PENGARUH PENDIDIKAN TERHADAP PARTISIPASI POLITIK DALAM PEMILIHAN WALIKOTA 2012 (Studi Kelurahan Batu IX Kecamatan Tanjungpinang Timur RT 004/RW 003 Tanjungpinang)
NASKAH PUBLIKASI
Oleh : FERNANDO MARPAUNG NIM : 10565201171
PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MARITIM RAJA HAJI TANJUNGPINANG 2016
1
PENGARUH PENDIDIKAN TERHADAP PARTISIPASI POLITIK DALAM PEMILIHAN WALIKOTA 2012 (Studi Kelurahan Batu IX Kecamatan Tanjungpinang Timur RT 004/RW 003 Tanjungpinang)
Fernando Marpaung Mahasiswa Ilmu Pemerintahan, FISIP UMRAH
Tingkat pendidikan seseorang akan mempengaruhi banyak hal dalam kehidupan termasuk dalam partisipasi politik. Dengan adanya tingkat pendidikan masyarakat akan dapat mengembangkan pola pikir dalam menentukan sikap dan pilihannya khususnya dalam kehidupan politik. Jika pemilih memiliki tingkat pendidikan yang tinggi maka dalam hal memilih akan sesuai dengan pilihannya, tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun. Pendidikan dalam membangun kehidupan politik yang ideal. Tujuan penelitian ini yaitu mengetahui Pengaruh Pendidikan Terhadap Partisipasi Politik Dalam Pemilihan Walikota 2012 (Studi Kelurahan Batu IX Kecamatan Tanjungpinang Timur RT 004/RW 003 Tanjungpinang). Pada penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian asosiatif. responden dalam penelitian ini adalah 85 orang responden. Teknik analisa yang digunakan adalah teknik analisa Statistik Parametris sebagaimana bentuk penelitian bersifat asosiatif, dengan menggunakan Analisa Korelasi Product Moment untuk melihat hubungan variabel X dengan Variabel Y melalui program SPSS IBM versi 21. Dari hasil penelitian maka dapat diambil kesimpulan bahwa Berdasarkan nilai dari koefisien determinasi yang sudah dihitung maka dapat diketahui bahwa besarnya pengaruh antara Pendidikan terhadap Partisipasi Politik sebesar 19,71%. Sedangkan 80,29% lainnya merupakan pengaruh dari variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. dapat diketahui berdasarkan hasil dari nilai koefisien determinasi bahwa Pendidikan mempengaruhi Partisipasi Politik sebesar 19,71% dimana hal ini berdasrakan kriteria dari koefisien determinasi bahwa pengaruh Pendidikan terhadap Partisipasi Politik termasuk dalam kategori pengaruh yang rendah. Kata Kunci : Pendidikan, Partisipasi Politik, Pemilihan Kepala Daerah
1
The INFLUENCE of EDUCATION TOWARDS POLITICAL PARTICIPATION in the ELECTION of the MAYOR of 2012 (Study of Wards Stone IX subdistrict of Tanjung Pinang Timur RT/RW 004 003 Tanjungpinang) Fernando Marpaung Students of Science Of Government, FISIP, UMRAH Level of education a person will affect many things in life including political participation. With the level of public education will be able to develop a mindset in determining the attitude and choice, especially in political life. If voters have a high level of education then in terms of choosing to be in accordance with the choice, without coercion and pressure from any party. Education in establishing the ideal of political life. The purpose of this research is to know Effect Against Education Political Participation In Elections Mayor 2012 (Study IX Stone Village East District of Tanjungpinang RT 004 / RW 003 Tanjungpinang). In this study, the authors use this type of associative research. respondents in this study were 85 respondents. Analysis technique used is parametric statistics analysis techniques as forms of research is associative, using Product Moment Correlation Analysis to see the relation variable X with variable Y through IBM SPSS version 21. From the results it can be concluded that Based on the value of the coefficient of determination that has been calculated it can be seen that the influence of the education on Political Participation of 19.71%. 80.29% while the other is the influence of other variables not examined in this study. can be determined based on the results of the coefficient of determination that education affects the Political Participation of 19.71% which it berdasrakan criteria of the coefficient of determination that the effect of education on Political Participation included in the category of low leverage. Keywords: Education, Political Participation, Regional Head Election
2
PENGARUH PENDIDIKAN TERHADAP PARTISIPASI POLITIK DALAM PEMILIHAN WALIKOTA 2012 (Studi Kelurahan Batu IX Kecamatan Tanjungpinang Timur RT 004/RW 003 Tanjungpinang)
A. Latar Belakang Pemilihan Umum (Pemilu) adalah suatu proses di mana para pemilih memilih orang-orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu. Jabatanjabatan yang disini beraneka-ragam, mulai dari Presiden, dan pemilihan gubernur. Pemilihan Umum merupakan salah satu hak asasi warga negara yang sangat prinsipil, karena dalam pelaksanaan hak asasi adalah suatu keharusan pemerintah untuk melaksanakan pemilu sesuai asas bahwa rakyatlah berdaulat maka semua itu dikembalikan kepada rakyat untuk menentukannya. Dan merupakan suatu syarat mutlak bagi negara demokrasi untuk melaksanakan kedaulatan rakyat. Pemilihan kepala daerah merupakan rekruitmen politik yaitu penyeleleksian rakyat terhadap tokoh-tokoh yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah yaitu pemilihan Walikota, dan wakil Wakil Walikota dalam kehidupan politik di daerah. Partisipasi politik masyarakat sebagai bagian dari partisipasi sosial pada umumnya sangatlah menentukan berhasilnya Pembangunan nasional, khususnya pembangunan di bidang kehidupan politik. Partisipasi itu nampak dalam kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan jalan memilih pimpinan negara secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijaksanaan pemerintah. Partisipasi politik dapat dipengaruhi oleh tingkat pendidikan khususnya pendidikan politik dalam suatu
3
masyarakat dapat mempengaruhi tingkat kesadaran politiknya. Pendidikan politik yang baik dapat memberikan pemahaman pada warga masyarakat tentang hak dan kewajiban mereka dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Tingkat pendidikan seseorang akan mempengaruhi banyak hal dalam kehidupan termasuk dalam partisipasi politik. Dengan adanya tingkat pendidikan masyarakat akan dapat mengembangkan pola pikir dalam menentukan sikap dan pilihannya khususnya dalam kehidupan politik. Jika pemilih memiliki tingkat pendidikan yang tinggi maka dalam hal memilih akan sesuai dengan pilihannya, tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun. Pendidikan dalam membangun kehidupan politik yang ideal. Tingkat pendidikan dan kecerdasan yang matang akan membuat seseorang dapat lebih memahami setiap pilihan politiknya termasuk dalam berpartisipasi. Masyarakat memiliki hak untuk berpartisipasi dalam politik, Partisipasi politik dalam sistem demokrasi merupakan hak warga negara tetapi dalam kenyataan persentase warga negara yang berpartisipasi berbeda, tidak semua warga negara ikut serta dalam proses politik. Pendidikan tidak secara final
membentuk
pelaku politik untuk
berpartisipasi. Pendidikan memberi dasar-dasar kepada tiap calon pelaku politik. Jika dasar-dasar ini baik dan kokoh, besar kemungkinan (probabilitasnya) akah lahir pelaku-pelaku politik yang baik. Berdasarkan generalisasi ini dapat dipahami mengapa perilaku para pelaku politik dari masyarakat dengan sistem pendidikan yang baik berbeda dengan perilaku pelaku politik yang berasal dari masyarakat dengan sistem pendidikan yang kurang memadai.
4
Dalam daftar pemilih tetap (DPT) tentu ada beragam pengetahuan latar belakang pendidikan yang tidak tertulis secara langsung dalam daftar DPT. Pendidikan memiliki peranan yang penting untuk dapat mengukur kepedulian pemilih dalam menentukan pilihannya terhadap calon Walikota dan Wakil Walikota yang sudah masuk daftar calon tetap. Fakta membuktikan secara konsisten bahwa orang dengan tingkat pendidikan yang tinggi akan cenderung untuk berpartisipasi dalam politik dibandingkan dengan orang yang berpendidikan rendah. Pada Kelurahan IX Kota Tanjungpinang, jumlah penduduk adalah 20.772 jiwa. Berikut uraian tingkat pendidikan yang ada di Kelurahan batu IX : Tabel 1.1 Tingkat Pendidikan Kelurahan IX No Tingkat Pendidikan Jumlah 1. Tidak/belum sekolah 4818 jiwa 2. Tidak tamat sd/sederajat 2567 jiwa 3. Tamat sd/sederajat 3173 jiwa 4. SLTP/ sederajat 2995 jiwa 5. SLTA/Sederajat 5757 jiwa 6. Diploma I/II 119 jiwa 7. Akademi/Diploma 431 jiwa III/S.Muda 8. Diploma IV/Strata I 854 jiwa 9. Strata II 58 jiwa 10. Strata III 0 Jumlah 20772 jiwa Sumber : Kelurahan Batu IX Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang. Jika dilihat menurut tingkat pendidikan jumlah masyarakat adalah 20.772 jiwa, sedangkan jumlah daftar pemilih tetap yang terdaftar berjumlah 12.210 tercatat hanya 7.422 jiwa yang berpartisipasi, suara yang sah berjumlah 7211 sedangkan yang tidak sah mencapai 211, jika dilihat dari tingkat pendidikan 5
pemilih dari SMA sampai dengan S2 di Kelurahan batu IX berjumlah 7219, jika dilihat antara jumlah pendidikan di kelurahan batu IX dengan suara sah tidak jauh berbeda hanya selisih 8 orang, berdasarkan fenomena yang ada maka penulis tertarik untuk melakukan kajian lebih mendalam, yaitu dalam bentuk skripsi dengan judul: ”PENGARUH PENDIDIKAN TERHADAP PARTISIPASI POLITIK DALAM PEMILIHAN WALIKOTA 2012 (Studi Kelurahan Batu IX Kecamatan Tanjungpinang Timur RT 004/RW 003 Tanjungpinang)”. B. Landasan Teoritis 1. Partisipasi Politik Partisipasi secara harfiah berarti keikutsertaan, dalam konteks politik hal ini mengacu pada pada keikutsertaan warga dalam berbagai proses politik. Keikutsertaan warga dalam proses politik tidaklah hanya berarti warga mendukung keputusan atau kebijakan yang telah digariskan oleh para pemimpinnya, karena kalau ini yang terjadi maka istilah yang tepat adalah mobilisasi politik. Partisipasi politik adalah keterlibatan warga dalam segala tahapan kebijakan, mulai dari sejak pembuatan keputusan sampai dengan penilaian keputusan, termasuk juga peluang untuk ikut serta dalam pelaksanaan keputusan. Partisipasi politik dapat bersifat indivual maupun kolektif, secara terorganisasi maupun spontan, sehingga Huntington dan Nelson (2000:42) menyebutkan bahwa ”Partisipasi politik sebagai kegiatan warga negara yang bertindak sebagai pribadi, yang dimaksud untuk mempengaruhi keputusan pemerintahan”
6
Partisipasi
politik
merupakan
suatu
aktivitas
atau
kegiatan
seseorang/sekelompok orang yang dimaksudkan untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah lewat partai politik, yang kemudian diagregasikan oleh partai politik. Akan tetapi tuntutan (ide-ide) dari anggota partai politiklah yang mendapat porsi. Sedangkan partisipasi politik menurut Budiarjo (2003:12), memakai pengertian sebagai berikut : ”Partisipasi politik sebagai kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta dalam politik, yaitu dengan jalan memilih pemimpin negara, secara langsung ataupun langsung ikut mempengaruhi kebijakan pemerintah”. Berpartisipasi politik dalam kehidupan politik merupakan hak bagi setiap warga negara, untuk mempengaruhi pembuatan/proses kebijakan politik. Partisipasi tersebut dapat berupa tuntutan atau dukungan dari pada hasil kebijakan publik. Bentuk partisipasi politik selain mempengaruhi proses kebijakan adalah memilih pemimpin (jabatan politis), partisipasi tersebut merupakan partisipasi aktif. Usaha mempengaruhi proses kebijakan tersebut biasanya dilakukan oleh masyarakat secara terorganisir, sehinnga menurut Maran (2001;147) menegaskan bahwa ”Partisipasi politik merupakan usaha terorganisir oleh warga negara untuk memilih pemimpin-pemimpin mereka dan mempengaruhi bentuk dan jalannya kebijakan umum”. Michael Rush dan Philip althoff (dalam Rafael Raga Maran, 2007 : 147), partisipasi politik dianggap sebagai akibat dari sosialisasi politik. Namun kiranya 10 perlu juga dicatat bahwa partisipasi politik pun berpengaruh terhadap sosialisasi politik. Tanpa partisipasi politik, sosialisasi politik tidak dapat berjalan.
7
Partisipasi juga dapat dijelaskan sebagai usaha terorganisir oleh para warga Negara untuk memilih pemimpin-pemimpin mereka dan mempengaruhi bentuk dan jalannya kebijaksanaan umum. Partisipasi adalah penyetaraan mental dan emosi dalam situasi kelompok yang mendorong mereka untuk mengembangkan daya pikir dan perasaan mereka bagi tercapainya tujuan-tujuan, bersama tanggung jawab
terhadap
tujuan
tersebut.
(sumber
:
dikutip
dalam
slideshare.net/kangkumis/teoripartisipasi). Miriam Budiharjo (dalam Efriza, 2012:156), Partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pemimpin Negara dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah (public policy). Kegiatan ini mencakup kegiatan memberi suara dalam pemilu, menghadiri rapat umum, mengadakan hubungan (contacting) atau lobbying dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen, menjadi anggota partai atau salah satu gerakan social dengan direct action-nya,dan sebagainya. Partisipasi dan pelaksanaan suatu kegiatan tidak terlepas dari tujuan-tujuan yang ingin dicapai. Tujuan yang akan dicapai harus ada dukungan serta keikutsertaan dari setiap anggotanya baik secara mental maupun secara emosional. Salah satu bentuk partisipasi adalah partisipasi yang terkait dengan politik salah satunya terkait hakhak dan berperan langsung atau ikut terlibat dalam kegiatan politik. Seperti dalam pemilihan umum atau keikutsertaan dalam keanggotaan partai politik untuk menyalurkan aspirasi politik. Samuel Hutington (dalam A.Rahman H.I, 2007:285),
8
Partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik seperti memilih pimpinan negara atau upaya-upaya mempengaruhi kebijakan pemerintah. Bolgherini yang dikutip oleh Seta Basri dalam Blognya (2009:2), partisipasi politik " ... a series of activities related to political life, aimed at influencing public decisions in a more or less direct way—legal, conventional, pacific, or contentious.” Bagi Bolgherini, partisipasi politik adalah segala aktivitas yang berkaitan dengan kehidupan politik, yang ditujukan untuk memengaruhi pengambilan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan cara legal, konvensional, damai, ataupun memaksa. Bentuk-bentuk partisipasi politik menurut Dedi Irawan (dalam Efriza: 2012: 178) adalah sebagai berikut : 1. Voting (Pemberian Suara) Voting adalah bentuk partisipasi politik yang dapat diukur dengan alat ukurnya adalah skala waktu atau periodisasi. Kegiatan voting adalah bentuk partisipasi politik yang paling minor karena hanya dilakukan sewaktu waktu saja. 2. Kampanye Politik Kampanye adalah kegiatan politik yang bertujuan untuk mempengaruhi orang atau kelompok lain agar orang atau kelompok lain tersebut mengikuti kegiatan politik pihak yang berkempanye (dalam kegiatan khusus, misalnya pemilu). Kegiatan ini juga berjalan sewaktu-waktu saja (kontemporer).
9
3. Aktivitas Group Kegiatan politik yang digerakkan oleh sebuah kelompok secara sistematis. Misalnya saja demonstrasi, aksi menuntut perubahan politik, perang gerilya, terror dan intimidasi, diskusi politik, dll. 4. Kontak Politik (Lobby Politik) Kegiatan politik yang biasanya dilakukan oleh individu-individu untuk melakukan komunikasi politik kepada pimpinan parpol (atau elit politik, dll). Dari beberapa pernyatan dan definisi tentang partisipasi politik yang disampaikan diatas terlihat jelas semua kegiatan yang berkaitan dengan partisipasi terhadap kegiatan politik yang dilaksanakan terkait dengan mencapai suatu tujuan untuk memberikan hasil dan keputusan politik dan dapat menentukan serta mengambil langkah kebijakan selanjutnya. 2. Pendidikan Menurut Undang – Undang No. 29 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 1 ayat (1) menjelaskan pengertian pendidiakan adalah usaha sadar dan terenana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang di perlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara. Undang – undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem pendidikan Nasional Bab IV pasal 14 menjeaskan bahwa jenjang pendidikan formal
10
terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. Dalam artian umum, pendidikan politik adalah cara bagaimana suatu bangsa mentransfer budaya politiknya dari generasi yang satu ke generasi kemudian”. Panggabean (2002 : 52). Sedangkan budaya politik adalah keseluruhan nilai, keyakinan empirik, dan lambang ekspresif yang menentukan terciptanya situasi di tempat kegiatan politik terselenggara. Pendidikan politik sebagai proses penyampaian budaya politik bangsa, mencakup cita-cita politik maupun norma-norma operasional dari sistem organisasi politik yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Pendidikan politik perlu ditingkatkan sebagai kesadaran dalam berpolitik akan hak dan kewajiban sebagai warga negara, sehingga siswa diharapkan ikut serta secara aktif dalam kehidupan kenegaraan dan pembangunan. Pendidikan politik mengupayakan penghayatan atau pemilikan siswa terhadap nilai-nilai yang meningkat dan akan terwujud dalam sikap dan tingkah laku sehari-hari dalam hidup kemasyarakatan termasuk hidup kenegaraan serta berpartisipasi dalam usaha-usaha pembangunan sesuai dengan fungsi masing-masing. Dengan kata lain pendidikan politik menginginkan agar siswa berkembang menjadi warga negara yang baik, yang menghayati nilai-nilai dasar yang luhur dari bangsanya dan sadar akan hakhak dan kewajibannya di dalam kerangka nilai-nilai tersebut. Sehubungan dengan hal tersebut maka Arfani (1996: 64) menyatakan bahwa: “Pendidikan dalam sistem yang demokratis menempatkan posisi yang sangat sentral. Secara ideal pendidikan dimaksudkan untuk mendidik warga
11
negara tentang kebajikan dan tanggung jawab sebagai anggota civil society. Pendidikan dalam artian tersebut merupakan suatu proses yang panjang sepanjang usia seseorang untuk mengembangkan diri. Proses tersebut bukan hanya yang dilakukan dalam lingkungan pendidikan formal seperti sekolah tetapi juga meliputi pendidikan dalam arti yang sangat luas melibatkan keluarga dan juga lingkungan sosial. Lembaga-lembaga pendidian harus mencerminkan proses untuk mendidik warga negara ke arah suatu masyarakat sipil yang kondusif bagi berlangsungnya demokrasi dan sebaliknya harus dihindarkan
sejauh
mungkin
dari
unsur-unsur
yang
memungkinkan
tumbuhnya hambatan-hambatan demokrasi”.
Namun demikian di samping dibicarakan masalah kesadaran berpolitik, maka perlu pemahaman pula apa yang dimaksud dengan pengertian budaya politik, menurut Budiardjo (2003 ; 17) “konsep budaya politik ini berdasarkan keyakinan, bahwa setiap politik itu didukung oleh suatu kumpulan kaedah, perasaan dan orientasi terahadap tingkah laku politik”. C. Hasil Penelitian 1.
Variabel Pendidikan (X)
Berdasarkan data yang diperoleh dari masyarakat melalui kuesioner yang telah ditentukan, diperoleh deskripsi data mengenai Pendidikan secara umum :
12
Tabel IV.1 Distribusi Frekuensi Skor Jawaban Variabel Pendidikan No
Pernyataan Pendidikan
1.
Masyarakat memahami pokok pikiran UUD 1945
0
0
9
47
29
4,23
2.
Masyarakat mengerti pentingnya penerapan UUD 1945 dalam kehidupan
0
0
5
48
32
4,31
0
0
9
39
37
4,32
0
0
6
40
39
4,38
0
0
12
37
36
4,28
0
0
8
36
41
4,38
Masyarakat mengetahui pembangunan yang seharusnya 3. dilakukan menuju kearah yang lebih baik Masyarakat berpartisipasi dalam 4. pelaksanaan pembangunan yang ada Masyakarat mengetahui permasalahan yang sedang 5. dihadapai oleh pemerintah Kota Tanjungpinang Masyarakat memahami langkahlangkah penyelesaian permasalahan yang ada terutama 6. yang ada dalam visi misi pasangan kepala daerah Kota Tanjungpinang Sumber : Olahan Data SPSS, 2015
Alternatif Jawaban STB TB CB B SB
Rata-rata
Berdasarkan tabel pemaparan diatas dapat diketahui bahwa masyarakat pada kelurahan batu IX sudah dapat memahami pokok pikiran UUD 1945 dimana dalam hal ini disimpulkan dari pernyataan 47 orang responden yang mengatakan baik dan 29 orang responden yang mengatakan sangat baik dari 85 orang responden. Dapat diketahui bahwa masyarakat kelurahan batu IX sudah dapat mengerti pentingnya penerapan UUD 1945 dalam kehidupan halini ditunjuka oleh
13
pernyataan dari 48 orang responden yang mengatakan hal tersebut sudah baik serta 32 orang responden yang mengatakan sangat baik Pada Kelurahan batu IX dapat diketahui dari indikator masyarakat mengetahui pembangunan yang seharusnya dilakukan menuju kearah yang lebih baik sudah berjalan dengan baik hal ini ditunjukkan dengan pernyataan yang menyatakan baik sebanyak 39 orang dan sangat baik sebanyak 37 orang. Dengan adanya pengetahuan masyarakat tentang pembangunan kearah yang lebih baik dapat diharapkan kepada masyarakat untuk dapat berpartisipasi dalam memilih kepala daerah yang dapat mewujudkan pembangunan kearah yang lebih baik lagi kepada masyarakat. Berdasarkan tabel tersebut menunjukkan bahwa masyarakat kelurahan batu IX sudah dapat berpartisipasi dengan baik terhadap pembangunan yang ada, berdasarkan tanggapan responden tersebut dapat dianalisa bahwa dengan adanya partisapasi terhadap pembangunan masyarakat dapat memiliki pengetahuan terhadap pelaksanaan pembangunan yang baik di masyarakat khususnya pada Kelurahan batu IX sehingga nantinya dapat menentukan pimpinan daerah yang dapat mengarahkan pembangunan sesuai dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Pernyataan tentang masyakarat mengetahui permasalahan yang sedang dihadapai oleh pemerintah Kota Tanjungpinang dapat diketahui dari tanggapan responden bahwa hal tersebut sudah baik.
14
2.
Variabel Partisipasi Politik (Y) Tabel IV.2 Distribusi Frekuensi Skor Jawaban Variabel Partisipasi Politik
No 1. 2. 3.
Pernyataan Alternatif Jawaban Partisipasi Politik STB TB CB B SB Masyarakat datang ke tempat pemungutan suara pada saat pemilihan 0 1 14 30 40 walikota dilaksanakan Masyarakat ikut terlibat dalam 0 1 16 42 26 pelaksanaan pemilu Keikutsertaan masyarakat dalam kampanye politik salah satu pasangan 0 0 18 37 30 calon walikota
Ratarata 4,28 4,09 4,14
4.
Keikutsertaan dalam kegiatan politik
0
3
8
44
30
4,18
5.
Masyarakat mengikuti diskusi politik
0
1
12
37
35
4,24
6.
ikut serta dalam perubahan politik
0
4
14
23
44
4,25
7.
Adanya komunikasi yang dilakukan pasangan calon terhadap masyarakat
0
0
8
36
41
4,38
0
0
11
43
31
4,23
8.
aksi
menuntuk
Adanya pengaruh kunjungan kedatangan calon ke tengah masyarakat. Sumber : Olahan Data SPSS, 2015
Pada variable Partisipasi Politik (Y) yang menunjukkan sangat menentukan mengenai Partisipasi Politik bahwa sudah adanya komunikasi yang dilakukan pasangan calon terhadap masyarakat. Komunikasi yang dilakukan pasangan calon adalah bentuk kedekatan yang dibangun pasangan calon kepada masyarakat. Lewat komunikasi yang dibangun masyarakat akan mengetahui visi misi dari pasangan calon. Masyarakat akan lebih memahami dan mengetahui siapa
15
yang akan mereka pilih, maka dari itu salah satu yang membuat masyarakat memilih dan berpartisipasi adalah intensitas komunikasi yang dilakukan pasangan calon terhadap masyarakat. C. Analisa
Korelasi
Sederhana
(Bivariate Correlation)
Analisa korelasi sederhana (Bivariate Correlation) digunakan untuk mengetahui adanya pengaruh antara dua variabel dan untuk mengetahui arah pengaruh yang terjadi.
Tabel IV.10 Analisa kolerasi sederhana (Bivariate Correlation) Correlations Pendidikan_Poli Partisipasi_Polit tik Pearson Correlation Pendidikan_Politik
1
Sig. (2-tailed) N Pearson Correlation
Partisipasi_Politik
ik
Sig. (2-tailed) N
.444** .000
85
85
.444**
1
.000 85
85
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
Dari hasil analisis korelasi sederhana (r) dilihat dari tabel Correlation, didapat korelasi antara Pendidikan dan Partisipasi Politik (r) adalah 0,444. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi adanya pengaruh yang signifikan antara Pendidikan dan Partisipasi Politik dimana nilai r hitung > dari r tabel yaitu 0,444 > 0,211. Berdasarkan hasil uji yang dilakukan maka dapat disimpulkan hipotesis akhir dalam penelitian ini dimana rhitung > rtabel sehingga hal ini menunjukkan adanya pengaruh antara Pendidikan dan Partisipasi Politik. Dapat diketahui
16
adanya pengaruh yang signifikan antara Pendidikan dan Partisipasi Politik dimana nilai r hitung > dari r tabel yaitu 0,444 > 0,211. D. Koefisien Determinasi Untuk mengetahui seberapa besar persentase pengaruh antara Pendidikan terhadap Partisipasi Politik maka dapat digunakan koefisien determinasi sebagai penentu besarnya pengaruh antara variabel x dan variabel y, berikut penghitungannya : Kd
= r2 x 100%
Kd = (0,444 x 0,444) x 100% Kd = 0,1971 x 100% Kd = 19,71 % berikut merupakan hasil pencarian koefisien determinasi dengan SPSS : Model Summary Model
1
R
.444a
R Square
Adjusted R
Std. Error of the
Square
Estimate
.197
.187
2.80574
a. Predictors: (Constant), Pendidikan_Politik
Berdasarkan nilai dari koefisien determinasi yang sudah dihitung maka dapat diketahui bahwa besarnya pengaruh antara Pendidikan terhadap Partisipasi Politik sebesar 19,71%. Sedangkan 80,29% lainnya merupakan pengaruh dari variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. dapat diketahui berdasarkan hasil dari nilai koefisien determinasi bahwa Pendidikan mempengaruhi Partisipasi Politik sebesar 19,71% dimana hal ini berdasrakan kriteria dari koefisien determinasi bahwa pengaruh Pendidikan terhadap Partisipasi Politik termasuk dalam kategori pengaruh yang rendah.
17
D. Penutup 1. Kesimpulan Berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa besarnya pengaruh antara Pendidikan terhadap Partisipasi Politik sebesar 19,71%. Sedangkan 80,29% lainnya merupakan pengaruh dari variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. dapat diketahui berdasarkan hasil dari nilai koefisien determinasi bahwa Pendidikan mempengaruhi Partisipasi Politik sebesar 19,71% dimana hal ini berdasrakan kriteria dari koefisien determinasi bahwa pengaruh Pendidikan terhadap Partisipasi Politik termasuk dalam kategori pengaruh yang rendah. Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan dapat diketahui bahwa tinggi rendahnya pendidikan seseorang bukan menjadi acuan dalam berpartisipasi walaupun tidak dapat dipungkiri bahwa pendidikan juga merupakan salah satu hal penting dalam menentukan partisipasi masyarakat. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang akan semakin tinggi juga pemahaman seseorang. Pendidikan bermaksud untuk meningkatkan kesadaran setiap warga negara termasuk dalam kehidupan berpolitik. Pendidikan yang dilakukan secara sadar dan berencana pada kahekatnya adalah usaha untuk meningkatkan kesadaran partisipasi politik masyarakat sebagai warga negara yang baik.
18
2. Saran Adapun saran yang dapat diberikan pada penelitian ini yaitu : 1. Dalam hal pendidikan politik sebaiknya masyarakat pada kelurahan batu 9 agar dapat lebih memahami UUD 1945 sebagai dasar untuk dapat berpartisipasi dalam politik 2. Masyarakat kelurahan batu 9 agar dapat lebih memperhatikan hal-hal yang diajukan oleh calon kepala daerah untuk pembangunan yang lebih baik yang memberikan dampak baik bagi Kota Tanjungpinang. 3. Dalam berpartisipasi, disarankan kepada masyarakat agar dapat mengikuti proses yang dilakukan selama pemilu agar mengetahui alur pemilu yang benar dan berpartisipasi dengan benar dalam pelaksanaan pemilu.
19
DAFTAR PUSTAKA
A. Rahman H, I. 2007. Sistem politik Indonesia.Yogyakarta : Graha Ilmu. Arikunto Suharsimi. 2006. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, Ed Revisi VI, Penerbit PT Rineka Cipta, Jakarta _______________. 2010. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Arfani, Riza Noer. 1996. Demokrasi Indonesia Kontemporer. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada Budiardjo, Miriam. 2003. Dasar Dasar Ilmu Politik edisi revisi. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama. ______________. 2004. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta. PT Gramedia Pustaka Utama Candra Hermawan, Iyep. 2004. IMplikasi Pendidikan Politik pada Perilaku Politik Pimpinan Mahasiswa. Tesis pada Program Pascasarjana UPI Bandung Duverger, Maurice. 2003. Partai Penekan,Jakarta: Bina Aksara.
Politik
dan
Kelompok-Kelompok
Efriza.2012.Political Exsplore Sebuah Kajian Ilmu Politik. Bandung, Alfabeta Eko, Sutoro. 2001. Dinamika Politik Lokal di Indonesia: Politik Pemberdayaan. Riau: Seminar Internasional Ke Dua. H.I, A.Rahman. 2007. Sistem Politik Indonesia. Yogyakarta, Graha Ilmu Jakarta, Rineka Huntington Samuel P. Dan Joan Nelson. 2009. Partisipasi Politik Di Negara Berkembang. Jakarta. Rineka Cipta. Moleong, Lexy J. 2005. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung, Remaja Rosdakarya Ndraha, Taliziduhu. 2003. Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru) Jilid 2. Jakarta, Rineka Cipta. Pangabean, Mutiara S, 2002. Manajemen Sumber Daya Manusia, Jakarta : Ghalia Indonesia.
20
Raga Maran, Rafael. 2007. Pengantar Sosiologi Politik. Jakarta, RinekaCipta. Rakhmat, J.2000. Psikologi Komunikasi. Bandung. PT. Remaja Rosdakarya Rasyid, Rias. 2000. Pokok-Pokok Pemerintahan. PT Raja Grafindo Persada : Jakarta Rush, Michael dan Phillip Althof. 2002. Pengantar SosiologiPolitik. Jakarta, Raja GrafindoPersada Sugiyono, 2003. Cetakan Kelima. Statistika Untuk Penelitian. Bandung: Afabeta _______. 2005. Metode Penelitian Kualitatif, Bandung: Alfabeta. _______. 2009. Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif. CV.Alfabeta: Bandung. Surbakti, Ramlan, 2006, Memahami Ilmu Politik, Jakarta: PT Grasindo. Tasrif,
Muhamad. 2005. Analisis Kebijakan Menggunakan SistemDynamics (Jilid). Bandung, Institut Teknologi Bandung
Model
Tjandra, Riawan dkk. 2005. Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah Dalam Pelayanan Publik. Yogyakarta : Pembaruan DOKUMEN : Undang-Undang Republik Indonesia. Nomor 20 Tahun 2003. Tentang. Sistem Pendidikan Nasional Undang-Undang Republik Indonesia. Nomor 22 Tahun 2007. Tentang. Penyelenggara Pemilihan Umum Undang-Undang Republik Indonesia. Nomor 15 Tahun 2011. Tentang. Penyelenggara Pemilihan Umum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR,DPD,DPR Provinsi, Kabupten/Kota
21
