PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN BERBASIS KOMUNITAS (PLPBK)
DOKUMEN
ATURAN BERSAMA MENGENAI BANGUNAN DAN LINGKUNGAN
DESA DEMANGAN
KECAMATAN TAHUNAN KABUPATEN JEPARA PROVINSI JAWA TENGAH 2014
ATURAN BERSAMA MENGENAI BANGUNAN DAN LINGKUNGAN DESA DEMANGAN A. PENGANTAR Aturan bersama adalah kesepakatan yang mengikat antara masyarakat, Perangakat Desa dan para pemangku kepentingan lainnya yang disusun melalui serangkain rembug masyarakat. Aturan bersama mencakup aturan bangunan, lingkungan dan tata nilai sosial yang ada di Desa Demangan sesuai dengan yang telah disepakati bersama. Agar aturan bersama dapat berjalan dengan baik maka masyarakat, pemerintah desa, dan pemangku kepentingan serta kelompok peduli perlu berkolaborasi dan saling mendukung dengan komitmen yang kuat agar perubahan perilaku masyarakat berdasarkan nilai-nilai yang ada. Seringkali proses-proses perencanaan yang partisipatif dan baik tidak serta merta menjamin proses pelaksanaan akan baik pula. Tak jarang proses perencanaan yang baik dan partisipatif berhenti menjadi dokumen yang tidak implemenatatif/sulit dilakukan. Hal tersebut seringkali disebabkan karena kegagalan dalam membangun kesepakatan-kesepakatan operasional, (termasuk di dalamnya kesepakatan pengorganisasian pengelolaan). Pembangunan kawasan prioritas diharapkan mampu memberikan dampak yang baik terhadap lingkungan, sosial dan ekonomi bagi masyarakat setempat terutama masyarakat miskin. Sehingga dengan adanya aturan bersama ini menjadi aturan yang dilaksanakan bagi keseluruhan warga masyarakat Desa Demangan dimana warga yang ada di kawasan prioritas menjadi percontohan penerapan aturan bersama. Berkaitan dengan hal tersebut, maka untuk kegiatan pembangunan di Desa Demangan, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah, disepakati usulan acuan untuk menjadi Aturan Bersama, dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu: 1. Lingkungan Hidup & Tata Ruang. 2. Pengembangan Ekonomi. 3. Sosial Uraian detil tema di atas akan diuraikan pada bagian di bawah ini.
B
. TABEL ATURAN BERSAMA DESA DEMANGAN NO.
KEGIATAN YANG AKAN DIATUR
1. 1.1.
Lingkungan hidup dan Tata Ruang Permukiman a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB)
ATURAN BERSAMA YANG DISEPAKATI
Mengusahakan dalam 1 kalving rumah, terdapat RTH. RTH yang ada hendaknya jangan dibeton (berupa tanah/rumput/ paving) sehingga bisa untuk membantu resapan air hujan. Untuk wilayah ekonomi tinggi (pada ruas jalan kabupaten) KDB maksimum yang diijinkan 85%. Untuk wilayah lainnya KDB maksimum adalah 80%.
b. Koefisien Dasar Hijau (KDH)
Pekarangan rumah yang sudah terlanjur tertutup perkerasan dengan semen, diharuskan membuat satu lubang pada lantai pekarangan min Ø 60cm untuk ditanami tanaman hidup serta lubang biopori disekitarnya. Pemanfaatan lahan kosong milik warga sebagian ada yg digunakan sebagai fasilitas umum (RTH, Tempat Pengolahan Sampah Mebel, dan lapangan), ketentuannya diatur dalam surat perjanjian. Setiap rumah wajib ditanami minimal satu buah pohon yang seragam sesuai dengan kesepakatan RT masing-masing. Lahan pekarangan rumah semaksimal mungkin dimanfaatkan untuk pertanian skala rumah tangga dengan dikoordinir masing-masing RT.
c. Garis Sempadan Bangunan (GSB)
Rencana GSB yang disepakati untuk warga yang akan membangun rumah kedepannya adalah : -
Jalan kabupaten : 7-10m’ dari tepi damija
-
Jalan Desa
-
Jalan Lingkungan: 3-4 m’ dari tepi damija
: 2-3 m’ dari tepi damija
Tidak boleh membangun bangunan di atas saluran air ( * kecuali bangunan untuk kepentingan umum yg disepakati warga) d. Jarak bebas antar bangunan
Mengingat sebagian besar warga memiliki lahan yang terbatas untuk permukiman, maka jarak bebas kiri dan kanan rumah 0 meter, dengan persyaratan bahwa tritisan atap tidak menggangu tetangga. Desain rumah juga harus memperhitungan adanya penghawaan dan pencahayaan alami yang masuk ke dalam rumah (konsep rumah sederhana sehat). Untuk jarak antar belakang rumah minimal 1 meter dengan rumah tetangga, dihitung dari as dinding belakang. Jarak bebas pada belakang rumah diperuntukkan untuk sirkulasi ruang belakang sebagai ganti sisi samping rumah serta dimanfaatkan untuk saluran sanitasi massal warga. Dimana semua warga diwajibkan memiliki saluran sanitasi yang baik dan tidak mengganggu lingkungan sekitar (karena kebersihan sebagian dari iman).
Sanksi / Denda
Bagi pembangunan baru yang melanggar aturan bersama, maka Pemdes berhak memberikan surat peringatan, apabila tidak diindahkan maka akan diberikan sanksi berupa : - Denda berupa uang sebesar maksimal : Rp. 500.000; *(akan dimasukkan ke kas RT untuk biaya kegiatan lingkungan RT)
1.2.
Prasarana Desa a. Bahu jalan
Bahu jalan yang ada di depan rumah warga menjadi tanggung jawab keluarga itu untuk membersihkan dari sampah dan semak - semak, serta diadakan kerja bakti minimal setiap 1 bulan sekali.
b. Saluran Drainase
Melakukan pembersihan terhadap saluran drainase yang tersumbat; Menjaga keberadaan saluran drainase terbebas dari sampah/kotoran. Kebersihan saluran drainase yang ada di depan rumah warga menjadi tanggung jawab warga yang bersangkutan untuk menjaga kebrsihannya agar salurannya lancar.
c. Saluran Sanitasi Massal
Pembuatan saluran sanitasi massal di belakang rumah dilakukan secara swadaya dan dengan cara gotong royong di tiap RT. Pembuatan bak control resapan air limbah serbelum menuju ke saluran drainase
Saluran yang sejajar dengan rumah warga menjadi tanggung jawab pemilik rumah untuk menjaga saluran dari sampah dan timbunan lainnya sehingga air dapat mengalir dengan lancar. Bak kontrol resapan saluran dibersihkan minimal 1 bulan sekali (tanggung jawab warga RT setempat) Sanksi / Denda
Bagi warga yang melanggar aturan bersama diatas, maka Pemdes berhak memberikan surat peringatan, apabila tidak diindahkan maka akan diberikan sanksi berupa : - Denda berupa uang sebesar maksimal : Rp. 100.000; *(uang denda akan dimasukkan ke kas RT untuk biaya kegiatan lingkungan RT)
1.3.
Lingkungan hidup yang sehat a. Sampah
Melakukan gerakan penyadaran masyarakat akan pentingnya lingkungan sehat yang dapat disampaikan pada saat kumpulan RT, RW maupun PKK. Desa wajib menyediakan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Desa. Pelarangan pembuangan sampah di saluran air, lahan kosong dan disembarang tempat. Sampah mebel diwajibkan untuk diolah kembali baik diolah sendiri maupun oleh kelompok Pengolah limbah mebel (kecuali jika kelompok pengolah sampah mebel tidak sanggup menampung maka sampah mebel tersebut boleh dijual keluar) Pembuatan 1 bak sampah untuk dua rumah. Melakukan pemisahan sampah organik dan non organik Sampah pada bak sampah akan diangkut oleh petugas sampah desa setiap 3 x 1 minggu yang kemudian akan diolah di tempat pengolahan sampah desa. Sampah non organik sebulan sekali akan dibuang ke TPA sampah kabupaten atau dibakar. Petugas Pengambil sampah adalah warga Demangan yang telah direkrut Pemdes & BKM melalui mekanisme rekrutmen yang disepakati.
Pembayaran petugas sampah diambilkan dari iuran warga/ kas RT b. MCK
Sanksi / Denda
Tidak boleh buang air besar (BAB) sembarangan.
Bagi warga masyarakat diharapkan mempunyai WC pribadi. Bagi warga yang merusak fasilitas umum akan dikenakan : 1. Denda berupa uang sebesar maksimal : Rp. 100.000; Atau, 2. Diberikan sanksi sosial yang disepakati warga RT setempat *(uang denda akan dimasukkan ke kas RT untuk biaya kegiatan sosial nangkis desa/ ISP- Ikatan Sosial Pemuda)
1.4.
Ketentuan lain yang berhubungan dengan permukiman warga a. Keamanan dan keselamatan lingkungan
Sanksi / Denda
Membangun pos ronda di pintu masuk desa
Jaga malam dilaksanakan 3 orang tiap malam dengan bergiliran (1 pemdes 2 warga)
Tamu 1 X 24 jam harap lapor RT setempat
Tamu diatas jam 10 malam harus lapor petugas ronda.
Bagi warga yang sengaja berhalangan hadir dalam jaga malam wajib menunjuk pengganti atau mengganti dengan uang sebesar Rp. 50.000;
2.
Ekonomi
Sanksi/ Denda
Pembentukan Koperasi Mebel Demangan
Setiap Showroom pribadi wajib menanam pohon maupun vertical garden
Bagi warga yang dengan sengaja tidak mengindahkan aturan ini maka dikenakan denda uang sebesar maksimal Rp. 500.000; *(uang denda akan dimasukkan ke kas RT)
3.
Sosial Budaya
Satu bulan sekali pada hari Minggu atau hari Jum’at (minggu keempat) diadakan kerjabakti massal seluruh penduduk Desa Demangan untuk menjaga kebersihan lingkungan
Setiap warga yang mengurus surat-surat untuk menikah maka diwajibkan untuk memberikan sumbangan berupa tong sampah atau membayar uang sebesar Rp. 50.000,-
Sanksi / Denda
Bagi warga yg tidak mau ikut melaksanakan kerja bakti akan di denda Rp. 50.000; denda ditarik oleh RT masingmasing. *(uang denda akan dimasukkan ke kas RT)
C. KESEPAKATAN MASYARAKAT TERKAIT ATURAN BERSAMA Dengan rahmat Allah SWT Kami warga Masyarakat Desa Demangan menyatakan: 1. 2.
Setuju dengan aturan bersama yang telah disepakati. Siap melaksanakan aturan bersama yang ada dan mentaati segala konsekuensi yang telah ditentukan. Demikian pernyataan ini dibuat dengan sepenuh hati agar dapat memberikan kemanfaatan yang sebesar-besarnya. Demangan, Mengetahui,
Koordinator BKM Demang Sejahtera Mandiri Desa Demangan Kec. Tahunan Kab. Jepara
Koordinator TIPP PLPBK Desa Demangan Kec. Tahunan Kab. Jepara
H. M. Syahroni, M.Pd.I.
H. Nurkholis
Saksi-saksi
Petinggi Desa Demangan Kec. Tahunan Kab. Jepara
Nama
Alamat
1. _______________________
RT
RW.
2. _______________________
RT
RW.
3. _______________________
RT
RW.
4. _______________________
RT
RW.
5. _______________________
RT
RW.
6. _______________________
RT
RW.
Tanda Tangan 1. 2.
Na i m
3. 4. 5. 6.
2014