TATA CARA SELEKSI (REGULER) DAN PENETAPAN LOKASI PENERIMA KEGIATAN PENATAAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN BERBASIS KOMUNITAS (PLPBK) TAHUN ANGGARAN 2013

PE T UN J U K TE K N I S

TATA CARA SELEKSI (REGULER) DAN PENETAPAN LOKASI PENERIMA KEGIATAN PENATAAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN BERBASIS KOMUNITAS (PLPBK) TAHUN ANGGARAN 2013

BERSAMA MEMBANGUN KEMANDIRIAN PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT ( PNPM ) MANDIRI PERKOTAAN

PETUNJUK TEKNIS TATA CARA SELEKSI (REGULER) DAN PENETAPAN LOKASI PENERIMA KEGIATAN PENATAAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN BERBASIS KOMUNITAS (PLPBK) TAHUN ANGGARAN 2013

PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM) MANDIRI - PERKOTAAN Diterbitkan Oleh: Direktorat Jenderal Cipta Karya – Kementerian Pekerjaan Umum

PETUNJUK TEKNIS Tata Cara Seleksi PLPBK

iii

iv


KATA PENGANTAR Kegiatan penanggulangan kemiskinan yang digagas P2KP/PNPM Mandiri Perkotaan, telah mampu mendorong masyarakat (BKM/LKM) berpikir secara komprehensif dan mampu mengelola berbagai sumberdaya secara akuntabel dan transparan. Situasi ini telah dibuktikan melalui kegiatan Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLPBK) di 18 kelurahan lokasi pilot tahun 2008 dan 258 kelurahan lokasi regular tahun 2009, kegiatan PLPBK di lokasi tersebut telah mampu memberi peluang kepada masyarakat untuk tidak saja menangulangi kemiskinan secara lebih luas dan terpadu tetapi juga memberi peluang bagi masyarakat untuk menata kembali lingkungan permukimannya dan menstrukturkan kembali tatanan sosial dan ekonomi mereka. Melihat kegiatan PLPBK tersebut dianggap berhasil, maka Direktorat Penataan Lingkungan dan Bangunan, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum akan selalu mengembangkan konsep PLPBK dan memberikan peluang kepada seluruh kelurahan lokasi PNPM MP untuk mendapatkan dan melaksanakannya, namun demikian mengingat keterbatasan BLM PLPBK dibanding jumlah kelurahan lokasi PNPM MP tentunya diperlukan mekanisme dan tata cara tersendiri untuk menetapkan lokasi kegiatan PLPBK. Petunjuk Teknis Tata Cara Seleksi (Reguler) dan Penetapan Lokasi Penerima Kegiatan PLPBK ini dimaksudkan untuk mewujudkan proses seleksi pemilihan dan penetapan calon lokasi kelurahan penerima kegiatan PLPBK sesuai kriteria lokasi yang dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Tersusunnya buku Petunjuk Teknis Tata Cara Seleksi (Reguler) dan Penetapan Lokasi Penerima Kegiatan PLPBK ini, diharapkan dapat menjadi acuan atau rujukan bagi seluruh pelaku untuk menseleksi lokasi kegiatan PLPBK .

Jakarta, Mei 2013 Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum

LAMPIRAN ‐LAMPIRAN


iii

D A F T A R I S I

KATA PENGANTAR

i

DAFTAR ISI

ii

DAFTAR LAMPIRAN

iii

GLOSSARY

iv

BAB 1. PENDAHULUAN

1

1.1 Latar Belakang

2

1.2 Maksud, Tujuan dan Sasaran 1.3 Lingkup Substansi

2 2

BAB 2. PEMBENTUKAN TIM SELEKSI LOKASI PLPBK

3

2.1 Tim Seleksi Tingkat Pusat

4

2.2 Tim Seleksi Tingkat Provinsi

4

2.3 Tim Seleksi Tingkat abupaten/Kota

5

BAB 3. PROSES SELEKSI CALON LOKASI

7

3.1 Tahap Persiapan dan Kriteria Lokasi PLPBK

8

3.1.1 Kriteria Penilaian Pemerintah Kabupaten / Kota

8

3.1.2 Kriteria Penilaian BKM/Kelurahan Sasaran

8

3.1.3 Kriteria Penilaian Proposal

3.2 Proses Pemilihan Calon Lokasi PLPBK Yang Layak

9

3.2.1 Proses Pemilihan Kabupaten/Kota Yang Layak

9

3.2.2 Proses Pemilihan BKM/Kelurahan Yang Layak

9

iv


3.3 Proses Penilaian Proposal 10 3.3.1 Sosialisasi penyusunan proposal 10 3.3.2 Penyusunan dan Pengajuan proposal seleksi PLPBK ...10 ...3.3.3 .Penilaian.dan Perangkingan Calon.Lokasi.PLPBK oleh Tim.Seleksi ..Tingkat Provinsi 10 3.4 Proses Penetapan Lokasi PLPBK 11

BAB 4. RENCANA TAHAPAN JADUAL DAN PEMBIAYAAN 13 PELAKSANAAN KEGIATAN SELEKSI CALON LOKASI PLPBK 4.1 Rencana Tahapan dan Jadwal Pelaksanaan Kegiatan 14 4.2 Rencana Pembiayaan Pelaksanaan Kegiatan 14

BAB 5. PENUTUP 17 LAMPIRAN

Lampiran 1 Lampiran 2 Lampiran 3 Lampiran 4

Lampiran 5

Contoh Penilaian BKM Berdaya Kinerja Pembukuan BKM Formulir 1 Instrumen Pengukuran Kinerja Sekretariat BKM Formulir 2 Instrumen Pengukuran Kinerja Pembukuan UPK Isi Proposal Kegiatan PLPBK Kelengkapan Administrasi Proposal Minat 1. Formulir 3 Lembar Pengesahan (contoh) 2. Surat Permohonan Dari BKM Untuk Mendapatkan Kegiatan PLPBK (Contoh) 3. Surat Pernyataan Kesiapan Dukungan Pemerintah Kota/Kabupaten Terhadap Kegiatan PLPBK (Contoh) Tata Cara Penilaian Proposal Seleksi PLPBK Formulir 4 Formulir Penilaian Proposal Minat Formulir 5 Perankingan Berdasarkan Kota Formulir 6 Perankingan Berdasarkan Provinsi

20 26 26 31 36 40 40 41 42 43 45 46 47


iii

iv


BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Balakang

Kegiatan Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLPBK) merupakan intervensi lanjut dari P2KP terutama untuk lokasi‐lokasi yang masih memiliki persoalan lingkungan permukiman yang sangat kompleks serta merupakan stimulan bagi keberhasilan masyarakat di kelurahan‐kelurahan sasaran program P2KP yang mampu membangun lembaga masyarakat (LKM/BKM) di wilayahnya mencapai kualifikasi ”BKM Berdaya”. PLPBK juga dapat dipandang sebagai penghargaan terhadap keberhasilan pemerintah Kabupaten/Kota melalui SKPD‐nya dalam mendorong dan membina masyarakat untuk terus maju dengan merealisasikan berbagai kegiatan Kemitraan Penanggulangan Kemiskinan. Pelaksanaan kegiatan PLPBK memerlukan kerja kolaborasi berbagai pihak, yaitu: SKPD Kabupaten/Kota, Perangkat kelurahan, Kelompok‐kelompok Peduli dan Masyarakat. Keberhasilan kegiatan PLPBK hanya dapat diperoleh dengan adanya komitmen penuh berbagai pihak tersebut untuk mencapai tujuan‐tujuan kesejahteraan masyarakat. Dalam rangka mencapai Tujuan dan Sasaran penyelenggaraan Kegiatan PLPBK , maka dipandang perlu menyusun Petunjuk Teknis Tata cara Penilaian dan Penetapan Lokasi Kelurahan Penerima Kegiatan PLPBK. Secara umum petunjuk teknis ini diperuntukkan bagi pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, konsultan dan masyarakat, yang digunakan sebagai acuan proses seleksi kelurahan sasaran Kegiatan PLPBK. Apabila pemerintah kabupaten/kota memiliki inisiatif melakukan replikasi1 kegiatan PLPBK, maka diperkenankan melengkapi kriteria dan proses seleksi lokasi sesuai dengan kebutuhan dan kebijakan pemerintah kabupaten/kota.

1.2 Tujuan

Mewujudkan proses pemilihan dan penetapan lokasi kelurahan penerima kegiatan PLPBK sesuai kriteria lokasi, yang dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

1.3 Lingkup Substansi

Lingkup substansi petunjuk teknis ini, meliputi: a. Pembentukan Tim Seleksi PLPBK b. Penyusunan kriteria lokasi PLPBK c. Penyusunan tahapan proses pemilihan, penilaian dan penetapan lokasi PLPBK d. Penetapan jadwal/durasi waktu pelaksanaan kegiatan seleksi lokasi PLPBK 1

Replikasi lokasi adalah lokasi yang mengadopsi pendekatan kegiatan PLPBK dengan sumber daya pemerintah daerah.

2


BAB II PEMBENTUKAN TIM SELEKSI LOKASI PLPBK


3

Tim seleksi lokasi PLPBK terdiri dari Tim Seleksi Tingkat Pusat, Tim Seleksi Tingkat Provinsi dan Tim Seleksi Tingkat Kota/Kabupaten, dengan pemjelasan sebagai berikut:

2.1 Tim Seleksi Tingkat Pusat

Tim seleksi Tingkat Pusat ditetapkan melalui Surat Keputusan Direktur PenataanBangunan dan Lingkungan, Ditjen Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum. Anggota Tim Seleksi Tingkat Pusat, mencakup: 1. PMU P2KP 2. Satker P2KP Pusat 3. Pejabat di Direktorat Penataan Bangunan dan Lingkungan Kementerian PU Proses seleksi ini dibantu oleh Tim Konsultan Manajemen Pusat (KMP). Tugas Tim Seleksi Tingkat Pusat, meliputi : 1. Mengajukan Surat Pemberitahuan/Pengumuman Kegiatan Seleksi Calon Lokasi PLPBK ke Direktur Penataan Bangunan dan Lingkungan Kementerian PU. 2. Melakukan sosialisasi proses seleksi lokasi PLPBK kepada Tim Seleksi PLPBK Tingkat Provinsi 3. Memastikan calon lokasi yang diusulkan Tim Seleksi Provinsi kepada Tim Seleksi Pusat diketahui/ditembuskan kepada Tim Seleksi Kota/Kabupaten 4. Mengirimkan data dasar kepada tim seleksi provinsi yang akan menjadi rujukan/acuan kegiatan seleksi. 5. Melakukan verifikasi kelengkapan administrasi dan persyaratan seleksi dari Tim Seleksi Provinsi 6. Mengajukan Surat Permohonan NOL Kelurahan PLPBK kepada Pihak pemberi bantuan 7. Mengajukan Surat Penetapan Lokasi Kelurahan PLPBK 8. Mendistribusikan Surat Keputusan dan Ketetapan Lokasi Kelurahan PLPBK kepada Tim Seleksi Provinsi

2.2 Tim Seleksi Tingkat Provinsi

Tim Seleksi Tingkat Provinsi dibentuk setelah terbitnya Surat pemberitahuan / Pengumuman kegiatan Seleksi PLPBK dari Direktur Penataan Bangunan dan Lingkungan Ditjen Cipta Karya dan ditetapkan melalui Surat Keputusan Ketua TKPKD Provinsi. Proses pembentukannya difasilitasi oleh Satker PBL Provinsi . Anggota Tim Seleksi Tingkat Provinsi, sekurang‐kurangnya mencakup: 1. Ketua atau Wakil Ketua TKPKD Provinsi 2. Bappeda Provinsi 3. Dinas Pekerjaan Umum 4. Ka. Satker PBL Provinsi 5. Personil Konsultan Manajemen Wilayah (KMW) Provinsi PNPM Perkotaan

4


Tugas Tim Seleksi Tingkat Provinsi adalah: a. Melakukan sosialisasi kegiatan seleksi lokasi PLPBK kepada Tim Seleksi Kabupaten/Kota b. Melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan dan keakuratan data‐data kesiapan pemerintah Kabupaten/Kota, antara lain: Surat Komitmen Pemerintah Kabupaten/Kota dan data‐data hasil penilaian kinerja Kabupaten/ Kota dan Kelurahan‐kelurahan berbasiskan data SIM PNPM Perkotaan, yang diusulkan oleh Tim Seleksi Tingkat Kabupaten/Kota. c. Memilih dan menetapkan Kota/Kabupaten yang layak, d. Melakukan penilaian proposal dan perangkingan calon kelurahan PLPBK. e. Mengajukan hasil penilaian seleksi calon kelurahan PLPBK kepada Tim Seleksi Tingkat Pusat dan dipastikan calon lokasi Kelurahan yang diusulkan diketahui/ditembuskan kepada Tim Seleksi Kabupaten/Kota f. Melakukan sosialisasi Kelurahan‐kelurahan yang telah ditetapkan sebagai Kelurahan PLPBK kepada Tim Seleksi Tingkat Kabupaten/Kota

2.3 Tim Seleksi Tingkat Kabupaten/Kota Tim Seleksi Tingkat Kabupaten/Kota ditetapkan melalui Surat Keputusan Ketua TKPKD. Tim Seleksi kegiatan PLPBK Tingkat Kabupaten/Kota dibentuk setelah Tim Seleksi Tingkat Provinsi menerbitkan surat rekomendasi kota‐kota/kabupaten yang memenuhi syarat dan layak mengikuti proses seleksi PLPBK. Proses pembentukan tim seleksi tersebut difasilitasi oleh Satker PIP tingkat kota. Anggota Tim Seleksi PLPBK Tingkat Kabupaten/Kota, sekurang‐kurangnya, mencakup: 1. Ketua atau wakil ketua TKPKD 2. Bappeda 3. Dinas Pekerjaan Umum 4. Ka. Satker PIP Kota 5. Korkot Kabupaten/Kota 6. Anggota KBP Tugas Tim Seleksi Tingkat Kabupaten/Kota, adalah: 1. Melakukan sosialisasi kegiatan seleksi PLPBK kepada BKM dan pihak kelurahan di wilayahnya, melalui forum rembug pada setiap Kelurahan atau Tim seleksi dapat melakukan sosialisasi ditingkat Kota dengan menghadirkan perwakilan dari BKM dan Kelurahan. 2. Melakukan Identifikasi/inventarisasi kelurahan‐kelurahan yang memenuhi syarat sesuai kriteria lokasi PLPBK yang telah ditetapkan. 3. Melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan dan keakuratan data‐data calon Kelurahan PLPBK yang akan diusulkan. 4. Melakukan penilaian dan perangkingan calon‐calon lokasi berdasarkan kriteria seleksi PLPBK 5. Menetapkan hasil perankingan calon lokasi PLPBK. 6. Memastikan bahwa Surat Komitmen Pemerintah Kabupaten/Kota untuk memenuhi kontribusi dalam bantuan teknik dan pendanaan, ditandatangani oleh Bupati/Walikota. 7. Mengajukan usulan lokasi Kelurahan PLPBK yang dilengkapi dengan Proposal minat dan dokumen prasyarat seleksi lokasi kepada Tim Seleksi Tingkat Provinsi 8. Melakukan sosialisasi kelurahan‐kelurahan di wilayahnya yang telah ditetapkan sebagai lokasi PLPBK, melalui forum pertemuan warga. PETUNJUK TEKNIS Tata Cara Seleksi PLPBK

5

6


BAB III PROSES SELEKSI LOKASI PLPBK PETUNJUK TEKNIS Tata Cara Seleksi PLPBK

7

Proses seleksi ini menguraikan tahapan persiapan, pemilihan dan penilaian calon lokasi PLPBK serta penetapan lokasi kelurahan‐kelurahan penerima kegiatan Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLPBK).

3.1 Tahap Persiapan dan Kriteria Lokasi PLPBK Pada tahap ini dilakukan penyiapan Surat Pemberitahuan/Pengumuman kegiatan Seleksi, pembentukan Tim Seleksi Tingkat Pusat dan sosialisasi pelaksanaan kegiatan seleksi yang diselenggarakan bersamaan dengan tahapan kegiatan PNPM Perkotaan yang melibatkan jajaran pemerintah daerah, KMW dan Korkot serta menetapkan Kriteria calon lokasi kelurahan penerima kegiatan PLPBK.

3.1.1 Kriteria untuk memilih Kabupaten/Kota 1. Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki program/kegiatan dan kawasan‐kawasan yang diprioritaskan sebagai lokasi penataan dan peningkatan kualitas lingkungan permukiman miskin diwilayahnya dan prioritas kawasan permukiman miskin tersebut telah ditetapkan oleh Surat Keputusan Bupati/ Walikota. 2. Pemerintah kabupaten/kota berkomitmen untuk menyediakan sharing dana baik bersifat tunai ataupun program sesuai hasil perencanaan partisipatif (RPLP dan RTPLP), sekurang‐kurangnya 50 % dari total BLM PLPBK, di wilayah kelurahan/desa yang bersangkutan. Pengalokasian dana tersebut dapat dilakukan langsung ataupun bertahap, dan dimulai pada tahun kedua pelaksanaan kegiatan PLPBK di wilayah kelurahan/desa yang bersangkutan. 3. Pemerintah Kabupaten/Kota berkomitmen untuk menyediakan Dana BOP Tim Seleksi dan Tim Teknis PLPBK. 4. Pemerintah Kabupaten/Kota telah melaksanakan kegiatan PAKET dan atau Kemitraan dengan BKM/Kelurahan yang diusulkan. 5. Pemerintah Kabupaten/Kota telah menyediakan/mengalokasikan DDUB PNPM/Dana Sharing APBD, minimal 70% sesuai kewajibannya, sampai dengan tahun 2012

3.1.2 Kriteria Pemilihan Kelurahan

1. Kelurahan yang menjadi lokasi sasaran PNPM Mandiri Perkotaan, 2. Kelurahan dengan tingkat kemiskinan min. 20% (berdasarkan data PPLS 2011); 3. Kelurahan/BKM yang memiliki Kinerja Kelembagaan minimal ”BKM Berdaya” (berdasarkan hasil Review Kelembagaan, tahun 2012) penjelasan pada lampiran 1

4. Telah melakukan audit keuangan BKM tahun buku 2011, dengan hasil /opini unqualified opinion/UO (wajar tanpa syarat) penjelasan pada Lampiran 2 5. Kinerja pembukuan sekretariat BKM dan UPK tanpa PAR sekurang‐kurangnya “memadai” berbasis data SIM bulan Desember 2012 sd Februari 2013 penjelasan pada Lampiran 2 ; 6. Lokasi BKM/Kelurahan merupakan lokasi yang telah atau sedang memanfaatkan BLM PNPM Mandiri Perkotaan tahapan/putaran ke 3.

8


3.1.3 Kriteria Penilaian Proposal 1. Proposal Seleksi PLPBK diajukan oleh BKM/Kelurahan yang telah dinyatakan layak2 dan memenuhi syarat kriteria untuk mengikuti seleksi PLPBK oleh Tim Seleksi Tingkat Kabupaten/Kota, penjelasan pada lampiran 3. 2. Memenuhi kelengkapan Administrasi Proposal Seleksi PLPBK yang terdiri dari : a. Lembar Permohonan dari BKM untuk Pengesahan b. Surat mendapatkan kegiatan PLPBK c. Proposal Minat, sekurang‐kurangnya, memuat:  Pendahuluan  Tipologi/geografis wilayah dan karakteristik kawasan permukiman miskin  Gagasan penanganan dan penataan kawasan permukiman miskin  Uraian tentang kesiapan BKM dan Pemerintah Kabupaten/Kota

3.2 Proses Pemilihan Calon Lokasi PLPBK Proses pemilihan dan penetapan Calon Lokasi PLPBK yang layak, dilakukan melalui dua tahap, yaitu:  Tahap pertama, memilih Kabupaten/Kota yang sesuai dengan kriteria seleksi Pemerintah Kabupaten/Kota  Tahap kedua, memilih BKM / Kelurahan, sesuai dengan kriteria seleksi Penilaian BKM/Kelurahan PLPBK

3.2.1 Proses Pemilihan Pemerintah Kota

Kabupaten/Kota yang disebut layak adalah Kabupaten/Kota yang memenuhi kriteria (point 3.1.1). Bila satu kriteria tidak terpenuhi, maka K a b u p a t e n / Kota bersangkutan masuk dalam katagori belum layak untuk mengikuti proses seleksi PLPBK. Proses pemilihan Kabupaten/Kota dilakukan oleh tim seleksi tingkat provinsi

3.2.2 Proses Pemilihan Kelurahan/BKM

BKM/Kelurahan yang disebut layak, adalah BKM/Kelurahan yang memenuhi kriteria (point 3.1.2). Bila satu kriteria di atas tidak terpenuhi, maka BKM/Kelurahan yang bersangkutan masuk dalam katagori belum layak mengikuti proses seleksi PLPBK. Pemilihan Kelurahan/BKM dilakukan oleh Tim Seleksi Tingkat Kabupaten/Kota. Proses pemilihan BKM/Kelurahan yang layak dilakukan sesuai tahapan, sebagai berikut: 1. Melakukan Identifikasi kelurahan‐kelurahan yang memiliki tingkat kemiskinan sekurang‐kurangnya 20% 2. Melakukan Identifikasi kelurahan‐kelurahan yang memiliki kawasan permukiman miskin 3. Melakukan identifikasi kelurahan‐kelurahan dan BKM, sesuai kriteria (point 3.1.2). 4. Melakukan verifikasi lapangan dengan menyelengarakan forum rembug ditingkat Kelurahan.


9

Forum rembug ini sekurang‐kurangnya dihadiri anggota BKM dan UP‐UP, lurah, camat dan masyarakat setempat yang mewakili. Tujuannya, adalah: a. Memastikan verifikasi dan validasi data SIM b. Memastikan kesiapan BKM, Lurah dan masyarakat untuk melaksanakan kegiatan PLPBK sesuai pedoman yang telah ditetapkan c. Memastikan BKM dan Lurah bersedia terlibat dalam pengendalian efektifitas kerja tim inti perencana partisipatif dan pemasaran d. Memastikan BKM dan Lurah terlibat dalam mendorong masyarakat, khususnya warga miskin untuk terlibat aktif dalam setiap aktifitas PLPBK, sesuai pedoman pelaksanaan dan pedoman teknis PLPBK 5 Melakukan rembug untuk menetapkan kelurahan/BKM yang layak untuk mengikuti seleksi lokasi PLPBK. Hasil penetapan wajib dilengkapi Berita Acara penetapan kelurahan dan BKM yang layak dan ditandatangani oleh ketua/wakil ketua TKPKD Kabupaten/Kota. 6. Tim Seleksi Tingkat K a b u p a t e n / Kota mengajukan hasil penetapan kelurahan/BKM yang layak kepada Tim Seleksi Tingkat Provinsi yang dilengkapi Surat pengajuan yang ditandatangani oleh ketua/wakil ketua TKPKD Kota. 7. Tim Seleksi Tingkat Kabupaten/Kota melakukan sosialisasi ke setiap Kelurahan/BKM yang memenuhi syarat untuk segera menyusun proposal minat, sebagai salah satu syarat untuk mengikuti proses seleksi berikutnya.

3.3.

Proses Penilaian Proposal

Proses seleksi ini, diawali dengan melakukan sosialisasi dan selanjutnya melakukan penyusunan dan penilaian proposal minat serta melakukan perangkingan calon‐calon lokasi kelurahan penerima BLM PLPBK. Langkah‐langkah yang dilakukan, adalah:

3.3.1 Sosialisasi penyusunan proposal Tim Seleksi Tingkat Kabupaten/Kota melakukan sosialisasi secara berkala di wilayah kerjanya, khususnya ke wilayah kelurahan yang dinyatakan layak mengikuti proses seleksi lanjutan (penyusunan proposal). Kegiatan sosialisasi diselenggarakan melalui forum rembug yang dibantu oleh Korkot.

3.3.2 Penyusunan dan Pengajuan proposal seleksi PLPBK: 1. Tim Seleksi Tingkat Kabupaten/Kotai melakukan pendampingan dan fasilitasi BKM, Lurah dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam penyusunan proposal minat yang lengkap dan baik sesuai lampiran3 dan dilengkapi kelengkapan administrasi sesuai lampiran 4 2. Tim Seleksi Tingkat Kota/Kabupaten mengajukan proposal minat yang sudah dilengkapi Surat usulan pengajuan BKM dan Surat Komitmen Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Tim Seleksi Tingkat Provinsi.

3.3.3 Penilaian dan Perangkingan Calon Lokasi PLPBK oleh Tim Seleksi Tingkat Provinsi 1. Tim Seleksi Tingkat Provinsi melakukan penilaian proposal yang telah diajukan Tim Seleksi tingkat Kota 2. Tim Seleksi Tingkat Provinsi melakukan perangkingan calon‐calon lokasi

10


3. Kelurahan berdasarkan hasil penilaian proposal, sesuai format lampiran 5 4. Tim Seleksi Tingkat Provinsi melakukan evaluasi hasil perangkingan calon‐ calon lokasi Kelurahan yang akan terpilih sebagai lokasi kegiatan PLPBK. 5. Tim Seleksi Tingkat Provinsi mengajukan hasil penilaian dan perangkingan kepada Tim Seleksi Tingkat Pusat, yang diketahui Tim Seleksi Kabupaten/Kota

3.4. Proses Penetapan Lokasi PLPBK Proses ini termasuk bagian akhir yang sangat penting dari rangkaian kegiatan seleksi lokasi PLPBK. Proses penetapan Lokasi PLPBK adalah: 1. Hasil penilaian Tim Seleksi Tingkat Propinsi dibahas oleh Tim Seleksi Tingkat Pusat dengan pihak pemberi pinjaman/hibah untuk memberikan persetujuan 2. Proses penerbitan NOL Lokasi Kelurahan PLPBK a. Tim Seleksi Tingkat Pusat mengajuan penerbitan surat ’Pengajuan NOL Lokasi Kelurahan PLPBK kepada Pihak pemberi pinjaman/hibah’ b. Penerbitan ’Surat Persetujuan NOL Lokasi Kelurahan PLPBK’ oleh Pemberi Pinjaman/Hibah yang ditujukan kepada Direktur Penataan Bangunan dan Lingkungan (PBL) 3. Pengajuan surat oleh Tim Seleksi Tingkat Pusat kepada Direktur Penataan Bangunan dan Lingkungan (PBL) untuk menerbitkan Surat Keputusan dan Penetapan Lokasi Kelurahan PLPBK 4. Surat pemberitahuan lokasi kelurahan PLPBK yang baru, dikirimkan kepada Tim Seleksi Tingkat Propinsi dan Tim Seleksi Tingkat Kabupaten/Kota dengan melampirkan Surat Keputusan dan Ketetapan Direktur Penataan Bangunan dan Lingkungan (PBL). PETUNJUK TEKNIS Tata Cara Seleksi PLPBK

11

12


BAB IV RENCANA TAHAPAN, JADUAL DAN PEMBIAYAAN PELAKSANAAN KEGIATAN SELEKSI CALON LOKASI PLPBK PETUNJUK TEKNIS Tata Cara Seleksi PLPBK

13

4.1 Rencana Tahapan dan Jadwal Pelaksanaan Kegiatan

Mengacu pada tahapan seleksi lokasi PLPBK sebagaimana diuraikan di atas, maka disusun Rencana Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Seleksi calon Lokasi Kelurahan Penerima Kegiatan PLPBK. Jadwal pelaksanaan kegiatan, selambat‐lambatnya dapat diselesaikan dalam jangka waktu 4 bulan efektif, dengan rincian pelaksanaan kegiatan dapat dilaksanakan secara paralel, seperti tersaji pada matrik terlampir:

4.2 Rencana Pembiayaan Pelaksanaan Kegiatan

Pembiayaan pelaksanaan kegiatan seleksi calon lokasi PLPBK dibebankan pada anggaran Pemerintah Daerah. Pemerintah Provinsi dan Kota bertanggungjawab menyelenggarakan proses seleksi calon lokasi PLPBK diwilayahnya.

14



15

16


BAB V PENUTUP


17

Demikian petunjuk teknis tata cara pengajuan usulan dan penetapan lokasi kegiatan penataan lingkungan permukiman berbasis komunitas (PLPBK), Tahun 2013, agar dapat dipergunakan sebagai acuan dalam seleksi lokasi PLPBK.

18


LAMPIRAN‐LAMPIRAN


19

LAMPIRAN 1 CONTOH PENILAIAN BKM BERDAYA

20



21

22



23

Contoh Penilaian BKM Berdaya TOTAL NILAI

BIDANG / SUMBERDAYA ORGANISASI STATUTA

ASPEK Visi-Misi

ORGANISASI

Struktur Organisasi Legitimasi Pemilihan Anggota BKM Pengambilan Keputusan Perempuan dlm Pengambilan Keputusan

KEPEMIMPINAN

Mekanisme Minta Usulan Masyarakat Partisipasi Anggota BKM Pertemuan BKM Perencanaan Monitoring Evaluasi SISTEM MANAJEMEN

Dokumentasi Informasi Penanganan Pengaduan Masyarakat (PPM) Penerima Manfaat Kegiatan/ Program Sumber pendanaan

SUMBERDAYA KEUANGAN

Rencana Keuangan Laporan Keuangan Pertanggungjawaban

SUMBERDAYA MANUSIA

Pengembangan kapasitas Kaderisasi KSM Masyarakat

HUBUNGAN EKSTERNAL

Pemerintah Organisasi non-pemerintah TOTAL SKOR ORGANISASI

24

SKOR


200 175 225 250 150 225 100 125 125 100 125 125 275 150 125 100 100 100 75 225 200 175 75 3525

0.0250 0.0219 0.0188 0.0208 0.0125 0.0188 0.0083 0.0104 0.0125 0.0100 0.0125 0.0125 0.0275 0.0094 0.0078 0.0063 0.0063 0.0250 0.0188 0.0281 0.0250 0.0219 0.0094 0.3693

Contoh penilaian BKM Berdaya


25

LAMPIRAN 2

1. Kinerja Pembukuan Sekretariat BKM Terdapat 11 aspek dalam pengukuran kinerja pembukuan sekretariat‐LKM/BKM. Setiap aspek akan diberi nilai (skor) 1 jika jawaban atas aspek yang bersangkutan adalah ”ya” dan akan diberikan nilai (skor) 0 jika jawaban atas aspek yang bersangkutan adalah “tidak”. Secara rinci aspek‐aspek pengukuran kinerja Sekretariat‐LKM/BKM ada dalam tabel (instrumen pengukuran kinerja pembukuan sekretariat) dibawah ini. Formulir ‐ 1 INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA PEMBUKUAN SEKRETARIAT LKM/BKM Bulan : ........................

Nama LKM/BKM Kelurahan

: .................................. : ..................................

Kecamatan Kota/Kab

: .................................... : .....................................

No.

Aspek Pengukuran

Nilai/Skor

Catatan

KEBIJAKAN KEUANGAN 1. Semua kebijakan disusun BKM berdasarkan AD/ART 2. BKM Menyusun dan menetapkan RAPB tahunan Semua penerimaan dan pengeluaran keuangan 3. diketahui oleh BKM

Total Skor

SISTEM AKUNTANSI 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Seluruh transaksi penerimaan dan pengeluaran dicatat dan diarsipkan sesuai tanggal transaksi. Laporan disajikan sebelum tanggal 5 bulan berikutnya Rekening bank menggunakan nama lembaga bukan nama probadi Rekening bank ditandatangani 3 orang anggota BKM Dana operasional tunai tidak lebih dari Rp. 1.500.000,‐ Saldo buku bank sama dengan saldo rekening bank Saldo buku kas sama dengan jumlah dana tunai

PELAPORAN DAN MONITORING 11. Laporan bulanan dipasang di lima titik stategis selambat‐lambatnya tanggal 5 bulan berikutnya

Kategori Kinerja Sangat Baik /Memadai /Tidak Memadai* Catatan * : Pilih sesuai kategori

Koordinator LKM/BKM.................. (..................................)

Senior Fasilitator (.................................)

26


................., ..................20.... Fasilitator Ekonomi (.....................................)

Berdasarkan nilai (skor) tiap‐tiap aspek tersebut di atas, ditetapkan kategori penilaian sebagai berikut:   

Pengukuran Kinerja dinyatakan Sangat Baik, jika total skor mencapai angka 11. Pengukuran Kinerja dinyatakan Memadai, jika total skor mencapai angka ≥ 9, dan jawaban “TIDAK” adalah item No. 4, 5, atau no.11 atau maksimal dua nomor tersebut. Pengukuran Kinerja Tidak Memadai, jika total skore < 9 atau total skor =10 dengan jawaban “TIDAK” adalah salah satu dari item no. 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, atau 10.


27

CARA PENGISIAN/PENJELASAN INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA PEMBUKUAN SEKRETARIAT LKM/BKM Aspek Pengukuran 1. Semua kebijakan disusun BKM berdasarkan AD/ART

2. BKM Menyusun dan menetapkan RAPB tahunan

3. Semua penerimaan dan pengeluaran keuangan diketahui oleh BKM

Penjelasan Kebijakan dan Implementasi pengelolaan keuangan sesuai AD/ART, seperti:  SKIM dana pinjaman bergulir sesuai AD/ART.  Pembagian laba UPK sesuai AD/ART.  Audit keuangan dilakukan setiap tahun.  Tinjauan Keuangan dilakukan setiap tahun oleh masyarakat. Bila tidak sesuai/tidak dilakukan sesuai AD/ART maka mendapat skor = 0, jika sesuai skor = 1.  RAPB adalah Rencana Anggaran Penerimaan dan Biaya tahunan yang harus disusun oleh BKM (terutama dana BOP) berdasarkan rencana aktivitas BKM dan unit operasionalnya (sekretariat dan UP‐ UP).  RAPB dibahas dalam RWT dan ditetapkan setelah tutup buku tahunan yang disertai pembuktian BA, paling lambat RAPB ditetapkan pada akhir bulan Januari setiap tahunnya.  BKM menyusun rencana kerja dan RAB sesuai dengan pentahapan pencairan BLM PLPBK (Lokasi PLPBK) Bila RAPB, rencana kerja dan RAB (lokasi PLPBK) tidak disusun dan ditetapkan sesuai penjelasan diatas maka mendapat skor = 0, jika dokumen tersebut ada maka mendapat skor = 1 Semua penerimaan dan pengeluaran dana di BKM (BLM PNPM, Fixed cost, PLPBK, PMPK, Dana Kemitraan, dll) menggunakan Bukti Kas Masuk dan Bukti Kas Keluar yang diketahui (ditandatangani) oleh BKM (koordinator BKM) atau anggota BKM yang ditetapkan melalui rapat BKM. Jika terdapat satu saja bukti tidak ditandatangani , maka jawabnya TIDAK = 0

28


4. Seluruh transaksi penerimaan dan pengeluaran dicatat dan diarsipkan sesuai tanggal transaksi.

 Pencatatan transaksi menggunakan format‐format baku standar PNPM Perkotaan  Pencatatan transaksi keuangan (keluar atau masuk) dilakukan tepat waktu  Fasilitator melakukan cross‐cek penjumlahan ke bawah dan kesamping  Seluruh transaksi keuangan harus memiliki bukti pendukung yang cukup (transaksi dengan pihak ketiga harus memiliki bukti pendukung dari pihak ke tiga (seperti : Bon, Kwitansi, atau bukti lainnya)  Seluruh proses adminstrasi (notulensi, penyiapan surat‐menyurat, pencatatan keuangan, penyajian laporan keuangan, dan pengarsipan) dilakukan oleh sekretaris dan tersedia di kesekretariatan BKM/LKM. Jika terdapat satu transaksi saja tidak dicatat (paling lambat 5 hari) maka jawabnya TIDAK = 0.

5. Laporan disajikan sebelum tanggal 5 bulan berikutnya

Laporan keuangan (Pemasukan dan pengeluaran) pada bulan berjalan disajikan sebelum tanggal 5 pada bulan berikutnya oleh Sekretaris. Jika laporan tidak disajikan maksimal sebelum tanggal 5 bulan berikutnya, maka jawabnya TIDAK = 0, jika YA=1

6. Rekening bank menggunakan nama lembaga bukan nama probadi

Rekening bank dengan nama: BKM/LKM ”..........................” sebagaimana yang tertera dalam AD yang dicatatkan di Notaris. Kalau Rekening BKM bukan atas nama Lembaga, maka jawabnya Tidak = 0

7. Rekening bank ditandatangani 3 orang anggota BKM

Penandatanganan rekening bank (speciment) terdiri dari 3 (tiga) orang anggota BKM/sesuai pedoman PNPM perkotaan, termasuk saat penarikan. Bila rekening Bank tidak ditandatangani oleh 3 orang, jawabnya Tidak = 0

8. Dana operasional tunai tidak lebih dari Rp. 1.500.000,‐



Dana operasional tunai maksimal ada di tangan (kas) BKM sebesar Rp. 1.500.000,‐ dalam 2 hari kerja.  Jika terdapat dana tunai melebihi Rp. 1.500.000,‐ harus dapat dijelaskan keperuntukannya dan dibuktikan dengan dokumen pendukung. Jika tidak memenuhi kedua unsur di atas, maka jawabnya TIDAK = 0


29

9. Saldo buku bank sama dengan saldo rekening bank

Rekonsiliasi saldo buku bank catatan Sekretariat dan Rekening bank (rekening induk dan sub rekening) pada tanggal yang sama, bila Tidak = 0

10. Saldo buku kas sama dengan jumlah dana tunai

Kas opname dana tunai yang ada di BKM dicocokkan dengan buku kas catatan sekretariat (gunakan lembar kas opname) pada tanggal yang sama bila Tidak = 0

11. Laporan bulanan dipasang di lima titik stategis selambat‐ lambatnya tanggal 5 bulan berikutnya

Laporan keuangan (Pemasukan dan Pengeluaran Dana BKM) yang disajikan tiap bulan dipasang di 5 titik strategis, selambat‐lambatnya tanggal 5 bulan berikutnya. (minimal 2 bulan laporan keuangan terakhir) Bila laporan keuangan tidak dipasang 5 titik strategis maka nilainya = 0

2. Kinerja Pembukuan UPK tanpa PAR

Terdapat 11 aspek (item nomor 12‐22) dalam pengukuran kinerja pembukuan UPK. Aspek kinerja 12 sampai dengan 20 akan diberi nilai (skor) 1 jika jawaban atas aspek yang bersangkutan adalah ”ya”, dan akan diberikan nilai (skor) 0 jika jawaban atas aspek yang bersangkutan adalah “tidak”. Kecuali aspek 21 (LAR) dan Aspek 22 (PAR) diisi dengan angka prosentase capaian pada bulan yang diukur (otomatis dari SIM).

Secara rinci aspek‐aspek pengukuran kinerja UPK ada pada tabel (instrumen pengukuran kinerja UPK) sebagai berikut : 30


INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA PEMBUKUAN UPK ‐ LKM/BKM Bulan : ........................

Formulir ‐ 2

Nama LKM/BKM Kelurahan

: .................................. : ..................................

Kecamatan Kota/Kab

: ..................................... : .....................................

No.

Aspek Pengukuran

Nilai/Skor

Catatan

PEDOMAN PELAKSANAAN PINJAMAN BERGULIR 12 13

Skema pinjaman bergulir sesuai dengan Petunjuk Teknis Pinjaman Bergulir. Prosedur pemberian pinj. bergulir sesuai dgn SOP.

SISTEM AKUNTANSI

17

Seluruh transaksi penerimaan dan pengeluaran dicatat dan diarsipkan sesuai tanggal transaksi. Rekening bank menggunakan nama lembaga bkn nama pribadi. Rekening bank ditandatangani 3 orang yang terdiri dari 2 orang angota BKM dan 1 orang manajer UPK. Dana operasional tunai tdk lebih dari Rp. 1.500.000,‐

18

Saldo buku bank sama dengan saldo rek. bank

19

Saldo buku kas sama dengan jumlah dana tunai

14 15 16

PELAPORAN DAN MONITORING Seluruh transaksi penerimaan dan pengeluaran dicatat dan diarsipkan sesuai tanggal transaksi. KINERJA RLF 20

21

LAR

XX

Otomatis dari SIM MK

22

PAR

XX

Otomatis dari SIM MK

Total Skor

Kategori Kinerja TANPA PAR

Sangat Baik /Memadai /Tidak Memadai*

Kategori Kinerja DENGAN PAR

Sangat Baik /Memadai /Tidak Memadai*

Catatan * : Pilih sesuai kategori

Koordinator LKM/BKM..................

Senior Fasilitator]

................., ..................20... Fasilitator Ekonomi

(..................................)

(..................................)

(.....................................)


31

Berdasarkan nilai tiap‐tiap aspek tersebut di atas, ditetapkan katagori penilaian kinerja pembukuan UPK tanpa PAR (KINERJA RLF) adalah sebagai berikut:   

Pengukuran kinerja dinyatakan Sangat Baik, jika total skor mencapai 9. Pengukuran kinerja dinyatakan Memadai, jika total skor mencapai angka ≥ 8, dan jawaban “TIDAK” adalah salah satu dari aspek 14 atau 20. Pengukuran kinerja dinyatakan Tidak Memadai, jika total skor mencapai < 8 atau total skor = 9 dengan jawaban “TIDAK” selain aspek nomor 14 dan 20 (No: 12, 13, 15, 16, 17, 18, dan 19).

32


CARA PENGISIAN/PENJELASAN INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA PEMBUKUAN UPK Aspek Pengukuran 12. Skema pinjaman bergulir sesuai dengan PetunjukTeknis Pinjaman Bergulir.

13. Prosedur pemberian pinjaman bergulir sesuai dengan SOP.

Penjelasan Adalah Skema Pinjaman Bergulir, meliputi:  Peminjam  Tabungan  Besar pinjaman  Jasa pinjaman  Jangka waktu pinjaman  Angsuran pinjaman  Maksimum pinjaman Jika tidak sesuai maka skor = 0, dan bila ada perbedaan harus ada penjelasan dan keputusan rapat BKM,  Tahapan pemberian pinjaman, meliputi: a. Usulan KSM b. Verifikasi Usulan KSM c. Putusan pinjaman d. Pencairan Pinjaman e. Pembinaan setelah pencairan f. Pembayaran Kembali  Surat akad kredit (perjanjian pinjaman) harus bermaterai dan diisi dengan lengkap dan benar. Bila ada yang tidak mengikuti prosedur = 0

14. Seluruh transaksi penerimaan dan pengeluaran dicatat dan diarsipkan sesuai tanggal transaksi.



15. Rekening bank menggunakan nama lembaga bukan nama pribadi. 16. Rekening bank ditandatangani 3 orang yang terdiri dari 2 orang ang. BKM & 1 org manajer UPK.

Rekening bank UPK dengan nama: BKM ”......................” sebagaimana yang tertera dalam Akta Notaris Bila bukan atas nama lembaga nilai = 0 Penandatanganan rekening bank (spesimen) UPK adalah 3 (tiga) orang yang terdiri dari dua (2) orang anggota BKM dan satu (1) orang manajer UPK, termasuk saat penarikan. Bila kurang dari 3 nilai = 0

Pencatatan transaksi keuangan (keluar atau masuk) dilakukan tepat waktu  Pencatatan transaksi menggunakan format‐ format baku standar PNPM Perkotaan  Proses penjumlahan ke samping dan ke bawah dilakukan dengan benar  Seluruh transaksi keuangan harus memiliki bukti pendukung yang cukup (transaksi dengan pihak ketiga harus memiliki bukti pendukung dari pihak ke tiga {spt: Bon, Kwitansi, atau bukti lainnya})  Proposal tersedia di UPK dan diarsipkan secara tertib. Jika terdapat satu transaksi saja tidak dicatat atau tidak memiliki bukti maka jawabnya TIDAK = 0


33

17. Dana operasional tunai tidak lebih dari Rp. 1.500.000,‐

18. Saldo buku bank sama dengan saldo rekening bank

19. Saldo buku kas sama dengan jumlah dana tunai

20. Laporan bulanan dipasang di papan informasi di lima tempat stategis selambat‐lambatnya tanggal 5 bulan berikutnya

21. Berapa Prosentase LAR 22. Berapa Prosentase PAR

34


Dana operasional tunai maks ada di tangan (kas) UPK sebesar Rp. 1.500.000,‐ dalam 2 hari kerja. Jika terdapat dana tunai melebihi Rp. 1.500.000,‐ harus dapat dijelaskan keperuntukannya & dibuktikan dengan dok pendukung. Bila dana operasional lebih dari Rp. 1.500.000 dan tidak ada penjelasan keperuntukannya maka skor = 0 Rekonsiliasi saldo buku bank catatan UPK dan Rekening bank, pada tgl yang sama harus bernilai sama kecuali ada transaksi yang belum di catat (biaya bunga, biaya adm dan buku catatan UPK harus di perbaiki (adjustment), bila Tidak = 0 Kas opname dana tunai yang ada di UPK dicocokkan dengan buku kas catatan UPK (gunakan lembar kas opname), pada tanggal yang sama harus bernilai yang sama. jika ada perbedaan (contoh biaya / penerimaan yang belum dibukukan buku kas harus di perbaiki bila setelah adjustment angka tidak sama, nilai = 0. Bukti dokumen periksa : form cash opname Laporan keuangan bulanan, meliputi: Laporan Kolektibilitas, Lap. Tingkat Pengembalian & Tunggakan ,Laba‐Rugi ,Neraca  UPK menyajikan laporan keuangan sebelum tanggal 5 pada bulan berikutnya. (paling atas)  Selambat‐lambatnya tanggal 5 bulan berikutnya  Proposal dan laporan kegiatan (Kegiatan) tersedia di UPK dan tersaji secara transparan dan akuntabel. Bila laporan keuangan tidak dipasang dipapan informasi dan proposal serta laporan kegiatan tidak tersaji secara transparan dan akuntabel, maka nilainya = 0 jumlah KSM menunggak ≥3 bulan dibagi jml KSM aktif jumlah saldo pinjaman menunggak ≥ 3 bulan dibagi saldo pinjaman

3. Audit Keuangan LKM oleh Auditor Independent (KAP) Auditor/KAP harus mengadakan pertemuan akhir pemeriksaan dengan BKM/LKM termasuk pendamping kelurahan/fasilitator dan pihak terkait lainnya, sebelum menyimpulkan Laporan Hasil Audit. Laporan hasil audit berisi opini auditor atas laporan keuangan BKM/LKM yaitu : a. b. c. d.

Unqualified Opinion (UO) / Wajar tanpa syarat/pengecualian Qualified Opinion (QO) / Wajar dengan syarat Adverse Opinion (AO) / Tidak wajar Disclaimer of Opinion (DO) / Tidak memberikan pendapat

Opini Wajar Tanpa Syarat/Pengecualian artinya : a. Auditor menyatakan bahwa laporan keuangan LKM disajikan secara wajar dalam semua hal material sesuai dengan prinsip akuntansi yang diterapkan umum di Indonesia. b. Tidak ada pembatasan lingkup pemeriksaan sehingga pemeriksa/Auditor dapat menerapkan semua prosedur pemeriksaan yang dipandang perlu untuk meyakini kewajaran Laporan Keuangan LKM. c. Auditor meyakini berdasarkan bukti‐bukti yang ada, laporan keuangan LKM telah bebas dari kesalahan‐kesalahan atau kekeliruan yang material.


35

LAMPIRAN 3 Isi Proposal Kegiatan PLPBK Prinsip Dasar Proposal kegiatan PLPBK merupakan uraian ringkas yang menggambarkan minat dan kesiapan Masyarakat, BKM, Kelurahan, Pemerintah Daerah dan para relawan lain untuk menjalankan aktifitas pembelajaran menuju tatanan masyarakat Madani melalui aktifitas perencanaan lingkungan permukiman. Proposal menggambarkan tingkat kesiapan masyarakat yang diwujudkan dengan uraian ringkas mengenai 1. Pemahamaman geografis dan tipologis wilayah serta pemahaman karakteristik kawasan permukiman miskin yang urgent/membutuhkan penanganan cepat. 2. Profil masyarakat secara ringkas yang menunjukan kondisi/potret masyarakat saat ini (terutama setelah mengalami serangkaian proses pembelajaran P2KP) Dengan demikian, Proposal yang diajukan untuk mendapatkan PLPBK ini sekurang‐ kurangnya berisi mengenai : A. Kelengkapan Administrasi Proposal Seleksi PLPBK Kelengkapan administrasi ini harus ada dalam proposal minat untuk mendapatkan kegiatan Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLPBK) yang di ajukan BKM, Kelurahan dan Pemerintah Kota Kepada Tim Seleksi Provinsi. Kelengkapan administrasi yang dimaksud, meliputi: 1. Lembar Pengesahan 2. Surat Permohonan dari BKM untuk mendapatkan kegiatan PLPBK 4. Isi Proposal minat kegiatan PLPBK 5. Copy surat atau dokumen lain yang dianggap perlu untuk mendukung proposal B. Bagian Isi Proposal Minat BAB. I: Pendahuluan 1. Latar Belakang Berisi mengenai uraian singkat pentingnya rencana penataan lingkungan permukiman berbasis komunitas dilakukan di kelurahan pengusul. Uraian tersebut sebaiknya dilengkapi dengan data progres pencapaian P2KP, kondisi dan potensi ekonomi, kondisi sosial masyarakat, kebutuhan perencanaan untuk meningkatkan kualitas lingkungan permukiman miskin dan penjelasan lain‐lain yang dianggap perlu 2. Tujuan dan sasaran Berisi uraian singkat apa yang ingin dicapai dari kegiatan penyusunan rencana penatataan lingkungan permukiman (RPLP) dan rencana tindak penataan lingkungan permukiman (RTPLP) yang difokuskan pada penataan kawasan permukiman miskin. 36


BAB. II: Tipologi/Geografis Wilayah dan Karakteristik Kawasan Permukiman Miskin Bab ini, berisi uraian singkat, yang dapat memberikan gambaran umum secara ringkas tentang wilayah bersangkutan yang terangkum dalam bentuk informasi‐informasi ringkas yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif. Untuk data kuantitatif/data‐data statistik tidak dengan angka absolut namun gunakan prosentase, sehingga dapat diperbandingkan. (Sebagai contoh jumlah penduduk menurut usia tidak perlu ditampilkan dengan angka absolut namun gunakan prosentase, sehingga akan diketahui prosentase jumlah penduduk usia produktif terhadap jumlah penduduk keseluruhan, dll) Informasi yang disampaikan diantaranya: 1. Informasi dasar yang menunjukkan letak wilayah, luas wilayah, ciri‐ciri kawasan permukiman miski di Kelurahan 2. Menguraikan karakteristik fisik, penggunaan lahan/pola ruang, sosial ekonomi, sarana dan prasarana dasar kawasan‐kawasan potensial diwilayah kelurahan. 3 . Menguraikan karakteristik fisik, penggunaan lahan/pola ruang, sosial ekonomi, sarana dan prasarana dasar kawasan‐kawasan permukiman miskin diwilayah kelurahan yang memiliki persoalan‐persoalan yang perlu penanganan segera (urgent), seperti: Kampung kumuh pusat kota, kampung pesisir, kampung pinggir sungai dll. Dalam uraian ini perlu juga dikemukakan secara singkat bentuk‐bentuk permasalahan, kendala dan hambatan‐hambatan yang terjadi akibat terbatasnya fasilitas, karakteristik alam, buruknya lingkungan, terbatasnya infrastruktur, dll Untuk memberi kejelasan akan lebih baik apabila disertakan peta‐peta yang mendukung uraian diatas, seperti peta penggunaan lahan, peta jaringan jalan, peta sebaran fasilitas, peta jaringan drainase, untuk kawasan‐kawasan potensial atau kawasan‐kawasan yang perlu penanganan segera (urgent) BAB. III: Gagasan Penataan Kawasan Permukiman Miskin Bagian ini merupakan bagian yang paling penting dalam proposal PLPBK, maka sudah semestinya bagian ini mendapatkan porsi yang terbanyak dibandingkan dengan bagian‐bagian lain di dalam proposal. Bagian ini menguraikan secara singkat dan jelas, gagasan penataan kawasan/lingkungan permukiman miskin dengan mendorong pembangunan Sosial, Ekonomi dan Lingkungan yang ingin dicapai pada masa mendatang. Inovasi‐inovasi BKM/LKM menjadi penting untuk dituangkan dalam uraian gagasan penataan kawasan permukiman miskin. Dalam merumuskan gagasan ini, BKM perlu melakukan koordinasi dan diskusi intensif dengan Komunitas Belajar Kelurahan (KBK) dan atau dengan Komunitas Belajar Perkotaan (KBP), Pemerintah Kota, perangkat Dinas‐dinas terkait, dan perangkat Kelurahan maupun para‐pihak lain dengan didampingi oleh tim konsultan pendamping P2KP (Tim Korkot). BAB IV: Uraian tentang Kesiapan BKM dan Pemerintah Kabupaten/Kota a) Kesiapan BKM/Masyarakat Pada bagian ini diuraikan secara singkat dan jelas mengenai kesiapan dan PETUNJUK TEKNIS Tata Cara Seleksi PLPBK

37

komitmen BKM/masyarakat bersangkutan untuk mengelola kegiatan PLPBK. Uraian tersebut, meliputi: 1) Uraian singkat organisasi kelembagaan BKM, berisi mengenai struktur organisasi dan kelengkapan anggota (jumlah, proporsi laki‐laki dan perempuan) 2) Uraian singkat mengenai pengalaman kerja serta kegiatan BKM (UP‐UP nya) yang telah dilakukanuntuk menunjukan keaktifan dari BKM (melaksanakan kegiatan chanelling dsb) 3) Uraian singkat mengenai hubungan fungsional atau relasi kerja antara BKM dengan pemerintah Kelurahan 4) Uraian singkat mengenai kemitraan BKM dengan Pemerintah, Swasta dan para pihak lainnya. 5) Uraian singkat, kesanggupan BKM untuk bermitra dengan Pemerintah Kota, pemerintah kelurahan / desa dan lembaga‐lembaga lainnya 6) Uraian singkat, kesanggupan BKM untuk melakukan recruitment tenaga ahli perencanaan lingkungan permukiman berbasis komunitas 7) Uraian singkat, kesanggupan BKM untuk mengelola kegiatan PLPBK secara partisipatif, transparan, akuntable, visioning dan responsif / proaktif 8) Uraian singkat mengenai pengalaman BKM di dalam mengelola hasil‐hasil pembangunan. (contoh: bagaimana BKM dan masyarakat mengelola hasil‐ hasil pembangunan lingkungan yang menggunakan dana BLM fisik, maupun dana‐dana yang lain. Adakah Unit‐unit Pengelola melakukan aktifitasnya dengan baik?, bagaimana membuktikannya? Bagaimana dengan tingkat kepuasan masyarakat terhadap hasil pembangunan beserta pemeliharaanya? dll) Catatan: Point 5,6,7,8 merupakan point yang penting di dalam bagian ini sehingga seyogyanya mendapat porsi pembahasan yang lebih besar.

b) Kesiapan Pemerintah Kabupaten/ Kota

Pada bagian ini diuraikan secara singkat dan jelas mengenai kesiapan dan komitmen pemerintah Kabupaten / Kota untuk mendukung kegiatan PLPBK. Uraian tersebut meliputi: 1) Kesiapan dan komitmen Pemerintah Kota, yaitu:  Komitmen memberikan bimbingan teknis (Technical Assistance), bermitra dengan masyarakat/lembaga‐lembaga non pemerintah lainnya, bersedia membentuk tim teknis Pemda dan bersedia memberikan informasi kebijakan, dan rencana‐ rencana pembangunan kota yang akan mempengaruhi perkembangan Kelurahan PLPBK.  Komitmen Pemerintah Kota mengalokasikan anggaran pendukung kegiatan PLPBK tersebut kedalam APBD, sekurang‐kurangnya 50 % dari Nilai BLM PLPBK untuk pelaksanaan pembangunan di wilayah kelurahan/desa yang bersangkutan. Pengalokasian dana sekurang‐kurangnya 50 % dari Nilai BLM PLPBK tersebut dapat dilakukan langsung ataupun bertahap, dan dimulai pada tahun kedua pelaksanaan kegiatan PLPBK di wilayah kelurahan/desa yang bersangkutan.  Komitmen memberikan fasilitas diantaranya BOP Tim Teknis yang digunakan untuk mendukung dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan PLPBK

38




Komitmen memberikan dukungan teknis (data & informasi), yaitu: sanggup memberikan dukungan Peta sesuai dengan persyaratan teknis (skala 1:5000 untuk RPLP dan 1:2000 atau 1:1000 untuk RTPLP/kawasan prioritas), data‐data yang dibutuhkan untuk proses penyusuna PLPBK, peralatan/pencetakan jika diperlukan, dll

2) Kesiapan dan komitmen pemerintah kelurahan, yaitu: Berkomitmen memberikan konsultasi, diskusi dan koordinasi dalam rangka menggalang partisipasi warga dan lembaga‐lembaga keswadayaan masyarakat, bersedia menetapkan aturan‐ aturan yang disepakati warga berupa keputusan lurah/desa, bersedia membangun tata pemerintahan yang baik (partisipatif, transparan, akuntabel, visioning, responsif/proaktif) terutama dalam pelayanan publik, bersedia bermitra dengan Pemda, BKM dan kelompok peduli serta bersedia memenuhi persyaratan dalam kegiatan PLPBK


39

LAMPIRAN 4

Formulir ‐ 3

Kelengkapan Administrasi Proposal Minat

1. LEMBAR PENGESAHAN (contoh) Setelah mempelajari Tata Cara Pengajuan Usulan dan Penetapan Lokasi Penerima PLPBK (Pengembangan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas), Kami yang bertanda tangan di bawah ini: Nama BKM : ............................ Kelurahan / Desa : ............................ Kecamatan : ............................ Kabupaten/Kota . : ............................ Propinsi : ............................ menyatakan bahwa isi proposal terlampir telah disepakati dan disahkan sebagai salah satu persyaratan dokumen yang diajukan kepada Tim Seleksi PLPBK Pusat, untuk dilakukan penilaian lebih lanjut. ……………….. , ……………. 20..... Yang Menyepakati :

Nama

Jabatan

Tandatangan / Cap

Koordinator BKM

Lurah / Kepala Desa

Camat

Ka. Bappeda

40


2. Surat Permohonan Dari BKM Untuk Mendapatkan Kegiatan PLPBK (Contoh)

KOP SURAT BKM

Nomor

: ……., …………………20..

Lampiran

: ………………………………

Perihal: Pengajuan proposal kegiatan PLPBK Kepada YTH Tim Seleksi Provinsi Pemilihan dan Penetapan Lokasi PLPBK Di ….

Dengan Hormat Berdasarkan Surat dari Direktur Penataan Bangunan dan Lingkungan, Ditjen Cipta Karya Nomor:…., Tentang Pemberitahuan proses seleksi kegiatan PLPBK dan Surat Tim Seleksi Provinsi, Nomor………........, Tentang Proses Seleksi Pemilihan dan Penetapan Lokasi Kegiatan PLPBK, Tahun Anggaran 2013, maka kami Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM).........…… Kelurahan…..Kabupaten/Kota…..,mengajukan proposal minat sebagai usulan penilaian untuk mendapatkan kegiatan Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLPBK), TA 2013 Demikian Surat Permohonan ini kami ajukan, atas perhatiannya diucapka terimakasih

Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM)….

Kelurahan…………………………..

(…………………)

Koordinator

Tembusan: ………….…….….. …………………….. PETUNJUK TEKNIS Tata Cara Seleksi PLPBK

41

3.Surat Pernyataan Kesiapan Dukungan Pemerintah Kota Terhadap Kegiatan PLPBK (Contoh) KOP SURAT PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA PERNYATAAN KESIAPAN DAN DUKUNGAN Nomor: ……………………….

Setelah mempelajari isi Pedoman Tata Cara Seleksi Pemilihan dan Penetapan Lokasi Kegiatan Penataan Lingkungan Permukiman (PLPBK), TA 2013 dan memahami isi proposal minat untuk mendapatkan Kegiatan PLPBK di Kelurahan,…..Kecamatan…….Kabupaten/Kota, maka kami Pemerintah Kabupaten/Kota……menyatakan siap dan berkomitmen untuk: 1. Membentuk Tim Teknis untuk mendukung pelaksanaan kegiatan PLPBK dan sekaligus mendorong tim teknis agar berperan aktif dalam memberikan bimbingan teknis, diskusi dan konsultasi terkait kebijakan dan rencana‐rencana pembangunan Kabupaten/Kota (Rencana Tata Ruang, Rencana Pembangunan Sektoral dan Rencana‐rencana lain yang terkait kegiatan PLPBK) 2. Bersedia melakukan pelatihan‐pelatihan teknis, penyuluhan dan memfasilitasi kegiatan diskusi intensif ditingkat Kabupaten/Kota 3. Bersedia bermitra dengan Lembaga pemerintah maupun Non Pemerintah dalam melaksanakan kegiatan PLPBK 4. Berkomitmen mengalokasikan anggaran BOP Tim Teknis untuk PLPBK kedalam APBD dan sanggup menyediakan menyediakan dana penugasan tim teknis Pemda bila BOP belum tersedia dalam APBD. Tim teknis dipastikan dapat melakukan tugas dan bimbingan teknis pada saat dimulainya kegiatan PLPBK 5. Berkomitmen memberikan dukungan program dan kegiatan dalam tahapan pelaksanaan kegiatan PLPBK (Perencanaan, Pemasaran dan Pelaksanaan Pembangunan) selama kegiatan pelaksanaan PLPBK masih berlangsung. Komitmen ini diwujudkan dalam kesanggupan Pemerintah Kabupaten/Kota mengalokasikan anggaran pendukung kegiatan PLPBK tersebut kedalam APBD, sekurang‐kurangnya 50 % dari Nilai BLM PLPBK untuk pelaksanaan pembangunan di wilayah kelurahan/desa yang bersangkutan. Pengalokasian dana sekurang‐kurangnya 50 % dari Nilai BLM PLPBK tersebut dapat dilakukan langsung ataupun bertahap, dan dimulai pada tahun kedua pelaksanaan kegiatan PLPBK di wilayah kelurahan/desa yang bersangkutan. 6. Memberikan dukungan teknis (data dan informasi), yaitu: Memberikan dukungan Peta‐peta dan data‐data yang dibutuhkan untuk proses penyusunan kegiatan Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas

Demikian surat pernyataan ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih Kepala / Ketua…………. (………………………….) NIP……………………… 42


LAMPIRAN 5

Tata Cara Penilaian Proposal seleksi PLPBK Proses penilaian proposal minat dan perangkingan terhadap calon lokasi yang layak (telah sesuai kriteria seleksi kelurahan dengan data SIM Online) dilakukan oleh Tim Seleksi Tingkat Kota. Proposal yang masuk dalam rangking Kota dikirimkan kepada Tim Seleksi Tingkat Provinsi untuk melakukan perangkingan berdasarkan Proposal minat. Proses penilaian tersebut dilakukan dalam 2 Tahap, yaitu: Pertama, Melakukan verifikasi, terkait kelengkapan administrasi proposal minat, termasuk jadwal pemasukan proposal minat dari BKM ke Tim Seleksi Tingkat Kota. Bila salah satu tidak sesuai dengan ketentuan persyaratan (tidak lengkap), maka bisa menggugurkan kesempatan untuk mendapatkan kegiatan PLPBK. Melakukan verifikasi, klarifikasi dan penilaian (bobot) isi proposal yang dilakukan oleh Tim Seleksi Tingkat Kota untuk menetapkan hasil perangkingan nilai proposal minat yang diajukan oleh BKM dan Kelurahan. Kedua,

Tim Seleksi Tingkat Provinsi melakukan penilaian proposal minat hasil perangkingan Tim Seleksi Tingkat Kota

Proses pemberian nilai (bobot) isi proposal minat dalam rangka penetapan perangkingan oleh Tim Seleksi Provinsi, dilakukan dengan cara sebagai berikut: 1. Penilaian isi proposal minat setiap Kelurahan a. Proses penilaian mengikuti ketentuan pemberian bobot nilai setiap bagian isi proposal, yaitu:  Bagian 1 Pendahuluan, berisi latar belakang, tujuan dan sasaran: Nilai Bobot (10), dengan katagori penilaian: Tidak ada (0), Kurang lengkap (2), Lengkap tidak jelas (4), Lengkap (6), Baik (8) dan Sangat baik (10)  Bagian 2 Karakteristik k a w a s a n p e r m u k i m a n m i s k i n , Typologi dan Geografis wilayah: Nilai Bobot (20), dengan katagori penilaian: Tidak ada (0), ada tapi tidak lengkap (3), Lengkap, tapi tidak sesuai / jelas (6), Lengkap dan sesuai, namun tidak didukung peta‐peta yang jelas (10), Lengkap, baik dan terstruktur serta dilengkapi peta‐peta (15), Lengkap, sangat baik dan didukung peta‐peta tematik yang jelas dengan jumlah yang cukup (20)  Bagian 3, Gagasan Penataan kawasan permukiman miskin, Nilai Bobot (30), dengan katagori penilaian: Tidak ada (0), Tidak Lengkap / kurang (5), Lengkap tapi kurang jelas (8), Lengkap (12), Lengkap dan jelas (18), Lengkap, jelas dan baik (22), Lengkap, jelas dan sangat baik (30)  Bagian 4, Kesiapan BKM dan Pemerintah Kabupaten/Kota, Nilai Bobot (40), dengan Katagori penilaian: 

Tidak ada (0)



Tidak lengkap / hanya ada salah satunya (2)



BKM dan Pemerintah kurang siap (4)



BKM siap dan Pemerintah Kota kurang siap (13)



BKM kurang siap dan Pemerintah Kota siap (18)


43



BKM sangat Siap dan Pemerintah Kota siap (30)



BKM Siap dan Pemerintah Kota sangat Siap (35)



BKM dan Pemerintah Kota sangat Siap (40)

b. Pengisian Formulir penilaian Proposal yang diisi dan disyahkan oleh Tim Seleksi Provinsi. (Formulir 4)

2. Perangkingan hasil penilaian proposasl seleksi PLPBK Proses perangkingan ini dilakukan dengan cara: a. Melakukan pengelompokkan nilai tertinggi sampai terendah secara berurutan. Nilai terendah harus lebih besar atau sama dengan 65 b. Bila dalam satu Kota memiliki lebih dari 5 Kelurahan yang lulus seleksi, maka hasil perangkingan dapat dilakukan pada setiap Kota dalam satu provinsi

c. Perangkingan hasil penilaian dapat dilakukan berdasarkan perangkingan Provinsi, bila:  

Jumlah kelurahan yang lulus seleksi dalam satu provinsi < 10 Kelurahan Jumlah kelurahan yang lulus seleksi yang tersebar pada setiap Kota. Setiap Kota memiliki<3 Kelurahan yang lulus seleksi

d. Melakukan pengisian formulir perangkingan yang diisi dan disyahkan oleh Tim Seleksi Tingkat Provinsi. (Formulir 5) 44


Formulir ‐ 4 FORMULIR PENILAIAN PROPOSAL MINAT Nama BKM : Kelurahan : Kecamatan : Kabupaten/Kota : Provinsi :

No

1

2

3

Bagian isi proposal

Bobot

Bagian 1. Pendahuluan (Latar belakang, tujuan dan sasaran

10

Bagian 2. Karakteristik kawasan permukiman miskin, Typologi dan geografis wilayah

20

Bagian 3. Gagasan Penataan kawasan permukiman miskin

30

Bagian 4. Kesiapan BKM dan Pemerintah Kota

40

4

Total Nilai *)

Nilai

Tim Seleksi Provinsi

Korkot Kota

(………………………)

(………………………)


45

Formulir ‐ 5 PERANGKINGAN BERDASARKAN KOTA

No

Kelurahan

Nama BKM

Total Nilai

Rangking

Tim Penilai Provinsi

(……………………….)

Team Leader KMW PNPM PERKOTAAN

(…………………….……….) 46


PROVINSI………….. No Kota

Formulir ‐ 6

PERANGKINGAN BERDASARKAN PROVINSI

Kelurahan

Nama BKM

Total Nilai Rangking

Tim Seleksi Provinsi

(……………………….) Team Leader KMW PNPM PERKOTAAN (……………………………………..) PETUNJUK TEKNIS Tata Cara Seleksi PLPBK

47

CATATAN: 48


CATATAN: PETUNJUK TEKNIS Tata Cara Seleksi PLPBK

49

CATATAN:

50


KANTOR PUSAT JL. Pattimura No.20 Kabayoran Baru Jakarta Selatan, Indonesia - 12110 KANTOR PROYEK Jl. Penjernihan 1 No. 19 F Pejompongan Jakarta Pusat Indonesia - 10210

SEKRETARIAT TP PNPM MANDIRI www.pnpm-mandiri.org PENGADUAN P.O. BOX 2222 JKPMT SMS 0817 148048 e-mail : [email protected] www.p2kp.org | www.pnpm-perkotaan.org

TATA CARA SELEKSI (REGULER) DAN PENETAPAN LOKASI PENERIMA KEGIATAN PENATAAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN BERBASIS KOMUNITAS (PLPBK) TAHUN ANGGARAN 2013

Recommend Documents