P E D O MAN T E K N I S
PENATAAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN BERBASIS KOMUNITAS (PLPBK)
PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT ( PNPM ) MANDIRI PERKOTAAN
PEDOMAN TEKNIS PENATAAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN BERBASIS KOMUNITAS (PLPBK) PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM) MANDIRI PERKOTAAN
Diterbitkan Oleh: Direktorat Jenderal Cipta Karya - Kementerian Pekerjaan Umum
KATA PENGANTAR Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan limpahan rahmat dan hidayah sehingga penyusunan Pedoman Teknis Program Penataan Lingkungan Permukiman (PLPBK) dapat diselesaikan. Sebagaimana diketahui, sejak tahun 2008 Direktorat Penataan Bangunan dan Lingkungan Ditjen Cipta Karya, mengembangkan program PNPM Mandiri Perkotaan melalui kegiatan Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLPBK). Kegiatan PLPBK pada dasarnya adalah intervensi lanjutan dalam kerangka strategi intervensi PNPM Mandiri Perkotaan. Kegiatan PLPBK mengutamakan harmonisasi sinergi program antara Pemda, masyarakat dan kelompok peduli dalam proses penataan lingkungan permukiman secara mandiri dan berkelanjutan. Termasuk memberi penekanan pada proses perencanaan partisipatif yang berorientasi pada ruang dengan maksud menata lingkungan permukiman secara komprehensif dan sistemik. Kesemuanya itu tiada lain untuk mendorong terjadinya perubahan sikap dan perilaku masyarakat untuk hidup dalam permukiman yang lebih sehat, bersih dan manusiawi. Kegiatan PLPBK akan diperluas terutama pada daerah-daerah kumuh dan miskin serta lokasi-lokasi khusus, tentu dengan maksud memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk meningkatkan kualitas lingkungan permukimannya secara lebih manusiawi, dan terus mendorong sinergi para pihak untuk mewujudkan tata kepemerintahan yang baik khususnya dalam penataan lingkungan permukimannya. Dengan tersusunnya Pedoman Teknis ini, maka diharapkan semua pihak mulai dari tingkat pusat sampai dengan tingkat kelurahan/desa, memiliki arahan yang jelas untuk melaksanakan PLPBK sesuai tujuan yang ingin dicapai. Akhir kata semoga pelaksanaan PLPBK dapat berjalan sebaik-baiknya, dan bermanfaat bagi kita semua. Direktur Penataan Bangunan dan Lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaaan Umum
Ir. Adjar Prajudi, MCM., MCE NIP: 195706181985031001
DAFTAR ISI Halaman KATA PENGANTAR
iii
DAFTAR ISI
v
DAFTAR SINGKATAN
vii
BAB I. PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang ....................................................................................................... 2 1.2 Tujuan .................................................................................................................... 3 1.3 Strategi Pelaksanaan ............................................................................................ 3 1.4 Keluaran ................................................................................................................ 4 1.5 Prinsip-prinsip PLPBK ............................................................................................ 5 BAB II.
KETENTUAN UMUM
2.I Ketentuan Pelaksanaan PLPBK ............................................................................ 8 2.2 Lokasi Sasaran PLPBK ........................................................................................ 9 2.3 Komponen PLPBK ................................................................................................ 9 2.3.1 Komponen 1: Penguatan Kapasitas Pemerintah Kota / Kabupaten, Masyarakat, dan Kelompok Peduli/Pemangku Kepentingan lainnya.............................................................................................................9 2.3.2 Komponen 2 : Penyediaan Dana Bantuan Langsung (BLM) .......................... 9 2.3.3 Komponen 3 : Bantuan Teknis ...................................................................... 10
BAB III. SIKLUS PLPBK...............................................................................................12 BAB IV
PENGELOLAAN DAN PENGENDALIAN
4.1 Pengelolaan Kegiatan PLPBK ................................................................................. 18 4.2 Tata Peran Pelaku .................................................................................................. 19 4.3 Pengendalian Kegiatan PLPBK .............................................................................. 20 4.3.1 Monitoring ...................................................................................................... 20 4.3.2 Evaluasi ......................................................................................................... 21 4.3.3 Indikator Penilaian Capaian Keberhasilan ..................................................... 21 4.3.4 Pelaporan ....................................................................................................... 21 LAMPIRAN Lampiran 1. Indikator Capaian Kinerja ................................ ......................................... 24
DAFTAR SINGKATAN BKM BLM BOP DED IPM KBP KMP KMW Korkot KSM LKM LPD LPJ OC OSP PBL PJM Pronangkis PJOK PKS PLPBK PMU P2KP PNPM MP PPK PS RAB RTPLP Kawasan Prioritas Satker SEL SIM SKPD TAPP TIPP TKPKD TA UP UP
: Badan Keswadayaan Masyarakat : Bantuan Langsung Masyarakat : Biaya Operasional Proyek : Detail Engineering Design : Indeks Pembangunan Manusia : Komunitas Belajar Perkotaan : Konsultan Manajemen Pusat : Konsultan Manajemen Wilayah : Koordinator Kota : Kelompok Swadaya Masyarakat : Lembaga Keswadayaan Masyarakat : Laporan Penggunaan Dana : Laporan Pertanggungjawaban : Oversight Consultant : Oversight Service Provider : Penataan Bangunan dan Lingkungan : Perencanaan Jangka Menengah Program Penanggulangan Kemiskinan : Penanggung Jawab Operasional Kegiatan : Perjanjian Kerjasama : Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas : Unit Manajemen Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan : Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat : Pejabat Pembuat Komitmen : Pemetaan Swadaya : Rencana Anggaran Biaya : Rencana Tindak Penataan Lingkungan Permukiman di kawasan prioritas : Satuan Kerja : Sosial, Ekonomi Lingkungan : Sistem Informasi Manajemen : Satuan Kerja Perangkat Daerah : Tenaga Ahli Perencanaan Partisipatif dan Pemasaran : Tim Inti Perencanaan dan Pemasaran : Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah : Tenaga Ahli Urban Planner : Unit Pengelola BKM/LKM
BAB I PENDAHULUAN
1.1 LATAR BELAKANG Masalah kemiskinan adalah masalah yang kompleks dan komprehensif, sehingga upaya penanggulangan kemiskinan perlu dilakukan secara sistematis dan komprehensif oleh semua pihak (pemerintah, masyarakat dan kelompok peduli). Sesuai kedudukan, tugas dan fungsinya, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum memberikan perhatian yang besar dalam mendukung upaya pemerintah untuk menanggulangi masalah kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kualitas lingkungan permukiman. Hal tersebut diwujudkan secara menyeluruh dan terpadu antara pembangunan fisik (infrastruktur dan hunian), pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat melalui pendekatan pemberdayaan manusia. Ketiga bidang garapan tersebut merupakan kesatuan yang saling terkait erat dan dikenal sebagai pendekatan TRIDAYA dengan memadukan antara pemberdayaan sosial, ekonomi, dan lingkungan (SEL) secara sinergis. Pendekatan TRIDAYA ini adalah aktualisasi dari prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dalam mendukung peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Salah satu upaya yang dilakukan untuk mengimplementasikan kebijakan pembangunan SEL yang mampu meningkatkan kualitas lingkungan permukiman dan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya adalah melalui pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) yang telah berlangsung sejak tahun 1999. Sejak tahun 2007 program tersebut menjadi PNPM Mandiri Perkotaan. Pada tahap pertama, PNPM Mandiri Perkotaan berorientasi untuk membangun pondasi “masyarakat berdaya” dengan sejumlah kegiatan intervensi pada perubahan sikap, perilaku, cara pandang masyarakat yang bertumpu pada nilai-nilai universal. Pada tahap berikutnya PNPM Mandiri Perkotaan berorientasi untuk membangun transformasi menuju “masyarakat mandiri” yang dilakukan melalui sejumlah intervensi pembelajaran kemitraan dan sinergi antara pemerintah, masyarakat dan kelompok peduli untuk mengakses berbagai peluang dan sumber daya yang dibutuhkan masyarakat. Pada tahap lanjutan, PNPM Mandiri Perkotaan berorientasi untuk membangun transformasi menuju “masyarakat madani” yang dilakukan melalui intervensi pembelajaran penataan lingkungan permukiman secara menyeluruh berbasis komunitas (PLPBK) atau “Neighborhood Development”. Dengan demikian, Kegiatan PLPBK merupakan salah satu intervensi di tahap transformasi menuju masyarakat madani, sebagaimana tertuang dalam skema PNPM Mandiri Perkotaan (lihat gambar 1).
Gambar 1.1 Intervensi PLPBK dalam Konsep Transformasi Sosial
Dalam konteks pembelajaran menuju masyarakat mandiri dan madani, maka intervensi nomor 5, 6 dan 7 dapat dilaksanakan baik secara berurutan maupun tidak, sesuai kemampuan dan kebutuhan masing-masing masyarakat.
1.2 TUJUAN PLPBK Tujuan pelaksanaan PLPBK adalah: “Mewujudkan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin melalui penataan lingkungan permukiman yang teratur, aman, dan sehat”.
1.3 STRATEGI PELAKSANAAN Agar tujuan tersebut dapat tercapai, maka strategi yang akan dilakukan adalah sebagai berikut: a. Mendorong terjadinya sinergi antara Pemerintah daerah, masyarakat dan kelompok peduli melalui proses perencanaan partisipatif yang berorientasi pada ruang.
b. Melakukan peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat maupun pemerintah daerah agar dapat mengelola proses peningkatan kualitas lingkungan permukiman secara mandiri dan berkelanjutan. c. Mendorong terjadinya perubahan sikap dan perilaku masyarakat melalui proses penataaan lingkungan permukiman yang teratur, aman, dan sehat.
1.4 KELUARAN Keluaran yang diharapkan melalui pelaksanaan program PLPBK ini adalah: a. Tersusunnya dokumen Rencana Tindak Penataan Lingkungan Permukiman (RTPLP) Kawasan Prioritas 1 yang sudah diuji publik dan disahkan oleh Walikota/Bupati. RTPLP adalah rencana rinci tata ruang dengan kedalaman rencana penataan bangunan dan lingkungan kawasan prioritas untuk kurun waktu 5 tahun. Rencana ini, memuat: i) Rumusan konsep/gagasan dasar penanganan Kawasan Prioritas ii) Rencana penataan lingkungan permukiman (sosial, ekonomi dan lingkungan) di kawasan prioritas, meliputi: • Arahan pengembangan sosial dan ekonomi atau sumber kehidupan dan penghidupan warganya • Rencana tata ruang dan penataan bangunan di kawasan prioritas • Rencana sistem prasarana kawasan • Rencana investasi • Penyusunan Detail Engineering Design (DED) b. Tersusunnya Aturan Bersama, Rencana Pengelolaan Kawasan, dan lembagalembaga yang mengelola penataan lingkungan permukiman. Aturan Bersama adalah aturan-aturan kesepakatan dan komitmen warga/ komunitas di kawasan prioritas dan kelurahan, untuk mewujudkan lingkungan permukiman yang teratur, aman, dan sehat, sesuai kesepakatan dalam proses penyusunan RTPLP Kawasan Prioritas. Rencana Pengelolaan Kawasan adalah dokumen perencanaan yang memuat aturan-aturan/ketentuan pengelolaan hasil-hasil pembangunan Kawasan prioritas dan Kelurahan yang disusun dan disepakati masyarakat c. Tertatanya lingkungan permukiman yang teratur, aman, dan sehat, khususnya di kawasan prioritas. d. Terjadinya perubahan sikap dan perilaku masyarakat dalam mengelola lingkungan permukimannya.
&
#
!
!
"
$%
1.5 PRINSIP-PRINSIP PLPBK Pada dasarnya prinsip-prinsip yang dianut PLPBK sama dengan PNPM Mandiri lanjutan, PLPBK Perkotaan. Sebagai kegiatan mempunyai prinsip tambahan sebagai berikut: a. Perencanaan Komprehensif Penataan lingkungan permukiman diselenggarakan dengan pola pikir yang komprehensif dalam menerjemahkan pembangunan sosial, ekonomi dan lingkungan berbasis komunitas yang mampu mendukung terciptanya kesejahteraan warga miskin. b. Perencanaan Ruang Kawasan Perencanaan difokuskan pada kawasan prioritas sebagai titik masuk penataan lingkungan permukiman, dengan tidak melepaskan konteks kelurahan dan kota/kabupaten dalam analisis dan perencanaannya. Perencanaan disusun berdasarkan analisis keruangan yang mempertimbangkan guna lahan serta kegiatan manusianya pada kondisi eksisting, proyeksi masa depan, dan upaya pencapaian visi dengan kendala dan potensi yang ada. c. Keterlibatan Aktif Pemerintah Daerah Bersama dengan masyarakat, pemerintah daerah aktif terlibat dalam kegiatan PLPBK untuk mendukung keberlanjutan dan replikasi kegiatan penanganan kemiskinan di wilayahnya melalui penataan lingkungan permukiman miskin/kantong kemiskinan. d. Kreatif Prinsip kreatif dalam PLPBK adalah upaya untuk selalu mengembangkan ide-ide dan cara-cara baru dalam melihat masalah dan peluang yang sangat dibutuhkan dalam penataan kawasan permukiman untuk mewujudkan kesejahteraan bersama dan menciptakan lingkungan permukiman yang lebih baik dan berkualitas. e. Inovatif Prinsip ini mengharuskan tiap pelaku PLPBK untuk mampu menerapkan solusi kreatif dalam menghadapi kendala dan pemanfaatan potensi dan peluang yang ada untuk penataan kawasan permukiman ke arah yang lebih baik dan bermanfaat bagi masyarakat utamanya yang miskin dan terpinggirkan. f.
Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik (good governance) Prinsip ini menjadikan PLPBK sebagai pemicu dan pemacu untuk membangun kapasitas pemerintah daerah dan masyarakat, agar mampu melaksanakan dan mengelola pembangunan wilayahnya secara mandiri, dengan menerapkan tata kelola yang baik (good governance).
BAB II KETENTUAN UMUM
2.1 KETENTUAN PELAKSANAAN PLPBK Masyarakat dan pihak terkait dengan pelaksanaan kegiatan harus memperhatikan dan memenuhi beberapa ketentuan pelaksanaan, sebagai berikut: a. Adanya komitmen bersama dan kemitraan antara masyarakat, Pemerintah Daerah dan kelompok peduli untuk menata lingkungan permukiman dikawasan prioritas sesuai rencana yang disepakati bersama.. b. Pemerintah Daerah harus membentuk Tim Teknis PLPBK, menyediakan BOP Tim Teknis minimal sebesar 5% dari pagu BLM, menyediakan bantuan teknis, melaksanakan Perjanjian Kerja Sama antara Walikota/Bupati dengan Direktur Penataan Bangunan Dan Lingkungan, Ditjen Cipta Karya Kementerian PU serta dukungan lain sesuai ketentuan Pedoman Teknis. Dana BOP dimanfaatkan, antara lain untuk kegiatan monitoring dan evaluasi, penguatan kapasitas dan dukungan bantuan teknis dan lain-lain sesuai kebutuhan tim teknis dalam mendukung pelaksanaan kegiatan PLPBK. c. Adanya kontribusi Pemerintah Daerah dalam bentuk dana atau program penataan permukiman yang terealisasi sesuai Perjanjian Kerja Sama. d. Perencanaan berorientasi ke pencapaian visi (dengan segala kendala dan potensi yang dimiliki), bukan hanya pemecahan masalah yang ada saat ini. e. RTPLP Kawasan Prioritas yang memuat rencana penataan bangunan dan lingkungan dan mengalokasikan ruang publik. Ruang publik adalah ruang yang dapat difungsikan untuk kegiatan bersama, termasuk ruang terbuka hijau, jaringan jalan lingkungan, fasilitas umum, dll). f. Kesetaraan gender, pengamanan sosial dan lingkungan, serta pengurangan risiko bencana diarusutamakan di seluruh tahapan PLPBK. g. Pelaksanaan pembangunan fisik harus memenuhi standar teknis yang berlaku dan mematuhi aspek pengamanan lingkungan dan sosial (environmental and social safeguards). Kegiatan penataan kembali lingkungan permukiman ini harus berorientasi pada pembangunan jangka panjang yang lebih baik dari aspek sosial, ekonomi dan lingkungan. h. Kegiatan penataan lingkungan permukiman harus menjawab kebutuhan dasar masyarakat miskin, khususnya kebutuhan peningkatan kualitas pelayanan lingkungan permukiman miskin, prasarana dan sarana dan atau kebutuhan untuk penghidupan dan kehidupan. i. Perencanaan penataan lingkungan permukiman oleh masyarakat selaras dengan perencanaan pembangunan daerah. Melibatkan masyarakat miskin sebagai pelaku utama dalam proses pengambilan keputusan setiap tahapan pembangunan partispatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pemeliharaan serta pemanfaatan.
2.2 LOKASI SASARAN PLPBK Lokasi sasaran PLPBK adalah: a. Kelurahan/desa PNPM Mandiri Perkotaan; b. BKM/LKM yang ada di kelurahan/desa tersebut, memiliki kinerja pembukuan secretariat minimal Berdaya. c. Kelurahan/desa memiliki kawasan permukiman padat, kumuh dan miskin yang menjadi prioritas Pemda dalam Penataan Lingkungan Permukiman d. Pemerintah Kota/kabupaten terkait memiliki komitmen untuk mendukung pelaksanaan kegiatan PLPBK Tata cara pemilihan lokasi tersebut akan diatur kemudian dalam Petunjuk Teknis Seleksi dan Penetapan Lokasi Penerima Kegiatan PLPBK. 2.3 KOMPONEN PLPBK 2.3.1
Komponen 1: Penguatan Kapasitas Pemerintah Kota/Kabupaten, Masyarakat, dan Kelompok Peduli/Pemangku Kepentingan lainnya Penguatan kapasitas mencakup pelatihan, sosialisasi berkesinambungan, lokakarya bagi Pemerintah Kota/kabupaten, Masyarakat, dan Kelompok Peduli/Pemangku Kepentingan dalam rangka pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan pada umumnya dan PLPBK pada khususnya.
2.3.2
Komponen 2: Penyediaan Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Dana BLM ini merupakan dana stimulan dan tidak dimaksudkan untuk membiayai seluruh rencana pembangunan yang telah direncanakan. Penyediaan BLM ini juga dimaksudkan untuk belajar melaksanakan sebagian rencana penataan kembali lingkungan permukiman yang diprioritaskan. Oleh karena itu, masih diperlukan upaya-upaya untuk menggalang sumber daya swadaya masyarakat, pemerintah kab/kota dan kelompok peduli.
a. Ketentuan Umum BLM ini hanya dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang langsung terkait dengan kegiatan penataan kawasan prioritas. b. Alokasi BLM Pagu stimulan BLM untuk kegiatan PLPBK yang berasal dari Pemerintah Pusat (APBN) sebesar Rp. 1 Milyar per kelurahan/desa, secara umum akan terbagi atas dua kelompok pemanfaatan yaitu: i)
Maksimum Rp.150 juta3, dimanfaatkan untuk: • BOP BKM/LKM sebesar maksimal 10 juta, termasuk BOP untuk kegiatan TIPP, dsb.
"
!
•
• •
ii)
Biaya Tim Ahli Pendamping Perencanaan dan Pemasaran sosial (TAPP) sebesar maksimal Rp.50 juta (masing-masing maksimal Rp.25 juta). Biaya penyusunan dan penggandaan DED lengkap maksimal Rp.7 juta Dukungan pengembangan kapasitas masyarakat dan TAPP serta dukungan proses perencanaan dan pemasaran sosial sebesar Rp.83 juta
Rp.850 juta, dimanfaatkan untuk: • Pelaksanaan Pembangunan Fisik dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan lingkungan permukiman, prasarana, dan sarana di Kawasan Prioritas. Dana tersebut hanya merupakan bagian kecil dari seluruh dana yang diperlukan kelurahan/desa untuk mewujudkan hasil perencanaan partisipatif, yang tidak hanya mencakup pembangunan fisik saja. Oleh karena itu perlu mendorong masyarakat bersama pemerintah daerah untuk menjalin kemitraan dengan pihak lain (dunia usaha, SKPD, LSM, dan kelompok peduli lainnya). • Administrasi KSM Tata cara pengajuan, pencairan dan pemanfaatan BLM PLPBK akan dijelaskan di dalam Petunjuk Teknis PLPBK
2.3.3
Komponen 3: Bantuan Teknis Bantuan teknis ini diwujudkan dalam bentuk penugasan konsultan dan fasilitator beserta dukungan dana operasional untuk mendampingi dan memberdayakan masyarakat agar mampu melaksanakan PLPBK dan mengkoordinasikan berbagai program penanggulangan kemiskinan berbasis komunitas di tingkat kelurahan/desa. Kegiatan yang dilakukan dalam konteks ini antara lain: a. Pendampingan kepada masyarakat melalui fasilitasi pertemuan warga, diskusi kelompok terfokus, musyawarah atau rembug warga, dan kegiatan pendampingan lainnya dalam pelaksanaan kegiatan PLPBK tingkat kelurahan/desa; b. Survei swadaya, termasuk identifikasi calon penerima bantuan, analisis, pembuatan peta tapak dan penulisan laporan; c. Pengawasan dan evaluasi pelaksanaan rencana investasi program untuk penataan lingkungan permukiman.
BAB III SIKLUS PLPBK
Siklus PLPBK merupakan kelanjutan dan bagian kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan khususnya terkait dengan penataan kawasan prioritas. Siklus PLPBK terdiri dari 4 (empat) tahap dengan garis besar kegiatan yang meliputi: a. Tahap Persiapan b. Tahap Perencanaan dan Pemasaran Sosial c. Tahap Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Prioritas d. Tahap Keberlanjutan Dalam setiap tahap kegiatan dilakukan monitoring secara menerus dan berkala. Secara umum keempat tahap tersebut digambarkan pada siklus PLPBK yang tersaji pada Gambar 3.1, sedangkan keterangan peran para pelaku, keluaran (output) setiap tahapan dan durasi waktu yang dibutuhkan dapat dilihat pada Tabel 3.1.
Gambar 3.1. Siklus PLPBK
Tabel 3.1. Tahap Kegiatan PLPBK No 1 a.
Tahap Kegiatan Tahap Persiapan Sosialisasi PLPBK tingkat Pusat
Pelaku Pelaksana: Satker P2KP Pusat
Keluaran
Keterangan
Peserta paham isi pedoman dan petunjuk teknis PLPBK 2013
Durasi: 3 hari
• Perangkat Pemda, DPRD, tokoh-tokoh strategis, Forum BKM paham dan berkomitmen untuk mensukseskan PLPBK
Durasi: 2 hari
Peserta: Satker PBL Provinsi, Unsur Pemerintah Kabupaten/Kota dan Tim Konsultan Pendamping OSP/OC PNPM Mandiri Perkotaan Pendamping : Tim KMP PNPM Mandiri Perkotaan Wilayah 1 dan 2 b.
Lokakarya dan Sosialisasi PLPBK tingkat Kota/Kabupaten
c.
Lokakarya Penyepakatan Kawasan Prioritas PLPBK
d.
Sosialisasi PLPBK tingkat Kawasan Prioritas dan wilayah yang lebih luas (Kelurahan)
e.
Pengukuhan dan Penguatan Kapasitas Tim Inti Perencanaan dan Pemasaran (TIPP)
Metode: Lokakarya/Diskusi Pelaksana: TKPKD Kota/Kab Peserta: SKPD, Wakil DPRD, Camat, tokoh-tokoh strategis, Forum BKM/LKM Fasilitator: Satker Kota/kab, Korkot Metode: Lokakarya/Diskusi
Pelaksana: BKM, Lurah, Pemerintah Kota/Kabupaten Peserta : tokoh masyarakat, kelompok peduli, Pemerintah Provinsi Fasilitator: Satker Kota/kab, Korkot Metode: Lokakarya/Diskusi Pelaksana: Lurah/Kades Peserta: , RT, RW Kawasan Prioritas terpilih, tokoh strategis kelurahan Fasilitator: Tim Fasilitator Metode: Sosialisasi massal dan lokakarya
• Lokasi kawasan prioritas disepakati BKM, Lurah, dan Pemerintah Kota/kabupaten
Pelaksana: BKM/LKM dan Lurah Peserta: anggota TIPP Fasilitator: Tim Fasilitator & Askot Urban Planner
• TIPP paham konsep dan mekanisme pelaksanaan kegiatan PLPBK
Metode: Rembug dan FGD
f.
Perekrutan dan Penguatan Kapasitas Tenaga Ahli Perencanaan dan Pemasaran (TAPP)
• Tim Teknis PLPBK terbentuk
• RT, RW di Kawasan Prioritas dan tokoh strategis kelurahan terpilih paham dan siap melaksanakan PLPBK • Masyarakat paham konsep PLPBK
• TIPP mampu mengorganisasi masyarakat untuk melakukan perencanaan partisipatif
Pelaksana: TIPP, BKM, Lurah
TAPP terpilih
Peserta: Calon Tenaga Ahli
SPK TAPP telah ditandatangani oleh BKM dan Lurah
Fasilitator: Tim Korkot bersama Tim Teknis Metode: Rekrutmen, Pelatihan
2 a.
Tahap Perencanaan dan Pemasaran Sosial Membangun Visi Pelaksana: TIPP Kawasan prioritas
• Visi kawasan prioritas bertitiktolak dari issue/kendala utama
Upayakan yang berbicara mengenai substansi adalah tokoh dari Provinsi atau dari pusat Durasi: 3 hari
Durasi: 5 hari
Upayakan melibatkan narasumber dari Pemerintah Kota/Kabupaten Durasi: 5 hari
Upayakan melibatkan narasumber dari Pemerintah Kota/Kabupaten
Durasi: 21 hari
TAPP terpilih diharapkan sudah memahami karakteristik sosial, ekonomi dan lingkungan di Kawasan Prioritas Proses rekrutmen dirinci dalam Suplemen Tata Cara Rekrutmen TAPP Durasi: 5 hari Visi kawasan prioritas
No
Tahap Kegiatan
Pelaku Peserta: Seluruh warga, terutama warga kawasan prioritas
Keluaran • Visi kawasan disepakati warga
Keterangan prioritas
Fasilitator: Tim fasilitator kelurahan, Tim Teknis, BKM/UP, perangkat Lurah, TAPP
b.
Pelaksanaan Pemetaan Swadaya (PS)
Pelaksana: TIPP, Pokja/Tim PS, UP-UP, Lurah dan perangkatnya, relawan
Peserta: Masyarakat, terutama di kawasan prioritas
•
Identifikasi kendala dan potensi sosial, ekonomi dan lingkungan kawasan prioritas
•
Identifikasi kendala dan potensi utama kawasan prioritas
•
Hasil analisis/kajian penanganan kendala utama dan optimalisas pemanfaatan potensi kawasan prioritas.
•
Rumusan rona awal kawasan prioritas.
•
Hasil PS dipahami oleh tim teknis/SKPD dan disepakati di tingkat Kabupaten/Kota.
Fasilitator: Tim fasilitator kelurahan, BKM/UP, TAPP
c.
Penyusunan RTPLP Kawasan Prioritas, Aturan Bersama dan Rencana Pengelolaan Kawasan
Pelaksana: TIPP, Pokja/Tim Perencanaan, BKM, UP-UP, dan Lurah
Peserta: Masyarakat, terutama di kawasan prioritas
Fasilitator: TAPP, Tim fasilitator Kelurahan dan Tim Korkot
a. Alternatif gagasan/konsep penanganan kawasan prioritas b. Pengembangan gagasan bersama warga kawasan prioritas
disusun melalui rembug warga dengan melibatkan sebanyakbanyaknya warga, khususnya warga miskin dan perempuan
Durasi: 20-30 hari
Durasi: 50 hari Draft RTPLP Kawasan prioritas, wajib disepakati warga dan Pemerintah Kabupaten/Kota
c. Pemilihan konsep terpilih d. Arahan pengembangan sosial dan ekonomi atau pengembangan sumber kehidupan dan penghidupan masyarakat e. Rencana tata ruang kawasan prioritas (termasuk penataan bangunan dan lingkungan) f. Rencana sistem dan prasarana kawasan prioritas
sarana dasar
g. Rencana investasi h. Dokumen Detail Engeneering Desain (DED) i. Aturan bersama j. Rencana pengelolaan kawasan prioritas
Sebagai pelaku utama, warga dilibatkan dalam rembug di tingkat kawasan prioritas maupun skala kelompok yang lebih kecil (RT, cluster rumahtangga dst)/ Gagasan warga dapat disampaikan dalam forum dan dibantu penyajiannya oleh TAPP & fasilitator, atau mengajukannya lewat usulan atau sketsa pada papan komunikasi. TAPP / fasilitator mengaktifkan proses ini dengan foto atau rancangan dari tempat lain, bila perlu, kunjungan ke lokasi lain. TAPP & fasilitator menggambarkan lingkup penataan yang mungkin di konteks setempat, untuk
No
Tahap Kegiatan
Pelaku
Keluaran
Keterangan disepakati (lihat ilustrasi di bawah)
d
e.
Uji publik hasil perencanaan partisipatif (Draft RTPLP Kawasan Prioritas)
Forum konsultasi : RTPLP Kawasan prioritas
Masyarakat kelurahan sepakat dengan isi RTPLP Kawasan Prioritas
Pelaksana: BKM, Lurah
Peserta: TAPP, TIPP, tim teknis, warga kawasan prioritas, warga kelurahan dan kelompok peduli
Fasilitator: Tim Fasilitator kelurahan bersama tim Korkot Pelaksana: TKPKD, Tim Teknis PLPBK Peserta : TAPP, TIPP, BKM, Lurah, Camat, SKPD terkait dan kelompok peduli Fasilitator: Tim Korkot
RTPLP Kawasan Prioritas di pahami, disepakati dan selaras dengan Rencana/kebijakan pembangunan Kabupaten/Kota
Aturan bersama dipahami dan didukung Warga siap merealisasikan dan atau mendayagunakan dokumen perencanaan tersebut secara berkelanjutan
f.
g.
Pengesahan Dokumen RTPLP Kawasan Prioritas dan disosialisasikan ditingkat Kawasan prioritas dan Kelurahan
Pemasaran Sosial
Pelaksana: TAPP, TIPP dan Tim Teknis
Peserta: Warga kawasan prioritas dan warga kelurahan
Fasilitator: Tim Fasilitator kelurahan Pelaksana: BKM/UP, Lurah, Tim Teknis, TAPP, TIPP Peserta: Pemda, kelompok peduli, masyarakat di kawasan prioritas, kelurahan/desa, dan Kota/Kabupaten Fasilitator : Tim fasilitator kelurahan
3 a.
b.
Korkot
dan
Tahap Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Prioritas Pelaksana: Persiapan TIPP, TAPP Pelaksanaan Konstruksi: Pembentukan dan Peserta: Penguatan kapasitas KSM terpilih KSM Fasilitator: Fasilitator Kelurahan/desa dan Tim Teknis Pelaksana: Persiapan KSM terpilih Pelaksanaan Konstruksi: Penyusunan Proposal Pendamping: Fasilitator Kelurahan/desa Kegiatan
•
•
• •
Dokumen Strategi Pemasaran Sosial disepakati warga RTPLP diakomodasi dalam perencanaan Kota/Kabupaten Investasi Pembangunan (In-Cash dan In-Kind) Perubahan sikap dan perilaku
Durasi: 5 hari Uji publik dilakukan secara terbuka dengan menyajikan hasil-hasil perencanaan, data dan peta-peta yang lengkap dan informatif, agar mudah dipahami warga Durasi: 5 hari Hasil konsultasi segera ditindaklanjuti oleh TAPP dan TIPP untuk penyempurnaan dan segera sosialisasikan ke warga Proses pengesahan dokumen perencanaan, sekurang-kurangnya ditandatangani koordinator tim teknis, Lurah/Kepala desa, dan BKM Dilakukan secara menerus
KSM terbentuk dan telah diberikan penguatan kapasitas
Durasi: 5 hari
Proposal diterima BKM/LKM dan UP-UP
Durasi: 15 hari
Proposal telah diverifikasi fasilitator kelurahan/desa
No c.
d.
Tahap Kegiatan Pelaksanaan kegiatan pembangunan Pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan
Pelaku Pelaksana: KSM Pendamping : TAPP dan Fasilitator Kelurahan/desa Pelaksana: BKM/LKM & UP-UP Peserta: KSM
Keluaran
Keterangan
Pelaksanaan pembangunan fisik telah selesai dengan kualitas baik
Durasi: 90 hari
Tersusunnya laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan pembangunan
Durasi: 30 hari
Pendamping: Fasilitator Kelurahan/desa & Tim Teknis 4 a.
Tahap Keberlanjutan Melakukan evaluasi awal
Pelaksana: BKM dan UP-UP, Lurah, TIPP dan Kelompok Peduli Fasilitator: Tim Fasilitator Kelurahan
b.
Melakukan berkala
evaluasi
Pelaksana: BKM, Lurah, Lembaga Pengelola pembangunan kawasan dan Tim teknis Fasilitator: Tim Korkot
c.
Menyusun laporan akhir dan program kerja minimal 1 tahun ke depan
Pelaksana: BKM dan Lurah difasilitasi Tim Korkot
d.
Melakukan sosialisasi program kerja 1 tahun ke depan
Pelaksana: BKM, Lurah, TIPP dan Tim Teknis
e.
Penyusunan dan penyepakatan rencana kerja perencanaan, pemasaran sosial, dan pelaksanaan pembangunan
Pelaksana: BKM, Lurah, Lembaga Pengelola Pembangunan dan Tim teknis
f.
Penguatan lembaga pengelola pembangunan kawasan
Fasilitator: Tim Korkot
Dokumen rencana dan strategi pemasaran sosial yang disempurnakan • Teridentifikasinya kekurangan hasil-hasil pelaksanaan kegiatan pemasaran sosial dan pembangunan • Teridentifikasi berbagai kekurangan pelaksanaan kegiatan PLPBK serta pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pengelola • Pembenahan kegiatan • Tersusunnya laporan akhir • Tersusunnya program dan rencana kerja • Tersusunnya rencana kebutuhan anggaran untuk melaksanakan rencana program minimal 1 tahun ke depan • Warga setempat mengetahui, sepakat, dan mendukung isi program kerja Masyarakat dan pemerintah kota/kabupaten melaksanakan proses perencanaan partisipatif, pemasaran sosial dan pelaksanaan pembangunan secara mandiri Lembaga pengelola siap melaksanakan proses kegiatan PLPBK secara mandiri •
Menerus dan berkala
BAB IV PENGELOLAAN dan PENGENDALIAN
4.1 PENGELOLAAN KEGIATAN PLPBK Pengelolaan yang dimaksud adalah pengelolaan kegiatan PLPBK sebagai bagian dari Program PNPM Mandiri Perkotaan yang menguraikan organisasi pelaksana dan peran pelaku inti PLPBK. PNPM Mandiri Perkotaan merupakan satu bagian yang tidak terpisahkan dari PNPM Mandiri secara nasional, oleh sebab itu pengelolaan program ini juga merupakan bagian dari pengelolaan program nasional PNPM Mandiri yang telah diatur dalam Pedoman Umum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri yang diterbitkan oleh Tim Pengendali PNPM Mandiri. Organisasi penyelenggaraan yang diuraikan di sini adalah organisasi penyelenggaraan PNPM Mandiri Perkotaan yang fokus untuk kegiatan PLPBK dan secara struktur organisasi berada di bawah kendali Tim Pengendali PNPM Mandiri tingkat nasional. Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum ditunjuk sebagai lembaga penyelenggara (executing agency) PNPM Mandiri Perkotaan. Secara rinci hubungan kerja antar unsur pelaksana proyek dari tingkat Pusat sampai dengan tingkat masyarakat dapat dilihat pada Gambar 3 di bawah ini. Gambar 4.1 Struktur Organisasi Pelaksana PLPBK
4.2 TATA PERAN PELAKU PLPBK Sebagai salah satu kegiatan dalam PNPM Mandiri Perkotaan maka pengelola PLPBK adalah sama dengan pengelola PNPM Mandiri Perkotaan. Sedangkan khusus untuk kegiatan PLPBK akan dibentuk tim/pokja/panitia sesuai kebutuhan, dengan pembagian peran utama sebagai berikut:
Level
Pelaku
Peran Utama
PMU P2KP
Penanggung jawab & pengambil kebijakan
Satker P2KP
Membantu pelaksanaan tugas PMU-P2KP dalam pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan
Advisori
Memberi masukan kepada PMU, Satker dan KMP dalam subtansi dan teknis pelaksanaan
KMP
Pelaksana dan pengendali kegiatan
TKPKD Provinsi
Penanggung jawab & pengambil kebijakan
Bappeda Prov
Koordinator pelaksanaan kegiatan
Satker PBL Prov
Pelaksana administrasi keuangan kegiatan
OSP/KMW
Pelaksana dan pengendali kegiatan
TKPKD Kab/Kota
Penanggung jawab & pengambil kebijakan
Bappeda Kab/Kota
Koordinator pelaksanaan kegiatan
Tim Teknis PLPBK
Wadah koordinasi teknis pelaksanaan PLPBK antara Pemerintah Daerah dan Masyarakat
Pusat
Provinsi
Kab/Kota
Kecamatan
Kel/Desa
Dinas Ke-PU-an dan SKPD lain yang terkait
Mengawasi kualitas teknis pelaksanaan kegiatan
Satker PIP
Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan PLPBK dengan kegiatan-kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan dan program lainnya
Tim Korkot
Pelaksana dan pengendali kegiatan
Camat
Penanggung jawab kelancaran kegiatan
PJOK Kecamatan
Pelaksana administrasi keuangan kegiatan
Forum BKM/LKM Kecamatan dan Kelompok Peduli
Forum konsultasi dan asistensi yang diajakan Tim Teknis untuk keterpaduan perencanaan antar wilayah kelurahan/desa atau antar kawasan
Lurah/Kades
Penanggung jawab kelancaran kegiatan sesuai aturan yang berlaku
BKM/LKM dan UPUP Faskel
Koordinator pengelolaan kegiatan ditingkat masyarakat Pendamping BKM (serta UP-UP dan tim/pokja) dan advokasi kepada BKM, tokoh masyarakat, pemerintah dan pemangku kepentingan lain
Level
Pelaku
Peran Utama
KSM
Pelaksana dan penerima manfaat kegiatan
Relawan
Penggerak masyarakat serta pengawal nilai dan prinsip pelaksanaan kegiatan
TIPP dan PokjaPokja di bawah koordinasi TIPP
Pelaksana seluruh kegiatan PLPBK di tk. masyarakat.
TAPP
Pendamping masyarakat dalam penyusunan rencana penataan di kawasan prioritas dan pemasaran sosial
Catatan: Penyelenggaraan peran antar pelaku dibangun secara kolaboratif, penjelasan lebih rinci akan disampaikan dalam Petunjuk Teknis PLPBK
4.3 PENGENDALIAN KEGIATAN PLPBK Pengendalian kegiatan PLPBK meliputi kegiatan monitoring (pemantauan), evaluasi kegiatan menyeluruh, pencapaian indikator keberhasilan, dan pelaporan. 4.3.1 Monitoring Monitoring adalah kegiatan menerus untuk melihat dan memahami apakah kegiatan yang dilaksanakan sudah sesuai dengan prinsip dan prosedur program. Kegiatan ini dilakukan di seluruh tahapan kegiatan PLPBK, baik siklus di tingkat kota maupun kelurahan/desa. Pelaku pemantauan adalah masyarakat, TKPKD, konsultan, fasilitator, lembaga donor, dan lain-lain. Manfaat dari monitoring adalah: Memastikan partisipasi aktif masyarakat Untuk memperbaiki kualitas pelaksanaan kegiatan dan konsep PLPBK Untuk menjamin efektivitas manfaat program terhadap perbaikan kesejahteraan masyarakat miskin Dasar pembinaan atau dukungan teknis kepada pelaku program dan masyarakat Untuk memperbaiki penjadwalan dan manajemen kegiatan Untuk meningkatkan akuntabilitas masyarakat dalam mengelola keuangan terkait pelaksanaan program PLPBK Jenis kegiatan monitoring yang dimaksud adalah: a. Monitoring Partisipatif oleh Masyarakat Masyarakat adalah pemilik program dan mereka bertanggung jawab memantau proses kegiatan program tersebut. Dalam rembug, masyarakat dapat memilih dan membentuk kelompok/tim khusus yang akan melakukan pemantauan secara sukarela demi kepentingan bersama. Masyarakat, khususnya warga miskin memiliki hak untuk melaporkan, bila pelaksanaan kegiatan tidak sesuai ketentuan dan/atau prosedur yang ditetapkan dalam pedoman. Mekanisme pelaporan mengikuti sistem yang ada dalam program PNPM Mandiri Perkotaan. b. Monitoring oleh Pemerintah yang Berwenang Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa program berjalan sesuai prinsip, ketentuan dan prosedur serta dipakai sebagaimana mestinya. Pemerintah Provinsi maupun kota/kabupaten mempunyai tugas memantau pelaksanaan kegiatan dan membantu fasilitasi penyelesaian persoalan. Proses monitoring didukung dengan data SIM PLPBK.
Pemerintah Kabupaten/Kota, melalui TKPKD merumuskan hasil kegiatan monitoring pelaksanaan PLPBK dan digunakan sebagai umpan balik ke Tim Korkot Kabupaten/Kota untuk mendapat perhatian atas perbaikan yang harus dilakukan oleh Tim Korkot. c.
Monitoring oleh Konsultan dan Fasilitator Konsultan di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, dan fasilitator mempunyai tanggung jawab untuk memantau kegiatan PLPBK sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan.
4.3.2 Evaluasi Evaluasi dilakukan untuk menilai dan mengukur apakah pendekatan dan hasil kegiatan di tingkat kelurahan/desa dan kabupaten/kota mengarah pada pencapaian tujuan program yang diharapkan. Lingkup evaluasi antara lain terkait kemanfaatan program bagi perbaikan kesejahteraan masyarakat miskin, kualitas pelaksanaan dan kualitas hasil program, termasuk di dalamnya adalah kinerja para pelaku program. Kegiatan evaluasi secara nasional akan dilakukan oleh PMU P2KP dengan melibatkan para pemangku kepentingan di tingkat daerah untuk mendapatkan masukan perbaikan dalam penyelenggaraan program secara lebih luas dan berkelanjutan. 4.3.3 Indikator Penilaian Capaian Keberhasilan Indikator penilaian capaian keberhasilan ini disusun sesuai tujuan dan keluaran yang diharapkan dari implementasi kegiatan PLPBK. Indikator dirumuskan secara sederhana dan mudah dilakukan penilaian yang berbasis data SIM maupun dari hasil kegiatan pemantauan (monitoring) dan evaluasi. Indikator keberhasilan tersebut disajikan pada lampiran 1. 4.3.4 Pelaporan Pelaporan merupakan proses penyampaian data dan informasi mengenai perkembangan atau kemajuan setiap tahapan dari pelaksanaan kegiatan PLPBK, kendala atau permasalahan yang terjadi, penerapan dan pencapaian dari sasaran atau tujuan program. Mekanisme pelaporan dilakukan melalui jalur struktural pemerintahan dan jalur fungsional konsultan, sebagai upaya untuk mempercepat proses penyampaian data dan informasi dari lapangan atau kelurahan/desa ke tingkat Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi, dan Pusat. Sistem laporan dibuat sesederhana mungkin. Substansi laporan berupa data dan informasi yang benar dan akurat. Agar diperoleh laporan yang lengkap dan informatif, maka materi yang disajikan minimal harus memperlihatkan 7 (tujuh) hal penting dan wajib dimasukkan (upload) ke dalam SIM PLPBK yaitu: a. Manfaat program bagi perbaikan kesejahteraan masyarakat miskin b. Kegiatan-kegiatan yang sedang dilaksanakan, c. Pencapaian sasaran dan atau target dari kegiatan yang sedang dilaksanakan, d. Gambaran kemajuan dari pelaksanaan kegiatan pada saat laporan dibuat, e. Target dan realisasi biaya dari kegiatan yang sedang dilaksanakan, f. Kendala dan permasalahan yang dihadapi, termasuk tindak lanjutnya, g. Gambaran tingkatan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program.
LAMPIRAN
Lampiran 1 Tabel: Indikator Capaian Kinerja No
Tujuan
Tujuan Utama 1 Mewujudkan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin melalui penataan lingkungan permukiman yang teratur, aman dan sehat
Tujuan Antara 2 Mewujudkan kesadaran masyarakat untuk hidup bersih, sehat melalui peningkatan kualitas pelayanan lingkungan perumahan, sarana dan prasarana 3 Mewujudkan rencana penataan permukiman miskin berbasis ruang
Indikator dampak (impact)
Satuan
a. Meningkatnya akses masyarakat miskin terhadap lingkungan permukiman yang teratur, aman dan sehat b. Pemanfaat puas dengan upaya peningkatan kualitas pelayanan lingkungan perumahan, sarana dan prasarana. c. Infrastruktur yang dibangun 20% lebih murah dibandingkan dengan yang dibangun tidak melalui pemberdayaan masyarakat
% Kawasan Prioritas
a.
% Warga Miskin dan Rentan
b. a.
b.
c.
d.
e.
4
Meningkatkan sarana, prasarana dan pelayanan permukiman
a.
Kesepakatan penataan permukiman yang tertuang dalam Aturan Bersama terlaksana secara berkelanjutan Kontribusi Pemerintah Daerah dalam bentuk dana atau program penataan permukiman terealisasi sesuai dengan Perjanjian Kerjasama RTPLP Kawasan Prioritas memuat Rencana Ruang Terbuka Hijau minimal 10% dari luas kawasan prioritas Sarana dan prasarana permukiman yang terbangun berkualitas baik
b.
Pemeliharaan dan pengelolaan sarana dan prasarana terbangun berjalan dan berkelanjutan
c.
Pembangunan sarana dan prasarana permukiman mampu melayani warga miskin (sebagai pemanfaat langsung) Hasil audit di lokasi PLPBK Wajar Tanpa Syarat
d.
Partisipasi warga miskin dan rentan terlibat aktif dalam perencanaan partisipatif dan pengambilan keputusan Partisipasi perempuan terlibat aktif dalam perencanaan partisipatif dan pengambilan keputusan Tersusunnya RTPLP Kawasan Prioritas yang sudah diuji publik di tingkat kelurahan/desa dan disahkan oleh Bupati/Walikota RTPLP Kawasan Prioritas fokus pada kawasan permukiman miskin
2013
Target 2014
> 80%
% Pemanfaat
> 80%
% Kawasan Prioritas
% Perempuan % RTPLP yang disahkan % RTPLP fokus pada kawasan permukiman miskin % Aturan Bersama terlaksana
2015
80%
Sumber Informasi Study/evaluasi/ Uji Petik Study/evaluasi/ Uji Petik Study/evaluasi/ MIS
MIS 40%
40%
40%
40% %
40% MIS MIS/Consultant
70%
80%
90% MIS/Consultant
70%
% Perjanjian Kerja sama % RTPLP Kawasan Prioritas % sarana dan prasarana terbangun % sarana dan prasarana terbangun % pemanfaat warga miskin % Kelurahan/ desa
80%
90% MIS/Consultant
70%
80% MIS/Consultant
70%
80% MIS/Consultant
70%
80%
80%
90%
60%
70%
60%
60%
90%
90%
MIS/Consultant
MIS/Consultant
MIS/Consultant
MIS/Consultant
www.pnpm-perkotaan.org
KANTOR PUSAT JL. Pattimura No.20 Kabayoran Baru Jakarta Selatan, Indonesia - 12110 KANTOR PROYEK Jl. Penjernihan 1 No. 19 F Pejompongan Jakarta Pusat Indonesia - 10210 PENGADUAN P.O. BOX 2222 JKPMT SMS 0817 148048 e-mail :
[email protected]
