PERUBAHAN JUKNIS MUSRENBANG KOTA SURAKARTA TAHUN 2012

PERUBAHAN JUKNIS MUSRENBANG KOTA SURAKARTA TAHUN 2012

PERUBAHAN UMUM NO.

PERUBAHAN

BAGIAN

1.

Penyebutan Tahun 2012

Perwali dan Lampiran

2.

Istilah stakeholder menjadi pemangku kepentingan pembangunan

Perwali dan Lampiran

3.

Istilah Persiapan I Musrenbangkel menjadi Persiapan Musrenbangkel I

Lampiran II

4.

Istilah Persiapan II Musrenbangkel menjadi Persiapan Musrenbangkel II

Lampiran II

5.

Istilah sektor privat menjadi pelaku usaha

Lampiran II, IV, V

6.

Istilah Persiapan I Musrenbangcam menjadi Persiapan Musrenbangcam I

Lampiran III

7.

Istilah Persiapan II Musrenbangcam menjadi Persiapan Musrenbangcam II

Lampiran III

1

PERUBAHAN STRATEGIS PERWALI NO.

SEMULA

BAGIAN

MENJADI

1.

JUDUL PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN KELURAHAN, FORUM SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH, DAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN KOTA

Perwali

JUDUL PEDOMAN PENYELENGGARAAN DAN PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN KOTA SURAKARTA TAHUN 2012

2.

DASAR HUKUM Membaca:  Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS dan Menteri Dalam Negeri Nomor 0008/M.PPN/01/2007-050/264A/SJ perihal Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musrenbang Tahun 2007;  Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 640 / 751 / SJ perihal Penyusunan RKPD dan Musrenbang Tahun 2010;  Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440 / 1110 / III Bangda perihal Petunjuk Teknis Analisis Situasi Ibu dan Anak (ASIA) di Daerah.

Perwali

DASAR HUKUM Membaca: Dihilangkan


SEMULA

BAGIAN

4.

DASAR HUKUM Mengingat:  Tidak ada

Perwali

5.

DASAR HUKUM Perwali Mengingat: Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 7 Tahun 2002 tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2002 Nomor 11 Seri D Nomor 8);

MENJADI DASAR HUKUM Mengingat:  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);  Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2009 tentang Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2009 Nomor 5);  Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 11 Tahun 2011 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2011 Nomor 9). DASAR HUKUM Mengingat: Dihilangkan

2

PERUBAHAN STRATEGIS PERWALI NO. 6.

SEMULA DASAR HUKUM Memperhatikan: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

BAGIAN MENJADI Perwali DASAR HUKUM Memperhatikan: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

 Tidak ada

Perwali

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah


8.

9.

SEMULA

BAGIAN

MENJADI

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN KELURAHAN, MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN KECAMATAN, FORUM SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN KOTA. KETENTUAN UMUM Tidak ada

Perwali

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN DAN PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN KOTA SURAKARTA TAHUN 2012.

Bab I, Pasal 1, Ayat 12

KETENTUAN UMUM Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang selanjutnya disingkat LKK adalah LPMK, TP PKK Kelurahan, RW, RT, Karang Taruna dan Lembaga Kemasyarakatan lainnya.

KETENTUAN UMUM Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, yang selanjutnya disingkat LPMK adalah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kelurahan sebagai wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi kebutuhan demokrasi masyarakat di bidang pembangunan.


KETENTUAN UMUM Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, yang selanjutnya disebut LPMK adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Lurah dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.

3


SEMULA KETENTUAN UMUM  Tidak ada

11.

KETENTUAN UMUM  Tidak ada

12.


BAGIAN

MENJADI


KETENTUAN UMUM


KETENTUAN UMUM


KETENTUAN UMUM

Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kelurahan, yang selanjutnya disingkat TP PKK Kelurahan adalah lembaga kemasyarakatan sebagai mitra kerja pemerintah dan organisasi kemasyarakatan lainnya, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing jenjang pemerintahan untuk terlaksananya program PKK.

Rukun Warga, yang selanjutnya disingkat RW adalah bagian dari wilayah kerja Lurah dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Lurah.

Rukun Tetangga, yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Lurah.


SEMULA KETENTUAN UMUM  Tidak ada

14.


BAGIAN

MENJADI


KETENTUAN UMUM


KETENTUAN UMUM

Karang Taruna adalah Lembaga Kemasyarakatan yang merupakan wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah kelurahan atau komunitas adat sederajat dan terutama bergerak di bidang usaha kesejahteraan sosial

Lembaga Kemasyarakatan lainnya adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Lurah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan, sosial kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat, di luar LPMK, TP PKK Kelurahan, RW, RT dan Karang Taruna.

4


SEMULA KETENTUAN UMUM

MENJADI


KETENTUAN UMUM

Bab I, Fasilitator adalah pihak – pihak yang Pasal 1, Ayat 21 melakukan pendampingan masyarakat dalam proses perencanaan partisipatif/ Musrenbang Kelurahan.

KETENTUAN UMUM

Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antara pelaku dalam rangka menyusun Rencana Pembangunan Nasional dan Rencana Pembangunan Daerah.

16.

BAGIAN

KETENTUAN UMUM

Musyawarah perencanaan pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan pembangunan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.

Fasilitator Kelurahan adalah pihak yang melakukan pendampingan masyarakat atau tenaga terlatih/ berpengalaman dalam memfasilitasi dan memandu diskusi kelompok/ konsultasi publik yang memiliki kualifikasi dan kompentesi teknis serta keterampilan dalam penerapan berbagai teknik dan instrumen untuk menunjang proses perencanaan partisipatif/ Musrenbang Kelurahan.


SEMULA KETENTUAN UMUM Pemangku kepentingan pembangunan, yang selanjutnya disebut Stakeholders adalah pihak yang berkepentingan untuk mengatasi permasalahan dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah sesuai tahapannya, meliputi unsur masyarakat dan kelompok – kelompok di dalamnya.

18.

KETENTUAN UMUM Diskusi Kelompok Terbatas (focus group discussion), yang selanjutnya disingkat DKT adalah Musyawarah antara SKPD dengan komunitas sektoral / pihak – pihak yang terkait langsung dengan fungsi SKPD untuk menyepakati Rancangan Awal Renja SKPD.

BAGIAN

MENJADI


KETENTUAN UMUM


KETENTUAN UMUM

Pemangku Kepentingan Pembangunan adalah pihak yang berkepentingan untuk mengatasi permasalahan dan langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah, meliputi unsur masyarakat dan kelompok – kelompok di dalamnya.

Diskusi Kelompok Terbatas (focus group discussion), yang selanjutnya disingkat DKT adalah musyawarah antara SKPD dengan komunitas sektoral / pihak – pihak yang terkait langsung dengan fungsi SKPD untuk menyepakati Rancangan Awal Renja SKPD, kecuali Kecamatan dan Kelurahan.

5


SEMULA KETENTUAN UMUM  Tidak Ada

20.

KETENTUAN UMUM  Tidak Ada

BAGIAN

MENJADI


KETENTUAN UMUM


KETENTUAN UMUM

Musyawarah Lingkungan, yang selanjutnya disingkat Musling adalah forum musyawarah perencanaan pembangunan tahunan di tingkat kelurahan yang dilaksanakan secara demokratis di tingkat RT dan atau RW untuk menyepakati rencana kegiatan pembangunan.

Musyawarah Lembaga Kemasyarakatan, yang selanjutnya disingkat MLK adalah forum musyawarah perencanaan pembangunan tahunan di tingkat kelurahan yang dilaksanakan secara demokratis oleh Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan, di luar RT dan RW, berdasarkan unsur/ jenisnya, untuk menyepakati rencana kegiatan pembangunan.


SEMULA

BAGIAN

MENJADI

KETENTUAN UMUM

Bab I,

KETENTUAN UMUM

Dana Pembangunan Kelurahan, yang selanjutnya disingkat DPK adalah bantuan keuangan Pemerintah daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta ditujukan kepada masyarakat melalui SKPD Kelurahan untuk digunakan membiayai kegiatan pembangunan kelurahan, sesuai prioritas yang ditetapkan dalam Musrenbangkel tahun sebelumnya, meliputi Biaya Pelaksanaan Kegiatan dan Biaya Operasional Kegiatan.

Pasal 1, Ayat 43

Dana Pembangunan Kelurahan, yang selanjutnya disingkat DPK adalah hibah Pemerintah daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta ditujukan kepada masyarakat melalui Panitia Pembangunan Kelurahan untuk digunakan membiayai kegiatan pembangunan kelurahan, sesuai prioritas yang ditetapkan dalam Musrenbangkel tahun sebelumnya, meliputi Biaya Pelaksanaan Kegiatan dan Biaya Operasional Kegiatan.

6


29.

SEMULA

BAGIAN

MENJADI

KETENTUAN UMUM

Bab I,

KETENTUAN UMUM

 Tidak ada

Pasal 1, Ayat 44

Panitia Pembangunan Kelurahan, yang selanjutnya disingkat PPK adalah panitia pengelola DPK di tingkat kelurahan yang dipilih pada Sidang Musrenbangkel, meliputi Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan Tim Kegiatan Pembangunan, yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bersama antara Lurah dan Ketua LPMK.

KETENTUAN UMUM

Bab I,

KETENTUAN UMUM

Rencana Strategi Masyarakat, yang selanjutnya disingkat Renstra Masyarakat adalah dokumen perencanaan pembangunan di tingkat Kelurahan untuk periode 5 (lima) tahun yang bersumber dari DPK / BLM PNPM Mandiri / CSR / Swadaya Masyarakat, mengacu pada RPJM Daerah.

Pasal 1, Ayat 47

Rencana Strategis Masyarakat, yang selanjutnya disingkat Renstra Masyarakat adalah dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah di tingkat Kelurahan, mengacu pada RPJM Daerah, yang pendanaannya bersumber dari dana DPK / SKPD / BLM PNPM Mandiri / CSR / Swadaya Masyarakat.


SEMULA

30.

TAHAPAN MUSRENBANGKEL

31.

Musrenbangkel terdiri atas Musyawarah RT, Musyawarah RW, Musrenbangkel dan pasca Musrenbangkel. TAHAPAN FORUM SKPD Forum SKPD terdiri atas DKT dan Forum SKPD.

32.

TAHAPAN MUSRENBANGKOT Musrenbangkot terdiri atas Musrenbangkot dan Pasca Musrenbangkot.

33.

(2) Keikutsertaan peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mendaftar kepada dan atau diundang oleh Panitia Pelaksana.

BAGIAN

MENJADI

Bab IV Pasal 13

TAHAPAN MUSRENBANGKEL

Bab IV Pasal 15

TAHAPAN FORUM SKPD

Bab IV Pasal 16

TAHAPAN MUSRENBANGKOT

Bab VI, pasal 23, ayat 2

(2) Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikuti Musrenbangkot berdasarkan undangan dari Panitia Pengarah.

Musrenbangkel terdiri atas Musling, MLK, Musrenbangkel dan pasca Musrenbangkel.

Forum SKPD terdiri atas DKT Tingkat Kota, Persiapan Forum SKPD dan Forum SKPD. Musrenbangkot terdiri atas Persiapan Musrenbangkot, Musrenbangkot dan Pasca Musrenbangkot.

7


SEMULA

BAGIAN

PESERTA MUSRENBANGKOT (3) Tata cara pendaftaran dan undangan calon peserta ditetapkan oleh Panitia Pelaksana.

35.

KETENTUAN PENUTUP Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Keputusan Walikota Surakarta Nomor 18–A Tahun 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan, Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kota dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

MENJADI

Bab VI, pasal 23, ayat 3

PESERTA MUSRENBANGKOT

Bab X, Pasal 27

KETENTUAN PENUTUP Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Surakarta Nomor 27-A Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan, Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kota dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

(3) Tata cara mengundang peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Panitia Pengarah

PERUBAHAN STRATEGIS TAHAPAN PERSIAPAN NO.

SEMULA

BAGIAN

MENJADI

36.

ORGANISASI PENYELENGGARA Organisasi penyelenggara Persiapan Pelaksanaan Musrenbang adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) bersama SKPD dan LPMK.

LAMP. I, Huruf A

ORGANISASI PENYELENGGARA Organisasi penyelenggara Persiapan Pelaksanaan Musrenbang adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) bersama SKPD lain dan Pemangku Kepentingan Pembangunan terkait.

37.

KEGIATAN PERSIAPAN MUSRENBANG  Tidak ada

LAMP. I, Huruf B, Nomor 3

KEGIATAN PERSIAPAN MUSRENBANG Penyampaian Surat Edaran Kepala BAPPEDA kepada SKPD dan Pemangku Kepentingan Pembangunan tentang pelaksanaan Musrenbang, selambat – lambatnya minggu ke-II bulan Desember 2011

38.

 Tidak ada


Penyampaian Surat Edaran Lurah kepada RT/ RW/ Pemangku Kepentingan Pembangunan Kelurahan tentang pelaksanaan Musling dan MLK yang selambat – lambatnya harus sudah diselenggarakan pada minggu ke-V bulan Desember 2011;

8


SEMULA

BAGIAN

MENJADI

39.

a. Tingkat Kelurahan, difasilitasi oleh LPMK, Lurah dan Fasilitator, serta ditetapkan dengan Keputusan Lurah; b. Tingkat Kecamatan, difasilitasi oleh Pemerintah Kecamatan dan dibantu oleh perwakilan LPMK di wilayah kecamatan setempat dan ditetapkan dengan Keputusan Camat; c. Musrenbangkot, difasilitasi oleh BAPPEDA dibantu stakeholders tingkat kota dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota Surakarta; d. Panitia tersebut ditetapkan sebelum pelaksanaan tahapan Musrenbang.

LAMP. I, Huruf B, Nomor 5. a-c

a. Pembentukan Panitia Musrenbangkel, difasilitasi oleh Pemerintah Kelurahan, LPMK, dan Fasilitator Kelurahan, serta ditetapkan dengan Keputusan Lurah; b. Pembentukan Panitia Musrenbangcam, difasilitasi oleh Pemerintah Kecamatan dan dibantu oleh perwakilan LPMK di wilayah kecamatan setempat dan ditetapkan dengan Keputusan Camat; c. Pembentukan Panitia Musrenbangkot, difasilitasi oleh BAPPEDA dibantu Pemangku Kepentingan Pembangunan tingkat kota dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota Surakarta.


SEMULA

BAGIAN

MENJADI

40.

Identifikasi komunitas sektoral dan lembaga / organisasi yang memiliki keterkaitan langsung dengan kegiatan SKPD, dilakukan masing – masing SKPD;

41.

Pengiriman hasil identifikasi LAMP. I, Pengiriman hasil identifikasi komunitas komunitas sektoral dan lembaga / Huruf B, sektoral dan lembaga / organisasi sesuai organisasi sesuai pengelompokan Nomor 9 pengelompokan sebagaimana dimaksud sebagaimana dimaksud pada angka pada angka 8 (delapan), dilakukan masing 7 (tujuh), dilakukan masing – masing – masing SKPD kepada BAPPEDA SKPD kepada BAPPEDA; selambat – lambatnya minggu ke-I bulan Januari 2012;

LAMP. I, Identifikasi komunitas sektoral dan Huruf B, lembaga / organisasi sesuai jenis kegiatan Nomor 8 dan spesifikasinya yang memiliki keterkaitan langsung dengan kegiatan SKPD, dilakukan masing – masing SKPD kecuali Kecamatan dan Kelurahan, selambat – lambatnya akhir bulan Desember 2011;

9


SEMULA

BAGIAN

MENJADI

42.

 Tidak ada


Penyampaian Surat Edaran Kepala SKPD kepada Pemangku Kepentingan Pembangunannya oleh masing – masing SKPD dengan tembusan Kepala BAPPEDA tentang pelaksanaan DKT Internal komunitas sektoral dan lembaga/organisasi selambat – lambatnya akhir bulan Desember 2011;

43.

DKT Internal komunitas sektoral dan lembaga/organisasi menurut pengelompokan sebagaimana dimaksud pada angka 7 (tujuh), untuk merumuskan dan menyiapkan usulan kegiatannya;


DKT Internal komunitas sektoral dan lembaga/organisasi menurut pengelompokan sebagaimana dimaksud pada angka 8 (delapan), untuk merumuskan dan menyiapkan usulan kegiatannya selambat – lambatnya minggu ke-II bulan Januari 2012;

44.

Komunitas sektoral mengkoordinasikan hasil DKT sebagaimana dimaksud pada angka 9 (sembilan) kepada SKPD pelaksana terkait dengan tembusan kepada BAPPEDA.


Komunitas sektoral mengirimkan dan atau mengkoordinasikan hasil DKT sebagaimana dimaksud pada angka 11 (sebelas) kepada SKPD pelaksana terkait, dengan tembusan kepada BAPPEDA, selambat – lambatnya minggu ke-II bulan Januari 2012.

PERUBAHAN STRATEGIS TAHAPAN MUSRENBANGKEL NO.

SEMULA

BAGIAN

MENJADI

45.

TUGAS DAN FUNGSI PANITIA PENGARAH  Menyusun dan menetapkan jadwal, agenda dan tempat Musrenbangkel  Memimpin Persiapan II dan Sidang Pleno Musrenbangkel

LAMP. II, Huruf A, Nomor 1. b. 2), 4), 5)

TUGAS DAN FUNGSI PANITIA PENGARAH 2) Menyusun dan menetapkan jadwal, agenda, rancangan tata tertib, dan tempat Musrenbangkel; 4) Memimpin Persiapan Musrenbangkel II; 5) Memimpin Sidang Pleno Musrenbangkel.

46.

TUGAS DAN FUNGSI PANITIA PELAKSANA  Tidak Ada

LAMP. II, Huruf A, Nomor 2. b. 2), 3)

TUGAS DAN FUNGSI PANITIA PELAKSANA 2) Mengumumkan secara terbuka jadwal, agenda dan tempat Musrenbangkel paling lambat 4 (empat) hari sebelum kegiatan Musrenbangkel dilaksanakan; 3) Menerima pendaftaran dan atau mengundang peserta Musrenbangkel.

47.

TUGAS FASILITATOR  Tidak ada

LAMP. II, Huruf C, Nomor 2. c dan d

TUGAS FASILITATOR c. Mendampingi pelaksanaan musyawarah di tingkat RW d. Melakukan evaluasi terhadap proses pelaksanaan Musrenbangkel dan melaporkannya kepada BAPPEDA.

10


SEMULA

BAGIAN

MENJADI

48.

PENDAMPINGAN 1. Memberikan penjelasan hal – hal yang diperlukan terkait pelaksanaan Musrenbang dan Prioritas Pembangunan Daerah; 2. Melakukan monitoring.

LAMP. II, Huruf D, Nomor 1 -3

PENDAMPINGAN 1. Memberikan asistensi terkait proses Musrenbang; 2. Memberikan penjelasan hal – hal yang diperlukan terkait Prioritas Pembangunan Daerah; 3. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Musrenbang.

49.

PESERTA PERSIAPAN MUSRENBANGKEL h. Perwakilan Organisasi Kemasyarakatan tingkat kelurahan (pemuda, perempuan, dan lainnya);

LAMP. II, Huruf E, Nomor 1. h

PESERTA PERSIAPAN MUSRENBANGKEL h. Perwakilan Organisasi Kemasyarakatan tingkat kelurahan (pemuda, perempuan, anak, dan lainnya)

50.

PESERTA MUSRENBANGKEL f. Wakil Organisasi Sosial/ Kesenian/ Olahraga/ Kerohanian/ Pemuda/ Perempuan dan Organisasi Kemasyarakatan lainnya di Tingkat Kelurahan

LAMP. II, Huruf E, Nomor 2, f, g

PESERTA MUSRENBANGKEL f. Wakil Organisasi Sosial/ Kesenian/ Olahraga/ Kerohanian/ Pemuda/ Perempuan/ Anak dan Organisasi Kemasyarakatan lainnya di Tingkat Kelurahan;


SEMULA

BAGIAN

MENJADI

51.

MEKANISME MUSRENBANGKEL 1. Persiapan I Musrenbangkel 2. Musyawarah RT 3. Musyawarah RW 4. Persiapan II Musrenbangkel 5. Musrenbangkel a. Sidang Pleno I b. Sidang Komisi c. Sidang Pleno II

LAMP. II, Huruf G, Nomor 1

MEKANISME MUSRENBANGKEL 1. Musyawarah Lingkungan a. Musyawarah RT b. Musyawarah RW 2. Musyawarah Lembaga Kemasyarakatan (MLK) 3. Persiapan Musrenbangkel I 4. Persiapan Musrenbangkel II 5. Musrenbangkel a. Sidang Pleno I b. Sidang Komisi c. Sidang Pleno II

52.

KEGIATAN MUSYAWARAH RT  Tidak ada

LAMP. II, Huruf G, Nomor 1. a. 2). d)

MUSYAWARAH RT d) Membuat daftar hadir peserta.

53.

MUSYAWARAH RW Musyawarah RW dipimpin oleh Ketua RW dalam Pertemuan Warga didampingi oleh Panitia Pengarah.

LAMP. II, Huruf G, Nomor 1. b. 1)

MUSYAWARAH RW Musyawarah RW dipimpin oleh Ketua RW dalam Pertemuan Warga didampingi oleh Fasilitator.

11


SEMULA

BAGIAN

MENJADI

54.

KEGIATAN MUSYAWARAH RW  Tidak ada

LAMP. II, Huruf G, Nomor 1. b. 2). d)

KEGIATAN MUSYAWARAH RW d) Membuat daftar hadir peserta

55.

MUSYAWARAH LEMBAGA KEMASYARAKATAN (MLK)  Tidak ada


MUSYAWARAH LEMBAGA KEMASYARAKATAN (MLK) a. Musyawarah Lembaga Kemasyarakatan dipimpin oleh Ketua Kelompok Masyarakat dalam Pertemuan Rutin Kelompok. b. Dalam Musyawarah Lembaga Kemasyarakatan dilakukan kegiatan sebagai berikut : 1) Mengidentifikasi prioritas permasalahan dan potensi pemecahan masalahnya; 2) Perumusan Daftar Skala Prioritas Pemangku Kepentingan Pembangunan sebanyak – banyaknya 5 (lima) prioritas; 3) Membuat daftar hadir peserta. c. Keluaran (output) dari Musyawarah Lembaga Kemasyarakatan adalah Daftar Skala Prioritas Pemangku Kepentingan Pembangunan (Form III).


SEMULA

BAGIAN

MENJADI

56.

PERSIAPAN I MUSRENBANGKEL 3) Melakukan sosialisasi dan menyusun jadwal musyawarah RT / RW.

LAMP. II, Huruf G, Nomor 3. b. 3), 4)

PERSIAPAN MUSRENBANGKEL I 3) Mengumpulkan Daftar Skala Prioritas Tingkat RW dan Pemangku Kepentingan Pembangunan (kelompok masyarakat); 4) Menetapkan jadwal, agenda, dan tempat Musrenbangkel.

57.

PERSIAPAN I MUSRENBANGKEL  Tidak ada

LAMP. II, Huruf G, Nomor 3. c.

PERSIAPAN MUSRENBANGKEL I Keluaran (output) dari Persiapan Musrenbangkel I adalah jadwal, agenda dan tempat Musrenbangkel.

58.

PERSIAPAN II MUSRENBANGKEL 1) Mengumpulkan Datftar Skala Prioritas Tingkat RW dan kelompok masyarakat; 2) Menetapkan jadwal, agenda dan tempat Musrenbangkel;


59.

KEGIATAN PERSIAPAN II MUSRENBANGKEL  Tidak ada

LAMP. II, Huruf G, Nomor 4. b. 5)

PERSIAPAN MUSRENBANGKEL II  Dihilangkan (menjadi kegiatan di Persiapan Musrenbangkel I)

KEGIATAN PERSIAPAN II MUSRENBANGKEL 5) Mengkompilasi hasil Musyawarah Lingkungan dan Musyawarah Lembaga Kemasyarakatan serta merumuskan sumber pendanaannya;

12


SEMULA

BAGIAN

MENJADI

60.

KEGIATAN SIDANG PLENO I a) Hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan DPK dan program PNPM Mandiri tahun sebelumnya;


KEGIATAN SIDANG PLENO I  Dihilangkan

61.

KEGIATAN SIDANG PLENO I  Tidak ada

LAMP. II, Huruf G, Nomor 5. c. 1). d)

KEGIATAN SIDANG PLENO I Pembentukan Panitia Pembangunan Kelurahan tahun berikutnya.

62.

KEGIATAN SIDANG PLENO II Pembentukan Tim Perencana Kegiatan Pembangunan, Tim Pelaksana Kegiatan Pembangunan dan Tim Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan tahun berikutnya

LAMP. II Huruf G, Nomor 5. 3)

KEGIATAN SIDANG PLENO II  Dihilangkan

63.

TUGAS PIMPINAN SIDANG PLENO Menetapkan Pembentukan Tim Perencana Kegiatan Pembangunan, Tim Pelaksana Kegiatan Pembangunan dan Tim Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan tahun berikutnya

LAMP. II Huruf G, Nomor 5. d

TUGAS PIMPINAN SIDANG PLENO Menetapkan Pembentukan Panitia Pembangunan Kelurahan tahun berikutnya


SEMULA

BAGIAN

MENJADI

64.

KELUARAN MUSRENBANGKEL  Susunan Keanggotaan Tim Perencana Kegiatan Pembangunan;  Susunan Keanggotaan Tim Pelaksana Kegiatan Pembangunan;  Susunan Keanggotaan Tim Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan;

LAMP. II Huruf G, Nomor 5. e

KELUARAN MUSRENBANGKEL 2) Susunan Keanggotaan Panitia Pembangunan Kelurahan

65.

PANITIA PEMBANGUNAN KELURAHAN (PPK)  Tidak Ada

LAMP. II Huruf H

PANITIA PEMBANGUNAN KELURAHAN (PPK) Panitia Pembangunan Kelurahan yang akan mengelola kegiatan DPK tahun 2013 ditetapkan dalam sidang pleno I Musrenbangkel, terdiri dari Ketua, Sekretaris Bendahara, Seksi Perencana Kegiatan Pembangunan; Seksi Pelaksana Kegiatan Pembangunan; dan Seksi Monitoring Dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan. Dst.

66.

TIM PENYEMPURNA RUMUSAN KEGIATAN Tim Penyempurna Rumusan Kegiatan ditetapkan dalam sidang pleno Musrenbangkel

LAMP. II Huruf I

TIM PENYEMPURNA RUMUSAN KEGIATAN Tim Penyempurna Rumusan Kegiatan ditetapkan dalam sidang pleno II Musrenbangkel

13


SEMULA

BAGIAN

MENJADI

67.

TUGAS UTAMA TIM PENYEMPURNA LAMP. II Huruf I, RUMUSAN KEGIATAN Nomor 2. b.  Tidak Ada

TUGAS UTAMA TIM PENYEMPURNA RUMUSAN KEGIATAN b. Mengirimkan hasil Musrenbangkel ke Kecamatan dan Bappeda

68.

ANGGOTA TIM PENYEMPURNA RUMUSAN KEGIATAN  Tidak Ada

LAMP. II, Huruf I, Nomor 3. f, g

69.

TIM PENYEMPURNA RUMUSAN KEGIATAN  Tidak Ada

LAMP. II, Huruf I, Nomor 4

70.

TIM PERENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN



Dihilangkan

71.

TIM PELAKSANA KEGIATAN PEMBANGUNAN



Dihilangkan

72.

TIM MONITORING DAN EVALUASI KEGIATAN PEMBANGUNAN



Dihilangkan

ANGGOTA TIM PENYEMPURNA RUMUSAN KEGIATAN Ditambah f. Seksi Perencana Kegiatan Pembangunan g. LKM TIM PENYEMPURNA RUMUSAN KEGIATAN Tugas Tim Penyempurna Rumusan Kegiatan dijalankan pada tahapan Pasca Musrenbangkel

PERUBAHAN STRATEGIS TAHAPAN MUSRENBANGCAM NO.

SEMULA

73.

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PENGARAH Susunan keanggotaan Panitia Pengarah terdiri dari unsur LPMK, unsur Pemerintah Kecamatan dan Perwakilan Fasilitator yang telah dilatih oleh BAPPEDA. Diupayakan keterwakilan perempuan sebesar 30% dari jumlah panitia.

74.

TUGAS DAN FUNGSI PANITIA PENGARAH  Mengumumkan secara terbuka: jadwal, agenda dan tempat Musrenbangcam, paling lambat 4 (empat) hari sebelum kegiatan Musrenbangcam dilaksanakan;  Menerima pendaftaran dan atau mengundang peserta Musrenbangcam

75.

TUGAS DAN FUNGSI PANITIA PENGARAH  Memimpin Persiapan II dan Sidang Pleno Musrenbangcam

BAGIAN LAMP. III, Huruf A, Nomor 1. a

MENJADI SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PENGARAH Susunan keanggotaan Panitia Pengarah terdiri dari unsur LPMK, unsur Pemerintah Kecamatan dan Fasilitator yang telah dilatih oleh BAPPEDA. Diupayakan keterwakilan perempuan sebesar 30% dari jumlah panitia. Menjadi tugas dan fungsi Panitia Pelaksana

LAMP. III, Huruf A, Nomor 1. b. 3)

TUGAS DAN FUNGSI PANITIA PENGARAH 3) Memimpin Persiapan Musrenbangcam II dan Sidang Pleno Musrenbangcam

14


SEMULA

BAGIAN

MENJADI

76.

TUGAS DAN FUNGSI PANITIA PELAKSANA  Tidak Ada

LAMP. III, Huruf A, Nomor 2. b. 2), 3), 4)

TUGAS DAN FUNGSI PANITIA PELAKSANA 1) Mengumumkan secara terbuka: jadwal, agenda dan tempat Musrenbangcam, paling lambat 4 (empat) hari sebelum kegiatan Musrenbangcam dilaksanakan; 2) Menerima pendaftaran dan atau mengundang peserta Musrenbangcam; 3) Memimpin pelaksanaan Persiapan Musrenbangcam I

77.

NARASUMBER Narasumber terdiri dari : Camat dan aparat kecamatan, LSM, LKM, para ahli / profesional yang dibutuhkan, BAPPEDA, perwakilan SKPD kota, kepala cabang SKPD di wilayah kecamatan, dan anggota DPRD yang berasal dari daerah pemilihan kecamatan bersangkutan

LAMP. III, Huruf A, Nomor 2. b.

NARASUMBER Narasumber terdiri dari : Camat, Kepala Kepolisian Sektor, Komandan Rayon Militer, LSM, LKM, para ahli / profesional yang dibutuhkan, BAPPEDA, perwakilan SKPD kota, kepala cabang SKPD di wilayah kecamatan, dan anggota DPRD yang berasal dari daerah pemilihan kecamatan bersangkutan.

78.

PESERTA PERSIAPAN MUSRENBANGCAM  Fasilitator PNPM

LAMP. III, Huruf D, Nomor 1. k.

PESERTA PERSIAPAN MUSRENBANGCAM k. Forum LKM Kecamatan


SEMULA

BAGIAN

MENJADI

79.

PESERTA MUSRENBANGCAM  Anggota DPRD Kota Surakarta yang berasal dari Daerah Pemilihan setempat;  Muspika;

LAMP. III, Huruf D, Nomor 2

PESERTA MUSRENBANGCAM  Dihilangkan

80.

PESERTA MUSRENBANGCAM  Lurah  Wakil Organisasi Sosial/Kesenian/Olahraga/Keroh anian/Pemuda/ Perempuan dan Organisasi Kemasyarakatan lainnya Tingkat Kecamatan.  Forum Anak Kelurahan

LAMP. III, Huruf D, Nomor 2

PESERTA MUSRENBANGCAM c. Kelurahan h. Wakil Organisasi Sosial/ Kesenian/ Olahraga/ Kerohanian/ Pemuda/ Perempuan/ Anak dan Organisasi Kemasyarakatan lainnya Tingkat Kecamatan

81.

KEGIATAN PASCA MUSRENBANGCAM  Tidak Ada

LAMP. III, Huruf G

KEGIATAN PASCA MUSRENBANGCAM 1. Penyempurnaan Rumusan Kegiatan Pembangunan hasil Musrenbangcam; 2. Mengirimkan hasil Musrenbangcam ke BAPPEDA.

15

PERUBAHAN STRATEGIS TAHAPAN FORUM SKPD NO.

SEMULA

BAGIAN

MENJADI

82.

ORGANISASI PENYELENGGARA Forum SKPD diselenggarakan oleh Panitia Penyelenggara yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah, pada tahapan Persiapan Pelaksanaan Musrenbang

LAMP. IV, HURUF A

ORGANISASI PENYELENGGARA Panitia Penyelenggara Forum SKPD ditetapkan oleh Sekretaris Daerah, pada tahapan Persiapan Pelaksanaan Musrenbang

83.

NARASUMBER Narasumber terdiri dari : Kepala SKPD, Kepala dan para pejabat BAPPEDA, anggota Panitia Anggaran DPRD dan anggota komisi yang terkait dengan masing – masing SKPD, Instansi Vertikal, LSM yang memiliki bidang kerja sesuai dengan fungsi SKPD, ahli/profesional baik kalangan praktisi maupun akademisi.

LAMP. IV, Huruf B, Nomor 1

NARASUMBER Narasumber terdiri dari : Kepala SKPD, pejabat BAPPEDA, Unsur Badan Anggaran DPRD dan Unsur komisi yang terkait dengan masing – masing SKPD, Instansi Vertikal, LSM yang memiliki bidang kerja sesuai dengan fungsi SKPD, ahli/profesional baik dari kalangan praktisi maupun akademisi.

84.

MEKANISME DKT TINGKAT KOTA  Tidak ada

LAMP. IV, Huruf E, Nomor 1. a

MEKANISME DKT TINGKAT KOTA Setiap SKPD di tingkat Kota wajib melakukan DKT Tingkat Kota

PERUBAHAN STRATEGIS TAHAPAN FORUM SKPD NO.

SEMULA

BAGIAN

MENJADI

85.

KEGIATAN DKT TINGKAT KOTA 4) Menetapkan Delegasi ke Forum SKPD, meliputi :  Perwakilan Komunitas sektoral sejenis (Becak, Pasar, PKL, Parkir, PSK dan Anak Jalanan, Buruh serta Defable), masing – masing 1 (satu) orang;  Perwakilan DKT Tingkat Kota, masing – masing 1 (satu) orang.

LAMP. IV, Huruf E, Nomor 1. b. 4)

KEGIATAN DKT TINGKAT KOTA Menetapkan Delegasi ke Forum SKPD, meliputi perwakilan komunitas sektoral sejenis (contohnya komunitas : Becak, Pasar, PKL, Parkir, Buruh serta Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial), masing – masing 1 (satu) orang.

86.

KELUARAN DKT TINGKAT KOTA  Rumusan Usulan Hasil DKT Tingkat Kota (Form III);  Rancangan Renja SKPD yang telah memuat Hasil DKT Tingkat Kota dan hasil Musrenbangcam (Form VIII);

LAMP. IV, Huruf E, Nomor 1. c. 2)

KELUARAN DKT TINGKAT KOTA 1) Rumusan Usulan Hasil DKT Tingkat Kota; 2) Rancangan Renja SKPD yang telah memuat Hasil DKT Tingkat Kota;

87.

JADWAL DKT  Tidak ada

LAMP. IV, Huruf E, Nomor 1. d

JADWAL DKT DKT dilaksanakan selambat-lambatnya pada minggu ke-I bulan Pebruari 2012.

16

PERUBAHAN STRATEGIS TAHAPAN FORUM SKPD NO. 88.

SEMULA HASIL FORUM SKPD  DSP kegiatan yang disusun dalam rancangan Renja SKPD berdasarkan bidang urusan kewenangan pemerintahan daerah dan menurut sumber pendanaannya, baik dalam kerangka anggaran maupun kerangka regulasi (Form VIII);  Juru bicara Forum SKPD;  Berita Acara Forum SKPD.

BAGIAN LAMP. IV, Huruf E, Nomor 3. d.

MENJADI HASIL FORUM SKPD 1) DSP kegiatan yang disusun dalam rancangan Renja SKPD berdasarkan bidang urusan kewenangan pemerintahan daerah dan menurut sumber pendanaannya, baik dalam kerangka anggaran maupun kerangka regulasi (Form VII dan Form VIII); 2) Berita Acara Forum SKPD; 3) Delegasi ke Musrenbangkot.

PERUBAHAN STRATEGIS TAHAPAN MUSRENBANGKOT NO.

SEMULA

BAGIAN

MENJADI

89.

TUGAS DAN FUNGSI PANITIA PENGARAH  Membuka pendaftaran dan atau mengundang calon peserta Musrenbangkot;

LAMP. V, Huruf A, Nomor 1. b. 7)

TUGAS DAN FUNGSI PANITIA PENGARAH 7) Mengundang calon peserta Musrenbangkot

90.

PESERTA MUSRENBANGKOT  Anggota DPRD Kota Surakarta;  Fasilitator PNPM;

LAMP. V. Huruf C, Nomor 2. e. 5), 11), 14)

PESERTA MUSRENBANGKOT 11) DPRD 14) Forum LKM Kota

91.

KELUARAN PERSIAPAN MUSRENBANGKOT  Rancangan tata tertib Musrenbangkot;  Prioritas umum hasil forum SKPD;  Isu strategis/ kebijakan pembangunan kota;  Rancangan Program / Kegiatan RKPD (Form IX).

LAMP. V. Huruf D, Nomor 1. b

KELUARAN PERSIAPAN MUSRENBANGKOT Keluaran (output) dari Persiapan Musrenbangkot adalah Rancangan tata tertib Musrenbangkot serta prioritas umum hasil forum SKPD dan isu strategis/kebijakan pembangunan kota.

17

PERUBAHAN STRATEGIS TAHAPAN MUSRENBANGKOT NO.

SEMULA

BAGIAN

MENJADI

92.

KELUARAN MUSRENBANGKOT  Kompilasi dan Penyempurnaan prioritas pembangunan daerah berdasar urusan pemerintahan daerah serta isu strategis kota;  Rancangan program / kegiatan RKPD (Form IX);  Pemilahan Prioritas kegiatan menurut sumber pendanaannya (APBD Kota, APBD Provinsi dan APBN);  Rancangan kebijakan alokasi DPK tahun berikutnya.

LAMP. V, Huruf D, Nomor 2. d.

KELUARAN MUSRENBANGKOT 1) Kompilasi dan penyempurnaan prioritas pembangunan daerah berdasar urusan pemerintahan daerah serta isu strategis kota dan pemilahan Prioritas kegiatan menurut sumber pendanaannya (APBD Kota, APBD Provinsi dan APBN); 2) Rancangan program / kegiatan RKPD; 3) Rancangan kebijakan alokasi DPK tahun berikutnya.

93.

PASCA MUSRENBANGKOT  Tidak Ada

LAMP. V, Huruf D, Nomor 3

PASCA MUSRENBANGKOT Kegiatan Pasca Musrenbangkot meliputi : a. Penyempurnaan rumusan hasil Musrenbangkot; b. Menginformasikan hasil Musrenbangkot.

18

PERUBAHAN JUKNIS MUSRENBANG KOTA SURAKARTA TAHUN 2012

Recommend Documents