KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA LAPORAN
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA SELAKU SEKRETARIS DPOD
KEBIJAKAN PENATAAN PADA DAERAH TERKAIT DAERAH OTONOM BARU BERDASARKAN SIDANG DPOD UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 JAKARTA, 19 FEBRUARI 2016
JAKARTA, 29 MARET 2017
SEJARAH UU TTG PEMDA DI INDONESIA
UU 23/ 2014
Efektifitas Pemerintahan daerah
UU 32 /’04 mencari keseimbangan UU 22 / 1999 Dominan Desentralisasi UU 5 / 1974 Dominan Sentralisasi UU 18 / 1965 Dominan Desentralisasi
Penetapan Presiden 6 / 1959 Dominan sentralisasi UU 1 / 1957 Dominan Desentralisasi UU 22 / 1948 Dominan Desentralisasi UU 1 / 1945 Dominan Sentralisasi DESENTRALISATIE WET 1903 Dominan Sentralisasi
PERBANDINGAN JUMLAH DAERAH OTONOM SEBELUM DESENTRALISASI 1999 DENGAN SESUDAH DESENTRALISASI 1999
8 (30,7%) 181 (77,3%) 34 (57,6%) 1.614 (29,4%) 2.477 (41,7%)
14.254 (23,8%)
PERKEMBANGAN PEMBENTUKAN DOB TAHUN 1999 – 2014 PASCA REFORMASI
DOB 1999-2004
DOB 2005-2014
PROV : 7 KAB : 115 KOTA : 26
PROV : 1 KAB : 66 KOTA : 8
148 DOB
75 DOB 223 DOB TOTAL DAERAH OTONOM PROVINSI : 34 KABUPATEN : 415 KOTA : 93 TOTAL : 542
KEBIJAKAN DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH MERUPAKAN SALAH SATU UPAYA MEWUJUDKAN TERCIPTANYA POROS PEMERINTAHAN
MEMPERCEPAT PENINGKATAN KESRA, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PELAYANAN PUBLIK & PENINGKATAN DAYA SAING
MENGOPTIMALKAN KINERJA PEMERINTAHAN DAERAH DLM PENCAPAIAN TUJUAN OTDA MEMPERKUAT ASPEK REGULASI
PERUBAHAN UU 32/2004
UU 23/2014 ttg Pemda
UU 22/2014 ttg Pemilihan KDH/WKDH
MEMPERKUAT ASPEK IMPLEMENTASI REGULASI
SOSIALISASI, EVALUASI, PEMBINAAN, PENGAWASAN & PENINGKATAN KAPASITAS
UU 6/2014 ttg Desa
KEBIJAKAN PENATAAN DAERAH
Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014
a. Penataan daerah terdiri atas pembentukan daerah dan penyesuaian daerah. b. Pembentukan daerah berupa pemekaran daerah dan penggabungan daerah. Pembentukan daerah mencakup pembentukan daerah provinsi dan pembentukan daerah kab/kota. c. Pemekaran daerah dilakukan melalui tahapan daerah persiapan provinsi atau daerah persiapan kab/kota selama 3 tahun. d. Pembentukan daerah persiapan harus memenuhi persyaratan dasar kewilayahan dan persyaratan dasar kapasitas daerah; serta persyaratan administrasi e. Pembentukan daerah dan penyesuaian daerah dapat dilakukan berdasarkan pertimbangan kepentingan strategis nasional f. Pemekaran daerah baru harus mengacu desain besar strategi penataan daerah. Desain besar penataan daerah disusun oleh pemerintah dan ditetapkan dgn peraturan pemerintah.
AMANAT UU 23 TH 2014 TTG PEMDA
BAB VI TTG PENATAAN DAERAH (UU No. 23 Th 2014)
Pasal 55
Pasal 56
RPP TTG PENATAAN DAERAH
RPP TTG DESARTADA
PROGRESS 1. RPP TENTANG PENATAAN DAERAH & RPP TENTANG DESAIN BESAR PENATAAN DAERAH PENYUSUNAN KEDUA RPP TSB SUDAH CAPAI 95% DGN PENJELASAN SBB: a. RPP TENTANG PENATAAN DAERAH SDH SELESAI DIHARMONISASI, SELANJUTNYA SIAP DILANJUTKAN UTK DITETAPKAN MJD PP OLEH PRESIDEN RI b. RPP TTG DESARTADA SDH SELESAI DIHARMONISASI DGN CATATAN KHUSUS ESTIMASI JMLH DAERAH OTONOM 20162025 DIBAHAS LBH LANJUT SCR INTERNAL PEMERINTAH MELALUI FORUM DPOD UTK SELANJUTNYA DISAMPAIKAN KPD DPR-RI & DPD-RI SBLM DITETAPKAN MJD PP OLEH PRESIDEN RI 2. PEMERINTAH TLH LAKSANAKAN RAPAT INTERN DPOD PD TGL 2 SEPT 2016 YG DIPIMPIN BAPAK WAKIL PRESIDEN
DESARTADA DESARTADA adalah rancang bangun Penataan Daerah tingkat nasional yang meliputi strategi Penataan Daerah dan kondisi daerah otonom yang ingin diwujudkan dalam kurun waktu tertentu.
Tujuan DESARTADA : 1. Memastikan Penataan Daerah dilaksanakan secara terencana; 2. Meningkatkan efisiensi & efektifitas dalam penyelenggaraan Pemerintahan di daerah; 3. Menetapkan perkiraan jumlah daerah otonom dalam kurun waktu tertentu; 4. Memberikan dasar kebijakan bagi pemekaran daerah.
RENCANA STRATEGIS 1. pengembangan parameter Pembentukan Daerah, meliputi: persyaratan dasar kewilayahan, terdiri atas parameter luas wilayah minimal, jumlah penduduk minimal, batas wilayah, cakupan wilayah, batas usia minimal Daerah provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan; dan persyaratan dasar kapasitas Daerah, terdiri atas parameter geografi, demografi, keamanan, sosial, politik, adat, dan tradisi, potensi ekonomi, keuangan Daerah, dan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan; 2. penetapan daerah persiapan dengan Peraturan Pemerintah; 3. penyediaan fasilitasi dan pendampingan profesional dalam penyelenggaraan pemerintahan bagi setiap daerah persiapan selama dalam masa transisi; dan 4. pengembangan sistem evaluasi daerah persiapan sebagai dasar penetapan perubahan status menjadi daerah otonom.
RENCANA STRATEGIS
Penyusunan rencana strategis Penataan Daerah harus mengutamakan : a. kepentingan nasional; b. Penataan Daerah yang berwawasan global; c. integrasi seluruh aspek perubahan lingkungan strategis; d. keterpaduan pembangunan pusat dan Daerah; dan e. responsibilitas terhadap dinamika politik dalam negeri.
ESTIMASI JUMLAH DAERAH OTONOM BARU
ESTIMASI JUMLAH MAKSIMAL DAERAH DILAKUKAN BERDASARKAN PEMENUHAN PERSYARATAN DASAR KEWILAYAHAN DAN PERSYARATAN DASAR KAPASITAS DAERAH SERTA BERDASARKAN PERTIMBANGAN KEPENTINGAN STRATEGIS NASIONAL
ESTIMASI JUMLAH DAERAH OTONOM Estimasi jumlah Daerah berdasarkan pemenuhan persyaratan dasar kewilayahan dan persyaratan dasar kapasitas Daerah dihitung berdasarkan pendekatan kesatuan kawasan pulau atau kepulauan, yaitu: KELOMPOK I
: SUMATERA
KELOMPOK II
: JAWA - BALI
KELOMPOK III
: KALIMANTAN
KELOMPOK IV
: SULAWESI
KELOMPOK V
: NUSA TENGGARA
KELOMPOK VI
: MALUKU
KELOMPOK VII : PAPUA
METODE PENGHITUNGAN
PENGHITUNGAN ATAS PERTIMBANGAN KEPENTINGAN STRATEGIS NASIONAL (PASAL 31 & 49 UU 23/2014)
METODE PENGHITUNGAN ESTIMASI JUMLAH DAERAH OTONOM DI INDONESIA
PENGHITUNGAN TEKNIS BERDASARKAN LUAS WILAYAH MINIMAL DAN JUMLAH PENDUDUK MINIMAL (PASAL 34 UU 23/2014)
PEMBENTUKAN DAERAH ATAS DASAR PERTIMBANGAN KEPENTINGAN STRATEGIS NASIONAL
1. PASAL 31 Ayat (4) UU 23 Thn 2014 Pembentukan Daerah dan penyesuaian Daerah dapat dilakukan berdasarkan kepentingan strategis nasional. 2. Pasal 49 UU 23 Thn 2014 1) Berlaku untuk daerah perbatasan, pulau-pulau terluar, dan Daerah tertentu untuk menjaga kepentingan dan kedaulatan NKRI. 2) Harus melalui tahapan Daerah Persiapan paling lama 5 tahun 3) Harus memiliki cakupan wilayah dengan batas-batas yang jelas dan mempertimbangkan parameter pertahanan dan keamanan, potensi ekonomi, serta parameter lain yang memperkuat kedaulatan NKRI
Penjelasan : Kepentingan Strategis Nasional adalah kepentingan dalam rangka menjaga keutuhan dan kedaulatan NKRI serta mempercepat kesejahteraan masyarakat di daerah perbatasan, pulau-pulau terluar dan Daerah tertentu
PENGHITUNGAN TEKNIS PERSYARATAN DASAR KEWILAYAHAN 1. LUAS WILAYAH MINIMAL
2. JUMLAH PENDUDUK MINIMAL
3. BATAS WILAYAH
4. CAKUPAN WILAYAH 5. BATAS USIA MINIMAL PROVINSI, KABUPATEN/KOTA, DAN KECAMATAN
MEKANISME PEMBENTUKAN DAERAH PERSIAPAN
USULAN PEMDA (BOTTOM UP)
KEPENTINGAN STRATEGIS NASIONAL (TOP DOWN)
MEKANISME PEMBENTUKAN DAERAH PERSIAPAN (BOTTOM UP) DPR RI
Usulan Pembentukan Daerah Persiapan
GUBERNUR
Pasal 28 ayat (2) RPP Penataan Daerah
DPD RI
Gubernur menyampaikan Usulan Pembentukan Daerah Persiapan provinsi dan kabupaten/Kota, dengan melampirkan : 1 persyaratan dasar kewilayahan 2 dokumen persyaratan administratif.
PEMERINTAH PUSAT
Pasal 38 UU 23/2014
hasil penilaian dinyatakan telah memenuhi syarat, Pemerintah Pusat menyampaikan hasil penilaian tersebut kepada DPR RI dan DPD RI
Pemerintah Pusat melakukan penilaian thd: 1 persyaratan dasar kewilayahan 2 dokumen persyaratan administratif. Pasal 38 ayat (2) UU 23/2014
Pasal 38 ayat (3) UU 23/2014
Pemerintah Pusat membentuk TIM KAJIAN INDEPENDEN dengan persetujuan DPR RI dan DPD RI
Pasal 38 ayat (4) UU 23/2014
TIM KAJIAN INDEPENDEN Melakukan penilaian terhadap persyaratan dasar kapasitas Daerah
Konsultasi Hasil Sidang DPOD dengan DPR RI & DPD RI
Pasal 29 ayat (2) RPP Penataan Daerah
MENDAGRI
Pasal 38 ayat (5) UU 23/2014
SIDANG DPOD
DISETUJUI
PRESIDEN
TIDAK DISETUJUI
Menteri Menyampaikan Izin Prakarsa Penyusunan RPP TENTANG PEMBENTUKAN DAERAH PERSIAPAN Kepada PRESIDEN Pasal 29 ayat (3) RPP Penataan Daerah
Hasil Konsultasi Menyatakan Usulan Pembentukan Daerah Persiapan MEMENUHI PERSYARATAN
MEKANISME PEMBENTUKAN DAERAH PERSIAPAN (TOP DOWN) DPR RI
& DPD RI
PRESIDEN
Hasil Tim Kajian Lintas Kementerian setelah dibahas dalam sidang DPOD dikonsultasikan oleh Menteri kepada DPR dan DPD
Pasal 80 ayat (8) RPP Penataan Daerah Pasal 80 ayat (7) RPP Penataan Daerah
KEMENTERIAN/LEMBAGA PEMERINTAH NON KEMENTERIAN Pembentukan Daerah Persiapan berdasarkan pertimbangan kepentingan strategis nasional diusulkan kepada Presiden melalui Menteri
Hasil konsultasi menjadi pertimbangan Presiden untuk menetapkan PP tentang Pembentukan Daerah Persiapan
MENTERI DALAM NEGERI Pasal 80 ayat (1) RPP Penataan Daerah
DAERAH INDUK Menteri memberitahukan kepada Daerah induk yang wilayahnya akan menjadi Cakupan Wilayah Daerah Persiapan berdasarkan pertimbangan kepentingan strategis nasional
Pasal 80 ayat (2) RPP Penataan Daerah
PENETAPAN PP DAERAH PERSIAPAN PROV/KAB/KOTA Pasal 82 ayat (1) RPP Penataan Daerah
SIDANG DPOD Hasil Tim Kajian Lintas Kementerian
TIM KAJIAN LINTAS KEMENTERIAN Menteri membentuk Tim Kajian Lintas Kementerian untuk melakukan kajian terhadap kelayakan parameter berdasarkan pertimbangan kepentingan strategis nasional
Pasal 80 ayat (6) RPP Penataan Daerah
Pasal 80 ayat (3)&(4) RPP Penataan Daerah
RENCANA TINDAK LANJUT
1.PEMEKARAN DAERAH DILAKUKAN MELALUI SELEKSI KETAT DGN MEMPERTIMBANGKAN SCR SEKSAMA BERBAGAI ASPEK, BAIK REGULASI MAUPUN KONDISI SOSPOL, KONDISI FISKAL & EKONOMI NASIONAL
2.PEMERINTAH LAKUKAN ANALISIS TERKAIT DAMPAK & KEBUTUHAN DAERAH PERSIAPAN PD TAHAP PEMBENTUKAN, PELAKSANAAN, DAN PASCA DAERAH PERSIAPAN (DAERAH BARU) 20
PERKEMBANGAN USULAN PEMBENTUKAN DAERAH
65 RUU PEMBENTUKAN DOB
22 RUU PEMBENTUKAN DOB
150 USULAN BARU (yang masuk lagi di Kemendagri)
87 USULAN PEMBENTUKAN DOB YG TELAH DIAMANATKAN DALAM AMPRES + 1 RUU DOB YG TERTUNDA (KOTA RAHA)
150 USULAN PEMBENTUKAN DAERAH BARU YG TERCATAT DI KEMENDAGRI (24 USULAN PROV, 109 USULAN KAB, 17 USULAN KOTA)
TOTAL USULAN PEMBENTUKAN DAERAH BARU 237 (SAMPAI DENGAN BULAN FEBRUARI 2017) 21
TERIMA KASIH
SCREENING FLOWCHART
Pemerintah
1
2
3
4
5
6
USU L
PROSES P E N E TAPA N
PEMBINAA N
ASSES +3
ASSES +5
AKHIR
Masyarakat DPR-RI
SYARAT Adm
PEMERINTA H
Indikator
TDK LULUS
Kewilayahan
Teknis/K D
Penunjukka n Pejabat
USUL DOB (RUU)
LULUS
Fasilitasi
2
Koordinasi Instansi Terkait
3
Pengisian Personil
4
Pembiayaan 5
LULUS
Indikator Indikator
Pedoman 6 LULUS (DPO)
Penetapan PP
Batas
7
Infrastruktu 8 r Pelimpahan Urusan
9
TIDAK LULUS
TIDAK LULUS
BUBA R
Pembentukan 1 SKPD 0
AREA INNOVASI (SENSY/SELF ASSESTMEN INFORMATION SYSTEM)
SUPER VISI
