LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BUKITTINGGI 2015 BAB I PENDAHULUAN

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BUKITTINGGI

2015

BAB I PENDAHULUAN

A.

Latar Belakang Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (pilkada) serentak tahun 2015 merupakan momentum penting perjalanan demokrasi di tanah air. Demokrasi di araslokal dalam satu dekade yang terasa makin kapitalistik, emosional dan transaksional menyandarkan kita akan pentingnya pelaksanaan demokrasi yang lebihefisien, mengedepankan akal sehat, derajat kompetisi yang seimbang tanpa mengurangi makna kedaulatan rakyat. Demokrasi dan pemilu, menurut Brian C. Smith dan Robert Dahl adalah tentang local accountability, political equity, dan local responsiveness yang menjadi pertaruhan setiap daerah. Ketiganya menjadi tolok ukur untuk melihat sejauh mana pemerintahan di daerah berjalan. Bahwa untuk memperkuat demokrasi di araslokal, Pilkada serentak merupakan mekanisme untuk melahirkan pemerintahan daerah yang mampu menciptakan akuntabilitas di daerahnya, kesetaraan hak warga negara dalam berpolitik serta bagi penguatan demokrasi nasional. Serentak memberikan makna tersendiri bagi reformasi kepemiluan kita. Gelombang pertama pemilihan serentak terdiri dari 269 daerah terdiri atas 9 provinsi,36 kota, dan 224 kabupaten yang memilih kepala daerahnya, dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2015. Pemilihan serentak tahun 2015 merupakan salah satu bentuk pendidikan politik yang terbuka dan bersifat massal, sehingga diharapkan dapat berfungsi dalam proses pendewasaan dan pencerdasan pemahaman politik masyarakat. Melalui pemilihan serentak ini akan terwujud suatu infrastruktur dan mekanisme demokrasi serta membangkitkan kesadaran masyarakat mengenai demokrasi. Masyarakat diharapkan pula dapat memahami bahwa fungsi pemilihan serentak tahun 2015 itu adalah sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat, keabsahan pemerintahan daerah, dan pergantian pemerintahan daerah secara teratur. Idealnya Pemilihan Serentak Tahun 2015 merupakan proses sekaligus sarana demokratis untuk menyalurkan aspirasi masyarakat daerah. Pemilihan Serentak Tahun 2015 merupakan proses sirkulasi elit yang bersifat inklusif dimana semua warga masing-masing daerah secara terbuka memiliki kesempatan untuk memilih

KPU KOTA BUKITTINGGI

1


2015

dan dipilih. Melalui prosesi pemilihan ini, masyarakat daerah memiliki kesempatan untuk menentukan beragam harapan, keinginan dan berbagai kepentingannya melalui pilihan-pilihan politiknya yang disalurkan dalam pemilihan ini. Pemilihan serentak tahun 2015 telah diselenggarakan di Kota Bukittinggi yaitu pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bukittinggi. KPU Kota Bukittinggi telah melaksanakan serangkaian tahapan-tahapannya, mulai tahapan persiapan, pemutakhiran data dan daftar pemilih, pencalonan, kampanye, logistik, pemungutan dan penghitungan suara, diakhiri dengan penetapan, pelantikan dan pengambilan sumpah Walikota dan Wakil Walikota terpilih. Dengan telah selesainya serangkaian tahapan pemilihan serentak tahun 2015 tersebut, KPU Bukittinggi perlu membuat suatu laporan untuk menyampaikan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemilihan serentak ini. B.

Maksud dan Tujuan Laporan ini dimaksudkan untuk dapat menjelaskan proses pelaksanaan dan hasil penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bukittinggi Tahun 2015. Dimulai dari proses persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi penyelenggaraannya. Tujuan yang ingin dicapai dari laporan ini adalah: a.

Evaluasi penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bukittinggi Tahun 2015.

b.

Mengukur sejauh mana keberhasilan dan kinerja KPU Kota Bukittinggi dalam mengaktualisasikan setiap program dan tahapan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bukittinggi Tahun 2015.

c.

Sebagai bahan informasi untuk masyarakat, sekaligus dokumentasi KPU Kota Bukittinggi.

d.

Bentuk pertanggungjawaban KPU Bukittinggi kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Walikota Bukittinggi, DPRD Bukittinggi dan kepada warga masyarakat Bukittinggi.

C.

Sistematika dan Gambaran Umum Setiap Bab Sistematika buku ini terdiri dari : BAB I

: Pendahuluan Pada bab ini terdiri atas latar belakang, maksud dan tujuan serta sistematika dan gambaran umum setiap bab


2


BAB II

2015

: Persiapan Pada bab ini terdiri atas Sosialisasi, Penyusunan, Anggaran, Tahapan dan Jadwal, Pembentukan Badan Penyelenggara, Pemantauan, dan Penyusunan Keputusan

BAB III

: Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Pada bab ini berisi tentang pencalonan, logistik, kampanye, laporan dana kampanye pasangan calon dan pemungutan dan penghitungan suara

BAB IV

: Evaluasi Berisikan evaluasi penyelenggaraan dan permasalahan

BAB V

: Penutup Terdiri atas kesimpulan dan saran


3


2015

BAB II PERSIAPAN

A.

Sosialisasi 1.

Dasar a.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;

b.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas UndangUndang No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

c.

Peraturan KPU No. 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadual Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

d.

Peraturan KPU No. 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau

Walikota dan Wakil

Walikota; e.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

2.

Latar Belakang Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah langsung oleh rakyat merupakan konsekuensi logis dari amanat UUD 1945 yang menggulirkan banyak pembaruan normative di dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan berdemokrasi. Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara substansial meredefinisikan apa yang disebut kedaulatan rakyat. Untuk mengartikulasikan momentum bersejarah dimaksud, dimana Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dituntut untuk mampu memperlihatkan kredibilitasnya dalam mengelola event daerah menjadi hajat besar yang dapat dirasakan dan diinternalisasi oleh seluruh masyarakat dengan mengutamakan


4


2015

kepentingan rakyat sebagai pemilih dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah membuka secara lebar hak politik rakyat dalam menggunakan hak politiknya. Sistem dan tata cara penyelenggaraan secara netral dan terbuka menjadi aspek penting dalam mensosialisasikan informasi Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Dalam pelaksanaannya, masyarakat senantiasa didorong ke arah pemilikan kesadaran, kegairahan serta memiliki kapasitas untuk menentukan pilihannya secara waras dan rasional, melalui pemberian informasi yang benar, memberikan bekal yang cukup untuk secara cerdas mampu memilih pemimpin daerah yang dikehendakinya secara langsung tanpa diwakilkan. Sosialisasi Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah merupakan salah satu upaya menyeragamkan persepsi dan pemahaman tentang substansi kedaulatan rakyat. Dibukanya wacana seluas dan sebebas mungkin untuk mengkaji setiap gagasan atau ide kreatif dari calon pemimpin daerah agar masyarakat tidak salah dalam memilih dan mengambil keputusan untuk menentukan pemimpinnya. Kedaulatan rakyat perlu diterjemahkan ke dalam aturan main, kapan dan bagaimana rakyat mengekspresikan kedaulatannya, perlu disediakan ruang-ruang komunikasi dengan memberikan informasim yang berkaitan dengan hak-hak rakyat, serta dapat diakses dengan mudah. Dengan program sosialisasi KPU ingin memastikan bahwa pemilih yang datang ke TPS untuk memberikan suaranya, dapat terfasilitasi secara baik, dan menjamin bahwa suara pemilih dihitung dengan jujur.Kombinasi dari faktor politik dan faktor teknis yang menentukan tingkat partisipasi pemilih.Artinya tugas KPU sebagai penyelenggara pemilu adalah memfasilitasi dan menjamin aspek teknis pemilih yang memutuskan untuk memberikan suaranya.KPU tidak terkait dengan faktor politik yang berada di luar wilayah kewenangannya. Kewenangan KPU terbatas pada faktor teknis penyelenggaraan sedangkan hasil dari Pemilu yaitu ada sebahagian masyarakat yang kecewa dengan kinerja dari Anggota Dewan ataupun kecewa dengan pemerintahan sekarang yang menyebabkan masyarakat enggan untuk datang ke TPS tentu tidak menjadi tanggung jawab KPU.


5


2015

Posisi KPU sebagai penyelenggara lebih bertanggungjawab terhadap persoalan partisipasi masyarakat yang disebabkan oleh persoalan teknis penyelenggaraan pemilu.Ketika pemilih tidak menggunakan hak pilihnya akibat absennya informasi tentang mekanisme pemilihan atau hari pemungutan suara yang disampaikan oleh KPU maka tentu menjadi tanggungjawab penyelenggara. Berdasarkan hal itu maka menjadi tidak cukup relevan jika kemudian soal tinggi rendahnya partisipasi pemilih hanya menjadi tanggungjawab KPU. Begitu juga dengan target tingkat partisipasi pemilih hingga 77 persen (%). KPU Kota Bukittinggi telah berupaya melakukan dan melaksanakan sosialisasi semaksimal mungkin dengan cara terstruktur dan terencana. Namun hal ini tentu saja tidak akan berjalan dengan sukses tanpa peran aktif masyarakat dan berbagai pihak yang terkait, karena bagaimanapun juga kesuksesan akan diperoleh jika didukung oleh semua pihak , sehingga pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berjalan sesuai dengan aturan yang ada. 3.

Pelaksanaan Kegiatan a.

Pendidikan Pemilih Kegiatan ini dilaksanakan secara tatap muka dalam bentuk penyuluhan kepada kelompok-kelompok masyarakat yaitu Pemilih Pemula, Tokohtokoh dan kader masyarakat dan Komunitas Pemusik Jalanan. 1) Pemilih Pemula Kegiatan penyuluhan terhadap pemilih pemula dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Walikota dan Wakil Walikota Bukittinggi Tahun 2015 bertujuan memberikan sosialisasi kepada pemilih pemula yang pada umumnya baru pertama kali melakukan pemilihan. Sehingga dengan sosialisasi ini pemilih pemula khususnya dapat memberikan hak suara mereka ke TPS pada saat tanngal 9 Desember 2015. Acara sosialisasi pemilih pemula dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat dan Walikota dan Wakil Walikota Bukittinggi dilaksanakan di aula-aula sekolah yang di kunjungi Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi. Kegiatan yang dilaksanakan mulai


6


2015

tanggal 9 Desember 2015 ini dihadiri oleh siswa-siswi tingkat Atas di 14 sekolah dikota Bukittinggi sesuai dengan tabel yang ada di atas, hal ini dapat dilihat dari daftar hadir yang ada. Kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi pemilih pemula ini diawali dengan pemaparan materi oleh Komisioner KPU yang merupakan narasumber dalam kegiatan tersebut. Disela-sela pemaparan materi, Komisioner KPU melemparkan pertanyaan-pertanyaan

untuk menggali sejauh

mana siswa-siswi mengetahui tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Walikota dan Wakil Walikota Bukittinggi tanggal 9 Desember 2015. Dalam kesempatan tersebut juga diberikan souvenir gantungan kunci bagi setiap siswa di sekolah yang dikunjungi dan bagi sekolah-sekolah yang jumlah murid yang dihadirkan lebih kurang 60 orang diberikan snack kotak. Berikut kegiatan sosialisasi Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi terhadap Pemilih Pemula se SLTA sederajat di Kota Bukittinggi: Tabel 1. Sosialisasi KPU Kota Bukittinggi untuk Pemilih Pemula se-SLTA Sederajat NO

SEKOLAH

1

SMAN 1

2

SMAN 2

3

SMAN 3

4

SMAN 4

5

SMKN 1

6

SMKN 2

7

MAN 1

8

MAN 2

9

SMAS KARYA BHAKTI

HARI/ JAM/ TANGGAL Senin, 09.00/ 30 November 2015 Senin, 09.00/ 30 November 2015 Jum’at, 4 Desember 2015 Senin, 09.00/ 30 November 2015 Senin, 09.00/ 30 November 2015 Senin, 09.00/ 30 November 2015 Kamis,3 Desember 2015 Senin, 09.00/ 30 November 2015 Selasa,1 Desember 2015

NARASUMBER

MODERATOR

STAF

Benny Aziz, SE

Beni Mustika

Lemmasrizal, S.Ag

Yasman

1. Rahmat Agus Yadi

Heldo Aura, S.Si

Benny Rinaldo, SH

Drs. Yasrul

Ir. Kasdanil,SH

1. Prima Rahmi Fitri, A.Md 1. Basrida 2. Febriko

Benny Aziz, SE

Beni Mustika, S.IP

Lemmasrizal, S.Ag

Yasman

1. Rahmat Agus Yadi

Heldo Aura, S.Si

Benny Rinaldo, SH

Drs. Yasrul

Ir. Kasdanil,SH

Benny Aziz, SE

Beni Mustika, S.IP

1. Prima Rahmi Fitri, A.Md 1. Febriko 2. Rima Herlin Ferdian, SH, MH 1. Resti Yeva 2. Wini Gusnita,

1. Resti Yeva 2. Wini Gusnita, A.Md

1. Resti Yeva 2. Wini Gusnita, A.Md


7


NO

SEKOLAH

10

SMAS PSM BKT SMAS PEMBANGUN AN

2015

HARI/ JAM/ TANGGAL

NARASUMBER

Selasa,1 Desember 2015

Lemmasrizal, S.Ag

Yasman

1. RahmatAgus Yadi


Heldo Aura, S.Si

Benny Rinaldo, SH

1. Prima Rahmi Fitri, A.Md


Benny Aziz, SE

Beni Mustika, S.IP

MODERATOR

STAF A.Md

11 12

SMKS FARMASI

13

SMKS MUHAMMADI AH DAN SMAS MUHAMMADI AH


Lemmasrizal, S.Ag

Yasman

14

SMAN 5

Jum’at, 4 Desember 2015

Benny Aziz, SE

Riko Akbar

1. Resti Yeva 2. Wini Gusnita, A.Md 1. Rahmat Agus Yadi

2) Penyuluhan Terhadap Tokoh-Tokoh dan Kader-Kader Masyarakat Tiap Kelurahan di Kota Bukittingi Kegiatan sosialiasi terhadap Masyarakat Kelurahan se Kota Bukittinggi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Walikota dan Wakil Walikota Bukittinggi tahun 2015 bertujuan memberikan sosialisasi kepada masyarakat yang terdiri dari tokohtokoh masyarakat kelurahan dan kader-kader yang ada di kelurahan di Kota Bukittinggi supaya mereka dapat mengajak orang-orang lain yang ada di wilayah kelurahan di Kota Bukittinggi supaya datang ke TPS untuk menggunakan hak pilihnya. Acara sosialisasi terhadap tokoh-tokoh dan kader masyarakat se Kota Bukittinggi dilaksanakan di Auditorium Pustaka Bung Hatta pada hari Sabtu, 5 Desember 2015 dari jam 09.00 s.d 14.00 Wib. Tokohtokoh dan kader masyarakat yang diundang adalah sebanyak 10 orang tiap kelurahan yang ada di Kota Bukittinggi. Kegiatan ini menghadirkan narasumber Divisi Sosialisasi dan Divisi Teknis KPU Kota Bukittinggi yaitu Benny Aziz, Se dan Drs. Yasrul dan dimoderatori oleh Kasubag Teknis Beni Mustika. Pada kesempatan tersebut narasumber membagikan informasi tentang seputaran pelaksanaan Pemilihan Serentak Tahun 2015 dan mengajak kepada para peserta yang hadir untuk datang ke TPS nantinya tanggal 9 KPU KOTA BUKITTINGGI

8


2015

Desember 2015 serta mengajak seluruh kenalan dari para peserta untuk menggunakan hak pilihnya pada tanggal 9 Desember 2015. Pada kesempatan tersebut kepada setiap peserta diberikan bantuan transport dan souvenir berupa baju kaos sosialisasi. 3) Penyuluhan Terhadap Komunitas Pemusik Jalanan Pemusik jalanan merupakan salah satu kelompok pemilih dengan berkebutuhan khusus.Selama ini komunitas ini terkesan dikesampingkan.Tetapi jumlah mereka sebagai pemilih lumayan banyak juga. Dengan dibaginya informasi tentang Pemilihan Kepala Daerah tahun 2015 ini kepada komunitas ini, diharapkan mereka dapat menyampaikan informasi tentang pentingnya penggunaan hak pilih dalam Pemilihan Kepala Daerah ini kepada teman-teman komunitas mereka lainnya. Acara sosialisasi ini sebenarnya selain mengundang Komunitas Pemusik Jalanan (KPJ) juga mengundang murid-murid sekolah disabilitas (tuna rungu) tetapi yang hadir hanya KPJ dikarenakan muridmurid sekolah disabilitas tersebut ada kegiatan lain yang harus mereka penuhi. Kegiatan ini dilangsungkan di Ruang pertemuan pustaka Bung Hatta Kota Bukittinggi pada hari Senin tanggal 7 Desember 2015 dari pukul 13.30 Wib s.d 16.00 Wib. Kegiatan ini juga menghadirkan narasumber Divisi Sosialisasi dan Divisi Teknis KPU Kota Bukittinggi yaitu Benny Aziz, Se dan Drs. Yasrul dan dimoderatori oleh Kasubag Teknis Beni Mustika. Pada kesempatan tersebut narasumber membagikan informasi tentang seputaran pelaksanaan Pemilihan Serentak Tahun 2015 dan mengajak kepada para peserta yang hadir untuk datang ke TPS nantinya tanggal 9 Desember 2015 serta mengajak seluruh kenalan dari para peserta untuk menggunakan hak pilihnya pada tanggal 9 Desember 2015 Pada kesempatan tersebut kepada setiap peserta diberikan bantuan transport dan souvenir berupa gantungan kunci.


9


b.

2015

Kerjasama Dengan Media Massa Jika dilihat informasi yang disampaikan oleh media cetak maupun elektronik dalam rentang waktu pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak dapat dipastikan selalu ada berita menyangkut penyelenggaraan Pemilihan tersebut, baik yang bersumber dari KPU sendiri maupun yang diadakan oleh stake holder. Karena penyebaran informasi tidak hanya dilakukan oleh KPU Kota Bukittinggi, tetapi juga dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Partai Politik, Pasangan Calon, Pers dan masyarakat luas. Adapun sosialisasi yang dilakukan oleh KPU Kota Bukittinggi dapat dikelompokkan sebagai berikut: 1) Televisi Media Elektronik Televisi yang berada di Wilayah Kota Bukittinggi yaitu PT Tri Arga Media Televisi (Tri Arga TV) telah dimanfaatkan dengan melakukan kerjasama berupa penayangan iklan, pengumuman, dan Talkshow (dialog interaktif). Adapun kegiatannya tersebut antara lain: -

Pengumuman Penyerahan Berkas Dukungan Pasangan Calon Perseorangan tanggal 24 Mei s.d 7 Juni 2015;

-

Pengumuman Pendaftaran Pasangan Calon tanggal 14 Juli s.d 25 Juli 2015;

-

Pengumuman Penetapan Pasangan Calon tanggal 25 Agustus 2015

-

Iklan Nomor Urut Pasangan Calon tanggal 26 Agustus 2015;

-

Iklan Sosialisasi menggugah ajakan untuk memilih selama 20 hari pada akhir November 2015;

-

Talkshow (Dialog Interaktif) yang dilaksanakan empat kali dengan tema pemungutan dan penghitungan suara (narasumber Divisi Teknis), Sosialisasi Pemilihan Serentak (narasumber Divisi Sosialisasi), Pengadaan dan Arus Distribusi Logistik (narasumber Divisi Logisik) dan Regulasi Pemilihan Serentak ( narasumber Divisi Hukum). Pelaksanaan kegiatan tesebut pada akhir November 2015;


10


-

2015

Debat Kandidat Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bukittinggi pada tanggal 11 dan 18 November 2015 yang ditayangkan ulang pada pada keesokan harinya

-

Iklan kampanye kelima pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Bukittinggi yang ditayangkan pada tanggal 22 November s.d 5 Desember 2015

2) Radio Media Elektronik yang sering bekerjasama dengan KPU Kota Bukittinggi adalah RRI, Radio Elshi FM, Radio Jam Gadang dan Radio Bimantara. Adapun kegiatannya tersebut antara lain: -

Setiap hari Senin sejak bulan April 2015 RRI Bukittinggi menyediakan waktu bagi KPU untuk melakukan dialog interaktif pada pukul 09.00 s.d 11.00 Wib

-


-


-

Pengumuman Penetapan Pasangan Calon tanggal 25 s.d 26 Agustus 2015

-

Iklan Nomor Urut Pasangan Calon tanggal 26 s.d 27 Agustus 2015;

-

Iklan PPDP sedang melakukan pencocokan dan penelitian terhadap pemilih pada bulan Juli s.d Agustus 2015;

-

Iklan Sosialisasi menggugah ajakan untuk memilih selama 26 hari pada akhir November 2015;

-

Debat Kandidat Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bukittinggi pada tanggal 11 dan 18 November 2015 yang ditayangkan ulang pada pada keesokan harinya;

-

Iklan kampanye kelima pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Bukittinggi yang ditayangkan pada tanggal 22 November s.d 5 Desember 2015;


11


2015

3) Koran Media cetak/koran yang sering bekerjasama denga KPU yaitu Padang Ekspress, Singgalang, Haluan, Pos Metro, Rakyat Sumbar, Metro Andalas dan Koran Padang. Adapun kegiatannya antara lain: -


-


-

Pengumuman Penetapan Pasangan Calon tanggal 25 s.d 26 Agustus 2015

-

Iklan Nomor Urut Pasangan Calon tanggal 26 s.d 27 Agustus 2015;

-

Iklan/ Pariwara Deklarasi Kampanye Damai tanggal 2 Oktober 2015

-

Iklan Debat Kandidat Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bukittinggi pada tanggal 11 dan 18 November 2015 yang diterbitkan pada keesokan harinya;

-

Iklan / pariwara rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kota Bukittinggi pada hari Rabu 16 Desember 2015 yang diterbitkan pada keesokan harinya;

-

Iklan / pariwara penetapan pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota terpilih pada tanggal 21 Desember 2015 yang diterbitkan pada keesokan harinya;

-

Iklan kampanye kelima pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Bukittinggi yang ditayangkan pada tanggal 22 November s.d 5 Desember 2015;

4) Media Portal / Online Media portal/online yang bekerjasama dengan KPU adalah valora.co.id, kegiatannya adalah penayangan Iklan kampanye kelima pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Bukittinggi yang ditayangkan pada tanggal 22 November s.d 5 Desember 2015.


12


2015

5) Jumpa Pers Jumpa pers konferensi pers adalah acara / hajatan media, dimana sumber berita (narasumber) mengundang wartawan dan perwakilan media massa untuk berdialog dalam menyampaikan suatu informasi atau pernyataan. Kegiatan ini mengundang wartawan media massa cetak dan elektronik yang ada di Kota Bukittinggi. Tujuan kegiatan ini adalah untuk menyebarkan informasi positif, membantah berita yang tidak benar dan terus menyebarkan seputaran tahapan pemilihan serentak kepada media massa untuk disampaikan kepada masyarakat. Kegiatan ini dilakukan pada: -

31 Juli 2015 dan 25 Agustus 2015. Jumpa pers diadakan setelah kegiatan pengundian nomor urut

pasangan calon dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bukittinggi tahun 2015. Sebagai narasumber dalam jumpa pers kali ini adalah koordinator Divisi Sosialisasi, Benny Aziz, SE. Berdasarkan tahapan, KPU Kota Bukittinggi telah melaksanakan penetapan pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bukittinggi tahun 2015 pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2015 dengan Keputusan KPU Kota Bukittinggi nomor 47 tahun 2015; Kegiatan pengundian nomor urut yang telah dilaksanakan menetapkan nomor urut 1 H.Taslim, S.Si dan H. Marfendi DT. Basa Balimo, nomor urut 2 H. Febby, S.STp Par DT. Bangso Nan Putiah dan Zul Ifkar Rahim, nomor urut 3 dr. H. Harma Zaldi, S.Pb dan Ir. Hj. Rahmi Brisma, nomor urut 4 Muhammad Ramlan Nurmatias dan Irwandi dan nomor urut 5 H. Ismet Amzis, SH dan Drs. H. Zulbahri Majid, M.Pd dengan Keputusan KPU Kota Bukittinggi nomor 51 Tahun 2015 Kegiatan

pengundian

nomor

urut

dilaksanakan

dengan

mengundang Pasangan calon dengan tim pendukung, Muspida Kota Bukittinggi, Ketua dan Sekretaris Parpol, Tokoh masyarakat, Media Massa, SKPD terkait yang ada di Kota Bukittinggi, Camat dan Lurah


13


2015

serta PPK dan PPS. Kegiatan jumpa pers ini dihadiri oleh 30 Wartawan media cetak dan eloktronik yang ada di Kota Bukittinggi. -

2 September 2015 Jumpa pers diadakan setelah kegiatan Rekapitulasi Penetapan

dan Launching Daftar Pemilih Sementara (DPS). Sebagai narasumber dalam jumpa pers kali ini adalah koordinator Divisi Sosialisasi, Benny Aziz, SE. Berdasarkan tahapan, KPU Kota Bukittinggi baru saja menetapkan jumlah Daftar Pemilih Sementara (DPS) untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bukittinggi tahun 2015. DPS tersebut yaitu sebanyak 71.066 pemilih yang terdiri dari 30.285 untuk Kecamatan

Mandiangin

Koto

Selayan

(MKS),

25.832

untuk

Kecamatan Guguk Panjang dan 14.949 untuk Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh. Setelah DPS ditetapkan diharapkan masyarakat mencermatinya dan bagi masyarakat yang belum terdaftar agar melapor ke Panitia Pemungutan Suara (PPS) tempat domisili yang bersangkutan berada.Kegiatan jumpa pers ini dihadiri oleh 30 Wartawan media cetak dan eloktronik yang ada di Kota Bukittinggi. -

5 Oktober 2015 Jumpa pers diadakan setelah kegiatan Deklarasi Kampanye

Damai Sebagai narasumber dalam jumpa pers kali ini adalah koordinator Divisi Sosialisasi, Benny Aziz, SE. KPU Kota Bukittinggi baru saja melaksanakan Deklarasi Kampanye Damai yang di hadiri oleh unsur muspida Kota Bukittinggi dan seluruh pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Bukittinggi tahun 2015. Deklarasi yang dilaksanakan hari ini

merupakan awal

dilaksanakannya rapat umum. Sedangkan tahapan kampanye secara keseluruhan adalah pada tanggal 26 Agustus s/d 5 Desember 2015.Ada 2 (dua) hal yang mendasari pelaksanaan acara deklarasi kampanye damai ini ingin menciptakan kondisi yang kondusif kerja sama dari semua pihak antara kpu dan pasangan calon dan masyarakat dan yang


14


kedua adalah momen sosialisasi

2015

pemilihan Walikota dan Wakil

Walikota Bukittinggi tahun 2015. Kpu Kota Bukittinggi akan mengadakan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bukittinggi tahun 2015 yang akan dilaksanakan pada hari Jum’at tanggal 2 Oktober 2015. Jumlah pemilih berdasarkanrekapitulasi tingkat kecamatan yaitu untuk Kecamatan 25.925 Mandiangin Koto Selayan (MKS), 31.178 untuk Kecamatan Guguk Panjang dan 15.347 untuk Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh. Setelah Daftar Pemilih Tetap(DPT) ditetapkan oleh KPU Kota Bukittinggi diharapkan kepada seluruh masyarakat Kota Bukittinggi untuk dapat menggunakan hak pilihnya pada tanggal 9 Desember 2015 mendatang.Kegiatan jumpa pers ini dihadiri oleh 30 Wartawan media cetak dan eloktronik yang ada di Kota Bukittinggi. -

12 November 2015 Jumpa pers diadakan setelah kegiatan Debat Kandidat Pasangan

Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015 Sesi Pertama dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bukittinggi Tahun 2015. Sebagai narasumber dalam jumpa pers kali ini adalah Kuasa Jabatan Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi Drs. Yasrul, Divisi Logistik Heldo Aura, S.Si dan Divisi Hukum Tanti Endang Lestari, S.IP.Terdapat Empat pembahasan pokok dalam jumpa pers yaitu pelaksanaan bimbingan teknis pemungutan dan penghitungan suara, persiapan logistik, debat kandidat calon walikota dan wakil walikota, serta laporan dana kampanye. Bimbingan Teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara dilaksanakan secara berjenjang, KPU membimtek PPK, PPK membimtek PPS, PPS membintek KPPS.Kegiatan debat kandidat pasangan calon walikota dan wakil Walikota Bukittinggi sesi pertama dilaksanakan tanggal 11 November 2015 yang dihadiri pasangan nomor urut 1 H.Taslim, S.Si dan H. Marfendi DT. Basa Balimo, nomor urut 2 H. Febby, S.STp Par DT. Bangso Nan Putiah dan Zul Ifkar Rahim,


15


2015

nomor urut 3 dr. H. Harma Zaldi, S.Pb dan Ir. Hj. Rahmi Brisma, nomor urut 4 Muhammad Ramlan Nurmatias dan Irwandi dan nomor urut

5 H. Ismet Amzis, SH dan Drs. H. Zulbahri Majid, M.Pd,

sementara debat kandidat sesi kedua direncanakan tanggal 18 November 2015. Logistik untuk pemilihan Walikota dan Wakil Walikota sebagai besar sudah berada di Kantor KPU Kota Bukittinggi yaitu Surat Suara Gubernur dan Walikota, Formulir, sampul, segel, Hologram, Template dan alat kelengkapan TPS seperti pena, dan bantalan coblos. Untuk Laporan dana kampanye akan dilaksanakan pertemuan dengan LO dan bendahara pasangan calon tanggal 13 November 2015 yaitu untuk persiapan penyusunan Laporan Penerimaan, Pengeluaran Dana Kampanye. Kegiatan jumpa pers ini dihadiri oleh 9 Wartawan media cetak dan eloktronik yang ada di Kota Bukittinggi. -

22 November 2015

-

10 Desember 2015 Jumpa pers diadakan setelah kegiatan Pemungutan dan

Penghitungan Suara tanggal 9 Desember 2015. Selama proses pemungutan dan penghitungan suara di tingkat TPS tersebut tidak ada persoalan yang begitu berarti. Persoalan yang terjadi hanya ada kekurangan-kekurangan logistic yang ada di TPS dan hal tersebut dapat diatasi dengan mengantarkan langsung kekurangan logistik ke TPS yang bersangkutan. Real Count berdasarkan penginputan C1 untuk KPU Kota dapat dilihat pada situs https://pilkada2015.kpu.go.id/; Kegiatan jumpa pers ini dihadiri oleh Wartawan media cetak dan eloktronik yang ada di Kota Bukittinggi. -

23 Desember 2015 Jumpa

pers

diadakan

setelah

kegiatan

Rekapitulasi

Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Walikota dan Wakil Walikota Bukittinggi Tingkat Kota Bukittinggi Tahun 2015 dan Penetapan Penghitungan


16


2015

Perolehan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bukittinggi Tingkat Kota Bukittinggi Tahun 2015. Sebagai narasumber dalam jumpa pers kali ini adalah Ketua KPU Kota Bukittinggi (Lemmasrizal, S.Ag) dan Divisi Sosialisasi (Benny Aziz, SE) .Terdapat Tiga pembahasan pokok dalam jumpa pers yaitu Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Walikota dan Wakil Walikota Bukittinggi Tingkat Kota Bukittinggi Tahun 2015, Penetapan Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bukittinggi, dan Penyerahan hasil audit laporan dana kampanye oleh akuntan public ke KPU. Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Walikota dan Wakil Walikota Bukittinggi Tingkat Kota Bukittinggi Tahun 2015 

H. Taslim, S.Si dan H. Marfendi Dt. Basa Balimo memperoleh 7.074 suara



H. Febby,SST.Par Dt. Bangso Nan Putiahdan Zul Ifkar Rahim memperoleh 1.508 suara



dr. H. Harma Zaldi, S.Pb danIr. Hj. Rahmi Brisma memperoleh 4.468 suara



M. Ramlan Nurmartias, SH Dt NanBasa dan Irwandi, SH Dt. Batujuah memperoleh 17. 870 suara



H. Ismet Amzis, SH dan Drs. H. Zulbahri M. M.Pd memperoleh 11.786 suara Penetapan Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Walikota

dan Wakil Walikota Bukittinggi terhadap Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih M. Ramlan Nurmastias, SH Dt. Nan Basa dan Irwandi, SH. Dt. Batujuan dengan memperoleh 17.870 suara atau 41,84 %. Sesuai dengan tahapan tanggal 23 Desember 2015 dilakukan penyerahan hasil audit laporan dana kampanye oleh akuntan public ke KPU Kota Bukittinggi dan selanjutnya pada tanggal 26 Desember 2015 KPU menyerahkan kepada Pasangan Calon. Kegiatan jumpa pers ini


17


2015

dihadiri oleh Wartawan media cetak dan elektronik yang ada di Kota Bukittinggi. 6) Sosialisasi Dengan Pemangku Kepentingan Dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2015 peranan dari pemangku kepentingan seperti Partai Politik, Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi, Muspida Kota Bukittinggi dan lainnya mempunyai peranan yang penting dalam menyukseskan kegiatan tersebut. Kegiatan sosialisasi yang dilakukan antara lain yaitu: -

Rapat Koordinasi persiapan pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Walikota

-

Sosialisasi Peraturan KPU tentang Tahapan, Pencalonan dan Kampanye

-

Rapat koordinasi pendataan data Pemilih;

-

Rapat koordinasi pelaksanaan kampanye dan pemasangan alat peraga kampanye;

-

Rapat koordinasi pelaksanaan sosialisasi;

-

Rapat koordinasipersiapan terakhir menjelang pemungutan suara; Selain pertemuan-pertemuan formal yang dilakukan, KPU Kota

Bukittinggi juga sering kali melakukan pertemuan-pertemuan informal dengan

pemangku

kepentingan

yang

ada

dalam

rangka

mensosialisasikan tahapan pemilihan kepala daerah serentak ini. 7) Sosialisasi Melaui Media Cetak Terbatas Sosialisasi Pemilihan Kepala Daerah Serentak tahun 2015 juga dilakukan melalui media cetak terbatas dengan tujuan agar masyarakat yang tidak terjangkau dengan media sosialisasi lainnya mengetahui dan memahami serta ikut aktif mensukseskan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2015. Adapun media cetak terbatas yang diterbitkan oleh KPU Kota Bukittinggi sebagai berikut: 

Spanduk  Spanduk Pemuktahiran Data  Spanduk Kegiatan BImtek


18


2015

 Spanduk Kegiatan Sosialisai Tatap Muka 

Baliho  Baliho Calon Walikota dan Wakil Walikota  Baliho Ajakan Datang ke TPS



Poster  Poster Calon Walikota dan Wakil Walikota  Poster Ajakan Memilih Untuk Datang ke TPS



Pengadaan Baju Sosialisasi  Baju sosialisasi untuk KPU, PPK dan PPS beserta masyarakat  Baju sosialisasi untuk Masyarakat  Baju Sosialisasi untuk KPPS



Akses Internet Semenjak

tahun

2013

KPU

Kota

Bukittinggi

sudah

mempunyai web sendiri yang beralamat di http://www.kpudbukittinggikota.go.id/.Segala

informasi

kegiatan

KPU

Kota

Bukittinggi dapat dilihat dan dibaca di laman tersebut.Selain itu kehadiran media-media online lainnya juga banyak memberitakan kegiatan tentang tahapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak di Kota Bukittinggi khususnya. 

CD Sosialisasi KPU Kota Bukittinggi

bekerjasama dengan salah satu

perusahaan yang bergerak di bidang audio visual yaitu CV Mega Bintang Rumah Kreasi membuat tiga jenis video sosialisasi. Sesuai dengan hasil rapat koodinasi tentang pelaksanaan sosialisasi dengan pihak SLTA sederajat di Kota Bukittinggi, pimpinan BUMD, Pimpinan Bank, Pimpinan Rumah Sakit beserta Camat se Kota Bukittinggi, salah satu hasilnya yaitu KPU Kota Bukittinggi mengadakan kerjasama dengan Bank-Bank dan Rumah Sakit yang ada di Kota Bukittinggi untuk dapat menayangkan video sosialisasi dan video debat kandidat pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Bukittinggi di layar televisi ruang tunggu yang terdapat pada kantor mereka. Tujuan kegiatan ini supaya masyarakat yang


19


2015

datang ke kantor tersebut dapat mengetahui informasi tentang pelaksanaan Pemilihan Serentak Tahun 2015 ini. 

Melalui Mobil Unit Penerangan dan Rumah Ibadah Sosialisasi Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2015 juga memanfaatkan mobil unit penerangan Pemerintah Kota Bukittinggi dan rumah-rumah ibadah seperti masjid dan gereja, antara lain:  Tahapan Pemuktahiran Data Pemlih  Calon Walikota dan Wakil Walikota  Ajakan untuk datang ke TPS sebelum hari pemungutan suara

4.

Dokumentasi a.

Pendidikan Pemilih


20



2015

21


2015

2


22


2015

Gambar 1. Sosialisasi Pendidikan Pemilih di Kota Bukittinggi


23


2015

b. Rapat-Rapat Koordinasi

Gambar 2. Rapat-rapat Koordinasi


24


c.

2015

Jumpa Pers

Gambar 3. Jumpa Pers B.

Penyusunan, Anggaran, Tahapan dan Jadwal 1.

Pengajuan dan Pembahasan Anggaran dengan DPRD Kota Bukittinggi Setelah disampaikan DPRD Kota Bukittinggi surat pemberitahuan Akhir Jabatan Walikota dan Wakil Walikota Bukittinggi periode 2010 – 2015, Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi menindaklanjuti dengan menyiapkan tahapan pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bukittinggi Tahun 2015 yang diiringgi dengan penyampaian/ pengajuan draft anggaran pelaksanaan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bukittinggi. Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi mengajukan anggaraan Putaran Pertama 11 Milyar dan Putaran kedua 3,5 Milyar. Usulan tersebut disampaikan kepada TAPD dan DPRD. Pembahasan Anggaran bersama DPRD dan TAPD Kota Bukittinggi ditetapkan dana hibah sebesar Rp. 7.500.000.000 (Tujuh Milyar Lima Ratus Juta Rupiah).

2.

Pembahasan Anggaran Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bukittinggi dengan Panitia Anggaran Pemerintah Kota Bukittinggi.


25


2015

Setelah pengajuan dan pembahasan draft Anggaran Pemilihan Walikota dan Wakil

Walikota Bukittinggi

Tahun

2015 ditindaklanjuti dengan

melaksanakan pembahasan dengan Panitia Anggaran Pemerintah Kota Bukittinggi yang juga melibatkan SKPD Monev yaitu Kantor Kesbangpol. Dari hasil pembahasan ditetapkan rincian anggaran sebagai berikut : a. Honor dan Uang Lembur

Rp. 2.873.600.000

b. Pembelian dan Pengadaan Barang dan Jasa

Rp. 4.626.400.000 -------------------------Rp. 7.500.000.000.

3.

Penanda Tangganan NPHD Sebelum dana hibah dicairkan terlebih dahulu dibuat NPHD antara Pemerintah Kota Bukittinggi dengan KPU Kota Bukittinggi tentang Pemberian Dana Hibah untuk Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bukittinggi Tahun 2015. NPHD tersebut tertuang dalam NPHD Nomor 180/14/Huk-A/2015 dan Nomor 1/NPHD/KPU-Kota-003.435130 tanggal 1 Juni 2015 dengan jumlah dana sebesar Rp. 7.500.000.000 (tujuh milyar lima ratus juta rupiah).

4.

Penyusunan Tahapan dan Jadwal Regulasi pilkada mengalami titik balik ketika DPR memutuskan pemilihan gubernur, bupati dan walikota lewat DPRD pada sidangparipurna, 26 September 2014. Putusan politik DPR yang kemudian menjadi UndangUndangNomor 22 Tahun 2014 hanya bertahan selama enam hari.Presiden Susilo Bambang

Yudhoyono

mengeluarkan

Peraturan

Pemerintah

Pengganti

UndangUndang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2014 yang membatalkan UndangUndangNomor 22 Tahun 2014 dan mengembalikan pemilihan gubernur, bupati dan walikota secara langsung. Perppu ini kemudian disetujui oleh DPR dan ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015.Setelahitu DPR melakukan revisi terbatas pada sejumlah klausul yang terdapat dalam Perppu. Dengan landasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 yang telah direvisi itulah

KPU

menyiapkan

pedoman

teknis

penyelenggaraan

pemilihan

gubernur/wakilgubernur, bupati/wakilbupati dan walikota/wakilwalikota. Dalam


26


2015

menyusun regulasi teknis pilkada tersebut, KPU menekankan pada tiga spirit perubahan,

yaitu

hakkonstitusional

memperkuat warga

Negara

manajemen serta

pemilihan,

mewujudkan

menjamin

transparansi

dan

akuntabilitas. Untuk memperkuat manajemen pemilihan, salah satu langkah yang ditempuh adalah merancang tahapan, program dan jadwal menjadi lebih baik. Perencanaan tahapan, program dan jadwal menjadi lebih terkelola tidaklah mudah. KPU ‘dihukum’ waktu pemungutan suara yang harus digelar pada Desember 2015 untuk daerah yang masa jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah berakhir tahun 2015 dan semester 1 tahun 2016. KPU juga harus memperhitungkan sengketa pemilihan yang membutuhkan waktu 82 hari berdasarkan hari kalender dan 131 kerja berdasarkan hari kerja sampai putusannya inkracht di MahkamahAgung (MA).Maka lahirlah Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2015 tentangTahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, dimanahari “pencoblosan” ditetapkanpadaRabu, 9 Desember 2015. Dengan adanya Peraturan KPU tentang tahapan tersebut, KPU

Kota

Bukittinggi

mengeluarkan

surat

keputusan

KPU

Kota

Bukittingginomor 7 Tahun 2015 TentangTahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bukittinggi. (terlampir) C.

Pembentukan Badan Penyelenggara Dengan telah dimulainya tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, berdasarkan ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, salah satu tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota adalah membentuk Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam wilayah kerjanya. Berkaitan dengan hal itu, KPU Kota Bukittinggi melaksanakan pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)


27


2015

dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) dengan berpedoman pada peraturan perundangundangan terkait. 1.

Dasar Hukum a.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

b.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656);

c.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 565);

d.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566);

e.

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi Nomor 7 Tahun 2015

tentang

Pedoman

Teknis

Tahapan,

Program

dan

Jadwal

Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bukittinggi Tahun 2015; f.

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan


28


2015

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bukittinggi Tahun 2015. 2.

Jadwal Pelaksanaan Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, pembentukan badan penyelenggara adhoc PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) dan PPS (Panitia Pemungutan Suara) dimulai tanggal 19 April 2015 sampai 18 Mei 2015. Untuk pelaksanaan pembetukan PPK dan PPS ini, KPU Provinsi Sumatera Barat menerbitkan Surat Nomor 135/KPU-Prov-003/IV/2015 tanggal 18 April 2015 perihal Pembentukan PPK dan Sekretariat PPK serta PPS dan Sekretariat PPS Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota. Sebagai tindak lanjutnya, KPU Kota Bukittinggi melaksanakan rapat pleno pada tanggal 20 April 2015 untuk membahas Persiapan Pembentukan PPK dan PSS dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Walikota dan Wakil Walikota tahun 2015 di Kota Bukittinggi. Sebelum dilaksanakan rapat pleno, terlebih dahulu telah dilaksanakan rapat divisi hukum karena pembentukan PPK dan PPS ini merupakan lingkup tugas divisi hukum. Kesimpulan hasil rapat pleno tersebut adalah sebagai berikut: a.

Untuk persiapan pembentukan PPK dan PPS dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Walikota dan Wakil Walikota, KPU Kota Bukittinggi membentuk tim dalam kerangka kelompok kerja (pokja), yang mana pokja tersebut bertugas mengakomodir dan melaksanakan proses pembentukan PPK dan PPS, mulai dari pengumuman, pelaksanaan seleksi sampai pelantikan PPK dan PPS.

b.

Untuk persiapan pembentukan PPK dan PPS tersebut KPU Kota Bukittinggi juga berkoordinasi dengan Camat dan Lurah se-Kota Bukittinggi, dimana masing-masing koordinator wilayah akan mengunjungi kecamatan dan kelurahan yang berada di bawah koordinasinya, yaitu :


29


-

2015

Untuk wilayah Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, koordinator wilayahnya adalah Drs. Yasrul (Divisi Teknis) dan Benny Aziz, SE (Divisi Sosialisasi);

-

Untuk wilayah Kecamatan Guguk Panjang, koordinator wilayahnya adalah Lemmasrizal, S.Ag (Ketua) dan Yasman, SH (Sekretaris);

-

Untuk wilayah Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh, koordinator wilayahnya adalah Heldo Aura, S.Si (Divisi Logistik) dan Tanti Endang Lestari, S.IP (Divisi Hukum).

c.

Pelaksanaan pembentukan PPK dan PPS penyelenggara Pemilihan tahun 2015 dijadualkan sebagai berikut :

Tabel 2. Jadwal Pelaksanaan Pembentukan PPK dan PPS Penyelenggara Pemilihan Tahun 2015 NO

KEGIATAN

TANGGAL

KET

1

2

3

4 Pengumuman di website, kantor KPU Kota Bukittinggi, kantor camat dan kantor lurah

1

Pengumuman Pendaftaran

21 – 25 April 2015

2

Pengambilan dan Pengembalian Formulir

24 – 28 April 2015

Penelitian Administrasi

29 – 30 April 2015

Kantor KPU Kota Bukittinggi

3

Pengumuman Hasil Penelitian Administrasi

1 Mei 2015

Pengumuman di website, kantor KPU Kota Bukittinggi, kantor camat dan kantor lurah

4

Seleksi Tertulis

4 Mei 2015


5

Pengumuman Hasil Seleksi Tertulis

5 Mei 2015

- Rapat Pleno - Pengumuman di website, kantor KPU Kota Bukittinggi, kantor camat dan kantor lurah

6

Tanggapan Masyarakat

6 – 7 Mei 2015

7

Seleksi Wawancara PPS

6 – 7 Mei 2015


8

Seleksi Wawacara PPK

8 – 9 Mei 2015


9

Rapat Pleno Penetapan Hasil Seleksi

12 Mei 2015

10

Pengumuman Calon Anggota PPK

13 Mei 2015

11

Pelantikan Anggota PPK

18 Mei 2015

Pengumuman di website, kantor KPU Kota Bukittinggi, kantor camat dan kantor lurah


30


3.

2015

Pengumuman Pendaftaran PPK Berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS dan KPPS Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, anggota PPK dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota paling lambat 7 (tujuh) bulan sebelum pemungutan suara. Dan sesuai dengan Pasal 24 huruf a Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2015, KPU Kota Bukittinggi mengumumkan pendaftaran calon anggota PPK, yaitu melalui pengumuman Nomor 1/PENG/KPU-Kota-003.435130/2015 tanggal 20 April 2015 (pengumuman terlampir). Jadwal pendaftaran calon anggota PPK : Tabel 3. Jadwal Pendaftaran Calon Anggota PPK NO

KEGIATAN

TANGGAL

1

2

3

1

Pengumuman Pendaftaran

21 – 25 April 2015

2

Pengembalian Formulir

24 – 28 April 2015

3

Pengumuman Hasil Penelitian Administrasi

1 Mei 2015

Sampai dengan batas waktu pendaftaran tanggal 28 April 2015, calon anggota PPK yang mendaftar ke KPU Kota Bukittinggi adalah : Tabel 4. Calon Anggota PPK yang Telah Mendaftar ke KPU Kota Bukittinggi No 1 2 3

PPK Mandiangin Koto Selayan Guguk Panjang Aur Birugo Tigo Baleh Total

Lk 8 7 5 20

Calon Yang Mendaftar Pr 5 4 3 13

Jml 13 12 8 33

Selanjutnya terhadap calon anggota PPK yang mendaftar tersebut, akan dilakukan penelitian administrasi terhadap kelengkapan dokumen persyaratannya. 4.

Pelaksanaan Seleksi PPK a.

Seleksi Administrasi Berdasarkan ketentuan Pasal 24 huruf c Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2015, KPU Kota Bukittiggi melalui kelompok kerja pembentukan PPK dan PPS melakukan penelitian administrasi terhadap kelengkapan


31


2015

dokumen persyaratan calon anggota PPK. Hasil penelitian administrasi adalah sebagai berikut : Tabel 5. Hasil Penelitian Administrasi Calon Anggota PPK yang Telah Mendaftar No

Calon Yang Memenuhi Syarat Lk Pr Jml 8 5 13 7 4 12 5 3 8 20 13 33

PPK

1 2 3

Mandiangin Koto Selayan Guguk Panjang Aur Birugo Tigo Baleh Total

Hasil penelitian administrasi tersebut ditetapkan dalam rapat pleno KPU Kota Bukittinggi pada tanggal 30 April 2015 dan dituangkan dalam Berita Acara Nomor 8/BA/IV/2015 tentang Hasil Penelitian Administrasi Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bukittinggi Tahun 2015 dan diumumkan pada tanggal 1 Mei 2015 melalui pengumuman Nomor 2/PENG/KPU-Kota-003.435130/2015. b.

Seleksi Tertulis Berdasarkan ketentuan Pasal 24 huruf d Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2015, KPU Kota Bukittiggi melaksanakan seleksi tertulis untuk calon anggota PPK pada tanggal 4 Mei 2015 yang bertempat di Kantor KPU Kota Bukittinggi. Seleksi tertulis diikuti oleh 31 (tiga puluh satu) orang calon anggota PPK. Calon anggota PPK yang tidak mengikuti seleksi tertulis adalah sebagai berikut : 1.

Drs. Nofrizal Usra, M.Pd, calon anggota PPK Mandiangin Koto Selayan;

2.

H. Eriswan, MA, calon anggota PPK Mandiangin Koto Selayan.

Hasil seleksi tertulis adalah sebagai berikut :

Tabel 6. Hasil Tertulis Calon Anggota PPK yang Telah Mendaftar Calon Anggota PPK Kecamatan Mandiagin

No. Pendf 014

Nama HERAWATI

Hasil Seleksi Objektif

Essai

Total Nilai

76

20

96


32


Calon Anggota PPK Kecamatan Koto Selayan

Objektif

Essai

Total Nilai

ZULKARNAINI, ST

74

20

94

015

YANTI VERA, S.Pd

66

20

86

034

M. NUR, SH

64

16

80

017

ARIA HERJON, SH

56

20

76

002

DONNY SYAHPUTRA, S.HI

62

12

74

006

50

12

62

46

12

58

010

HERLINA YS MUHAMMAD THORA TORANCE DESY ANGRAINI

40

12

52

007

ERRY WERNI

36

12

48

013

MARTIAS

76

20

96

026

SURYADI S

74

20

94

027

Ir. MULYADI TANJUNG

66

20

86

016

RISNAWATI, A.Md

64

19,2

83,2

009

64

17,6

81,6

62

19,6

81,6

023

IVAN ALFIDRUS Drs. H. ZULKIFLI JOHNEVA, SH,MM MARTA

66

14

80

012

RAHENDRA,S.ST

62

17

79

029

RIDWAN

60

17,6

77,6

019

NILA SARI

42

9,1

51,1

005

SAFWARDI, S.Pd

76

15

91

036

WEDI HAMDANI

70

18

88

020

ELFIRMAN SYAFEI

60

18

78

024

ARBI, SE

60

17

77

038

META SEPRINEL, M. Kes

56

18

74

018

DANTI OKTAFIANI

50

14

64

021

YEDIA AMRINA

48

14

62

025

HIDAYAH, SE

44

13

57

No. Pendf 004

003

Guguk Panjang

Aur Birugo Tigo Baleh

Hasil Seleksi

2015

011

Nama

Selanjutnya hasil seleksi tertulis ditetapkan dalam dalam rapat pleno KPU Kota Bukittinggi pada tanggal 4 Mei 2015 dan dituangkan dalam Berita Acara Nomor 10/BA/V/2015 tentang Hasil Seleksi Tertulis Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bukittinggi Tahun 2015 dan diumumkan pada tanggal 5


33


Mei

2015

melalui

pengumuman

Nomor

2015

3/PENG/KPU-Kota-

003.435130/2015. c.

Seleksi Wawancara Calon anggota PPK yang telah lulus dalam seleksi tertulis selanjutnya mengikuti seleksi wawancara sesuai ketetuan Pasal 24 huruf e Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2015, yang dilaksanakan dalam dua tahap, yaitu : - tahap I untuk calon anggota PPK Mandiangin Koto Selayan dan empat orang calon anggota PPK Aur Birugo Tigo Baleh dilaksanakan pada Jumat tanggal 8 Mei 2015; - tahap II untuk calon anggota PPK Guguk Panjang dan empat orang calon anggota PPK Aur Birugo Tigo Baleh dilaksanakan pada Sabtu tanggal 9 Mei 2015. Seleksi wawancara dilaksanakan oleh tim seleksi yang terdiri dari semua anggota KPU Kota Bukittinggi dan Sekretaris KPU Kota Bukittinggi. Calon anggota PPK yang tidak mengikuti seleksi wawancara atas nama Nila Sari (calon anggota PPK Guguk Panjang) dan Meta Seprinel

(calon anggota

PPK Aur Birugo Tigo Baleh). 5.

Pembentukkan PPS Berdasarkan ketentuan Pasal 37 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, serta Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS, dan KPPS Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, bahwa Anggota PPS diangkat oleh KPU Kabupaten/Kota berdasarkan usulan kepala desa/lurah atau sebutan lain dan badan permusyawaratan desa/lurah atau sebutan lain. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (1) tersebut, maka KPU Kota Bukittinggi menyurati Lurah Se-Kota Bukittinggi melalui Surat Nomor 203/KPU-Kota003.435130/IV/2015 tanggal 20 April 2015 perihal Usulan Calon Anggota PPS Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015, dimana dalam surat tersebut Lurah diminta untuk mengajukan usulan nama-nama calon anggota PPS untuk kelurahan masing-masing, dengan memperhatikan sumber daya manusia dari tokoh masyarakat, mahasiswa atau karang taruna.


34


2015

Untuk menentukan anggota PPS dari nama-nama yang diusulkan oleh Lurah tersebut, KPU Kota Bukittinggi melakukan seleksi wawancara pada tanggal 6 dan 7 Mei 2015. Seleksi wawancara dilakukan oleh koordinator wilayah masing-masing, yaitu : - Tim seleksi PPS untuk Se-Kecamatan Mandiangin Koto Selayan adalah Drs. Yasrul (Divisi Teknis) dan Benny Aziz, SE (Divisi Sosialisasi); - Tim seleksi PPS untuk Se-Kecamatan Guguk Panjang adalah Lemmasrizal, S.Ag (Ketua) dan Yasman, SH (Sekretaris); - Tim seleksi PPS untuk Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh adalah Heldo Aura, S.Si (Divisi Logistik) dan Tanti Endang Lestari, S.IP (Divisi Hukum). 6.

Hasil Seleksi PPK dan PPS Berdasarkan kegiatan seleksi tertulis dan seleksi wawancara yang telah dilaksanakan, KPU Kota Bukittinggi melaksanakan rapat pleno untuk menetapkan anggota PPK dan PPS di wilayah Kota Bukittinggi pada tanggal 12 Mei 2015 dan dituangkan dalam Berita Acara Nomor 11/BA/V/2015 tentang Hasil Seleksi dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bukittinggi Tahun 2015. Anggota PPK dan PPS yang terpilih kemudian diumumkan pada tanggal 13 Mei 2015 melalui pengumuman Nomor 4/PENG/KPU-Kota-003.435130/2015

dan

Nomor

5/PENG/KPU-Kota-

003.435130/2015. Anggota PPK dan PPS yang telah terpilih, ditetapkan dengan Keputusan KPU Kota Bukittinggi : a.

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Se Kota Bukittinggi Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, serta Walikota dan Wakil Walikota Bukittinggi Tahun 2015; dan

b.

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Anggota Panitia Pemugutan Suara Se Kota Bukittinggi Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil


35


2015

Gubernur Sumatera Barat, serta Walikota dan Wakil Walikota Bukittinggi Tahun 2015 7.

Pelantikan PPK dan PPS Pada tanggal 18 Mei 2015, KPU Kota Bukittinggi melantik dan mengambil sumpah/janji anggota PPK dan PPS Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, serta Walikota dan Wakil Walikota Bukittinggi Tahun 2015 di Wilayah Kota Bukittinggi yang dilaksanakan di Hall Balaikota Bukittinggi. Acara pelantikan tersebut dihadiri oleh Walikota Bukittinggi beserta unsur Muspida Kota Bukittinggi, Camat dan Lurah Se-Kota Bukittinggi, serta unsur tokoh-tokoh masyarakat.

D.

Pemantauan 1.

Dasar Hukum a.

Undang-undangnomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur danWakil Gubernur, Bupati danWakil Bupati serta Walikota danWakil Walikota;

b.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Nomor 01 Tahun 2010;

c.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

d.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

e.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;


36


2.

2015

Lembaga Pemantau Yang Mendaftar di KPU Kota Bukittinggi Pada tanggal 10 Oktober 2015 Lembaga Gerakan Peduli Amanat Republik Indonesia (Garuda-RI) mendaftarkan diri kepada KPU untuk menjadi pemantau untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat serta Walikota dan Wakil Walikota Bukittinggi Tahun 2015. Pada saat itu mereka mendaftar yang diwakili Direktur Eksekutive mereka tingkat Kota Bukittinggi yaitu NASHARDI NOER, ST.RB. Pada saat itu mereka mengisi kelengkapan yaitu: a.

Mengisi Formulir Pendaftaran;

b.

Surat pernyataan mengenai sumber dana yang ditandatangani oleh ketua lembaga Pemantau Pemilihan;

c.

Surat pernyataan mengenai independensi lembaga pemantauan yang ditandatangani oleh ketua lembaga Pemantauan Pemilihan;

d.

Surat penyataan atau pengalaman di bidang pemantauan dari organisasi pemantau yang bersangkutan;

3.

Akreditasi Lembaga Pemantau Pada tanggal 5 Desember 2015 Panitia Akreditasi Pemantau melakukan penelitian berkas syarat terhadap lembaga Garuda-RI yang mendaftar ke KPU Kota Bukittinggi. Pada saat melakukan penelitian adminstrasi masih terdapat kekurangan berkas adminsitrasi mereka. Setelah dihubungi melalui telepon, melaui surat KPU nomor 105/UND/XII/2015 mereka diminta untuk dating ke KPU Kota Bukittinggi untuk melengkapi kekurangan berkas. Setelah diteliti ternyata berkas adminisitrasi mereka telah mencukupi. Pada saat ini juga diberikan pembekalan tentang tugas, hak dan kewajiban mereka sebagai pemantau Pemilihan. Pemantauan yang merekalakukan hanya untuk tahapan: 1.

Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS;

2.

Rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kecamatan;

3.

Rekapitulasi hasi lpenghitungan suara tingkat Kota; Dengan telah diberikannya akreditasi kepada Garuda-RI sebagai

lembaga pemantau KPU Kota Bukittinggi memberitahukan kepada PPK se Kota Bukittinggi melalui surat nomor 1294/KPU-Kota-003.435130/XII/2015 yang


37


2015

ditembuskan kepada Panitia Pengawas Pemilihan Kota Bukittingg tentang keberadaan Garuda-RI sebagai lembaga pemantau. 4.

Lampiran dan Foto  Panitia Akreditasi Pemantau Tabel 7. Panitia Akreditasi Pemantau No 1 2 3 4 5

NAMA Lemmasrizal, S.Ag Tanti Endang Lestari, S.IP Yasman, SH Beni Mustika, S.IP Rima Herlin Ferdian, SH., MH

TUGAS

KET

Pengarah Penanggung Jawab Ketua Anggota Notulen

 Nama-nama Pemantau Tabel 8. Panitia Akreditasi Pemantau NO 1 2 3 4 5 6

NAMA PEMANTAU NASHARDI NOER, ST.RB AMRAN YULIUS SYAFRI T, SH DAVRIAL AGUSMAN ZULKIFLI

KECAMATAN Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kecamatan Guguk Panjang Kecamatan Guguk Panjang Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh

 Dokumentasi pada saat pembekalan

Gambar 4. Pembekalan Pemantau Pemilu E.

Penyusunan Keputusan Keputusan Yang telah dilahirkan selama pelaksanaan tahapan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota adalah sebagai berikut :


38


2015

Tabel 9. Keputusan Komisi Pemilihan Kota Bukittinggi Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bukittinggi Tahun 2015 1

NOMOR KEPUTUSAN 2

1

6 Tahun 2015

20 April 2015

Hari, Tanggal dan Waktu Pemungutan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bukittinggi Tahun 2015

2

7 Tahun 2015

20 April 2015

Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bukittinggi Tahun 2015

20 April 2015

Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bukittinggi Tahun 2015

NO

3

4

5

6

7

8 Tahun 2015

14 Tahun 2015

15 Tahun 2015

16 Tahun 2015

18 Tahun 2015

TANGGAL

JUDUL

3

4

4 Mei 2015

Penunjukan Operator Sistem Informasi Data Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat serta Walikota dan Wakil Walikota Bukittinggi Tahun 2015

12 Mei 2015

Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Se Kota Bukittinggi Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, serta Walikota dan Wakil Walikota Bukittinggi Tahun 2015

12 Mei 2015

Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Se Kota Bukittinggi Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, serta Walikota dan Wakil Walikota Bukittinggi Tahun 2015

19 Mei 2015

Jumlah dan Persebaran Dukungan Bagi Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bukittinggi Tahun 2015


39


NO 1

8

9

10

11

12

13

14

15

NOMOR KEPUTUSAN 2

19 Tahun 2015

21 Tahun 2015

22 Tahun 2015

23 Tahun 2015

24 Tahun 2015

29 Tahun 2015

30 Tahun 2015

31 Tahun 2015

2015

TANGGAL

JUDUL

3

4

19 Mei 2015

Jumlah Kursi atau Perolehan Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pengajuan Pasangan Calon pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bukittinggi Tahun 2015

9 Juni 2015

Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Aur Kuning Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh Kota Bukittinggi

9 Juni 2015

Susunan Keanggotaan Panitia Pemilihan Kecamatan Se Kota Bukittinggi Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, serta Walikota dan Wakil Walikota Bukittinggi Tahun 2015

9 Juni 2015

Susunan Keanggotaan Panitia Pemungutan Suara Se Kota Bukittinggi Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, serta Walikota dan Wakil Walikota Bukittinggi Tahun 2015

9 Juni 2015

Penetapan Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat serta Walikota dan Wakil Walikota Bukittinggi Tahun 2015 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi

18 Juni 2015

Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Aur Kuning Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh Kota Bukittinggi

10 Juli 2015

Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Se Kota Bukittinggi Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, serta Walikota dan Wakil Walikota Bukittinggi Tahun 2015

14 Juli 2015

Tata Tertib Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bukittinggi Tahun 2015


40


NO 1

16

17

18

19

NOMOR KEPUTUSAN 2

32 Tahun 2015

33 Tahun 2015

34 Tahun 2015

40 Tahun 2015

TANGGAL

JUDUL

3

4

2015

24 Juli 2015

Penunjukan Rumah Sakit Umum Pusat Dr. M. Djamil Padang untuk Melaksanakan Pemeriksaan Kesehatan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bukittinggi Tahun 2015

24 Juli 2015

Penetapan Standar Kemampuan Sehat Rohani dan Jasmani Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bukittinggi Tahun 2015

24 Juli 2015

Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Kubu Gulai Bancah Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi

7 Agustus 2015

Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi Nomor 24 Tahun 2015 tentang Penetapan Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat serta Walikota dan Wakil Walikota Bukittinggi Tahun 2015 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi

20

45 Tahun 2015

19 Agustus 2015

Penetapan Spesifikasi Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bukittinggi Tahun 2015

21

46 Tahun 2015

24 Agustus 2015

Tata Tertib Rapat Pleno Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bukittinggi Tahun 2015

22

47 Tahun 2015

24 Agustus 2015

Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bukittinggi Tahun 2015

23

48 Tahun 2015

24 Agustus 2015

Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Pasangan Calon Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bukittinggi Tahun 2015

24

49 Tahun 2015

24 Agustus 2015

Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bukittinggi Tahun 2015


41


1

NOMOR KEPUTUSAN 2

25

50 Tahun 2015

NO

TANGGAL

JUDUL

3

4

2015

25 Agustus 2015

Tata Tertib Rapat Pleno Terbuka Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bukittinggi Tahun 2015

26

51 Tahun 2015

25 Agustus 2015

Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bukittinggi Tahun 2015

27

53 Tahun 2015

28 Agustus 2015

Desain Surat Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bukittinggi Tahun 2015

28

54 Tahun 2015

2 September 2015

Tata Tertib Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bukittinggi Tahun 2015

29

55 Tahun 2015

2 September 2015

Penetapan Daftar Pemilih Sementara Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bukittinggi Tahun 2015

30

56 Tahun 2015

Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga 2 September 2015 Kampanye Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bukittinggi Tahun 2015

57 Tahun 2015

Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi Nomor 40 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi Nomor 24 Tahun 2015 tentang Penetapan 2 September 2015 Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat serta Walikota dan Wakil Walikota Bukittinggi Tahun 2015 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi

58 Tahun 2015

2 Oktober 2015

Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Aur Tajungkang Tengah Sawah Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi

2 Oktober 2015

Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Ladang Cakiah Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh Kota Bukittinggi

31

32

33

59 Tahun 2015


42


NO 1

34

NOMOR KEPUTUSAN 2

60 Tahun 2015

2015

TANGGAL

JUDUL

3

4

2 Oktober 2015

Tata Tertib Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Perbaikan Daftar Pemilih Sementara dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat serta Walikota dan Wakil Walikota Bukittinggi Tahun 2015

35

61 Tahun 2015

2 Oktober 2015

Penetapan Daftar Pemilih Tetap Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat serta Walikota dan Wakil Walikota Bukittinggi Tahun 2015

36

62 Tahun 2015

16 Oktober 2015

Spesifikasi Teknis Logistik Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bukittinggi Tahun 2015

63 Tahun 2015

27 Oktober 2015

Tata Tertib Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Tambahan-1 dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat serta Walikota dan Wakil Walikota Bukittinggi Tahun 2015

38

64 Tahun 2015

27 Oktober 2015

Penetapan Daftar Pemilih Tetap Tambahan-1 Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat serta Walikota dan Wakil Walikota Bukittinggi Tahun 2015

39

65 Tahun 2015

2 November 2015

Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi

68 Tahun 2015

10 November 2015

Iklan Kampanye Media Massa Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bukittinggi Tahun 2015

24 November 2015

Pendistribusian dan Pengembalian Perlengkapan Pemungutan Suara dan Hasil Penghitugan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat serta Walikota dan Wakil Walikota Bukittinggi Tahun 2015

37

40

41

69.a Tahun 2015


43


NO 1

42

43

44

NOMOR KEPUTUSAN 2

2015

TANGGAL

JUDUL

3

4

26 November 2015

Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Bukit Apit Puhun Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi

70 Tahun 2015

4 Desember 2015

Penetapan Kantor Akuntan Publik Untuk Mengaudit Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bukittinggi Tahun 2015

71 Tahun 2015

4 Desember 2015

Jumlah dan Lokasi Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat serta Walikota dan Wakil Walikota Bukittinggi Tahun 2015

69 Tahun 2015

45

73 Tahun 2015

16 Desember 2015

Tata Tertib Rapat Pleno Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat serta Walikota dan Wakil Walikota Bukittinggi Tahun 2015

46

74/Kpts/KPU-Kota003.435130/2015

16 Desember 2015

Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bukittinggi Tahun 2015

47

75/Kpts/KPU-Kota003.435130/2015

Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih dalam Pemilihan 21 Desember 2015 Walikota dan Wakil Walikota Bukittinggi Tahun 2015

2/Kpts/KPU-Kota003.435130/2016

Pembubaran Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara Se Kota Bukittinggi Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat serta Walikota dan Wakil Walikota Bukittinggi Tahun 2015

48

25 Februari 2016


44


2015

BAB II PELAKSANAAN PEMILIHAN

A.

Pencalonan 1.

Penyerahan Syarat Dukungan Perseorangan Sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau

Walikota dan Wakil Walikota KPU Kota Bukittinggi telah

mengumumkan penyerahan syarat dukungan calon perseorangan ini berdasarkan Surat

Keputusan

KPU

Kota

Bukittinggi

Nomor

6/Peng/KPU-

Kota.003.435130/2015pada tanggal 24 Mei 2015 sampai dengan tanggal 7 Juni 2015 di Web KPU Kota Bukittinggi, Papan Pengumuman KPU Kota Bukittinggi, Papan Pengumuman Kantor Kecamatan dan Kelurahan serta Media Cetak dan Elektronik. Bersamaan dengan dikeluarkannya pengumuman penyerahan syarat dukungan tersebut KPU Kota Bukittinggi juga melakukan orientasi tugas dan Bimbingan Teknis ( Bimtek ) tentang verivikasi administrasi dan verifikasi faktual syarat dukungan calon perseorangan terhadap PPK dan PPS. Bimtek tersebut dilakukan secara berjenjang terhadap PPK dan PPK memberikan Bimtek terhadap PPS dengan tetap didampingi oleh KPU.Bimtek ini dilakukan karena di Kota Bukittinggi ada pihak bakal pasangan calon yang melakukan komunikasi dengan KPU Kota Bukittinggi untuk menyertakan keinginannya maju menjadi calon Walikota dan Wakil Walikota melalui jalur perseorangan. Pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2015 Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota atas nama RAMLAN NURMATIAS DAN IRWANDI datang ke KPU Kota Bukittinggi

pukul 10.00 WIB untuk menyerahkan syarat dukungan

perseorangan sebagai bukti pasangan bakal calon tersebut maju melelui jalur perseorangan.

Pada hari yang sama KPU Kota Bukittinggi melakukan

penelitian terhadap dokumen syarat dukungan yang diserahkan tersebut dengan didampingi oleh tim penghubung pasangan calon. Pasangan Calon menyerahkan syarat dukungannya sejumlah 12.028 (dua belas ribu dua ratus delapan) dukungan, sementara jumlah minimal syarat


45


2015

dukungan yang dibutuhkan hanya 11.341 (sebelas ribu tiga ratus empat puluh satu) dukungan, yaitu 10 % (sepuluh persen) dari jumlah penduduk Kota Bukittinggi. Jumlah penduduk Kota Bukittinggi adalah sebanyak 113.406 jiwa (seratus tiga belas ribu empat ratus enam). Hasil penelitian KPU Kota Bukittinggi tentang jumlah minimal syarat dukungan dan kesesuaian jumlah hardcopy dan softcopy menyatakan bahwa syarat dukungan yang diserahkan memenuhi syarat. Hari Jum’at tanggal 12 Juni 2015 KPU Kota Bukittinggi melakukan penelitian dugaan dukungan ganda terhadap dokumen yang diserahkan melalui sistem aplikasi. Dari penelitian aplikasi tersebut ditemukan 367 (tiga ratus enam puluh tujuh) dukungan ganda, dan langsung dilakukan pencoretan dukungan ganda. Hasil dari pencoretan tersebut ditemukan jumlah dukungan yang akan dilakukan verifikasi administrasi dan faktual oleh PPS adalah sejumlah 11.842 (sebelas ribu delapan ratus empat puluh dua) dukungan. Sempat terjadi perbedaan pendapat antara KPU dengan pasangan calon tentang keinginan pasangan calon untuk menyerahkan syarat dukungan tambahan dengan alasan masih dalam jangka waktu penyerahan dukungan. KPU Kota Bukittinggi tidak bisa menerima keinginan tim pasangan calon tersebut, karena jumlah syarat dukungan yang diserahkan pasangan calon sudah memenuhi syarat berdasarkan penelitian. KPU menjelaskan sesuai Peraturan KPU No. 9 Tahun 2015 bahwa tambahan syarat dukungan bisa diserahkan pada masa perbaikan jika syarat dukungan tidak memenuhi jumlah minimal setelah dilakukan verifikasi administrasi dan faktual di tingkat kelurahan. Tanggal 19 Juni 2015 KPU Kota Bukittinggi menyerahkan B1.KWKPerseorangan ( syarat dukungan beserta lampirannya) kepada PPS melalui PPK untuk dilakukan verifikasi administrasi dan faktual. PPS melakukan verifikasi administrasi dan faktual selama 14 (empat belas) hari dengan mendatangi alamat yang tercantum pada B1.KWK Perseorangan untuk memastikan dukungan yang diberikan serta mencocokkan kartu identitas dan surat pernyataan pendukung. Selama melakukan verifikasi administrasi dan faktual PPS selalu didampingi olehtim penghubung pasangan calon. Selama pelaksanaan verifikasi tersebut, terjadi beberapa perbedaan pendapat antara PPS dengan tim penghubung


46


2015

pasangan calon dengan tidak ditemukannya pendukung di lapangan serta tidak lengkapnya data pendukung berupa KTP dan surat pernyataan yang diserahkan oleh tim pasangan calon. Perbedaan pendapat tersebut langsung dimediasi oleh PPK dan KPU sehingga perselisihan yang akan terjadi lebih jauh bisa dihindari. Tanggal 6 Juli 2015 PPS di 24 (dua puluh empat) kelurahan yang ada di Kota Bukittinggi menyerahkan hasil verifikasi tersebut ke PPK untuk dilakukan rekapitulasi di tingkat kecamatan.PPK di tiga kecamatan yang ada di Kota Bukittinggi melakukan rekapitulasi syarat dukungan calon perseorangan pada hari Kamis tanggal 9 Juli 2015.Selama melakukan rekapitulasi tingkat PPK di tiga kecamatan, tidak diterima surat keberatan (B4. KWK – Perseorangan) yang berpotensi untuk dilakukan pembetulan. Selanjutnya tanggal 13 Juli 2015 PPK menyerahkan hasil rekapitulasi ke KPU untuk dilakukan rekapitulasi di tingkat KPU Kota Bukittinggi.Tanggal 14 Juli 2015 KPU Kota Bukittinggi langsung melakukan rekapitulasi. Hasil rekapitulasi di tingkat KPU Kota Bukittinggi mengeluarkan Berita Acara (BA-5 – KWKK Perseorangan) dengan hasil akhir jumlah dukungan sebanyak 9.434 (sembilan ribu empat ratus tiga puluh empat) dukungan. Hasil rekapitulasi tersebut dapat diterima oleh Pasangan Calon dan Panwaslu Kota Bukittinggi dansalinan Berita Acara tersebut langsung diserahkan kepadaPasangan Calon dan Panwaslu. 2.

Pendaftaran Pasangan Calon Hari Selasa tanggal 14 Juli 2015, KPU Kota Bukittinggi mengeluarkan pengumuman tentang dibukanya penerimaan pendaftaran bakal pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Bukittinggi periode 2015 – 2020. Pengumuman tersebut dimuat pada media cetak di Sumatera Barat, media elektronik ( Radio dan Televisi daerah ) yang ada di Kota Bukittinggi, Laman KPU, papan Pengumuman di KPU Kota Bukittinggi, Kantor Camat dan Kantor Lurah yang ada di Kota Bukittinggi. Pengumuman tersebut memuat jadwal pendaftaran bakal pasangan calon dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh bakal pasangan calon serta nomor kontak telepon personil KPU Kota Bukittinggi yang akan memberikan keterangan jika ada yang diragukan oleh bakal pasangan calon yang ingin mendaftar.


47


2015

Menjelang diterimanya pendaftaran bakal pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Bukittinggi tanggal 26 Juli 2015, KPU Kota Bukittinggi melakukan rapat koordinasi dengan pihak Polresta Bukittinggi, Dandim, Denpom, Polisi Pamong Praja, Dinas Perhubungan dan pemangku kepentingan lainya untuk mencari kesepakatan tentang antisipasi yang harus dilakukan dalam penerimaan pendaftaran bakal pasangan calon.

Komunikasi selalu terjalin

dengan pihak-pihak tersebut sehingga suasana di KPU Kota Bukittinggi selalu kondusif sampai datangnya hari pendaftaran. Tanggal 26 Juli 2015 KPU Kota Bukittinggi telah membuka pendafataran bakal pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Bukittinggi untuk hari pertama pendaftaran. Sesuai dengan jadwal yang diatur dalam Peraturan KPU No. 9 Tahun 2015 Pasal 37 ayat 4, KPU Kota Bukittinggi membuka pendaftaran sampai jam 16.00 WIB. Akantetapi pada pendaftaran hari pertama tersebut tidak satupun bakal pasangan calon yang menyerahkan dokumen pendaftaran ke KPU Kota Bukittinggi. Hari pertama pendaftaran tersebut diisi dengan kegiatan simulasi sistem pengamanan luar dan dalam KPU Kota Bukittinggi dalam menerima pendaftaran bakal pasangan calon. Apel siaga bersama di depan kantor KPU Kota Bukittinggi dilakukan oleh pihak Polresta Bukittinggi bersama TNI, Denpom, Dishub, dan Pol PP Kota Bukitinggi. Senin tanggal 27 Juli 2015 yang merupakan hari Kedua Pendaftaran bakal pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Bukittinggi diisi oleh bakal pasangan perseorangan atas nama Ramlan Nurmatias dan Irwandi yang hadir di KPU Kota Bukittinggi jam 10.30 WIB dengan diiringi oleh pendukungnya lebih kurang seratus lima puluh orang pendukung. Prosesi penerimaan dokumen di Kantor KPU Kota Bukittinggi dilakukan secara resmi oleh lima komisioner bersama sekretaris KPU dan segenap pegawai sekretariat dengan dihadiri oleh bakal pasangan calon dan Panwaslu Kota Bukitinggi. KPU Kota Bukittinggi memberikan penjelasan tentang prosedur pendaftaran kepada bakal pasangan calon sebelum melakukan penelitian secara cermat terhadap dokumen yang diserahkan oleh bakal calon perseorangan tersebut. KPU Kota Bukittinggi juga memberi kesempatan kepada bakal calon


48


2015

untuk memberikan hantaran kata kepada bakal pasangan calaon sebelum menyerahkan dokumennya. Selanjutnya KPU Kota Bukittinggi mengeluarkan tanda terima dokumen dalam bentuk formulir Model TT.1-KWK Perseorangan sebagai bukti bahwa dokumen yang diserahkan sudah memenuhi syarat.Namun dalam formulir TT.1-KWK Perseorangan tersebut tetap dicantumkan persyaratan yang harus dilengkapi bakal pasangan calon pada masa perbaikan persyaratan calon ( TT-1 KWK terlampir ) Pada saat penyerahan formulir Model TT.1-KWKPerseorangan, KPU juga menyerahkan surat pengantar pemeriksaan kesehatan dan cocarde pemeriksaan yang akan dilaksanakan di Rumah Sakit M. Jamil Padang, oleh Ikatan Dokter Indonesia (IDI) wilayah Sumatera Barat. Hari kedua pendaftaran tersebut berjalan dengan lancar dan hanya satu pasang bakal calon yang menyerahkan dokumen pendaftaran. Hari ke tiga atau hari terakhir masa pendafataran pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Bukittinggi, 4 ( empat) pasang bakal calon datang secara berturut-turut ke KPU Kota Bukittinggi. Setelah melakukan komunikasi terlebih dahulu dengan masing-masing tim pasangan calon, KPU Kota Bukittinggi mengatur jam pendaftaran pasangan calon untuk menghindari terjadinya penumpukan massa pendukung di sekitar Kantor KPU Kota Bukittinggi

dan

juga

menghindari

terjadinya

gesekan

masing-masing

pendukungpada saat hadir mengantar pasangan calon ketika mendaftar. Pasangan Calon yang hadir pertama pada hari ke 3 ( tiga ) / 28 Juli 2015 tersebut adalah Pasangan Calon H. Taslim Caniogo yang berpasangan dengan H. Marfendi yang diusung oleh Partai Amanat Nasional dan Partai Keadilan Sejahtera.Pasangan Calon H. Taslim Caniago dan H. Marfendi diantar langsung oleh pengurus Partai Amanat Nasional dan Partai Keadilan Sejahtera Kota Bukittinggi dengan diiringi oleh massa pendukung bakal pasangan calon dengan jumlah lebih kurang seratus pendukung pada pukul 10.30 WIB. KPU Kota Bukittinggi melakukan penelitian terhadap dokumen yang disampaikan pasangan calon H. Taslim Caniago dan H. Marfendi selama lebih kurang satu setengah jam sebelum tanda terima (TT-1 KWK parpol) dikeluarkan.


49


2015

Berdasarkan hasil penelitian tersebut semua syarat pencalonan sudah memenuhi persyaratan, namun syarat calon harus dilengkapi pada saat pengembalian perbaikan dokumen tanggau 4 – 7 Agustus 2015.( TT-1 KWK terlampir ) Pada saat penyerahan formulir Model TT.1-KWK Parpol, KPU juga menyerahkan surat pengantar pemeriksaan kesehatan dan cocarde pemeriksaan untuk dilakukan di Rumah Sakit M. Jamil Padang oleh Ikatan Dokter Indonesia ( IDI ) wilayah Sumatera Barat. Pasangan berikutnya yang hadir mendaftarkan dokumennya ke KPU Kota Bukittinggi adalah pasangan Ismet Amzis, SH. dan Drs. Zulbahri Majid, M.Pd. yang datang pada jam 13.30 yang dikuti oleh iring-iringan pendukung yang berjumlah lebih kurang 300 pendukung.Pasangan ini diusung oleh Partai Demokrat, Partai Gerindra dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.Partai pengusung tersebut juga ikut hadir pada saat penyerahan dokumen. Setelah dilakukan penelitian dokumen dari pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota tersebut maka disimpulkan bahwa syarat pencalonan yang mereka serahkan sudah memenuhi syarat, akantetapi syarat calon masih terdapat kekurangan

yang harus dilengkapi pada masa perbaikan. ( TT-1 KWK

terlampir ) Pada saat penyerahan formulir Model TT.1-KWK Parpol, KPU juga menyerahkan surat pengantar pemeriksaan kesehatan dan cocarde pemeriksaan untuk dilakukan di Rumah Sakit M. Jamil Padang oleh Ikatan Dokter Indonesia ( IDI ) wilayah Sumatera Barat Pada pukul 15.00 WIB pasangan yang hadir menyerahkan dokumen ke KPU Kota Bukittinggi adalah pasangan calon dr. Harmazaldi, S.Pb dan Ir. H. Rahmi Brisma yang diusung oleh Partai Golkar dan Partai Nasdem yang hadir langsung pada saat pendaftaran. Sekalipun di tubuh Partai Golkar terjadi dua kepengurusan, namun sesuai dengan Peraturan KPU No. 12 Tahun 2015 maka kedua kubu kepengurusan tesebut mengusung pasangan yang sama dan mendampingi pasangan yang sama mendaftar ke KPU Kota Bukittinggi. Setelah dilakukan penelitian dokumen dari pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota tersebut maka disimpulkan bahwa syarat pencalonan yang mereka serahkan sudah memenuhi syarat, akantetapi syarat calon masih terdapat


50


kekurangan

2015

yang harus dilengkapi pada masa perbaikan. ( TT-1 KWK

terlampir ) Pada saat penyerahan formulir Model TT.1-KWK Parpol, KPU juga menyerahkan surat pengantar pemeriksaan kesehatan dan cocarde pemeriksaan untuk dilakukan di Rumah Sakit M. Jamil Padang oleh Ikatan Dokter Indonesia ( IDI ) wilayah Sumatera Barat. Pasangan calon yang terakhir mendaftar ke KPU Kota Bukittinggi adalah Pasangan Calon FebbyDT.Bangso Nan Putiah dan Zul Ifkar Rahim yang hadir di KPU Kota Bukittinggi pada pukul 15.45 WIB. Pasangan tersebut diusung oleh Partai Persatuan Pembangunan ,Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Hanura. Gabungan partai tersebut hadir langsung mendampingi Pasangan Calon ke kantor KPU Kota Bukittinggi. Sekalipun dari Partai Persatuan Pembangunan terjadi dua kepengurusan dari tingkat pusat sampai di tingkat kota, namun ke dua pengurus tersebut sepakat mengusung calon yang sama. Hal tersebut dapat dilihat dari dokumen yang diserahkan yang ditandatangani oleh kedua kubu kepengurusan. Setelah dilakukan penelitian dokumen dari pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota tersebut maka disimpulkan bahwa syarat pencalonan yang mereka serahkan sudah memenuhi syarat, akantetapi syarat calon masih terdapat kekurangan

yang harus dilengkapi pada masa perbaikan (TT-1 KWK

terlampir) Pada saat penyerahan formulir Model TT.1-KWK Parpol, KPU juga menyerahkan surat pengantar pemeriksaan kesehatan dan cocarde pemeriksaan untuk dilakukan di Rumah Sakit M. Jamil Padang oleh Ikatan Dokter Indonesia (IDI) wilayah Sumatera Barat. 3.

Pemeriksaan Dokumen Pasangan Calon Satu hari setelah penerimaan pendaftaran Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bukittinggi KPU Kota Bukittinggi langsung melakukan pemeriksaan

terhadap

dokumen

pasangan

calon.Pemeriksaan

dokumen

dilakukan satu persatu pada setiap calon baik Calon Walikota maupun calon Wakil Walikota.Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk tahap pertama dokumen yang diserahkan pasangan calon sudah


51


2015

memenuhi syarat pada pencalonan, namun pada syarat calon masih ada yang harus dilengkapi. Bersamaan dengan pemeriksaan tersebut KPU Kota Bukittinggi juga melakukan monitoring terhadap pemeriksaan kesehatan calon yang dilakukan oleh Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Wilayah Sumatera Barat di Rumah Sakit M. jamil Padang. Pemeriksaan kesehatanbakal pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Bukittinggi dilakukan selama 4 (empat) hari. Pemeriksan Kesehatan Pertama dilakukan pada Hari Selasa tanggal 27 Juli 2015 untuk pasangan perseorangan Muhammad Ramlan Nurmatias dan Irwandi yang didampingi oleh LO KPU Kota Bukittinggi di RS. M. Jamil Padang. Untuk berikutnya dilakukan pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2015 untuk pemeriksaan kesehatan pasangan calon H. Taslim dan H. Marfendi, DT. Basa Balimo. Untuk pemeriksaan kesehatan Bakal Pasangan Calon H. Ismet Amzis SH – Drs. Zulbahri Majid, dr. Harmazaldi, S.Pb – Ir. H. Rahmi Brisma dan Febby, DT. Bangso Nan Putiah – Zul Ifkar Rahim dilakukan pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2015. Proses pemeriksaan kesehatan calon Wakil Walikota Bukittinggi atas nama Ir. H. Rahmi Brisma harus dilanjutkan pada hari Jum’at tanggal 31 Juli 2015 mengingat IDI tidak dapat menuntaskan pada pemeriksaan kesehatan yang bersangkutan pada hari Kamis. Hasil pemeriksaan kesehatan tersebut dibagikan secara serentak kepada KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam bentuk amplop tertutup oleh Ikatan Dokter Indonesia di kantor KPU Provinsi Sumatera Barat. Amplop tertutup tersebut dibuka dalam Rapat Pleno KPU Kota Bukittinggi pada tanggal 2 Agustus 2015. Dari Rapat Pleno pembukaan amplop pemeriksaan kesehatan oleh IDI tersebut dapat disimpulkan bawa kesepuluh bakal calon yang mendaftar di KPU Kota Bukittinggi kesehatannya dinyatakan memenuhi syarat, bebas dari unsur narkoba dan dinyatakan sanggup melaksanakan tugasnya sebagai Walikota dan Wakil Walikota untuk 5 ( lima ) tahun ke depan. 4.

Verifikasi Dokumen Pasangan Calon Sesuai dengan jadwal tahapan pencalonan, bagi pasangan calon diberi kesempatan melengkapi dokumen persyaratan calon yang belum lengkap, pada


52


2015

tanggal 4 sampai dengan 7 Agustus 2015, termasuk jumlah syarat dukungan bagi calon perseorangan yang belum mencapai syarat dukungan minimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah penduduk. Kelima pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Bukittinggi Tahun 2015 baru mengirim utusannya ke KPU Kota Bukittinggi pada tanggal 6 dan 7 Agustus 2015 untuk menyerahkan berbagai dokumen yang harus diperbaiki. KPU Kota Bukittinggi kembali melakukan penelitian terhadap dokumen perbaikan yang diserahkan dan memberikan tanda terima kepada utusan masing-masing pasangan calon dalam bentuk formulir TT2- KWK (dilampirkan) Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi melakukan verifikasi secara menyeluruh terhadap dokumen kelima pasangan calon, baik secara administrasi maupun secara faktual. KPU Kota Bukittinggi bersama jajaran Sekretariat melakukan verifikasi faktual terhadap seluruh ijazah pasangan calon dan partai pengusung yang mempunyai kepengurusan ganda. Sementara dokumen perbaikan pasangan calon perseorangan yang berupa penambahan syarat dukungan minimal, harus kembali dilakukan penelitian administrasi dan faktual dengan melibatkan PPK dan PPS di lapangan,sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU No. 9 Tahun 2015 dan diubah menjadi Peraturan KPU No. 12 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan WakilGubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota danWakil Walikota. Dari kekurangan syarat dukungan sejumlah 1.907 (seribu sembilan ratus tujuh) dukungan, pasangan perseorangan harus memasukkan dukungan paling sedikit dua kali lipat dari jumlah kekurangan tersebut yaitu sebanyak 3.814 (tiga ribu delapan ratus empat belas) dukungan. Dalam masa perbaikan tersebut pasangan calon perseorangan memasukkan syarat dukungan sebanyak 6.284 dukungan. Setelah dilakukan verifikasi mulai dari tingkat PPS, PPK dan KPU Kota Bukittinggi, jumlah dukungan yang sah sebanyak 5.315(lima ribu tiga ratus empat belas) dukungan. Dari hasil rekapitulasi KPU Kota Bukittinggi tersebut maka calon perseorangan dinyatakan telah memenuhi syarat. (Berita Acara terlampir)


53


2015

Data hasil verifikasi tersebut kembali diolah oleh KPU Kota Bukittinggi, dan disimpulkan bahwasanya seluruh pasangan calon sudah memenuhi persyaratan untuk bisa maju pada tahapan berikutnya dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2015. Selama proses verifikasi KPU Kota Bukittinggi selalu diawasi oleh Panitia Pengawas Pemilu Kota Bukittinggi. Kesimpulan hasil verifikasi tersebut dituangkan dalam Berita Acara hasil Penelitian (terlampir). 5.

Penetapan Pasangan Calon Penetapan pasangan calon dilakukan oleh KPU Kota Bukittinggi dalam rapat pleno tertutup di Aula KPU Kota Bukittinggi pada tanggal 24 Agustus 2015, pukul 9.30 WIB dengan disaksikan oleh Panitia Pengawas Kota Bukittinggi. Dalam rapat pleno penetapan ini, KPU Kota Bukittinggi membacakan secara berurutan kronologis proses pencalonan dari kelima pasang calon yang memasukkan dokumen syarat calon ke KPU Kota Bukittinggi. Dari proses yang dijalankan tersebut KPU Kota Bukittinggi mengeluarkan Berita Acara Hasil Penelitian. BerdasarkanBerita Acara hasil penelitian tersebut, KPU Kota Bukittinggi secara bulat menetapkan Pasangan Calon MUHAMMAD RAMLAN NURMATIAS dan IRWANDI, H. TASLIM, S.Si dan H. MARFENDI,

H. ISMET AMZIS, SH. Dan Drs. ZULBAHRI

MAJID, M.Pd., dr. HARMAZALDI, S.Pb dan Ir. Hj. RAHMI BRISMA, serta FEBBY DT. BANGSO NAN PUTIAH dan ZUL IFKAR RAHIM ditetapkan sebagai pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2015 (Surat Keputusan terlampir). 6.

Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Proses akhir dari pencalonan adalah Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon sebagaimana yang diamanatkan PKPU No. 9 Tahun 2015 dan Perubahan PKPU No. 12 Tahun 2015. KPU Kota Bukittinggi telah melakukan Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon dalam Rapat Pleno Terbuka pada tanggal 25 Agustus 2015 di Auditorium Perpustakaan Muhammad Hatta Bukittinggi. Dalam Rapat Pleno Terbuka tersebut, KPU Kota Bukittinggi menghadirkan kelima pasangan calon yang sudah ditetapkan bersama tim pendukungnya, PJ. Walikota Bukittinggi, Ketua DPRD Kota Bukittinggi, Kapolres Kota


54


2015

Bukittinggi, Dandim 03/04 Agam, Kepala Kejaksaan Negeri, Ketua Pengadilan Negeri, Sekretaris Daerah Kota Bukittinggi, Camat se-Kota Bukittinggi, Lurah se-Kota Bukittinggi, PPK dan PPS se-Kota Bukittinggi, Panitia Pengawas Pemilu Kota Bukittinggi, Media Massa dan Tokoh Masyarakat. Pengundian nomor urut dilakukan KPU Kota Bukittinggi dengan sistem dua tahap. Tahap pertama berupa pencabutan nomor lot pengambilan nomor urut, dan tahap kedua baru pencabutan nomor urut dengan didahului oleh pasangan calon yang mendapat nomor lot terkecil. Selanjutnya masing-masing pasangan calon membuka secara serentak nomor urut yang mereka peroleh masing-masing yang langsung dipandu oleh pimpinan rapat. Berdasarkan pengundian nomor urut tersebut maka didapatkan nomor urut pasangan sebagai berikut : Tabel 10. Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bukittinggi Tahun 2015 NOMOR URUT 1

2

3

4

5

NAMA PASANGAN CALON H. TASLIM, S.Si dan H. MARFENDI FEBBY DT. BANGSO NAN PUTIAH dan ZUL IFKAR RAHIM dr. H. HARMA ZALDI, S.Pb dan Ir. Hj. RAHMI BRISMA MUHAMMAD RAMLAN NURMATIAS dan IRWANDI H. ISMET AMZIS, SH dan Drs. H. ZULBAHRI MAJID, M.Pd

Pelaksanaan rapat pleno terbuka pengundian nomor urut pasangan calon berjalan tertib, aman dan sukses sehingga mendapat apresiasi positif dari Pemerintah Kota Bukittinggi dan DPRD Kota Bukittinggi. Hasil pengundian


55


2015

tersebut langsung dimumkan oleh KPU Kota Bukittinggi melalui web KPU dan media massa (Surat Keputusan terlampir) B.

Logistik 1.

Pengadaan Barang dan Jasa Pengadaan barang/jasa logistik Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bukittinggi Tahun 2015 dilaksanakan berdasarkan prinsip: a.

Efisien Artinya barang/jasa logistik Pilkada diadakan tepat jumlah, tepat waktu, tepat kualitas serta tepat sasaran dengan harga yang wajar dan harus dapat dipertanggungjawabkan. Yang dimaksud harga yang wajar, adalah harga patokan maksimum yang ditetapkan KPU Kota Bukittinggi sesuai prosedur baku setelah dilakukan survei harga pasar dan harga pantas sesuai kualitas barang serta tidak melebihi pagu anggaran.

b.

Efektif Artinya barang/jasa logistik Pilkada diadakan sesuai kebutuhan badan penyelenggara Ad hoc dan jumlah pemilih, dan dapat memberikan manfaat sesuai sasaran yang telah ditetapkan.

c.

Bersaing Artinya pengadaan dilakukan melalui persaingan yang sehat dan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada publik/dunia usaha untuk berpartisipasi sesuai dengan kemampuannya berdasarkan ketentuan dan prosedur baku yang transparan.

d.

Transparan 1) Informasi rencana pengadaan barang/jasa logistik Pilkada sifatnya terbuka bagi publik melalui media massa dan papan pengumuman resmi KPU Kota Bukittinggi. 2) Informasi tentang syarat administratif, teknis, tata cara evaluasi, penetapan calon penyedia barang/jasa terbuka bagi publik dapat diakses melalui papan pengumuman resmi KPU Bukittinggi. 3) Seluruh proses pengadaan diawasi melalui pengawasan melekat, pengawasan fungsional dan dapat melalui pengawasan masyarakat/ publik.


56


e.

2015

Adil / tidak diskriminatif KPU Kota Bukittinggi memberi perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang/jasa dan tidak mengarah untuk memberikan keuntungan kepada pihak tertentu.

f.

Bertanggungjawab Pengadaan barang/jasa logistik Pemilukada dari aspek penggunaan dana, kualitas dan kuantítas, serta keamanan barang, dapat menjamin kelancaran penyelenggaraan Pemilukada.

2.

Etika Pengadaan Barang dan Jasa Pengguna (KPU Kota Bukittinggi) dan penyedia barang/jasa logistik Pemilukada harus mematuhi etika pengadan barang/jasa, yaitu: a.

Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab

b.

Bekerja secara professional dan mandiri;

c.

Tidak saling mempengaruhi;

d.

Menerima dan tanggung jawab atas segala putusan yang ditetapkan;

e.

Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan;

f.

Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara;

g.

Menghindari dan mencegah penyelahgunaan wewenang dan/atau kolusi;

h.

Tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberitahu menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahuai atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa.

3.

Persiapan Pengadaan Barang dan Jasa Beberapa hal harus diperhatikan secara detail dalam persiapan barangdan jasa oleh KPU Kota Bukittinggi, sebagai berikut : a.

Sekretaris KPU Kota Bukittinggi selaku pengguna anggaran/ kuasa pengguna anggaran (PA/KPA) mengangkat satu atau lebih Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), panitia pengadaan barang/jasa, dan pejabat pengadaan barang/ jasa.

b.

Membentuk panitia pengadaan barang dan jasa, yang anggotanya terdiri dari personil yang telah memiliki sertifikat ahli pengadaan yang masih berlaku.


57


2015

Dalam hal disekretariat KPU Kota Bukittinggi tidak cukup personil yang memiliki sertifikat ahli pengadaan dapat meminta bantuan kepada instansi terkait (pemerintah daerah). c.

Melakukan indentifikasi kebutuhan barang logistik Pilkada sesuai dengan jumlah pemilih, jumlah TPS, jumlah badan penyelenggara di semua tingkatan, dan jumlah pasangan calon.

d.

Menetapkan jadwal dan tahapan pengadaan barang/jasa Pilkada dan pendistribusiannya.

e.

Mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan Pilkada berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU.

f.

Mengidentifikasi persoalan/kendala yang timbul dalam pengadaan dan pendistribusian barang/jasa logistik Pemilukada. Persiapan pengadaan barang/jasa kebutuhan logistik pilkada salah

satunya adalah survei Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang dilakukan oleh Sekretariat KPU Kota Bukittinggi dan diawasi /supervisi secara langsung oleh Ketua dan/atau Anggota KPU Kota Bukittinggi. Sesuai dengan spesifikasi kebutuhan barang logistik pilkada KPU Kota Bukittinggi menetapkan survei HPS dilaksanakan, sebagai berikut : a.

Survei dalam Provinsi, survei ini dilakukan di Kota Bukittinggi dan Kota Padang. Mengingat barang/jasa Pilkada tersedia dan bisa di penuhi oleh penyedia jasa di tingkat lokal, seperti : formulir dan sampul ; perlengkapan pemungutan suara.

b.

Survei luar Provinsi, survei ini dilakukan di Jakarta, Bandung dan Pekanbaru. Mengingat barang/jasa pilkada tidak tersedia di tingkat lokal, seperti : surat suara dengan security printing (pengaman cetakan) berupa micro text, hidden image, hidden text dan ivisible ink; hologram dan segel; daftar pasangan calon ukuran plano; template (alat bantu tunanetra).

4.

Para Pihak dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pengadaan barang dan jasa melibatkan dua pihak, yaitu pihak pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran/pengguna barang atau pejabat pembuat komitmen (PPK) dan pihak penyedia barang/jasa (rekanan).


58


a.

2015

Pihak pengguna (pihak yang membutuhkan barang): 1) Pengguna barang atau pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran adalah pihak yang membutuhkan barang/jasa dalam hal ini adalah ketua dan/atau sekretaris KPU Kota Bukittinggi. Dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa logistik Pilkada. Pengguna barang/anggaran menunjuk dan mengangkat pejabat pembuat komitmen (PPK). 2) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah pejabat yang diangkat oleh pengguna barang/anggaran yang bertanggung jawab baik secara administratif, keuangan dan fisik atas barang/jasa yang diadakan untuk Pilkada.

b.

Pihak penyedia barang/jasa adalah suatu badan hukum atau perseorangan yang memenuhi syarat berdasar peraturan perundang-undangan yang ditunjuk sebagai penyedia barang/jasa logistik Pilkada.

5.

Sumber Pembiayaan Pengadaan Barang dan Jasa Sumber pembiayaan pengadaan barang/jasa logistik Pilkada berasal dari: Penganggaran belanja Pilkada KPU Kota Bukittinggi dibebankan pada APBD Kota Bukittinggi dalam bentuk dana hibah. Satuan biaya belanja barang/jasa mengacu kepada standar yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah setempat/keputusan kepala daerah yang menyesuaikan dengan harga pasar setempat pada saat kegiatan berlangsung dan disesuaikan dengan Permendagri RI No. 51 Tahun 2015 tentang perubahan atas peraturan dalam negeri No. 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.

6.

Jenis dan Jumlah Barang dan Jasa Logistik Jenis dan jumlah barang/jasa logistik ditetapkan dengan Keputusan KPU Kota Bukittinggi No. 62 Tahun 2015 tentang Spesifikasi Teknis Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bukittinggi Tahun 2015, dijelaskan sebagai berikut :


59


2015

Tabel 11. Jenis dan Jumlah Barang dan Jasa Logistik pada Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bukittinggi Tahun 2015 No

Jenis Logistik

1

Kotak Suara

2

Surat Suara

3

Tinta

4

Bilik Suara

5

Segel

6

Sampul Kertas 1. Sampul V.S1-KWK

2. Sampul V.S2.1-KWK



5. Sampul V.S3-KWK

Spesifikasi Teknis

Jumlah

Sesuai dengan Aset yang ada pada KPU Kota Bukittinggi HVS 80 gram (pulp atau recycle) persegi panjang,denganposisi vertikal, 5 pasangan calon berukuran 27 cm x 34,5cm posisi vertikal putih (tingkat kecerahan minimal 85%)dua muka full colour (5/4) dan tanda pengaman berupamikroteks, hidden image dan invincible ink. Pengadaan KPU Provinsi Sumatera Barat Sesuai dengan Aset yang ada pada KPU KotaBukittinggi Ukuran 5 cm x 6 cm, brittle paper sticker (pecah telur)/brittle vinyl sticker, 4 (empat) warna 1 (satu) muka (4/0)bentuk vertikal persegi;

1/TPS = 232 bh

Bahan kertas Samson/Kraft 80 gram/m2, Warna coklat, Cetak hitam, satu muka satu warna (1/0), Bentuk kantong empat persegi

4 bh/TPS = 928 bh

panjang, Ukuran 27,5 × 37,5 cm Bahan kertas Samson/Kraft 80 gram/m2, Warna coklat, Cetak hitam, satu muka satu warna (1/0), Bentuk kantong kubus empat persegi panjang, Ukuran 30 × 40 x 11 cm Bahan kertas Samson/Kraft 80 gram/m2, Warnacoklat,Cetak hitam, satu muka satu warna (1/0), Bentuk kantongkubus empat persegi panjang, Ukuran 30 × 40 × 11 cm Bahan kertas Samson/Kraft 80 gram/m2, Warna coklat,Cetak hitam, satu muka satu warna (1/0), Bentuk kantongkubus empat persegi panjang, Ukuran 30 × 40 × 11 cm Bahan kertas Samson/Kraft 80 gram/m2, Warna coklat,Cetak hitam,

DPT + 2.5%DPT dan 2000 lembar surat suara Pemilu Ulang =74.369 lbr + 2.000 lbr

4/TPS = 928 bh 9/TPS + 2/KPU + 4/PPK + 1/TPS + 19/TPS +cadangan =7000 keping

1 bh/TPS = 232 bh

2 bh/TPS = 464 bh

1 bh/TPS = 232 bh

4 bh/TPS = 928 bh


60


No

Jenis Logistik

Spesifikasi Teknis

2015

Jumlah

satu muka satu warna (1/0), Bentuk kantongkubus empat persegi panjang, 6. Sampul DPT/DPT-b

7. Sampul Anak Kunci

Ukuran 30 × 40 × 11 cm Bahan kertas Samson/Kraft 80 gram/m2, Warna coklat,Cetak hitam, satu muka satu warna (1/0), Bentuk kantongkubus empat persegi panjang, Ukuran 30 × 40 × 11 cm Sampul kecil untuk Amplop dinas coklat (± 23cm × 11cm)

8. Sampul III.S1-KWK

9. Sampul DAA-KWK

10. Sampul II.S1-KWK

11. Sampul II.S2-KWK

7

1 bh/TPS = 232 bh

1 bh/TPS + 1 bh/ PPK = 235 bh

Bahan kertas Samson/Kraft 80 gram/m2, Warna coklat,Cetak hitam, satu muka satu warna (1/0), Bentuk kantongempat persegi panjang, Ukuran 27,5 × 37,5 cm Bahan kertas Samson/Kraft 80 gram/m2, Warna coklat,Cetak hitam, satu muka satu warna (1/0), Bentuk kantongempat persegi panjang, Ukuran 27,5 × 37,5 cm Bahan kertas Samson/Kraft 80 gram/m2, Warna coklat,Cetak hitam, satu muka satu warna (1/0), Bentuk kantongempat persegi panjang, Ukuran 27,5 × 37,5 cm Bahan kertas Samson/Kraft 80 gram/m2, Warna coklat,Cetak hitam, satu muka satu warna (1/0), Bentuk kantongkubus empat persegi panjang, Ukuran 30 × 40 × 11 cm

1 bh/PPK = 3 bh

HVS 70 gr ukuran F4 cetak 1 muka hitam putih HVS 70gr ukuran F4 cetak 1 muka hitam putih HVS 70gr ukuran F4 cetak 1 muka hitam putih HVS 70gr ukuran F4 cetak 1 muka hitam putih HVS 70gr ukuran F4 cetak 1 muka hitam putih HVS 70gr ukuran F4 cetak 1 muka hitam putih HVS 70gr ukuran F4 cetak 1 muka

9 set/TPS = 2088 lbr 11 set/TPS = 2.552 lbr 11 set/TPS = 2.552 lbr 5 set/TPS = 1.160 lbr 10 lbr/ TPS = 2.320 lbr 2 lbr/TPS = 464 lbr

1 bh/PPS = 24 bh

1 bh/KPU = 1 bh

4 bh/TPS = 928 bh

Formulir a. Formulir C 1.

Model C-KWK

2.

Model C.1-KWK

3. 4.

Lampiran Model C.1KWK Model C.2-KWK

5.

Model C.3-KWK

6.

Model C.4-KWK

7.

Model C.5-KWK

1 lbr/TPS = 232 lbr


61


No

Jenis Logistik 8.

Model C.6-KWK

9.

Model C.7-KWK

10. Model C.1-KWK Plano b. Formulir D 1) Model D-KWK 2. Model DAA-KWK 3. Model DA-KWK 4. Model DA.1-KWK 5. Model DA.2-KWK 6. Model DA.3-KWK

7. Model DA.4-KWK 8. Model DA.5-KWK 9. Model DA.6-KWK 10. Model DA.7-KWK

8

11. Model DAA-KWK PLANO 12. Model DA.1-KWK PLANO Stiker Nomor Kotak di TPS

9

Alat Bantu Tuna Netra

10

Daftar Pasangan Calon

Spesifikasi Teknis hitam putih Pengadaan KPU Provinsi Sumatera Barat Pengadaan KPU Provinsi Sumatera Barat HVS 70gr ukuran Plano (65cm × 90cm) cetak 1 mukahitam putih HVS 70gr ukuran F4 cetak 1 muka hitam putih HVS 70gr ukuran F4 cetak 1 muka hitam putih HVS 70gr ukuran F4 cetak 1 muka hitam putih HVS 70gr ukuran F4 cetak 1 muka hitam putih HVS 70gr ukuran F4 cetak 1 muka hitam putih HVS 70gr ukuran F4 cetak 1 muka hitam putih HVS 70gr ukuran F4 cetak 1 muka hitam putih HVS 70gr ukuran F4 cetak 1 muka hitam putih Pengadaan KPU Provinsi Sumatera Barat Pengadaan KPU Provinsi Sumatera Barat HVS 70gr ukuran PLANO (65cm x 90cm) cetak 1 muka HVS 70gr ukuran PLANO (65cm x 90cm) cetak 1 muka Stiker HVS Hitam-putih 23cm x 18 cm Ukuran disesuaikan dengan ukuran Surat Suara = 27 cm x 34,5 cm x 2 terlipat, Bahan Kertas Art Cartoon 190 gram, Cetakan satu muka (1/0) dapat menggunakan huruf Braille atau bentuk lainnya; HVS 80gr ukuran Plano (65cm x 90cm)

2015

Jumlah

1 lbr/ TPS = 232 lbr

2 set /PPS = 48 set 1 set /PPS = 24 set 7 set/PPK = 21 set 8 set/PPK = 24 set 5 set/PPK = 15 set 1 lbr/PPS +1 lbr/PPK/PPS = 48set 1 lbr/PPK +1lbr/PPK = 6 lbr 1 lbr/PPK = 3 lbr

1 set/PPS = 24 set 1 set/PPK = 3 set 1 lbr/TPS = 232 lbr

1 bh/TPS = 235 bh


62


No

Jenis Logistik

11

Hologram

12

Label Kotak Suara di PPK

13

Alat Kelengkapan TPS a. Alas dan Alat Coblos

14

Spesifikasi Teknis

Jumlah

Polysthylene Terephthalate (PET) 25 Micron + Metalized + Glue + Silicon Released Paper Pattern Britte Hologram dengan pola/tulisan “KPU” (Hologram yang telah ditempelkan apabila dilepas akan meninggalkan pola/ tulisan “KPU” secara berulang diformulirnya), Warna Emas/Gold, Bentuk Bulat, Ukuran diameter 2 cm Stiker HVS Hitam-putih 23cm × 18 cm

3 kpg/TPS 750 kpg

2 set/TPS = 464 set

0,5ons/TPS = 116 ons

b.

Tanda Pengenal Saksi

Paku ukuran ± 4 inch + busa alas + tali uk. ± 50cm Kantong Kokarde Hitam-putih Kertas Art Carton 190 gr/m2 ukuran 13cm × 9.5cm

c.

Karet gelang

2.

Alat Kelengkapan TPS lainnya Karet Pengikat Surat Suara Lem atau Perekat Kertas

3.

Kantong Plastik Besar

Pengadaan KPU Provinsi Sumatera Barat Plastik Bening ± 45×65cm

4.

Kantong Plastik Kecil

Plastik Bening ± 32×24cm

5.

Ballpoint

6.

Spidol Kecil

7.

Spidol besar

8.

Gembok dan anak kunci

Pengadaan KPU Provinsi Sumatera Barat Pengadaan KPU Provinsi Sumatera Barat Pengadaan KPU Provinsi Sumatera Barat York padlock warna putih ukuran kecil Menyesuaikan dari KPU RI

1.

Buku Panduan KPPS

2015

1 lbr/PPK = 3 lbr

5 bh/TPS = 1.160 set

1 lbr / TPS = 232 lbr 1 lbr / TPS = 232 lbr

1 bh / TPS + 1 bh / PPK = 235 bh 7 bh / TPS + 2bh / PPS + 2bh /PPK (1624+48+6) =1.678

9 Untuk spesifikasi Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bukittinggi Tahun 2015 ditetapkan dengan keputusan KPU Kota Bukittinggi No. 45 Tahun 2015, sebagai berikut :


63


a.

2015

Bahan Kampanye Tabel 12. Bahan Kampanye pada Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bukittinggi Tahun 2015

1

Jenis Bahan Kampanye Selebaran (flyer)

2

Brosur (leaflet)

3

Pamflet

No

b.

Spesifikasi Teknis - Ukuran - Jenis Kertas - Jenis Cetakan - Jumlah - Ukuran - Jenis Kertas - Jenis Cetakan - Jumlah - Ukuran - Jenis Kertas - Jenis Cetakan - Jumlah

: 8,25 × 21 cm : Art Paper 150 gr : Multi Color : 13.200 KK × 5 pasang = 66.000 lembar : 21 x 29,7 cm (2 muka) : Construct 120 gr : Multi Color : 13.200 KK × 5 pasang = 66.000 lembar : 21 x 29,7 cm : Art Paper 150 gr : Multi Color : 13.200 KK × 5 pasang = 66.000 lembar

Alat Peraga Kampanye Tabel 13. Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bukittinggi Tahun 2015

No 1

Jenis Bahan Kampanye Baliho

2

Umbul-umbul

3

Spanduk

Spesifikasi Teknis - Ukuran - Jenis Bahan - Jenis Cetakan - Jumlah - Ukuran - Jenis Kertas - Jenis Cetakan - Jumlah - Ukuran - Jenis Kertas - Jenis Cetakan - Jumlah

:2×3m : Frontlite/Flexy Cina 280 mg standar : Multi Color : 4 buah × 5 pasangan calon = 20 buah :3×1m : Frontlite/Flexy Cina 280 mg standar : Multi Color : 3 Kec × 10 buah × 5 pasangan calon = 150 buah : 21 × 29,7 cm : Frontlite/Flexy Cina 280 mg standar : Multi Color : 23 Kel × 2 buah × 5 pasangan calon = 230 buah (Ket : tidak termasuk Kelurahan Sapiran)

Untuk desain surat suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bukittinggi Tahun 2015 ditetapkan dengan keputusan KPU Kota Bukittinggi No. 53 Tahun 2015 (terlampir). Pengadaan jumlah dan lokasi tempat pemungutan suara dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat serta Walikota dan Wakil Walikota Bukittinggi Tahun 2015 ditetapkan dengan Keputusan KPU Kota Bukittinggi No. 71 Tahun 2015.


64


2015

Desain surat suara untuk Pemilihan Walikota dan Wakil WalikotaBukittinggi Tahun 2015, ditetapkan dengan desain sebagai berikut : a. Bagian luar

Gambar 5. Bagian Luar Surat Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bukittinggi Tahun 2015 b.

Bagian dalam

Gambar 6. Bagian Dalam Surat Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bukittinggi Tahun 2015


65


7.

2015

Pengadaan Barang dan Jasa Seluruh perlengkapan logistik dan perlengkapan lainnya diadakan oleh Sekretariat KPU Kota Bukittinggi sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, dengan jadwal pelaksanaan pengadaan 15 Agustus s/d 15 November 2015. a.

Alat peraga kampanye : Baliho, Spanduk, Umbul-umbul, dilaksanakan pengadaan oleh penyedia jasa Percetakan Digital Printing Abang Adek, Jl. Mandiangin No. 83 Bukittinggi.

b.

Bahan Kampanye : Brosur, Pamflet, Leaflet, dilaksanakan pengadaan oleh penyedia jasa Percetakan Merapi, Jl. Jenjang Minang No. 1Bukittinggi.

c.

Surat Suara, DPC, C1 Plano, dilaksanakan pengadaan oleh penyedia jasa Percetakan Balai Pustaka Jakarta, Jl. Bunga No. 8-8A Rt. 004/ Rw. 009 Jakarta Timur.

d.

Hologram, Segel, dilaksanakan pengadaan oleh penyedia jasa Percetakan Betawi Mas Jakarta, jl. garuda Kemayoran Kota Jakarta Pusat.

e.

Template/alat bantu tuna netra, dilaksanakan pengadaan oleh penyedia jasa Percetakan Yayasan Wiyataguna Bandung, Jl. Pajajaran No. 52 Bandung.

f.

Sampul, Formulir, buku Panduan PPK dan KPPS, dilaksanakan pengadaan oleh penyedia jasa Percetakan Merapi, Jl. Jenjang Minang No. 1Bukittinggi.

g.

Formulir DAA Plano dan DA1 Plano, dilaksanakan pengadaan oleh penyedia jasa Percetakan Happy Work, jl. Iligoo Padang.

h.

Tambahan kelengkapan TPS untuk 2 bilik (Paku, Bantalan Coblos), Gembok, Plastik, Tanda Pengenal Saksi, dilaksanakan pengadaan oleh penyedia jasa CV. Star Print, Jl. Guguak Panjang No. 39B Bukittinggi.

8.

Penerimaan Barang dan Logistik Seluruh perlengkapan logistik dan perlengkapan lainnya disambut danditerima

oleh

tim/panitia

penerima

barang/jasa

yang

telah

dipersiapkansekretariat KPU Kota Bukittinggi sekaligus menandatangani berita acara serah terima barang dengan jadwal pelaksanaan 5 September s/d 20 November 2015. a. Penerimaan Logistik Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bukittinggi


66


2015

Tabel 14. Penerimaan Logistik Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bukittinggi Tahun 2015 NO 1

2

3 4 5 6 7 8 9

10 11

12 13

NAMA BARANG Bahan Kampanye b. Leaflet / Brosur c. Selebaran d. Pamflet Alat Peraga Kampanye a. Spanduk b. Baliho c. Umbul -Umbul Surat Suara Template ( Alat Bantu Tunanetra) Hologram Segel Baju Sosialisasi Baju KPPS Sampul a. Sampul V.S1 KWK b. Sampul V.S2.1 KWK c. Sampul V.S2.2 KWK d. Sampul V.S2.3 KWK e. Sampul V.S3 KWK f. Sampul III.S1 KWK g. Sampul DPT-DPT b h. Sampul Anak Kunci Buku Panduan KPPS Alat Kelengkapan TPS a. Stiker Nomor Kotak di TPS b. Alas dan Alat Coblos c. Tanda Pengenal Saksi d. Karet Pengikat Surat Suara e. Kantong Plastik Besar f. Kantong Plastik Kecil g. Gembok dan anak kunci Daftar Pasangan Calon Formulir C1

b.

TANGGAL DITERIMA

JUMLAH KUANTITAS

7 September 2015 7 September 2015 7 September 2015

66.000 66.000 66.000

lembar lembar lembar

15 September 2015 15 September 2015 15 September 2015 11 November 2015 09 November 2015 09 November 2015 09 November 2015 18 November 2015 20 November 2015

230 20 150 76,369 235 750 70.000 650 1.624

lembar buah buah Lembar lembar Kepeing Keping Helai Helai

18 November 2015 18 November 2015 18 November 2015 18 November 2015 18 November 2015 18 November 2015 18 November 2015 18 November 2015 18 November 2015

928 232 464 232 928 3 232 232 1.787

lembar lembar lembar lembar lembar lembar lembar lembar Buah

18 November 2015 18 November 2015 18 November 2015 18 November 2015 18 November 2015 18 November 2015 18 November 2015 12 November 2015 12 November 2015

232 464 1.160 116 232 232 244 232 232

lembar set set ons lembar lembar lembar lembar lembar

Penerimaan Logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat


67


2015

Tabel 15. Penerimaan Logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2015 No

Hari / Tanggal

1

08 November 2015 08 November 2015

2

09 November 2015

3

10 November 2015

10 November 2015

10 November 2015

Jenis Logistik 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7

Jumlah

Tinta logistik Model C, C1, lampiran C1 Model C2 Model C3 Model C4 Model C5 Model C6 Model C7 Model C Plano Model D Model DAA Model DA Model DA1 Model DA2 Model DA3 Model DA4 Model DA5 Model DA6 Model DA7 Model DAA Plano Model DA1 Plano Model BC Tanda Pengenal KKPS Tanda Pengenal Petugas ketertiban Tanda Pengenal Saksi Striker kotak suara Striker label kotak rekap kecamtan Alas dan Alat coblos Karet Lem perekat Kantong Plastik Besar Kantong Plastik kecil Ballpoint Spido Kecil Spidol V.S 1-KWK ( kota ) V.S 1-KWK ( PPK ) V.S 1-KWK ( PPK hologram ) V.S 1-KWK ( PPS ) V.S 2.1-KWK V.S 2.2-KWK V.S 2.3-KWK

464 1.392 464 1.160 256 232 36.225 232 232 48 28 12 3 6 48 6 3 28 3 28 3 260 1.624 464 464 232 3 464 232 235 256 232 1.184 262 238 232 232 232 232 232 464 232

Ket

botol set lembar lembar set lembar lembar set lembar set set set set lembar lembar lembar lembar lembar lembar lembar lembar lembar set set set lembar lembar set ons buah lembar lembar buah buah buah lembar lembar lembar lembar lembar lembar lembar


68


No

4

Hari / Tanggal

11 November 2015 11 November 2015

Jenis Logistik

Jumlah

8 9 10 11 12 13 14 1 1 2 3 4

V.S 3-KWK DPT/DPT-b Kecil ( sampul anak kunci ) III. S. 1-KWK DAA-KWK II S1-KWK II S2-KWK Surat Suara Gubernur dan wakil gubernur Segel Hologram Template Gembok

928 232 235 3 24 1 928 74.369 7,438 696 232 467

lembar lembar lembar lembar lembar lembar lembar lembar lembar lembar lembar buah

5

03 Desember 2015

1

Alat bantu tuna netra

4

lembar

6

04 Desember 2015

1

Sampul V S1

18

lembar

2

Sampul V S2.1

53

lembar

9.

2015

Ket

tamba han kekura ngan alat bantu tuna netra tamba han kekura ngan sampul

Pemeriksaan Barang Melakukan pemeriksaan kecocokan jenis dan jumlah yang tertera dengan barang yang ada serta melakukan pencatatan seluruh perlengkapan yang datang dan menyesuaikannya dengan kebutuhan riil, sehingga diharapkan melalui pemeriksaan ini akan segera diketahui kekurangan dan ketidak cocokan barang dengan jadwal pelaksanaan 1 November s/d 25 November 2015.

10. Pensortiran/Pelipatan/Pengesetan Barang Kegiatan ini dilakukan untuk mengelompokkan semua jenis dan jumlah sekaligus untuk melihat keadaan barang logistik, dengan harapan dapat diketahui barang tersebut utuh dan baik.Sortir dan pelipatan Surat Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat dilaksanakan 13 s/d 14 November 2015.Sortir dan Pelipatan Surat Suara Walikota dan Wakil Walikota Kota Bukittinggi dilaksanakan 19 s/d 21 November 2015.Sortir Kelengkapan Logistik lainnya dengan jadwal pelaksanaan 1 November s/d 25 November 2015.


69


2015

11. Pengepakan Kegiatan ini dilakukan setelah seluruh kedatangan logistik Pemilihan Serentak 2015 tiba di gudang Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi dengan jadwal pelaksanaan 15 November s/d 5 Desember 2015. 12. Pendistribusian Logistik Pendistribusian logistik Pemilihan Serentak Tahun 2015 ditetapkan dengan Keputusan KPU Kota Bukittinggi No. 69.a tentang Pendistribusian dan Pengembalian Perlengkapan Pemungutan Suara dan Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat serta Walikota dan Wakil Walikota Bukittinggi Tahun 2015. a.

Arus Distribusi : 1) Distribusi C6 dan DPT, DPTb-1 dilaksanakan tanggal 2 s/d 3 Desember dari KPU ke PPS. Dari PPS ke KPPS tanggal 3 s/d 4 Desember 2015. Dari KPPS ke Pemilih tanggal 4 s/d 6 Desember 2015. (C6 sisa, deadline jam 18.00 Wib). 2) Logistik di luar kotak (Dari KPU ke PPS dilaksanakan tanggal 5 s/d 7 Desember 2015, dari PPS ke KPPS dijadwalkan 8 Desember 2015 . Model C7 (Daftar Hadir di TPS), Model A4 (Mencatat pemilih pindahan/A5) dan A.Tb2 (Mencatat Pemilih dg KTP di TPS), DPC (Daftar Pasangan Calon), Alat Tulis (Ballpoint, Spidol Besar/Kecil), Lem, Tanda Pengenal KPPS, Saksi, Petugas Ketertiban TPS. 3) Logistik di dalam kotak (Dari KPU ke PPS dilaksanakan tanggal 8 Desember 2015, dari PPS ke KPPS dilaksanakan tanggal 8 Desember 2015. 1 kotak pemilihan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat dan 1 kotak Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Bukittinggi berisi : Kotak suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumbar berisi: Tinta , Segel, Sampul (V.S1, V.S2.1, V.S2.2, V.S2.3, V.S3, DPT/DPTb), Formulir Model C (C1 dan lampirannya, C2, C3, C4, C5), Kantong plastik, Alat bantu tuna netra (Template), Paku, Bantalan coblos, Tali pengikat paku, Karet pengikat surat suara. Kotak suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bukittinggi berisi : Surat suara di dalam sampul II.S2 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumbar, Surat suara di dalam sampul II.S2 untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bukittinggi, C1 Plano KPU KOTA BUKITTINGGI

70


2015

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumbar, C1 Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bukittinggi. Dari KPU ke PPK dilaksanakan tanggal 8 Desember 2015, 3 kotak (model D dan turunannya, salinan DPT, model C dan turunannya), didalam kotak 1 berisi : Segel, Sampul III.S1-KWK, Sampul DAA-KWK, Model DAA Plano, DA, Da1, Da1 Plano, Da2, Da3, Da4, Da5, Da6, Da7, Lem, Kantong Plastik Besar, Ballpoint, Spidol Besar, Spidol Kecil, Gembok dan Anak Kunci. b.

Arus Balik : 1) Dari KPPS dibantu PPS ke PPK dilaksanakan 9 Desember 2015 Logistik di dalam kotak : Sampul yang berisi surat suara (Sampul V.S2.1, V.S.2.2, V.S2.3 dan V.S3) Sampul V.S1 berisi formulir model C, C1 berhologram dan lampiran C1 berhologram serta model C2 ke dalam kotak suara yang akan digunakan untuk rekapitulasi di tingkat PPK, Sampul DPT, Model C1 Plano, Model C6, Alat kelengkapan TPS Logistik di luar kotak : Sampul kecil tempat anak kunci, Sampul V.S1 utkdiumumkan di PPS, Sampul V.S1 untuk PPK, Sampul V.S1 untuk KPU. 2) Dari PPK ke KPU di laksanakan 13 Desember 2015, yaitu : a. Kotak dan Bilik dari TPS/KPPS, b. Kotak 1 PPK berisi Formulir Hasil Rekapitulasi PPK (Model DA-KWK, DAA-KWK, DAA-KWK Plano, DA1-KWK, DA2-KWK, DA1-KWK Plano dan DA7-KWK), c. Kotak 2 PPK berisi Salinan Daftar Pemilih (DPT, DPTB-1, DPPh dan DPTB2, C7), d. Kotak 3 PPK berisi C-KWK, C1-KWK, Lampiran C1-KWK dan C1-KWK Plano, Sampul yg berisi Anak Kunci

13. Pengadaan Tempat Pemungutan Suara Pengadaan jumlah dan lokasi tempat pemungutan suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat serta Walikota dan Wakil Walikota Bukittinggi Tahun 2015 ditetapkan dengan Keputusan KPU Kota Bukittinggi No. 71 Tahun 2015 (terlampir). Lokasi TPS berdasarkan data DPT yang telah ditetapkan oleh KPU Kota Bukittinggi yaitu 232 TPS tersebar di 24 Kelurahan dalam 3 Kecamatan.


71


C.

2015

Kampanye Dalam pelaksanaan, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota secara serentak tahun 2015, rangkaian kegiatan sesuai dengan tahapan harus dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Serangkaian kegiatan program dan waktu inilah yang disebut dengan tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Penyusunan tahapan, program, kegiatan dan jadwal penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota menjadi titik pangkal dari persiapan dan pelaksanaan pemilihan yang harus dilaksanakan oleh KPU. Untuk itu, demi terdokumentasinya kegiatan pelaksanaan pemilihan ini, KPU Kota Bukittinggi sebagai penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota diharuskan membuat laporan tahapan demi tahapan pemilihan yang dilaksanakan. Sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 Pasal 5 bahwa kampanye dilaksanakan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dan Pasangan Calon dan/ atau Tim Kampanye. Pelaksanaan Kampanye yang dilakukan oleh KPU Kota Bukittinggi dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Bukittinggi. Sedangkan Kampanye yang dilakukan Pasangan Calon dan/atau Tim Pasangan Calon menjadi tanggung jawab Pasangan Calon. Kampanye yang dilaksanakan oleh KPU Kota Bukittinggi berupa : 1.

Debat Publik atau Debat Terbuka antar pasangan calon

2.

Pembuatan dan Penyebaran Bahan Kampanye kepada umum melalui Tim Pasangan calaon

3.

Pembuatan dan Pemasangan Alat Peraga Kampanye

4.

Iklan di media massa cetak dan/atau media massa elektronik

Kampanye yang dilakukan oleh Pasangan Calon dan/atau Tim Pasangan Calon berupa : 1.

Pertemuan Terbatas

2.

Pertemuan Tatap Muka dan dialog


72


3.

2015

Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dimulai tanggal 27 Agustus 2015 atau dua hari setelah KPU Kota Bukittinggi melakukan pengundian nomor urut pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Bukittinggi atau 3 (tiga) hari setelah Penetapan Pasangan Calon. Demi kenyamanan dalam melaksanakan kampanye, KPU Kota Bukittinggi melakukan koordinasi dengan Aparat Kepolisisn, TNI dan Pemerintah Daerah dalam hal ini Polisi Pamong Praja dan Kesbangpol Kota Bukittinggi. 1.

Pemasangan Alat Peraga Kampanye Untuk pemasangan alat peraga kampanye, KPU Kota Bukittinggi menyurati Pemerintah Kota Bukittinggi agar menurunkan Surat Keputusan tentang lokasi pemasangan alat peraga kampanye berupa umbul-umbul, baliho dan spanduk sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan Surat Edaran Pemerintah Kota Bukittinggi Nomor 800/190/KKP-BKT/VIII/2015 tanggal 25 Agustus 2015 perihal Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pilkada 2015, KPU Kota Bukittinggi langsung melakukan pemasangan alat peraga kampanye (surat terlampir). Selama proses pemasangan alat peraga kampanye KPU Kota Bukittinggi selalu berdampingan dengan pihak Panwas Pemilihan Kota Bukittinggi, Satuan Polisi Pamongpraja dan Aparat Kepolisian untuk selalu menjaga ketertiban dan keamanan dalam pemasangan. Sekalipun ada segelintir protes dari warga masyarakat yang merasa tidak dilibatkan dalam pemasangan alat peraga kampanye, dengan memberikan penjelasan tentang aturan terbaru tentang pemasangan alat peraga kampanye masyarakat bisa mengerti dan menerima. Kekurangan mengertian masyarakat tentang pemasngan alat peraga kampanye itu dikarenakan pada masa kampanye sebelumnya semua alat peraga kampanye dilakukan oleh Pasangan Calon dan tim kampanye Pasangan Calon dengan memberi upah kepada masyarakat, sementara sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2015 pemasangan alat peraga kampanye dilakukan oleh KPU.


73


2015

Mengingat lokasi pemasangan alat peraga kampanye yang cukup terbatas di Kota Bukittinggi, ditambah lagi jumlah Pasangan Calon di Kota Bukittinggi merupakan pasangan calon yang terbanyak di Sumatera Barat maka pemasangan alat peraga kampanye dilakukan secara bersamaan pada tempattempat yang sudah ditentukan dengan mengedepankan keadilan dan pemerataan bagi setiap pasangan calon. Untuk alat peraga kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur juga dipasang secara berdampingan dengan alat peraga kampanye Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bukittinggi. Demi menjaga ketentraman dalam proses Kampanye, KPU Kota Bukittinggi mengadakan acara deklarasi Kampanye Damai bersama dengan kelima Pasangan Calon dan Tim Kampanye, Kapolres Kota Bukittinggi, TNI, Panwas Pemilihan, Partai Politik dan Pemerintah Kota Bukittinggi dengan melakukan penandatanganan kesepakatan bersama. Penandatangan tersebut dilaksanakan pada tanggal 1 Oktober 2015 dengan

disaksikan oleh Pihak

Kejaksaan dan Pengadilan serta masyarakat Kota Bukittinggi yang hadir pada saat itu. KPU Kota Bukittinggi selalu memberikan himbauan dan sosialisasi tentang Kampanye Pemilihan Kepala daerah ini melalui pertemuan-pertemuan di tingkat kelurahan dan media cetak dan elektronik. Setiap hari Senin jam 9.00 – 10.00, RRI Bukittinggi selalu memberikan kesempatan kepada KPU Kota Bukittinggi untuk menyampaikan tahapan demi tahapan Pemilukada, termasuk Kampanye dalam bentuk Dialog Lintas Sektoral. KPU Kota Bukittinggi tidak menyia-nyiakan kesempatan itu sehingga jadwal tersebut selalu diisi. 2.

Kampanye Rapat Umum Untuk pelaksanaan Kampanye Rapat Umum KPU Kota Bukittinggi menyusun jadwal dan lokasi Kampanye Rapat Umum bersama Tim Kampanye Pasangan Calon dan Panwaslih Kota Bukittinggi. Jadwal dan lokasi Kampanye rapat umum tersebut dituangkan ke dalam Keputusan KPU Kota Bukittinggi Nomor 49 Tahun 2015 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bukittinggi Tahun 2015. KPU Kota Bukittinggi menetapkan satu lokasi untuk Kampanye Rapat Umum yaitu di Lapangan Bola Atas Ngarai Bukittinggi. Sementara jadwal Kampanye Rapat


74


2015

Umum ditetapkan dimulai pada tanggal 4 Oktober 2015 sampai 1 November 2015 dengan jeda satu minggu setiap pasangan calon. Pelaksanaannya diatur berdasarkan nomor urut pasangan calon. Sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2015 Pasal 42 ayat (5) huruf b menyatakan bahwa rapat umum untuk pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota hanya boleh dilaksanakan 1 (satu) kali selama masa kampanye. Untuk itu KPU Kota Bukittinggi memberikan kesempatan kepada masing-masing Pasangan Calon untuk melaksanakan Kampanye Rapat Umum satu kali kesempatan setiap hari Minggu pada jadwal yang sudah ditetapkan. Dari kelima Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bukittinggi, hanya 4 (empat) Pasangan Calon yang mengambil jadwal Kampanye Rapat Umum. Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) atas nama Taslim dan Marfendi tidak mengambil jadwal kampanye rapat umum. Setelah dilakukan komunikasi oleh KPU kepada yang bersangkutan, ternyata pasangan calon tersebut menyatakan untuk lebih memilih metode kampanye dalam bentuk lain. Sesuai pemantauan yang dilakukan oleh KPU Kota Bukittinggi pada jadwal tersebut ternyata pasangan calon Nomor Urut 1 (satu) memang tidak mengambil jadwal kampanye rapat umum. Sesuai dengan jadwal yang sudah disampaikan kepada masing-masing Pasangan Calon, Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Febby dan Zul Ifkar Rahim mengambil kesempatan kampanye rapat umum pada tanggal 11 Oktober 2015 dengan jumlah massa sekitar 350 orang. Untuk Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Harma Zaldi dan Rahmi Brisma mendapat jadwal kampanye pada tanggal 18 Oktober 2015 dengan massa yang hadir lebih kurang 1.500 orang. Sementara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama Muhammad Ramlan Nurmatias dan Irwandi serta Nomor Urut 5 atas nama Ismet Amziz dan Zulbahri Majid mengambil jadwal kampanye rapat umum pada tanggal 25 Oktober 2015 dan 1 November 2015 dengan jumlah massa sekitar 10.000 orang. Pelaksanaan kampanye rapat umum selama jadwal tersebut berjalan aman, tertib dan lancar. Selama masa kampanye rapat umum tersebut KPU Kota Bukittinggi bersama aparat Kepolisian dan TNI turun bersama untuk melakukan pemantauan. Selama masa kampanye rapat umum itu pula KPU Kota


75


2015

Bukittinggi bersama aparat kepolisisn, Panwas Pemilihan dan tim kampanye Pasangan Calon selalu mengadakan komunikasi dan koordinasi agar bisa menjaga suasana kondusif dalam berkampanye. 3.

Pertemuan Terbatas, Tatap Muka dan Dialog Pertemuan Terbatas, Tatap Muka dan Dialog dilakukan oleh Pasangan Calon dan Tim Kampanye sesuai dengan aturan yang berlaku dengan terlebih dahulu membuat surat pemberitahuan kegiatan kepada pihak kepolisian dan membuat salinan pemberitahuan tersebut kepada KPU Kota Bukittinggi dan Panwas Pemilihan Kota Bukittinggi. Berdasarkan salinan pemberitahuan yang disampaikan kepada KPU Kota Bukittinggi, kelima Pasangan Calon melaksanakan kegiatan Pertemuan Terbatas, Tatap Muka dan Dialog sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selama pelaksanaan Pertemuan Terbatas, Tatap Muka dan Dialog yang dilakukan oleh Pasangan Calon tidak satupun dari tim pasangan calon yang melanggar aturan. Hal ini dapat dilihat dengan tidak adanya Pertemuan Terbatas, Tatap Muka dan Dialog yang dibubarkan oleh aparat kepolisian atau masyarakat yang merasa dirugikan. Dari kelima Pasangan Calon yang melaksanakan Pertemuan Terbatas, Tatap Muka dan Dialog, Pasangan Calon Nomor Urut 4 dan Nomor Urut 5 paling banyak melakukan kegiatan. Berdasarkan pemantauan di lapangan, kegiatan tersebut lebih banyak dilakukan oleh Pasangan Calon bersama tim kampanye masing-masing di posko pemenangan dan rumah penduduk pendukung Pasangan Calon. Pelaksanaan Pertemuan Terbatas, Tatap Muka dan Dialog merupakan metode kampanye yang sangat efektif dan lebih tepat sasaran dilakukan oleh Pasangan Calon. Metode kampanye seperti ini cukup mempengaruhi masyarakat pemilih untuk menentukan pilihan mereka. Pasangan Calon Nomor Urut 4 dan Nomor Urut 5 cukup bersaing dalam perolehan suara pada hari pemilihan. (Rekapitulasi pelaksanaan Pertemuan Terbatas, Tatap Muka dan Dialog terlampir).

4.

Debat Publik atau Debat Terbuk Debat Publik atau Debat Terbuka merupakan metode kampanye yang menguji kemapuan dari setiap pasangan calon dalam menyampaikan visi dan misi masing-masing. Debat Publik atau Debat Terbuka dipandu oleh seorang


76


2015

moderator yang sudah mengolah visi dan misi pasangan calon bersama tim dewan pakar sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Bukittinggi. Sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2015, Debat Publik atau Debat Terbuka dilaksanakan maksimal 3 (tiga) kali selama masa kampanye, akantetapi dengan berbagai pertimbangan KPU Kota Bukittinggi melaksanakan Debat Publik atau Debat terbuka Pasangan Calon hanya 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 11 November 2015 dan 18 November 2015 yang bertempat di Auditirium Perpustakaan Muhammad Hatta Bukittinggi. Kampanye Debat Publik atau Debat Terbuka ini disiarkan secara langsung oleh media televisi daerah dan radio yang ada di Kota Bukittinggi. Pelaksanaan Debat Publik atau Debat Terbuka yang diadakan oleh KPU Kota Bukittinggi mendapatkan pengawalan ketat dari aparat kepolisian dan TNI di Kota Bukittinggi. Acara yang dilaksanakan pada malam hari tersebut dihadiri oleh unsur pejabat yang ada di Kota Bukittinggi, masyarakat Kota Bukittinggi dan tim dari masing-masing Pasangan Calon. Dari debat yang diadakan tersebut masyarakat bisa memberikan berbagai penilaian tentang calon pemimpin mereka yang akan mereka pilih dalam pemilihan Kepala Daerah. Kemampuan masing-masing calon benar-benar diuji oleh dewan pakar melalui moderator. Debat tersebut merupakan pengujian kemampuan Pasangan Calon untuk menyampaikan visi dan misi, bukan untuk mencari kelemahan dari pasangan calon. 5.

Iklan Kampanye di Media Massa KPU Kota Bukittinggi memfasilitasi penayangan iklan kampanye kelima Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bukittinggi pada 1 (satu) media televisi daerah, 2 (dua) stasiun radio di Bukittinggi dan 7 (tujuh) Media Cetak daerah. Sesuai dengan aturan, iklan kampanye ini dilaksanakan selama 14 (empat belas) hari sebelum masa tenang. KPU Kota Bukittinggi melaksanakan penayangan Iklan Kampanye ini pada tanggal 22 November 2015 sampai dengan 5 Desember 2015. Iklan Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kota Bukittinggi ini dapat dilaksanakan setelah masing-masing Pasangan Calon menyerahkan desain iklan


77


2015

kampanye mereka, baik dalam bentuk gambar maupun rekaman suara dan gambar. KPU Kota Bukittinggi melakukan iklan kampanye ini secara adil dan merata sehingga tidak menimbulkan protes dari pasangan calon maupun media yang digunakan. Ada sedikit kesulitan yang dialami oleh KPU Kota Bukittinggi dalam melaksanakan Iklan Kampanye ini dengan terjadinya keterlambatan tim Pasangan Calon menyerahkan desain iklan kampanye mereka ke KPU Kota Bukittinggi. Upaya pro-aktif yang dilakukan oleh KPU Kota Bukittinggi untuk meminta desain iklan kampanye tersebut membuahkan hasil dengan diserahkannya desain iklan kampanye oleh 2 (dua) Pasangan Calon beberapa saat menjelang ditayangkannya iklan kampanye. 6.

Masa Tenang Masa tenang merupakan masa tidak diperbolehkannya para kandidat pasangan calon bersama tim kampanye untuk melaksanakan kampanye. KPU Kota Bukittinggi menyurati Pasangan Calon dan tim kampanye Pasangan Calon dua hari menjelang masa tenang untuk mengingatkan agar Pasangan Calon dan tim kampanye menghentikan segala kegiatan yang berbentuk kampanye pada tanggal 6 Desember 2015. Pasangan Calon dan tim kampanye juga diingatkan untuk menutup akun kampanye mereka di media sosial. Tanggal 6 Desember 2015 KPU Kota Bukittinggi bersama Panwas Pemilihan Kota Bukittinggi, aparat kepolisian, Satuan Polisi Pamongpraja dan aparat TNI secara serentak melakukan penertipan semua alat peraga kampanye yang terpasang di tempat-tempat umum. Kegiatan yang dimulai sejak pagi hari sampai siang menjelang sore tersebut berjalan aman dan tertib. Semua alat peraga kampanye dan Bahan Kampanye sudah dicabut sehingga tiga hari menjelang hari Pemilihan tanggal 9 Desember 2015 suasana sudah tertib.

D.

Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau


78


2015

Walikota dan Wakil Walikota adalah Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Pasangan Calon Perseorangan. Kegiatan kampanye dilaksanakan oleh Pasangan Calon untuk meyakinkan para pemilih dan untuk menyelenggarakan kampanye tersebut diperlukan dana yang disebut dengan dana kampanye. Dana kampanye adalah aktivitas yang mengacu pada penggalangan dana dan pengeluaran untuk kampanye politik pada persaingan dalam Pemilu. Dana kampanye dapat berupa uang, barang dan jasa yang digunakan oleh Pasangan Calon dan/atau partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan Pasangan Calon untuk membiayai kegiatan kampanye Pemilihan. Prinsip pokok pengaturan dana kampanye adalah transparansi dan akuntabilitas. Prinsip transparansi mengharuskan Pasangan Calon dan/atau partai politik bersikap terbuka terhadap semua proses pengelolaan dana kampanye, seperti membuat daftar penyumbang dan laporan dana kampanye. Tujuan membuat daftar penyumbang dan laporan dana kampanye adalah untuk menguji prinsip akuntabilitas, yaitu memastikan tanggung jawab Pasangan Calon dan/atau partai politik bahwa dalam proses menerima dan menggunakan dana kampanye itu berlangsung rasional, sesuai etika dan tidak melanggar aturan. Secara umum sumber utama dana untuk kampanye kegiatan politik umumnya berasal dari para partisan partai. Ketika para kandidat mulai mengumumkan keikutsertaannya dalam kegiatan kampanye maka para kandidat akan meminta dukungan finansial terutama dukungan dari partai politiknya. Sedangkan yang berlaku di Indonesia, sumber dana kampanye peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dapat berasal dari Pasangan Calon, partai politik atau gabungan partai politik pengusul, dan sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain yang meliputi sumbangan dari perseorangan, kelompok, atau badan hukum swasta. Dana kampanye tersebut dapat berbentuk uang, barang dan/atau jasa. Pasangan calon diwajibkan memiliki rekening khusus dana kampanye dan didaftarkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi. Sesuai ketentuan Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015, pasangan calon wajib menyusun dan menyampaikan laporan sumbangan dan


79


2015

pengeluaran dana kampanye kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi dalam waktu 1 (satu) hari sebelum masa kampanye dimulai dan 1 (satu) hari sesudah masa kampanye berakhir. Laporan dana kampanye ini terdiri atas : Laporan Awal Dana Kampanye (LADK), Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK), serta Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK). Pelaporan dana kampanye ini dikelola dan dilaporkan berdasarkan prinsip legalitas, transparansi dan akuntabilitas. Selanjutnya laporan dana kampanye tersebut diserahkan kepada Akuntan Publik untuk diaudit. Berkaitan dengan hal tersebut, untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas terhadap pencatatan, pengelolaan dan pelaporan dana kampanye pasangan calon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bukittinggi tahun 2015 sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015, maka perlu dilakukan kegiatan penerimaan laporan dana kampanye pasangan calon dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bukittinggi. 1.

Dasar Hukum a.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;

b.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

c.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

d.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

e.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;


80


f.

2015

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi Nomor 48 Tahun 2015 tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Pasangan Calon Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bukittinggi Tahun 2015.

2.

Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup Kegiatan Kegiatan penerimaan laporan dana kampanye Pasangan Calon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bukittinggi tahun 2015 dimaksudkan untuk terselenggaranya pelaporan dana kampanye pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Bukittinggi yang transparan dan akuntabel, serta sesuai dengan peraturan yang mengatur dana kampanye. Dengan dilaksanakannya kegiatan penerimaan laporan dana kampanye Pasangan Calon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bukittinggi tahun 2015 ini diharapkan masyarakat dapat mengetahui informasi seputar dana kampanye yang dimiliki oleh pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Bukittinggi. Ruang lingkup kegiatan penerimaan laporan dana kampanye Pasangan Calon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bukittinggi tahun 2015 meliputi seluruh kegiatan yang berhubungan dengan pelaporan dana kampanye pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota, yang disusun oleh pasangan calon secara bertahap dan kemudian disampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi. Laporan tersebut meliputi : a.

Laporan Awal Dana Kampanye (LADK), yang diserahkan pasangan calon pada tanggal 26 Agustus 2015;

b.

Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK), yang diserahkan pasangan calon pada tanggal 16 Oktober 2015; dan

c.

Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK), yang diserahkan pasangan calon pada tanggal 6 Desember 2015. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)

kemudian akan

diserahkan kepada Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk

dilakukan audit. 3.

Jadwal Kegiatan Pelaksanaan kegiatan penerimaan laporan dana kampanye pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Bukittinggi berpedoman pada Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal


81


2015

Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, dimana jadual pelaporan dana kampanye oleh pasangan calon adalah sebagai berikut : Tabel 16. Jadual Pelaporan Dana Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bukittinggi Tahun 2015 No

Kewajiban dalam Pelaporan Dana Kampanye Penyerahan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) Pengumuman penerimaan laporan awal dana kampanye Penyerahan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) Pengumuman penerimaan laporan penerimaan sumbangan dana kampanye Penyerahan Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye (LPPDK) Penyerahan LPPDK kepada Kantor Akuntan Publik (KAP)

1 2 3

4

5 6 7

Audit LPPDK Penyampaian hasil audit LPPDK kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota Penyampaian hasil audit kepada pasangan calon

8 9 10

4.

Pengumuman hasil audit

Jadwal Awal

Akhir

26 Agustus 2015

26 Agustus 2015

27 Agustus 2015 16 Oktober 2015

27 Agustus 2015 16 Oktober 2015

17 Oktober 2015

17 Oktober 2015

6 Desember 2015

6 Desember 2015

7 Desember 2015

8 Desember 2015

7 Desember 2015

22 Desember 2015

23 Desember 2015

23 Desember 2015

26 Desember 2015

26 Desember 2015

24 Desember 2015

26 Desember 2015

Persiapan Kegiatan a.

Rapat-Rapat Persiapan Penyampaian laporan dana kampanye oleh Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota kepada KPU Kota Bukittinggi merupakan salah satu kegiatan tahapan Pemilihan tahun 2015. Untuk mempersiapkan dan menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan penerimaan laporan dana kampanye Pasangan Calon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bukittinggi tahun 2015 tahun 2015 ini, perlu dilakukan persiapan-persiapan.


82


2015

Pada tanggal 12 Juli 2015, KPU Provinsi Sumatera Barat mengundang Divisi Hukum, Divisi Teknis dan Kepala Subbagian Hukum KPU Kabupaten/Kota Se-Sumatera Barat untuk menghadiri rapat kerja mengenai pelayanan pelaporan dana kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, yang bertempat di Aula Kantor KPU Provinsi Sumatera Barat di Padang. Kemudian untuk internal KPU Kota Bukittinggi, pada tanggal 23 Agustus 2015 dilaksanakan rapat divisi hukum untuk membahas langkah-langkah persiapan yang akan dilakukan dalam memberikan pelayanan pelaporan dana kampanye kepada Pasangan Calon atau tim kampanye Pasangan Calon. Untuk mensosialisasikan pelaporan dana kampanye kepada Pasangan Calon, dilaksanakanlah rapat koordinasi antara KPU Kota Bukittinggi dengan partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan Pasangan Calon, tim kampanye atau petugas yang ditunjuk pada tanggal 24 Agustus 2015 bertempat di Kantor KPU Kota Bukittinggi. Dalam kesempatan tersebut, dibahas mengenai pembatasan pengeluaran dana kampanye dan persiapan penyusunan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK). b.

Membentuk Helpdesk Dana Kampanye Untuk terlaksananya penyusunan laporan dana kampanye Pasangan Calon, Subbagian Hukum Sekretariat KPU Kota Bukittinggi sebagai pelaksana kegiatan membuka layanan Helpdesk Pelaporan Dana Kampanye, yang bertugas membantu dan memberikan informasi kepada Pasangan Calon atau tim kampanye atau petugas/operator dana kampanye Pasangan Calon yang ingin berkonsultasi mengenai penyusunan laporan dana kampanye. Setiap tim kampanye atau petugas/operator dana kampanye Pasangan Calon yang datang berkonsultasi ke helpdesk diharuskan mengisi buku tamu yang telah disiapkan oleh petugas helpdesk. Untuk memudahkan tim kampanye atau petugas/operator dana kampanye Pasangan Calon dalam berkonsultasi, petugas helpdesk membuka pelayanan helpdesk setiap hari kerja, dan di samping itu juga melakukan konsultasi bilateral dengan


83


2015

petugas/operator dana kampanye Pasangan Calon melalui telepon atau email. 5.

Pelaksanaan Kegiatan a.

Pembatasan Dana Kampanye Ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 menyebutkan tujuh metode kampanye, yaitu : 1) pertemuan terbatas; 2) pertemuan tatap muka dan dialog; 3) debat publik/debat terbuka antarpasangan calon; 4) penyebaran bahan kampanye kepada umum; 5) pemasangan alat peraga; 6) iklan media massa cetak dan media massa elektronik; 7) kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dua jenis kampanye, yaitu pertemuan terbatas dan pertemuan tatap muka/dialog biayanya harus ditanggung oleh partai politik dan pasangan calon, sedangkan jenis kampanye lainnya difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum yang biayai oleh APBD. Meskipun biaya kampanye yang ditanggung oleh pasangan calon akan jauh berkurang, namun Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dan Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2015 tetap mengamanatkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk membatasi dana kampanye. Pasal 74 ayat (9) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, mengatur bahwa pembatasan dana kampanye

Pemilihan

Kabupaten/Kota

ditetapkan

dengan

oleh

KPU

Provinsi

mempertimbangkan

jumlah

dan

KPU

penduduk,

cakupan/luas wilayah dan standar biaya daerah. Kemudian dalam Pasal 12 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2015, diatur bahwa KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menetapkan pembatasan pengeluaran dana kampanye dengan memperhitungkan metode kampanye, jumlah kegiatan kampanye, perkiraan jumlah peserta kampanye, standar biaya daerah, bahan kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi geografis, logistik, dan manajemen kampanye/konsultan.


84


2015

Pengaturan pembatasan dana kampanye kepada pasangan calon mempunya tujuan untuk menciptakan kesempatan yang sama diantara peserta Pemilihan untuk mengumpulkan dana kampanye sehingga terjadi kempetisi secara sehat. Hal ini diperlukan untuk memastikan bahwa kampanye dan hasil dari Pemilihan nantinya tidak bergantung kepada siapa yang memiliki dana paling banyak. Pembatasan dana kampanye juga diperlukan untuk memastikan bahwa dana kampanye yang diperoleh partai politik atau Pasangan Calon tidak berasal dari sumber-sumber yang melanggar hukum. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 74 ayat (9) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dan Pasal 12 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2015 tersebut, KPU Kota Bukittinggi dalam menetapkan pembatasan pengeluaran dana kampanye berkoordinasi dengan partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan Pasangan Calon, atau petugas yang ditunjuk oleh Pasangan Calon untuk mendapatkan masukan. Rapat koordinasi antara KPU Kota Bukittinggi dengan partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan Pasangan Calon, tim kampanye atau petugas yang ditunjuk dilaksanakan pada tanggal 24 Agustus 2015 bertempat di Kantor KPU Kota Bukittinggi. Berdasarkan hasil rapat koordinasi tersebut maka ditetapkanlah pembatasan pengeluaran dana kampanye Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bukittinggi Tahun 2015 yaitu sejumlah Rp 4.995.637.500 (empat milyar sembilan ratus sembilan puluh lima juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), dan hasil tersebut dituangkan dalam Berita Acara Nomor 38/BA/VIII/2015 tanggal 24 Agustus 2015. Sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2015, KPU Kota Bukittinggi menetapkan Keputusan KPU Kota Bukittinggi Nomor 48 Tahun 2015 tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Pasangan Calon Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bukittinggi Tahun 2015. b.

Penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) merupakan pembukuan yang dibuat oleh Pasangan Calon, yang memuat informasi mengenai


85


2015

Rekening Khusus Dana Kampanye, sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan, rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh sebelum pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye, dan penerimaan sumbangan yang bersumber dari Pasangan Calon atau partai politik atau gabungan partai politik dan pihak lain. Berkaitan dengan penyampaian LADK ini, pada tanggal 24 Agustus 2015 KPU Kota Bukittinggi melaksanakan kegiatan rapat koordinasi dengan Ketua Tim Kampanye dan operator dana kampanye Pasangan Calon untuk menjelaskan teknis penyusunan LADK sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2015. Jenis dan Dokumen LADK Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota tahun 2015 meliputi : Tabel 17. Jenis dan Dokumen Laporan Awal Dana Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bukittinggi Tahun 2015 NO 1

PASANGAN CALON DARI PARPOL/GABUNGAN PARPOL 2

PASANGAN CALON PERSEORANGAN 3

1

Model LADK1-PARPOL (untuk Laporan Awal Dana Kampanye)

Model LADK1-PERSEORANGAN (untuk Laporan Awal Dana Kampanye)

2

Model LADK2-PARPOL (untuk Daftar Aktivitas Pengeluaran Dana Kampanye) Model LADK3-PARPOL (untuk Daftar Saldo Dana Kampanye)

Model LADK2-PERSEORANGAN (untuk Daftar Aktivitas Pengeluaran Dana Kampanye) Model LADK3-PERSEORANGAN (untuk Daftar Saldo Dana Kampanye)

Model LADK4- PARPOL (untuk Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab) Model LADK5-PARPOL (untuk Laporan Sumbangan Dana kampanye kepada Pasangan Calon)

Model LADK4-PERSEORANGAN (untuk Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab) Model LADK5-PERSEORANGAN (Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye)

Lampiran Model LADK5PARPOL (untuk Daftar Penerimaan Dana Kampanye) Surat pernyataan penyumbang pihak lain Perseorangan

Surat pernyataan penyumbang pihak lain Perseorangan

8

Surat pernyataan penyumbang pihak lain Kelompok

Surat pernyataan penyumbang pihak lain Badan Hukum Swasta

9


Copy Buku/Rekening Koran Khusus Dana Kampanye

10


Surat Keterangan data pengelola rekening

3 4 5

6 7



86


NO 1

PASANGAN CALON DARI PARPOL/GABUNGAN PARPOL

2015

PASANGAN CALON PERSEORANGAN

2

3

11


Copy bukti Tagihan/Utang (apabila ada)

12

Copy bukti Tagihan/Utang (apabila ada)

Softcopy Laporan Awal Dana Kampanye

13

Softcopy Laporan Awal Dana Kampanye

Sesuai dengan jadwal dalam Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2015, Pasangan Calon menyampaikan LADK kepada KPU Kota Bukittinggi pada tanggal 26 Agustus 2015 paling lambat pukul 18.00 WIB. LADK dapat disampaikan oleh Pasangan Calon atau petugas yang ditunjuk. Petugas yang ditunjuk wajib menyerahkan surat tugas. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota yang telah menyampaikan LADK melalui petugas yang telah ditunjuk pada tanggal 26 Agustus 2015 adalah sebagai berikut : Tabel 18. Penyampaian Laporan Awal Dana Kampanye Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bukittinggi Tahun 2015 NO 1 2 3 4 5

NAMA PASANGAN CALON dr. H. Harma Zaldi, S.Pb dan Ir. Hj. Rahmi Brisma Muhammad Ramlan Nurmatias dan Irwandi H. Taslim, S.Si dan H. Marfendi Dt. Basa Balimo H. Febby Dt. Bangso Nan Putiah dan Zul Ifkar Rahim H. Ismet Amzis, SH dan Drs. Zulbahri Majid, M.Pd

HARI & TANGGAL Rabu, 26 Agustus 2015 Rabu, 26 Agustus 2015 Rabu, 26 Agustus 2015 Rabu, 26 Agustus 2015 Rabu, 26 Agustus 2015

WAKTU 15.20 WIB 15.30 WIB 15.36 WIB 15.40 WIB 18.00 WIB

Setelah melakukan pencermatan atas kelengkapan informasi dan format LADK, petugas yang menerima LADK Pasangan Calon membuat tanda terima LADK. Berikut hasil pencermatan LADK Pasangan Calon :


87


2015

Tabel 19. Pencermatan Laporan Awal Dana Kampanye Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bukittinggi Tahun 2015 NO

NAMA PASANGAN CALON

HASIL PENCERMATAN L/TL*

S/TS**

1

dr. H. Harma Zaldi, S.Pb dan Ir. Hj. Rahmi Brisma

Lengkap

Sesuai

2

Muhammad Ramlan Nurmatias dan Irwandi

Lengkap

Sesuai

3

H. Taslim, S.Si dan H. Marfendi Dt. Basa Balimo

Lengkap

Sesuai

4

H. Febby Dt. Bangso Nan Putiah dan Zul Ifkar Rahim

Lengkap

Sesuai

5

H. Ismet Amzis, SH dan Drs. Zulbahri Majid, M.Pd

Lengkap

Sesuai

Hasil penerimaan LADK tersebut dituangkan dalam Berita Acara 41/BA/VIII/2015 tentang Hasil Penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bukittinggi Tahun 2015 tanggal 26 Agustus 2015, dan selanjutnya KPU Kota Bukittinggi mengumumkan LADK tersebut di papan pengumuman dan website KPU Kota Bukittinggi. Dokumen-dokumen yang diumumkan meliputi : 1) Formulir Model LADK1-PARPOL, untuk Laporan Awal Dana Kampanye Pasangan Calon yang diusulkan partai politik atau gabungan partai politik; 2) Formulir Model LADK1-PERSEORANGAN, untuk Laporan Awal Dana Kampanye Pasangan Calon perseorangan. c.

Penerimaan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) Berkaitan dengan penyampaian Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bukittinggi, melalui surat Nomor : 861/KPU-Kota-003.435130/X/2015 tanggal 12 Oktober 2015, KPU Kota Bukittinggi menyurati Ketua Tim Kampanye Pasangan Calon untuk menyampaikan LPSDK ke KPU Kota Bukittinggi sesuai jadual. Jenis dan Dokumen LPSDK Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota tahun 2015 meliputi :


88


2015

Tabel 20. Jenis dan Dokumen Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bukittinggi Tahun 2015 NO 1



2

3

1.

Model LPSDK1-PARPOL (untuk Laporan Sumbangan Dana Kampanye kepada Pasangan Calon)

Model LPSDK1-PERSEORANGAN (untuk Laporan Sumbangan Dana Kampanye kepada Pasangan Calon)

2.

Lampiran Model LPSDK1-PARPOL (untuk Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye) Model LPSDK2-PARPOL (untuk Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab) Surat pernyataan penyumbang pihak lain Perseorangan

Model LPSDK2-PERSEORANGAN (untuk Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab)

5.



6.


Softcopy Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye

7.

Soft Copy Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye

3. 4.

Surat pernyataan penyumbang pihak lain Perseorangan Surat pernyataan penyumbang pihak lain Kelompok

Sesuai dengan jadwal dalam Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2015, penyampaian LPSDK kepada KPU Kota Bukittinggi adalah pada tanggal 16 Oktober 2015 paling lambat pukul 18.00 WIB. LPSDK dapat disampaikan oleh Pasangan Calon atau petugas yang ditunjuk. Petugas wajib menyerahkan surat tugas. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota yang telah menyampaikan LPSDK melalui petugas yang telah ditunjuk pada tanggal 16 Oktober 2015 adalah sebagai berikut : Tabel 21. Jenis dan Dokumen Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bukittinggi Tahun 2015 NO 1 2 3

NAMA PASANGAN CALON Muhammad Ramlan Nurmatias dan Irwandi H. Taslim, S.Si dan H. Marfendi Dt. Basa Balimo H. Febby Dt. Bangso Nan Putiah dan

HARI & TANGGAL Jumat, 16 Oktober 2015 Jumat, 16 Oktober 2015 Jumat,

WAKTU 09.15 WIB 09.50 WIB 11.43 WIB


89


NO

4 5

NAMA PASANGAN CALON

HARI & TANGGAL

Zul Ifkar Rahim

16 Oktober 2015

dr. H. Harma Zaldi, S.Pb dan Ir. Hj. Rahmi Brisma H. Ismet Amzis, SH dan Drs. Zulbahri Majid, M.Pd

Jumat, 16 Oktober 2015 Jumat, 16 Oktober 2015

2015

WAKTU

14.47 WIB 15.24 WIB

Setelah melakukan pencermatan atas kelengkapan informasi dan format laporan penerimaan sumbangan Pasangan Calon, maka LPSDK ke-5 Pasangan Calon dinyatakan lengkap dan sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2015. Tabel 22. Pencermatan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bukittinggi Tahun 2015 HASIL PENCERMATAN NO

NAMA PASANGAN CALON L/TL*

S/TS**

1


Lengkap

Sesuai

2


Lengkap

Sesuai

3


Lengkap

Sesuai

4


Lengkap

Sesuai

5


Lengkap

Sesuai

Hasil penerimaan LPSDK ini kemudian dituangkan ke dalam Berita Acara Nomor : 57/BA/X/2015 tentang Hasil Penerimaan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bukittinggi Tahun 2015, dan selanjutnya KPU Kota Bukittinggi mengumumkan LPSDK tersebut di papan pengumuman dan website KPU Kota Bukittinggi. Dokumen-dokumen yang diumumkan meliputi : 1) Lampiran Model LPSDK1-PARPOL, untuk Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Pasangan Calon yang diusulkan partai politik atau gabungan partai politik;


90


2015

2) Model LPSDK1-PERSEORANGAN, untuk Laporan Sumbangan Dana Kampanye kepada Pasangan Calon perseorangan. d.

Penerimaan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) Pada pelaporan dana kampanye tahap ketiga ini, Pasangan Calon menyampaikan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) kepada KPU Kota Bukittinggi, yang paling lambat diserahkan oleh Pasangan Calon pada tanggal 6 Desember 2015. Dokumen-dokumen yang diserahkan adalah sebagai berikut :

Tabel 23. Jenis dan Dokumen Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bukittinggi Tahun 2015 NO



1

2

3

1

Model LPPDK1-PARPOL (untuk Asersi atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye) Model LPPDK2-PARPOL (untuk Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye) Model LPPDK3-PARPOL (untuk Daftar Aktivitas Pengeluaran Dana Kampanye) Model LPPDK4-PARPOL (untuk Daftar Saldo Dana Kampanye)

Model LPPDK1-PERSEORANGAN (untuk Asersi atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye) Model LPPDK2-PERSEORANGAN (untuk Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye) Model LPPDK3-PERSEORANGAN (untuk Daftar Aktivitas Pengeluaran Dana Kampanye)

Model LPPDK5-PARPOL (untuk Laporan Sumbangan Dana Kampanye kepada Pasangan Calon) Lampiran Model LPPDK5PARPOL (untuk Daftar Penerimaan Dana Kampanye) Surat pernyataan penyumbang pihak lain Perseorangan

Model LPPDK5-PERSEORANGAN (Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye)

8



9



10



11 12

Surat Keterangan data pengelola rekening Copy bukti Tagihan/Utang (apabila ada)

Copy bukti Tagihan/Utang (apabila ada) Bukti-bukti Transaksi Penerimaan dan Transaksi Pengeluaran

13

Bukti-bukti Transaksi Penerimaan dan Transaksi Pengeluaran

Pembukuan Dana Kampanye Pihak Lain (apabila ada)

2 3 4 5 6 7

Model LPPDK4-PERSEORANGAN (untuk Daftar Saldo Dana Kampanye)

Surat pernyataan penyumbang pihak lain Perseorangan Surat pernyataan penyumbang pihak lain Kelompok


91



NO 1


2

14

Pembukuan Dana Kampanye Pihak Lain (apabila ada) Tanda Terima Laporan Awal Dana Kampanye

15 16

2015

3

Tanda Terima Laporan Awal Dana Kampanye Tanda Terima Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye

Tanda Terima Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye

Sesuai dengan jadwal dalam Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2015, penyampaian LPPDK kepada KPU Kota Bukittinggi adalah pada tanggal 6 Desember 2015 paling lambat pukul 18.00 WIB. LPPDK dapat disampaikan oleh Pasangan Calon atau petugas yang ditunjuk. Apabila diserahkan oleh petugas yang ditunjuk, wajib menyerahkan surat tugas. Bagi Pasangan Calon yang terlambat menyampaikan LPPDK kepada KPU Kota Bukittinggi, berdasarkan ketentuan Pasal 54 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2015, dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai Pasangan Calon. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota yang telah menyampaikan LPPDK melalui petugas yang telah ditunjuk pada tanggal 6 Desember 2015 adalah sebagai berikut : Tabel 24. Penyampaian Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bukittinggi Tahun 2015 NO 1 2 3 4 5

NAMA PASANGAN CALON Muhammad Ramlan Nurmatias dan Irwandi dr. H. Harma Zaldi, S.Pb dan Ir. Hj. Rahmi Brisma H. Ismet Amzis, SH dan Drs. Zulbahri Majid, M.Pd H. Febby Dt. Bangso Nan Putiah dan Zul Ifkar Rahim H. Taslim, S.Si dan H. Marfendi Dt. Basa Balimo

HARI & TANGGAL Sabtu, 5 Desember 2015 Minggu, 6 Desember 2015 Minggu, 6 Desember 2015 Minggu, 6 Desember 2015 Minggu, 6 Desember 2015

WAKTU 15.00 WIB 11.45 WIB 16.25 WIB 16.55 WIB 17.28 WIB

Petugas dana kampanye pada saat menerima LPPDK dari Pasangan Calon atau petugas yang ditunjuk, melakukan pencermatan terhadap cakupan informasi dan/atau format laporan dengan berpedoman pada


92


2015

Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2015 dan membuat tanda terima. Hasil Pencermatan tersebut sebagai berikut : Tabel 25. Hasil Pencermatan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bukittinggi Tahun 2015 HASIL PENCERMATAN NO

NAMA PASANGAN CALON L/TL*

S/TS**

1


Lengkap

Sesuai

2


Lengkap

Sesuai

3


Lengkap

Sesuai

4


Lengkap

Sesuai

5


Lengkap

Sesuai

Hasil penyampaian LPPDK kemudian dituangkan ke dalam Berita Acara Nomor : 74/BA/XII/2015 tanggal 6 Desember 2015 tentang Hasil Penerimaan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bukittinggi Tahun 2015. e.

Audit Laporan Dana Kampanye Ketentuan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, KPU Kabupaten/Kota wajib menyerahkan laporan dana kampanye kepada Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk diaudit. Kantor Akuntan Publik (KAP) wajib menyelesaikan audit tersebut dan menyerahkan hasil audit kepada KPU Kabupaten/Kota. Selanjutnya Pasal 38 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2015, KPU Kabupaten/Kota menyampaikan LPPDK kepada KAP yang ditunjuk paling lambat 1 (satu) hari setelah diterimanya LPPDK. Berdasarkan ketentuan di atas, KPU Kota Bukittinggi melakukan seleksi KAP untuk melakukan audit dana kampanye. Seleksi dilakukan oleh Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa dari Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Kota Bukittinggi, yaitu Erwin Herian Bangun, SKM, M.Kes. KPU Kota Bukittinggi kemudian menetapkan KAP berdasarkan hasil


93


2015

seleksi tersebut untuk melakukan audit LPPDK dari 1 (satu) Pasangan Calon. Karena peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bukittinggi ada 5 (lima) Pasangan Calon maka hasil seleksi menetapkan 5 (lima) KAP, yaitu : Tabel 26. Hasil Seleksi Penetapan Kantor Akuntan Publik Pada Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bukittinggi Tahun 2015 NO

PASANGAN CALON

KANTOR AKUNTAN PUBLIK

1


Ekamasni, Bustaman dan Rekan Jl. Bhakti No. 61 Asrama Haji Tabing Padang

2


Armanda dan Enita Jl. Jhoni Anwar No. 38 Ulak Karang Padang

3


Drs. Mohammad Yoesoef dan Rekan Jl. Damar IV No. 15 Pondok Gede, Bekasi Jawa Barat Indra, Sumijono dan Rekan Gedung Graha Pulo Jl. Veteran No. 23B, Padang Drs. Rinaldi Munaf Jl. Bandung No. 25 Ulak Karang, Padang

4 5

Muhammad Ramlan Nurmatias dan Irwandi H. Ismet Amzis, SH dan Drs. Zulbahri Majid, M.Pd

Hasil seleksi KAP dituangkan dalam Berita Acara Nomor : 72/BA/XII/2015 tanggal 4 Desember 2015 tentang Penetapan Kantor Akuntan Publik Untuk Mengaudit Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bukittinggi Tahun 2015. Dan kemudian ditetapkan dengan Keputusan KPU Kota Bukittinggi Nomor 70 Tahun 2015 tentang Penetapan Kantor Akuntan Publik Untuk Mengaudit Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bukittinggi Tahun 2015. KPU Kota Bukittinggi menyampaikan LPPDK Pasangan Calon kepada KAP yang telah ditunjuk pada tanggal 7 Desember 2015 yang bertempat di Kantor KPU Kota Bukittinggi. Selanjutnya KAP harus menyampaikan hasil audit kepada KPU Kota Bukittinggi paling lambat 15 (lima belas) hari setelah diterimanya LPPDK.


94


f.

2015

Penerimaan dan Pengumuman Hasil Audit Laporan Dana Kampanye Sesuai dengan tahapan dan jadual yang diatur dalam Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2015, KAP yang telah selesai melakukan audit atas LPPDK Pasangan Calon harus menyerahkan hasil audit kepada KPU Kota Bukittinggi paling lambat tanggal 23 Desember 2015. Audit yang dilakukan oleh KAP merupakan audit kepatuhan, artinya kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang dana kampaye. Oleh karena itu, hasil audit kepatuhan ini berupa opini patuh atau tidak patuh. Berikut rincian penerimaan hasil audit LPPDK yang diserahkan KAP kepada KPU Kota Bukittinggi : Tabel 27. Hasil Audit LPPDK yang Diserahkan Kantor Akuntan Publik Pada Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bukittinggi Tahun 2015 NO

NAMA KAP

1

Indra, Sumijono dan Rekan

2

Drs. Mohammad Yoesoef dan Rekan

3

Drs. Rinaldi Munaf

4

Armanda dan Enita

5

Ekamasni, Bustaman dan Rekan

HARI & TANGGAL Senin, 21 Desember 2015 Selasa, 22 Desember 2015 Rabu, 23 Desember 2015 Rabu, 23 Desember 2015 Rabu, 23 Desember 2015

Masing-masing KAP menyerahkan dokumen berupa : a.

Laporan Akuntan Independen atas Asersi Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota sebanyak 5 (lima) rangkap;

b.

Kertas Kerja Pemeriksaan atas LPPDK Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota sebanyak 2 (dua) rangkap;

Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) setelah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) perlu dipublikasikan secara luas. Publikasi ini tidak sekadar memenuhi prinsip transparansi, tetapi juga untuk memastikan akuntabilitas dana kampanye agar masyarakat mengetahui laporan dana kampanye Pasangan Calon yang telah mereka pilih.


95


2015

Berdasarkan ketentuan Pasal 48 ayat (1) dan (2) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2015, KPU Kota Bukittinggi mengumumkan hasil audit laporan dana kampanye satu hari setelah menerima hasil audit dari KAP, yaitu pada tanggal 24 Desember 2015 melalui papan pengumuman di Kantor

KPU

Kota

Bukittinggi

dan

website

:

www.kpud-

bukittinggikota.go.id. Hasil audit laporan dana kampanye juga telah disampaikan kepada Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota. E.

Pemungutan dan Penghitungan Suara 1.

Pelaksanaan Bimbingan Teknis Bimbingan Teknis (Bimtek) Pemungutan dan Penghitungan Suara merupakan sarana untuk memberikan pembekalan tentang pemungutan dan penghitungan suara bagi seluruh penyelenggara pemilihan umum. Setelah mendapatkan pembekalan dari KPU RI tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara maka KPU Kota Bukittinggi juga diperintahkan untuk memberikan Bimbingan Teknis kepada jajaran Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Pelaksanaan

Bimbingan

Teknis

perlu

dilakukan

agar

jajaran

penyelenggara pemilu bisa melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada saat pemungutan dan penghitungan suara. Kesalahan dalam pemahaman pemungutan dan penghitungan suara akan berakibat terjadinya pelanggaran dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah. KPU Kota Bukittinggi memberikan Bimbingan Teknis kepada PPK di 3 (tiga) kecamatan dimulai pada tanggal 9 November 2015 dengan memberikan materi

pelaksanaan

pemungutan

dan

penghitungan

suara,

rekapitulasi

penghitungan suara di tingkat PPK serta simulasi proses pemungutan suara dan pengisian Berita Acara ( formulir C KWK) dan rincian penghitungan suara ( formulir C1 KWK). Dalam pelaksanaan Bimtek tersebut juga dilakukan diskusi Bedah Buku Panduan KPPS dan Buku Panduan PPK. Selanjutnya untuk pelaksanaan Bimbingan Teknis terhadap jajaran penyelenggara di tingkat PPS dan KPPS dilakukan dengan system bertingkat namun tetap didampingi oleh jajaran KPU Kota Bukittinggi. Lima Belas


96


2015

Anggota PPK pada tiga kecamatan di Kota Bukittinggi memberikan materi Bimtek Pemungutan Suara secara terpisah untuk 72 anggota PPS di 24 kelurahan di Kota Bukittinggi. Sementara untuk operator PPK dan operator PPS diberikan pelatihan oleh operator Situng KPU Kota Bukittinggi tentang proses pemasukan data pemilihan. Untuk jajaran KPPS diberikan Bimbingan Teknis oleh PPS dan PPK dengan didampingi oleh Komisioner KPU Kota Bukittinggi. Agar proses pemungutan dan penghitungan suara bisa berjalan lancar dan aman maka KPU Kota Bukittinggi memberikan pelatihan terhadap 1624 anggota KPPS dari 232 TPS yang ada di Kota Bukittinggi. Bimbingan Teknis tentang pemungutan dan penghitungan suara ini juga diberikan kepada jajaran Panwaslih, Panwas Kecamatan, PPL , Pengawas TPS, Linmas dan saksi pasangan calon. Hal ini dilakukan agar jajaran Panwas serta saksi pasangan calon mempunyai pemahaman yang sama tentang pemungutan dan penghitungan suara. Pelatihan diberikan oleh KPU Kota Bukittinggi dengan memberi materi Bimtek yang sama dengan PPK, PPS dan KPPS. Setelah pemberian Bimtek diharapkan salah pemahaman yang akan terjadi pada hari pemungutan dan penghitungan suara bisa diantisipasi lebih awal. 2.

Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Rabu tanggal 9 Desember 2015 secara serentak di 264 daerah di seluruh Indonesia dilaksanakan pemungutan suara. Kotak suara yang berisikan semua kelengkapan logistik pemungutan dan penghitungan suara sudah sampai di masing-masing kelurahan satu hari menjelang hari pemungutan suara. Petugas KPPS mulai melaksanakan tugasnya di masing-masing TPS pada 232 TPS yang ada di Kota Bukittinggi. Jajaran KPU dan PPK melakukan pemantauan di semua TPS untuk mengantisipasi terjadinya kekurangan logistik atau kesalahan prosedur oleh anggota KPPS pada saat dimulainya pemungutan suara. Proses pemungutan suara yang berlangsung dari pukul 7.00 sampai pukul 13.00 di Kota Bukittinggi berjalan lancar dan tidak terjadi aksi protes atau aksi-aksi lain yang mengarah untuk gangguan proses Pilkada. KPPS, Pengawas TPS dan saksi pasangan calon bisa memahami tugas dan posisinya masingmasing. Begitu juga halnya dengan Linmas dan aparat keamanan dari


97


2015

Kepolisian bisa menjalankan tugasnya dengan baik sehingga pemungutan dan penghitungan suara di Kota Bukittinggi bisa berjalan aman dan lancar. Proses penghitungan suara di semua TPS di Kota Bukittinggi dimulai pada rentang waktu pukul 13.30 dan pukul 14.00, sesuai dengan kesiapan KPPS setelah jeda waktu shalat dan istirahat makan siang. Proses ini tetap dalam pemantauan KPU Kota Bukittinggi bersama PPK. Secara bergantian KPU Kota Bukittinggi bersama PPK memantau TPS- TPS yang menjadi wilayah pantauannya. Ada di tiga TPS pada tiga Kecamatan terjadi kealpaan oleh anggota KPPS dengan memberikan 2 ( dua ) surat suara calon gubernur kepada 1 (satu) orang pemilih yang memilih menggunakan hak pilih di TPS. Proses ini terjadi setelah pemilih yang bersangkutan memasukkan surat suara ke kotak suara pemilihan Gubernur dan kotak suara pemilihan Walikota. Kejadian ini diketahui oleh saksi dan pengawas TPS. Solusi yang ditawarkan kepada KPPS oleh PPS adalah untuk mengisi formulir kejadian khusus (C2 KWK) untuk dapat dicarikan penyelesaiannya di tingkat rekapitulasi kecamatan. Proses penghitungan suara sampai dengan diserahkannya hasil penghitungan tersebut di tingkat kecamatan dilakukan dalam rentang waktu pukul 17.00 sampai dengan pukul 22.00 oleh KPPS dan PPS. Pihak Keamanan mengawal semua proses penyerahan kotak suara yang berisi hasil penghitungan suara dan kelengkapan logistik lainnya sampai di tingkat kecamatan. 3.

Pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Suara di Kecamatan Rapat Pleno rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan diadakan serentak tanggal 10 Desember 2015 di 3 kecamatan yang ada di Kota Bukittinggi. Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya penumpukan massa pada satu lokasi untuk menyaksikan

proses rekapitulasi. Rapat Pleno

Rekapitulasi Penghitungan Suara di tingkat Kecamatan menghadirkan saksi pasangan calon, Panwas Kecamatan, PPS dan ketua KPPS. KPU Kota Bukittinggi melakukan pemantauan terhadap proses rekapitulasi di 3 kecamatan tersebut secara bergantian sesuai dengan wilayah koordinasi

yang sudah

ditetapkan.


98


2015

Rekapitulasi penghitungan suara pada masing-masing kecamatan berlangsung 2 (dua) hari dengan memperhatikan jumlah perolehan suara, pengisian formulir C1 KWK, Formulir Kejadian Khusus (C2 KWK), Pemilih Pindahan (DPPh), DPTb1, DPTb2 dan yang lainnya. Ketelitian ini dilakukan mengingat proses rekapitulasi pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak tahun 2015 sudah meniadakan proses rekapitulasi di tingkat kelurahan (PPS). Catatan Kejadian Khusus ( Formulir C2 KWK ) yang terjadi pada 3 TPS di 3 Kecamatan tersebut dapat diselesaikan di tingkat rekapitulasi kecamatan dengan cara mengurangi 1 (satu) suara tidak sah pada surat suara calon gubernur dan menambah 1 (satu) suara tidak sah pada surat suara calon walikota di TPS yang bersangkutan. Langkah ini dilakukan agar jumlah pengguna hak pilih bisa sama akantetapi tidak mengurangi perolehan suara pada masing-masing pasangan calon. Proses ini telah mendapat persetujuan dari Panwascam dan saksi pasangan calon yang hadir. Proses rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan berjalan lancar dan aman sampai diserahkannya hasil rekapitulasi tersebut oleh PPK ke KPU Kota Bukittinggi. Tidak ada catatan kejadian khusus ( formulir DA2 KWK) yang diisi oleh saksi maupun Pengawas Kecamatan. Saksi pasangan calon menandatangani hasil rekapitulasi yang diserahkan kepada KPU. 4.

Pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat Kota Bukittinggi KPU Kota Bukittinggi melaksanakan Rapat Pleno terbuka Rekapitulasi Penghitungan Suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat serta Walikota dan Wakil Walikota Bukittinggi tahun 2015 pada tanggal 16 Desember 2015.

KPU Kota Bukittinggi sengaja mengambil awal jadwal

rekapitulasi ini mengingat hasil rekapitulasi di tingkat kecamatan sudah selesai pada tanggal 12 Desember 2015 tanpa ada masalah. Proses rekapitulasi di tingkat KPU Kota Bukittinggi menghadirkan Panwaslih Kota Bukittinggi, 2 orang saksi pasangan calon gubernur dan wakil gubernur dan 5 orang saksi pasangan calon walikota dan wakil walikota. Proses rekapitulasi ini mendapat pengawalan ketat dari aparat kepolisian dan TNI di Kota Bukittinggi.


99


2015

Rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kota Bukittinggi mendapat tanggapan keberatan dari Panwaslih Kota Bukittinggi tentang terjadinya selisih jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang sudah ditetapkan oleh KPU Kota Bukittinggi dengan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang dituliskan oleh KPPS ke dalam formulir C1 KWK. Daftar Pemilih ini kembali ditelusuri dengan menyandingkan Formulir C1 pada TPS di kelurahan yang menyebabkan terjadinya selisih DPT. Terjadi kesalahan penulisan DPT di Kelurahan Campago Guguk Bulek, Kelurahan Manggis Ganting, Kelurahan Pulai Anak Air, Kelurahan Birugo dan Kelurahan Aur Kuning. Penulisan DPT ini dibetulkan dengan mengembalikan kepada DPT yang sudah ditetapkan oleh KPU Kota Bukittinggi. Proses pembetulan ini tidak mengurangi jumlah perolehan suara kepada masing-masing pasangan calon, baik pasangan calon gubernur dan wakil gubernur maupun pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota. Pembetulan kesalahan penulisan DPT ini sudah mendapat persetujuan dari Panwaslih Kota Bukittinggi dan saksi pasangan calon yang hadir. (Hasil Rekapitulasi Terlampir) Untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur hasil rekapitulasi berupa formulir DB, DB1 dan DB1 Plano sudah dapat diserahkan oleh KPU Kota Bukittinggi ke KPU Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 17 Desember 2015 untuk dilakukan rekapitulasi di tingkat KPU Provinsi Sumatera Barat. Penyerahan hasil rekapitulasi pemilihan gubernur dan wakil gubernur ke KPU Provinsi Sumatera Barat tersebut di bawah pengawasan Panwaslih Kota Bukittinggi dan Pengawalan dari anggota Polresta Kota Bukittinggi. Sementara untuk hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bukittinggi langsung ditetapkan oleh KPU Kota Bukittinggi. Berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bukittinggi tersebut maka KPU Kota Bukittinggi melakukan Rapat Pleno Penetapan Walikota dan Wakil Walikota terpilih pada tanggal 21 Desember 2015 dengan menghadirkan Penjabat Walikota Bukittinggi,

Kapolresta

Bukittinggi,

Dandim, DPRD, Panwaslih Kota

Bukittinggi dan pemangku kepentingan lainnya. (SK Penetapan Calon Terlampir)


100


2015

BAB IV EVALUASI PENYELENGGARAAN DAN PERMASALAHAN

A.

Pemutakhiran Data Pemilih 1.

Permasalahan : a.

Warga yang sudah di data oleh PPDP ternyata pada DPS & DPT yang bersangkutan tidak terdata,sebaliknya pemilh yang sudah meninggal dan pindah yang sudah dicoret PPDP / PPS masih terdata dalam DPS / DPT.

b.

Keragu raguan PPDP / PPS mencoret pemilih yang keberadaannya tidak lagi berada diwilayah kerja PPS. Karena pemilih yang bersangkutan masih memegang identitas wilayah kerja PPS, yang menyebabkan tidak akurasi data pemilih antara alamat domisili dengan alamat tempat tinggal pemilih.

c.

Banyak data pemilih ganda dan meninggal pada A-KWK diterima PPS.

d.

Data pemilih baru yang sudah dimasukkan oleh PPDP masih tidak terdata dalam DPS

e.

Hasil Input data coklit oleh PPS yang dikirim ke KPU kemudian diolah oleh KPU, ternyata sama dengan data awal.

2.

Rekomendasi a.

KPU harus memperbaiki data sidalih

b.

KPU harus menurunkan data yang faktual

c.

Entri data disesuaikan menurut wilayah PPK atau entri data oleh operator

d.

Perubahan aturan tentang pemutakhiran data pemilih sesuai dengan keberadaan pemilih yang secara tegas mencoret pemilih yang sudah tidak lagi berdomisili di wilayah kerja PPS.

B.

Logistik 1.

Permasalahan a. Alat peraga saat bimtek sangat minim sekali, sehingga sangat menyulitkan bagi KPPS pada saat hari “H” b.

Biaya operasional PPS, KPPS belum bisa menampung semua biaya kegiatan di PPS, KPPS

c.

Honor PPK, PPS dan KPPS masih kurang


101


2.

2015

Rekomendasi a.

Untuk logistik (alat peraga) agar diperbanyak sesuai dengan yang dibutuhkan pada hari “H”

b.

Agar melibatkan PPK dan PPS dalam packing logistic di KPU sebelum didistribusikan

c. C.

Agar ditingkatkan honor, biaya operasional PPS dan PPK

Hukum dan Sumber Daya Manusia 1.

Permasalahan a.

Peraturan KPU dan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Pemilu tidak sampai kejajaran penyelenggara tingkat PPK,PPS

b.

PPK, PPS dan KPPS kurang memahami prosedur penyelesaian masalah yang timbul dalam penyelenggaraan pemilu

c.

Kurangnya koordinasi antara jajaran KPU dengan jajaran pengawas pemilu yang menyebabkan terjadinya perbedaan pendapat dalam melaksanakan pemilu

d.

Sulit mencari petugas KPPS karena aturan tidak boleh petugas yang telah ikut 2 kali periode

2.

Rekomendasi a.

KPU agar menurunkan setiap peraturan tentang pelaksanaan pemilu kepada jajaran penyelenggara dibawahnya

b.

Adanya bimtek tentang prosedur dan tata cara penyelesaian masalah pada setiap tingkatan.

c.

Diadakannya forum diskusi antara jajaran panwas dan jajaran KPU

d.

Perbedaan jumlah personil PPS yang disesuaikan dengan beban TPS yang ada pada wilayahnya.

D.

Penghitungan Suara dan Rekapitulasi 1.

Permasalahan a.

Lemahnya pemahaman KPPS terhadap tugas masing-masing dalam pelaksanaan penghitungan suara

b.

Edaran selalu berubah rubah dan datang mendadak

c.

Kurangnya logistic pada hari “H”


102


2.

2015

Rekomendasi a.

Peningkatan jumlah dan spesifikasi bimtek sesuai dengan tugas masingmasing KPPS

b.

Sosialisasi mengenai Pemilu lebih ditingkatkan lagi kepada masyarakat

c.

KPU tidak lagi mengeluarkan edaran yang bersifat dadakan yang membuat pusing PPS dan KPPS


103


2015

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan Pemilihan serentak yang diselenggarakan di Kota Bukittinggi tahun 2015 yaitu pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bukittinggi telah berhasil diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia dan damai. Secara regulasi penyelenggaraan pemilihan serentak ini adalah tanggung jawab KPU Kota Bukittinggi, namun keberhasilan pelaksanaan ini merupakan wujud kerjasama dan dukungan dari berbagai pihak terutama Pemerintah Kota Bukittinggi, stake holder terkait dan warga masyarakat Kota Bukittinggi. Serangkaian tahapan penyelenggaraan serentak ini telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan ketentuan

yang berlaku. Pada

penyelenggaraan pemilihan serentak ini,KPU Kota Bukittinggi selalu menjunjung tinggi independensi dan integritas, sehingga menciptakan pemilihan serentak zero conflict. Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bukittinggi tahun 2015 ini bukan sekedar ajang artificial dalam mewujudkan kedaulatan rakyat.Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bukittinggi merupakan bagian yang sangat penting dari transformasi politik menuju konsolidasi demokrasi warga Bukittinggi, yang berujung pada terbentuknya pemerintahan daerah yang representatif, efektif, dan prorakyat. Pada pemilihan serentak ini, aspek-aspek demokrasi dijalankan secara berkesinambungan, semua elemen masyarakat ikut berpartisipasi. Itu artinya warga Kota Bukittinggi benar-benar menjadikan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bukittinggi Tahun 2015 ini sebagai wadah untuk berdemokrasi dan memilih secara rasional. Hasil pemilihan serentak di Kota Bukittinggi membuktikan demokrasi bisa diciptakan lebih berintegritas, sehat dan dewasa. Tanpa adanya kejadian-kejadian konflik dan sengketa. B. Saran Secara umum penyelenggaraan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bukittinggi tahun 2015 berjalan dengan sukses. Namun masih terdapat berbagai kekurangan terutama dari segi aturan menyangkut pemutakhiran daftar pemilih, pencalonan, kampanye dan anggaran. Terdapat tumpang tindih aturan yang membuat


104


2015

keraguan dalam pelaksanaan. Hal ini perlu rumusan dan solusi cerdas, sehingga pelaksanaan pilkada serentak untuk gelombang selanjutnya lebih sempurna, yang pada akhirnya menciptakan proses legitimasi demokrasi yang mendapat dukungan seluruh lapisan masyarakat.


105

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BUKITTINGGI 2015 BAB I PENDAHULUAN

Recommend Documents