DRAFT JUKNIS PERENCANAAN PARTISIPATIF DAN PEMASARAN PLPBK
POKOK BAHASAN JUKNIS Ketentuan Tahapan PLPBK Ketentuan Review Pemetaan Swadaya Ketentuan Penyusunan RTPLP Kawasan Prioritas Ketentuan Pencairan BLM PLPBK Ketentuan Pelaksanaan Kegiatan Pemasaran PLPBK
APA PERENCANAAN PARTISIPATIF?
Proses perumusan dan penyepakatan produk perencanaan dengan melibatkan partisipasi aktif warga dan Pemerintah Daerah Proses penyerasian Dokumen perencanaan pembangunan Kota/Kabupaten (Top Down) dan Dokumen perencanaan pembangunan yang disusun masyarakat secara partisipatif (Bottom up) Dokumen Perencanaan Partisipatif PLPBK (RTPLP Kawasan Prioritas dan AB/Pranata)
BAGAN ALUR KETERPADUAN TAHAPAN KEGIATAN PLPBK Sosialisasi Tingkat Kota/Kab. Lokakarya Kota/Kab.
Lokakarya Kelurahan
Pokja/ Tim Teknis Pemda Terbentuk
TIPP Terbentuk
Review PS
RTPLP Kawasan Prioritas
Sosialisasi Tingkat Kelurahan
Penggalang an Kemitraan
Keberlanjutan
Pelaksanaan Pembangunan
Sosialisasi & Pemasaran Menerus
TAHAP PERSIAPAN
TAHAP PERENCANAAN
Tahapan Kegiatan Kolaborasi Pemda dan Masyarakat
TAHAP PEMBANGUNAN & KEBERLANJUTAN
DukunganPemerintah Kabupaten/Kota Dalam Tahap Persiapan Menyelenggarakan Lokakarya & Sosialisasi PLPBK Segera Membentuk Tim Teknis PLPBK Mendukung Penyelenggaraan Sosialisasi Tingkat kelurahan Menyusun jadwal pelaksanaan tugas kegiatan pendampingan dan monitoring Serta pengendalian pelaksanaan kegiatan PLPBK Mendukung pelaksanaan kegiatan pelatihan tim teknis dan masyarakat Memberikan bantuan peta dan data dll
DUKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DALAM TAHAP REVIEW PEMETAAN SWADAYA (PS)
Memberikan bantuan peta dasar ,Land use & Status lahan dll (Foto Udara, Bakosurtanal, BPN dan Bappeda dll) dengan skala ketelitian 1:5000 (Wilayah Kelurahan/Makro) dan 1:1000 (Kawasan Prioritas/Mikro).
Memberikan penjelasan peta-peta perencanaan tata ruang yang terkait kawasan prioritas
Memberikan bimbingan teknis kepada TIPP/Masyarakat terkait pelaksanaan pemetaan potensi dan persoalan kawasan prioritas
Mengintegrasikan hasil review Pemetaan Swadaya dengan peta perencanaan kabupaten/Kota
Jenis Peta Tematik Kelurahan (1:5000)
Jenis Peta Tematik Kawasan Prioritas (1:1000)
Peta Kebijakan/Rencana Tata Ruang Kota
Karakteristik dan jumlah warga miskin
Kondisi/pola penggunaan lahan (perumahan dan persoalannya, perdagangan, ruang terbuka hijau, pertanian, industri kerajinan, Konservasi/Lindung dll (dilengkapi batas dan luas kawasan)
Kondisi lingkungan perumahan dan persoalannya (tata letak bangunan, jarak antar bangunan, kepadatan bangunan, sirkulasi udara dan penyinaran matahari, RTH/ruang publik dll
Kondisi dan pelayanan sarana dan prasarana Tingkat Kelurahan & Kota(Jaringan jalan,drainase, air minum, sampah, sanitasi dan pengelolaan limbah RT. Indikasi pencemaran/dampak lingkungan dan area rawan bencana
Kondisi dan persoalan pelayanan sarana dan prasarana lingkungan perumahan (Jalan/pola sirkulasi, drainase, sampah, sanitasi,air minum, pengelolaan limbah, area pencemaran lingkungan, area rawan bencana. Data dilengkapi luas, dimensi dan area pelayanan. Kondisi sosial, budaya/ prilaku dan kegiatan usaha masyarakat lokal Status kepemilikan lahan/kaveling tanah dan bangunan
TERLIBAT AKTIF DALAM KEGIATAN ANALISIS PENATAAN PERMUKIMAN KAWASAN PRIORITAS
Analisis adalah tindakan untuk mengkaji dan menilai/mengukur sebuah issue berdasarkan data-data (PS) secara kualitatif dan kauntitatif untuk mendapatkan sebuah kesimpulan.
analisis menerapkan metode pendekatan yang sederhana dan mudah dipahami dan dimengerti oleh masyarakat”
Kegiatan analisis ini dilakukan melalui mekanisme musyawarah warga dengan Diskusi Kelopmpok Terarah (DKT)/FGD. Tata cara pelaksanaan DKT/FGD.
Analisis potensi dan persoalan Kawasan Prioritas dan dikaitkan dengan penyelarasan kebijakan/rencana pembangunan kabupaten/kota
Melakukan analisis Resiko Bencana
Analisis penduduk, sosial, ekonomi dapat memanfaatkan hasil studi-studi atau dokumendokumen sebelumnya dan masih relevan dengan kondisi saat ini.
Analisis Kebutuhan RTH/Ruang publik
Analisis kebutuhan dan peningkatan pelayanan sarana dan prasarana kwasan prioritas
Terlibat dalam Penggalian Gagasan Penataan Kawasan Prioritas
Penggalian visi juga diwujudkan dengan lomba mural sebagai wujud ekspresi dan representasi cita-cita warga masyarakat thd lingkungannya
MEMBERIKAN BIMBINGAN TEKNIS DALAM PENYUSUNAN RTPLP KAWASAN PRIORITAS, DAN AB Penyusunan Dokumen RTPLP Kawasan prioritas dan AB dilakukan secara Paralel RTPLP Kawasan Prioritas, memuat arahan: Rencana tata ruang Kelurahan, Rencana penataan bangunan & lingkungan di kawasan prioritas (rinci dan terukur) Rencana RTH/Ruang publik Kawasan Prioritas Rencana pelayanan sarana & Prasarana Arahan indikasi program penataan kawasan prioritas
Arahan Aturan Bersama Dokumen Detail Engeneering Desain (DED)
Dokumen RTPLP Kawasan Prioritas dan AB wajib dikonsultasikan ke Tim Teknis untuk diserasikan dengan Rencana Pembangunan Kabupaten/Kota Melakukan Uji Publik dan Sosialisasi Dokumen Perencanaan untuk mendapatkan kesepakatan bersama
Pemerintah Kabupaten/Kota Menyelenggarakan Uji Publik Produk Perencanaan Pelaksanaan uji publik diselenggarakan sesuai kebutuhan yang dikemas dengan nama “Gelar Program PLPBK, Expo dan Uji Publik”. Serangkaian agenda meliputi pameran RTPLP Kawasan Prioritas dan AB, uji publik produk perencanaan, pertunjukan seni, open talk diskusi tematik mengangkat issue lingkungan, Pada sesi akhir, dapat dilakukan penandatanganan pengesahan dokumen perencanaan oleh stakeholders terkait
Suasana Gelar Program PLPBK
PERSYARATAN PENCAIRAN BLM Tahap Pencairan
Syarat Pencairan
Tahap I (BLM 1) : Rp. 150.000.000
Rencana kerja (actionplan) dan jadwal kegiatannya Rencana Penggunaan Dana (RPD) sesuai alokasi peruntukan (senilai tahap I). Surat Perjanjian Penyaluran Bantuan (SPPB) antara BKM/LKM dengan Satker PBL Provinsi Berkas pencairan lainnya (PP BLM, BAPPD, Kwitansi, dll)
Alokasi peruntukan: BOP BKM/LKM untuk kegiatan PLPBK (Rp.10 juta) Biaya TAPP ( Rp. 25 juta) Biaya Tenaga Ahli/Tim Pendamping Pemasaran (Rp. 25 juta) yang dimanfaatkan pada saat proses penyusunan RPLP Kawasan Prioritas. Biaya penyusunan dan penggandaan DED lengkap (Gambar rencana, RAB, RKS dan dokumen safeguard) Rp. 7 juta Dukungan pengembangan kapasitas masyarakat, (terkait kegiatan perencanaan, pemasaran, pelaksanaan dan pengelolaan pembangunan) serta dukungan proses perencanaan dan pemasaran (Rp. 83 juta) dapat
Tahap II (BLM 2) : Rp. 850.000.000 Alokasi peruntukan: Pelaksanaan Pembangunan Fisik
Dokumen RTPLP Kawasan Prioritas sudah disepakati warga & Pemerintah kota/kabupaten dan sudah diverifikasi konsultan (askot UP/Korkot/Askot Mandiri) Dokumen Perencanaan Teknis (DED) senilai pagu dana (minimal Rp. 850 juta) sudah selesai dan diverifikasi oleh konsultan (askot infrastruktur / Korkot dan dinas teknis terkait). Berkas pencairan lainnya (PP BLM, BAPPD, Kwitansi, dll)
PEMASARAN SOSIAL PLPBK
PENGERTIAN UMUM
Pemasaran sosial PLPBK adalah seluruh rangkaian kegiatan komunikasi dan promosi gagasan-gagasan sosial selama proses perencanaan maupun gagasan produk perencanaan partisipatif ( RTPLP Kawasan Prioritas) kepada dunia usaha, LSM, Perguruan Tinggi, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat dan kelompok peduli lainnya. Gagasan sosial masyarakat dan produk RTPLP dapat dikenal dan dipahami secara luas. Tujuannya adalah untuk menjaring kemitraan/kerjasama dengan para pihak yang direalisasikan dalam bentuk bantuan program dan dana pembangunan kelurahan. Pelaku utama Pemasaran sosial adalah Masyarakat bersama Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan rangkaian kegiatan pemasaran sosial dengan cara-cara kreatif dan inovatif untuk mewujudkan keberlanjutan program, melalui kemitraan dengan pihak-pihak lain
PRINSIP PEMASARAN PLPBK
Kolaborasi: Masyarakat dan Pemerintah Kabupaten/Kota mampu berkolaborasi untuk menjalin KERJASAMA dan menggalang KEMITRAAN
Kerjasama : rangkaian kegiatan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan
Kawasan Prioritas dengan melibatkan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat (Kementrian), Dunia Usaha (CSR, sponsor dan skema lainnya), LSM dan Kelompok Peduli lainnya.
Kemitraan, proses perencanaan, pelaksanaan dan pengelolaan pembangunan
kawasan, sarana dan prasarana dan kegiatan lainnya, melalui skema kerjasama yang saling menguntungkan (material dan non material) Prinsip Kemitraan adalah: KESETARAAN dalam bermitra. Artinya masyarakat menempati posisi sejajar dengan para mitra dalam pengambilan keputusan/kesepakatan bersama: Kemitraan Masyarakat-Pemerintah Kabupaten/Kota-Dunia Usaha Kemitraan Masyarakat-Pemerintah Kabupaten/Kota-Dunia Usaha-LSM Kemitraan Masyarakat-Dunia Usaha-LSM Kemitraan Masyarakat-Dunia Usaha Skema kemitraan lainnya
TAHAPAN PEMASARAN SOSIAL PLPBK TAHAPAN PEMASARAN INTERNAL
Melakukan penguatan kapasitas TIPP, agar memiliki kemampuan: Melakukan Penguatan Peran Tim Teknis, agar efektif memberikan dukungan Pemasaran Sosial
TAHAP PEMASARAN EKSTERNAL Melakukan Desiminasi gagasan perencanaan dan program TIPP, Duta Pemasaran (Brand Ambasador) dan Tim Teknis Menyelenggarakan Agenda/Even Pemasaran Sosial (Pameran, Bazar, Seminar, Lokakarya dan atau Presentasi langsung ke Calon Mitra Melakukan Evaluasi secara periodik setelah penyelenggaraan Agenda/Event Pemasaran Sosial HAL-HAL STRATEGIS DALAM PEMASARAN SOSIAL
Kegiatan Pemasaran dapat dimulai pada tahapan Pemetaan Swadaya, untuk mendapatkan dukungan keahlian dari para pihak
Program yang dipasarkan adalah Gagasan Pengembangan Kawasan bukan kegiatan infrastrutur
Perumusan Program Investasi disesuaikan Nomenklatur yang Lazim (memuat Kawasan, Program, Kegiatan, Lokasi, Luas, Tujuan & Sasaran Program dan Estimasi Biaya termasuk Sekema Kerjasama/Kemitraan)
Menggalang Kelurahan atau Kabupaten/Kota Lainnya untuk melaksanakan Kegiatan Pemasaran Strategis (Seperti: Penyediaan Sanitasi dalam Volume yang lebih besar ditingkat Kabupaten/Kota akan lebih strategis dan memiliki daya tarik kuat bagi calon Mitra)
MEDIA SOSIALISASI PEMASARAN HASIL PERENCANAAN
MEDIA SOSIALISASI PEMASARAN HASIL PERENCANAAN Leaflet, Baliho dan Spanduk dikembangkan untuk mengkomunikasikan gagasan sosial,ekonomi dan lingkungan yang lebih baik
MEDIA SOSIALISASI PEMASARAN HASIL PERENCANAAN
Dengan bangga dan percaya diri menyampaikan informasi tentang keunggulan /potensi ynag di miliki serta peluang-peluang kerjasama di berbagai sektor
TAHAP PELAKSANAAN MONITORING, EVALUASI DAN KEBERLANJUTAN
Merupakan Kegiatan Tahap Akhir Setelah Pembelajaran Perencanaan Partisipatif, Pelaksanaan Pembangunan dan Pemasaran untuk Menjalin Kemitraan Keberhasilan Pelaksanaan Kegiatan PLPBK diketahui Setelah Pembelajaran selesai dilakukan (Pelaksanaan Kegiatan dan Pemanfaatan BLM PLPBK Apakah Masyarakat dan Pemda berkomitmen untuk melanjutkan kegiatan PLPBK dalam rangka penanggulangan kemiskinan diwilayahnya? Apakah Masyarakat dan Pemda tidak Antusias/tidak memiliki komitmen kuat untuk melanjutkan program secara mandiri?
LANGKAH-LANGKAH STRATEGIS
BKM dan Pemerintah Kabupaten/Kota aktif melakukan monitoriing, agar memahami manfaat setiap tahapan pembelajaran kegiatan PLPBK Mendayagunakan Dukumen RTPLP Kawasan Prioritas sebagai acuan penyusunan program (Renstra/RPJM) dan alat pengendali pembangunan Kelurahan Memperkuat Peran BKM/UP-UP dan Jajaran Kelurahan dalam Mengelola Pelaksanaan Pembangunan Kelurahan (meliputi kegiatan Perencanaan, Pemasaran dan pelaksanaan pembangunan fisik) Melakukan evaluasi internal secara mandiri terhadap pelaksanaan kegiatan PLPBK (Perencanaan terkait kebutuhan penyusunan RTPLP kawasan prioritas berikutnya, Pemasaran/kemitraan dan Pelaksanaan Pembangunan). Masyarakat akan paham kelemahan, keunggulan dan manfaat kegiatan PLPBK dalam konteks penanggulangan kemiskinan diwilayahnya BKM, TIPP dan Tim Teknis menyusun Laporan Akhir Pelaksanaan Kegiatan PLPBK (memuat Proses, Output/capaian program, Manfaat, pertanggungjawaban pemanfaatan BLM dan Rencana Kerja 1 Tahun kedepan) Melakukan workshop/Seminar/Lokakarya Laporan Akhir dengan melibatkan Pemerintah daerah dan para pihak/Stakeholder Melaksanakan Rencana kerja/keberlanjutan dengan menggalang KEMITRAAN
TERIMAKASIH..........SELAMAT BEKERJA....
