TARBIYAH ISLAMIYAH SEBAGAI MODEL PENDIDIKAN POLITIK DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT

Volume 2 No. 02 Desember 2015 / ISSN 2460-1802

TARBIYAH ISLAMIYAH SEBAGAI MODEL PENDIDIKAN POLITIK DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT oleh : Dito Hendro Prakoso & Angger Saloko Program Studi PPKn Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Islam Nusantara, Bandung

ABSTRAK Setiap warga negara mempunyai hak perlindungan dan jaminan akan keterlibatan dalam keberlangsungan proses demokrasi. Beberapa poin diantaranya yakni masyarakat dapat berpartisipasi dalam suatu kegiatan politik. Dari data yang didapatkan, partisipasi politik masyarakat di Kota Bandung khususnya dalam beberapa pemilihan umum ternyata golongan masyarakat apatis (golput) jumlah suaranya selalu tinggi bahkan mampu mengalahkan jumlah suara pemenang. Dengan demikian terdapat beberapa hal menjadi bahan evaluasi pemerintah untuk menanggulangi hal tersebut. Berdasarkan Undang- No. 02 Tahun 2003 Tentang Partai Politik bahwa salah satu fungsi dari Partai Politik adalah melakukan pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Suatu partai politik memegang peranan penting dalam upaya meningkatkan partisipasi politik masyarakat melalui pendidikan politik. Secara faktual tidak hanya beberapa partai politik yang menerapakan pendidikan politik bagi masyarakat, sehingga perlu adanya suatu model pendidikan politik yang mampu mengembangkan partisipasi politik masyarakat pemilih dalam pemilihan umum. Oleh karena itu, penelitian ini ditekankan pada suatu model pendidikan politik yang berbasis Tarbiyah Islamiyah dalam mengembangkan partisipasi politik masyarakat pemilih. Tujuannya adalah untuk memperoleh : (1) Gambaran mengenai konsep pendidikan politik berbasis Tarbiyah Islamiyah; (2) Mengkaji pengembangan partisipasi politik masyarakat pemilih pada pemilu di Kota Bandung. Untuk mencapai tujuan ini digunakan pendekatan kualitatif dan metode penelitian studi kasus, yakni hanya memfokuskan pada satu fenomena dan dipahami secara mendalam terhadap model pendidikan politik bebasis Tarbiyah Islamiyah. Hasil dari penelitian ini diharapkan yakni (1) Terciptanya suatu model pendidikan politik yang dapat menaggulangi golongan apatis politik; (2) Mengantisipasi hambatan yang ada pada proses pendidikan politik; serta (3) Adanya pengaplikasian output yang dihasilkan pada masyarakat. Kata Kunci : Pendidikan Politik, Partisipasi Masyarakat, Pendahuluan Partai Politik di Indonesia, muncul dari zaman kolonialisme sekitar awal tahun 1900 yang merupakan perwujudan bangkitnya kesadaran nasional. Meski organisasi Pemuda seperti Budi Utomo tidak mendeklarasikan secara legal berupa suatu partai politik, namun fungsinya cukup memainkan peran dalam pergerakan nasional yang merupakan fungsi dalam suatu partai politik. Baru pada tahun 1912 secara legal, H.O.S Tjokroaminoto mendeklarasikan Sarekat Islam (SI) sebagai organisasi politik rakyat Indonesia yang pertama. Lalu menyusul Dr. Tjipto Mangunkusumo pada tahun 1927 mendeklarasikan berdirinya Partai Nasional Indonesia (PNI), selain itu dari golongan sekuler seakan tak mau kalah dengan didirikannya Partai Komunis Indonesia (PKI) dan langsung menggebrak melawan pemerintahan kolonial di Jawa Barat dan Sumatera Barat.

73


Konsep awal partai politik berangkat dari anggapan bahwa dengan membentuk wadah organisasi mereka bisa menyatukan orang-orang yang mempunyai pikiran serupa sehingga pikiran dan orientasi mereka bisa dikonsolidasikan. Karena masyarakat merupakan zoon politicon, bahwa manusia pada hakikatnya selalu membutuhkan dan kodratnya memerlukan mitra dalam mengembangkan kehidupan yang layak baginya. Sehingga, terciptalah ilmu politik di masyarakat dengan tujuan suatu kekuasaan yang dapat mempengaruhi tingkah laku orang/kelompok lain sesuai dengan keinginannya. Dengan demikian, keikutsertaan masyarakat secara sukarela dalam proses pemilihan umum merupakan salah satu bentuk partisipasi politik (Budiardjo,2008:57), meskipun terdapat indikator lainnya dalam partisipasi politik tersebut. Golongan putih (golput) merupakan saingan terberat dalam setiap proses pemilihan umum digelar. Dalam kasus apatisme masyarakat terhadap politik khususnya di Indonesia, hal ini terjadi bukan hanya muncul dari rendahnya ketertarikan masyarakat terhadap agenda politik karena telah terbukti pada setiap pemilihan umum baik itu pemilihan umum kepala daerah maupun pemilihan umum nasional, masyarakat tetap memilih. Jika dirinci pada pemilihan umum tahun 2009 jumlah daftar pemilih tetap (DPT) yaitu sebanyak 171.265.442 orang. Sementara yang menggunakan hak pilihnya mencapai 121.588.366 orang, dengan demikian terhitung jumlah golput sebesar 49.677.076. Inilah yang menjadi pemenang sebenarnya pada pemilu tersebut dengan persentasi mencapai 40.86 %. Partai politik sebagai media dalam proses pemilihan umum mempunyai fungsi salah satunya adalah sebagai sarana pendidikan politik Ini berarti juga mengurangi tingkat partisipasi golput. Robert Brownhill dan Particia Smart dalam Sadeli (2009:19), “Hajer menyebutkan bahwa pendidikan politik adalah usaha membentuk manusia menjadi partisipan yang bertanggung jawab dalam politik, sehingga masyarakat mengerti tentang hak politiknya”. Setiap partai politik tentunya mempunyai program-program tententu dalam menjalankan fungsi sebagai pendidikan politik, namun jika dicermati hanya beberapa partai politik saja yang menjalankan fungsi tersebut secara rutin dan tidak berorientasi pada saat menjelang pemilihan umum. Dalam menanggulangi tingginya kelompok apatis/golput di Kota Bandung, Dewan Pimpinan Daerah PKS Kota Bandung mengusung model pendidikan politik berbasis Tarbiyah Islamiyah. Model ini adalah salah satu proses pembentukan Syakshiyyah Da’iyyah Mutakamillah (Kepribadian Muslim Yang Sempurna) yang besifat ilzami (menuntut) melalui pembekalan ‘ulum islamiyyah (ilmu keislaman) sesuai dengan tsaqofi (wawasannya). Pembahasan Setiap umat muslim memegang suatu peranan tertentu dalam menegakkan kebenaran, jika dikorelasikan dengan negara Indonesia yang mempunyai sistem pemerintahan bukan negara Islam ini berarti terdapat beberapa peranan dalam menjalankan suatu pemerintahan. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Budiardjo (2008:327) bahwa lembaga legislatif mempunyai wewenang khusus sebagai azas keterwakilan rakyat dalam sistem pemerintahan negara Indonesia. Sehingga peranan untuk mewakili setiap golongan dalam membekali ilmu dan memperjuangkan kepentingan golongan tersebut memang suatu amanah yang harus dijaga dan diutamakan. Namun ternyata untuk merealisasikan hal tersebut tidaklah mudah, sehingga perlu adanya strategi suatu bentuk pendidikan politik yang ditujukan bagi warga negara. Seperti apa yang diungkapkan Nur Khoiron (1999:4) yakni penyadaran warga negara untuk sampai pada pemahaman politik atau aspek-aspek politik dari setiap permasalahan dapat mempengaruhi dan ikut mengambil keputusan di tengah medan politik dan pertarungan konflik-konflik. Pendidikan politik ini diselenggarakan sebagai upaya edukatif yang sistematis dan intensif untuk memantapkan kesadaran bernegara. Partai Keadilan Sejahtera merupakan salah satu dari sejumlah partai yang lahir ketika bergulirnya era reformasi pada Tahun 1998. Awal mula berdirinya ialah bernama Partai Keadilan yang dinyatakan dalam konferensi pers di Aula Mesjid Al Azhar Kebayoran Baru Jakarta tepatnya pada tanggal 20 Juli 1998, dengan Presiden pertamanya Nurmahmudi Ismail. Partai Keadilan Sejahtera secara harfiah terdiri dari kata adil dan sejahtera. Lestariyono menuturkan bahwa ada korelasi antara dua kata tersebut, yakni jika terciptanya kondisi pemerintahan serta

74


kepemimpinan yang adil diharapkan mampu terwujudnya kehidupan masyarakat yang sejahtera (Saloko, 2013:63). Dalam Anggaran Rumah Tangga Partai Keadilan Sejahtera, dijelaskan mengenai lambang partai yang terdiri dari dua bulan sabit berwarna kuning emas dengan untaian butir padi pada tangkai tegak lurus diantara kedua bulan sabit tersebut. Bulan sabit dan garis lurus tersebut berada dalam suatu kotak berwarna hitam dengan tulisan “Sejahtera” dibawahnya. Diatasnya terdapat persegi panjang berwarna hitam yang didalamnya tertulis “Partai Keadilan” berwarna kuning emas. Adapun filosofis lambang dan warna lambang tersebut yaitu : a. Kotak persegi empat melambangkan kesetaraan, keteraturan, keserasian, persatuan dan kesatuan arah. b. Bulan sabit melambangkan kemenangan Islam, dimensi waktu, keindahan, pencerahan dan kesinambungan sejarah. c. Untaian butir padi pada tangkai tegak lurus melambangkan adil, istiqamah, berani dalam mewujudkan kesejahteraan, kedisiplinan dalam menjalankan tugas. d. Warna putih melambangkan suci, mulia dan bersih. e. Warna hitam melambangkan aspiratif, akomodatif dan kepastian. f.

Kuning emas melambangkan kecemerlangan, kebahagiaan dan kejayaan.

Bentuk pendidikan politik berbasis Tarbiyah Islamiyah, jika mengacu kepada Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 12 Tahun 1982 tentang Pendidikan Politik Bagi Generasi Muda adalah termasuk ke dalam jalur non formal. Karena pendidikan politik ini bernaung dalam suatu partai politik, bukan lembaga pendidikan formal. Seperti apa yang dikatakan Ruslan (Ridha, 2002:58) bahwa institusi untuk menyampaikan pendidikan politik itu meliputi keluarga, sekolah, partai politik, dan kelompok penekan, berbagai media informasi dan komunikasi massa. Terdapat dua sarana utama dalam menjalankan pendidikan politik berbasis Tarbiyah Islamiyah di DPD PKS Kota Bandung yaitu Tarbiyyah Fardi dan Tarbiyyah Jama’i. Tarbiyyah Fardi merupakan pendidikan politik dengan pendekatan pribadi atas inisiatif sendiri atau atas rekomendasi seorang murrabbi. Inilah yang menjadi sistem kerja program halaqoh. Sedangkan Tarbiyah Jama’i adalah bentuk pendidikan politik dengan skala lebih besar, artinya komposisi pesertanya sangat banyak. Program tersebut lebih dikenal dengan nama Ta’lim. (Saloko,2013:89). Adapun nilai-nilai politik yang diberikan dalam materi diantaranya : a. Politik dalam Islam b. Kepemimpinan c. Hidup bersosial di masyarakat d. Bijak dalam suatu keputusan Dengan demikian, program pendidikan politik berbasis Tarbiyah Islamiyah mengutamakan konsep pola pendidikan dalam agama Islam yang mengedepankan nilai-nilai keagamaan yang ada relevansinya dengan kajian ilmu politik di Indonesia. Karena ternyata ilmu politik adalah merupakan salah satu bagian dari sekian banyak ilmu yang ada dalam agama Islam. Pendidikan politik berbasis Tarbiyah Islamiyah mempunyai suatu output yang sama dengan tujuan pendidikan politik lainnya, yakni terciptanya tatanan masyarakat yang memahami pentingnya untuk berpartisipasi politik secara aktif. Seperti apa yang dikemukakan Rusadi Kantaprawira (2006:54) bahwa pendidikan politik sebagai salah satu fungsi struktur politik dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan politik rakyat agar mereka dapat berpartisipasi secara nasional dalam sistem politiknya. Partai Keadilan Sejahtera yang merupakan suatu partai politik mewadahi beberapa bentuk partisipasi politik bagi masyarakat. Jika kita cermati, terdapat beberapa bentuk partisipasi politik yang diwadahi Partai Keadilan Sejahtera berdasarkan pembagian bentuk partisipasi politik oleh Almond (Budiyanto, 2006:181). Almond membagi bentuk partisipasi politik masyarakat terbagi kedalam dua kelompok yakni bentuk konvensional

75


dan non-konvensional. konvensional. Bentuk partisipasi politik konvensional yang diwadahi oleh Partai Keadilan Sejahtera adalah sebagai berikut : a. Diskusi politik b. Kegiatan kampanye c. Membentuk dan bergabung dalam kelompok kepentingan Sedangkan bentuk non-konvensional non konvensional yang diwadahi oleh Partai Keadilan Sejahtera yaitu adalah kegiatan demonstrasi. Mashudi Mashudi (Saloko, 2013:93) menyampaikan bahwa Pendidikan politik Partai Keadilan Sejahtera menjadikan kadernya tidak hanya sebagai politisi, tetapi juga sebagai negarawan. Individu dilahirkan oleh partai melalui konsep Tarbiyah Islamiyah, yakni seorang individu idu haruslah memahami karakteristik sebagai muslim terlebih dahulu sebelum memperoleh jabatan politik parlemen ataupun pemerintah. Kader yang lahir dari pemahaman pemahamanpemahaman konsep Islam, akan menjadikan tingkah lakunya santun dan kredibel terhadap masyarakat. Berikut ini adalah tabel deskriptif mengenai aplikasi yang diterapkan dari pendidikan politik berbasis Tarbiyah Islamiyah. Tabel tersebut merupakan hasil analisis penulis dari data-data data penelitian yang diperoleh, sehingga dapat digambarkan dalam tabel berikut ini : Tabel 1. Aplikasi partisipasi politik berbasis Tarbiyah Islamiyah

Diskusi politik Pengamat Ta'lim (Pendukung)

Kampanye Ikut Pemilu

Training Orientasi Partai (TOP)

Kader

Partisipan

Pengurus Halaqoh (Terbina)

Petugas Kampanye

Pimpinan Partai Politik Pejabat Politik

76

Aktivis


Sosialisasi Program Keberhasilan suatu sosialisai program pendidikan politik merupakan keberhasilan suatu kondisi masyarakat, artinya bahwa keberhasilan dalam sosialisasi pendidikan politik Tarbiyyah Islamiyyah sangat tergantung pada kerjasama pengurus Partai Keadilan Sejahtera dan kondisi sosial masyarakat. Menurut Rahmat, tahapan dalam proses dalam sosialisasi pendidikan politik berbasis Tarbiyah Islamiyah yaitu ta’aruf berarti pengenalan dan pendekatan kepada individu, ikhtiar berarti upaya mempengaruhi individu, dan taqarrub yang berarti mendekatkan atau menghubungkan individu dengan komunitas Tarbiyah (Saloko, 2013:95). Sejalan dengan Susanto (1983) yang menyebutkan bahwa sosialisasi itu adalah proses yang membantu individu melalui belajar dan menyesuaikan diri, bagaimana cara hidup dan bagaimana cara berfikir kelompoknya, agar dapat berperan dan berfungsi dalam kelompoknya. Sosialisasi Tarbiyah Islamiyah terbentuk karena kesadaran dari individu itu sendiri karena keinginan untuk mempelajari dan mengamalkan Islam secara bersama-sama. Kesadaran itu muncul setelah mereka bersentuhan dan menerima dakwah dari orang-orang yang telah mengikuti halaqah terlebih dahulu. Orang-orang terdekat ini biasanya adalah keluarga dan teman sebaya. (Saloko, 2013:95). Pendapat tersebut didukung oleh pendapat Idi (2005:112) mengenai beberapa media sosialisasi. Pertama adalah keluarga, merupakan orang pertama yang mengajarkan hal-hal yang berguna bagi perkembangan dan kemajuan hidup manusi. Fungsi sosialisasi merupakan suatu fungsi yang berupa peranan orang tua dalam pembentukan kepribadian anak. Melalui fungsi ini, keluarga berusaha mempersiapkan bekal selengkaplengkapnya dengan memperkenalkan pola tingkah laku, sikap, keyakinan, cita-cita dan nilai-nilai yang dianut dalam masyarakat, serta mempelajari peranan yang diharapkan dan dijalankan mereka kelak. Kedua adalah teman sebaya atau peer group merupakan orang yang seusia dan memiliki status yang sama, sehingga respon yang diberikan lebih mudah diterima. Suatu respon yang ditunjukkan masyarakat terhadap pendidikan politik berbasis Tarbiyah Islamiyah, terdapat dua kemungkinan yang ada yaitu menerima respon tersebut sehingga individu masuk ke dalam proses taqarrub yang berarti mendekatkan atau menghubungkan diri dengan komunitas Tarbiyah. Selanjutnya adalah individu menolak respon yang dikarenakan beberapa hal karena rutinitas kegiatan yang padat ataupun belum adanya ketertarikan untuk mengikuti pendidikan politik. (Saloko, 2013:96). Dijelaskan oleh Mulyani (2007) bahwa suatu respon dipengaruhi oleh faktor berikut : a. Diri orang yang bersangkutan yang melihat dan berusaha memberikan interpretasi tentang apa yang dilihatnya itu, ia dipengaruhi oleh sikap, motif, kepentingan, dan harapannya. b. Sasaran respon tersebut, berupa orang, benda, atau peristiwa. Sifat-sifat sasaran itu biasanya berpengaruh terhadap respon orang melihatnya. Dengan kata lain, gerakan, suara, ukuran, tindakan-tindakan, dan ciri-ciri lain dari sasaran respon turut menentukan cara pandang orang. c. Faktor situasi, respon dapat dilihat secara kontekstual yang berarti dalam situasi dimana respon itu timbul mendapat perhatian. Situasi merupakan faktor yang turut berperan dalam pembentukan atau tanggapan seseorang.

Berikut ini adalah tabel proses sosialisasi pendidikan politik berbasis Tarbiyah Islamiyah yang merupakan hasil analisis peneliti berdasarkan data penelitian yang didapatkan :

77


Tabel 2. Proses Sosialisasi

Keluarga

Teman Sebaya

Proses Ta’aruf

Individu Proses Ikhtiar Respon ditolak

Respon

Respon diterima (mengikuti TOP)

Ta’lim

Proses Taqarrub

Halaqah

Keterangan : : bentuk pengaruh : bentuk tindakan Proses sosialisasi pendidikan politik berbasis Tarbiyah Islamiyah tersebut adalah suatu upaya agar masyarakat setidaknya menerima respon pendidikan politik berbasis Tarbiyah Islamiyah dan mengikuti program tersebut. Adapun setelah masyarakat tersebut telah menerima materi yang diberikan, sikap individu sendiri yang akan menentukan tindak lanjut dari stimulus yang diberikan. Jika masyarakat menyadari pentingnya partisipasi politik maka diharapkan dapat mengambil peranan penting dalam suatu sistem politik. Dalam menjalankan program pendidikan politik berbasis Tarbiyah Islamiyah terdapat beberapa kendala yang terkadang menjadi penghambat dalam pelaksanaannya. Mas’ud menuturkan bahwa pelaksanaan pendidikan politik berbasis Tarbiyah Islamiyah bukan tanpa adanya suatu kesulitan atau hambatan. Beliau mensyukuri adanya suatu hambatan tersebut sehingga akan menjadi suatu tantangan dalam menghadapinya. Karena itu semuanya adalah ujian, dimana ketika kita dapat melalui ujian tersebut dengan baik maka berarti kita mempunyai peningkatan dalam kemampuan diri kita. (Saloko, 2013:98). Hambatan yang pertama adalah faktor kesibukan individu, karena masyarakat mempunyai kegiatan lain yang lebih penting dibandingkan mengikuti pendidikan politik berbasis Tarbiyah Islamiyah. Seperti mencari nafkah, menuntut ilmu pendidikan formal, dan kegiatan menyenangkan lainnya. Perlu adanya kesadaran yang tinggi agar setiap individu memahami betapa pentingnya mengikuti Tarbiyah Islamiyah, karena bekal yang didapatkan adalah untuk kepentingan dunia dan akhirat. Selanjutnya hambatan yang kedua disampaikan oleh Rahmat adalah kurangnya tenaga dari kader partai. Hal tersebut dikarenakan intensitas kerja yang padat tidak diimbangi dengan jumlah kader yang memadai. Dengan banyaknya bidang tugas yang dilaksanakan akan membuat jumlah kader yang terbatas tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, selain karena tugas yang membutuhkan tenaga yang ekstra, kadang terdapat tumpang tindih pekerjaan akibat keterbatasan tersebut.(Saloko, 2013:99). Kemudian faktor penghambat selanjutnya adalah keterbatasan dana,

78


hal tersebut akan sangat mempengaruhi kinerja yang dilakukan dewan pimpinan daerah Partai Keadilan Sejahtera Kota Bandung. Anggaran dana merupakan faktor penting terhadap keberhasilan partai dalam melaksanakan suatu pekerjaan. Walaupun memiliki rencana yang bagus serta didukung dengan sumber daya yang baik namun apabila dalam kegiatan operasional terbentur dengan keterbatasan dana maka yang terjadi adalah output yang kurang optimal. Lalu faktor penghambat terakhir adalah berasal dari masyarakat sendiri (Rizqon, wawancara, Juli 2013). Masyarakat masih belum faham benar tentang politik, masih banyak masyarakat yang masih terbelenggu dalam keadaan sosial ekonomi jauh dibawah normal. Seperti apa yang diungkapkan mulyana (1998:36) bahwa suatu faktor penting yang berkaitan dengan partisipasi politik, adalah status sosial. Orang-orang dengan pendapatan lebih tinggi, pendidikan yang lebih tinggi, pekerjaan dengan status yang lebih tinggi banyak berpartisipasi daripada yang lainnya. Kesimpulan Secara umum dapat disimpulkan bahwa model pendidikan politik berbasis Tarbiyah Islamiyah yang dilaksanakan oleh Partai Keadilan Sejahtera sangat berperan dalam pengembangan partisipasi politik masyarakat pemilih pada pemilihan umum di Kota Bandung. Melalui model pendidikan politik berbasis Tarbiyah Islamiyah, masyarakat disiapkan tidak hanya untuk melek politik tetapi juga mempersiapkan masyarakat memahami karakteristik sebagai muslim yang mulia sehingga tercipta tatanan masyarakat civil society atau masyarakat madani. Berdasarkan tujuan penelitian yang telah ditetapkan maka secara khusus dapat disimpulkan : 1. Model Pendidikan politik berbasis Tarbiyah Islamiyah yang dikembangkan oleh Dewan Pimpinan Daerah Partai Keadilan Sejahtera Kota Bandung adalah sebagai berikut : a. Dengan model informal

: keluarga kader partai/internal;

b. Dengan model nonformal

: para kader yang terdaftar;

c. Dengan model formal : kegiatan berbentuk diskusi publik. 2. Pengembangan partisipasi politik masyarakat yang memiliki hak memilih pada pemilu oleh Dewan Pimpinan Daerah Partai Keadilan Sejahtera Kota Bandung terintegrasi kedalam kelompok-kelompok kecil yang dinamakan Ta’lim & Halaqoh. Garis koordinasinya pun disesuaikan berdasarkan tingkatan wilayah yaitu : a. Tingkat Kabupaten/Kota

: Dewan Pimpinan Daerah (DPD)

b. Tingkatan Kecamatan

: Dewan Pimpinan Cabang (DPC)

c. Tingkatan Desa/Kelurahan

: Dewan Pimpinan Ranting (DPRa)

Daftar Pustaka Budiardjo, Miriam. 2008. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Budiyanto. 2007. Pendidikan Kewarganegaraan untuk Kelas X. Jakarta: Erlangga. Idi, Abdullah. 2005. Sosiologi Pendidikan. Jakarta: Rineka Cipta. Kantaprawira, Rusadi. 2006. Sistem Politik Indonesia. Bandung: Sinar Baru Algensindo. Khoirun, et. al, 1999. Pendidikan Politik Bagi Warga Negara (Tawaran Konseptual dan Kerangka Kerja). Yogyakarta: LKiS. Mulyani, et. al. 2007. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Earnings Response Coefficient pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Jakarta, Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia. Ridha, Abu. 2002.Pengantar Tarbiyah Siyasiyah. Bandung: Syaamil Cipta Media. Sadeli, et. al. 2009. Bedah Buku Political Education dari Robert Brownhill dan Patricia Smart. Bandung: Kencana Utama.

79

TARBIYAH ISLAMIYAH SEBAGAI MODEL PENDIDIKAN POLITIK DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT

Recommend Documents