Juknis Penyelenggaaraan KPP - i

Juknis Penyelenggaaraan KPP -

i

ii

- Juknis Penyelenggaaraan KPP


i

ii


SAMBUTAN Direktur Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal Kebijakan pembangunan pendidikan nasional diarahkan untuk mewujudkan pendidikan yang berkeadilan, bermutu dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Untuk mewujudkan tujuan tersebut maka dalam penyelenggaraan pendidikan nasional bertumpu pada 5 prinsip: 1) ketersediaan berbagai program layanan pendidikan; 2) biaya pendidikan yang terjangkau bagi seluruh masyarakat; 3) semakin berkualitasnya setiap jenis dan jenjang pendidikan; 4) tanpa adanya perbedaan layanan pendidikan ditinjau dari berbagai segi; dan 5) jaminan lulusan untuk melanjutkan dan keselarasan dengan dunia kerja. Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal, sebagai salahsatu unit utama di Kementerian Pendidikan Nasional dalam mewujudkan prinsip tersebut menyediakan berbagai program layanan pendidikan diantaranya program kursus dan pelatihan kerja. Arah program kursus dan pelatihan tersebut adalah pembekalan kepada peserta didik dengan berbagai keterampilan untuk dapat bekerja (pekerja) atau usaha mandiri (berwirausaha). Program-program tersebut diantaranya: 1) Kursus Para Profesi; 2) Kursus Wirausaha Kota; 3) Kursus Wirausaha Desa; dan 4) Pendidikan Kecakapan Hidup bagi Lembaga Kursus dan pelatihan. Selain itu pada tahun 2010 ini, Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal merintis program Pendidikan Kewirausahaan Masyarakat (PKM) yakni program pendidikan non formal yang didalamnya terdapat pendidikan kewirausahaan (pendidikan karakter berwirausaha bagi peserta didik) dan pendidikan keterampilan yang selanjutnya lulusannya ditindaklanjuti dengan berbagai Kementerian, Instansi, Lembaga dan Organisasi terkait untuk dapat merintis usaha kecil sebagai wirausaha. Misi dan tujuan dari pendidikan ini adalah memberikan bekal pendidikan yang bermutu dan relevan dengan kebutuhan masyarakat sehingga setiap lulusan pendidikan nonformal dapat masuk di dunia kerja dan atau menciptakan lapangan kerja baru, menghasilkan produk barang dan/atau jasa yang kreatif dan inovatif sehingga mampu memberdayakan potensi lokal untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Akhirnya, dengan terbitnya pedoman ini diharapkan dapat dijadikan pegangan bagi seluruh pengelola program PNFI dalam penyelenggaraan program-program kursus dan pelatihan. Jakarta, Januari 2010 Direktur Jenderal,

Hamid Muhammad, Ph.D NIP. 19590512 1983 11 1 001


iii

KATA PENGANTAR Direktur Pembinaan Kursus dan Kelembagaan Direktorat Jenderal PNFI Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan hidayahNya serta kerja keras tim penyusun telah berhasil menyusun sebanyak 17 (tujuh belas) pedoman yang dapat dijadikan acuan para penyelenggara kursus dan pelatihan atau unit pelaksana teknis serta organisasi mitra di jajaran Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal. Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih kepada para penyusun yang telah mencurahkan pikiran, waktu, dan tenaganya, sehingga pedoman-pedoman ini siap untuk disosialisasikan. Pedoman-pedoman tersebut secara garis besar mencakup: 1) Pendidikan kewirausahaan masyarakat; 2) Pemberian blockgrant pendidikan kecakapan hidup (PKH) untuk peserta didik kursus dan pelatihan baik melalui lembaga kursus dan pelatihan (LKP) maupun lembaga lain; 3) Penyusunan berbagai standar program dan sistem informasi; 4) Penguatan dan peningkatan kualitas program sertifikasi kompetensi; 5) Peningkatan kapasitas LKP dan organisasi mitra; 6) Pemberian beasiswa; 7) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program pembinaan kursus dan kelembagaan dan pendidikan kewirausahaan masyarakat. Dengan terbitnya pedoman-pedoman dimaksud kami berharap akan memberikan kontribusi yang positif terhadap pencapaian tujuan pembangunan pendidikan di Indonesia yaitu, 1) ketersediaan berbagai program layanan pendidikan; 2) biaya pendidikan yang terjangkau bagi seluruh masyarakat; 3) semakin berkualitasnya setiap jenis dan jenjang pendidikan; 4) tanpa adanya perbedaan layanan pendidikan ditinjau dari berbagai segi; dan 5) jaminan lulusan untuk melanjutkan dan keselarasan dengan dunia kerja yang baik. Oleh karena itu, kami mengajak semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan programprogram pembinaan kursus dan pendidikan kewirausahaan masyarakat agar bekerja lebih keras lagi untuk mencapai target dan kualitas yang diharapkan pada tahun 2010. Untuk itu kami memerlukan dukungan semua pihak, agar pemanfaatan pedoman-pedoman tersebut dapat memenuhi prinsip-prinsip tepat sasaran, tepat penggunaan, bermutu, jujur, transparan, dan akuntabel. Kami menyadari sepenuhnya bahwa tidak ada gading yang tak retak. Oleh karena itu, kritik, usul, atau saran yang konstruktif sangat kami harapkan sebagai bahan pertimbangan untuk menyempurnakan pedoman-pedoman tersebut di masa mendatang. Amien. Jakarta, Januari 2010 Direktur Pembinaan Kursus dan Kelembagaan,

Dr. Wartanto NIP. 19631009 198901 1 001

iv


DAFTAR ISI

KATA SAMBUTAN ...................................................................................... iii KATA PENGANTAR ..................................................................................... iv DAFTAR ISI .................................................................................................. v I. PENDAHULUAN A. Latar Belakang .................................................................................... 1 B. Tujuan................................................................................................. 1 C. Dasar Hukum ..................................................................................... 1 II. RUANG LINGKUP PROGRAM KURSUS PARA-PROFESI(KPP) A. Hakikat Penyelenggaraan KPP ................................................. 3 B. Ruang Lingkup KPP................................................................... 4 III. LANGKAH-LANGKAH PENYELENGGARAAN PROGRAM KPP A. Penjaringan Peluang Kerja ....................................................... 8 B. Pelatihan Berbasis SKKNI ......................................................... 8 C. Sertifikasi Kompetensi ............................................................. 15 IV. PENGENDALIAN DAN PENJAMINAN MUTU A. Monitoring, Evaluasi, dan Suvervisi ......................................... 16 B. Pelaporan ................................................................................. 16 C. Penjaminan Mutu dan Daya Saing ........................................... 16 V. PENUTUP ................................................................................................ 17


v

PENDAHULUAN

I

A. Latar Belakang Sakernas (BPS 2009) menyatakan dari 168,2 juta penduduk, sampai Februari tingkat pengangguran terbuka mencapai 8,14%. Dari prosentase tersebut 28,30 % penganggur belum / tidak tamat SD, 45,24 % merupakan lulusan SD dan SLTP, selebihnya 26,47 % adalah lulusan SLTA, Akademi serta perguruan tinggi. Struktur pendidikan seperti ini ikut memberikan sumbangan terhadap pencapaian partisipasi angkatan kerja yang kurang dari 70%. Di pihak lain, hanya 30 persen kesempatan kerja yang ada diisi sesuai dengan pendidikan tenaga kerja. Peran langsung pendidikan nonformal dalam menangani penganguran dan kemiskinan diwujudkan melalui layanan Kursus Para Profesi (KPP) yang dikembangkan berorientasi pada pengembangan kecakapan hidup (life skills) dan diselenggarakan mengacu pada kebutuhan pasar kerja dan/atau dunia usaha dan dunia industri (DUDI).

B. Tujuan Tujuan juknis KPP ini adalah untuk memberikan acuan yang jelas bagi lembaga kursus dan pelatihan dalam menyelenggarakan Kursus Para Profesi yang terkait dalam hal-hal berikut: 1. Menjaring job order, demand letter attachment, visa, dan wakalah. 2. Merekrut peserta didik 3. Menyusun kurikulum, bahan ajar, metoda, media belajar, dan program 4. Mengembangkan proses pembelajaran 5. Menyelenggarakan uji kompetensi dan sertifikasi 6. Penempatan dan pendampingan kerja

C. Dasar Hukum 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Juknis Penyelenggaaraan KPP -

1

3. Permendiknas No. 70 Tahun 2008 tentang uji kompetensi bagi peserta didik kursus dan pelatihan dari satuan PNF dan warga masyarakat yang belajar mandiri. 4. Permendiknas No. 31 Tahun 2007 tentang organisasi dan tata kerja Ditjen PNFI. 5. Pedoman Pelaksanaan Program Pendidikan Nonformal dan Informal Tahun 2009.

2


RUANG LINGKUP PROGRAM KPP

II

A. Hakikat Penyelenggaraan KPP 1. Pengertian Kursus Para Profesi (KPP) adalah program pelayanan pendidikan dan pelatihan berorientasi pada Pendidikan Kecakapan Hidup (PKH) yang diberikan kepada peserta didik agar memiliki kompetensi di bidang keterampilan tertentu setingkat operator dan teknisi yang bersertifikat kompetensi sebagai bekal untuk dapat bekerja di dalam atau di luar negeri (Direktorat Pembinaan Kursus dan Kelembagaan, 2007). Program KPP dilaksanakan dengan pendekatan “4 in 1 (Four in One)”, yaitu: (1) melalui analisis kebutuhan pelatihan (training need assessment-job order); (2) pelatihan berbasis kompetensi (competency-based training/CBT); (3) sertifikasi kompetensi (certificate of competency); (4) jaminan penempatan kerja (job placement/job attachment). Keterampilan yang diselenggarakan dalam KPP adalah jenis keterampilan sesuai dengan pesanan pengguna tenaga kerja (job order/demand letter attachment) yang menjadi pedoman lembaga penyelenggara KPP. Jenis keterampilan yang dapat diselenggarakan melalui program KPP, antara lain: otomotif, elektronika, spa, cullinary, komputer, akupunktur, PLRT plus, garmen/menjahit, baby sitter, care giver, pariwisata, perhotelan, dan jenis keterampilan lainnya sesuai job order/demand letter attachment. 2. Tujuan Kursus Para Profesi memiliki tujuan berikut: a. Tujuan Umum, yaitu memberikan kontribusi terhadap penurunan pengangguran dan kemiskinan sebagai aspek penting dalam peningkatan kesejahteraan rakyat.


3

b. Tujuan Khusus, yakni memberikan layanan kursus dan pelatihan peserta didik agar memiliki keterampilan dan keahlian tertentu sebagai bekal untuk bekerja mencari nafkah di dalam maupun di luar negeri sehingga dapat meningkatkan kualitas hidupnya.

B. Ruang Lingkup KPP 1. Peserta Didik a. Penduduk usia produktif (18-35 tahun), belum memiliki pekerjaan serta penghasilan tetap, bersedia mengikuti kursus dan pelatihan serta berminat bekerja. b. Minimal berijazah SMP atau yang sederajat. 2. Pengelola Yang dapat melaksanakan KPP diantaranya adalah: Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP), Politeknik/Perguruan Tinggi (Poltek/PT), Yayasan Pendidikan dan Pelatihan Kerja, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), Unit Pelaksana Teknis Pendidikan Nonformal (UPT PNF), Satuan Pendidikan Non Formal lain, dan Balai Latihan Kerja (BLK), dengan kriteria sebagai berikut: a. lembaga berbadan hukum, memiliki ijin operasional dari pemerintah, dan bergerak di bidang jasa pendidikan dan pelatihan. b. Memiliki jaringan kerja/ job order berskala nasional maupun internasional, c. Memiliki sarana prasarana, pendidik, program yang sesuai dengan jenis dan kebutuhan job order/demand letter attachment. 3. Pendidik a. Instruktur yang bertugas mengajar, melatih, dan membimbing, dengan kriteria: 1) memiliki kualifikasi dan kompetensi sesuai kompetensi yang akan dilatihkan (dibuktikan dengan sertifikat yang sesuai). 2) Mampu merancang program pembelajaran sesuai dengan kebutuhan kompetensi yang dilatihkan, 3) menguasai metodologi pengajaran/melatih. b. Pendamping yang bertugas membantu instruktur, dengan kriteria: 1) memiliki kualifikasi dan kompetensi yang sesuai dengan jenis kompetensi yang akan diajarkan (dibuktikan dengan sertifikat yang sesuai); 2) memiliki kemampuan bimbingan dan konseling; 3) memiliki kemampuan berkomunikasi sosial dan kematangan emosi; 4) mampu memberikan motivasi dan mengarahkan peserta didik agar memiliki kemampuan dalam belajar dan bekerja. 4


c.

Penguji yang bertugas melaksanakan uji kompetensi peserta didik, memiliki kriteria: 1) kualifikasi dan kompetensi bidang yang dipersyaratkan; 2) kemampuan di bidang penilaian; 3) jujur dan obyektif.

4. Kursus dan Pelatihan a) Pendekatan KPP Penempatan Lulusan

Pesanan Lulusan (Job Order)

4

Pendekatan KPP " 4 in 1 " (Four in One)

1

Sertifikasi Kompetensi

3

Analisis Kebutuhan Pelatihan Pelatihan Berbasis Kompetensi

2 Beranjak dari Berawal dari pesanan lulusan (job order/demand letter attachment) yang telah diperoleh melalui penjaringan sebelumnya, penyelenggara KPP memulai langkah pertama yaitu melakukan analisis kebutuhan pelatihan. Kegiatan analisis ini mencakup upaya untuk mengenali, antara lain: 1. potensi peserta didik yang akan dilibatkan dan persyaratannya, 2. tenaga pendidik yang hendak diikut-sertakan, dan 3. ketersediaan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk mendukung seluruh tahapan KPP. Pada langkah kedua, penyelenggara KPP berbekal hasil analisis kebutuhan pelatihan mengembangkan pelatihan berbasis kompetensi yang diawali dengan penyusunan kurikulum, program pelatihan, mencakup pula penilaian atas kemajuan pelatihan peserta didik, baik formatif maupun uji kompetensi. Peserta didik yang telah menyelesaikan pelatihan, mengikuti uji kompetensi yang diselenggarakan Lembaga Sertifikasi Juknis Penyelenggaaraan KPP -

5

Kompetensi (LSK) atau Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP). Uji ini ditempuh peserta didik sekaligus untuk memenuhi langkah ketiga sertifikat kompetensi pada bidang profesi tertentu. Dengan bekal sertifikat yang dimiliki, peserta didik kemudian mengikuti langkah keempat proses penempatan kerja, untuk memenuhi pesanan lulusan di awal penyelenggaraan KPP. Pemenuhan atas pesanan ini tidak menutup kemungkinan dapat membuka peluang dalam memperoleh pesanan lulusan KPP lebih lanjut. b) Kurikulum KPP disusun berdasarkan: 1) berbasis Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI), 2) kebutuhan job order/demand letter attachment. Kurikulum KPP merupakan kurikulum yang harus berorientasi pada pemenuhan kompetensi peserta didik. Sementara kebutuhan job order/demand letter attachment menjadi acuan agar kompetensi peserta didik selaras dan mampu memenuhi kebutuhan pasar tenaga kerja. c) Materi pembelajaran KPP mencakup empat kecakapan yaitu: 1) Kecakapan personal; ketaqwaan, kejujuran, sopan santun, disiplin, kerja keras, tanggung jawab, semangat untuk maju, dan lain-lain sebagai pekerja dan/atau sebagai wirausaha. 2) Kecakapan sosial; toleransi, kerjasama, gotong royong, berkomunikasi sosial, berserikat dan lain-lain sebagai pekerja dan/atau sebagai wirausaha. 3) Kecakapan akademik; kemampuan beranalisis sederhana, berfikir dengan logika, kemampuan pengetahuan dasar, kemampuan mengambil keputusan, dan lain lain sebagai pekerja dan/atau sebagai wirausaha. 4) Kecakapan profesional/vocational; kemampuan memiliki keterampilan mata pencaharian yang mencakup: pemilihan bahan dan alat, pelayanan jasa dan produksi, pemasaran, manajemen usaha, dan pengelolaan keuangan sebagai pekerja. 5. Sarana dan Prasarana Sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan program KPP, minimal sebagai berikut: 1) memiliki kantor, ruang belajar, 2) ruang dan sarana praktek, laboratorium, bengkel kerja, 3) perpustakaan, jaringan / akses internet, dan asrama apabila dimungkinkan. 6. Penilaian Penilaian KPP dilakukan dengan tiga instrumen:

6


a. Penilaian kepribadian, dilaksanakan untuk mengetahui tingkat kematangan emosional untuk siap belajar, siap berlatih dan siap bekerja, b. Penilaian formatif, dilaksanakan untuk mengetahui perkembangan belajar dalam setiap tahapan pembelajaran dan c. Penilaian kompetensi, untuk mengetahui pencapaian kompetensi setelah mengikuti seluruh proses pembelajaran. Penilaian kompetensi peserta didik dapat dilaksanakan di lembaga sertifikasi kompetensi dan / atau lembaga sertifikasi profesi. 7. Biaya Belajar Biaya penyelenggaraan program KPP dapat diperoleh dari: a) Dunia usaha yang membutuhkan lulusan, b) CSR (Corporate Social Responsibility = tanggung jawab sosial perusahaan), c) Pemerintah pusat dan daerah, d) Peserta didik. Jumlah besaran biaya penyelenggaraan KPP disesuaikan dengan jenis dan lama pembelajaran. Komponen-komponen penyelenggaraan yang perlu dibiayai diantaranya: a. Biaya operasional: pembelajaran, alat dan bahan praktek, instruktur dan penguji, b. Biaya manajerial, dan c. Biaya penempatan lulusan. 8. Jaringan Kerja a. Kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri untuk proses pemagangan maupun penempatan lulusan, b. Kerjasama dengan Lembaga Sertifikasi Kompetensi dan/atau Lembaga Sertifikasi Profesi dalam uji kompetensi dan sertifikasi, c. Kerjasama Pemerintah, pemerintah daerah, DUDI, dan asosiasi, d. Kerjasama dengan Dinas Pendidikan, Dinas Tenaga Kerja, organisasi, dan pihak terkait untuk pendidikan, penempatan, serta pendampingan lulusan.


7

III

LANGKAH-LANGKAH PENYELENGGARAAN PROGRAM KPP

A. Penjaringan Peluang Kerja Penjaringan peluang kerja (Job Order/demand letter attachment) sebagai dasar penyelenggaraan KPP. Untuk melaksanakan penjaringan peluang kerja, penyelenggara KPP dapat dilakukan dengan cara: 1. Menemukan dan menetapkan sumber informasi kebutuhan lulusan 2. Mencari, memilah dan memilih informasi kebutuhan lulusan 3. Membangun komunikasi dan peluang dengan DUDI untuk menampung lulusan 4. Mengembangkan jaringan kerja, kemitraan dengan sesama penyelenggara KPP, bursa atau penyalur tenaga kerja, dan DUDI.

B. Pelatihan Berbasis SKKNI 1. Analisis Kebutuhan Pelatihan a. Aspek-Aspek Kebutuhan Pelatihan Analisis kebutuhan pelatihan merupakan upaya untuk menggali berbagai macam informasi berkenaan dengan kesempatan penyelenggaraan KPP. Informasi penyelengaraan KPP berkenaan dengan kesempatan dalam memenuhi, antara lain: 1) Kebutuhan lulusan oleh DUDI, Analisis kebutuhan lulusan oleh DUDI ini merupakan upaya agar penyelenggaraan KPP dapat memenuhi lulusan yang dibutuhkan DUDI baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Terutama untuk memenuhi kebutuhan DUDI di luar negeri, penyelenggaraan KPP dapat merupakan bagian mekanisme Government to Government (G to G), Goverment to Private (G to P), atau Private. Semua mekanisme ini dilaksanakan dengan memperhatikan peraturan ketenagakerjaan yang berlaku. 2) Kebijakan pemerintah daerah, Kebutuhan lulusan untuk DUDI di dalam negeri tidak terlepas dari kebijakan pemerintah baik pusat maupun daerah dalam bidang pendidikan, ketenagakerjaan dan industri. Hal ini 8


diperlukan agar penyelenggara KPP memperoleh kesempatan menghasilkan lulusan berdasarkan permintaan kebutuhan. 3) Potensi wilayah, Penyelenggaraan KPP perlu memperhatikan potensi sebaran DUDI dan data kependudukan. b. Validasi Kebutuhan Untuk memperoleh validasi informasi kebutuhan yang diperlukan untuk penyelenggaraan KPP, selain dilakukan penggalian data pada ketiga aspek di atas, diperlukan cara-cara seperti: 1) Wawancara 2) Kuesioner/angket 3) Pengamatan 4) Studi dokumentasi c. Menganalisis Kebutuhan Kumpulan informasi kebutuhan pelatihan yang telah divalidasi melalui berbagai metode di atas, memerlukan pengolahan berupa analisa lebih lanjut dalam bentuk daftar urutan dan skala prioritas. Hal ini ditempuh sebagai upaya mempertimbangkan kebutuhan pelatihan yang akan ditetapkan untuk dijadikan dasar bagi penyelenggaraan KPP. Daftar urutan dan skala prioritas ini terutama berdasarkan pada: 1) Ketersediaan Job Order / Demand Letter Attachment 2) Kemampuan Manajerial Penyelenggara KPP 3) Ketersediaan Dana 4) Sarana dan Prasarana pendukung d. Langkah-langkah Analisis Kebutuhan Pelatihan 1) Persiapan a) Menetapkan informasi kebutuhan pelatihan yang akan didalami b) Menyusun strategi, pendekatan, metode dan instrumen dalam menghimpun data dan informasi kebutuhan pelatihan. c) Menyusun jadwal kegiatan dan rencana pembiayaan 2) Pelaksanaan a) Melaksanakan jadual kegiatan b) Memilah dan memilih data dan informasi kebutuhan pelatihan c) Menghimpun dan mengolahan kumpulan data dan informasi kebutuhan pelatihan. 3) Penetapan kebutuhan pelatihan a) Mengkaji dan menimbang ulang data dan informasi berkenaan kebutuhan pelatihan. Juknis Penyelenggaaraan KPP -

9

b) Menetapkan kompetensi sebagai dasar penyelenggaraan KPP serta prasyarat awal peserta didik. 2. Rekrutmen Rekrutmen merupakan kegiatan awal dalam rangka menjaring calon peserta didik dalam penyelenggaraan KPP. Langkah-langkah yang dapat dilakukan adalah: a. Menetapkan kriteria peserta didik Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menetapkan kriteria peserta didik, antara lain: jumlah peserta didik, prasyarat awal kompetensi, kompetensi akhir sebagai hasil pelatihan, termasuk persyaratan lain sebagaimana dicantumkan dalam job order/demand letter attachment. Berdasarkan kriteria umum, peserta didik antara lain: 1) Usia produktif, berusia 18 tahun sampai dengan 35 tahun; 2) Pendidikan minimal Lulus SLTP / sederajat; 3) Mampu dan bersedia mengikuti KPP. b. Menyusun instrumen rekrutmen Format instrumen rekrutmen yang disusun sekurangkurangnya memuat data pribadi, riwayat pendidikan, riwayat pekerjaan bila ada, potensi kecakapan yang mendasari pengembangan kompetensi (terlampir contoh format instrumen yang dapat memperlihatkan kekuatan dan kelemahan calon peserta) c. Sosialisasi dan promosi penyelenggaraan KPP Informasi penyelenggaraan KPP dapat menggunakan berbagai media promosi dan komunikasi baik itu media cetak maupun media elektronik.(terlampir contoh media promosi dan sosialiasi, misalnya: leaflet, brosur) d. Pelaksanaan Rekrutmen, meliputi kegiatan: 1) Penerimaan pendaftaran calon peserta didik, (terlampir formulir rekrutmen) 2) Penyimpanan dokumen pendaftaran calon peserta didik 3) Pemberian nomor pendaftaran dan pengantar untuk mengikuti seleksi seperti: tes kepribadian, tes kesamaptaan dan tes kesehatan/medical check up. e. Penetapan peserta didik, mencakup kegiatan: 1) Mendaftar hasil tes calon peserta didik 2) Menetapkan kelulusan calon untuk diterima sebagai peserta didik 3) Pemanggilan calon peserta didik untuk melakukan pendaftaran ulang termasuk melengkapi persyaratan teknis lain yang diperlukan dalam penyelenggaraan KPP 10


f.

Pengenalan awal peserta didik mencakup kegiatan: 1) Orientasi umum penyelenggaraan KPP agar peserta didik memiliki pemahaman berkaitan dengan: a) tujuan, b) pelaksanaan dan c) hasil penyelenggaraan KPP 2) Perkenalan penyelenggara KPP baik tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan dengan peserta didik dalam upaya menunjang kelancaran penyelenggaraan KPP

3. Pelaksanaan Pelatihan KPP Pelatihan KPP sebagai kelanjutan dari hasil analisis kebutuhan dan upaya melatih kompetensi bagi peserta didik, diawali dengan kegiatan: penyusunan perangkat pelatihan, penyelenggaraan pelatihan dan dilanjutkan dengan penilaian hasil pelatihan. a. Penyusunan Perangkat Pelatihan 1) Menyusun Kurikulum Beberapa hal penting dalam menyusun kurikulum KPP, yaitu: a) Muatan Kurikulum meliputi empat kecakapan, yaitu: kecakapan personal, kecakapan sosial, kecakapan akademik dan kecakapan professional/vokasional. b) Kompetensi lulusan yang diperlukan DUDI sebagaimana job order, demand letter attachment, visa dan wakalah menjadi bagian utama dalam pencapaian kecakapan sebagai hasil pelatihan. c) Untuk mendukung dan memperkuat kecakapan vokasional dan akademik, penguasaan kecakapan personal dan sosial disesuaikan dengan pokok-pokok materi yang ada. d) Metode pelatihan dipilih sesuai dengan kebutuhan pencapaian kompetensi yang diharapkan. Perangkat kurikulum untuk menggambarkan pelatihan dan pencapaian hasil kompetensi dapat menggunakan silabus


11

Contoh silabus Kecakapan Personal Kompetensi dasar Mampu mengungkap kekuatan dan kelemahan diri, sehingga muncul kesadaran dan motivasi bersikap dan bertindak lebih baik

Indikator Mengenali keunggulan atau kelebihan yang dimiliki diri sendiri

Pokok Materi Mengenal diri

Pengalaman Belajar Peserta didik: - memperkenalkan diri masing-masing - membentuk kelompok, terdiri dari 2-3 orang - melengkapi instrumen mengenal diri sendiri - mengisi hasil pengamatan proses perkenalan diri peserta lain - saling memperkenalkan diri - saling mengamati peserta lain dalam kelompok - menerima hsail pengamatan dari peserta lain

Silabus diatas dikembangkan menjadi Rencana Pelaksanaan Pelatihan (RPP). Bentuk dan sistematika RPP dapat dilihat pada contoh berikut.

12


Waktu (menit) 160

Alat / sumber belajar - Instrumen Mengenal Diri Sendiri - Format Pengamatan

Penilaian Tes tertulis

Contoh Rencana Pelaksanaan Pelatihan RENCANA PELAKSANAAN PELATIHAN Mata Diklat Alokasi waktu Standar Kompetensi

Kompetensi Dasar Indikator

: Pengenalan Diri : 160 menit : Mampu mengenali dan memanfaatkan potensi diri, berfikir rasional dalam mempertimbangkan setiap keputusan, serta tampil percaya diri dalam melakukan kegiatan sehari-hari. : Mampu mengungkap kekuatan dan kelemahan diri, sehingga muncul kesadaran dan motivasi bersikap dan bertindak lebih baik : Mengidentifikasi keunggulan atau kelebihan yang dimiliki oleh diri sendiri

a. Tujuan Pelatihan Peserta memahami secara utuh keunggulan yang dimilikinya sebagai modal dalam mengembangkan diri menjadi pekerja atau wirausahawan. b. Materi Pelatihan Mengenal Diri c. Metode Pelatihan d. Langkah-langkah Pelatihan Kegiatan Awal 1. Peserta didik menjawab salam, berdoa bersama dan memperhatikan penjelasan awal 2. Peserta didik menjawab pertanyaan awal pelatihan 3. Peserta didik menyimak uraian kompetensi dasar yang hendak dicapai Kegiatan Inti 1. Peserta didik membentuk kelompok terdiri dari 2 – 3 orang untuk saling memperkenalkan diri 2. Peserta didik menerima dan melengkapi format instrument ‘Mengenal Diri’ 3. Peserta didik membaca dan memahami ulang hasil pengisian instrumen “Mengenal Diri” 4. Peserta didik dalam kelompok saling memperkenalkan diri satu sama lain. 5. Peserta didik yang memperkenalkan diri mendapat pengamatan peserta lain berkaitan dengan pemberdayaan diri 6. Catatan pengamatan peserta lain disampaikan lisan kepada peserta yang memperkenalkan diri. 7. Peserta menyerahkan instrument ‘mengenal diri’ yang dilengkapi catatan pengamatan peserta lain. Kegiatan Akhir 1. Peserta didik dengan bimbingan instruktur memperhatikan tanggapan atas pemberdayaan diri masing-masing. 2. Peserta didik membuat kesimpulan atas pemberdayaan diri berdasarkan kekuatan dan kelemahan yang disadari. 3. Peserta didik mencatat peluang untuk pemberdayaan diri melalui pendayagunaan kekuatan dan pengendalian kelemahan diri 4. Peserta didik berdoa bersama dan menjawab salam. e. Alat, Bahan, Sumber Belajar Instrumen “Mengenal Diri” Format pengamatan f. Penilaian 1. Jenis penilaian: - Tes tertulis : hasil instrumen “Mengenal Diri” dan hasil pengamatan - Perilaku peserta : pengamatan dalam diskusi 2. Bentuk Instrumen - Instrumen “Mengenal Diri” - Lembar Pengamatan g. Bahan Belajar Bahan belajar disusun untuk mendukung proses pelatihan. bahan belajar dapat berupa modul. Jika berbentuk modul maka pokok-pokok materi harus sesuai dengan yang tercantum pada kurikulum. Merujuk contoh silabus diatas, maka bahan belajar yang perlu dipersiapkan adalah bahan belajar yang berkenaan dengan “Mengenal Diri”.


13

b. Penyelenggaraan Pelatihan 1) Pengarahan dan orientasi peserta didik Pengarahan dilakukan klasikal sebagai bagian membangun suasana kebersamaan di awal pelatihan. Kesempatan ini digunakan memberikan pemahaman lengkap hal ikhwal pelatihan, langkah yang ditempuh dan hasil akhir pelatihan yang diikuti peserta didik, mencakup juga hak dan kewajiban peserta didik selama pelatihan. Kegiatan awal peserta didik dapat dilengkapi dengan pembentukan ketua kelas, jadwal piket kebersihan dan pembagian tugas lain yang diperlukan selama pelatihan. 2) Penyelenggaraan Pelatihan Besaran waktu dan jadwal pelatihan yang meliputi pembelajaran teori dan praktek dapat dirunut melalui Silabus dan Rencana Pelaksanaan Pelatihan (RPP). 3) Penilaian Pelatihan Selama penyelenggaraan pelatihan, kegiatan penilaian dilakukan dalam beragam cara, meliputi: a) Tes Formatif yang dilaksanakan setiap RPP selesai dilaksanakan untuk mengukur pencapaian unit kompetensi hasil pelatihan dilakukan dengan tes tulis atau tes unjuk kerja. b) Tes Sumatif yang dilakukan untuk mengukur pencapaian satu atau beberapa muatan materi yang menggambarkan pencapaian beberapa kompetensi dilakukan dengan tes tulis atau tes unjuk kerja. c) Tes Komprehensif yang dilakukan mengukur pencapaian keseluruhan penguasaan materi pelatihan dilakukan dengan tes tulis atau tes unjuk kerja. d) Tes ini pun menjadi salah satu bagian utama pertimbangan bagi peserta didik dalam memperoleh sertifikasi atas kompetensi yang diperoleh selama pelatihan. c. Pemagangan Pemagangan dimaksudkan untuk memperkuat hasil kompetensi yang telah dimiliki peserta didik dan memberikan pengalaman langsung bagi lulusan dalam suasana dunia kerja langsung. Pemagangan ini menjadi penting untuk kompetensi tertentu.

14


C. Sertifikasi Kompetensi 1. Penelusuran dokumen pencapaian hasil belajar yang diperoleh selama pelatihan. Kegiatan awal uji kompetensi adalah melihat kembali dan mempelajari dokumen-dokumen perkembangan dan hasil pelatihan peserta didik yang telah sebagai data dasar untuk mengikuti uji kompetensi dan memperoleh sertifikasi. 2. Rekapitulasi dan analisis kelebihan dan kekurangan pesera didik selama pelatihan. Catatan kelebihan dan kekurangan peserta didik selama pelatihan menjadi dasar penyempurnaan pencapaian hasil kompetensi, makala peserta didik belum dapat memperoleh sertifikasi kompetensi. 3. Rekapitulasi dan analisis potensi dalam melaksanakan pekerjaan dan pengembangan karir peserta didik. Analisis potensi ini dilakukan berdasarkan hasil evaluasi kepribadian, evaluasi formatif, dan evaluasi kompetensi.


15

IV

PENGENDALIAN DAN PENJAMINAN MUTU

A. Monitoring , Supervisi, dan Evaluasi Aspek-aspek penting untuk dilakukan monitoring dan evaluasi adalah: 1. Komitmen dan tanggungjawab penyelenggara selama KPP dilaksanakan, mulai rekrutmen peserta didik sampai penempatan kerja lulusan, 2. program dan proses pembelajaran, 3. kemampuan instruktur, nara sumber teknis dan penguji, 4. kompetensi peserta didik lulusan, 5. kinerja lulusan dalam bekerja.

B. Pelaporan Penyelenggara wajib melaporkan sekurang-kurangnya satu kali selama periode penyelenggaraan KPP kepada dinas pendidikan dan / atau dinas yang membidangi PNF di daerah.

C. Penjaminan Mutu dan Daya Saing Hal-hal penting yang harus dilakukan oleh penyelenggara untuk mendukung pencapaian mutu dan daya saing lulusan diantaranya: 1. memiliki profil penyelenggara meliputi visi dan misi, tujuan, struktur organisasi, program kerja, kemitraan dan prestasi, 2. memiliki SOP (Standard Operating Procedure), 3. memiliki media informasi dan komunikasi pemasaran baik digital elektronik maupun cetak, yang dapat berupa bahan pustaka, brosur newsletter, dan internet (e-mail dan website), 4. sertifikasi kompetensi pendidik, 5. penjaminan mutu lulusan dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi Kompetensi (LSK)/Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP)/, atau Lembaga Uji Kompetensi (LUK). 6. penjaminan mutu lembaga oleh badan akreditasi nasional dan / atau internasional.

16


PENUTUP

V

Penyelenggaraan Kursus Para Profesi yang memberikan jaminan bagi lulusan untuk mendapatkan pekerjaan sangat diperlukan dalam mengukuhkan sumbangan pendidikan nonformal bagi peningkatan kesejahteraan peserta didik. Penyelenggaraan KPP ini dimaksudkan untuk ikut serta memberikan jawaban atas masalah pengangguran dan pengentasan kemiskinan. Oleh karena itu petunjuk teknis ini menjadi bagian penting dalam mewujudkan penyelenggaraan KPP yang berdampak dan berdaya guna di kemudian hari. Petunjuk ini diharapkan dapat dipergunakan dengan tepat dan sesuai untuk mewujudkan penyelenggaraan KPP sesuai dengan tuntutan dunia kerja dan kebutuhan masyarakat.


17

18


Juknis Penyelenggaaraan KPP - i

Recommend Documents