PETUNJUK TEKNIS PEMASARAN PENATAAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN BERBASIS KOMUNITAS (PLPBK)

PETUNJUK TEKNIS PEMASARAN PENATAAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN BERBASIS KOMUNITAS (PLPBK)

PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM) MANDIRI - PERKOTAAN

Diterbitkan Oleh: Direktorat Jenderal Cipta Karya – Kementerian Pekerjaan Umum

PETUNJUK TEKNIS Pemasaran PLPBK

i

ii


DAFTAR ISI DAFTAR ISI | i BAB 1 | KETENTUAN UMUM | 1 1.1. 1.2.

Pengertian | 2 Persyaratan | 3

BAB 2 | LANGKAH-LANGKAH PELAKSANAAN KEGIATAN PEMASARAN SOSIAL | 5


i

iv


BAB 1 KETENTUAN UMUM


1

1.1.

Pengertian a. Pemasaran sosial PLPBK adalah seluruh rangkaian kegiatan komunikasi dan promosi gagasan-gagasan sosial dan hasil perencanaan partisipatif (RPLP & RTPLP) kepada dunia usaha, LSM, Perguruan Tinggi, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat dan kelompok peduli lainnya. Gagasan sosial masyarakat dan produk RPLP dan RTPLP dapat dikenal dan dipahami secara luas. Pada gilirannya dapat menjaring kemitraan/kerjasama dengan para pihak yang direalisasikan dalam bentuk bantuan program dan dana pembangunan kelurahan. b. Pelaku utama Pemasaran sosial adalah masyarakat bersama Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan rangkaian kegiatan pemasaran sosial dengan cara-cara kreatif dan inovatif untuk mewujudkan keberlanjutan program, melalui kemitraan dengan pihak-pihak lain c. Pemasaran internal adalah kegiatan pemasaran yang difokuskan pada penyiapan dan penguatan tim pemasaran ditingkat Kelurahan, agar mampu melakukan kegiatan pemasaran/promosi gagasan sosial untuk menggalang kerjasama/kemitraan dengan melibatkan masyarakat dan kelompok peduli lokal d. Pemasaran eksternal adalah kegiatan pemasaran/promosi rangkaian proses dan gagasan perencanaan partisipatif kepada para pihak. Kegiatan tersebut dilakukan Tim Pemasaran ditingkat Kelurahan bersama Tim teknis Pemerintah kabupaten/Kota. Pada kegiatan pemasaran eksternal ini, masyarakat telah mampu menyusun strategi, menyelenggarakan sosialisasi, komunikasi & kampanye, event promosi, Lobi-lobi dan negoisasi dengan para pihak yang lebih luas, dalam rangka memperkuat dukungan dan menjalin kemitraan pelaksanaan pembangunan Kelurahan PLPBK e. Kerjasama adalah rangkaian rencana kegiatan pembangunan Kelurahan untuk kepentingan penanganan persoalan warga miskin yang direalisasikan oleh masyarakat dan pemerintah Kabupaten/Kota bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat (Kementrian), Dunia Usaha (CSR, sponsor dan skema lainnya), LSM dan Kelompok Peduli lainnya. Skema kerjasama ini, biasanya direalisasikan melalui bantuan program dan pembiayaan pembangunan yang di atur dengan kesepakatan-kesepakatan non komersial termasuk penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. f. Kemitraan yang dimaksud adalah pelaksanaan dan pengelolaan pembangunan kawasan, sarana dan prasarana dan kegiatan lainnya untuk mendukung penanganan kemiskinan diwilayah kelurahan dengan skema kerjasama yang saling menguntungkan (material dan non material) dengan prinsip kesetaraan dalam bermitra. Artinya masyarakat menempati posisi sejajar dengan para mitra dalam pengambilan keputusan/kesepakatan bersama:  Kemitraan Masyarakat-Pemerintah Kabupaten/Kota-Dunia Usaha  Kemitraan Masyarakat-Pemerintah Kabupaten/Kota-Dunia Usaha-LSM  Kemitraan Masyarakat-Dunia Usaha-LSM  Kemitraan Masyarakat-Dunia Usaha  Skema kemitraan lainnya

2


1.2.

Persyaratan a. Pemasaran sosial PLPBK, dapat dimulai pada saat proses perencanaan partisipatif (tahap pemetaan sawadaya). Pelibatan kelompok peduli sejak awal tentunya akan mendukung tercapainya kualitas hasil perencanaan RPLP dan RTPLP yang memadai serta memudahkan TIPP dan TAPP bersama Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menjalin kerjasama pada tahap berikutnya b. Ada kemauan masyarakat untuk memasarkan/mempromosikan gagasangagasan yang dirumuskan bersama dan ada kemauan untuk merealisasikan hasil perencanaan melalui kerjasama/kemitraan yang setara. c. Tersedianya dokumen strategi pemasaran sosial d. Terselenggaranya pelatihan penguatan kapasitas TIPP, agar memiliki kemampuan melaksanakan kegiatan pemasaran internal dan eksternal.  Kemampuan sosialisasi dan komunikasi dalam mempromosikan gagasan sosial, hasil-hasil perencanaan dan program - program pembangunan yang ada dalam RPLP dan RTPLP  Kemampuan merumuskan strategi pemasaran sosial  Kemampuan menyusun alat-alat (tools) pendukung kegiatan pemasaran sosial  Kemampuan menyusun agenda dan menyelenggarakan even-even pemasaran sosial yang kreatif, murah dan efektif.  Kemampuan menjaring sponsor untuk medukung pelaksanaan kegiatan pemasaran sosial dengan menerapkan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas  Kemampuan Lobi-Lobi dan negoisasi dengan calon mitra potensial e. Adanya dukungan Pemerintah Kabupaten/Kota melalui Tim Teknis dalam melakukan pemasaran sosial bersama BKM, UPL,TIPP, TAPP, perangkat Kelurahan dan kelompok peduli lainnya. Dukungan yang dimaksud, adalah:  Membantu merumuskan strategi pemasaran sosial bersama  Mendampingi masyarakat dalam melakukan kegiatan sosialisasi dan komunikasi pemasaran sosial  Membantu menyusun agenda dan tools pemasaran sosial  Mendukung penyelenggaraan even-even pemasaran sosial  Mendampingi masyarakat dalam merumuskan kesepakatan & Keputusan kerjasama/kemitraan dengan para pihak, terkait penanganan kemiskinan diwilayah kelurahan  Melakukan pengawasan dan ikut bertanggungjawab untuk mengamankan kesepakatan-kesepakatan kerjasama/kemitraan yang berpihak pada warga miskin f. Apabila dalam satu wilayah Kabupaten/Kota dan Provinsi memiliki lebih dari 1 Kelurahan PLPBK, maka pelaksanaan kegiatan pemasaran sosial ditingkat kabupaten/Kota, Provinsi dan Nasional dapat dilakukan bersama dengan pembiayaan bersama.Pebiayaan bersama diatur atas kesepakatan bersama dan mendapat dukungan dari Pemerintah Kabupaten/Kota


3

4


BAB 2 LANGKAH-LANGKAH PELAKSANAAN KEGIATAN PEMASARAN SOSIAL


5

Kegiatan pemasaran sosial dalam PLPBK dimulai sejak tahap pemetaan swadaya dan dilakukan menerus sampai terwujudnya keberlanjutan program dan kemandirian masyarakat dalam mengelola pembangunan diwilayahnya. Melalui kegiatan pemasaran sosial tersebut diharapkan ketergantungan masyarakat terhadap dana stimulan BLM dapat diminimalisasi. Langkah-langkah pemasaran sosial yang perlu dilakukan, adalah:

2.1

PERSIAPAN

PELAKU

HASIL

KET

1.

Pelatihan pemasaran sosial::  Pemahaman substansi pemasaran sosial ( strategi pe-masaran, penyiapan tools & penyelenggaraa n event-event pemasaran/pro mosi, sosialisasi & Komunikasi, Loby dan negoisasi  Pemahaman proses dan isi perencanaan RPLP & RTPLP, termasuk pengenalan branding gagasan perencanaan strategis  Pemahaman skema kemitraan dan legalitas (perjanjian kerjasama dan kemitraan yang setara)

Pelaksana:  TIPP paham proses UPL,TAPP, Tim pemasaran sosial Teknis & perangkat  TIPP paham gagasanKelurahan. gagasan dalam proses Peserta: TIPP & perencanaan yang akan Semua relawan dan dipromosikan kelompok peduli lokal. Fasilitator: KMW (TA  TIPP dan Tim Teknis Pemda paham isi produk Urban Planner & LG), perencanaan RPLP & RTPLP Tim Korkot dan yang potensial untuk Fasilitator Kelurahan dikerjasamakan dengan para pihak/kelompok peduli  TIPP memahami proses penyusunan strategi pemasaran sosial

Proses pemasaran sosial dilakukan menerus dan dimulai pada saat proses penyusunan RPLP & RTPLP ( tahap pemetaan swadaya)

2.

Identifikasi caloncalon mitra potensial (dunia

Pelaksana: TAPP & Tim Teknis Peserta: BKM, UPL,

Sumber data: Website, katalog, mediamasa dll.

6


 Terindentifikasinya caloncalon mitra potensial

3.

2.2

1.

2.

3.

usaha, LSM, Perguruan Tinggi dan kelompok peduli lainnya) yang akan dilibatkan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan serta pengelolaan pembangunan Penyusunan Strategi Pemasaran sosial

PELAKSANAAN PEMASARAN INTERNAL Sosialisasi dan komunikasi gagasangagasan dalam proses perencanaan

Sosialisasi dan komunikasi isi produk perencanaan RPLP & RTPLP, khususnya isi program-program pembangunan Merumuskan kesepakatan dan komitmen bersama untuk merealisasikan gagasan dan proses menjalin kerjasama/kemitr aan

TIPP & Perangkat  Tersusunnya data base calon Kelurahan mitra potensial Fasilitator: KMW ( TA. LG), Tim Korkot dan Fasilitator

Pelaksana: TAPP & Tim Teknis Peserta: BKM, UPL, TIPP & Perangkat Kelurahan Fasilitator: KMW ( TA. LG), Tim Korkot dan Fasilitator

PELAKU

Tersusunnya strategi pemasaran sosial dan skenario memadukan tahap perencanaan, pemasaran dan pelaksanaan pembangunan

KET

HASIL

Pelaksana: TAPP dan  Masyarakat Kelurahan Tim teknis khususnya warga miskin Peserta: UPL, TIPP, paham gagasan-gagasan perangkat Kelurahan, perencanaan relawan dan  Kelompok peduli lokal Kelompok peduli lokal memahami gagasan dan Fasilitator: KMW (TA. proses perencanaan LG), Tim Korkot dan partisipatif Fasilitator Kelurahan Pelaksana: TAPP  Masyarakat Kelurahan Peserta: UPL, TIPP khususnya warga miskin dan Seluruh relawan paham gagasan-gagasan Fasilitator: Tim Korkot perencanaan dan programdan Fasilitator program pembangunan dalam RPLP & RTPLP Pelaksana: TAPP, Tim Teknis Peserta: UPL, TIPP dan Seluruh relawan Fasilitator: Tim Korkot dan Fasilitator

Strategi pemasaran dilengkapi: rangkaian kegiatan, tools, event dan jadwal penyelenggaraan kegiatan pemasaran sosial

 Masyarakat berkomitmen untuk merealisaikan gagasan dan terlibat dalam proses pemasaran sosial disebut sebagai duta pemasaran (banding ambasador)  Terjalinnya kerjasama dengan para pihak (dunia usaha, Perguruan Tinggi, LSM dan kelompok peduli lainnya)

Sosialisasi dan komunikasi dilakukan menerus yang dimulai dari tahapan Pemetaan Swadaya

Kerjasama/Kemit raan mulai terjadi pada saat proses penyusunan RPLP & RTPLP


7

2.3 PELAKSANAAN PEMASARAN EKSTERNAL

HASIL

1.

Menyusun kebutuhan dukungan para pihak dalam proses perenacanaan RPLP & RTPLP

Pelaksana: TAPP, Tim Teknis Peserta: UPL, TIPP, para pihak/calon mitra dan seluruh relawan/kelompok peduli lokal Fasilitator: Tim Korkot dan Fasilitator

Teridentifikasi kebutuhan dukungan dari para pihak dengan keahlian khusus, seperti: penataan bangunan khusus, pengembangan ekonomi lokal, pengelolaan sampah, limbah dan pelayanan sarana & prasarana lainnya

2.

Menyusun kebutuhan dukungan para pihak dalam proses pelaksanaan dan pengelolaan pembangunan kawasan, unit bangunan fasilitas dan sarana & prasarana

Pelaksana: TAPP, Tim Teknis Peserta: UPL, TIPP, para pihak/calon mitra dan seluruh relawan/kelompok peduli lokal Fasilitator: Tim Korkot dan Fasilitator

Teridentifikasi kebutuhan dukungan dari para pihak yang potensial terlibat dalam pelaksanaan dan pengelolaan program-program pembangunan

3.

Melakukan sosialisasi, komunikasi dan promosi programprogram pembangunan Kelurahan yang fokus pada gagasan penanggulangan kemiskinan melalui penataan kawasan prioritas Penyelenggaraan event-event pemasaran di tingkat Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota dan Provinsi

Pelaksana: TAPP, Tim Teknis Peserta: UPL, TIPP, para pihak/calon mitra dan seluruh relawan/kelompok peduli lokal Fasilitator: KMW ( TA. LG) Tim Korkot dan Fasilitator

Program-program pembangunan Kelurahan diketahui khalayak lebih luas

4.

8

PELAKU

Pelaksana: BKM,  Terselenggaranya event Lurah didampingi pemasaran ditingkat TAPP, Camat, dan Kelurahan Pemerintah  Terselenggaranya event Kabupaten/Kota pemasaran ditingkat Peserta: UPL, TIPP, para pihak/calon mitra Kabupaten/Kota  Terselenggaranya event dan seluruh pemasaran ditingkat Provinsi relawan/kelompok peduli lokal, Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pusat


KETERANGAN

Dukungan para pihak bisa sebagai nara sumber atau bisa juga terlibat aktif dalam pendampingan penyusunan RPLP dan RTPLP. Dukungan para pihak/calon mitra diorientasikan pada pelaksanaan dan pengelolaan pembangunan kawasan, unit bangunan dan sarana & prasarana untuk mendukung terwujudnya kesejahteraan warga miskin Sosialisasi, komunikasi dan promosi ini dilakukan sebelum diselenggarakan nya event pemasaran sosial

 Event Pemasaran (Bazar, Pameran, Lokakarya dll)  Pemasaran dapat dilakukan bersama dengan kesepakatan pembiayaan

Fasilitator: KMP dan KMW ( TA. LG) Tim Korkot dan Fasilitator Kelurahan

2.3 5.

PELAKSANAAN PEMASARAN EKSTERNAL Penyelenggaraan desiminasi dan presentasi ( door to door) gagasan perencanaan kepada para pihak/calon mitra secara menerus dan terjadwal

6.

Proses kesepakatan, komitmen dan realisasi kerjasama/kemitr aan yang setara

7

Sosialisasi/desimi nasi hasil kesepakatan dan komitmen kerjasama/kemitr aan

PELAKU Pelaksana: BKM, Lurah didampingi TAPP bersama Pemerintah Kabupaten/Kota Peserta: UPL, TIPP, para pihak/calon mitra ditingkat Provinsi dan Pusat Fasilitator: KMP dan KMW ( TA. LG) Tim Korkot dan Fasilitator Kelurahan Pelaksana: BKM, Lurah didampingi TAPP bersama Pemerintah Kabupaten/Kota dan calon mitra Peserta: UPL, TIPP Fasilitator: KMP dan KMW ( TA. LG) Tim Korkot dan Fasilitator Kelurahan Pelaksana: BKM, Lurah didampingi TAPP bersama Pemerintah Kabupaten/Kota dan calon mitra Peserta: UPL, TIPP Fasilitator: KMP dan KMW ( TA. LG) Tim Korkot dan Fasilitator Kelurahan

bersama  Materi pokok yang dipersiapkan (gagasan perencanaan RPLP & RTPLP, skenario pelaksanaan pembangunan, proposal dan skema kerjasama/ kemitraan) HASIL

KETERANGAN

Kegiatan presentasi terselenggara menerus dan terjadwal dengan dukungan maksimal dari Pemerintah Kabupaten/Kota

Presentasi dilakukan secara efektif sesuai kebutuhan dan mempertimbangk an kepentingan para pihak/ calon mitra

MoU atau Surat Perjanjian Kerjasama/Kemitraan disepakati dan ditandatangani keduabelah pihak (BKM dan Calon Mitra diketahui Lurah dan Pemerintah kabupaten/kota)

Isi MoU atau Surat Perjanjian Kerjasama harus tegas dan jelas keberpihakannya kepada warga miskin

MoU atau Surat Perjanjian Kerjasama/Kemitraan dipahami diketahui masyarakat Kelurahan khususnya warga miskin

Warga miskin wajib mengetahui dan memahami isi MoU/Surat Perjanjian Kerjasama Pembangunan Kelurahan


9

8.

Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan BKM dan UP-UP dan jajaran kelurahan, dalam Pengelolaan Pembangunan Kelurahan

Pelaksana: BKM, Lurah didampingi TAPP bersama Pemerintah Kabupaten/Kota dan calon mitra Peserta: UPL, TIPP Fasilitator: KMP dan KMW ( TA. LG) Tim Korkot dan Fasilitator Kelurahan

10


BKM, UP-UP dan perangkat Kelurahan mampu berperan sebagai pusat pelayanan masyarakat dan lembaga pengelola pembangunan kelurahan untuk mewujudkan kesejahteraan warga miskin

Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban mengawasi sistem pengelolaan pembangunan Kelurahan (estate managemen) dan memastikan sistem pengelolaan tersebut menerapkan prinsip-prinsip good governance

KANTOR PUSAT JL. Pattimura No.20 Kabayoran Baru Jakarta Selatan, Indonesia - 12110 KANTOR PROYEK Jl. Penjernihan 1 No. 19 F Pejompongan Jakarta Pusat Indonesia - 10210

SEKRETARIAT TP PNPM MANDIRI www.pnpm-mandiri.org PENGADUAN P.O. BOX 2222 JKPMT SMS 0817 48048 e-mail : [email protected] www.p2kp.org | www.pnpm-perkotaan.org

PETUNJUK TEKNIS PEMASARAN PENATAAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN BERBASIS KOMUNITAS (PLPBK)

Recommend Documents