Juknis Penyelenggaraan Kursus Wirausaha Kota (KWK)

Juknis Penyelenggaraan Kursus Wirausaha Kota (KWK) - 2010

i

ii



iii

iv


SAMBUTAN Direktur Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal Kebijakan pembangunan pendidikan nasional diarahkan untuk mewujudkan pendidikan yang berkeadilan, bermutu dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Untuk mewujudkan tujuan tersebut maka dalam penyelenggaraan pendidikan nasional bertumpu pada 5 prinsip: 1) ketersediaan berbagai program layanan pendidikan; 2) biaya pendidikan yang terjangkau bagi seluruh masyarakat; 3) semakin berkualitasnya setiap jenis dan jenjang pendidikan; 4) tanpa adanya perbedaan layanan pendidikan ditinjau dari berbagai segi; dan 5) jaminan lulusan untuk melanjutkan dan keselarasan dengan dunia kerja. Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal, sebagai salahsatu unit utama di Kementerian Pendidikan Nasional dalam mewujudkan prinsip tersebut menyediakan berbagai program layanan pendidikan diantaranya program kursus dan pelatihan kerja. Arah program kursus dan pelatihan tersebut adalah pembekalan kepada peserta didik dengan berbagai keterampilan untuk dapat bekerja (pekerja) atau usaha mandiri (berwirausaha). Program-program tersebut diantaranya: 1) Kursus Para Profesi; 2) Kursus Wirausaha Kota; 3) Kursus Wirausaha Desa; dan 4) Pendidikan Kecakapan Hidup bagi Lembaga Kursus dan pelatihan. Selain itu pada tahun 2010 ini, Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal merintis program Pendidikan Kewirausahaan Masyarakat (PKM) yakni program pendidikan non formal yang didalamnya terdapat pendidikan kewirausahaan (pendidikan karakter berwirausaha bagi peserta didik) dan pendidikan keterampilan yang selanjutnya lulusannya ditindaklanjuti dengan berbagai Kementerian, Instansi, Lembaga dan Organisasi terkait untuk dapat merintis usaha kecil sebagai wirausaha. Misi dan tujuan dari pendidikan ini adalah memberikan bekal pendidikan yang bermutu dan relevan dengan kebutuhan masyarakat sehingga setiap lulusan pendidikan nonformal dapat masuk di dunia kerja dan atau menciptakan lapangan kerja baru, menghasilkan produk barang dan/atau jasa yang kreatif dan inovatif sehingga mampu memberdayakan potensi lokal untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Akhirnya, dengan terbitnya pedoman ini diharapkan dapat dijadikan pegangan bagi seluruh pengelola program PNFI dalam penyelenggaraan program-program kursus dan pelatihan. Jakarta, Januari 2010 Direktur Jenderal,

Hamid Muhammad, Ph.D NIP. 19590512 1983 11 1 001 Juknis Penyelenggaraan Kursus Wirausaha Kota (KWK) - 2010

iii

KATA PENGANTAR Direktur Pembinaan Kursus dan Kelembagaan Direktorat Jenderal PNFI Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan hidayahNya serta kerja keras tim penyusun telah berhasil menyusun sebanyak 17 (tujuh belas) pedoman yang dapat dijadikan acuan para penyelenggara kursus dan pelatihan atau unit pelaksana teknis serta organisasi mitra di jajaran Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal. Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih kepada para penyusun yang telah mencurahkan pikiran, waktu, dan tenaganya, sehingga pedoman-pedoman ini siap untuk disosialisasikan. Pedoman-pedoman tersebut secara garis besar mencakup: 1) Pendidikan kewirausahaan masyarakat; 2) Pemberian blockgrant pendidikan kecakapan hidup (PKH) untuk peserta didik kursus dan pelatihan baik melalui lembaga kursus dan pelatihan (LKP) maupun lembaga lain; 3) Penyusunan berbagai standar program dan sistem informasi; 4) Penguatan dan peningkatan kualitas program sertifikasi kompetensi; 5) Peningkatan kapasitas LKP dan organisasi mitra; 6) Pemberian beasiswa; 7) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program pembinaan kursus dan kelembagaan dan pendidikan kewirausahaan masyarakat. Dengan terbitnya pedoman-pedoman dimaksud kami berharap akan memberikan kontribusi yang positif terhadap pencapaian tujuan pembangunan pendidikan di Indonesia yaitu, 1) ketersediaan berbagai program layanan pendidikan; 2) biaya pendidikan yang terjangkau bagi seluruh masyarakat; 3) semakin berkualitasnya setiap jenis dan jenjang pendidikan; 4) tanpa adanya perbedaan layanan pendidikan ditinjau dari berbagai segi; dan 5) jaminan lulusan untuk melanjutkan dan keselarasan dengan dunia kerja yang baik. Oleh karena itu, kami mengajak semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan programprogram pembinaan kursus dan pendidikan kewirausahaan masyarakat agar bekerja lebih keras lagi untuk mencapai target dan kualitas yang diharapkan pada tahun 2010. Untuk itu kami memerlukan dukungan semua pihak, agar pemanfaatan pedoman-pedoman tersebut dapat memenuhi prinsip-prinsip tepat sasaran, tepat penggunaan, bermutu, jujur, transparan, dan akuntabel. Kami menyadari sepenuhnya bahwa tidak ada gading yang tak retak. Oleh karena itu, kritik, usul, atau saran yang konstruktif sangat kami harapkan sebagai bahan pertimbangan untuk menyempurnakan pedoman-pedoman tersebut di masa mendatang. Amien. Jakarta, Januari 2010 Direktur Pembinaan Kursus dan Kelembagaan,

Dr. Wartanto NIP. 19631009 198901 1 001

iv


DAFTAR ISI KATA SAMBUTAN ............................................................................. iii KATA PENGANTAR ............................................................................ iv DAFTAR ISI ........................................................................................ v BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang ................................................................... 1 B. Tujuan Pedoman Penyelenggaraan ................................... 2 C. Dasar Hukum ..................................................................... 2 D. Pengertian dan Tujuan Program........................................ 3 BAB II RUANG LINGKUP PROGRAM KURSUS WIRAUSAHA KOTA (KWK) A. Peserta Didik .................................................................... 4 B. Penyelenggara/Pengelola ................................................ 4 C. Instruktur ......................................................................... 4 D. Penguji.............................................................................. 4 E. Program Belajar ............................................................... 5 BAB III LANGKAH-LANGKAH PENYELENGGARAAN PROGRAM KURSUS WIRAUSAHA KOTA (KWK) A. Perencanaan Pembelajaran ............................................ 10 B. Pelaksanaan .................................................................... 11 C. Pendampingan Usaha Mandiri ........................................ 13 D. Tindak Lanjut Kursus Wirausaha Kota (KWK) .................. 13 BAB IV MONITORING, EVALUASI, DAN SUPERVISI A. Monitoring, Evaluasi, dan Suvervisi ................................. 14 B. Pengendalian Mutu dan Pengawasan ............................. 14 BAB V PELAPORAN A. Pembukuan ...................................................................... 16 B. Dokumen Pendukung Pembukuan .................................. 17 C. Ketentuan Pelaporan ....................................................... 17 BAB VI PENUTUP LAMPIRAN –LAMPIRAN ................................................................... 18 Juknis Penyelenggaraan Kursus Wirausaha Kota (KWK) - 2010

v

vi


I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Pengangguran dan kemiskinan hingga saat ini merupakan masalah besar Bangsa Indonesia yang belum bisa terpecahkan. Menurut data bulan Februari 2009, jumlah penganggur terbuka tercatat sebanyak 9.258.964 juta orang (8,48%) dari total angkatan kerja sekitar 113.744.408 juta orang. Dari jumlah 9,39 juta orang penganggur tersebut sebagian besar berada di pedesaan. Jika dilihat dari latar belakang pendidikan para penganggur tersebut, 27,09% berpendidikan SD ke bawah, 22,62% berpendidikan SLTP, 25,29% berpendidikan SMA, 15,37% berpendidikan SMK dan 9,63% berpendidikan Diploma sampai Sarjana. Pengangguran dan kemiskinan menimbulkan kerawanan sosial atau kriminalitas seperti pencurian, perampokan, penganiayaan, pemerasan, perdagangan dan pemakaian narkoba serta pembunuhan dan teroris. Sejumlah kasus bunuh diri juga diketahui punya motif karena tak kuat menanggung beban hidup yang semakin sulit. Kemiskinan itu sendiri kian disadari akibat dampak semakin meningkatnya angka pengangguran. Memang, antara kriminalitas, kemiskinan dan pengangguran sangat terkait erat, tak dapat dipisahkan. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pengangguran di perkotaan, diantaranya: Pertama, jumlah pencari kerja lebih besar dari jumlah peluang kerja yang tersedia (kesenjangan antara supply and demand). Kedua, kesenjangan antara kompetensi pencari kerja dengan kompetensi yang dibutuhkan oleh pasar kerja (mis-match), Ketiga, masih adanya anak putus sekolah dan lulus tidak melanjutkan yang tidak dapat berusaha secara mandiri karena tidak memiliki keterampilan yang Juknis Penyelenggaraan Kursus Wirausaha Kota (KWK) - 2010

1

memadai (unskill labour), Keempat, terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) karena krisis global, dan Kelima, terbatasnya sumber daya alam dan terbatasnya kemampuan warga masyarakat perkotaan untuk mengolah sumber daya alam yang terbatas menjadi sumber mata pencaharian. Sehingga untuk memecahkan masalah pengangguran dan kemiskinan diperkotaan diperlukan suatu program kursus dan pelatihan yang dititikberatkan pada keterampilan jasa, untuk mendukung suatu usaha ekonomi yang kreatif dan produktif. Mengingat data kemiskinan dan pengangguran di perkotaan diperlukan upaya-upaya untuk mengurangi pengangguran dan kemiskinan, maka Direktorat Pembinaan Kursus dan Kelembagaan Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal Departemen Pendidikan Nasional meluncurkan program Kursus Wirausaha Kota (KWK). Agar mempermudah penyelenggaraan Kursus Wirausaha Kota (KWK), maka dibuat petunjuk teknis pelaksanaan penyelenggaraan program Kursus Wirausaha Kota (KWK) sebagai acuan bagi lembaga penyelenggara Kursus Wirausaha.

B. Tujuan Pedoman Penyelenggaraan Tujuan pedoman penyelenggaraan adalah untuk memberikan acuan, panduan dan arah yang jelas bagi penyelenggara program KWK, dalam proses perencanaan, pelaksanaan, penilaian dan pelaporan.

C. Dasar Hukum 1. Undang-Undang No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; 3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI nomor 31 tahun 2007 tentang struktur organisasi dan tata kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 70 Tahun 2008 tentang Uji Kompetensi Peserta didik kursus dan pelatihan dari satuan Pendidikan Nonformal;

2


5. Pedoman Pelaksanaan Program Pendidikan Nonformal dan Informal tahun 2009.

D. Pengertian dan Tujuan Program 1. Pengertian KWK adalah program Pendidikan Kecakapan Hidup yang diselenggarakan untuk memberikan kesempatan belajar bagi masyarakat di bidang usaha yang berspektrum perkotaan guna memperoleh pengetahuan, keterampilan, menumbuhkembangkan sikap mental berwirausaha, dalam mengelola diri dan lingkungannya yang dapat dijadikan bekal untuk bekerja dan berusaha. 2. Tujuan Program Memberikan pengetahuan, keterampilan dan sikap mental berwirausaha bagi peserta didik agar mampu mengelola usaha mandiri dan bekerja di perkotaan, sehingga mengurangi pengangguran, menciptakan lapangan kerja, dan mengurangi masalah sosial di perkotaan.


3

II RUANG LINGKUP PROGRAM KWK

A. Peserta Didik Kriteria sasaran (peserta didik) program Kursus Wirausaha Kota adalah: 1. Penduduk usia produktif (diutamakan usia 18-35 th) 2. Menganngur. 3. Pendidikan minimal SMP atau sederajat

B. Penyelenggara/Pengelola Lembaga penyelenggara Kursus Wirausaha Kota (KWK) adalah Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP), Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), serta penyelenggara PNF lainnya dengan kriteria/persyaratan sebagai berikut: (a) lembaga berbadan hukum dan memiliki ijin operasional, (b) memiliki pendidik, sarana prasarana dan program pelatihan yang relevan, (c) memiliki mitra usaha .

C. Instruktur 1. Instruktur yang berfungsi sebagai pengajar, pelatih dan pembimbing, yang memiliki kriteria: (1) memiliki kompetensi, (2) mampu merancang program pembelajaran, dan (3) menguasai strategi pembelajaran sesuai jenis keterampilan yang diajarkan 2. Instruktur, yang bertugas membelajarkan kewirausahaan. Instruktur dapat berasal dari praktisi, dinas/instansi, akademisi, dan pakar di bidang kewirausahaan.

D. Penguji Penguji bertugas menguji dan menilai kompetensi peserta didik, dengan kriteria; (1) memiliki kualifikasi dan kompetensi sebagai penguji, (2) jujur dan objektif. Dalam hal ini penguji pada KWK dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi Kompetensi (LSK),

4


adapun vokasi yang dapat diuji kompetensinya melalui mekanisme LSK adalah: 1. Akuntansi 2. Bahasa Inggris 3. Komputer (Microsoft Office) 4. Tata Kecantikan Kulit dan Rambut 5. Tata Rias Pengantin 6. Tata Boga 7. Hantaran 8. Merangkai Bunga dan Desain Floral 9. Akupuntur 10. Tata Busana 11. Spa Untuk jenis keterampilan yang belum ada LSK uji kompetensi dapat dilakukan oleh praktisi yang kompeten.

E. Program Belajar Program Belajar KWK berorientasi potensi perkotaan untuk dan diarahkankan pada penguasaan kompetensi di bidang jasa, antara lain : Tata Kecantikan Kulit/Rambut, Tata Rias Pengantin, Jasa, Tata Boga, Otomotif, Elektronika, SPA, Komputer, Pariwisata (perhotelan), dan Jenis keterampilan lainnya sesuai kebutuhan pasar kerja/ peluang usaha di perkotaan. 1. Sistem Pembelajaran Menggambarkan metode atau cara yang akan digunakan dengan memperhatikan Input, Proses, Output dan outcomes sebagaimana bagan dibawah ini:


5

INPUT

INSTRUMENTAL INPUT

• • • • • •

Kurikulum Pelatihan Bahan Belajar Pendidik dan penguji Sarana dan prasarana Tenaga kependidikan Pembiayaan RAW INPUT

• Penduduk Usia Produktif • Belum Bekerja

PROSES

• Penanaman sikap mental kewirausahaan • Pembelajaran keterampilan teori dan pratek • Manajemen usaha • Magang • Sertifikasi kompetensi usaha

ENVIRONMENTAL INPUT

• Lingkungan Belajar

6


OUTPUT

OUTCOMES

• Memiliki pengetahuan, dan sikap mental wirausaha • Memiliki keterampilan yang dapat dijadikan bekal berusaha dan bekerja • Pendampingan usaha.

• Memiliki kegiatan usaha secara mandiri atau bekerja

2. Materi pembelajaran mencakup: a. Sikap mental kewirausahaan (lihat kurikulum PKM) b. Kecakapan personal meliputi: ketaqwaan, kejujuran, sopan santun, disiplin, kerja keras, tanggung jawab, semangat untuk maju, mandiri, ulet, kreatif, pantang menyerah, berani mengambil resiko sebagai wirausaha. c. Kecakapan social meliputi: toleransi, kerjasama, empati dan simpati, gotong royong, berkomunikasi sosial, berserikat dan lain lain sebagai pengusaha. d. Kecakapan akademik meliputi: kemampuan beranalisis sederhana, berfikir dengan logika, kemampuan pengetahuan dasar, kemampuan mengambil keputusan, dan lain lain sebagai wirausaha. e. Kecakapan professional/vocational meliputi: kemampuan memiliki keterampilan mata pencaharian yang mencakup; pemilihan bahan dan alat, pelayanan jasa dan produksi, pemasaran, manajemen usaha, pengelolaan keuangan sebagai wirausaha. 3. Materi pembelajaran KWK dilaksanakan dalam kurun waktu minimal 80 jam. Proses pembelajaran teori berdasarkan presentasi yang telah ditetapkan maksimal 30 %. Proses pembelajaran praktek berdasarkan presentasi yang telah ditetapkan minimal 70 %. Materi pembelajaran mencakup; sikap mental kewirausahaan, teori dan praktek keterampilan, manajeman usaha, magang dan pendampingan usaha. Jumlah jam belajar menyesuaikan dengan jenis keterampilan yang dipelajari. 4. Pendampingan wirausaha dilaksanakan sampai peserta didik memiliki usaha. Bentuk pendampingan wirausaha dapat dilakukan dengan cara membantu: (1) memperoleh akses permodalan dari lembaga keuangan, (2) memperkuat akses pemasaran, (3) memperoleh bapak usaha (plasma), (4) meningkatkan pengelolaan usaha, (5) meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi, (6) memecahkan masalah usaha. 5. Sarana Prasarana Sarana Prasarana minimal yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan program KWK, sebagai berikut:


7

No Sarana 1. Alat pembelajaran teori 2. Alat pembelajaran praktek 3. Bahan pembelajaran teori 4. Bahan pembelajaran praktek 5 Buku Teks 6 Media Pembelajaran 7 Perabotan 8 Alat penunjang

Prasarana Secretariat manajemen Ruang Belajar Teori Laboratorium/ruang praktek Perpustakaan/TBM Ruang instruktur Ruang Ibadah Kamar Kecil

6. Dana Belajar a. Biaya penyelenggaraan program KWK dapat bersumber dari: 1) Dunia usaha dan dunia industri, 2) Pemerintah pusat dan daerah, 3) Peserta didik. b. Jumlah besaran biaya penyelenggaraan KWK disesuaikan dengan jenis dan lama pembelajaran. Komponen-komponen penyelenggaraan yang perlu dibiayai diantaranya: 1) biaya operasional: pembelajaran, alat dan bahan belajar untuk teori dan praktek, instruktur dan penguji, magang. 2) biaya manajemen, 3) dana stimulan usaha 7. Penilaian Tahapan Penilaian KWK meliputi: a. Penilaian awal dapat menggunakan tes kepribadian, bertujuan untuk mengetahui bakat, minat, kesiapan belajar, kesiapan berlatih dan berwirausaha dari calon peserta b. Penilaian proses pembelajaran dengan menggunakan penilaian formatif, untuk mengetahui perkembangan belajar dalam setiap tahapan pembelajaran c. Penilaian akhir pembelajaran dengan menggunakan uji kompetensi, bertujuan untuk mengetahui pencapaian kompetensi setelah mengikuti seluruh proses pembelajaran,

8


penilaian kompetensi dilaksanakan di lembaga sertifikasi kompetensi. 8. Hasil Belajar a. Memiliki pengetahuan, sikap mental kewirausahaan b. Memiliki keterampilan yang dapat dijadikan bekal untuk berusaha c. Memiliki kemampuan manajemen usaha d. Memiliki kemampuan menjalankan usaha mandiri 9. Jaringan Kerja Penyelenggara KWK perlu menjalin kerjasama dengan dengan berbagai pihak dalam hal pembelajaran, permagangan, pemasaran, pengadaan sarana prasarana, permodalan, pemasaran, perencanaan dan pelaksanaan serta pendampingan usaha mandiri untuk mendukung keberhasilan program. Kerjasama tersebut dijalin dengan pihak-pihak diantaranya: Lembaga Kursus dan Pelatihan, Lembaga Sertifikasi Kompetensi/Lembaga Sertifikasi Profesi, Dunia usaha, dunia industri, Dinas/instansi, Perguruan Tinggi, Lembaga Keuangan, dan Asosiasi pemasaran produksi


9

III

LANGKAH-LANGKAH PENYELENGGARAAN PROGRAM KWK

A. Perencanaan Pembelajaran 1. Penetapan jenis kompetensi berusaha Penetapan jenis kompetensi dilakukan dengan cara: a. Mengidentifikasi potensi wilayah sasaran, dengan tujuan untuk menggali sumberdaya yang dapat dikembangkan menjadi peluang usaha, ditandai dengan diperolehnya jenis usaha yang dibutuhkan, mudah dilakukan, dan menguntungkan. b. Menetapkan jenis usaha yang akan dilaksanakan c. Menetapkan jenis usaha yang akan dilaksanakan 2. Menyusun Perangkat Pembelajaran a. Menyusun Kurikulum, bahan ajar, dan jadwal pembelajaran. b. Menyiapkan sarana dan prasarana pembelajaran yang sesuai dengan kompetensi yang telah diajarkan. 3. Menetapkan instruktur a. Melakukan identifikasi instruktur. b. Mengajukan permohonan kesediaan menjadi instruktur c. Menetapkan instruktur 4. Rekruitmen peserta didik program KWK a. Melakukan Sosialisasi program KWK. Sosilalisasi program KWK kepada masyarakat atau calon peserta didik. Materi yang disosialisasikan berkenaan dengan jenis program, tujuan program, dan pelaksanaan program. Sosialisasi dapat dilakukan dengan cara: 1) Media cetak seperti pamphlet, brosur, koran, majalah dan lain-lain, 2) Media elektronik, 3) Mengadakan sosialisasi langsung di masyarakat.

10


b. Rekruitmen peserta didik. Rekruitmen dilakukan dengan cara: 1) Pendaftaran calon peserta didik, 2) Seleksi, 3) Penetapan peserta didik.

B. Pelaksanaan 1 Pengarahan umum dan orientasi Pengarahan umum dan orientasi peserta didik bertujuan untuk: (1) Menjelaskan program kursus dan pelatihan yang akan diselenggarakan, (2) memotivasi peserta didik, (3) menjelaskan tentang etika dan tata tertib pelaksanaan pembelajaran. Pada bagian ini penyelenggara dapat menggunakan berbagai macam metode pembelajaran dengan dinamika kelompok (bina suasana). Materi yang disampaikan, lebih ditekankan pada upaya membangkitkan motivasi peserta didik, saling mengenal diantara peserta didik, karena pada intinya kegiatan pengarahan umum dan orientasi peserta didik merupakan internalisasi potensi dan masalah individu. (rencana pembelajaran terlampir) 2 Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan a. Rasio dalam pelaksanaan pendidikan dan pelatihan maksimal 30% teori dan minimal 70% praktek. b. Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan sesuai dengan kurikulum dan jadwal yang telah ditetapkan. 3. Pelaksanaan magang, Dalam rangka memantapkan pengetahuan, keterampilan dan sikap mental yang telah diperoleh selama pendidikan dan pelatihan selanjutnya peserta didik melakukan magang. Proses pelaksanaan magang dilakukan di DUDI sesuai dengan jenis keterampilan yang dipelajari. Langkah-langkah yang dapat diikuti sebagai berikut: a. Penyelenggara melakukan identifikasi DUDI sebagai sumber/tempat magang. b. Penyelenggara bersama-sama dengan sumber magang menyusunan program kegiatan magang yang meliputi tujuan magang, sasaran, sumber magang, proses belajar,


11

waktu, dana, media/sarana, upaya penyaluran sasaran selesai magang. c. Pelaksanaan magang sesuai dengan program yang sudah disusun bersama antara penyelenggara dengan sumber magang. d. Pengelola bersama sumber magang atau masing-masing melakukan pemantauan dan pembinaan terhadap proses pelaksanaan magang, terutama terhadap perkembangan peserta didik. 4. Melaksanakan Pemantauan proses pembelajaran dan pemagangan Pemantauan dilakukan untuk mengetahui perkembangan proses pelaksanaan pembelajaran dan pemagangan mulai dari perencanaan, proses, dan evaluasi pembelajaran serta pemagangan. Pemantauan pembelajaran dan pemagangan dilakukan secara internal oleh penyelenggara program dan eksternal oleh Dinas/instansi terkait. 5. Melaksanakan penilaian proses pembelajaran Penilaian pembelajaran dilakukan melalui tiga tahap; (1) penilaian awal, (2) penilaian proses dan (3) penilaian akhir. Penilaian awal dilakukan sebelum proses pembelajaran untuk melihat kesiapan belajar, kesiapan berlatih dan kesiapan berwirausaha. Penilaian proses dilaksanakan untuk mengetahui perkembangan belajar dalam setiap tahap pembelajaran. Penilaian akhir untuk mengetahui pencapaian kompetensi setelah mengikuti seluruh proses pembelajaran melalui uji kompetensi yang dilakukan oleh lembaga sertifikasi kompetensi (bagi jenis kursus yang sudah ada lembaga sertifikasi kompetensi). Peserta didik dinyatakan lulus dengan kriteria : a. Memiliki keterampilan bidang produksi dan sekaligus memiliki sikap mental sebagai wirausaha sebagai bekal untuk membuka usaha mandiri dan lulus uji kompetensi yang dibuktikan dengan surat keterangan kelulusan. b. Mampu menjadi wirusaha mandiri sekaligus mampu menciptakan lapangan kerja baru, untuk mengurangi pengangguran dan kemiskinan serta menekan munculnya masalah sosial di pedesaan.

12


C. Pendampingan Usaha Mandiri Pendampingan usaha dilakukan untuk mendampingi peserta didik dalam menjalankan kegiatan usaha dan memecahkan permasalahan usaha mulai dari perencanaan usaha, pelaksanaan usaha dan kesinambungan usaha. Pendampingan wirausaha dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut: (1) menfasilitasi untuk memperoleh akses permodalan dari lembaga keuangan, (2) memfasilitasi untuk memperkuat akses pemasaran, (3) memfasilitasi untuk memperoleh bapak asuh (plasma), (4) memfasilitasi pengelolaan usaha, (5) memfasilitasi untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi, (6) memfasilitasi untuk pemecahan masalah usaha, (7) memfasilitasi untuk menjalin kemitraan usaha.

D. Tindak Lanjut Kursus Wirausaha Kota (KWK) 1. membimbing peserta didik merencanakan dan melaksanakan usaha mandiri 2. membantu memecahkan masalah-masalah dalam pengembangan usaha


13

IV MONITORING, EVALUASI, DAN SUPERVISI A. Monitoring, Evaluasi, dan Supervisi Aspek-aspek penting dalam pelaksanaan monitoring, evaluasi dan supervisi adalah: 1. Program dan proses pembelajaran 2. Kemampuan instruktur 3. Narasumber teknis dan penguji 4. Dukungan manajerial 5. Kompetensi lulusan peserta didik 6. Kinerja lulusan dalam berusaha.

B. Pengendalian Mutu dan Pengawasan 1. Pengendalian Mutu Pengendalian mutu terhadap pelaksanaan program KWK oleh lembaga kursus dan pelatihan serta lembaga PNF lainnya dilakukan: Direktorat Pembinaan Kursus dan Kelembagaanan, P2PNFI/BPPNFI, Dinas Pendidikan Propinsi, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan Instansi lain yang ditugaskan oleh Ditjen PNFI Aspek pengendalian mutu meliputi: a. Manajemen penyelenggaraan program, yaitu: 1) Manajemen lembaga penyelenggara 2) Pengelolaan dana oleh lembaga penyelenggara 3) Mutu layanan pembelajaran Program KWK. 4) Evaluasi hasil belajar 5) Pendampingan lulusan. b. Laporan, yang meliputi: 1) Laporan Teknis, yang berisi minimal: a) Tingkat keberhasilan program b) Masalah dan kendala yang dihadapi c) Upaya penanggulangan permasalahan d) Tindak lanjut terhadap lulusan e) Rekomendasi program di masa depan 2) Laporan Keuangan a) Pembukuan pengelolaan keuangan/dana bantuan sosial

14


b) Tanda bukti pengeluaran anggaran c) Tanda bukti pembayaran pajak 3) Success Story, berupa matrik yang memuat: a) Identitas Peserta didik b) Tempat kerja/wirausaha c) Penghasilan d) Kontak person 2. Pengawasan Pengawasan dilakukan oleh : Inspektorat Jenderal Departemen Pendidikan Nasional, BPKP/BPK/KPK. 3. Sanksi Bagi penerima dana yang tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan pedoman maka tidak akan diberikan dana blockgrant di tahun berikutnya.


15

V PELAPORAN

Sebagai bentuk pertanggung jawaban dan akuntabilitas, penerima dana blockgrant berkewajiban untuk membuat laporan baik pada saat penerimaan dana, realisasi pemanfaatan dana dan perkembangan serta hasil pelaksanaan kegiatan, laporan tersebut disampaikan sesuai dengan sumber dana block grant :Dinas pendidikan provinsi, P2-PNFI/BPPNFI dan Direktorat Pembinaan Kursus dan Kelembagaan Pada prinsipnya pengelolaan dana mencakup pencatatan, penerimaan dan pengeluaran uang sehingga memudahkan proses pelaporan dan pengawasan penggunaan dana, antara lain meliputi:

A. Pembukuan 1. Setiap transaksi harus didukung dengan bukti yang sah 2. Bukti pengeluaran uang dalam jumlah tertentu harus dibubuhi materai yang cukup, sesuai dengan ketentuan tentang bea materai 3. Dalam bukti pengeluaran harus jelas uraian mengenai barang/ jasa yang dibayar, tanggal dan nomor bukti 4. Realisasi pengadaan barang dan jasa yang diterima tidak boleh lebih kecil dari uang yang dikeluarkan 5. Seluruh penerimaan dan pengeluaran uang agar dicatat/ dibukukan dalam Buku Kas Umum (BKU), Buku Bank dan Buku Pembantu Kas Tunai. 6. Semua transaksi baik penerimaan maupun pengeluaran dibukukan/dicatat sesuai urutan kejadiannya 7. Setiap akhir bulan buku kas umum ditutup, dihitung saldonya, dicocokkan dengan saldo fisik uang yang ada, baik dikas maupun di bank. 8. Buku harian ditulis dengan rapi, lengkap dan bersih.

16


Tata cara pengelolaan keuangan secara garis besar yang meliputi pembukuan keuangan, pengelompokan jenis pengeluaran dan biaya operasional.

B. Dokumen Pendukung Pembukuan 1. Kuitansi/tanda bukti pembayaran/nota/bon asli dari pihak yang menerima pembayatran 2. Bukti transaksi lainnya 3. Copy print out saldo terakhir rekening bank untuk setiap tahap penarikan 4. Setiap dokumen yang ditantatangani harus disetempel

C. Ketentuan Pelaporan Adapun beberapa ketentuan mengenai pelaporan diantaranya: 1 Pelaporan Keuangan a. Lembaga penyelenggara KWK wajib mengirimkan fotokopi bukti penerimaan transfer dana dari bank penyalur kepada Direktorat Pembinaan Kursus dan Kelembagaan, P2PNFI/BPPNFI, atau Dinas Pendidikan Propinsi paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah dana bantuan sosial PKH masuk di rekening lembaga penyelenggara. b. Laporan pertanggungjawaban keuangan mengikuti peraturan keuangan yang berlaku. 2 Pelaporan Kegiatan a. Lembaga penyelenggara KWK diwajibkan untuk membuat dan menyampaikan laporan secara tertulis kepada Direktorat Pembinaan Kursus dan Kelembagaan atau P2PNFI/BPPNFI atau Dinas Pendidikan Propinsi ( sesuai dengan sumber dana ) dengan tembusan kepada Instansi pemberi rekomendasi b. Laporan disampaikan paling lambat 2 minggu setelah akhir masa program pembelajaran. c. Khusus untuk success story dapat dilaporkan secara bertahap sesuai rencana penempatan kerja atau pemandirian lulusan.


17

VI PENUTUP Pedoman ini disusun sebagai rambu-rambu yang masih bersifat umum, yang dalam implementasinya memerlukan penyesuaian dengan karakter jenis keterampilan yang dipilih, oleh karena itu penyelenggara diharapkan dapat mengembangkan dengan kreativitasnya untuk menyempurnakan penyelenggaraan KWK. Pedoman ini bersifat fleksibel dan masih memungkinkan untuk disesuaikan dengan keunikan potensi lokal dan tempat penyelenggaraan kegiatan sepanjang memberi nilai tambah. Semoga pedoman ini dapat memberi arah dan memudahkan bagi semua pihak yang berkeinginan untuk menyelenggarakan Kursus Wirausaha Kota (KWK).

18


LAMPIRAN 1. FORMAT DATA PESERTA DIDIK

N0

NAMA

JENIS KELAMIN

PENDIDIKAN

TEMPAT, TGL. LAHIR

NAMA ORTU

ALAMAT

1. 2. 3. 4. dst. ………………..,……….. Ketua Penyelenggara

(…………………...)

N0

NAMA

2. FORMAT DATA PENDIDIK JENIS TEMPAT, PENDIDIKAN KELAMIN TGL. LAHIR

KEAHLIAN

1. 2. 3. dst. ………………..,……….. Ketua Penyelenggara

(…………………...)


19

3. FORMAT TENAGA KEPENDIDIKAN N0

NAMA

JENIS KELAMIN

TEMPAT, TGL. LAHIR

PENDIDIKAN

KEAHLIAN

JABATAN

1. 2. 3. 4. dst.

………………..,……….. Ketua Penyelenggara (…………………...)

4. FORMAT JADWAL PEMBELAJARAN N0 1. 2. 3. 4. Dst.

HARI/TGL

WAKTU

MATERI

PENDIDIK

………………..,……….. Ketua Penyelenggara (…………………...)

20


Juknis Penyelenggaraan Kursus Wirausaha Kota (KWK)

Recommend Documents