PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT SIPIL DALAM DEMOKRATISASI DI NIGERIA

eJournal Ilmu Hubungan Internasional, 2013, 1(4): 1113-1124 ISSN 0000-0000, ejournal.hi.fisip-unmul.org © Copyright 2013

PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT SIPIL DALAM DEMOKRATISASI DI NIGERIA

Erni Setiawati1 NIM: 0702045058 Abstract Political participation in Nigeria had been developed. Political participation is a means for the Nigerian society to participate in the realization of democratic governance. Forms of political participation by Nigerian society is to establish oraganisasi-political organizations, NGOs and election form. With the participation of the political community to provide convenience to Nigeria to participate in the governance process. Keywords: Participation of civil society, democratization, Nigeria

Pendahuluan Nigeria adalah negara di Afrika Barat yang merupakan negara jajahan Inggris. Pada tahun 1946 Gubernur Jendral Inggris, Richard mengumumkan Konstitusi baru yang secara resmi menjadikan Nigeria sebagai negara Federal. Tahun 1954 Nigeria memperoleh status pemerintahan sendiri sebagai pemerintahan Parlementer di bawah Persemakmuran Inggris sampai diperolehnya kemerdekaan penuh pada tanggal 1 Oktober 1960, dan ditetapkan sebagai Republik Federal Nigeria. Sejak kemerdekaan, sistem politiknya dibangun atas dua prinsip kembar yakni penghormatan pada hak-hak asasi manusia dan pemerintahan mayoritas melalui pemilihan demokrasi. Tetapi pmerintahan demokrasi di Nigeria tidak pernah bertahan lama karena para penguasa militer di Nigeria melakukan kudeta terhadap pemerintahan demokratis, sehingga Nigeria berkali-kali berada di bawahan pemerintahan militer. Banyaknya masalah yang terjadi dalam pemerintahan Nigeria, menimbulkan reaksi keras dari masyarakat sipil Nigeria. Selama pemerintahan militer, masyarakat sipil di Nigeria mengalami penderitaan yang cukup panjang, mereka berjuang melalui kelompok- kelompok organisasi pro-demokrasi dan anti militer. Kelompok- kelompok organisasi sipil itu berjuang untuk menentang pemeritahan militer dalam upaya mencapai aturan sipil. Kehadiran masyarakat sipil diidentifikasi sebagai pilar utama yang mendukung kelancaran proses transisi demokrasi di Nigeria.

1Mahasiswa Program S1 Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. E-mail: [email protected]

eJournal Hubungan Internasional, 2013, 1(4): 1113-1124

Nasyarakat sipil untuk ikut dalam partisipasi politik terlihat dari kesadaran yang kuat dalam memberdayakan individu dalam masyarakat untuk menyuarakan aspirasinya dan menggerakan proses politik global kearah yang lebih partisipatoris. Pemerintahan demokratis yang didirikan sebagian besar karena adanya aspirasi dari masyarakat sipil yang meinginkan adanya perubahan dalam struktur pemerintahan. Terpilihnya Obasanjo sebagai Presiden yang mengedepankan pemerintahan yang demokratis memberikan harapan baru bagi masayarakat untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik. Sehingga masyarakat ingin mengikuti proses demokrasi yang berjalan dengan jalan memberikan aspirasi kepada pemerintahan. Landasan Teori dan Konsep 1. Demokrasi dan Demokratisasi Istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos yang artinya rakyat, dan kratos yang artinya pemerintahan.( http://bayu96ekonomos.wordpress.com) Ciri- ciri proses ini adalah terjadinya pergeseran dari rezim otoriter yang membangun sistem hagemonik tertutup, yang tidak memberikan ruang partisipasi publik kearah sistem politik yang terbuka. Pemerintahan demokratis selalu dicirikan oleh karakteristik sebagai berikut: setiap kebijakan diputuskan dengan melibatkan keikutsertaan anggota atau masyarakat dalam pemerintahan (participation), tanggap terhadap aspirasi yang berkembang di bawah (responsiveness), bertumpu pada aspek penegakkan hukum (law enforcement) dan aturan hukum (rule of law), terbuka terhadap keanekaragaman anggotanya (inclusiveness), bertumpu pada konsensus, dapat dipertanggung jawabkan kepada anggotanya (accountability), efisien, efektif, stabil, bersih (check and balance) dan adanya proses yang transparan. (Saiful Mujani 2001:57) Demokrasi mengimplikasikan adanya kebebasan sipil dalam politik yaitu kebebasan untuk berbicara, menerbitkan, berkumpul dan berorganisasi, yang dibutuhkan bagi perdebatan politik dan pelaksanaan kampanye- kampanye pemilihan. Perjuangan untuk menegakan demokrasi harus memiliki salah satu tujuan utamanya yaitu pembentukan masyarakat politik yang demokratis, partaipartai politik yang demokratis, dan mekanisme kampanye melalui persaingan untuk menduduki posisi politik berproses yakni dengan pemilihan yang teratur, bebas, jujur, adil, dan dalam suasana damai. Demokrasi sebagai sistem pemerintahan memiliki tiga ciri-ciri:( Lary Diamond, 1994:10) a. Persaingan yang ekstensif untuk menduduki posisi-posisi politis negara melalui pemilihan yang teratur, bebas dan adil. b. Adanya akses untuk partisipasi politik yang menyeluruh, sehingga tidak seorang dewasa pun yang tidak di cakupnya, kebebasan pers, kebebasan berserikat. c. Ditegakkannya hukum yang cukup untuk menjamin bahwa persaingan dan partisipasi politik itu menjadi bermakna dan otentik.

2

Partisipasi Politik Masyarakat Sipil dalam Demokratisasi di Nigeria (Erni Setiawati)

Adanya akses partisipasi politik secara menyeluruh dan di tegakannya hukum yang menjamin persaiangan dan partisipasi didalamnya membuat Nigeria optimis dalam menjalankan roda pemeintahan demokrasi yang baik. Demokratisasi menurut kamus ilmiah popular internasional adalah pergerakan untuk merombak pemerintahan dengan yang demokratis dan penerapan sistem demokrasi.( Budiono M.A, 2005:10) Demokratisasi sebagai proses proses politik berasal dari perjuangan masyarakat yang sadar secara etis dan bertanggung jawab atas perbaikan nasibnya sendiri. Pendekatan ini lebih menekankan prakarsa dan peran serta anggota masyarakat ketimbang prakarsa dan peran serta negara dalam proses pembentukan subyeksubyek politik (political subject), pranata-pranata sosial; dan politik (social and political institutions).(Hikam Muhamad, 1997:13) Pemerintahan sipil yang demokratis di Nigeria menandai berakhirnya kekuasaan militer dengan berasaskan pada pemenuhan kebutuhan bersama yaitu, terjaminnya hak-hak individu melalui perlindungan konstitusional, adanya aturan-aturan yang mengikat melalui badan hukum yang mengatur serta mengawasi perilaku setiap individu, terjaminnya hak menyatakan pendapat dan kebebasan untuk dapat ikut serta dalam partisipasi politik baik dalam pemilu atau pun partai. 2. Partisipasi Politik Demokrasi di anggap sebagai pemerintahan yang ideal yang terbaik untuk diterapkan dinegara-negara didunia yang diharapkan mampu menjawab permasalahan rakyat dan menegakan kedaulatan rakyat. Partisipasi masyarakat merupakan indikator ukur tingkat atau wujud demokrasi yang ideal dalam sebuah negara. Faktor utama dalam perwujudan demokrasi di dalam sebuah negara adalah partisipasi warganya dalam proses politik di negara tersebut. Partisipasi poltik masyarakat adalah aspek penting dari demokratisasi. Di mana unsur demokrasi di tentukan oleh bagaiamana kesadaran dari warga negara untuk berpartisipasi di dalam politik dan pemerintahan.( http://www.afrimap.org) Menurut Miriam Budiarjo, Partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pimpinan negara dan secara langsung atau tidak langsung memengaruhi kebijakan pemerintah (public policy). Partisipasi Politik merupakan salah satu aspek penting dalam demokrasi. Asumsi yang mendasari demokrasi adalah orang yang paling tahu tentang apa yang baik bagi dirinya adalah orang itu sendiri. Partisipasi sebagai kegiatan dibedakan menjadi partisipasi aktif dan partisipasi pasif. Yang termasuk dalam kegitan partisipasi aktif ialah mengajukan usul mengenai suatu kebijakan umum yang berlainan dengan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Sebaliknya kegiatan yang termasuk dalam partisipasi pasif ialah kegitan yang mematuhi kebijakan pemerintah, menerima dan melaksanakan setiap keputusan pemerintah. karena

3


keputusan politik yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah menyangkut dan mempengaruhi kehidupan warga masyarakat maka warga masyarakat berhak ikut serta menentukan isi keputusan politik. Oleh karena itu, yang dimaksud dengan partisipasi politik ialah keiikutsertaan warga negara biasa dalam menentukan segala keputusan yang menyangkut atau mempengaruhi hidupya. Masyarakat Nigeria cenderung bersifat partisipasi pasif, karena mereka hanya mematuhi dan menjalankan kebijakan yang di berikan oleh pemerintah. Partisipasi politik di negara- negara yang menerapkan sistem demokrasi merupakan hak warga negara yang berpartisipasi berbeda dari suatu negera ke negara lain, sehingga tidak semua warga negara ikut serta dalam proses demokrasi. Keikutsertaan warga negara dalam Pemilihan Umum merupakan serangkaian kegiatan membuat keputusan, yakni apakah memilih atau tidak memilih dalam Pemilihan Umum. Berbagai bentuk partisipasi politik di Nigeria dapat dilihat dari berbagai kegiatan warga negara yang mencakup antara lain: 1. Terbentuknya organisasi-organisasi politik maupun organisasi masyarakat sebagai bagian dari kegiatan sosial, sekaligus sebagai penyalur aspirasi rakyat yang ikut menentukan kebijakan negara. 2. Lahirnya Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sebagai kontrol sosial maupun pemberi masukan (input) terhadap kebijakan pemerintah. 3. Pelaksanaan pemilu yang memberi kesempatan kepada warga negara untuk dipilih atau memilih, misalnya berkampanye dan menjadi pemilih aktif. 4. Munculnya kelompok-kelompok kontemporer yang memberi warna pada sistem input dan output kepada pemerintah, misalnya melalui unjuk rasa dan demonstrasi. 3. Masyarakat Sipil Konsep pemerintahan demokratis semakin menonjol dalam pembangunan suatu Negara, dan konsep masyarakat sipil menjadi elemen kunci pasca kekuasaan militer di Negara berkembang. Dukungan untuk masyarakat sipil adalah komponen inti dalam demokrasi dan agenda pemerintahan, yang mencerminkan realisasi tumbuhnya nilai-nilai otonom dan pusat-pusat kekuasaan. Kelompok ini menginginkan adanya pemerintahan yang partisipatif, akuntabel untuk kelangsungan demokrasi. Menurut Thomas Charoters mengenai masyarakat sipil, mengungkapkan bahwa masyarakat sipil merupakan masyarakat di luar pemerintah dan pengusaha. (http://civilsoc.org)Pendapat Charoters tersebut dilengkapi dengan definisi dari Civil Society International (CSI) yang melihat masyarakat sipil sebagai sektor ketiga di samping pemerintah dan bisnis. Dalam konteks tersebut, sektor ketiga berarti “institusi perantara”, seperti asosiasi profesional, kelompok religi, persatuan buruh, organisasi advokasi warga, dan perkumpulan lainnya yang menyuarakan dan memperkaya partisipasi publik dalam demokrasi.

4


Partisipasi masyarakat semakin tinggi dalam membentuk institusi dan kebijakan (“active citizen”), dalam era globalisasi ini muncul wacana perluasan dari konsep masyarakat sipil. Masyarakat sipil global merupakan lingkaran supranasional atas partisipasi politik dan sosial. Masyarakat sipil bukanlah institusi yang berorientasi pada kekuasaan dan bertujuan maksimalisasi kapital. Kelompok ini lahir dari kesadaran untuk memperjuangkan nilai-nilai universal manusia yang tidak melihat pada perbedaan bangsa, status sosial, ekonomi, ideologi, agama, dan identitas primordial lainnya. Peran civil society merupakan salah satu pilar penting dalam transisi demokrasi yang dapat terukur karena aktivitas- aktivitas yang dilakukannya mampu membawa rakyat ke arah yang lebih partisipatoris. Masyarakat sipil mempunyai kemampuan untuk meningkatkan partisipasi rakyat dengan membuat suara dari “bawah” lebih terdengar, dengan memunculkan diskusi baru yang sebelumnya tidak diperhitungkan sebagai masalah-masalah politis seperti kekerasan dan hak penduduk asli terhadap tanah leluhurnya. Partisipasi politik di negara-negara yang menerapkan sistem demokrasi merupakan hak warga negara, mempunyai partisipasi yang berbeda-beda dari satu negara ke negara lain, sehingga tidak semua warga negara ikut serta dalam proses demokrasi. Keikutsertaan warga negara dalam Pemilihan Umum merupakan kegiatan membuat keputusan, yakni apakah memilih atau tidak memilih dalam Pemilihan Umum. Berbagai bentuk partisipasi politik dapat dilihat dari berbagai kegiatan warga negara yang mencakup antara lain: (http://africa.com/Jsda/V12No7_Winter2010_A/PDF) Metode Penelitian Penelitian ini menggunakan tipe penelitian Deskriftif, karena menggambarkan suatu kejadian secara sistematis, yang saling berhubungan dan akurat. Adanya tuntutan dari masyarakat di Nigeria, memacu pemerintah untuk melakukan perbaikan dalam sistem pemerintahannya. Dengan adanya proses demokratisasi yang terjadi menjadikan perubahan yang sangat diinginkan oleh masyarakat Nigeria. Pembahasan Republik Federal Nigeria adalah sebuah negara di Afrika Barat. Negara ini berbatasan dengan Benin disebelah barat, Chad dan Kamerun disebelah timur, Niger disebelah utara dan Teluk Guinea disebelah selatan. Nigeria memiliki populasi penduduk terpadat dibandingkan dengan negara lainnya di Afrika sekitar 170,123,740 juta jiwa. Partisipasi politik masyarakat sipil Nigeria merupakan hak dan kewajiban yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat di Nigeria yang saling berinteraksi sesuai dengan kedudukannya yang terlihat dalam bentuk partisipasi politik.Pengertian partisipasi politik adalah kegiatan warga negara yang bertujuan untuk

5


mempengaruhi pengambilan keputusan politik. Sifat partisipasi politik ini adalah sukarela, bukan dimobilisasi oleh negara ataupun partai yang berkuasa. Ruang bagi partisipasi politik adalah sistem politik. Sistem politik memiliki pengaruh untuk menuai perbedaan dalam pola partisipasi politik warga negaranya. Pola partisipasi politik disuatu negara dengan sistem politik Demokrasi tentu berbeda dengan negara lainnya. Cara masyrakat sipil di Nigeria untuk turut serta dalam proses demokratisasi adalah: 1. Membentuk organisasi-organisasi politik di Nigeria 2. Membentuk LSM 3. Pelaksanaan Pemilu 1. Membentuk organisasi-organisasi politik di Nigeria Nigeria mengalami transformasi dalam partisipasi politik yang sebelumnya cenderung bersifat pasif, karena mereka hanya mematuhi dan menjalankan kebijakan yang diberikan oleh pemerintah yang kemudian menjadi partisipasi aktif, terbukti dengan munculnya organisasi- organisasi yang di bentuk masyarakat Nigeria yang di namakan Civil Society Organisation (CSO), terbentuk pada tahun 1980 yang menentang adanya tindakan kekerasan masyarakat sipil. (http://www.eurojournals.com/rjis_9_02.pdf) Terbentuknya organisasi-organisasi politik baru di Nigeria dapat kita lihat dalam pemetaan masyarakat sipil yang memiliki dua fungsi: Pertama, untuk mengetahui pelaku utama dalam masyarakat Nigeria. Kedua, untuk mengidentifikasi kelompok dalam hubungan antara masyarkat sipil. Pemetaan ini difokuskan pada tingkat pengaruh pelaku, hubungan dengan aktor lainnya, status dalam masyarakat, dan perwakilan. a. Asosiasi profesional dan tenaga kerja Organisasi ini merupakan jenis kelompok penekan tradisional dan bertindak sebagai hati nurani masyarakat dan memiliki sejarah panjang dalam berbagai tingkat konfrontasi dalam melintasi periode kolonial sampai pasca-kolonial dalam sejarah Nigeria. (http://civicus.org/new/media/CSI_Nigeria_Country_Report.pdf) Tujuan utama kelompok ini untuk kepentingan professional mereka sendiri, tetapi mereka juga terlibat dalam kegiatan umum untuk masyarakat seperti memobilisasi melawan kebijakan negara yang cenderung mengakibatkan kesulitan sosial-ekonomi. b. Hak Asasi Manusia dan Kelompok Pro-Demokrasi Organisasi masyarakat sipil ini muncul sebagai tanggapan terhadap rezim militer selama tahun 1980 dan 1990-an, dan pelanggaran HAM berat, serta penutupan sistematis ruang politik. Mereka dibentuk oleh individu atau kelompok professional seperti pengacara, akedimisi dan wartawan yang memanfaatkan sumber dana dan memobilisasi untuk melawan pemerintahan rezim militer.

6


c. Grup Primordial Organisasi ini didirikan untuk menekan perpecahan dan didasarkan pada klaim eksklusif. Dengan kata lain, mereka memiliki kecenderungan untuk bertindak dengan cara yang 'tidak sopan', mereka cenderung untuk merusak negara dan menyebabkan ketidakstabilan dan kelangsungan negara. Dalam konteks kebangkitan politik identitas di Nigeria, ada sejumlah etnis dalam kelompok sipil di Nigeria yang cenderung mendominasi dalam zona geo-politik dimana etnis minoritas dan isu-isu lingkungan telah mendorong proliferasi kelompok sipil. d. Kelompok Bisnis Kelompok-kelompok sipil tumbuh terogansir dari kelompok usaha/swasta. Mereka berperan dalam sektor-sektor kunci ekonomi, seperti manufaktur, pertanian, perbankan dan minyak bumi. e. Sukarela dan Mutual Support Group cenderung paling aktif di daerah pedesaan meskipun mereka memiliki kehadiran yang kuat di perkotaan, berkolaborasi dengan kelompok masyarakat sipil yang dapat digambarkan sebagai tradisional dan organisasi neotradisional, dan terstruktur dan terorganisir sesuai dengan usia dan jenis kelamin. Tujuan utama dari organisasi ini adalah pemberdayaan ekonomi anggotanya f. Praktek demokrasi didalam OMS Indikator ini menilai sejauh mana OMS menjunjung praktek demokrasi dalam organisasi mereka. Secara khusus, banyak anggota organisasi memiliki kontrol dalam proses pengambilan keputusan dan bagaimana memilih pemimpin. Pembentukan organisasi-organisasi politik ini mempunyai tujuan yaitu sebagai suatu kesatuan yang berkepentingan dalam pembentukan tatanan sosial di Nigeria yang sah. Pembentukan organisasi politik memberikan kontribusi bagi pemerintahan di Nigeria antara lain: a. Kesulitan sosial-ekonomi dapat teratasi, dengan tumbuhnya tingkat perekonomian Nigeria pasca rezim militer, hasil pendapatan minyak yang ada dapat tersalurkan dengan baik , meskipun tidak semua lapisan masyarakat dapat menikmati hasil tersebut. b. Dapat mencegah pemerintah untuk tidak lagi kembali pada rezim militer, yaitu dengan menegakan aturan demokrasi yang kondusif sehingga peluang untuk negara kembali ke pemerintahan militer kecil. c. Dapat menekan perpecahan antar suku di Nigeria, terbaginya Nigeria menjadi 36 negara bagian mempermudah untuk mengontrol perpecahan antar suku, karena disetiap negara bagian mempunyai lembaga keamanan yang dapat mencegah terjadinya perbedaan antar suku masyarakat.

7


d. Adanya kebijakan pasar dengan meningkatnya perekonomian Nigeria, maka pemerintah menentukan kebijakan pasar sesuai dengan perekonomian yang ada. e. Terciptanya pemberdayaan ekonomi dapat memberikan kemudahan untuk masyarakat Nigeria. Akses ekonomi yang tersedia di nigeria saat ini memudahkan masyarakat Nigeria dalam bertransaksi misalnya dalam hal jual beli. 2. Membentuk LSM Lahirnya LSM di Nigeria menambah pesatnya perkembangan partisipasi politik yang dilakukan masyarakat Nigeria, salah satunya adalah terbentuknya gerakan dari para perempuan Nigeria. bercermin dari kurangnya pemahaman akan demokrasi, belum berkembangnya persepsi masyarakat bahwa perempuan kurang penting dibanding laki-laki, maka hanya terdapat sedikit kelompok aksi sosial politik perempuan di Nigeria. Perempuan di Nigeria (WIN), didirikan oleh koalisi perempuan Universitas dan profesionalitas pada tahun 1982. Tujuannya untuk mengumpulkan perempuan tanpa memandang agama, kelas, atau golongan etnis. Struktur keanggotan LSM di Nigeria memiliki perbedaan dengan organisasi masyrakat sipil lainnya yang memiliki jaringan sebagai lawan yang dibentuk oleh individu. Aspirasi perempuan dalam partisipasi politik di Nigeria didasarkan bahwa perempuan mewakili setengah dari penduduk di Nigeria, sehingga harus diijinkan untuk ikut andil dalam proses pengambilan keputusan dalam pemerintahan. Perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki untuk berpartisipasi dalam pemerintahan. Hasil yang dicapai WIN dalam pemerintahan adalah dapat menyuarakan hak-hak perempuan yang sebelumnya dianggap sebagai ancaman oleh negara. Kekerasan yang dialami oleh perempuan-perempuan Nigeria sebelumnya menjadi dasar bagi WIN untuk terus menyuarakan hak asasi minoritas perempuan. 3. Pelakasanaan Pemilu Keikutsertaan warga negara dalam Pemilihan Umum merupakan serangkaian kegiatan masyarakat untuk membuat keputusan, yakni apakah memilih atau tidak memilih dalam Pemilihan Umum.Visibilitas beberapa koalisi dan jaringan dalam kampanye ditujukan untuk mendukung dan memperdalam demokrasi di Nigeria. Ada beberapa forum yang terlibat dalam pelaksanaan Pemilu di Nigeria yaitu, Monitoring Group Transisi (TMG), Forum Warga untuk Reformasi Konstitusi (CFCR), Jaringan Reformasi Pemilu (ERN), dan Kampanye untuk Demokrasi (CD). Konteks politik di Nigeria telah meningkat dengan kembalinya pemerintahan sipil yang mengikuti kerangka konstitusional. Hal ini memberikan peluang baru bagi liberalisasi politik dan dihapusnya pembatasan formal tentang hak warga negara dan organisasi.

8


a. Hak Politik Hak-hak politik di Nigeria dijamin oleh Konstitusi. Lembaga Yudikatif memainkan peran penting dalam mempertahankan hak-hak warga negara untuk berpartisipasi politik. b. Persaingan Politik Jumlah partai politik merupakan indikasi yang baik bahwa Nigeria telah membuat kemajuan dalam persaiangan politik. Sejumlah tantangan yang harus diatasi dengan partai adalah sistem dan demokrasi elektoral. Tantangan utamanya adalah kelemahan keseluruhan partai politik dalam membangun dan memelihara demokrasi. c. Aturan hukum Pelanggaran hak asasi manusia di Nigeria berkurang di bandingkan tahun 1990an, dimana pejabat pemerintah pada tahun tersebut tidak sesuai dengan peraturan hukum pemerintah hukum yang ada. d. Korupsi Korupsi menjadi sebuah budaya di Nigeria. Pelaksanaan kebijakan reformasi pasar dalam kerangka Nasional Pemberdayaan Ekonomi dan Strategi Pembangunan dirancang untuk membangun kerangka anti korupsi yang terjadi. e. Efektivitas Negara Pemerintah Nigeria dianggap tidak mewakili kepentingan rakyat. Reformasi ekonomi yang dilaksanakan tanpa penyediaan layanan sosial tanpa menanggapi kesulitan masyarakat. Layanan sosial yang ada menjadi tidak efisien karena kurangnya sumber daya manusia. f. Desentralisasi Nigeria merencanakan melakukan sentralisasi kekuasaan dan sumber daya dan mendesentralisasikan sumber dari tingkat nasional ke tingkat lokal pemerintah. Pemilihan Umum di Nigeria sudah dimulai dari awal kemerdekaanya pada tahun 1960 dari Britania Raya. Pada pemilu pertama ini tidak banyak masyarakat sipil yang mengetahui apa arti dari pemilihan umum, karena kurangnya pengetahuan masyarakat akan pemerintahan membuat tingkat partisipasi masyarakat kurang terealisasi. Desember 1964 diadakan pemilu pertama yang diikuti oleh 11 partai politik yang tergabung dalam dua kelompok koalisi. Pemerintahan demokratis kedua terbentuk setelah Obasanjo berhasil mengadakan pemilu pada tahun 1979 dengan terpilihnya Shehu Shagari dari Nationala Party of Nigeria (NPN) yang memenangkan pemilu sebagai Presiden. Transisi sipil yang dilakukan oleh Abdusalami Abu Bakar membuka peluang bagi Nigeria untuk dapat kembali menciptakan pemerintahan secara demokratis.

9


Pemilihan umum yang dilaksanakan Abu Bakar memberi kemenangan bagi Olusegun Obasanjo yang menang pada pemilihan presiden pada tanggal 27 Februari 1999. Tingkat partisipasi politik masyarakat Nigeria melalui Pemilu tahun 1999 hanya 52,3%, dimana masih belum mencapai hasil yang di harapkan. Pengaruh tingkat ekonomi individu didalam masyarakat sebagai salah satu unsur pembentukan partisipasi politik individu yang mempunyai korelasi diantara keduanya. Kemiskinan adalah salah satu faktor penghambat kesadaran individu yang dapat membentuk masyarakat untuk terlibat didalam politik dan pemerintahan yang dapat menimbulkan lumpuhnya demokratisasi di Nigeria. Kurang lebih 29,8 juta masyarakat Nigeria terlibat dalam pemilihan Presiden pada tanggal 27 Februari 1999 yang dimenangkan oleh Olesegun Obasanjo. Obasanjo memperoleh 18,7 juta suara atau sekitar 62,78% dari total responden. (http://africanelections.tripod.com) Tingkat partisipasi warga dalam pemilihan umum tahun 2003 naik hingga 16.8 % dari pemilihan umum tahun 1999.Pemilu ini dimenangkan oleh Olusegun Obasanjo dengan memperoleh 61.94% suara. Pemilhan Presiden tahun 2007 menurun dengan hanya 58 % dari total suara yang ada. Pemilihan ini dimenangkan oleh Umaru Musa Yar’Adua dari partai PDP dengan memeperoleh 69.60% suara Jumlah partai politik merupakan indikasi yang baik bahwa Nigeria telah membuat kemajuan dalam kompetisi politik. Kelemahan pemilu di Nigeria adalah dalam membangun dan memelihara demokrasi, karena sebagian besar dipengaruhi oleh perbedaan ideologi dan kurangnya dukungan kelembagaan. Partai politik sering disalahgunakan untuk merebut kekuasaan dan aturan regulasi dari proses pemilihan. Perbedaan identitas etnis, daerah, agama memberikan pengaruh dalam pemungutan suara. Hal ini menimbulkan ketakutan bagi Nigeria ketika ada satu partai politik yang berkuasa, Hal ini ditunjukkan selama pemilu tahun 2003 dan 2007 dimana sebagian besar posting, disemua tingkatan pemerintahan, dikembalikan ke partai yang berkuasa. Perselisihan dari pihak non-putusan diabaikan oleh Pengadilan.Komisi Independen Pemilihan Nasional dan Komisi Pemilihan Independen Negara (SIECS) adalah badan eksekutif di mana presiden dan gubernur masing-masing menunjuk pihak pendukung ke dalam posisi kepemimpinan, dimana komisi pemilu sangat dipengaruhi oleh pemerintah. Dengan adanya pelaksanaan Pemilu, membuat kesadaran politik masyarakat Nigeria semakin meningkat, terbukti dengan persentase hasil pemilihan dari tahun 1999-2007.Pemerintahan yang berlaku sebelum dekade demokrasi sipil, menjadi cerminan bagi pemerintahan Nigeria dalam memperbaiki tatanan negara agar

10


tidak kembali pada pemerintahan militer.Walaupun ada perselisihan yang terjadi antara pemegang kekuasaan, namun pelaksanaan pemilu ini memberi dampak baik bagi Nigeria dan masyarakatrnya untuk selalu berkomitmen terhadap kelangsungan negara. Daftar Pustaka Mujani, Saiful. 2001. Religious Democrats: Democratic culture and Muslim Participation in Post Suharto Era. Columbus: Ohio State University. Budiono M.A. 2005. Kamus Istilah Populer Internasional. Alumni. Surabaya. Hikam, Muhammad A.S. 1997. Demokrasi dan Civil Society. LP3ES.Jakarta. Lary Diamond,. 1994. Revolusi Demokrasi:Perjuangan Untuk Kebebasan dan Pluralisme di Negara Sedang Berkembang. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta. Mujani, Saiful. 2001. Religious Democrats: Democratic culture and Muslim Participation in Post Suharto Era. Columbus: Ohio State University. Situs Internet: Civicus Civil Society Index: Nigeria, CSI_Nigeria_Country_ Report.pdf.

http://www.civicus.org/new/media/

Demokrasi dan Demokratisasi, http://bayu96ekonomos.wordpress.com/andatertarik/demokrasi-dan-demokratisasi, di akses tanggal 07 Februari 2013 Demokrasi dan integrasi nasional, http://www.eurojournals.com/rjis_9_02.pdf, diakses tanggal 12 April 2013 Elections in nigeria http://africanelections.tripod.com/ng.html, diakses tanggal 12 April 2013 What is Civil Society?, http://www.civilsoc.org/whatisCS.htm , 07 Februari 2013

“THE POLITICS OF DEMOCRATIZATION IN NIGERIA”, http://www.jsd.africa.com/Jsda/V12No7_Winter2010_A/PDF/The %20Politics%20of%20Democratization%20in%20Nigeria.pdf, 07 Februari 2013

11

PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT SIPIL DALAM DEMOKRATISASI DI NIGERIA

Recommend Documents