 Pebruari 2013

d. Masa Kampanye

14

hari

7 Pebruari 2013

20 Pebruari 2013

e. Pembersihan/pencabutan alat peraga dan bahan kampanye

3

hari

21 Pebruari 2013

23 Pebruari 2013

f.

3

hari

21 Pebruari 2013

23 Pebruari 2013

Masa Tenang

Kampanye putaran kedua Kampanye penajaman visi dan misi pasangan calon

3

hari

18 Maret 2013

20 Maret 2013

Masa tenang

3

hari

21 Maret 2013

23 Maret 2013

Sesuai dengan anjuran dari KPU Provinsi Jawa Barat bahwa untuk tahapan kampanye pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat tahun 2013, pasangan calon diharapkan tidak melakukan kampanye di 3 daerah kabupaten/kota yaitu Kota Cirebon, Kabupaten Sumedang dan Kota Sukabumi. Hal ini dilakukan agar masyarakat di 3 daerah tersebut tidak bingung pada saat kampanye karena terdapat perbedaan nomor urut pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur dengan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dengan Wakil Walikota yang diusung oleh partai politik di masing-masing daerah tersebut.


77

LAPORAN AUDIT DANA KAMPANYE Dengan memperhatikan Pasal 18, Peraturan Komisi Pemilihan Nomor 06 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah, menyebutkan bahwa satu kantor akuntan publik dapat mengaudit 1 atau 2 Pasangan Calon. Berserta Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Nomor 28 / Kpts / Set KPU Kota-011329166/2013, tentang Penetapan Kantor Akuntan Publik untuk Mengaudit Laporan Dana Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2013, berdasarkan hal tersebut diatas maka KPU Kota Cirebon menunjuk 3 (tiga) Kantor Akuntan Publik yaitu : Kantor Akuntan Publik Abu Bakar Usman dan Rekan, Kantor Akuntan Publik Moc. Zainuddin dan Sukmadi, Kantor Akuntan Publik Afrahman Soetjipto dan Rekan. Kantor Akuntan Publik yang sudah menyerahkan Berkas Laporan Audit Dana Kampanye ke KPU Kota Cirebon Baru dari 3 Pasangan Calon yaitu H. Bamunas Setiawan Boediman, MBA dan Drs. H. Priatmo Adji, Drs. H. Ano Sutrisno, MM dengan Drs. Nasrudin Azis,SH, Sultan Mochamad Saladin dan H. Heru Cahyono, SE. Sesuai dengan aturan yang berlaku, KPU Kota Cirebon mengumumkan Daftar Laporan Audit Dana Kampanye Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2013, Nomor 267 / KPU - Kota / 011329166 / III / 2013 kepada Media Cetak dan Media Elektronik yaitu Surat Kabar Rakyat Cirebon, Surat Kabar Fajar Cirebon, Surat Kabar Radar Cirebon, dan RRI, Dairi FM. Laporan Evaluasi Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2013

78

Daftar Laporan Audit Dana Kampanye Pasangan calon Calon Walikota dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2013

NO

1.

2.

URAIAN

SALDO AWAL Sumber Dana dari Pasangan Calon Sumber Dana dari Partai Politik Sumber Dana dari Sumbangan Perseorangan Sumber Dana dari Sumbangan Badan Hukum Swasta Sumber Lainnya PENERIMAAN Sumber Dana dari Pasangan Calon Sumber Dana dari Partai Politik Sumber Dana dari Sumbangan Perseorangan Sumber Dana dari Sumbangan Badan Hukum Swasta Sumber Lainnya

3.

TOTAL SALDO AWAL DAN PENERIMAAN

4.

PENGELUARAN Pengeluaran Operasi a. Pertemuan Terbatas b. Pertemuan Tatap Muka dan Dialog c. Penyebaran Media Massa Cetak dan Elektronik d. Penyiaran melalui Radio dan Televisi e. Penyebaran Bahan Kampanye kepada umum f. Pemasangan Alat Peraga di tempat umum g. Rapat Umum h. Debat pasangan calon i. Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye dan peraturan perundang-undangan

5.

Pengeluaran Modal a. Pembelian kendaraan b. Pembalian peralatan (komputer, Inventaris Kantor) c. Lain-lain

6.

Pengeluaran Lain-lain

7.

TOTAL PENGELUARAN OPERASI, MODAL DAN LAIN-LAIN

8.

Saldo Akhir

NOMOR URUT 1 H. BAMUNAS SETIAWAN BOEDIMAN, MBA DAN Drs. H. PRIATMO ADJI NILAI TRANSAKSI Rp Unit Total 45.050.000

NOMOR URUT 2 Drs. H ANO SUTRISNO, MM DAN Drs. NASRUDIN AZIS, SH

Rp

NILAI TRANSAKSI Unit Total

NOMOR URUT 5 SULTAN MOCHAMAD SALADIN DAN H. HERU CAHYONO, SE

Rp

NILAI TRANSAKSI Unit Total

45.186.000

1.500.000

8.250.000

10.000.000

650.600.000

518.500.000

610.000.000

60.112

4.000.000 695.710.122

20.000

575.936.000

621.500.000

9.500.000 502.000.000

18.200.000

288.500.000

100.000.000

226.436.000

111.500.000

30.110

410.000.000

165.600.000

60.000.000

16.613 695.316.613

574.936.000

393.509

1.000.000


621.500.000

79

E. Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Tahapan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS merupakan tahapan Pilkada yang sangat penting. Semua alat-alat perlengkapan dan kegiatan pada tahapan sebelumnya diarahkan untuk menunjang suksesnya tahapan ini. Semua pihak, khususnya pelaksana, peserta Pilkada, tim kampanye, pemilih memfokuskan perhatian pada tahapan ini. Asas-asas demokrasi, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, terutama diimplementasikan pada tahapan ini. Pelanggaran terhadap etika, ketentuan dan prosedur teknis Pilkada yang terjadi pada tahapan ini akan berpengaruh pada kualitas hasil Pilkada. Karena begitu strategisnya tahapan pemungutan dan penghitungan suara, maka KPU Kota Cirebon berusaha mengelola kegiatan ini secara optimal dan sungguh-sungguh. Semua energi dan sumber daya Pilkada, diarahkan untuk mensukseskan kegiatan ini.

1. Persiapan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS Kegiatan yang dilakukan dalam rangka persiapan pemungutan dan penghitungan suara di TPS serta rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK adalah melakukan rapat-rapat persiapan internal Pokja KPU Kota Cirebon dan unsur eksternal untuk mengevaluasi kesiapan faktor-faktor pendukung pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara, dan rekapitulasi di PPK. Faktor-faktor pendukung pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara adalah : a. Kesiapan Pelaksana Pelaksana terdiri dari anggota KPPS, PPS dan PPK dengan fungsi masingmasing. Terkait dengan pelaksana adalah Pengamanan TPS, saksi, pengawas, dan pemantau. Unsur-unsur ini terutama pelaksana, ditentukan oleh kecukupan jumlahnya dan kemampuan, serta keterampilan teknis. b. Kesiapan Regulasi dan Buku Panduan KPPS, PPS , PPK dan KPU Kota Panduan

KPPS, PPS dan PPK juga saksi harus sudah tersedia dan

dikuasai oleh yang bersangkutan. Dalam buku Panduan diatur tentang prosedur kerja, tata cara teknis pelaksanaan kerja dan kode etik kerja. c. Kesiapan Alat Kelengkapan Alat kelengkapan untuk di TPS ada 25jenis, untuk di PPS ada 3 jenis, untuk di PPK ada 16 jenis dan untuk di KPU ada 16 jenis. d. Kesiapan Instrumen Administrasi Instrumen administrasi meliputi formulir-formulir. Laporan Evaluasi Pemiliahan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2013

80

e. Kesiapan Tempat TPS di KPPS, tempat penampungan kotak di PPS, dan rapat rekapitulasi serta penampungan kotak suara di PPK. f. Kesiapan Pengamanan Personil Linmas dan Polisi di TPS, PPS, dan PPK, termasuk sistem pengamanannya menjadi tanggung jawab kepolisian. g. Kesiapan Biaya. Dalam rangka persiapan pula, dilakukan pengecekan kesiapan perangkat lunak dan perangkat keras, yaitu Regulasi , administrasi, dan alat kelengkapan yang diperlukan dalam pemungutan dan penghitungan suara. Kegiatan pengecekan dilakukan sepanjang bulan Januari sampai bulan Februari 2013. Daftar perangkat dicek per item, mana yang sudah ada, mana yang belum, mana yang sudah didistribusikan dan mana yang belum. Berdasarkan hasil evaluasi dan pengecekan terhadap pekerjaan dan alat kelengkapan, diketahui bahwa masih ada alat kelengkapan yang pengadaannya belum dilaksanakan karena menunggu selesai desain grafis, ada yang belum didistribusikan dan lain-lain. Juga alat kelengkapan tertentu yang jumlahnya masih belum memenuhi kebutuhan. Karena itu, maka dilakukan penjadwalan kembali dengan agenda kerja sebagai berikut.

1. Supervisi Persiapan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS dan Rekapitulasi di PPK Setelah pekerjaan yang menjadi tugas KPU Kota Cirebon untuk keperluan pemungutan dan penghitungan suara di TPS dan Rekapitulasi di PPK, dinyatakan selesai, maka fokus pekerjaan selanjutnya adalah melakukan supervisi dan monitoring proses persiapan yang berlangsung di tingkat PPK, PPS dan KPPS. Supervisi dan pemantauan dilakukan secara terprogram, dibuat metrik apa yang harus dipantau, kapan waktunya dan siapa pelaksananya. Pengecekan persiapan dimaksudkan untuk memastikan bahwa KPPS, PPS, dan PPK menjelang hari pemungutan dan penghitungan suara telah siap, baik dari segi logistik, kemampuan teknis personil, dan prosedur kerja yang hendak dilakukan. Pengecekan persiapan pemungutan suara dilakukan secara terus menerus sejak sepuluh hari menjelang pemungutan suara dan lebih diintensifkan pada lima hari sebelum pemungutan suara. Setiap selesai Laporan Evaluasi Pemiliahan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2013

81

pengecekan dilakuakan evaluasi tentang temuan-temuan lapangan untuk segera diatasi. Ada masalah yang menyangkut kemampuan teknis personil, tentang independensi PPK, PPS dan KPPS, dan tentang logistik. Supervisi dan permantauan persiapan pemungutan suara, dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui permasalahan apa yang terjadi di lapangan, baik yang menyangkut kemampuan teknis pemungutan suara, logistik, etika kerja pelaksana Pilkada, independensi maupun ketertiban keamanan. Disiapkan pola penanganan jika terjadi permasalahan, terutama tentang prosedur pemecahan masalah dan siapa yang harus dihubungi, dan siapa yang diserahi wewenang di KPU Kota Cirebon untuk mengambil keputusan cepat ketika terjadi permasalahan yang harus ditangani segera. Supervisi dan pemantauan terutama diarahkan untuk mengetahui : a. Apakah distribusi alat kelengkapan telah sampai di PPK, PPS dan KPPS sesuai jadwal ? b. Bagaimana proses distribusi alat kelengkapan di PPS kepada KPPS ? c. Apakah personil KPPS telah siap secara fisik dan kemampuan teknis untuk melaksanakan pemungutan suara ? d. Bagaimana pelaksanaan pembuatan TPS ? e. Bagaimana sistem pengamanan logistik di malam H-1 ? f. Bagaimana teknis penampungan kotak suara di PPS ? g. Bagaimana kesiapan rekapitulasi di PPK ? Di bawah ini disajikan sasaran persiapan pemungutan dan penghitungan suara sejak lima hari sebelum pemungutan suara dan tujuh hari pasca pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Tabel 3.23. Daftar Sasaran kerja Kordinator wilayah kepada PPK, PPS, dan KPPS NO

WAKTU

SASARAN SUPERVISI

1

H –10 s/d H –4

 Kesiapan rekapitulasi di PPK  Kesiapan penampungan kotak di PPS  distribusi sebagian logistik oleh PPK dan PPS  kemampuan teknis KPPS,  kesiapan fisik personil  pelaksanaan Bintek  pembagian kartu pemilih  Pengdgandaan Salinan DPT untuk TPS

2.

H- 3 s/d H.-2

 Distribusi oleh PPS ke TPS

PELAKSANA Korwil

Laporan Evaluasi Pemiliahan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2013

82

 Pembagian C 6  Pengamanan logistik di TPS

NO WAKTU 4. H – 1

5.

Hari ”H”

6.

H + 2 s.d H +5

SASARAN SUPERVISI  pembuatan TPS  pembagian C. 6  kelengkapan sudah di TPS  Prosedur teknis pemungutan dan penghitungan  Keberadaan saksi  Pengembalian logistik dari KPPS ke PPS dari PPS ke PPK  Penyimpanan dokumen di PPK  Pengmanan di PPK  Rekapitulasi di PPK  Pelaporan ke KPU Kota

PELAKSANA

Tabel 3.24. Kordinator wilayah Kecamatan Persiapan dan Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Kedudukan Dalam Korwil Korwil Harjamukti Pendamping Korwil Kesambi Pendamping Korwil Pekalipan Pendamping Korwil Kejaksan Pendamping Korwil Lemahwungkuk Pendamping

Nama

Waktu

Drs. Hartojo R. Dony Santosa, S.Kom Emirzal Hamdani, SE, Ak Siti Imaniah, SE Didi Nursidi, SH, MH Drs. Irianto Legowo, M.Si Dita Hudayani, SH Erlangga, SH Subhan Alba S.Sos, M.Si

Bulan Februari sampai Bulan Maret 2013

Wandi Sofyan, S.STP

2. Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS a. Pemungutan Suara di TPS Pemungutan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota

Cirebon

dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 24 Februari 2013 yang dilaksanakan secara serempak pada 542 TPS, termasuk 2 TPS khusus yakni TPS Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cirebon dan TPS Rumah Tahanan Kelas I Cirebon dan Tidak ada TPS yang dilakukan pemungutan suara ulang. Laporan Evaluasi Pemiliahan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2013

83

Tempat Pemungutan Suara ( TPS ) telah selesai dibuat sehari sebelumnya. Pembuatan TPS dibiaya dari anggaran Pilkada sebesar Rp. 500.000, - per TPS, sebagian dibiayai dari dana swadaya masyarakat. Bentuk tata letak TPS mengacu kepada standar yang ditentukan KPU Kota Cirebon Pada umumnya, KPPS menata dan menghias TPS, sehingga TPS terasa nyaman, aman dan indah. Dengan cara ini diharapkan pemilih merasa tertarik untuk datang ke TPS. Sejak pagi hari, para pemilih datang berbondong-bondong dengan penuh antusias. Pada hari itu, jalanjalan di kota yang biasanya padat terkadang macet menjadi lengang dan sepi, aktivitas keseharian masyarakat nyaris berhenti Sesuai ketentuan, pemungutan suara dimulai pukul 07.00 WIB dan diakhiri pukul 13.00 WIB. Sebelum pelaksanaan pemungutan suara dimulai, Ketua KPPS memandu mengucapkan sumpah/Janji Anggota KPPS dan Petugas Keamanan. Kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan alat perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara yaitu kotak suara, bilik suara, surat suara serta kelengkapan administrasi. Pada pukul 07.00 WIB, pemilih yang telah hadir dipersilakan memasuki TPS dan mendftarkan diri kepada petugas KPPS yang telah ditentukan dan petugas KPPS membubuhkan nomor urut kedatangan pada surat undangan. Selanjutnya Ketua KPPS membuka Rapat Pemungutan Suara dan memberi penjelasan tata cara pemberian suara kepada pemilih. Para saksi pasangan calon hadir di semua TPS. Sementara pemantau tidak ada karena tidak ada pemantau yang mendaftarkan diri ke KPU Kota Cirebon. Pada hari itu, hadir dari KPU RI beserta Tim Media Center KPU RI, Departemen Dalam Negeri, Gubernur Jawa Barat beserta Muspida Jawa Barat dan Muspida Kota Cirebon

untuk menyaksikan jalannya

pemungutan dan penghitungan suara , hadir pula Komisioner Provinsi Jawa Barat beserta pejabat sekretariat

KPU

untuk supervisi, juga

beberapa KPU Kota lain hadir menyaksikan pelaksanaan pemungutan suara. Berdasarkan hasil pemantauan Tim KPU Kota Cirebon, Panwaslu, Desk Pilkada, juga laporan dari aparat keamanan, pelaksanaan pemungutan suara berlangsung lancar, aman dan tertib. Tidak ada pelanggaran prosedur teknis oleh pelaksana Pilkada, juga tidak ada gangguan keamanan. Logistik keperluaan pemungutan suara mencukupi.


84

b. Penghitungan Suara di TPS Tepat pukul 13.00 WIB, penghitungan suara dimulai. KPPS dengan disaksikan oleh saksi pasangan calon dan masyarakat melakukan penghitungan suara yang prosedur teknisnya mengacu kepada Keputusan KPU Kota Cirebon Nomor 5 tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS. Kordinator wilayah KPU Kota Cirebon ,PPK, dan PPS memantau bahkan berkeliling ke TPS-TPS menyaksikan pelaksanaan penghitungan suara. Dimana-mana nampak kesibukan menghitung perolehan

suara

setiap pasangan calon. Berjalan ke sudut mana saja pasti terdengar suara yang menyebutkan nomor dan nama pasangan calon. Pada raut wajah masyarakat yang hadir di TPS nampak ada wajah-wajah gembira serta ada pula wajah-wajah kecewa. Tentu hal ini ketika calon dukungannya unggul atau kalah di TPS yang bersangktan. Pada umumnya penghitungan suara selesai pada pukul 17.00 WIB. Setelah acara penghitungan suara selesai, dibuat Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara yang ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi yang hadir. Hasilnya yakni model C dimasukan ke dalam kotak dan dikirimkan kepada Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk diteruskan kepada PPK. Masing-masing saksi Parpol yang hadir diberikan 1 ( Satu) buku model C. Setelah penghitungan suara selesai, KPPS dengan diantar oleh petugas keamanan yakni Linmas menyampaikan hasil penghitungan suara berikut alat perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara kepada PPS untuk dilaksanakan rekapitulasi perolehan suara dan kemudian diteruskan kepada PPK untuk pelaksanaan rekapitulasi ditingkat Kecamatan. 4. Laporan Hasil Sementara Penghitungan Suara Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa masyarakat ingin mengetahui secepatnya hasil penghitungan suara di TPS. Masyarakat ingin informasi hasil ini dapat diketahui pada hari pemungutan suara dalam waktu yang secepat-cepatnya. Padahal, berdasarkan prosedur teknis penghitungan suara, hasil penghitungan suara secara resmi baru dapat diketahui sembilan hari kemudian setelah dilakukan rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kota Cirebon. Rasa ingin tahu ini apabila tidak dipenuhi bakal mengakibatkan dampak psikologis yang kurang baik untuk itu KPU Kota Cirebon Bekerjasama dengan ORARI untuk Laporan Evaluasi Pemiliahan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2013

85

menyelenggarakan perhitungan cepat hasil Pilkada Kota Cirebon dan hasilnya bisa diterima jam 21.00 pada hari pemungutan dan penghitungan suara yaitu Minggu 24 Februari 2013. a. Prosedur Laporan Manual Segera setelah selesai penghitungan suara di TPS, KPPS menyampaikan laporan hasil penghitungan suara kepada KPU Kota dengan mengirimkan buku Model C KWK. Laporan ini, disampaikan KPPS kepada KPU Kota melalui PPS, b. Prosedur Laporan melalui ORARI Orari membuat laporan perolehan suara tiap TPS dan rekapan tiap Kelurahan dan kecamatan di serahkan ke KPU Kota Cirebon 5. Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di PPK Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2013 dilakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPS. Hal ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, yang terkait dengan proses pemungutan dan penghitungan suara, PPS diberi wewenang melaksanakan rekapitulasi Penghitungan Suara serta mengumumkan hasil penghitungan di TPS, mengumpulkan kotak suara dan meneruskan kotak suara bersama isinya kepada PPK. Rekapitulasi hasil penghitungan suara selanjutnya dilakukan oleh PPK dan oleh KPU Kota Cirebon. Berdasarkan

jadwal

tahapan,

pelaksanaan

rekapitulasi

hasil

penghitungan suara oleh PPK, dilaksanakan pada tanggal 27 sampai 28 Februari

2013.

Realisasinya

terdapat

perbedaan

waktu

pelaksanaan

rekapitulasi tingkat PPK berdasarkan penerimaan laporan dan pertimbangan teknis lainnya. Prosedur teknis rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK, dilakukan dengan cara merekap hasil penghitungan di PPS untuk memperoleh hasil tingkat kecamatan. Kemudian hasil suara tiap-tiap kelurahan di rekap untuk memperoleh jumlah tingkat kecamatan dengan menggunakan Buku Model DA KWK. Pelaksanaan rekapitulasi oleh PPK, dilakukan pada forum rapat pleno terbuka PPK yang dihadiri saksi pasangan calon, Panitia Pengawas tingkat kecamatan, dan masyarakat. Saksi dan masyarakat yang hadir boleh mengajukan usul atau protes apabila terdapat prosedur teknis yang tidak sesuai ketentuan. Apabila saran, usul atau protes beralasan secara aturan, PPK wajib segera memperbaikinya. Laporan Evaluasi Pemiliahan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2013

86

Berdasarkan hasil sementara perhitungan suara, sudah diketahui pasangan calon mana yang akan menjadi pemenang mengingat fakta angka perolehan suara masing-masing. Terhadap fakta ini, tim kampanye dan para pendukung pasangan calon menunjukkan sikap politik yang berbeda-beda. Kecewa dan gembira sesuatu yang sangat manusiawi.

6. Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di KPU Kota Cirebon Rekapitulasi hasil penghitingan suara dilaksanakan oleh KPU Kota Cirebon berdasarkan ketentuan Surat Keputusan KPU Kota Cirebon Nomor 5.1

/Kpts/KPU

Kota-011329166/2013

tentang

Pedoman

Tata

Cara

Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara oleh PPK dan KPU Kota Cirebon. Adapun ketentuan dimaksud adalah sebagai berikut : 1.

Sebelum KPU Kota Cirebon dalam melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara melakukan : a. Mengatur tempat pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara, memasang formulir pencatatan perolehan suara pasangan calon dan tempat duduk saksi; b. Mengatur alat kelengkapan administrasi yang disediakan untuk digunakan bagi keperluan rekapitulasi hasil penghitungan suara yang meliputi formulir rekapitulasi hasil penghitungan suara, sampul kertas/kantong plastik pembungkus, segel dan peralatan lainnya; c. menempatkan kotak suara yang masih dikunci dan disegel di dekat meja pimpinan PPK serta menyiapkan anak kuncinya.

2.

Ketua KPU Kota Cirebon membuka rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPU Kota Cirebon, dengan kegiatan : a. membuka kotak suara yang disampaikan oleh PPK di wilayah kerjanya dengan disaksikan oleh Saksi Pasangan Calon yang hadir; b. mengeluarkan Berita Acara beserta lampirannya yang diterima dari PPK.

3.

KPU Kota Cirebon mencatat pada formulir Model DB 1 - KWK berdasarkan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA 1 – KWK) yaitu : a. jumlah pemilih dalam daftar pemilih tetap untuk PPK di wilayah KPU Kota Cirebon; b. jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih berdasarkan daftar pemilih tetap untuk PPK di wilayah kerja KPU Kota yang bersangkutan; c. jumlah pemilih terdaftar yang tidak menggunakan hak pilih dari seluruh PPK di wilayah kerja KPU Kota yang bersangkutan; d. jumlah pemilih dari TPS lain masing-masing PPK di wilayah kerja KPU Kota yang bersangkutan jumlah pemilih dari TPS lain;


87

e. jumlah surat suara yang diterima oleh PPK (termasuk cadangan); f. jumlah surat suara tambahan yang diterima dari seluruh PPK di wilayah kerja KPU Kota Cirebon; g. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos dari seluruh PPK di wilayah kerja KPU Kota Cirebon; h. jumlah surat suara tidak terpakai dari seluruh PPK di wilayah kerja KPU Kota Cirebon; i. jumlah surat suara terpakai dari seluruh PPK di wilayah kerja KPU Kota Cirebon yang terdiri dari suara sah dan suara tidak sah. 4.

KPU Kota Cirebon melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara untuk setiap pasangan calon dari seluruh PPK di wilayah kerja KPU Kota Cirebon dengan menggunakan Formulir Lampiran Model DB 1 – KWK.

5.

KPU Kota membuat berita acara dan lampirannya yang memuat rekapitulasi : a. jumlah pemilih; b. jumlah surat suara; c. jumlah PPK; d. jumlah suara sah yang diperoleh oleh setiap pasangan calon.

6.

Saksi pasangan calon dan atau warga masyarakat melalui saksi pasangan calon yang hadir dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara, apabila ternyata terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

7.

Dalam hal keberatan yang diajukan oleh atau melalui saksi pasangan calon dapat diterima, KPU Kota Cirebon seketika itu juga mengadakan pembetulan.

8.

Dalam hal saksi pasangan calon tidak dapat menerima penjelasan KPU Kota Cirebon, terhadap keberatan yang diajukan, maka keberatan saksi pasangan calon dicatat dalam formulir Model DB 3 - KWK dan proses rekapitulasi dilanjutkan.

9.

Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara yang menggunakan Formulir Model DB – KWK ditandatangani oleh Ketua dan sekurangkurangnya 2 (dua) orang Anggota KPU Kota serta saksi pasangan calon yang hadir dan dibubuhi cap KPU Kota Cirebon.

10.

Setiap lembar berita acara dibubuhi paraf Ketua PPK dan dicap PPK.

11.

Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud masing-masing 1 (satu) rangkap diperuntukkan : a. KPU Provinsi Jawa Barat; b. Panwaslu Kota; c. Pemerintah Kota Cirebon; d. DPRD Kota Cirebon; e. Saksi-saksi pasangan calon yang hadir. Pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara, dilaksanakan dalam suatu rapat pleno anggota KPU Kota Cirebon pada tanggal 2 Maret 2013


88

bertempat di ruang Griya Sawala DPRD Kota Cirebon pukul 09.00 WIB dan berakhir pukul 11.00 WIB. Rapat peleno anggota KPU Kota Cirebon dipimpin oleh Ketua KPU Kota Cirebon dan dihadiri oleh satu pasangan calon, Panwas Kota Cirebon, semua unsur Muspida, semua tim kampanye, semua anggota PPK dan PPS, para undangan lainnya, dan masyarakat. Susunan acara rekapitulasi hasil penghitungan suara adalah sebagai berikut : a. Pembukaan rapat pleno b. Pembukaan kunci kotak suara dan mengeluarkan berita acara (Buku Model DA-KWK) beserta lampirannya. c. Pelaksanaan rekapitulasi d. Penandatangan berita acara ( Buku Model DB-KWK ) beserta lampirannya. e. Pengesahan hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon 1) Penandatanganan berita acara rapat pleno anggota KPU Kota Cirebon 2) Pengesahan hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon f. Tutup/do’a.

7. Pengesahan Hasil Pilkada Acara selanjutnya pengesahan hasil Pilkada. Sebelum ditetapkan, Pimpinan rapat bertanya dahulu kepada anggota, apakah saudara-saudara anggota KPU Kota Cirebon setuju hasil rekapitulasi penghitungan suara untuk disahkan? Para anggota menjawab setuju. Maka, draft Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon tentang pengesahan hasil Pilkada Walikota dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2013, ditetapkan menjadi keputusan. Kemudian, dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara persetujuan pengesahan hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon oleh anggota KPU serta penandatanganan keputusan oleh Ketua KPU Kota Cirebon. Pengesahan hasil Pilkada Walikota dan Wakil Walikota Cirebon, ditetapkan melalui Surat Keputusan KPU Kota Cirebon Nomor 13/Kpts/KPU Kota-011329166/2013 tanggal 2 Maret Tahun 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon terpilih Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2013. Dokumen keputusan ini, kemudian diserahkan kepada pasangan calon yang hadir, kepada tim kampanye dan kepada Ketua DPRD Kota Cirebon.


89

Hasil Pilkada Walikota dan Wakil Walikota yang ditetapkan pada keputusan tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 3.25. Hasil Pilkada Walikota dan Wakil Walikota Cirebon Data Perolehan Suara Sah NO

NAMA PASANGAN CALON

JUMLAH

H. BAMUNAS SETIAWAN BOEDIMAN, MBA dan Drs. H. PRIATMO ADJI Drs. H. ANO SUTRISNO, MM dan Drs. NASRUDIN AZIS, SH Ir. H. R. MUH. NURHUSEIN AFANDI N dan H. AHMAD AZRUL ZUNIARTO, S.Si.Apt H. SOFYAN, S.Kom.,MM dan H. SUNARKO KASIDIN, SH.,MM.,MH SULTAN MOCHAMAD SALADIN dan H. HERU CAHYONO, SE

51143 ( 34 %) 57263 ( 38 %) 11499 ( 8 %) 9990 ( 7 %) 19097 ( 13 %) 148992 Jumlah suara sah ( 100 %) Sebelum rapat pleno ditutup, Ketua KPU Kota Cirebon menyampaikan

1. 2. 3 4 5

kepada pasangan calon dan tim kampanye bahwa apabila ada keberatan terhadap hasil Pilkada dipersilakan untuk mengajukan keberatan kepada Mahkamah Konstitusi dalam jangka waktu 3 (tiga) hari setelah hasil Pilkada disahkan. Kemudian rapat pleno ditutup secara resmi oleh Ketua KPU Kota Cirebon pada pukul 12.00 WIB. Tabel 3.26. Perolehan Suara Pasangan Calon Berdasarkan Kecamatan No.

URAIAN

HARJAMUKTI

KESAMBI

PEKALIPAN

LEMAHWUNGKUK

KEJAKSAN

JUMLAH AKHIR

1

H. BAMUNAS SETIAWAN BOEDIMAN, MBA dan Drs. H. PRIATMO ADJI

16323

10668

6353

10990

6809

51143

2

Drs. H. ANO SUTRISNO, MM dan Drs. NASRUDIN AZIS, SH

19515

14453

5435

10142

7718

57263

3

Ir. H. R. MUH. NURHUSEIN AFANDI N dan H. AHMAD AZRUL ZUNIARTO, S.Si.Apt

4131

3008

1192

1350

1818

11499

4

H. SOFYAN, S.Kom.,MM dan H. SUNARKO KASIDIN, SH.,MM.,MH

3136

1692

1307

2016

1839

9990

5

SULTAN MOCHAMAD SALADIN dan H. HERU CAHYONO, SE

6709

4161

1718

3066

3443

19097

49814

33982

16005

27564

21627

148992

Jumlah Perolehan Suara Sah


90

F. Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan, Pengangkatan dan Pelantikan 1. Penetapan Pasangan Calon Terpilih Rapat pleno anggota KPU Kota Cirebon dengan agenda penetapan pasangan calon terpilih dilaksanakan pada bagian akhir rapat rekapitulasi perolehan suara tingkat KPU Kota Cirebon. Penetapan pasangan calon terpilih merupakan konsekuensi dari hasil Pilkada. Maka ketika hasil Pilkada telah disahkan, secara otomatis pasangan calon terpilih telah diketahui, yang tersisa hanyalah segi administratif penetapan calon terpilih melalui keputusan Ketua KPU Kota Cirebon. Penetapan pasangan calon terpilih, dituangkan dalam keputusan KPU Kota Cirebon Nomor 13/Kpts/KPU Kota-011329166/2013 tanggal 2 Maret Tahun 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon terpilih Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2013, yang materi keputusannya adalah menetapkan pasangan Calon Terpilih Pemilihan Walikota

dan Wakil

Walikota Cirebon Tahun 2013 adalah pasangan calon dengan nomor urut 2 yaitu

Drs. H. Ano Sutrisno, MM sebagai Calon Terpilih Walikota

Cirebon, dan Drs. Nasrudin Azis, SH sebagai Calon Terpilih Wakil Walikota Cirebon.

2. Penyampaian Hasil Pilkada Kepada DPRD Kota Cirebon Setelah ditunggu 3 (tiga) hari, tidak ada pasangan calon yang menyampaikan keberatan tentang hasil Pilkada kepada Mahkamah Konstitusi. Sesuai ketentuan, paling lambat 3 (tiga) hari setelah pengesahan hasil Pilkada, KPU Kota Cirebon wajib menyampaikan hasil Pilkada kepada DPRD untuk diusulkan pengesahan pengangkatan Walikota dan Wakil Walikota Laporan Evaluasi Pemiliahan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2013

91

kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Jawa Barat. KPU Kota Cirebon menyerahkan hasil Pilkada kepada DPRD Kota Cirebon pada hari Kamis tanggal 7 maret 2013. Dengan telah diserahkannya hasil Pilkada kepada DPRD, maka tugas KPU Kota Cirebon telah selesai. Proses selanjutnya yakni pengusulan kepada Menteri Dalam Negeri dan pelantikan serta pengambilan sumpah menjadi tugas dan wewenang DPRD. Menurut ketentuan, DPRD wajib menyampaikan usulan kepada Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) hari setelah menerima hasil Pilkada dari KPU Kota Cirebon. Sedangkan pelantikan harus dilaksanakan pada tanggal 16 April 2013 waktu berakhirnya masa jabatan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon. 3. Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Pasangan calon terpilih yakni H. Ano Sutrisno, MM sebagai calon Walikota dan Drs. Nasrudin Azis, SH sebagai calon Wakil Walikota dilantik pada tanggal 16 April 2013. Pelaksanaan pelantikan ditangani sepenuhnya oleh DPRD Kota Cirebon KPU Kota Cirebon tidak terlibat sama sekali kecuali sebagai undangan. Pelaksanaan pelantikan berlangsung aman, lancar, dan tertib, tidak ada gangguan dan demo massa. Semuanya merasa lega dan bersyukur atas lancarnya proses pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon tahun 2013 dari awal sampai akhir..


92

BAB IV LAIN-LAIN

A. Sosialisasi Sosialisasi dan pendidikan pemilih merupakan salah satu kegiatan dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon pada tanggal 24 Februari 2013. Sosialisasi dimaksudkan sebagai upaya penyebarluasan informasi kepada masyarakat tentang sistem, tata cara dan teknis penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon. Sedangkan pendidikan pemilih merupakan upaya untuk meningkatkan kapasitas pemilih mengenai pengetahuan, sikap dan prilaku politik dalam Pilkada. Pemberian Informasi pemilih dimaksudkan sebagai upaya bimbingan dan/atau latihan, yang diberikan oleh penyelenggara Pilkada dan/atau individu lain dengan harapan agar pemilih tahu, mau dan mampu memahami sistem dan tata cara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon, sehingga pemilih dapat menggunakan hak pilihnya secara cerdas dan bertanggungjawab. Pendidikan pemilih diarahkan agar pemilih dapat berperilaku sesuai dengan asas-asas demokrasi, etika politik, ketentuan hukum, dan prosedur teknis Pilkada. Keberhasilan sosialisasi dan pendidikan pemilih menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan sukses Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon, baik suskes secara subtansial maupun secara prosedural. Sukses secara subtansial ditandai dengan berlangsungnya prinsip-prinsip Pilkada demokratis yakni langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Sedangkan sukses secara prosedural ditandai dengan terlaksananya penyelenggaraan Pilkada secara lancar, tertib, aman dan beradab dengan dukungan penyelenggara yang profesional, peserta yang demokratis, pemilih yang cerdas dan logistik yang memadai. Karena pentingnya kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih, maka pelaksanaan kegiatannya dirancang sedemikian rupa untuk memastikan bahwa kegiatan sosialisasi efektif mendukung tujuan Pilkada. Kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih sulit dipisahkan karena pada keduanya melekat kedua unsur tersebut secara timbal balik. Pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih dilakukan KPU Kota Cirebon sejak saat persiapan sebelum memasuki tahapan dan pada saat setelah memasuki masa tahapan Pilkada. Laporan Evaluasi Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Cirebon Tahun 2013

93

1. Faktor-Faktor Program Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Sebagai landasan yang memberi arah pelaksanaan sosialisasi dan pendidikan pemilih, maka perlu dirumuskan faktor-faktor programnya. Faktor-faktor ini diharapkan menjadi panduan dalam mengelola kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih, sehingga kegiatannya berjalan efisien dan efektif. Faktor-faktor penting program sosialisasi dan pendidikan pemilih adalah visi, misi dan tujuan, prinsip dan pendekatan, strategi, metoda dan materi, serta pelaksana. 2. Visi Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Visi sosialisasi dan pendidikan pemilih

adalah menjadi kegiatan

penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota yang efektif menjadikan masyarakat tahu, mau, dan mampu menggunakan hak pilihnya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. 3. Misi Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih a. Menyampaikan arti demokrasi dan hubungannya dengan hukum dan perundang-undangan; b. Menyampaikan etika politik dalam demokrasi; c. Menyebarluaskan tentang peraturan Pilkada Walikota dan Wakil Walikota; d. Menginformasikan tentang prosedur dan teknis penyelenggaraan Pilkada; e. Menggugah masyarakat agar mau menggunakan hak pilihnya secara cerdas; f. Mengajak masyarakat agar berpartisipasi dalam menyukseskan Pilkada. 4. Tujuan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih a. Tujuan Umum sosialisasi dan Pendidikan pemilih adalah : -

Masyarakat memahami tentang arti penting Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota;

-

Masyarakat memahami dan mempraktekan arti demokrasi politik;

-

Masyarakat menunjukkan prilaku politik yang beretika;

-

Masyarakat memahami tentang hak dan kewajiban politiknya;

-

Masyarakat mengetahui sistem dan tata cara pelaksanaan pemilihan;

-

Masyarakat

mengetahui

tugas,

wewenang

dan

kewajiban

penyelenggara Pilkada; -

Masyarakat tergugah untuk menggunakan hak pilihnya secara cerdas;

Laporan Evaluasi Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Cirebon Tahun 2013

94

-

Masyarakat memiliki tanggung jawab untuk menciptakan suasana kondusif bagi suksesnya Pilkada secara demokratis dan beradab.

b. Tujuan Khusus -

Stakeholders Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon memahami pengaturan dan prosedur teknis penyelenggaraan Pilkada;

-

Pemilih mengetahui jadwal tahapan, aspek teknis pemungutan suara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2013.

-

Pelaksana Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat serta Pemilihan

Walikota dan

Wakil

Walikota Cirebon

mampu

melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik. -

Masyarakat terdorong untuk berpartisipasi secara aktif dalam mewujudkan penyelenggaraan Pilkada demokratis, jujur, adil, beradab, aman dan damai;

-

Pemilih terdorong untuk mengkaji visi, misi dan program pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat serta Walikota dan Waki Walikota Cirebon.

-

Peserta Pemilihan terdorong untuk mempersiapkan administrasi pasangan calon secara benar dan lengkap;

-

Pelaksana, pemilih, Peserta Pemilihan, kelompok independen, pengawas, pemantau memiliki kesadaran tinggi untuk menaati aturan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat serta Pemilihan Walikota/Wakil Walikota Cirebon.

-

Terciptanya hubungan baik antara seluruh stakeholder Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat serta Pemilihan Walikota/Wakil Walikota Cirebon .

5. Prinsip dan Pendekatan sosialisasi a. Sosialisasi dilaksanakan berdasarkan prinsip partisipatif, kemitraan, informatif dan persuasif. b. Prinsip partisipatif dijalankan untuk memberikan ruang kepada komponen masyarakat agar terlibat secara aktif dalam melaksanakan Sosialisasi. c. Prinsip kemitraan bermakna terbuka dan menjalin kerjasama dengan komponen

masyarakat

dalam

mengembangkan

jaringan

dan

penyelenggaraan program sosialisasi. d. Peraturan, prosedur kerja, fakta, dan data disampaikan kepada masyarakat secara jelas dan objektif. Laporan Evaluasi Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Cirebon Tahun 2013

95

e. Informasi disampaikan dengan cara yang mudah dicerna dan santun untuk menggugah kesadaran masyarakat; 6. Strategi Operasional Kerja Langkah strategi sosialisasi dan pendidikan pemilih dalam rangka Pilkada yang akan dilakukan meliputi : a. Membangun pusat informasi berupa website KPU Kota Cirebon. b. Menyediakan berbagai materi informasi pemilihan siap pakai yang dapat diakses oleh masyarakat setiap saat dan dapat disebarluaskan kepada masyarakat; c. Membangun relasi dengan seluruh komponen dan media massa untuk bekerja sama melakukan sosialisasi dan mempublikasikan berbagai materi informasi Pilkada.

7. Materi dan Topik Materi pokok sebagai berikut : a. Makna penting Pilkada dan Visi Sukses Pilkada; b. Program penyelenggaraan Pilkada; c. Program, tahapan dan jadwal; d. Pemutakhiran data pemilih; e. Pendaftaran, penelitian dan penetapan pasangan calon; f. Kampanye pasangan calon; g. Audit dana kampanye; h. Pemantauan dan penegakan peraturan Pemilihan; i. Pemungutan dan penghitungan suara; j. Penetapan hasil Pilkada; k. Penetapan pasangan terpilih. Topik utama meliputi hal-hal sebagai berikut : a. Landasan hukum penyelenggaraan Pilkada; b. Maksud dan tujuan diselenggarakan Pilkada; c. Hubungan penyelenggaraan Pilkada dengan pengembangan demokrasi lokal; d. Parameter keberhasilan penyelenggaraan pemilihan yang demokratis; e. Maksud pemilihan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil; f. Hubungan pemilihan dengan hak dan kewajiban warga negara; g. Persyaratan yang harus dipenuhi oleh seorang warga negara untuk dapat memiliki hak pilih dan dapat menggunakannya;


96

h. Cara warga negara yang memiliki hak pilih untuk dapat mengetahui sudah terdaftar atau belum terdaftar sebagai pemilih di TPS; i. Tugas, wewenang dan kewajiban KPU Kota dalam penyelenggaraan pemilihan; j. Tahapan-tahapan pemilihan; k. Syarat-syarat calon Gubernur dan Wakil Gubernur serta Walikota dan Wakil Walikota; l. Mekanisme pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Walikota dan Wakil Walikota; m. Pelaksanaan Kampanye dalam pemilihan; n. Ketentuan yang mengatur sumbangan dan kampanye dalam pemilihan; o. Hak dan kewajiban calon Gubernur dan Wakil Gubernur serta Walikota dan Wakil Walikota dalam pelaksanaan; p. Prosedur penanganan pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota; q. Tata cara, persyaratan dan pelaksanaan pemantauan; r. Pemungutan dan penghitungan suara di TPS dan rekapitulasi di PPS, PPS dan KPU Kota. 8. Metode dan Media a. Metode yang digunakan dalam sosialisasi dan pendidikan pemilih tediri dari yang bersifat tatap muka seperti ceramah, diskusi, seminar, rapat kerja dan penyebaran bahan serta melalui media masa cetak dan elektronik. b. Media yang digunakan dalam sosialisasi dan pendidikan pemilih dalam rangka pemilihan terdiri dari : -

Media elektronik yang meliputi : Radio, dan Website;

-

Media cetak yang meliputi : Surat Kabar, flayer, Baligo, Poster dan Spanduk;

9. Pelaksana Kegiatan Sosalisasi dan pendidikan pemilih dikoordinasikan oleh Pokja Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih, sedangkan pelaksanaan kegiatan sosialisasi pada tingkat kecamatan, kelurahan, dan RW, dilaksanakan oleh PPK dan PPS. Di samping unsur KPU Kota, PPK, dan PPS, kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih melibatkan civil society dan berbagai pihak, baik sebagai penyelenggara maupun nara sumber. Hal ini dilakukan dengan cara kerja sama maupun sukarela masyarakat dengan mengadakan kegiatan sendiri melalui koordinasi dengan KPU Kota Cirebon. 10. Pelaksanaan Program Persiapan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Laporan Evaluasi Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Cirebon Tahun 2013

97

Pelaksanaan sosialisasi dan pendidikan pemilih dalam rangka persiapan Pilkada, dilaksanakan pada rentang waktu bulan Januari sampai awal Juli 2012, sebelum memasuki tahapan Pilkada. Pada masa persiapan ini, dilakukan kegiatan berikut : a. Roadshow ke tingkat kelurahan se-Kota Cirebon b. Talkshow dengan media televisi lokal c. Penyebaran spanduk hari “H” pemungutan dan penghitungan suara di TPS

11. Pencetakan dan desain Grafis Desain grafis merupakan kegiatan membuat, menata tata bentuk, letak, format, warna dan lain-lain tentang alat-alat kelengkapan dan media Pilkada khususnya kegiatan sosialisasi, yaitu Spanduk, Baligo, Flayer, Umbul-umbul dan poster Pilkada. Kegiatan ini dilaksanakan pada bulan September 2012. 12. Penggandaan dan penyebaran Materi Sosialisasi Kegiatan ini berupa penggandaan materi sosialisasi seperti poster, flayer, spanduk dan baliho Pilkada Bahan-bahan ini disampaikan kepada PPK, PPS, KPPS, Pimpinan Partai Politik, instansi Pemerintah daerah, dan simpulsimpul strategis masyarakat. 13. Pelaksanan Program Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih pada Masa Tahapan Tahapan Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat serta Walikota dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2013 dimulai pada tanggal 28 Agustus 2012 yang dimulai dengan acara pelantikan anggota PPS dan Launching Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2013 bertempat dai Balaikota Cirebon. Kegiatan sosialisasi pada masa ini merupakan lanjutan dari program persiapan dan ada beberapa kegiatan yang sama sekali baru. a. Pemasangan Spanduk, Baligo dan umbul-umbul Pendidikan Pemilih Media ini diperuntukan untuk memberikan pesan normatif tentang Pilkada yang demokratis jujur dan beradab. Pemasangan alat peraga dilakukan pada tempat-tempat strategis dan pusat-pusat keramaian di tingkat kecamatan dan kelurahan. Kegiatan ini dilaksanakan pada bulan Desember 2012. Adapun isi materi spanduk, flayer dan baligho, yang disebut sebagai Pesan-Pesan Kearifan Dalam Rangka Pendidikan Pemilih Untuk Pilkada Demokratis Dan Beradab adalah sebagai berikut : •

Tema : Ajakan Gunakan Hak Pilih


98

•

Tema : Tahapan Pemilihan

•

Tema : Nomor Urut serta Visi dan Misi Pasangan Calon

•

Tema : Tata cara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS

•

Tema : Tata cara pencoblosan yang sah dan tidak sah

b. Pemasangan dan penyebaran bahan sosialisasi. Model ini diperuntukan untuk membangun komunikasi tertulis tentang petunjuk teknis pelaksanaan Pilkada seperti pendaftaran pemilih, kampanye, pencalonan dan pencoblosan. Penyebaran alat peraga dilakukan oleh KPU dengan melibatkan PPK, PPS dan KPPS. c. Pemasangan Spanduk, Poster dan Baligo Pasangan Calon. Calon Walikota dan Wakil Walikota Cirebon yang memenuhi syarat ditetapkan oleh KPU Kota Cirebon pada tanggal 11 Nopember 2012. Segera setelah ditetapkan, KPU Kota Cirebon menyebarkan nama dan foto calon kepada masyarakat melalui dan baligo. Sosialisasi pasangan calon dengan cara ini mendatangkan dampak positif yakni mampu menahan keinginan para kandidat untuk memasang sesndiri gambarnya yang jika hal ini dilakukan bakal menimbulkan masalah curi start kampanye. Pamasangan gambar calon, dilaksanakan pada tanggal bulan Desember 2012 sampai Bulan Februari 2013.

d. Penayangan Informasi Melalui Media Luar Ruang -

Iklan Radio Iklan radio ini dilakukan dengan iklan layanan masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya dalam Pilkada dilakukan di 6 Radio melalui kerjasama KPU Kota dengan 6 Tadio tersebut. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 1 Oktober 2012 sampai dengan 30 Maret 2013.

-

Surat Kabar Iklan surat kabar digunakan untuk menyampaikan informasi kepada publik yang berkenaan dengan tahapan strategis dilakukan di 4 Surat Kabar melalui kerjasama KPU Kota dengan 4 Surat Kabar tersebut seperti pendaftaran pasangan calon, tahapan pencalonan, audit dana kampanye dan pengumuman lain yang bersifat strategis. Kegiatan ini dilakukan mulai tanggal 1 Oktober 2012 sampai dengan 30 Maret 2013.


99

e. Sosialisasi tatap muka dan tanya jawab di seluruh RW se-Kota Cirebon Kegiatan ini merupakan kegiatan inti dari sosialisasi Pilkada Kota Cirebon karena dilakukan di 248 RW di Kota Cirebon secara terjadwal dari mulai bulan Desember 2012 sampai dengan Januari 2013. Kegiatan Sosialisasi tatap muka ini KPU, PPK dan PPS bekerjasama dengan pengurus RW dimana PPK dan PPS Road Show untuk memberikan sosialisasi langsung kepada masyarakat RW dalam wilayah kerjanya menyangkut berbagai hal yang berkaitan dengan Pilkada. Kegiatan ini mendapat respon yang baik dari masyarakat, ini dapat dilihat dari antisiap dari masyarakat. Ini dapat dilihat dari tingkat antusias masyarakat untuk mengikuti acara ini. Menurut pemantauan KPU dan Pokja sosialisasi pada acara ini disetiap RW rata-rata berjumlah 60 sampai dengan 100 orang per kegiatan Antusiasme masyarakat juga dapat dilihat dari banyaknya pertanyaan yang diajukan masyarakat dalam setiap sosialisasi tatap muka beragam. Alhamdulillah kegiatan ini berjalan lancar dan tertib sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

f. Sosialisasi dengan pemilih Kelompok Strategis dan Kelompok Pemilih Pemula KPU Kota Cirebon melaksanakan sosialisasi melalui kegiatan tatap muka dengan masyarakat dengan sasaran yaitu masyarakat kelompok strategis yang terdiri dari : Penghuni Rutan dan LP, Kelompok Lintas Agama, Kelompok Manula, Kelompok Kaum Perempuan, Komunitas Club Otomotif dan Kelompok Pemilih Pemula yaitu Perwakilan SiswaSiswi SLTA se Kota Cirebon dan perwakilan anggota Karang Taruna se Kota Cirebon.

g. Sosialisasi melalui kerjasama dengan Civil Society Selain melaksanakan sosialisasi secara langsung KPU Kota Cirebon juga bekerjasama dengan civil society yang ada di kota Cirebon yaitu dengan KNPI, DMI, HMI, Unswagati, Fahmina dan PCNU. Kerjasama ini dilaksanakan melalui Perjanjian Kerjasama dengan civil society tersebut untuk lebih mengoptimalkan kegiatan sosialisasi dengan melibatkan elemen masyarakat.


100

B. Keuangan/Anggaran 1. Ketentuan Pengelolaan Anggaran dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2013. Ketentuan pengelolaan anggaran dalam Pemillihan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2013, mengacu pada : -

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala dan Wakil Kepala Daerah;

-

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Menurut Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang

Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah, dalam

Pemilu

Kabupaten/Kota

Kepala

Daerah

berkewajiban

dan

Wakil

Kepala

Daerah,

mempertanggungjawabkan

KPU

penggunaan

anggaran. Sehubungan kegiatan Pemilihan Kepala Daerah di Kota Cirebon yang dilaksanakan pada tahun 2013, maka sebagaimana dalam ketentuan tersebut, dinyatakan

bahwa

pengguna

anggaran

Pemilu

adalah

Ketua

KPU

Kabupaten/Kota. Kemudian, untuk tertib pengelolaan belanja, Ketua KPU Kabupaten/Kota dengan keputusan menetapkan bendahara dan atasan langsung bendahara sesuai pasal 20 Permendagri Nomor 44 Tahun 2007. Tugas Pengguna Anggaran adalah menyusun RKA Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Cirebon yang mencakup kegiatan dan anggaran belanja KPU, PPK, PPS dan KPPS di wilayah Kota Cirebon dengan RKA yang telah ditetapkan oleh pengguna anggaran, dilaksanakan oleh atasan langsung bendahara yang sekaligus sebagai Kuasa Pengguna Anggaran. Tugas dan tanggungjawab Atasan langsung Bendahara adalah: a. Melakukan pengendalian terhadap penggunaan anggaran, b. Menandatangani ikatan perjanjian/kontrak pengadaan barang dan jasa dengan pihak ketiga, c. Melakukan pengujian atas tagihan pihak ketiga sesuai dengan peraturan perundang-undangan, d. Melakukan pemeriksaan kas bendahara Belanja Hibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah,, Laporan Evaluasi Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Cirebon Tahun 2013

101

e. Atasan Langsung Bendahara Belanja Hibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil

Kepala

Daerah

KPU

Provinsi

dan

KPU

Kab/Kota

bertanggungjawab kepada Ketua KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota. Sedangkan tugas dan tanggungjawab Bendahara adalah: a. Melaksanakan pembayaran setelah meneliti kelengkapan dan menguji kebenaran perhitungan tagihan serta menguji ketersediaan dana sesuai dengan perintah bayar atasan langsung bendahara; b. Wajib mengadakan pencatatan/pembukuan secara tertib dan teratur terhadap setiap transaksi penerimaan pembayaran; c. Bertanggungjawab atas isi dan keselamatan kas yang dikelola; d. Bertanggungjawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakannya; e. Membuat laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas/barang; dan f. Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas kepada atasan langsung bendahara. Dengan wewenang atasan langsung di atas, maka KPU Kota Cirebon menyerahkan sepenuhnya pengelolaan anggaran kepada Sekretaris KPU Kota Cirebon sebagai atasan langsung bendahara sekaligus Kuasa Pengguna Anggaran. Secara periodik atau sewaktu-waktu, Kuasa Pengguna Anggaran menyampaikan laporan

kepada rapat pleno anggota KPU Kota Cirebon

tentang realisasi penggunaan anggaran. Dalam rangka pertanggungjawaban,

Ketua KPU Kota Cirebon

menyampaikan laporan pertanggungjawaban belanja Pilkada kepada BPK dan/atau aparat pengawas fungsional lainnya untuk diperiksa, paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya seluruh tahapan pelaksanaan Pilkada. Dengan mengacu kepada ketentuan di atas,

dapat diketahui

bahwa

penanggung jawab penggunaan keuangan ada pada KPU Kab/Kota. Penataausahaannya dilakukan oleh Sekretaris KPU Kab/Kota, dan pembuatan pertanggungjawabannya bendaharawan. administrasi

(LPJ) oleh Bendaharawan dan atasan langsung

Pembagian tugas ini dijabarkan ke dalam instrumen keuangan

yang

penandatanganannya

dilakukan

oleh

bendaharawan dan atasan langsung bendaharawan. Persetujuan pengeluaran keuangan dilakukan oleh atasan

langsung

dalam hal ini Sekretaris.

Ketua KPU Kota Cirebon tidak terlibat secara administratif dalam penandatanganan dokumen persetujuan penerimaan dan pengeluaran. Sesuai dengan mekanisme operasional pengelolaan keuangan harian, maka laporan pertanggungjawaban keuangan yang disajikan di sini dibuat Laporan Evaluasi Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Cirebon Tahun 2013

102

berdasarkan data pengelolaan yang dilaporkan sekretariat kepada KPU Kota Cirebon. Pada tingkat kebijakan yakni dokumen RKA

telah mendapat

persetujuan rapat pleno KPU Kota Cirebon, namun pada tingkat operasional pengelolaan administratifnya tidak dalam kontrol anggota KPU Kota Cirebon 2. Alokasi dan Distribusi Anggaran Berdasarkan Keputusan Walikota Cirebon Nomor 903/KEP.66-DPPKD/2012 Tahun 2012 Tentang Pemberian Dana Hibah dari Pemerintah Kota Cirebon kepada Badan/Lembaga/Organisasi/Kelompok Masyarakat/Perorangan Tahun Anggaran 2012, dialokasikan penyediaan dana yang bersumber dari kontribusi tahunan APBD Kota Cirebon dengan dana hibah ditetapkan sebesar Rp. 12.938.760.780,- (Dua Belas Milyar Sembilan Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Rupiah) Bantuan biaya penunjang kegiatan operasional Sekretariat KPU Tahun 2012 sebesar Rp. 470.239.220,-

(Empat Ratus Tujuh Puluh Juta Dua Ratus Tiga

puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Dua Puluh Rupiah). Sedangkan bantuan dukungan dana tahapan penyelenggaraan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2013, sebagaimana tabel dibawah ini.

Biaya Belanja Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2013 NO

RINCIAN KEGIATAN

JUMLAH

1.

Belanja Pegawai

Rp.

3.989.844.000,-

2.

Belanja Barang dan Jasa

Rp.

3.938.898.580,-

3.

Belanja Operasi

Rp.

5.010.018.200,-

4.

Kontijensi

Rp.

-

JUMLAH TOTAL

Rp.

12.938.760.780,-

Setelah memasuki tahapan Pemilu yakni sejak diterimanya surat pemberitahuan dari DPRD tentang berakhirnya masa jabatan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon Periode Tahun 2013 - 2018 yaitu pada tanggal 27 September 2012, KPU Kota Cirebon mendapat dukungan dana dari APBD Kota Cirebon untuk membiayai belanja operasional KPU, PPK, PPS dan KPPS dengan besaran anggaran yang ditetapkan sebesar sebagaimana tersebut diatas.


103

GAMBARAN UMUM HIBAH KPU KOTA CIREBON TAHUN 2013 A

B

C

D

HIBAH APBD KOTA CIREBON 1 PENUNJANG OPERASIONAL 2 PILWALKOT TOTAL HIBAH

Rp Rp Rp

470,239,220 12,938,760,780 13,409,000,000

PENYERAPAN 1 PENUNJANG OPERASIONAL 2 PILWALKOT JUMLAH

Rp Rp Rp

470,239,220 8,817,196,780 9,287,436,000

REALISASI 1 PENUNJANG OPERASIONAL 2 PILWALKOT JUMLAH

Rp Rp Rp

419,787,975 3,084,191,761 3,503,979,736

1 PENGEMBALIAN PENSERAPAN a. PENUNJANG OPERASIONAL b. PILWALKOT JUMLAH PENGEMBALIAN

Rp Rp Rp

50,451,245 5,733,005,019 5,783,456,264

2 PENGEMBALIAN JASA GIRO

Rp

73,309,613

Karena KPU Kota Cirebon melaksanakan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara bersamaan antara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon dengan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur maka pembiayaannya ada yang dari APBD Proivinsi Jawa Barat sebesar Rp. 6.711.116.994,- dengan rincian sebagai berikut :

Biaya Belanja Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2013 NO

RINCIAN KEGIATAN

JUMLAH

1.

Belanja Pegawai

Rp.

3.785.915.000,-

2.

Belanja Barang dan Jasa

Rp.

2.925.201.994,-

3.

Belanja Operasi

Rp.

-

4.

Kontijensi

Rp.

-

JUMLAH TOTAL

Rp.

6.711.116.994,-


104

Gambaran Umum Anggaran Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2013 Pada KPU Kota Cirebon

a. Anggaran Pilgub Jabar Tahun 2013

Rp. 6.711.116.994

b. Penyerapan

Rp. 6.711.116.994

c. Realisasi

Rp. 4.848.397.476

d. 1. Pengembalian Penyerapan

Rp. 1.862.719.518

2. Pengembalian Jasa Giro

Rp.

15.864.017


105

BAB V PERMASALAHAN YANG DIHADAPI DAN SARAN PEMECAHAN MASALAH

Secara umum pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2013 relatif dapat berjalan dengan baik dan lancar atau dengan kata lain dapat dikatakan Sukses Tanpa Ekses. Ukuran kesuksesan sebuah penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah adalah tidak terjadinya sengketa Pemilihan Kepala Daerah dari pihak-pihak yang mengusung Pasangan Calonnya. Kemudian dalam hal pengelolaan anggaran Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2013 yang bersumber dari Hibah APBD Kota Cirebon Tahun Anggaran 2012 dapat dikelola dengan baik dan lancar. Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon dapat melakukan efisiensi anggaran dari hibah yang diterimanya. Dengan demikian pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2013 dari aspek teknis penyelenggara dan pengelolaan anggaran berjalan baik dan lancar. Sementara itu beberapa permasalahan yang menonjol hampir tidak ada, namun ada beberapa persoalan atau masalah dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2013 yang dapat disampaikan diantaranya : Kemampuan teknis KPPS dan PPS dalam pengelolaan administrasi pemungutan dan penghitungan suara belum merata, yang disebabkan kurangnya alokasi anggaran untuk meningkatkan frekuensi pelatihan. Juga, belum meratanya pemahaman dan komitmen ketaatan terhadap prosedur penghitungan dan rekapitulasi di kalangan saksi dan tim kampanye, sehingga prosedur yang telah berjalan sesuai ketentuan masih dipermasalahkan.


106

BAB VI LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAPORAN EVALUASI PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA CIREBON TAHUN 2013

Recommend Documents