PETUNJUK TEKNIS Tata Cara Seleksi & Penetapan Lokasi Penerima Kegiatan Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLPBK)

PETUNJUK TEKNIS Tata Cara Seleksi & Penetapan Lokasi Penerima Kegiatan Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLPBK)

PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM) MANDIRI - PERKOTAAN

Diterbitkan Oleh: Direktorat Jenderal Cipta Karya – Kementerian Pekerjaan Umum

PETUNJUK TEKNIS Tata Cara Seleksi PLPBK i

ii

PETUNJUK TEKNIS Tata Cara Seleksi PLPBK

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR | iii DAFTAR ISI | iv BAB I | PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang | 2 1.2. Tujuan | 2 1.3. Lingkup Substansi | 2 BAB II | PEMBENTUKAN TIM SELEKSI LOKASI PLPBK 2.1. Tim Seleksi Tingkat Pusat | 4 2.2. Tim Seleksi Tingkat Provinsi | 4 2.3. Tim Seleksi Tingkat Kabupaten/Kota | 5 BAB III | PROSES SELEKSI CALON LOKASI PLPBK 3.1. Tahap Persiapan dan Kriteria Lokasi PLPBK | 8 3.1.1. Kriteria Penilaian Pemerintah Kabupaten / Kota | 8 3.1.2. Kriteria Penilaian BKM/Kelurahan Sasaran | 8 3.1.3. Kriteria Penilaian Proposal | 9 3.2. Proses Pemilihan Calon Lokasi PLPBK Yang Layak | 9 3.2.1 Proses Pemilihan Kabupaten/Kota Yang Layak | 9 3.2.2 Proses Pemilihan BKM/Kelurahan Yang Layak | 9 3.3. Proses Penilaian Proposal | 10 3.3.1. Sosilalisasi Penyususnan Proposal | 10 3.3.2. Penyususnan dan Pengajuan Proposal Seleksi PLPBK | 10 3.3.3 Penilaian dan Perangkingan Calon Lokasi PLPBK oleh Tim Seleksi Tingkat Propinsi | 11 3.4. Proses Penetapan Lokasi PLPBK | 11 BAB IV | RENCANA TAHAPAN DAN JADUAL PELAKSANAAN KEGIATAN SELEKSI CALON LOKASI PLPBK | 4.1. 4.2.

Rencanan Tahapan dan Jadwal Pelaksanaan Kegiatan | 14 Rencana Pembiayaan Pelaksanaan Kegiatan | 14

BAB V | PENUTUP | 15

PETUNJUK TEKNIS Tata Cara Seleksi PLPBK iii

LAMPIRAN | 19 Lampiran 1 Contoh penilaian BKM Berdaya Pelaksanaan Seleksi Lokasi PLPBK Lampiran 2 Kinerja Pembukuan BKM Lampiran 3 Isi Proposal Kegiatan PLPBK Lampiran 4 Kelengkapan Administrasi Proposal Minat Lembar Pengesahan (contoh) Surat Permohonan Dari BKM Untuk Mendapatkan Kegiatan PLPBK (Contoh) Surat Pernyataan Kesiapan Dukungan Pemerintah Kabupaten/Kota terhadap Kegiatan PLPBK (contoh) Lampiran 5 Tata Cara Penilaian Proposal seleksi PLPBK Formulir Perangkingan Berdasarkan Kabupaten/Kota Formulir 2 Perangkingan Berdasarkan Propinsi

iv


PETUNJUK TEKNIS Tata Cara Seleksi PLPBK v

vi


BAB I PENDAHULUAN

PETUNJUK TEKNIS Seleksi PLPBK

1

1.1 Latar Balakang

Kegiatan Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLPBK) merupakan intervensi lanjut dari P2KP terutama untuk lokasi‐lokasi yang masih memiliki persoalan lingkungan permukiman yang sangat kompleks serta merupakan stimulan bagi keberhasilan masyarakat di kelurahan‐kelurahan sasaran program P2KP yang te la h mampu membangun lembaga masyarakat (BKM) di wilayahnya mencapai kualifikasi ”BKM Berdaya”. PLPBK juga dapat dipandang sebagai penghargaan serta terhadap keberhasilan pemerintah Kabupaten/Kota melalui SKPD‐nya dalam mendorong dan membina masyarakat untuk terus maju dengan merealisasikan berbagai kegiatan Kemitraan Penanggulangan Kemiskinan. Pelaksanaan kegiatan PLPBK nantinya memerlukan kerja kolaborasi berbagai pihak yaitu, SKPD kabupaten/Kota, Perangkat kelurahan, Kelompok Peduli dan Masyarakat. Keberhasilan kegiatan PLPBK hanya dapat diperoleh dengan adanya komitmen penuh berbagai pihak tersebut untuk mencapai tujuan‐tujuan kesejahteraan masyarakat. Dalam rangka mencapai Tujuan dan Sasaran penyelenggaraan Kegiatan PLPBK seperti yang telah digariskan dalam Pedoman Teknis PLPBK serta menghindari terjadinya salah lokasi sasaran, maka dipandang perlu menyusun Petunjuk Teknis Tata cara Penilaian dan Penetapan Lokasi Penerima Kegiatan PLPBK. Secara umum petunjuk teknis ini diperuntukkan bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah, konsultan, dan masyarakat, yang digunakan sebagai acuan proses seleksi kelurahan sasaran Kegiatan PLPBK.

Apabila pemerintah daerah memiliki inisiatif melakukan replikasi1 kegiatan PLPBK, maka diperkenankan melengkapi kriteria dan proses seleksi lokasi sesuai dengan kebutuhan dan kebijakan pemerintah daerah setempat.

1.2 Tujuan

Mewujudkan proses pemilihan dan penetapan lokasi penerima kegiatan PLPBK sesuai kreteria lokasi yang dilakukan secara, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

1.3 Lingkup Substansi Lingkup substansi petunjuk teknis ini, meliputi: a. Pembentukan Tim Seleksi PLPBK

b. Penyusunan kriteria lokasi PLPBK c. Penyusunan tahapan proses pemilihan, penilaian dan penetapan lokasi PLPBK d. Penetapan jadwal/durasi waktu pelaksanaan kegiatan seleksi lokasi PLPBK

1

Replikasi lokasi adalah lokasi yang mengadopsi pendekatan kegiatan PLPBK dengan sumber daya pemerintah daerah.

2


‘

BAB II PEMBENTUKAN TIM SELEKSI LOKASI PLPBK


3

Tim seleksi calon lokasi PLPBK terdiri dari Tim Seleksi Tingkat Pusat, Tim Seleksi Tingkat Provinsi dan Tim Seleksi Tingkat Kota, dengan rincian sebagai berikut: 2.1 Tim Seleksi Tingkat Pusat Tim seleksi calon kelurahan PLPBK Tingkat Pusat ditetapkan melalui Surat Keputusan Direktur Penataan Bangunan dan Lingkungan, Ditjen Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum. Anggota Tim Seleksi Tingkat Pusat, mencakup: 1. PMU P2KP 2. Satker P2KP Pusat 3. Pejabat di Direktorat Penataan Bangunan dan Lingkungan Kementerian PU Proses seleksi ini dibantu oleh Tim Konsultan Manajemen Pusat (KMP). Tugas Tim Seleksi Tingkat Pusat, meliputi : a. Mengajukan Surat Pemberitahuan/Pengumuman Kegiatan Seleksi Calon Lokasi PLPBK ke Direktur Penataan Bangunan dan Lingkungan Kementerian PU. b . Melakukan sosialisasi:  internal melalui forum FGD, agar Tim Seleksi memiliki pemahaman yang sama dalam melakukan proses seleksi lokasi PLPBK.  Melakukan Sosialisasi proses seleksi lokasi PLPBK kepada Tim Seleksi PLPBK Tingkat Provinsi c. Melakukan analisis data‐data hasil penilaian dari Tim Seleksi Provinsi d. Mengajukan Surat Permohonan NOL Kelurahan PLPBK kepada Pihak Pemberi bantuan e. Mengajukan Surat Penetapan Lokasi Kelurahan PLPBK f. Mendistribusikan Surat Keputusan dan Ketetapan Lokasi Kelurahan PLPBK kepada Tim Seleksi Provinsi

2.2 Tim Seleksi Tingkat Provinsi Tim Seleksi Tingkat Provinsi ditetapkan melalui Surat Keputusan Ketua TKPKD Provinsi. Tim Seleksi Tingkat Provinsi dibentuk setelah terbitnya Surat pemberitahuan / Pengumuman kegiatan Seleksi PLPBK dari Direktur Penataan Bangunan dan Lingkungan Ditjen Cipta Karya. Proses pembentukan tim seleksi tersebut difasilitasi oleh Satker PBL Provinsi . Anggota Tim Seleksi Tingkat Provinsi, sedikitnya adalah sebagai berikut: 1. Ketua dan atau Wakil Ketua TKPKD Provinsi 2. Bappeda Provinsi 3. Dinas Pekerjaan Umum 4. Ka. Satker PBL Provinsi 5. Personil Konsultan Manajemen Wilayah (KMW) Provinsi PNPM Perkotaan Tugas Tim Seleksi Tingkat Provinsi adalah: a. Memilih dan menetapkan Kota‐kota yang layak, b. Melakukan sosialisasi kegiatan seleksi PLPBK ke Kota‐kota yang layak dan atau memenuhi kriteria, melalui forum pertemuan terbatas yang sekurang‐ kurangnya dihadiri ketua TKPKD

4


‘

c. Melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan dan keakuratan data‐data kesiapan pemerintah Kota, antara lain: Surat Komitmen Pemerintah Kota dan data‐data hasil penilaian kinerja Kota dan Kelurahan‐kelurahan berbasiskan data SIM PNPM Perkotaan. yang diusulkan oleh Tim Seleksi Tingkat Kota. d. Melakukan penilaian proposal dan perangkingan calon kelurahan PLPBK. e. Mengajukan hasil evaluasi dan perangkingan calon kelurahan PLPBK kepada Tim Seleksi Tingkat Pusat f. Melakukan sosialisasi Kelurahan‐kelurahan yang telah ditetapkan sebagai Kelurahan PLPBK kepada Tim Seleksi Tingkat Kota

2.3 Tim Seleksi Tingkat Kota Tim Seleksi Tingkat Kota ditetapkan melalui Surat Keputusan Ketua TKPKD. Tim Seleksi Tingkat Kota dibentuk setelah terbitnya Surat pemberitahuan / Pengumuman kegiatan Seleksi PLPBK dari Direktur Penataan Bangunan dan Lingkungan Ditjen Cipta Karya. Proses pembentukan tim seleksi tersebut difasilitasi oleh Satker PIP tingkat kota. Tim Seleksi kegiatan PLPBK Tingkat Kota dibentuk setelah Tim Seleksi Tingkat Provinsi menerbitkan surat rekomendasi kota‐kota yang memenuhi syarat dan layak mengikuti proses seleksi PLPBK. Anggota Tim Seleksi PLPBK Tingkat Kota, sekurang‐kurangnya, mencakup: 1. Ketua atau wakil ketua TKPKD 2. Bappeda 3. Dinas Pekerjaan Umum 4. Ka. Satker PIP Kota 5. Tim Korkot Kabupaten/Kota 6. Forum BKM Tingkat Kota Tugas Tim Seleksi Tingkat Kota, adalah: a. Melakukan sosialisasi kegiatan seleksi PLPBK kepada BKM dan pihak kelurahan di wilayahnya, melalui forum rembug pada setiap Kelurahan atau Tim seleksi dapat melakukan sosialisasi ditingkat Kota dengan menghadirkan perwakilan dari BKM dan Kelurahan. b. Melakukan Identifikasi/inventarisasi kelurahan‐kelurahan yang memenuhi syarat kriteria lokasi PLPBK serta telah dilengkapi data‐data yang sesuai data SIM PNPM Perkotaan (3 bulan terakhir), c. Melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan dan keakuratan data‐data calon Kelurahan PLPBK yang akan diusulkan. d. Melakukan penilaian dan perangkingan calon‐calon lokasi berdasarkan kriteria seleksi PLPBK e. Menetapkan hasil perangkingan calon lokasi PLPBK. f. Mendampingi BKM dan Kelurahan calon lokasi PLPBK yang diusulkan, terkait penyusunan proposal minat dan sekaligus memastikan kelayakan kualitas Proposal tersebut, untuk diusulkan ke Tim Seleksi Tingkat Provinsi g. Memastikan bahwa Surat Komitmen Pemerintah Kota untuk memenuhi kontribusi dalam bantuan teknik dan pendanaan, ditandatangani oleh Walikota. h. Mengajukan usulan lokasi PLPBK yang dilengkapi dengan Proposal minat dan


5

i.

dokumen prasyarat seleksi lokasi kepada Tim Seleksi Tingkat Provinsi Melakukan sosialisasi kelurahan‐kelurahan di wilayahnya yang telah ditetapkan sebagai lokasi PLPBK, melalui forum pertemuan warga.

6


‘

BAB III PROSES SELEKSI CALON LOKASI PLPBK


7

Proses seleksi ini menguraikan tahapan persiapan, pemilihan dan penilaian calon lokasi PLPBK serta penetapan lokasi kelurahan‐kelurahan penerima kegiatan Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLPBK). 3.1 Tahap Persiapan dan Kriteria Calon Lokasi PLPBK

Tahap ini, melakukan penyiapan Surat Pemberitahuan/Pengumuman kegiatan Seleksi, pembentukan Tim Seleksi Tingkat Pusat dan sosialisasi pelaksanaan kegiatan seleksi yang diselenggarakan bersamaan d e n g a n tahapan kegiatan PNPM Perkotaan yang melibatkan jajaran pemerintah daerah, KMW dan Korkot serta menetapkan Kriteria calon lokasi kelurahan penerima kegiatan PLPBK. 3.1.1 Kriteria untuk memilih Pemerintah Kota Lokasi PLPBK 1. Pemda memiliki kawasan prioritas penataan dan peningkatan kualitas lingkungan permukiman miskin diwilayah Kota/kawasan perkotaan. Kawasan prioritas tersebut setidaknya disyahkan oleh Surat Keputusan Walikota. 2. Pemerintah kota, berkomitmen untuk menyediakan sharing dana baik bersifat tunai ataupun ”program” sesuai hasil perencanaan partisipatif (RPLP dan RTPLP). Sharing dana baik bersifat ”tunai” ataupun ”program” tersebut dipersiapkan sekurang‐kurangnya 50 % dari total BLM PLPBK, di wilayah kelurahan/desa yang bersangkutan. Pengalokasian dana sekurang‐kurangnya 50 % dari Nilai BLM PLPBK tersebut dapat dilakukan langsung ataupun bertahap, dan dimulai pada tahun kedua pelaksanaan kegiatan PLPBK di wilayah kelurahan/desa yang bersangkutan. 3. Pemerintah kota berkomitmen untuk menyediakan Dana BOP Tim Seleksi dan Tim Teknis PLPBK. Pemerintah Kota, telah melaksanakan kegiatan PAKET dan atau Kemitraan dengan BKM /Kelurahan sasaran. 4. Pemerintah Kota telah menyediakan/mengalokasikan DDUB PNPM/Dana Sharing APBD, minimal 70% sesuai kewajibannya. 5. Mempertimbangkan adanya keterbatasan dana pelaksanaan kegiatan PLPBK, maka sasaran lokasi PLPBK 2013 akan diprioritaskan pada kawasan perkotaan/kota metropolitan, kota besar, dan kota sedang.

3.1.2 Kriteria Penilaian BKM/Kelurahan sasaran Lokasi PLPBK, yaitu :

1. Kelurahan dengan tingkat kemiskinan min. 20%. 2. Prioritas pada Kelurahan yang memiliki kawasan permukiman miskin. 3. Kelurahan/BKM potensial yang memiliki Kinerja Kelembagaan ”BKM Berdaya” (berdasarkan hasil Review Kelembagaan. Lampiran 1) . 4. Pemilu BKM Tingkat basis diikuti 30% penduduk dewasa. 5. Telah melakukan audit keuangan BKM, dengan hasil ”wajar tanpa syarat” (tahun buku terakhir) Kelurahan/BKM potensial memiliki Kinerja pembukuan Sekretariat BKM sekurang‐kurangnya”Memadai” berbasis Data SIM (3 bulan terakhir) (Penjelasan terdapat pada Lampiran 2 )

8


‘

3.1.3 Kriteria Penilaian Proposal (Lampiran 3) yaitu : 1. Proposal Seleksi PLPBK diajukan oleh BKM/Kelurahan yang telah dinyatakan layak2 dan memenuhi syarat kriteria untuk mengikuti seleksi PLPBK oleh Tim Seleksi Tingkat Kota. 2. Memenuhi kelengkapan Administrasi Proposal Seleksi PLPBK yang terdiri dari : a. Lembar Pengesahan b. Surat Permohonan dari BKM untuk mendapatkan kegiatan PLPBK c. Proposal Minat, sekurang‐kurangnya, memuat: - Pendahuluan - Tipologi / Geografis wilayah dan karakteristik kawasan permukiman miskin - Gagasan penanganan dan penataan kawasan permukiman miskin - Uraian tentang Kesiapan BKM dan Pemerintah Kota

3.2 Proses Pemilihan Calon Lokasi PLPBK

Proses pemilihan dan penetapan Calon Lokasi PLPBK yang layak, dilakukan melalui dua tahap, yaitu:  Tahap pertama, memilih Kota‐kota/kawasan perkotaan (metropolitan, besar dan sedang) yang sesuai dengan kriteria seleksi Pemerintah Kota  Tahap kedua, memilih BKM / Kelurahan, sesuai dengan kriteria seleksi Penilaian BKM /Kelurahan PLPBK 3.2.1 Proses Pemilihan Pemerintah Kota Kota/kawasan perkotaan yang disebut layak adalah Kota yang memenuhi kriteria (point 3.1.1). Bila satu kriteria tidak terpenuhi, maka Kota bersangkutan masuk dalam katagori belum layak untuk mengikuti proses seleksi PLPBK. 3.2.2 Proses Pemilihan Kelurahan/BKM

BKM/Kelurahan yang disebut layak, adalah BKM/Kelurahan yang memenuhi kriteria (point 3.1.2). Bila satu kriteria di atas tidak terpenuhi, maka BKM/Kelurahan yang bersangkutan masuk dalam katagori belum layak mengikuti proses seleksi PLPBK. Pemilihan Kelurahan/BKM dilakukan oleh Tim Seleksi Tingkat Kota. Proses pemilihan BKM/Kelurahan yang layak dilakukan sesuai tahapan, sebagai berikut: 1. Melakukan Identifikasi kelurahan‐kelurahan yang memiliki tingkat kemiskinan sekurang‐kurangnya 20% 2. Melakukan Identifikasi kelurahan‐kelurahan yang memiliki kawasan permukiman miskin 3. Melakukan Identifikasi kelurahan‐kelurahan dan BKM, sesuai kriteria (point 3.1.2) yang berbasis data SIM online (3 bulan terakhir). 4. Melakukan verifikasi lapangan dengan menyelengarakan forum rembug ditingkat Kelurahan. Forum rembug ini sekurang‐kurangnya dihadiri anggota BKM dan UP‐UP, lurah, camat dan masyarakat setempat yang mewakili. Tujuannya, adalah: a. Memastikan verifikasi dan validasi data SIM b. Memastikan kesiapan BKM, Lurah dan masyarakat untuk melaksanakan kegiatan 2

Penilaian kelayakan ….


9

PLPBK sesuai pedoman yang telah ditetapkan d. Memastikan BKM dan Lurah bersedia terlibat dalam pengendalian efektifitas kerja tim inti perencana partisipatif dan pemasaran e. Memastikan BKM dan Lurah terlibat dalam mendorong masyarakat, khususnya warga miskin untuk terlibat aktif dalam setiap aktifitas PLPBK, sesuai pedoman pelaksanaan dan pedoman teknis PLPBK 5. Melakukan rembug untuk menetapkan kelurahan/BKM yang layak untuk mengikuti seleksi lokasi PLPBK. Hasil penetapan wajib dilengkapi Berita Acara penetapan kelurahan dan BKM yang layak dan ditandatangani oleh ketua/wakil ketua TKPKD Kota. 6. Tim Seleksi Tingkat Kota mengajukan hasil penetapan kelurahan/BKM yang layak kepada Tim Seleksi Tingkat Provinsi yang dilengkapi Surat pengajuan yang ditandatangani oleh ketua/wakil ketua TKPKD Kota. 7. Tim Seleksi Tingkat Kota melakukan sosialisasi kesetiap Kelurahan/BKM yang memenuhi syarat untuk segera menyusun proposal minat, sebagai salah satu syarat untuk mengikuti proses seleksi berikutnya. 3.3. Proses Penilaian Proposal Proses seleksi ini, diawali dengan melakukan sosialisasi dan selanjutnya melakukan penyusunan dan penilaian proposal minat serta melakukan perangkingan calon‐calon lokasi kelurahan penerima BLM PLPBK. Langkah‐langkah yang dilakukan, adalah:

3.3.1 Sosialisasi penyusunan proposal Tim Seleksi Tingkat Kota melakukan sosialisasi secara berkala di wilayah kerjanya, khususnya ke wilayah kelurahan yang dinyatakan layak mengikuti proses seleksi lanjutan (penyusunan proposal). Kegiatan sosialisasi diselenggarakan melalui forum rembug yang dibantu oleh Korkot. 3.3.2 Penyusunan dan Pengajuan proposal seleksi PLPBK: 1. Tim Seleksi Tingkat Kota melakukan pendampingan dan fasilitasi BKM, Lurah dan Pemda Kota dalam penyusunan proposal minat yang lengkap dan baik sesuai lampiran3 dan dilengkapi kelengkapan administrasi sesuai lampiran 4 2. Tim Seleksi Tingkat Kota mengajukan proposal minat yang sudah dilengkapi Surat usulan pengajuan BKM dan Surat Komitmen Pemda kepada Tim Seleksi Tingkat Provinsi.

3.3.3 Penilaian dan Perangkingan Calon Lokasi PLPBK oleh Tim Seleksi Tingkat Provinsi

10

1. Tim Seleksi Tingkat Provinsi melakukan penilaian proposal yang telah diajukan Tim Seleksi tingkat Kota] 2. Tim Seleksi Tingkat Provinsi melakukan perangkingan calon‐calon lokasi Kelurahan berdasarkan hasil penilaian proposal, sesuai format lampiran 5 3. Tim Seleksi Tingkat Provinsi melakukan evaluasi hasil perangkingan calon‐calon lokasi Kelurahan yang akan terpilih sebagai lokasi kegiatan PLPBK. 4. Tim Seleksi Tingkat Provinsi mengajukan hasil penilaian dan perangkingan kepada Tim Seleksi Tingkat Pusat


‘

3.4. Proses Penetapan Lokasi PLPBK Proses ini termasuk bagian akhir yang sangat penting dari rangkaian kegiatan seleksi lokasi PLPBK. Proses penetapan Lokasi PLPBK adalah: 1. Hasil penilaian Tim Seleksi Tingkat Propinsi dibahas oleh Tim Seleksi Tingkat Pusat dengan pihak pemberi pinjaman/hibah untuk memberikan persetujuan 2. Proses penerbitan NOL Lokasi Kelurahan PLPBK : a. Tim Seleksi Tingkat Pusat mengajuan penerbitan surat ’Pengajuan NOL Lokasi Kelurahan PLPBK kepada Pihak pemberi pinjaman/hibah’ b. Penerbitan ’Surat Persetujuan NOL Lokasi Kelurahan PLPBK’ oleh Pemberi Pinjaman/Hibah yang ditujukan kepada Direktur Penataan Bangunan dan Lingkungan (PBL) 3. Pengajuan surat oleh Tim Seleksi Tingkat Pusat kepada Direktur Penataan Bangunan dan Lingkungan (PBL) untuk menerbitkan Surat Keputusan dan Penetapan Lokasi Kelurahan PLPBK 4. Surat pemberitahuan lokasi kelurahan PLPBK yang baru, dikirimkan kepada Tim Seleksi Tingkat Propinsi dan Tim Seleksi Tingkat Kabupaten/Kota dengan melampirkan Surat Keputusan dan Ketetapan Direktur Penataan Bangunan dan Lingkungan (PBL).


11

Tahapan proses seleksi calon lokasi PLPBK di atas secara sistematis disajikan pada bagan alir, berikut ini:

12


‘

BAB IV RENCANA TAHAPAN, JADWAL DAN PEMBIAYAAN PELAKSANAAN KEGIATAN SELEKSI CALON LOKASI PLPBK


13

4.1 Rencana Tahapan dan Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Mengacu pada tahapan seleksi lokasi PLPBK sebagaimana diuraikan di atas, maka disusun Rencana Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Seleksi calon Lokasi Kelurahan Penerima Kegiatan PLPBK. Jadwal pelaksanaan kegiatan, selambat‐lambatnya dapat diselesaikan dalam jangka waktu 4 bulan efektif, dengan rincian pelaksanaan kegiatan dapat dilaksanakan secara paralel, seperti tersaji pada matrik halaman 15:

4.2 Rencana Pembiayaan Pelaksanaan Kegiatan Pembiayaan pelaksanaan kegiatan seleksi calon lokasi PLPBK dibebankan pada anggaran Pemerintah Daerah. Pemerintah Provinsi dan Kota bertanggungjawab menyelenggarakan proses seleksi calon lokasi PLPBK diwilayahnya.

14


‘


15

16


‘

Demikian Petunjuk Teknis tata cara pengajuan usulan dan penetapan lokasi kegiatan penataan lingkungan permukiman berbasis komunitas (PLPBK), ditetapkan dan apabila terjadi perubahan akan diberitahukan lebih lanjut.


17

18


‘

LAMPIRAN-LAMPIRAN


19

20


‘


21

22


‘

TOTAL NILAI

SKOR

Visi-Misi

225

3%

Struktur Organisasi

200

3%

Legitimasi Pemilihan Anggota BKM

325

3%

Pengambilan Keputusan

225

2%

Perempuan dlm Pengambilan Keputusan

200

2%

Mekanisme Minta Usulan Masyarakat

200

2%

Partisipasi Anggota BKM

200

2%

Pertemuan BKM

275

2%

Perencanaan

200

2%

Monitoring Evaluasi

200

0%

Dokumentasi Informasi

200

2%

Penanganan Pengaduan Masyarakat (PPM)

200

2%

Penerima Manfaat Kegiatan/ Program

250

3%

Sumber pendanaan

250

2%

Rencana Keuangan

225

1%

Laporan Keuangan

250

2%

Pertanggungjawaban

225

1%

Pengembangan kapasitas

200

5%

Kaderisasi

200

5%

KSM

200

3%

Masyarakat

200

3%

Pemerintah

225

3%

Organisasi non-pemerintah

225

3%

5100

52%

BIDANG / SUMBERDAYA ORGANISASI

ASPEK

STATUTA ORGANISASI

KEPEMIMPINAN

SISTEM MANAJEMEN

SUMBERDAYA KEUANGAN

SUMBERDAYA MANUSIA

HUBUNGAN EKSTERNAL

TOTAL SKOR ORGANISASI


23

Contoh penilaian BKM Berdaya

24


‘

LAMPIRAN 2 KINERJA PEMBUKUAN BKM 1. Kriteria Kinerja Pembukuan Sekretariat BKM ‘Memadai’ Kategori Sekretariat    

Semua item jika nilainya 1 = ”ya” dan jika nilainya 0 = ”tidak” Pengukuran Kinerja dinyatakan Sangat Baik jika total skore mencapai angka 11 Pengukuran Kinerja dinayatakan Memadai jika total skore mencapai angka ≥ 9, dan jawaban ”TIDAK” adalah item No 4,5 atau No 11 atau maksimal dua nomor tersebut Pengukuran Kinerja Tidak Memadai jika total skore < 9 atau total skore = 10 dengan jawaban ”TIDAK” adalah salah satu item No. 1,2,3,6,7,8,9 atau 10

INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA PEMBUKUAN SEKRETARIAT LKM/BKM Nama LKM/BKM

: .............................

Kecamatan

Kelurahan

: ..............................

Kota/Kab.

: ................................

: ...............................

No. KEBIJAKAN KEUANGAN

Nilai/

Aspek Pengukuran

Catatan

1.

Semua kebijakan disusun BKM berdasarkan AD/ART

2.

BKM Menyusun dan menetapkan RAPB tahunan

Semua penerimaan dan pengeluaran keu. diketahui l h SISTEM AKUNTANSI

3. 4.

Seluruh transaksi penerimaan dan pengeluaran dicatat dan diarsipkan sesuai tanggal transaksi

5.

Pencatatan dilakukan tepat waktu dan laporan disajikan sebelum tanggal 5 bulan berikutnya Rek. bank menggunakan nama lembaga bukan nama

6. 7. Rekening bank ditandatangani 3 orang anggota BKM 8. Dana operasional tunai tidak lebih dari Rp. 9. Saldo buku bank sama dengan saldo rekening bank 10. Saldo buku kas sama dengan jumlah dana tunai PELAPORAN DAN MONITORING Laporan bulanan dipasang di papan informasi di lima tempat stategis selambat‐lambatnya tanggal 5 Total Skor

Kategori Kinerja SB/ M/ TM*


25

Cara Pengisian / Penjelasan INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA PEMBUKUAN SEKRETARIAT

Aspek Pengukuran

Penjelasan

1. Semua kebijakan disusun BKM berdasarkan AD/ART

Adalah kebijakan pengelolaan keuangan seperti:

• Besar jasa pinjaman sesuai AD/ART • Pembagian laba UPK sesuai AD/ART • Audit keuangan tahunan sebelumnya telah dilakukan

yang ditetapkan dan diterapkan harus berdasarkan pada AD/ART. • RAPB adalah Rencana Anggaran Penerimaan 2. BKM Menyusun dan menetapkan dan Biaya tahunan yang harus disusun oleh RAPB tahunan BKM (terutama dana BOP) berdasarkan rencana aktivitas BKM dan unit operasionalnya (sekretariat dan UP‐UP).

• Berita Acara penyusunan dan penetapan RAPB 3. Sem ua penerimaan dan pengeluaran keuangan diketahui oleh BKM

4. Seluruh transaksi penerimaan dan pengeluaran dicatat dan diarsipkan sesuai tanggal transaksi

•

• •

• 

•

• 5. Pencatatan dilakukan tepat • waktu dan laporan disajikan sebelum tanggal 5 bulan berikutnya

•

26


sudah ditandatangani oleh seluruh anggota BKM, paling lambat tgl 31 Semua penerimaan dan pengeluaran dana di BKM menggunakan Bukti Kas Masuk dan Bukti Kas Keluar yang diketahui (ditandatangani) oleh BKM (koordinator BKM atau anggota BKM yang ditetapkan). Jika terdapat satu saja bukti tidak Seluruh proses adminstrasi (notulensi, penyiapan surat‐ menyurat, pencatatan keuangan, penyajian laporan keuangan, dan pengarsipan) dilakukan oleh sekretariat Pencatatan transaksi menggunakan format‐format baku standar P2KP Fasilitator melakukan cross‐cek penjumlahan ke bawah dan kesamping Seluruh transaksi keuangan harus memiliki bukti pendukung yang cukup (transaksi dengan pihak ketiga harus memiliki bukti pendukung dari pihak ke tiga {spt: Bon, Kwitansi, atau bukti lainnya}) Jika terdapat satu transaksi saja tidak dicatat atau d k lk b k k b Pencatatan transaksi keuangan (keluar atau masuk) dilakukan tepat waktu dan laporan keuangan pada bulan tersebut disajikan sebelum tanggal 5 pada bulan berikutnya. Jika terdapat penundaan pencatatan lebih dari 5 hari, maka jawabnya TIDAK = 0

‘

6. Rekening bank menggunakan Rekening bank dengan nama: BKM ”......................” nama lembaga bukan nama sebagaimana yang tertera dalam Akta Notaris, kalau dengan nama pribadi jawabnya Tidak = 0 probadi 7.Rekening bank ditandatangani 3 Penandatanganan rekening bank (spesimen) terdiri dari 3 (tiga) orang anggota BKM, termasuk orang anggota BKM saat penarikan, bila kurang dari 3 jawabnya Tidak = 0 • Dana operasional tunai maksimal ada di tangan (kas) 8. Dana operasional tunai tidak BKM lebih dari Rp. 1.000.000,‐ sebesar Rp. 1.000.000,‐ dalam 2x24 jam, • ika terdapat dana tunai melebihi Rp. 1.000.000,‐ harus dapat dijelaskan keperuntukannya,bila 9. Saldo buku bank sama dengan Rekonsiliasi saldo buku bank catatan Sekretariat dan saldo rekening bank Rekening bank pada tanggal yang sama, bila Tidak = 0 10.Saldo buku kas sama dengan Kas opname dana tunai yang ada di BKM dicocokkan dengan buku kas catatan sekretariat (gunakan jumlah dana tunai lembar kas opname) pada tanggal yang sama bila Tidak = 0 11. Laporan bulanan dipasang di Laporan keuangan (Pemasukan dan Pengeluaran Dana BKM) yang disajikan tiap bulan dipasang di papan informasi di lima tempat stategis selambat‐ papan informasi selambat‐ lambatnya tanggal 5 lambatnya tanggal 5 bulan bulan berikutnya. Bila tidak ada, maka nilainya = 0 berikutnya

2. Kriteria Kinerja Pembukuan UPK ‘Memadai’

Kategori UPK Tanpa PAR

a. Semua item jika nilainya 1 = ”ya” dan jika nilainya 0 = “tidak”. b. Pengukuran Kinerja dinyatakan sangat baik jika total skore mencapai angka 9. c. Pengukuran Kinerja dinyatakan memadai jika total skore mencapai angka = 8, dan jawaban “TIDAK” adalah salah satu dari item No. 3 atau No. 9. d. Pengukuran Kinerja tidak memadai jika total skore < 8 atau total skore= 9 dengan jawaban “TIDAK” adalah salah satu dari item No. 1, 2, 4, 5, 6, 7 atau 8.


27

INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA PEMBUKUAN UPK Nama LKM/BKM

: .............................

Kecamatan

: ..............................

Kota/Kab.

: ................................

Kelurahan

: ...............................

No.

Aspek Pengukuran

Nilai/

Catatan

KEBIJAKAN KEUANGAN

Prosedur pemberian pinjaman bergulir sesuai dengan

1. Skema pinjaman bergulir sesuai dengan SOP 2.

SISTEM AKUNTANSI

Rekening bank ditandatangani 3 orang yang terdiri

3.

Seluruh transaksi penerimaan dan pengeluaran dicatat dan diarsipkan sesuai tanggal transaksi

4. 5.

Rekening bank menggunakan nama lembaga bukan

6. 7. 8.

dari dua orang anggota BKM dan satu orang manajer Dana operasional tunai tidak lebih dari Rp. 1.000.000,‐ Saldo buku bank sama dengan saldo rekening bank Saldo buku kas sama dengan jumlah dana tunai

PELAPORAN DAN MONITORING

9.

Laporan bulanan dipasang di papan informasi di lima tempat stategis selambat‐lambatnya tanggal 5

10. LAR

XX

11. PAR

XX Total Skor

Otomatis dari SIM MK

Otomatis dari SIM MK

Kategori Kinerja SB /M/TM*

28


‘

Aspek Pengukuran 1. Skema pinjaman bergulir sesuai dengan SOP

2. Prosedur pemberian pinjaman bergulir sesuai dengan SOP

Penjelasan Adalah Skema Pinjaman Bergulir, meliputi: • Biaya administrasi • Jasa pinjaman • Jangka waktu pinjaman • Cara angsuran pinjaman • Maksimum pinjaman yang Procedure pengelolaan pinjaman bergulir Bila ada perbedaan harus ada penjelasan dan keputusan rapat BKM, bila Tidak = 0

•

Tahapan pemberian pinjaman, meliputi:

a. Verifiksi KSM

b. Verifikasi Usulan KSM

c. Pemutusan pinjaman

d. Perjanjian Pinjaman (Pencairan) sesuai dengan Standard Operating Procedure pengelolaan pinjaman bergulir. • Surat akad kredit (perjanjian pinjaman) harus bermaterai. Bila ada yang tidak mengikuti prosedur = 0

• Pencatatan transaksi keuangan (keluar atau 3. Seluruh transaksi penerimaan masuk) dilakukan tepat waktu dan laporan dan pengeluaran dicatat dan keuangan pada bulan tersebut disajikan sebelum diarsipkan sesuai tanggal transaksi tanggal 5 pada bulan berikutnya • Pencatatan transaksi menggunakan format‐format baku standar P2KP

• Fasilitator melakukan cross‐cek penjumlahan ke bawah dan kesamping

• Jika terdapat penundaan pencatatan satu hari saja, maka jawabnya TIDAK = 0 4. Rekening bank menggunakan nama lembaga bukan nama pribadi

Rekening bank UPK dengan nama: BKM”......................” sebagaimana yang tertera dalam Akta Notaris Bila bukan atas nama lembaga nilai = 0

5. Rekening bank ditandatangani 3 orang yang terdiri dari dua orang anggota BKM dan satu orang manajer UPK

Penandatanganan rekening bank (spesimen) UPK adalah 3 (tiga) orang yang terdiri dari dua (2) orang anggota BKM dan satu (1) orang manajer UPK, termasuk saat penarikan. Bila kurang dari 3 nilai = 0


29

6. Dana operasional tunai tidak lebih dari Rp. 1.000.000,‐

Dana operasional tunai maksimal ada di tangan (kas) UPK sebesar Rp. 1.000.000,‐ dalam 2x24 jam. Bila ada kelebihan harus ada penjelasan

7. Saldo buku bank sama dengan Rekonsiliasi saldo buku bank catatan UPK dan saldo rekening bank Rekening bank, pada tanggal yang sama harus bernilai sama kecuali ada transaksi yang belum di catat (biaya bunga, biaya administrasi dan buku catatan UPK harus di perbaiki (adjustment) 8. Saldo buku kas sama dengan jumlah dana tunai

Kas opname dana tunai yang ada di UPK dicocokkan dengan buku kas catatan UPK (gunakan lembar kas opname), pada tanggal yang sama harus bernilai yang sama, jika ada perbedaan (contoh biaya / penerimaan yang belum dibukukan buku kas harus di perbaiki bila setelah adjustment angka tidak sama, nilai = 0.

9. Laporan bulanan dipasang di Laporan keuangan bulanan, meliputi: papan informasi di lima tempat 1. Laporan Kolektibilitas stategis selambat‐lambatnya 2. Laporan Tingkat Pengembalian dan tanggal 5 bulan berikutnya Tunggakan 3. Lap. Kolektibilas dan Tingkat Pengembalian 4. Laba‐Rugi 5. Neraca yang disajikan tiap bulan dipasang di papan informasi selambat‐ lambatnya tanggal 5 bulan berikutnya. Bila Tidak nilannya = 0 10.Berapa Prosentase Tingkat Pengembalian (RR)

Cukup jelas (saldo pinjaman minus tunggakan ≥ 3bulan atau kali angsuran, dibagi saldo pinjaman)

11.Berapa Prosentase Tingkat Tunggakan

Cukup jelas (tunggakan >3bulan atau kali angsuran dibagi saldo pinjaman) atau (100% ‐ RR)

3. Kriteria Audit Keuangan BKM dengan hasil ‘wajar tanpa syarat’

Hasil audit BKM Wajar Tanpa Syarat artinya auditor tidak memberikan catatan atas suatu hal atau akun transaksi yang tidak dapat diperiksa.

Misalnya antara lain : 1. Nilai Pinjaman KSM tidak didukung dengan register piutang yang lengkap 2. Account peralatan tidak didukung dengan buku inventaris 3. Nilai sebuah transaksi antara pembeli dan penjualnya sama dan tidak terdapat b ukti eksternal padahal nilainya material (besar). 4. Pada account kas, setelah dilakukan perhitungan kembali ke periode akuntansi sebelumnya tidak sesuai dengan jumlah nominal di buku kas. 5. Penyusutan belum dilakukan secara berkala.

30


‘

LAMPIRAN. 3 ISI PROPOSAL KEGIATAN PLPBK Prinsip Dasar Proposal kegiatan PLPBK merupakan uraian ringkas yang menggambarkan minat dan kesiapan Masyarakat, BKM, Kelurahan, Pemerintah Daerah dan para relawan lain untuk menjalankan aktifitas pembelajaran menuju tatanan masyarakat Madani melalui aktifitas perencanaan lingkungan permukiman. Proposal menggambarkan tingkat kesiapan masyarakat yang diwujudkan dengan uraian ringkas mengenai 1. Pemahamaman geografis dan tipologis wilayah serta pemahaman karakteristik kawasan permukiman miskin yang urgent/membutuhkan penanganan cepat. 2. Profil masyarakat secara ringkas yang menunjukan kondisi/potret masyarakat saat ini (terutama setelah mengalami serangkaian proses pembelajaran P2KP) Dengan demikian, Proposal yang diajukan untuk mendapatkan PLPBK ini sekurang‐ kurangnya berisi mengenai : I Kelengkapan Administrasi Proposal Seleksi PLPBK

Kelengkapan administrasi ini harus ada dalam proposal minat untuk mendapatkan kegiatan Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLPBK) yang di ajukan BKM, Kelurahan dan Pemerintah Kota Kepada Tim Seleksi Provinsi. Kelengkapan administrasi yang dimaksud, meliputi: 1. Lembar Pengesahan 2. Surat Permohonan dari BKM untuk mendapatkan kegiatan PLPBK 4. Isi Proposal minat kegiatan PLPBK 5. Copy surat atau dokumen lain yang dianggap perlu untuk mendukung proposal

II Bagian Isi Proposal Minat

Bagian I: Pendahuluan Latar Belakang Berisi mengenai uraian singkat pentingnya rencana penataan lingkungan permukiman berbasis komunitas dilakukan di kelurahan pengusul. Uraian tersebut sebaiknya dilengkapi dengan data progres pencapaian P2KP, kondisi dan potensi ekonomi, kondisi sosial masyarakat, kebutuhan perencanaan untuk meningkatkan kualitas lingkungan permukiman miskin dan penjelasan lain‐lain yang dianggap perlu

Tujuan dan sasaran Berisi uraian singkat apa yang ingin dicapai dari kegiatan penyusunan rencana penatataan lingkungan permukiman (RPLP) dan rencana tindak penataan lingkungan permukiman (RTPLP) yang difokuskan pada penataan kawasan permukiman miskin.


31

Bagian II: Tipologi/Geografis Wilayah dan Karakteristik Kawasan Permukiman Miskin Bab ini, berisi uraian singkat, yang dapat memberikan gambaran umum secara ringkas tentang wilayah bersangkutan yang terangkum dalam bentuk informasi‐informasi ringkas yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif. Untuk data kuantitatif/data‐data statistik tidak dengan angka absolut namun gunakan prosentase, sehingga dapat diperbandingkan. (Sebagai contoh jumlah penduduk menurut usia tidak perlu ditampilkan dengan angka absolut namun gunakan prosentase, sehingga akan diketahui prosentase jumlah penduduk usia produktif terhadap jumlah penduduk keseluruhan, dll) Informasi yang disampaikan diantaranya: 1. Informasi dasar yang menunjukkan letak wilayah, luas wilayah, ciri‐ciri kawasan permukiman miski di Kelurahan 2. Menguraikan karakteristik fisik, penggunaan lahan/pola ruang, sosial ekonomi, sarana dan prasarana dasar kawasan‐kawasan potensial diwilayah kelurahan. 4. Menguraikan karakteristik fisik, penggunaan lahan/pola ruang, sosial ekonomi, sarana dan prasarana dasar kawasan‐kawasan permukiman miskin diwilayah kelurahan yang memiliki persoalan‐persoalan yang perlu penanganan segera (urgent), seperti: Kampung kumuh pusat kota, kampung pesisir, kampung pinggir sungai dll. Dalam uraian ini perlu juga dikemukakan secara singkat bentuk‐bentuk permasalahan, kendala dan hambatan‐hambatan yang terjadi akibat terbatasnya fasilitas, karakteristik alam, buruknya lingkungan, terbatasnya infrastruktur, dll Untuk memberi kejelasan akan lebih baik apabila disertakan peta‐peta yang mendukung uraian diatas, seperti peta penggunaan lahan, peta jaringan jalan, peta sebaran fasilitas, peta jaringan drainase, untuk kawasan‐kawasan potensial atau kawasan‐kawasan yang perlu penanganan segera (urgent) Bagian III: Gagasan Penataan Kawasan Permukiman Miskin Bagian ini merupakan bagian yang paling penting dalam proposal PLPBK, maka sudah semestinya bagian ini mendapatkan porsi yang terbanyak dibandingkan dengan bagian‐ bagian lain di dalam proposal. Bagian ini menguraikan secara singkat dan jelas, gagasan penataan kawasan/lingkungan permukiman miskin dengan mendorong pembangunan Sosial, Ekonomi dan Lingkungan yang ingin dicapai pada masa mendatang. Inovasi‐inovasi BKM/LKM menjadi penting untuk dituangkan dalam uraian gagasan penataan kawasan permukiman miskin. Dalam merumuskan gagasan ini, BKM perlu melakukan koordinasi dan diskusi intensif dengan Komunitas Belajar Kelurahan (KBK) dan atau dengan Komunitas Belajar Perkotaan (KBP), Pemerintah Kota, perangkat Dinas‐dinas terkait, dan perangkat Kelurahan maupun para‐pihak lain dengan didampingi oleh tim konsultan pendamping P2KP (Tim Korkot).

32


‘

Bagian IV: Uraian tentang Kesiapan BKM dan Pemerintah Kabupaten/Kota

a) Kesiapan BKM/Masyarakat Pada bagian ini diuraikan secara singkat dan jelas mengenai kesiapan dan komitmen BKM/ masyarakat bersangkutan untuk mengelola kegiatan PLPBK. Uraian tersebut, meliputi: 1. Uraian singkat organisasi kelembagaan BKM, berisi mengenai struktur organisasi dan kelengkapan anggota (jumlah, proporsi laki‐laki dan perempuan) 2. Uraian singkat mengenai pengalaman kerja serta kegiatan BKM (UP‐UP nya) yang telah dilakukan untuk menunjukan keaktifan dari BKM (melaksanakan kegiatan chanelling dsb) 3. Uraian singkat mengenai hubungan fungsional atau relasi kerja antara BKM dengan pemerintah Kelurahan 4. Uraian singkat mengenai kemitraan BKM dengan Pemerintah, Swasta dan para pihak lainnya. 5. Uraian singkat, kesanggupan BKM untuk bermitra dengan Pemerintah Kota, pemerintah kelurahan / desa dan lembaga‐lembaga lainnya 6. Uraian singkat, kesanggupan BKM untuk melakukan recruitment tenaga ahli perencanaan lingkungan permukiman berbasis komunitas 7. Uraian singkat, kesanggupan BKM untuk mengelola kegiatan PLPBK secara partisipatif, transparan, akuntable, visioning dan responsif / proaktif 8. Uraian singkat mengenai pengalaman BKM di dalam mengelola hasil‐hasil pembangunan. (contoh: bagaimana BKM dan masyarakat mengelola hasil‐ hasil pembangunan lingkungan yang menggunakan dana BLM fisik, maupun dana‐dana yang lain. Adakah Unit‐unit Pengelola melakukan aktifitasnya dengan baik?, bagaimana membuktikannya? Bagaimana dengan tingkat kepuasan masyarakat terhadap hasil pembangunan beserta pemeliharaanya? dll) Catatan: Point 5,6,7,8 merupakan point yang penting di dalam bagian ini sehingga seyogyanya mendapat porsi pembahasan yang lebih besar. b) Kesiapan Pemerintah Kota

Pada bagian ini diuraikan secara singkat dan jelas mengenai kesiapan dan komitmen pemerintah Kabupaten / Kota untuk mendukung kegiatan PLPBK. Uraian tersebut meliputi: 1) Kesiapan dan komitmen Pemerintah Kota, yaitu: a. Komitmen memberikan bimbingan teknis (Technical Assistance), bermitra dengan masyarakat/lembaga‐lembaga non pemerintah lainnya, bersedia membentuk tim teknis Pemda dan bersedia memberikan informasi kebijakan, dan rencana‐rencana pembangunan kota yang akan mempengaruhi perkembangan Kelurahan PLPBK.


33

b. Komitmen Pemerintah Kota mengalokasikan anggaran pendukung kegiatan PLPBK tersebut kedalam APBD, sekurang‐kurangnya 50 % dari Nilai BLM PLPBK untuk pelaksanaan pembangunan di wilayah kelurahan/desa yang bersangkutan. Pengalokasian dana, sekurang‐kurangnya 50 % dari Nilai BLM PLPBK tersebut dapat dilakukan langsung ataupun bertahap, dan dimulai pada tahun kedua pelaksanaan kegiatan PLPBK di wilayah kelurahan/desa yang bersangkutan. c. Komitmen memberikan fasilitas diantaranya BOP Tim Teknis yang digunakan untuk mendukung dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan PLPBK d. Komitmen memberikan dukungan teknis (data & informasi), yaitu: sanggup memberikan dukungan Peta sesuai dengan persyaratan teknis (skala 1:5000 untuk RPLP dan 1:2000 atau 1:1000 untuk RTPLP/kawasan prioritas), data‐data yang dibutuhkan untuk proses penyusunan PLPBK, peralatan/pencetakan jika diperlukan, dll 2) Kesiapan dan komitmen pemerintah kelurahan, yaitu: Berkomitmen memberikan konsultasi, diskusi dan koordinasi dalam rangka menggalang partisipasi warga dan lembaga‐lembaga keswadayaan masyarakat, bersedia menetapkan aturan‐aturan yang disepakati warga berupa keputusan lurah/desa, bersedia membangun tata pemerintahan yang baik (partisipatif, transparan, akuntabel, visioning, responsif/proaktif) terutama dalam pelayanan publik, bersedia bermitra dengan Pemda, BKM dan kelompok peduli serta bersedia memenuhi persyaratan dalam kegiatan PLPBK

34


‘

LAMPIRAN. 4 KELENGKAPAN ADMINISTRASI PROPOSAL MINAT

1. LEMBAR PENGESAHAN (contoh) Setelah mempelajari Tata Cara Pengajuan Usulan dan Penetapan Lokasi Penerima PLPBK (Pengembangan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas), Kami yang bertanda tangan di bawah ini: Nama BKM : ............................. Kelurahan / Desa : ............................ Kecamatan : ............................ Kota . : ............................ Propinsi : ............................ menyatakan bahwa isi proposal terlampir telah disepakati dan disahkan sebagai salah satu persyaratan dokumen yang diajukan kepada Tim Seleksi PLPBK Pusat, untuk dilakukan penilaian lebih lanjut. ……………….. , …………………………. 20..... Yang Menyepakati : Nama Jabatan Tandatangan / Cap

Koordinator BKM

Lurah / Kepala Desa

Camat

Ka. Bappeda


35

2. Surat Permohonan Dari BKM Untuk Mendapatkan Kegiatan PLPBK (Contoh) Kop Surat BKM

Nomor: ……., ……………… 20.. Lampiran:

Perihal: Pengajuan proposal kegiatan PLPBK

Kepada Yth. Tim Seleksi Provinsi Pemilihan dan Penetapan Lokasi PLPBK Di ….

Dengan Hormat Berdasarkan Surat dari Direktur Penataan Bangunan dan Lingkungan, Ditjen Cipta Karya Nomor:…., Tentang Pemberitahuan proses seleksi kegiatan PLPBK dan Surat Tim Seleksi Provinsi, Nomor………, Tentang Proses Seleksi Pemilihan dan Penetapan Lokasi Kegiatan PLPBK, Tahun Anggaran 20...., maka kami Badan Keswadayaan (BKM)……Kelurahan…..Kabupaten/Kota…..,mengajukan proposal minat sebagai usulan penilaian untuk mendapatkan kegiatan Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLPBK), TA 20.... Demikian Surat Permohonan ini kami ajukan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih

Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM)….

Kelurahan…………………………..

(………………………) Koordinator.

Tembusan: …….. ……..

36


‘

Surat Pernyataan Kesiapan Dukungan Pemerintah Kota Terhadap Kegiatan PLPBK (Contoh) KOP SURAT PEMERINTAH KOTA PERNYATAAN KESIAPAN DAN DUKUNGAN Nomor: ……………………….

Setelah mempelajari isi Pedoman Tata Cara Seleksi Pemilihan dan Penetapan Lokasi Kegiatan Penataan Lingkungan Permukiman (PLPBK), TA 20... dan memahami isi proposal minat untuk mendapatkan Kegiatan PLPBK di Kelurahan,…..Kecamatan…….Kota, maka kami Pemerintah Kota……menyatakan siap dan berkomitmen untuk: 1. Membentuk Tim Teknis untuk mendukung pelaksanaan kegiatan PLPBK dan sekaligus mendorong tim teknis agar berperan aktif dalam memberikan bimbingan teknis, diskusi dan konsultasi terkait kebijakan dan rencana‐rencana pembangunan Kabupaten/Kota (Rencana Tata Ruang, Rencana Pembangunan Sektoral dan Rencana‐ rencana lain yang terkait kegiatan PLPBK) 2. Bersedia melakukan pelatihan‐pelatihan teknis, penyuluhan dan memfasilitasi kegiatan diskusi intensif ditingkat Kabupaten/Kota 3. Bersedia bermitra dengan Lembaga pemerintah maupun Non Pemerintah dalam melaksanakan kegiatan PLPBK 4. Berkomitmen mengalokasikan anggaran BOP Tim Teknis untuk PLPBK kedalam APBD dan sanggup menyediakan menyediakan dana penugasan tim teknis Pemda bila BOP belum tersedia dalam APBD. Tim teknis dipastikan dapat melakukan tugas dan bimbingan teknis pada saat dimulainya kegiatan PLPBK 5. Berkomitmen memberikan dukungan program dan kegiatan dalam tahapan pelaksanaan kegiatan PLPBK(Perencanaan, Pemasaran dan Pelaksanaan Pembangunan),selama kegiatan pelaksanaan PLPBK masih berlangsung. Komitmen ini diwujudkan dalam kesanggupan Pemerintah Kabupaten/Kota mengalokasikan anggaran pendukung kegiatan PLPBK tersebut kedalam APBD, sekurang‐ kurangnya 50 % dari Nilai BLM PLPBK untuk pelaksanaan pembangunan di wilayah kelurahan/desa yang bersangkutan. Pengalokasian dana sekurang‐kurangnya 50 % dari Nilai BLM PLPBK tersebut dapat dilakukan langsung ataupun bertahap, dan dimulai pada tahun kedua pelaksanaan kegiatan PLPBK di wilayah kelurahan/desa yang bersangkutan. 6. Memberikan dukungan teknis (data dan informasi), yaitu: Memberikan dukungan Peta‐peta dan data‐data yang dibutuhkan untuk proses penyusunan kegiatan Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas Demikian surat pernyataan ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih Kepala / Ketua…………. (………………………….) Nip…………………………


37

LAMPIRAN. 5 TATA CARA PENILAIAN PROPOSAL SELEKSI PLPBK

Proses penilaian proposal minat dan perangkingan terhadap calon lokasi yang layak (telah sesuai kriteria seleksi kelurahan dengan data SIM Online) dilakukan oleh Tim Seleksi Tingkat Kota. Proposal yang masuk dalam rangking Kota dikirimkan kepada Tim Seleksi Tingkat Provinsi untuk melakukan perangkingan berdasarkan Proposal minat. Proses penilaian tersebut dilakukan dalam 2 Tahap, yaitu: Pertama, Melakukan verifikasi, terkait kelengkapan administrasi proposal minat, termasuk jadwal pemasukan proposal minat dari BKM ke Tim Seleksi Tingkat Kota. Bila salah satu tidak sesuai dengan ketentuan persyaratan (tidak lengkap), maka bisa menggugurkan kesempatan untuk mendapatkan kegiatan PLPBK. Melakukan verifikasi, klarifikasi dan penilaian (bobot) isi proposal yang dilakukan oleh Tim Seleksi Tingkat Kota untuk menetapkan hasil perangkingan nilai proposal minat yang diajukan oleh BKM dan Kelurahan. Kedua,

Tim Seleksi Tingkat Provinsi melakukan penilaian proposal minat hasil perangkingan Tim Seleksi Tingkat Kota

Proses pemberian nilai (bobot) isi proposal minat dalam rangka penetapan perangkingan oleh Tim Seleksi Provinsi, dilakukan dengan cara sebagai berikut: 1. Penilaian isi proposal minat setiap Kelurahan

a. Proses penilaian mengikuti ketentuan pemberian bobot nilai setiap bagian isi proposal, yaitu: ™ Bagian 1 Pendahuluan, berisi latar belakang, tujuan dan sasaran: Nilai Bobot (10), dengan katagori penilaian: Tidak ada (0), Kurang lengkap (2), Lengkap tidak jelas (4), Lengkap (6), Baik (8) dan Sangat baik (10) ™ Bagian 2 Karakteristik k a w a s a n p e r m u k i m a n m i s k i n , Typologi dan Geografis wilayah: Nilai Bobot (20), dengan katagori penilaian: Tidak ada (0), ada tapi tidak lengkap (3), Lengkap, tapi tidak sesuai / jelas (6), Lengkap dan sesuai, namun tidak didukung peta‐peta yang jelas (10), Lengkap, baik dan terstruktur serta dilengkapi peta‐peta (15), Lengkap, sangat baik dan didukung peta‐peta tematik yang jelas dengan jumlah yang cukup (20) ™ Bagian 3, Gagasan Penataan kawasan permukiman miskin, Nilai Bobot (30), dengan katagori penilaian: Tidak ada (0), Tidak Lengkap / kurang (5), Lengkap tapi kurang jelas (8), Lengkap (12), Lengkap dan jelas (18), Lengkap, jelas dan baik (22), Lengkap, jelas dan sangat baik (30) ™ Bagian 4, Kesiapan BKM dan Pemerintah Kabupaten/Kota, Nilai Bobot (40), dengan Katagori penilaian: ‐

Tidak ada (0)

‐

Tidak lengkap / hanya ada salah satunya (2)

‐

BKM dan Pemerintah kurang siap (4)

‐

BKM siap dan Pemerintah Kota kurang siap (13)

38


‘

‐ BKM kurang siap dan Pemerintah Kota siap (18) ‐

BKM sangat Siap dan Pemerintah Kota siap (30)

‐

BKM Siap dan Pemerintah Kota sangat Siap (35)

‐

BKM dan Pemerintah Kota sangat Siap (40)

b. Pengisian Formulir penilaian Proposal yang diisi dan disyahkan oleh Tim Seleksi Provinsi


39

Formulir Penilaian Proposal Minat Nama BKM:…. Kelurahan……. Kecamatan….. Kabupaten / Kota……

No

1

2

3

Provinsi……………. Bagian isi proposal

Bobot

Bagian 1. Pendahuluan (Latar belakang, tujuan dan sasaran

10

Bagian 2. Karakteristik kawasan permukiman miskin, Typologi dan geografis wilayah

20

Bagian 3. Gagasan Penataan kawasan permukiman miskin

30

Bagian 4. Kesiapan BKM dan Pemerintah Kota

40

4

Total Nilai

Nilai

Tim Seleksi Provinsi (………………………) Korkot Kota

(…,...………..……..)

40


‘

Keterangan: Total Nilai <65, tidak lulus seleksi .2. Perangkingan hasil penilaian proposasl seleksi PLPBK Proses perangkingan ini dilakukan dengan cara: a. Melakukan pengelompokkan nilai tertinggi sampai terendah secara berurutan. Nilai terendah harus lebih besar atau sama dengan 65 b. Bila dalam satu Kota memiliki lebih dari 5 Kelurahan yang lulus seleksi, maka hasil perangkingan dapat dilakukan pada setiap Kota dalam satu provinsi c. Perangkingan hasil penilaian dapat dilakukan berdasarkan perangkingan Provinsi, bila: i. Jumlah kelurahan yang lulus seleksi dalam satu provinsi < 10 Kelurahan ii. Jumlah kelurahan yang lulus seleksi yang tersebar pada setiap Kota. Setiap Kota memiliki<3 Kelurahan yang lulus seleksi d. Melakukan pengisian formulir perangkingan yang diisi dan disyahkan oleh Tim Seleksi Tingkat Provinsi


41

Formulir 1: Perangkingan Berdasarkan Kota Kota:….

Provinsi…………… No Kelurahan

Nama BKM

Total Nilai

Rangking

Tim Penilai Provinsi (…………………………..)

Team Leader KMW PNPM PERKOTAAN (…………………………………….)

42


‘

Formulir 2 Perangkingan Berdasarkan Provinsi

Provinsi…….

No

Kota

Kelurahan

Nama BKM

Total Nilai Rangking

Tim Seleksi Provinsi (……………………….) Team Leader KMW PNPM PERKOTAAN (……………………….)


43

KANTOR PUSAT JL. Pattimura No.20 Kabayoran Baru Jakarta Selatan, Indonesia - 12110 KANTOR PROYEK Jl. Penjernihan 1 No. 19 F Pejompongan Jakarta Pusat Indonesia - 10210

SEKRETARIAT TP PNPM MANDIRI www.pnpm-mandiri.org PENGADUAN P.O. BOX 2222 JKPMT SMS 0817 48048 e-mail : [email protected] www.p2kp.org | www.pnpm-perkotaan.org

PETUNJUK TEKNIS Tata Cara Seleksi & Penetapan Lokasi Penerima Kegiatan Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLPBK)

Recommend Documents