LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL NOMOR: KEP/ / KA / PR.00.00 / X / 2016 / BNN
DRAFT NASKAH PEDOMAN PERENCANAAN PARTISIPATIF DI LINGKUNGAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL
1
BAB I PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG Berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Badan Narkotika Nasional (BNN) diberikan tugas untuk melaksanakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN). Tugas tersebut dilaksanakan bersama seluruh unit kerja vertikal BNN, baik di tingkat provinsi (BNN Provinsi) dan kabupaten/kota (BNN Kabupaten/Kota). Sejak ditetapkan sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) pada tahun 2009 (berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika), BNN masih menghadapi berbagai kendala terkait sumber daya organisasi, baik aspek sumber daya manusia, anggaran, sarana-prasarana, peralatan dan metode atau penatalaksanaan tugas-tugas organisasi. Berbagai kekurangan tersebut terkait dengan fungsi teknis maupun manajemen yang termasuk penatalaksanaan tugas perencanaan program dan penganggaran. Dalam hal ini, upaya-upaya pembaharuan harus segera dilakukan khususnya mengenai mekanisme dan prosedur perencanaan program dan penganggaran di lingkungan BNN supaya menjadi lebih mudah, murah, dan cepat. Sebagaimana hasil evaluasi pelaksanaan perencanaan program dan penganggaran
yang
berlangsung
di lingkungan BNN
ditemukan
beberapa kekurangan atau kelemahan yaitu; a. Perencanaan program dan penganggaran yang berlangsung selama ini tidak didukung data dan informasi yang memadai terkait usulan rencana kerja dan kebutuhan pendanaan yang diajukan oleh unit kerja sebagai basis data perencanaan dan penganggaran organisasi secara komprehensif.
2
b. Term of Reference (TOR) atau Kerangka Acuan Kegiatan (KAK) dan Rincian Anggaran Belanja (RAB) yang disusun tidak menyajikan informasi secara jelas mengenai bentuk dan konsep kegiatan yang akan dilaksanakan. TOR dan RAB masih dipandang hanya sebagai instrumen administratif pelengkap dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta tidak dianggap penting sebagai sebuah data informasi. c. Proses perencanaan program dan penganggaran masih sebatas berorientasi pada pemenuhan aspek administratif, legal-formal, dan belum sepenuhnya berorientasi pada aspek substantif program dan kegiatan. d. Perencanaan program dan penganggaran masih bersifat top-down dan belum menyediakan ruang yang memadai terkait mekanisme bottom up dalam setiap tahapan perencanaan dan penganggaran program kerja dari unit kerja vertikal. e. Proses
pelaksanaan
penyusunan
perencanaan
program
dan
penganggaran yang dilaksanakan masih dilakukan secara manual sehingga membutuhkan waktu, tenaga, dan biaya yang sangat besar, dan cenderung tidak efisien. Terkait dengan kelemahan dan kekurangan tersebut, BNN melakukan langkah-langkah strategis terkait pembaharuan sistem dan mekanisme perencanaan partisipatif yang melibatkan seluruh unit kerja dalam berbagai tahapan dan proses perencanaan program dan penganggaran. Selain itu, supaya proses perencanaan dapat dilaksanakan dengan baik dan mudah dilaksanakan oleh seluruh jajaran unit kerja, dipandang perlu adanya sistem teknologi informasi yang memadai sebagai sarana penunjang proses perencanaan program dan penganggaran. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kualitas perencanaan program dan penganggaran perlu disusun pedoman perencanaan partisipatif yang dilengkapi dengan sistem teknologi informasi untuk meningkatkan kecepatan, ketepatan dan keakurasian dalam proses pengolahan data
3
dan informasi dalam rangka proses pengambilan keputusan yang lebih cepat dan tepat. B. LANDASAN HUKUM 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 2. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Lembaga; 7. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional; 8. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 03 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional; 9. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 03 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota; C. TUJUAN 1. Memberikan pedoman bagi seluruh jajaran di lingkungan BNN dalam penyusunan perencanaan program dan penganggaran. 2. Mewujudkan perencanaan program dan penganggaran di lingkungan BNN yang lebih baik dan tepat waktu.
4
BAB II TAHAPAN PERENCANAAN PROGRAM
A. Penyusunan Bahan Rancangan Rencana Kerja 1. Waktu Penyusunan Bahan Rancangan Rencana Kerja dilaksanakan pada Bulan Maret Minggu I s.d II. 2. Mekanisme dan Ketentuan a. Bahan Rancangan Rencana Kerja diusulkan oleh masing-masing pelaksana
kegiatan
dalam
lingkup
Satuan
Kerja
(Direktorat/Biro/Bidang dan Bagian BNNP/Seksi dan Sub bagian BNNKab/Kota). b. Penanggungjawab
Program
(Unit
Kerja
Eselon
I)
menyelenggarakan Rapat Kerja Teknis terkait rencana program kerja 1 (satu) tahun mendatang (T+1) bersama para pelaksana kegiatan di unit kerja vertikal. c. Penanggungjawab Kegiatan/Direktorat dan Biro (Unit Kerja Eselon II) yang sebagian tugas dan fungsinya didelegasikan ke tingkat BNNP dan BNNK memberikan panduan/arahan penyusunan Bahan Rancangan Rencana Kerja BNNP dan BNNK. d. Bahan Rancangan Rencana Kerja disusun oleh para pelaksana kegiatan dalam bentuk TOR dan RAB Usulan. e. Penanggungjawab Kegiatan/Direktorat dan Biro (Unit Kerja Eselon II) menyusun Bahan Rancangan Rencana Kerja dalam bentuk TOR dan RAB Induk berdasarkan TOR dan RAB usulan unit kerja vertikal. f. TOR dan RAB Induk Usulan Bahan Rancangan Rencana Kerja menjadi Bahan Rancangan Rencana Kerja.
5
B. Penyusunan Usulan Prioritas Nasional 1. Waktu Penyusunan Usulan Prioritas Nasional dilaksanakan pada Bulan Maret Minggu III s.d IV. 2. Mekanisme dan Ketentuan a. Usulan prioritas nasional dirumuskan oleh Direktorat/Biro/Pusat dengan persetujuan pimpinan unit eselon I. b. Usulan prioritas nasional mengacu pada rencana jangka panjang maupun rencana jangka menengah BNN. c. Usulan prioritas nasional bersifat kebutuhan utama dan mendesak dalam upaya pencapaian kinerja kegiatan, program dan lembaga. d. Ruang lingkup usulan prioritas nasional berada pada level sasaran
kegiatan
(output)
yang
dilengkapi
dengan
aktivitas/komponen utama. e. Usulan prioritas nasional dirumuskan oleh Direktorat/Biro/Pusat dalam bentuk TOR dan RAB. f. Usulan prioritas nasional akan dibahas bersama antara BNN dan Bappenas dalam forum bilateral meeting untuk dikaji dan disepakati menjadi prioritas nasional.
C. Penyusunan Rancangan Rencana Kerja 1. Waktu Penyusunan Rancangan Rencana Kerja dilaksanakan pada Bulan April Minggu I s.d II. 2. Mekanisme dan Ketentuan a. Rumusan Rancangan Rencana Kerja BNN disusun berdasarkan bahan rancangan rencana kerja yang diusulkan oleh masingmasing
pelaksana
kegiatan
dalam
lingkup
satuan
kerja
(Direktorat/Biro/Bidang dan Bagian BNNP/Seksi dan Sub bagian BNNKab/Kota).
6
b. Rumusan Rancangan Rencana Kerja BNN memuat terkait informasi kinerja pada level lembaga, unit eselon I, Unit Eselon II dan usulan kebutuhan anggaran. c. Rumusan Rancangan Rencana Kerja akan dibahas bersama antara BNN dan Bappenas dalam forum bilateral meeting untuk disepakati menjadi Rancangan Rencana Kerja BNN. d. Rumusan Rancangan Rencana Kerja akan menjadi bahan Trilateral Meeting antara BNN, Bappenas, dan Kementerian Keuangan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah dan Rencana Kerja BNN. D. Penyusunan Rencana Kerja 1. Penyusunan Rencana Kerja Tahap I a. Waktu Penyusunan Rencana Kerja Tahap I dilaksanakan pada Bulan April Minggu III s.d IV. b. Mekanisme dan Ketentuan 1) Rencana
Kerja
BNN
disusun
berdasarkan
Rancangan
Rencana Kerja yang disesuaikan dengan pagu indikatif. 2) Target kinerja dan kebutuhan alokasi pendanaan masingmasing kegiatan (direktorat/biro/pusat) dalam rancangan rencana kerja disesuaikan dengan pagu indikatif. 3) Proses penyesuaian target kinerja dan alokasi pendanaan masing-masing
kegiatan
(direktorat/biro/pusat)
memprioritaskan pada kebutuhan belanja prioritas nasional, kebutuhan belanja pegawai operasional (001), dan kebutuhan belanja barang operasional (002). 4) Hasil penyesuaian target kinerja dan alokasi pendanaan dibahas bersama antara BNN, Bappenas, dan Kementerian Keuangan dalam forum trilateral meeting.
7
5) Hasil kesepakatan dalam forum trilateral meeting akan menjadi pembahasan pada forum Musyawarah Perencanaan BNN. 2. Musyawarah Perencanaan Program a. Waktu Musyawarah Perencanaan Program dilaksanakan pada Bulan Mei. b. Mekanisme dan Ketentuan 1) Musyawarah perencanaan dilaksanakan untuk membahas penyesuaian pagu usulan dalam rancangan rencana kerja dengan pagu indikatif. 2) Musyawarah perencanaan melibatkan pimpinan deputi bidang, direktorat/biro/pusat, dan pimpinan unit kerja vertikal tingkat provinsi. 3) Hasil kesepakatan forum musyawarah perencanaan akan menjadi data penyusunan dokumen rencana kerja BNN tahap II. 3. Penyusunan Rencana Kerja Tahap II a. Waktu Penyusunan Rencana Kerja Tahap II dilaksanakan pada Bulan Juni. b. Mekanisme dan Ketentuan 1). Penyusunan
Rencana
Kerja
BNN
Tahap
II
untuk
menyelaraskan hasil Penyusunan Rencana Kerja BNN Tahap I dan hasil kesepakatan forum musyawarah perencanaan BNN. 2). Hasil penyusunan Rencana Kerja BNN Tahap II dibahas bersama antara BNN, Bappenas, dan Kementerian Keuangan dalam forum trilateral meeting tahap II. 3). Hasil kesepakatan forum Trilateral Meeting tahap II ditetapkan menjadi Rencana Kerja BNN.
8
BAB III TAHAPAN PENGANGGARAN
A. Penyusunan dan Penelaahan RKA Pagu Anggaran 1. Waktu Penyusunan dan penelaahan RKA Pagu Anggaran dilaksanakan pada Bulan Juli s.d. Agustus 2. Mekanisme dan Ketentuan a. RKA Pagu Anggaran disusun oleh masing-masing Satuan Kerja berdasarkan Pagu Anggaran Satker yang ditetapkan Pimpinan BNN. b. RKA Pagu Anggaran disusun menggunakan aplikasi RKA-KL yang dikeluarkan Kementerian Keuangan. c. Dokumen RKA Pagu Anggaran Satuan Kerja diserahkan kepada Settama BNN Cq. Biro Perencanaan untuk dikonsolidasi menjadi RKA Pagu Anggaran BNN. d. Dokumen RKA Pagu Anggaran Satuan Kerja ditelaah oleh Biro Perencanaan, APIP, dan Tim direktorat terkait. Aspek-aspek penelaahan Dokumen RKA Pagu Anggaran BNN yaitu: 1). Kesesuaian jumlah pagu RKA Satuan Kerja dengan Pagu Anggaran Satuan Kerja yang ditetapkan pimpinan BNN. 2). Kesesuaian standar komponen pada dokumen RKA Satuan Kerja dengan standar komponen
pada
masing-masing
kegiatan yang ditetapkan pimpinan BNN. 3). Kepatuhan terhadap kaidah penganggaran (kesesuaian akun, kepatuhan pada standar biaya masukan, standar biaya keluaran, dan standar biaya BNN). 4). Kepatuhan
terhadap
kebijakan
pemerintah
terkait
pembatasan belanja pemerintah (pembangunan gedung, kendaraan dinas, pembatasan perjalanan dinas).
9
e. Dokumen RKA Pagu Anggaran Satuan Kerja hasil telaah Biro Perencanaan, APIP, dan Tim Direktorat Terkait dikirimkan ke Kementerian Keuangan Cq. Dirjen Anggaran. f. Dokumen RKA Pagu Anggaran BNN ditelaah secara online oleh Kementerian
Keuangan
Cq.
Dirjen
Anggaran
dan
Biro
Perencanaan BNN. Aspek-aspek penelaahan Dokumen RKA Pagu Alokasi Anggaran BNN yaitu: 1). Kesesuaian antara dokumen RKA dengan dokumen Rencana Kerja dan prioritas nasional. 2). Kepatuhan terhadap kaidah penganggaran (kesesuaian akun, kepatuhan pada standar biaya masukan dan keluaran). 3). Kepatuhan terhadap kebijakan pemerintah terkait pembatasan belanja pemerintah (pembangunan gedung, kendaraan dinas, dan pembatasan perjalanan dinas) B. Penyusunan dan Penelaahan RKA Pagu Alokasi Anggaran 1. Waktu Penyusunan
dan
Penelaahan
RKA
Pagu
Alokasi
Anggaran
dilaksanakan pada Bulan Oktober 2. Mekanisme dan Ketentuan 1). RKA Pagu Alokasi Anggaran disusun oleh masing-masing Satuan Kerja berdasarkan Pagu Alokasi Anggaran Satuan Kerja yang ditetapkan Pimpinan BNN. b. RKA Pagu Alokasi Anggaran disusun menggunakan aplikasi RKAKL yang dikeluarkan Kementerian Keuangan. c. Dokumen RKA Pagu Alokasi Anggaran Satuan Kerja diserahkan kepada Settama BNN Cq. Biro Perencanaan untuk dikonsolidasi menjadi RKA Pagu Alokasi Anggaran BNN. d. Dokumen RKA Pagu Alokasi Anggaran Satuan Kerja ditelaah oleh Biro Perencanaan, APIP, dan Tim direktorat terkait. Aspek-aspek penelaahan Dokumen RKA Pagu Alokasi Anggaran BNN yaitu:
10
1). Kesesuaian jumlah pagu RKA Satuan Kerja dengan Pagu Alokasi Anggaran Satuan Kerja yang ditetapkan pimpinan BNN. 2). Kesesuaian standar komponen pada dokumen RKA Satuan Kerja
dengan
standar
komponen
pada
masing-masing
kegiatan yang ditetapkan pimpinan BNN. 3). Kepatuhan terhadap kaidah penganggaran (kesesuaian akun, kepatuhan pada standar biaya masukan, standar biaya keluaran, dan standar biaya BNN). 4). Kepatuhan terhadap kebijakan pemerintah terkait pembatasan belanja pemerintah (pembangunan gedung, kendaraan dinas, pembatasan perjalanan dinas). e. Dokumen RKA Pagu Alokasi Anggaran Satuan Kerja hasil telaah Biro Perencanaan, APIP, dan Tim Direktorat Terkait dikirimkan ke Kementerian Keuangan Cq. Dirjen Anggaran. f. Dokumen RKA Pagu Alokasi Anggaran BNN ditelaah secara online oleh Kementerian Keuangan Cq. Dirjen Anggaran dan Biro Perencanaan BNN. g. Aspek-aspek penelaahan Dokumen RKA Pagu Alokasi Anggaran BNN yaitu: 1). Kesesuaian antara dokumen RKA dengan dokumen Rencana Kerja dan prioritas nasional. 2). Kepatuhan terhadap kaidah penganggaran (kesesuaian akun, kepatuhan pada standar biaya). 3). Kepatuhan
terhadap
kebijakan
pemerintah
terkait
pembatasan belanja pemerintah (pembangunan gedung, kendaraan dinas, dan pembatasan perjalanan dinas). C. Penyiapan Bahan Dokumen DIPA 1. Waktu Penyiapan
Bahan
Dokumen
November
11
DIPA
dilaksanakan
pada
Bulan
2. Mekanisme dan Ketentuan a. Dokumen RKA Pagu Alokasi Anggaran BNN yang telah ditelaah Kementerian Keuangan Cq. Dirjen Anggaran akan diperbaiki atau disesuaikan berdasarkan hasil kesepakatan penelaahan. b. Dokumen RKA Pagu Alokasi Anggaran BNN hasil perbaikan atau penyesuaian diserahkan kembali kepada Kementerian Keuangan Cq. Dirjen Anggaran untuk menjadi bahan dokumen DIPA BNN. c. Bahan Dokumen DIPA BNN yang diserahkan ke Kementerian Keuangan dan dinilai lengkap akan disahkan oleh Kementerian Keuangan menjadi DIPA BNN. d. Dokumen DIPA BNN yang telah disahkan Kementerian Keuangan akan diekspos secara online dan dapat diunduh oleh seluruh Satuan Kerja BNN melalui sistem RKA-KL DIPA Online. D. Penyusunan Dokumen Petunjuk Operasional Kegiatan 1. Waktu Penyusunan
dokumen
Petunjuk
Operasional
Kegiatan
(POK)
dilaksanakan pada Bulan Desember 2. Mekanisme dan Ketentuan a. Dokumen POK disusun oleh masing-masing satuan kerja berdasarkan
pada dokumen DIPA Satker dan TOR/KAK yang
telah diajukan. b. Dokumen POK menjelaskan tentang detil teknis pelaksanaan kegiatan (komponen dan sub komponen) yang akan dilaksanakan oleh masing-masing Satuan Kerja. c. Dokumen POK ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran.
12
BAB IV PENUTUP
Pedoman perencanaan partisipatif ini diharapkan dapat menjadi salah satu instrumen penggerak pembaharuan bisnis proses perencanaan program dan penganggaran supaya menjadi lebih mudah, murah, dan cepat serta lebih berorentasi pada hasil yang berkualitas. Seluruh unit atau satuan kerja di lingkungan BNN harus mempedomani ketentuan yang ada dalam pedoman ini dengan tanpa menghilangkan daya kreativitas dan inovasi sesuai dengan kebutuhan dan kondisi pada masing-masing wilayah. Pedoman ini dapat menstandarisasikan format dokumen perencanaaan program dan penganggaran sesuai dengan ketentuan dan regulasi yang berlaku dan bersifat lebih tinggi atau regulasi yang menjadi rujukan dalam perencanaaan program dan penganggaran.
13
ANAK LAMPIRAN: Anak Lampiran I
: Format Kerangka Acuan Kegiatan (KAK) dan Rincian Anggaran Biaya (RAB) Unit Eselon II (Direktorat, Biro, Pusat) atau pemangku kegiatan.
Anak Lampiran II
: Format Kerangka Acuan Kegiatan (KAK) dan Rincian Anggaran Biaya (RAB) Unit Kerja Wilayah Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota
Anak Lampiran III
: Format Rancangan Rencana Kerja BNN
14
