Juknis Perencanaan dan Penganggaran DIPA 04 Ditjen Badilag MA RI

Juknis Perencanaan dan Penganggaran DIPA 04 Ditjen Badilag MA RI

i

TATA CARA PENELAAHAN RKA K/L PAGU INDIKATIF 2017 DIPA 04 Ditjen Badan Peradilan Agama

A. Tata cara Penelaahan Rencana Kinerja dan Anggaran Dalam Matriks 1) Tata cara Penelaahan Rencana Kinerja dan Anggaran Dalam Matriks a). Output Penyelesaian Administrasi Perkara yang kurang dari 3 dan 5 bulan

Alokasi Pagu pada Output Penyelesaian Administrasi Perkara yang kurang dari 3 bulan dan 5 bulan tidak tersedia karena seluruh penyelesaian perkara perdata dilingkungan peradilan sudah ditanggung oleh para pihak (pihak berperkara). Namun demikian perlu dilakukan penelaahan terhadap penetapan target Kinerja yang tercantum dalam matriks pada kolom 3 dan 4, apakah satker tingkat pertama dan tingkat banding telah benar-benar sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam matriks tersebut. Jika target dalam matriks belum sesuai maka, target kinerja dapat disesuaikan dengan kemampuan satker untuk merealisasikannya.

b). Output Tenaga Teknis Peradilan Agama yang Kompeten di Bidang Administrasi Peradilan Agama

Target Kinerja yang tercantum dalam matriks pada kolom 5, adalah jumlah peserta kegiatan bimbingan teknis berupa sosialisasi implementasi SIPP yang dilaksanakan. Satuan dari output ini adalah orang. Penetapan target ini masih 1 Juknis Perencanaan dan Penganggaran DIPA 04 Ditjen Badilag MA RI

berdasarkan asumsi, oleh karena itu target kinerja ini dapat disesuaikan dengan kemampuan satker untuk merealisasikannya dan alokasi anggaran yang tersedia. Alokasi Pagu pada Output Tenaga Teknis Peradilan Agama yang Kompeten di Bidang Administrasi Peradilan Agama telah dialokasi sebagaimana pagu dalam matriks kolom 6. Alokasi pagu ini bersifat permanen dan tidak bisa bergeser ke output lain.

c). Output Pengadilan Agama yang meningkat dalam Pelayanan Publik

(1) Komponen Pengawasan Pelayanan Publik Target Kinerja yang tercantum dalam matriks pada kolom 7, adalah jumlah satker yang dilakukan pembinaan dan pengawasan dalam satu tahun anggaran. Penetapan target ini masih berdasarkan asumsi, oleh karena itu target kinerja ini dapat disesuaikan dengan kemampuan satker untuk merealisasikannya dan alokasi anggaran yang tersedia atau dapat juga menyesuaikan dengan prioritas jumlah satker yang akan dilakukan pengawasan dan pembinaan. Satuan dari target ini adalah satker. Alokasi Pagu pada komponen Pengawasan pelayanan publik telah dialokasi sebagaimana pagu dalam matriks kolom 8. Alokasi pagu ini bersifat permanen dan tidak bisa bergeser ke output lain. (2) Komponen Monitoring dan Evaluasi. Target Kinerja yang tercantum dalam matriks pada kolom 9, adalah jumlah satker yang dilakukan monitoring dan evaluasi dalam satu tahun anggaran. Pelaksana komponen ini adalah Ditjen Badilag, oleh karena itu pada satuan kerja daerah tidak dialokasi pagu anggaran untuk komponen ini. Satuan dari target ini adalah satker. (3) Komponen Honor Korwil/Pengelola Keuangan Target Kinerja yang tercantum dalam matriks pada kolom 10, adalah jumlah satker yang dialokasikan Honor Korwil/Pengelola Keuangannya. Satuan dari target ini adalah satker. Alokasi Pagu pada komponen Pengawasan pelayanan publik telah dialokasi sebagaimana pagu dalam matriks kolom 11. Alokasi pagu ini bersifat permanen dan tidak bisa bergeser ke output lain. Alokasi pagu ini 2 Juknis Perencanaan dan Penganggaran DIPA 04 Ditjen Badilag MA RI

diperuntukan bagi Honor Korwil / pengelola keuangan DIPA 04 sebanyak 3 (tiga) orang selama 12 (dua belas) bulan @ Rp. 150.000,Pengelola keuangan yang akan mendapatkan honor pengelola DIPA 04 akan ditetapkan kemudian dengan surat tersendiri oleh Ditjen Badilag. (4) Komponen Pendampingan (Jinayah). Target Kinerja yang tercantum dalam matriks pada kolom 12, adalah jumlah perkara jinayah yang memerlukan anggaran pendampingan bagi terdakwa dalam satu tahun anggaran. Pelaksana komponen ini adalah pengadilan dalam wilayah yurisdiksi Mahkamah Syari’ah Aceh. Satuan dari target ini adalah perkara. Namun berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Pos Bantuan Hukum, kewenangan melakukan pendampingan adalah kewenangan dari Pemerintah dalam hal ini Kementrian Hukum dan HAM, oleh karena itu untuk komponen pendampingan perkara jinayah tidak dialokasikan pagu anggaran dan tidak bisa dilaksanakan. (5) Komponen Audit Kinerja / Sertifikasi ISO Target Kinerja yang tercantum dalam matriks pada kolom 14, adalah jumlah satker yang akan dialokasikan anggaran untuk audit eksternal (survelance) dan satker yang akan dilakukan sertifikasi ISO dalam satu tahun anggaran. Audit Eksternal (survelance) diperuntukan bagi satker yang telah mendapatkan sertifikasi ISO dan harus mempertahankan sertifikasinya tersebut melalui audit eksternal (survelance), sedangkan untuk satker yang akan melakukan sertifikasi ISO harus ditetapkan melalui SK Dirjen Badilag setelah sebelumnya dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap satker tersebut. Satuan dari target ini adalah satker. Alokasi Pagu pada komponen Audit Kinerja / Sertifikasi ISO ini sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sedangkan alokasi untuk sertifikasi ISO sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) yang akan dialokasikan setelah satker yang akan disertifikasi ditetapkan oleh Ditjen Badilag melalui sebuah surat keputusan dengan mempergunakan mekanisme revisi antar satker. Alokasi pagu ini bersifat permanen dan tidak bisa bergeser ke output lain. d). Output Perkara Pengadilan Agama yang Diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara

3 Juknis Perencanaan dan Penganggaran DIPA 04 Ditjen Badilag MA RI

Target Kinerja yang tercantum dalam matriks pada kolom 18, adalah jumlah satker yang dialokasikan anggaran pembebasan biaya perkara yang secara baku (default) diisi dengan angka 1. Satuan dari output ini adalah perkara. Penetapan target ini yang tercantum dalam kolom 19 masih berdasarkan asumsi jumlah perkara yang dibebaskan biayanya oleh APBN dan perkara prodeo yang dikabulkan, oleh karena itu target kinerja ini dapat disesuaikan dengan kemampuan satker untuk merealisasikannya dan alokasi anggaran yang tersedia. Standar biaya sepertyang tercantum dalam kolom 20 adalah satuan biaya yang dijadikan faktor pengali untuk mengalokasikan pagu anggaran secara keseluruhan (total). Dalam pelaksanaan pembiayaan, satuan biaya mengacu pada besaran panjar masing-masing satuan kerja yang telah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan masing-masing. Alokasi Pagu pada Output Perkara Pengadilan Agama yang Diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara telah dialokasi sebagaimana pagu dalam matriks kolom 21. Alokasi pagu ini bersifat permanen dan tidak bisa bergeser ke output lain.

e). Output Perkara Peradilan Agama Yang Diselesaikan melalui Sidang di Luar Gedung Pengadilan

Target Kinerja yang tercantum dalam matriks pada kolom 22, adalah jumlah satker yang dialokasikan anggaran pembebasan biaya perkara yang secara baku (default) diisi dengan angka 1. Satuan dari output ini adalah perkara. Pada kolom 23 ditetapkan rencana banyaknya pelaksanaan kegiatan sidang diluar gedung yang akan dilaksanakan. Jika target yang ditetapkan dalam matriks masih belum sesuai, maka diperbolehkan untuk melakukan penyesuaian terhadap banyaknya kegiatan pelaksanaan sidang diluar gedung akan dilakukan selama setahun. Pada kolom 24 matriks ditetapkan banyaknya jumlah lokasi/temat pelaksanaan sidang keliling selama setahun. Jika target yang ditetapkan dalam matriks masih belum sesuai, maka diperbolehkan untuk melakukan penyesuaian terhadap banyaknya lokasi pelaksanaan sidang diluar gedung akan dilakukan selama setahun. Penetapan target ini yang tercantum dalam kolom 25 masih berdasarkan asumsi jumlah perkara yang diselsaikan dalam sidang diluar gedung pengadilan, 4 Juknis Perencanaan dan Penganggaran DIPA 04 Ditjen Badilag MA RI

oleh karena itu target kinerja ini dapat disesuaikan dengan kemampuan satker untuk merealisasikannya dan alokasi anggaran yang tersedia. Alokasi Pagu pada Output Perkara Peradilan Agama Yang Diselesaikan melalui Sidang di Luar Gedung Pengadilan telah dialokasi sebagaimana pagu dalam matriks kolom 26. Alokasi pagu ini bersifat permanen dan tidak bisa bergeser ke output lain. f).

Output Jam Layanan Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Agama

Target Kinerja yang tercantum dalam matriks pada kolom 27, adalah jumlah satker yang dialokasikan anggaran pembebasan biaya perkara yang secara baku (default) diisi dengan angka 1. Satuan dari output ini adalah Jam Layanan. Pada kolom 28 ditetapkan asumsi jumlah masyarakat yang akan dilayani, satuannya orang. Jika target yang ditetapkan dalam matriks masih belum sesuai, maka diperbolehkan untuk melakukan penyesuaian terhadap banyaknya masyarakat yang aka dilayani selama setahun. Pada kolom 29 matriks ditetapkan jumlah jam layanan posbakum selama setahun. Jika target yang ditetapkan dalam matriks masih belum sesuai, maka diperbolehkan untuk melakukan penyesuaian terhadap alokasi jam layanan posbakum selama setahun. Penetapan target ini terkait dengan alokasi satuan biaya dalam kolom 30 yang besarannya ditetapkan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per jam layanan. Satuan ini dapat disesuaikan , oleh karena itu target kinerja ini dapat disesuaikan dengan kemampuan satker untuk merealisasikannya dan alokasi anggaran yang tersedia. Alokasi Pagu pada Output Perkara Peradilan Agama Yang Diselesaikan melalui Sidang di Luar Gedung Pengadilan telah dialokasi sebagaimana pagu dalam matriks kolom 31. Alokasi pagu ini bersifat permanen dan tidak bisa bergeser ke output lain. g). Output Penyelesaian Administrasi Perkara Jinayah di Lingkungan Peradilan Agama


Target Kinerja yang tercantum dalam matriks pada kolom 32, adalah jumlah satker yang dialokasikan anggaran pembebasan biaya perkara yang secara baku (default) diisi dengan angka 1. Satuan dari output ini adalah Perkara. Pada kolom 33 matriks ditetapkan jumlah target kinerja selama setahun. Jika target yang ditetapkan dalam matriks masih belum sesuai, maka diperbolehkan untuk melakukan penyesuaian terhadap targte penyelesaian perkara jinayat selama setahun. Alokasi Pagu pada Output Perkara Peradilan Agama Yang Diselesaikan melalui Sidang di Luar Gedung Pengadilan telah dialokasi sebagaimana pagu dalam matriks kolom 34. Alokasi pagu ini bersifat permanen dan tidak bisa bergeser ke output lain.

2) Tata Cara Penginputan Rencana Kinerja dan Anggaran dalam Aplikasi RKA K/L a) Output Penyelesaian Administrasi Perkara yang kurang dari 5 bulan

??????????????

???????????????

?????????????????

??????????????

???????????????

????????????????? Tunggu apdet aplikasi RKA K/L 2016

b) Output Penyelesaian Administrasi Perkara yang kurang dari 3 bulan

?????????????? ??????????????? ????????????????? ?????????????? ??????????????? ????????????????? Tunggu apdet aplikasi RKA K/L 2016 c) Output Tenaga Teknis Peradilan Agama yang Kompeten di Bidang Administrasi Peradilan Agama (1) Penghitungan Besaran Alokasi Pendanaan


Besaran alokasi pendanaan didasarkan jumlah peserta/SDM yang akan dilakukan pembinaan peningkatan kompentensi aplikasi SIPP, lokasi kegiatan dan bentuk kegiatan itu sendiri (paket meeting) buat per zona/area. Jika mekanisme ditentukan dengan paket meeting, maka pengalokasian dapat dihitung berdasarkan jumlah peserta, tim pelaksana dan narasumber. Dalam penghitungan alokasi pendanaan juga harus diperhitungkan alokasi biaya untuk Tim Pelaksana Kegiatan dan atau Narasumbernya. Selain itu, dapat juga dialokasikan belanja bahan untuk keperluan pelaksanaan kegiatan dan untuk pelaporan maupun evaluasi kegiatannya. (2) Komponen dan Sub Komponen Alokasi Pendanaan Komponen dalam Indikator Tengara Teknis yang Kompeten diberi judul “Sosialisasi Imlementasi Aplikasi SIPP” sedangkan Sub Komponennya dapat dibagi menjadi 3 (tiga) tahap yaitu : 1. Persiapanan 2. Pelaksanaan 3. Pelaporan dan Evaluasi Namun demikian, Sub Komponen tersebut tidak mutlak harus dibagi menjadi 3 (tiga) karena pada prinsipnya disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing satker, bisa dimungkinkan untuk satu atau dua Sub Komponen saja. Namun secara keseluruhan proses harus mencerminkan alur persiapan, pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi pencapaian Output Tenaga Teknis yang Kompeten di Bidang Administrasi Peradilan. (3) Kode Akun Alokasi Pendanaan Pada Output Tenaga Teknis yang Kompeten di Bidang Administrasi Peradilan, jika Sub Komponen dibagi menjadi 3 (tiga) tahap, maka dapat dialokasi akun sebagai berikut : A. Persiapan Dialokasika akun : 521211 Belanja Bahan (untuk keperluan persiapan kegiatan dan ATK peserta) B. Pelaksanaan Dialokasika akun : 522151 Belanja Jasa Profesi (jika memang dibutuhkan untuk keperluan pembayaran honor narasumber) 524114 Belanja Paket Meeting Dalam Kota (jika memang dibutuhkan untuk keperluan pelaksanan kegiatan dengan mekanisme fullboard di dalam kota) 524119 Belanja Paket Meeting Luar Kota (jika memang dibutuhkan untuk keperluan pelaksanan kegiatan dengan mekanisme fullboard di luar kota) C. Pelaporan dan Evaluasi Dialokasikan akun : 521211 Belanja Bahan (ATK untuk keperluan pelaporan dan evaluasi kegiatan, penggandaan dan penjilidan) (4) Tatacara Pengisian dalam Aplikasi RKA K/L Buka aplikasi RKA K/L terbaru, jika berhasil terbuka akan tampak seperti 7 Juknis Perencanaan dan Penganggaran DIPA 04 Ditjen Badilag MA RI

gambar 1 di bawah ini:

Kemudian buka menu RKAKL 2016 dan klik menu form belanja, jika terbuka akan muncul seperti gambar 2 dibawah ini :

Kemudian pilih Kegiatan 1053 “Peningkatan Manajemen Peradilan Agama” dan Indikator Kinerja “Tenaga Teknis Peradilan Agama yang Kompeten di bidang Administrasi Peradilan Agama”. Jika sudah, maka akan muncul gambar 3 dibawah :

Kemudian pilih “Base Line” dan klik, selanjutnya pilih “Rekam Sub Output” dan akan muncul menu isian seperti gambar 4 dibawah ini:


Isikan Uraian Sub Output dengan judul “Implementasi Aplikasi SIPP”, kemudian isi Volume dengan jumlah target sebanyak jumlah target yang sudah ditetapkan, kemudian klik ok. Jika sudah selesai pada tahap tersebut, maka silahkan lakukan isian untuk melakukan perekaman komponen, seperti menu dalam gambar 5 dibawah ini:

Beri nomor ‘051’ untuk nomor komponen, kemudian isi uraian komponen dengan judul “Sosialisasi Implementasi Aplikasi SIPP”, sifat biaya pada angka 1 ‘utama’, kemudian pilih ‘ya’ untuk pilihak KPJM dan Ineks Outputnya. Selanjutnya beri tanda centang pada kotak tahun KPJM semuanya, baru setelah itu klik ok. Jika sudah selesai pada tahap tersebut, maka tahap selanjutnya lakukan perekaman menu sub komponen sebagaimana gambar 6 dibawah ini:

Jika sudah selesai pada tahap perekaman Sub Komponen, selanjutnya 9 Juknis Perencanaan dan Penganggaran DIPA 04 Ditjen Badilag MA RI

lakukan perekaman akun pada masing-masing Sub Komponen tersebut. Seperti tampak pada gambar 7 dibawah ini:

Jika sudah selesai dengan perekaman akun, maka selanjutnya tinggal melakukan perekaman detil akun dengan menginput jumlah alokasi anggaran yang telah ditetapkan dengan mengingat besaran kebutuhan terhadap masing-masing sub komponen.

d) Output Pengadilan Agama yang meningkat dalam Pelayanan Publik (1) Penghitungan Besaran Alokasi Pendanaan Dalam Output Layanan peradilan terdapat beberapa komponen pendukung sesuai dengan siklus manajemen, mulai dari monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Ditjen Badilag, Pembinaan dan Pengawasan yang dilakukan oleh pengadilan tingkat banding, kemudian biaya untuk standarisasi pelayanan melalui sertifikasi ISO dan audit kinerja setelahnya. Secara rinci dapat diuraikan sebagai berikut : (a) Monitoring dan Evaluasi merupakan komponen yang dilakukan oleh Ditjen Badilag sehingga alokasi pendanaannya ditetapkan oleh Ditjen Badilag cq Ditbin Admin PA, jadi satuan kerja daerah tidak dapat mengalokasi anggaran dalam komponen monitoring dan evaluasi. (b) Dukungan Manajemen Penyelesaian Perkara merupakan komponen yang ditujukan untuk memberikan dukungan teknis terhadap administrasi pelaksanaan DIPA 04 berupa pemberian honor bagi pengelola keuangan yang terdiri dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penguji Tagihan dan Penanda Tangan Surat Perintah Bayar (PPSPM) dan Bendahara Pengeluaran (BP). Pada Tahun Anggaran 2017 direncanakan besaran alokasinya untuk masing-masing pejabat pengelola sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan dengan satuan Orang per Bulan (OB). (c) Pembinaan dan Pengawasan merupakan komponen untuk menunjang tugas dan fungsi pengadilan tingkat banding sebagai ujung tombak Mahkamah Agung di daerah berupa pembinaan dan pengawasan administrasi penyelesaian perkara. Alokasi anggaran yang dapat dialokasikan pada komponen ini berupa perjalanan dinas (baik dalam kota maupun luar kota) bagi Tim Pembinaan dan Pengawasan yang dibentuk dengan SK Ketua Pengadilan Tingkat Banding yang bertugas melakukan 10 Juknis Perencanaan dan Penganggaran DIPA 04 Ditjen Badilag MA RI

pembinaan dan pengawasan administrasi penyelesaian perkara, termasuk di dalamnya adalah proses administrasi pertanggungjawaban pelaksanaan dan realisasi kinerja maupun anggaran DIPA 04 pada satuan kerja di dalam wilayah yurisdiksinya. (d) Audit Kinerja (survelance) merupakan komponen yang dialokasi untuk satuan kerja yang telah mendapatkan sertifikasi ISO. Alokasi dana Audit Kinerja ini pada tahun 2017 dianggarkan sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) per satuan kerja yang telah bersertifikasi. (e) Sertifikasi ISO merupakan komponen yang dialokasi untuk satuan kerja yang telah ditetapkan oleh Ditjen Badilag melalui usulan pengadilan tingkat banding yang merupakan hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Ditjen Badilag terhadap kelayakan dan kepatutan satuan kerja untuk mendapatkan sertifikasi ISO atau standar mutu layanan pengadilan. (2) Komponen dan Sub Komponen Alokasi Pendanaan Komponen dan Sub Komponen untuk pengalokasian pendanaan pada output layanan peradilan adalah sebagai berikut : Alokasi untuk Pengadilan Tingkat Banding : Komponen : 051 Dukungan Manajemen Pengelolaan DIPA 04 Sub Komponen : A Pembayaran Terkait Operasional Komponen : 052 Pembinaan dan Pengawasan Administrasi Penyelesaian Perkara Sub Komponen : A Pembinaan dan Pengawasan Administrasi Penyelesaian Perkara Alokasi untuk Pengadilan Tingkat Pertama : Komponen : 051 Dukungan Manajemen Pengelolaan DIPA 04 Sub Komponen : A Pembayaran Terkait Operasional Komponen : 052 Audit Kinerja (Survelance) ISO Sub Komponen : A Tanpa Sub Komponen (3) Kode Akun Alokasi Pendanaan Untuk Tingkat Banding Dialokasika akun : Pada Komponen 051 Dukungan Manajemen Sub Komponen A Pembayaran Terkait Terkait Operasional dialokasikan akun : 521115 Honor Operasional Satuan Kerja (untuk honor pengelola keuangan). Pada Sub Komponen A Pembinaan dan Pengawasan Administrasi Penyelesaian Perkara dialokasikan akun : 521211 Belanja Bahan (untuk ATK kegiatan) 524113 Perjalanan Dinas Dalam Kota (untuk biaya perjalanan Tim Pembinaan dan Pengawasan pada satker yang berada dalam kota yang sama) 524111 Perjalanan Dinas Biasa (untuk biaya perjalanan Tim Pembinaan dan Pengawasan pada satker yang berada pada kota yang berbeda) Untuk Pengadilan Tingkat Pertama dialokasikan akun: Komponen : 051 Dukungan Manajemen Pengelolaan DIPA 04 Sub Komponen : A Pembayaran Terkait Operasional, dialokasika akun: 11 Juknis Perencanaan dan Penganggaran DIPA 04 Ditjen Badilag MA RI

521115 Honor Operasional Satuan Kerja (untuk honor pengelola keuangan sebanyak 3 (tiga) orang). Komponen : 052 Audit Kinerja (Survelance) ISO Sub Komponen : A Tanpa Sub Komponen, dialokasikan akun: 522131 Belanja Jasa Konsultan Dengan detil, Jasa Konsultan Audit Kinerja (survelance) ISO (4) Tatacara Pengisian dalam Aplikasi RKA KL Buka aplikasi RKA K/L terbaru, jika berhasil terbuka akan tampak seperti gambar 1 di bawah ini:

Kemudian buka menu RKAKL 2016 dan klik ‘menu form belanja’, jika terbuka akan muncul seperti gambar 2 dibawah ini :

Kemudian pilih Kegiatan 1053 “Peningkatan Manajemen Peradilan Agama” dan Indikator Kinerja “Pengadilan Agama yang Meningkat Dalam Pelayanan Publik”. Jika sudah, maka akan muncul gambar 3 dibawah :



Isikan Uraian Sub Output dengan judul “Dukungan Manajemen Penyelesaian Administrasi Perkara”, kemudian isi Volume dengan jumlah target sebanyak jumlah target yang sudah ditetapkan, kemudian klik ok. Jika sudah selesai pada tahap tersebut, maka silahkan lakukan isian untuk melakukan perekaman komponen, seperti menu dalam gambar 5 dibawah ini:

Beri nomor ‘051’ untuk nomor komponen, kemudian isi uraian komponen dengan judul “Dukungan Manajemen Pengelolaan DIPA 04”, sifat biaya pilih pada angka 1 ‘utama’, kemudian pilih ‘ya’ untuk pilihak KPJM dan Indeks Outputnya. Selanjutnya beri tanda centang pada kotak tahun KPJM semuanya, baru setelah itu klik ok.


Kemudian lakukan perekaman untuk komponen selanjutnya, yaitu 052 Pembinaan dan Pengawasan Administrasi Penyelesaian Perkara, seperti menudalam gambar 6 dibawah ini:

Pada pengadilan tingkat pertama, komponen 052 adalah Audit Kinerja (Survelance) ISO. Jika sudah selesai pada tahap tersebut, maka tahap selanjutnya lakukan perekaman menu sub komponen sebagaimana gambar 7 dibawah ini:

Jika sudah selesai pada tahap perekaman Sub Komponen, selanjutnya lakukan perekaman akun pada masing-masing Sub Komponen tersebut. Seperti tampak pada gambar 7 dibawah ini:


Jika sudah selesai dengan perekaman akun, maka selanjutnya tinggal melakukan perekaman detil akun dengan menginput jumlah alokasi anggaran yang telah ditetapkan dengan mengingat besaran kebutuhan terhadap masing-masing sub komponen.

e) Output Perkara Pengadilan Agama yang Diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara (1) Penghitungan Besaran Alokasi Pendanaan Untuk menghitung besaran alokasi pendanaan yang akan diajukan sebagai usulan alokasi anggaran, pertama kali haruslah diketahui berapa jumlah target perkara yang akan dibiayai. Apabila jumlah target perkara sudah didapatkan, maka dilakukan pengkalkulasian biaya panjar perkara. Metode penghitungan sebagai daasar usulan anggaran dapat memakai metode rata-rata panjar yang nanti menjadi satuan biaya, namun juga dapat langsung menghitung berdasarkan kebutuhan ril panjar sesuai yang ditetapkan Ketua Pengadilan dikalikan jumlah target perkara yang akan dibiayai. Komponen dan Sub Komponen Alokasi Pendanaan Komponen : 051 Pemberian Bantuan Pembebasan Biaya Perkara Sub Komponen : A Pemberian Bantuan Pembebasan Biaya Perkara (2) Kode Akun Alokasi Pendanaan Pada Komponen 051 Pemberian Bantuan Pembebasan Biaya Perkara Sub Komponen A Pemberian Bantuan Pembebasan Biaya Perkara dialokasikan akun : 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya Detilnya sebagai berikut : - Pemberian Bantuan Pembebasan Biaya Perkara - Meterai Putusan/Penetapan (dapat dialokasikan apabila pagu alokasi pembebasan biaya perkara belum memenuhi semua perkara prodeo, sehingga perkara yang tidak terbiayai dapat dialokasikan anggaran untuk pembelian meterainya). (3) Tatacara Pengisian dalam Aplikasi RKA KL Buka aplikasi RKA K/L terbaru, jika berhasil terbuka akan tampak seperti gambar 1 di bawah ini:



Kemudian pilih Kegiatan 1053 “Peningkatan Manajemen Peradilan Agama” dan Indikator Kinerja “Perkara Peradilan Agama yang Diselesaikan melalui Pembasan Biaya Perkara”. Jika sudah, maka akan muncul gambar 3 dibawah :



Isikan Uraian Sub Output dengan judul “Bantuan Pembebasan Biaya Perkara”, kemudian isi Volume dengan jumlah target sebanyak jumlah target yang sudah ditetapkan, kemudian klik ok. Jika sudah selesai pada tahap tersebut, maka silahkan lakukan isian untuk melakukan perekaman komponen, seperti menu dalam gambar 5 dibawah ini:

Beri nomor ‘051’ untuk nomor komponen, kemudian isi uraian komponen dengan judul “Bantuan Pembebasan Biaya Perkara”, sifat biaya pilih pada angka 1 ‘utama’, kemudian pilih ‘ya’ untuk pilihak KPJM dan Indeks Outputnya. Selanjutnya beri tanda centang pada kotak tahun KPJM semuanya, baru setelah itu klik ok. Jika sudah selesai pada tahap tersebut, maka tahap selanjutnya lakukan perekaman menu sub komponen sebagaimana gambar 7 dibawah ini:



Jika sudah selesai dengan perekaman akun, maka selanjutnya tinggal melakukan perekaman detil akun dengan menginput jumlah alokasi anggaran yang telah ditetapkan dengan mengingat besaran kebutuhan terhadap masing-masing sub komponen. f) Output Perkara Peradilan Agama Yang Diselesaikan melalui Sidang di Luar Gedung Pengadilan (1) Penghitungan Besaran Alokasi Pendanaan Untuk menghitung besaran alokasi pendanaan yang akan diajukan sebagai usulan alokasi anggaran, pertama kali haruslah diketahui berapa jumlah target perkara yang akan disidangkan diluar gedung, berapa lokasi yang akan ditetapkan dan berapa kali perkiraan pelaksanaan sidang diluar gedung pada lokasi tersebut dilakukan. Apabila sudah didapatkan, maka dilakukan pengkalkulasian biaya sebagai kebutuhan anggaran perjalanan sidang diluar gedung pengadilan. Metode penghitungan sebagai dasar usulan anggaran dapat memakai standar biaya masukan (SBM) sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terbaru. (2) Komponen dan Sub Komponen Alokasi Pendanaan Komponen : 051 Penyelesaian Perkara Melalui Sidang Diluar Gedung Pengadilan 18 Juknis Perencanaan dan Penganggaran DIPA 04 Ditjen Badilag MA RI

Sub Komponen : A Penyelesaian Perkara Melalui Sidang Diluar Gedung Pengadilan (3) Kode Akun Alokasi Pendanaan Pada Komponen 051 Pelaksanaan Sidang Diluar Gedung Pengadilan Sub Komponen A Pelaksanaan Sidang Diluar Gedung Pengadilan dialokasikan akun : 524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa (jika lokasi pelaksanaan sidang diluar gedung berada diluar kota/kabupaten) Detilnya sbb.: - Biaya Perjalanan Dinas Dalam Rangka Penyelesaian Perkara diluar Gedung 524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (jika lokasi pelaksanaan sidang diluar gedung berada di dalam kota/pada kota yang sama) Detilnya sbb.: - Biaya Perjalanan Dinas Dalam Rangka Penyelesaian Perkara diluar Gedung (4) Tatacara Pengisian dalam Aplikasi RKA KL Buka aplikasi RKA K/L terbaru, jika berhasil terbuka akan tampak seperti gambar 1 di bawah ini:


Kemudian pilih Kegiatan 1053 “Peningkatan Manajemen Peradilan Agama” dan Indikator Kinerja “Perkara Peradilan Agama yang Diselesaikan melalui 19 Juknis Perencanaan dan Penganggaran DIPA 04 Ditjen Badilag MA RI

Sidang Diluar Gedung Pengadilan”. Jika sudah, maka akan muncul gambar 3 dibawah :


Isikan Uraian Sub Output dengan judul “Penyelesaian Perkara Melalui Sidang Diluar Gedung Pengadilan”, kemudian isi Volume dengan jumlah target sebanyak jumlah target yang sudah ditetapkan, kemudian klik ok. Jika sudah selesai pada tahap tersebut, maka silahkan lakukan isian untuk melakukan perekaman komponen, seperti menu dalam gambar 5 dibawah ini:

Beri nomor ‘051’ untuk nomor komponen, kemudian isi uraian komponen dengan judul “Pelaksanaan Sidang Diluar Gedung Pengadilan”, sifat biaya pilih pada angka 1 ‘utama’, kemudian pilih ‘ya’ untuk pilihak KPJM dan Indeks 20 Juknis Perencanaan dan Penganggaran DIPA 04 Ditjen Badilag MA RI

Outputnya. Selanjutnya beri tanda centang pada kotak tahun KPJM semuanya, baru setelah itu klik ok. Jika sudah selesai pada tahap tersebut, maka tahap selanjutnya lakukan perekaman menu sub komponen sebagaimana gambar 7 dibawah ini:


Jika sudah selesai dengan perekaman akun, maka selanjutnya tinggal melakukan perekaman detil akun dengan menginput jumlah alokasi anggaran yang telah ditetapkan dengan mengingat besaran kebutuhan terhadap masing-masing sub komponen. g) Output Jam Layanan Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Agama (1) Penghitungan Besaran Alokasi Pendanaan Untuk menghitung besaran alokasi pendanaan yang akan diajukan sebagai usulan alokasi anggaran, berdasarkan alokasi jumlah jam layanan yang akan disediakan selama setahun pada pos layanan bantuan hukum. Pengkalkulasian jam layanan telah ditetapkan berdasarkan rasio perkara yang diterima oleh pengadilan sebagaimana matriks alokasi jam layanan tersebut di atas. 21 Juknis Perencanaan dan Penganggaran DIPA 04 Ditjen Badilag MA RI

(2) Komponen dan Sub Komponen Alokasi Pendanaan Komponen : 051 Penyediaan Pos Layanan Bantuan Hukum Sub Komponen : A Jasa Konsultan Layanan Bantuan Hukum (3) Kode Akun Alokasi Pendanaan Pada Komponen 051 Penyediaan Pos Layanan Bantuan Hukum Sub Komponen A Jasa Konsultan Layanan Bantuan Hukum dialokasikan akun : 522131 Belanja Jasa Konsultan Detilnya sbb.: - Jasa Konsultan Bantuan Hukum (4) Tatacara Pengisian dalam Aplikasi RKA KL Buka aplikasi RKA K/L terbaru, jika berhasil terbuka akan tampak seperti gambar 1 di bawah ini:


Kemudian pilih Kegiatan 1053 “Peningkatan Manajemen Peradilan Agama” dan Indikator Kinerja “Layanan Pos Bantuan Hukum”. Jika sudah, maka akan muncul gambar 3 dibawah :



Isikan Uraian Sub Output dengan judul “Pemberian Layanan Bantuan Hukum”, kemudian isi Volume dengan jumlah target sebanyak jumlah target yang sudah ditetapkan, kemudian klik ok. Jika sudah selesai pada tahap tersebut, maka silahkan lakukan isian untuk melakukan perekaman komponen, seperti menu dalam gambar 5 dibawah ini:

Beri nomor ‘051’ untuk nomor komponen, kemudian isi uraian komponen dengan judul “Penyediaan Pos Layanan Bantuan Hukum”, sifat biaya pilih pada angka 1 ‘utama’, kemudian pilih ‘ya’ untuk pilihak KPJM dan Indeks Outputnya. Selanjutnya beri tanda centang pada kotak tahun KPJM semuanya, baru setelah itu klik ok. 23 Juknis Perencanaan dan Penganggaran DIPA 04 Ditjen Badilag MA RI

Jika sudah selesai pada tahap tersebut, maka tahap selanjutnya lakukan perekaman menu sub komponen sebagaimana gambar 7 dibawah ini:


Jika sudah selesai dengan perekaman akun, maka selanjutnya tinggal melakukan perekaman detil akun dengan menginput jumlah alokasi anggaran yang telah ditetapkan dengan mengingat besaran kebutuhan terhadap masing-masing sub komponen. h) Output Penyelesaian Administrasi Perkara Jinayah di Lingkungan Peradilan Agama (1) Penghitungan Besaran Alokasi Pendanaan Untuk menghitung besaran alokasi pendanaan yang akan diajukan sebagai usulan alokasi anggaran, pertama kali haruslah diketahui berapa jumlah target perkara yang akan dibiayai. Apabila jumlah target perkara sudah didapatkan, maka dilakukan pengkalkulasian biaya panjar perkara. Metode penghitungan sebagai daasar usulan anggaran dapat memakai metode rata-rata panjar yang nanti menjadi satuan biaya, namun juga dapat langsung menghitung berdasarkan kebutuhan ril panjar sesuai yang ditetapkan Ketua Pengadilan dikalikan jumlah target perkara yang akan dibiayai. (2) Komponen dan Sub Komponen Alokasi Pendanaan 24 Juknis Perencanaan dan Penganggaran DIPA 04 Ditjen Badilag MA RI

Komponen : 051 Penyelesaian Administrasi Perkara Jinayah Sub Komponen : A Penyelesaian Administrasi Perkara Jinayah (3) Kode Akun Alokasi Pendanaan Pada Komponen 051 Penyelesaian Administrasi Perkara Jinayah Sub Komponen A Penyelesaian Administrasi Perkara Jinayah dialokasikan akun : 521211 Belanja Bahan Detilnya sebagai berikut : - Uang Makan Tahanan (sesuai standar biaya masukan) - Penjilidan dan penggandaan. 521811 Belanja Barang untuk Perserdian Barang Konsumsi Detilnya sebagai berikut : - ATK Penyelesaian Administrasi Perkara Jinayah (4) Tatacara Pengisian dalam Aplikasi RKA KL Buka aplikasi RKA K/L terbaru, jika berhasil terbuka akan tampak seperti gambar 1 di bawah ini:


Kemudian pilih Kegiatan 1053 “Peningkatan Manajemen Peradilan Agama” dan Indikator Kinerja “Perkara Jinayah Peradilan Agama Yang Diselesaikan”. Jika sudah, maka akan muncul gambar 3 dibawah ini : 25 Juknis Perencanaan dan Penganggaran DIPA 04 Ditjen Badilag MA RI


Isikan Uraian Sub Output dengan judul “Penyelesaian Administrasi Perkara Jinayah”, kemudian isi Volume dengan jumlah target sebanyak jumlah target yang sudah ditetapkan, kemudian klik ok. Jika sudah selesai pada tahap tersebut, maka silahkan lakukan isian untuk melakukan perekaman komponen, seperti menu dalam gambar 5 dibawah ini:

Beri nomor ‘051’ untuk nomor komponen, kemudian isi uraian komponen dengan judul “Penyelesaian Administrasi Perkara Jinayah”, sifat biaya pilih pada angka 1 ‘utama’, kemudian pilih ‘ya’ untuk pilihak KPJM dan Indeks Outputnya. Selanjutnya beri tanda centang pada kotak tahun KPJM semuanya, baru setelah itu klik ok.


Kemudian lakukan perekaman untuk komponen selanjutnya, yaitu 052 Penyelesaian Administrasi Perkara Jinayah, seperti menu dalam gambar 6 dibawah ini:


Jika sudah selesai dengan perekaman akun, maka selanjutnya tinggal melakukan perekaman detil akun dengan menginput jumlah alokasi anggaran yang telah ditetapkan dengan mengingat besaran kebutuhan terhadap masing-masing sub komponen. B. Tahap Penelaahan Penelaahan rencana kinerja dan anggaran dilakukan pada setiap tahapan penganggaran. Mulai dari penyusunan pagu indikatif, pagu anggaran dan alokasi anggaran. 1.

Tahap Pagu Indikatif Penelaahan pada tahap pagu indikatif dilakukan bersama antara Tim Penelaahan dari Ditjen Badilag dan Auditor BAWAS sebagai APIP. Waktu dan tempat pelaksanaan penelaahan dilakukan pada waktu penyusunan pagu indikatif di satker tingkat banding. Dokumen yang dilakukan penelaahan oleh Tim adalah dokumen pendukung berupa kesuaian TOR, RAB dan Kertas Kerja RKA K/L dengan alokasi pagu yang telah ditetapkan.

2. Tahap Pagu Anggaran 27 Juknis Perencanaan dan Penganggaran DIPA 04 Ditjen Badilag MA RI

Penelaahan pada tahap pagu anggaran dilakukan oleh Tim Ditjen Badilag dan Auditor BAWAS sebagai APIP yang tempat dan waktu pelaksanaannya berdasarkan jadual yang ditetapkan oleh BUA. Penelaahan dilakukan di Jakarta, para pejabat perencana anggaran datang ke Jakarta dengan membawa Kertas Kerja POK beserta data dukungnya yang telah ditandatangani. Penelaahan pada tahap ini ………………. 3. Tahap Alokasi Anggaran Pada tahap alokasi anggaran, penelaahan dilakukan oleh Tim Ditjen Badilag bersamasama dengan Tim BUA dan Eselon I lainnya dengan DJA dan BAPPENAS yang waktu dan tempatnya ditentukan oleh Kementrian Keuangan.


Juknis Perencanaan dan Penganggaran DIPA 04 Ditjen Badilag MA RI

Recommend Documents