PETUNJUK TEKNIS TATA CARA PENERBITAN SERTIFIKAT KESEHATAN

1

2

3

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KEPALA BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN NOMOR 59/KEP-BKIPM/2016 TENTANG PETUNJUK TEKNIS SERTIFIKASI KESEHATAN HASIL PERIKANAN

PETUNJUK TEKNIS TATA CARA PENERBITAN SERTIFIKAT KESEHATAN 1. Pendahuluan Sistem

sertifikasi

tumbuh

karena

adanya

perkembangan

tuntutan akan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan yang semakin ketat, yang tidak hanya sekedar mutu dan keamanan dari produk akhir. Jaminan sebuah proses adalah kata kunci tuntutan dan penerimaan masyarakat dunia akan pangan, termasuk hasil perikanan yang aman untuk dikonsumsi. Perkembangan

dunia

informasi,

perdagangan

dan

kecenderungan efisiensi di segala lini melahirkan tuntutan akan pelayanan sertifikasi yang cepat dan efisien (on-time and on-line) untuk mendorong dan mengembangkan ekspor hasil perikanan Indonesia. Disamping itu, tuntutan akan transparansi dan ketertelusuran produk harus diimplementasikan dan terintegrasi dalam sistem sertifikasi hasil perikanan. Implementasi jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan yang dipersyaratkan oleh negara importir, harus dipenuhi oleh seluruh negara yang mengekspor produk perikanannya, secara nyata tercermin pada sertifikat kesehatan yang menyertai setiap produk yang

diekspor,

sehingga sertifikat kesehatan merupakan dokumen negara sebagai jaminan yang otentik. Sertifikat Kesehatan (Health Certificate) atau yang disingkat HC merupakan bukti pengendalian penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan yang diterbitkan apabila suatu produk/hasil perikanan telah memenuhi persyaratan atau standar yang berlaku sehingga aman untuk dikonsumsi manusia. Dengan berkembangnya sistem manajemen mutu berdasarkan konsepsi Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP), maka penerbitan HC didasarkan pada hasil surveilan terhadap konsistensi penerapan HACCP selama proses produksi di Unit Pengolahan Ikan (UPI) dan hasil pengujian.

1

Untuk ekspor tujuan negara Uni Eropa, proses sertifikasi menggunakan Trade Control and Expert System (TRACES) yaitu aplikasi online multilingual untuk pengendalian dan sertifikasi pada perdagangan hewan hidup, produk asal hewan dan non hewan yang diekspor ke Uni Eropa. Dengan sistem ini UPI dan Otoritas Kompeten dapat menelusuri ataupun mendapatkan informasi pergerakan produk sehingga apabila ada ancaman/bahaya terkait consignment dapat ditanggapi dengan cepat, tepat dan dengan cara yang terkoordinasi. 2. Ruang Lingkup Petunjuk teknis ini mengatur tata cara penerbitan HC dalam rangka pengendalian

mutu

dan

keamanan

hasil

perikanan

mulai

dari

permohonan sampai dengan pendistribusian dan pelaporan. 3. Tujuan Petunjuk teknis ini disusun sebagai pedoman bagi UPT KIPM dalam rangka menerbitkan HC. 4. Acuan 4. 1.

Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2015 Tentang Sistem Jaminan Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Serta Peningkatan Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan;

4. 2.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 19/MEN/2010 tentang Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;

4. 3.

Peraturan Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan selaku Otoritas Kompeten No. 03/BKIPM/2011 Tentang Pedoman Teknis Penerapan Sistem Jaminan Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan;

5. Definisi 5.1.

Otoritas Kompeten yang selanjutnya disingkat OK adalah unit organisasi dilingkungan Kementerian yang diberi mandat oleh Menteri untuk melakukan pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan;

2

5.2.

UPT KIPM adalah UPT Badan KIPM yang ditugaskan oleh Kepala Badan KIPM sebagai Otoritas Kompeten untuk menerbitkan Sertifikat Kesehatan Hasil Perikanan yang memenuhi persyaratan;

5.3.

Sertifikasi

adalah

rangkaian

kegiatan

untuk

menerbitkan

sertifikat oleh UPT KIPM terhadap hasil perikanan sesuai dengan sistem manajemen yang telah ditetapkan dan disahkan oleh Otoritas Kompeten; 5.4.

Hazard Analysis and Crtitical Control Point (HACCP) adalah suatu

konsepsi

manajemen

mutu

yang

diterapkan

untuk

memberikan jaminan mutu dari produk yang diolah di UPI; 5.5.

Sertifikat Kesehatan (Health Certificate) adalah sertifikat yang menyatakan bahwa ikan dan hasil perikanan telah memenuhi persyaratan mutu dan keamanan untuk konsumsi manusia;

5.6.

Surveilan adalah kegiatan penilaian kesesuaian terhadap UPI yang dilakukan secara sistematis dan berulang dalam kurun waktu tertentu (sesuai rating) sebagai dasar untuk memelihara validitas pernyataan kesesuaian dengan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan;

5.7.

Unit Penanganan dan Pengolahan Ikan yang selanjutnya di singkat UPI adalah tempat yang digunakan untuk menangani dan atau mengolah ikan, baik yang dimiliki oleh perorangan, kelompok maupun badan usaha;

5.8.

In Process Inspection (IPI) adalah suatu proses inspeksi dengan melakukan pengamatan sepanjang rantai proses produksi hingga siap untuk didistribusikan;

5.9.

Pengambilan contoh terjadwal adalah pengambilan contoh yang dilakukan pada saat surveilan untuk konfirmasi bahwa bahaya dalam penerapan HACCP di suatu UPI berada dalam kendali atau mengecek bahwa produk memenuhi standar nasional maupun standar negara tujuan;

5.10. Pengambilan contoh tidak terjadwal adalah pengambilan contoh yang dilakukan terhadap produk pada suatu tahapan proses karena kondisi tertentu yang dicurigai; adanya potensi bahaya kontaminasi; adanya keluhan konsumen; informasi/peringatan bahaya pada produk; penolakan produk; perusahaan, produk atau proses baru; atau permintaan UPI;

3

5.11. Status Pelayanan Sertifikasi Status pelayanan sertifikasi dilihat dari rekomendasi penerbitan HC terakhir dan riwayat UPI apakah sedang dikenakan suspend atau kondisi lainnya. 6. Sarana 6.1.

Peralatan dan bahan kerja

6.2.

Ruang pelayanan

7. Persyaratan Umum 7.1.

Setiap produk perikanan yang dipasarkan untuk konsumsi manusia

wajib

disertai

dengan

Sertifikat

Kesehatan

yang

diterbitkan berdasarkan hasil inspeksi dalam rangka surveilan dan hasil pengujian selama proses produksi; 7.2.

Sertifikat Kesehatan hanya dapat diterbitkan terhadap hasil perikanan yang berasal dari UPI yang telah mendapatkan Sertifikat Penerapan HACCP;

7.3.

Format Sertifikat Kesehatan harus sesuai dengan format yang ditetapkan oleh Otoritas Kompeten;

7.4.

Sertifikat Kesehatan ditandatangani oleh Pejabat Penandatangan yang ditetapkan oleh Otoritas Kompeten dan dibubuhi stempel BKIPM;

7.5.

Sertifikat Kesehatan harus memuat data dan informasi yang sesuai dengan produk yang disertifikasi;

7.6.

Sertifikat Kesehatan harus diterbitkan sebelum hasil perikanan didistribusikan;

7.7.

Produk hasil perikanan yang akan didistribusikan perorangan tidak untuk tujuan komersial atau dalam bentuk “tentengan” menggunakan Surat Keterangan sesuai form 8, dengan ketentuan maksimal 25 kg dan atau nilai nominal maksimal sebesar Rp. 1.000.000,-;

7.8.

Produk hasil perikanan yang akan didistribusikan lebih dari 1 (satu) ruang lingkup produk dapat menggunakan 1 (satu) HC dengan ketentuan berat maksimal per ruang lingkup 250 kg dengan berat total 1.000 Kg dengan melampirkan rincian jenis dan volume produk;

4

7.9.

Apabila diperlukan, Sertifikat Kesehatan dapat dilampiri dengan Test Result (TR) sesuai form 10.

8. Ruang Lingkup Sertifikat Kesehatan Mutu Ruang lingkup Sertifikasi kesehatan mutu dan keamanan hasil perikanan mencakup seluruh produk perikanan untuk tujuan konsumsi dengan rincian sbb: 8.1. Ikan Segar / Beku / Hidup apabila diminta HC bebas HPIK oleh negara tujuan maka dilengkapi dengan Sertifikat bebas Hama Penyakit Ikan. 8.2. Produk Olahan : pengolahan ikan dengan suhu tinggi, asap, fermentasi, kering-asin, communited (fish jelly products, value added products). 9.

Prosedur

9.1. Permohonan Penerbitan Sertifikat Kesehatan (HC) UPI mengajukan permohonan penerbitan HC kepada UPT KIPM sesuai wilayah kerja (Form 01) dengan melampirkan sekurang kurangnya dokumen spesifikasi produk yang akan didistribusikan yaitu : 9.1.1 Packing List (PL) Identitas Produk atau batch code yaitu dokumen muat barang yang berisi keterangan tentang spesifikasi barang yang dimuat, kode/tanggal produksi, tujuan, tanggal dan alat pengangkutan. 9.1.2 Invoice yaitu dokumen muat barang yang berisi keterangan tentang spesifikasi harga barang yang dimuat. 9.1.3 Identitas Sertifikat adalah satu kesatuan data/informasi yang menerangkan produk yang akan diekspor dari sisi isian format sertifikat kesehatan yang akan diterbitkan sesuai negara tujuan. 9.1.4 Surat Rekomendasi dari Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sumberdaya

Pesisir

dan

Lautan,

Direktorat

Jenderal

Pengelolaan Ruang Laut, khusus untuk ekspor ikan/produk perikanan yang dilarang, dibatasi dan dilindungi.

5

9.2. Penerimaan Permohonan Penerbitan Sertifikat Kesehatan (HC) 9.2.1 Petugas administrasi mengagendakan surat permohonan serta melakukan pengecekan terhadap kelengkapan permohonan. 9.2.2 Hasil pengecekan dicatat dalam “Formulir hasil evaluasi kecukupan

dokumen”(Form

02).

Apabila

dokumen

permohonan dinyatakan belum lengkap, maka Petugas administrasi menginformasikan hal tersebut kepada UPI yang bersangkutan dengan menggunakan form “Pengembalian Permohonan ke UPI” (Form 03). 9.2.3 Permohonan yang sudah lengkap dan sesuai disampaikan kepada kepala UPT KIPM atau pejabat yang ditunjuk yang selanjutnya

menugaskan

verifikator

untuk

melakukan

evaluasi terhadap permohonan. 9.3. Evaluasi Permohonan 9.3.1 Verifikator melakukan evaluasi terhadap permohonan dengan melakukan : a. Pengecekan terhadap kebenaran dan kesesuaian dokumen permohonan, misalnya : nama dan alamat UPI, kesesuaian nomor registrasi dan tipe produk dengan negara tujuan ekspor,

kesesuaian

tgl

permohonan

dengan

tanggal

keberangkatan, dan dokumen lain yang dipersyaratkan; b. Sertifikat Penerapan HACCP pada Unit Produksi: jenis produk, grade, masa berlaku; c. Evaluasi laporan/rekaman hasil surveilan minimal laporan terakhir; d. Evaluasi laporan hasil pengujian contoh dari kegiatan pengambilan contoh yang terjadwal maupun yang tidak terjadwal ; e. Kesesuaian dengan seluruh ketentuan otoritas kompeten; f. Status Pelayanan Sertifikasi. 9.3.2 Hasil evaluasi direkam dalam “Formulir Hasil Evaluasi Permohonan” (Form 04) yang memuat rekomendasi hasil evaluasi. a. Dapat diterbitkan apabila hasil evaluasi menunjukkan kesesuaian dengan seluruh persyaratan/ketentuan.

6

b. Tidak dapat diterbitkan apabila hasil evaluasi menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan persyaratan/ketentuan. 9.4. Tindak lanjut Hasil Evaluasi 9.4.1 Verifikator melaporkan hasil evaluasi permohonan kepada kepala UPT KIPM atau pejabat yang ditunjuk untuk selanjutnya disampaikan ke bagian administrasi pelayanan sesuai rekomendasi verifikator. 9.4.2 Apabila

dalam

Formulir

Hasil

Evaluasi

Permohonan

menunjukkan hasil evaluasi telah memenuhi persyaratan dan rekomendasi

“Dapat

diterbitkan”,

maka

bagian

tata

pelayanan melakukan pencetakan HC. 9.4.3 Apabila

dalam

Formulir

Hasil

Evaluasi

Permohonan

menunjukkan hasil rekomendasi “Tidak dapat diterbitkan” maka bagian tata pelayanan menyampaikan hasil evaluasi tersebut ke UPI. 9.5. Pencetakan Sertifikat Kesehatan (HC) 9.5.1 Pencetakan HC dilakukan sesuai dengan Pedoman Pengisian Sertifikat Kesehatan untuk masing-masing negara tujuan ekspor. 9.5.2 Petugas pencetakan bertanggungjawab terhadap kebenaran dan kejelasan hasil cetakan : a. Kesesuaian data HC dengan permohonan; b. Kesesuaian jenis sertifikat berdasarkan negara tujuan, nomor registrasi negara mitra dan tipe dan jenis produk; c. Pemberian nomor HC dan form HC yang sesuai dengan negara tujuan ekspor; d. Kesesuaian

permintaan

tanggal

cetak

HC,

apabila

diperlukan. 9.5.3 Petugas pencetakan dapat mencetak draft HC terlebih dahulu untuk disampaikan kepada UPI agar diperiksa kebenaran dari data HC tersebut dan di paraf. 9.6. Verifikasi lapangan dan Pengujian Organoleptik Produk Akhir (end product testing) Untuk memastikan kebenaran dan kesesuaian data yang tercantum pada draft HC dengan produk yang dikirim, maka inspektur mutu

7

atau petugas yang kompeten harus melakukan inspeksi pada saat pemuatan. Pada saat verifikasi lapangan dilakukan pengujian organoleptik dengan menggunakan score sheet terhadap produk yang akan dikirim. Hasil verifikasi lapangan dan uji organoleptik didokumentasikan. 9.7. Tindaklanjut dari Verifikasi Lapangan 9.7.1 Hasil menunjukkan kebenaran dan kesesuaian dengan data pada draft HC serta hasil uji organoleptik sesuai persyaratan maka dapat dilakukan pencetakan HC; 9.7.2 Hasil tidak menunjukkan kebenaran dan kesesuaian dengan data pada draft HC serta hasil uji organoleptik tidak sesuai persyaratan maka HC tidak dapat diterbitkan. 9.8. Verifikasi dan Penandatanganan HC 9.8.1 Verifikator melakukan verifikasi terhadap HC yang sudah dicetak; 9.8.2 Verifikasi

dilakukan

terhadap

kebenaran

cetakan

dan

kesesuaian seperti yang tercantum pada butir 9.5.2 dengan membubuhkan paraf pada lembar HC untuk arsip UPT KIPM; 9.8.3 Pejabat penandatangan HC menandatangi HC yang sudah diverifikasi dan dibubuhi stempel BKIPM dengan warna tinta yang berbeda dari bagian lain sertifikat (warna ungu). Tanda tangan harus sesuai dengan spesimen yang dikirimkan ke negara mitra dan menggunakan tinta warna hijau; 9.8.4 Apabila HC atau lampiran HC terdiri dari lebih dari satu halaman, maka setiap halaman HC harus diberi nomor halaman dengan format hal... dari.... dan ditandatangani dengan posisi untuk halaman yang tidak disediakan tempat, maka ditandatangani disebelah kanan paling bawah dan halaman akhir dilakukan ditempat yang telah ditentukan. 9.9. Penyerahan dan Pendistribusian HC 9.9.1 Verifikator melakukan pengecekan ulang terhadap HC yang sudah

ditandatangani

dan

menyerahkan

ke

bagian

administrasi untuk menginformasikannya kepada pihak UPI untuk dapat segera diambil. Bukti penyerahan HC direkam dalam log book;

8

9.9.2 Pengambilan HC dan dokumen diatas hanya bisa dilakukan oleh petugas resmi yang ditunjuk oleh UPI pemohon atau seorang yang dikuasakan mengambil dengan surat kuasa; 9.9.3 Petugas

pengambil

HC

harus

melakukan

pengecekan

kebenaran kesesuian HC dengan permohonannya yang diajukan; 9.9.4 Pendistribusian

lembar

HC

sesuai

dengan

Pedoman

Pengisian Sertifikat Kesehatan. 10. Amandemen 10.1. UPT KIPM dapat melakukan amandemen terhadap HC apabila ada permohonan perubahan secara tertulis dari UPI sesuai form 11; 10.2. Apabila amandemen dilakukan hanya pada sebagian kecil data (misalnya perubahan alamat UPI) maka amandemen dilakukan dengan cara mencoret data yang lama dan mencantumkan data baru serta dibubuhkan paraf dan stempel koreksi; 10.3. Apabila HC yang sudah diterbitkan perlu diganti dengan HC yang baru, maka diterbitkan HC dengan Nomor Ref HC dan tanggal yang baru diterbitkan, dokumen lama ditarik dan didokumentasikan; (HC yang baru harus ada keterangan menggantikan HC yang lama); 10.4. Amandemen tidak dapat dilakukan : a) Apabila volume ekspor lebih besar daripada volume yang tertulis pada HC; b) Apabila terjadi perubahaan terhadap jenis ikan/produk; c) Apabila produk sudah sampai dinegara tujuan. 10.5. Khusus untuk produk hidup dan segar, apabila terjadi perubahan pemberangkatan dalam kurun waktu 1 (satu) hari maka UPT KIPM harus menerbitkan HC baru sebagai pengganti; 10.6. Jika

terjadi

pembatalan

pengiriman

produk

yang

sudah

diterbitkan HC dalam kurun waktu 3(tiga) hari, maka UPT KIPM harus menarik HC tersebut. 11. Laporan UPT KIPM wajib menyampaikan laporan bulanan dalam bentuk soft copy, paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya ke Pusat Sertifikasi

9

Mutu

dan

Keamanan

Hasil

Perikanan

melalui

email

[email protected] yang mencakup : 11.1.

Rekapitulasi Penerimaan dan Persediaan Blanko HC (form 05);

11.2.

Rekapitulasi

Penggunaan

Blanko

HC

(form

06)

dengan

melampirkan HC yang rusak/batal; 11.3.

Rekapitulasi data HC (Form 07).

12. Audit Penerbitan HC BKIPM melakukan audit terhadap proses penerbitan sertifikat HC minimal 1 kali

setahun.

13. Surat Persetujuan Muat (SPM) 13.1. Surat Persetujuan Muat (SPM) sebagai legalitas pemberangkatan produk hasil perikanan diterbitkan berdasarkan HC; 13.2. SPM hanya berlaku untuk 1 (satu) kali pemuatan dan hanya dapat digunakan paling lambat 3 (tiga) hari sejak diterbitkan; 13.3. Pengecekan kesesuaian jumlah dan jenis produk apabila terjadi penggantian kontainer/stuffing dilakukan oleh UPT KIPM yang mengeluarkan SPM. 13.4. Produk perikanan dengan pelabuhan embarkasi tidak di wilayah UPI tersebut, maka kepala UPT KIPM yang menerbitkan HC dapat menerbitkan Surat Keterangan HC sesuai form.9 apabila HC belum diterbitkan karena menunggu kepastian kapal atau container. 14. TRACES (Trade Control and Expert System) 14.1. UPI membuat Sertifikat Kesehatan pada sistem TRACES dan menyampaikannya untuk proses lebih lanjut oleh Otoritas Kompeten secara Online. 14.2. UPI menginformasikan permohonan Sertifikat Kesehatan tersebut kepada UPT KIPM melalui telepon untuk mendapatkan validasi. 14.3. Verifikator melakukan evaluasi terhadap permohonan dengan melakukan : a. Pengecekan terhadap kebenaran dan kesesuaian dokumen permohonan, misalnya : nama dan alamat UPI, kesesuaian Approval Number ke UE, jenis produk dll;

10

b. Sertifikat Penerapan HACCP pada Unit Produksi; c. Evaluasi

laporan/rekaman

hasil

surveilan

minimal

yang

terakhir; d. Evaluasi laporan hasil pengujian contoh dari kegiatan surveilan maupun pengambilan contoh khusus; e. Pengecekan terhadap seluruh ketentuan dari otoritas kompeten; f.

Status pelayanan sertifikasi.

14.4. Administrator UPT KIPM melakukan pencetakan HC sesuai dengan kebutuhan negara tujuan ekspor. 14.5. Pejabat penandatangan HC menandatangi HC yang sudah divalidasi dan dibubuhi stempel BKIPM dengan warna tinta yang berbeda dari bagian lain sertifikat (ungu). Tanda tangan harus sesuai dengan spesimen yang dikirimkan ke Uni Eropa dan menggunakan tinta warna hijau. 14.6. Setiap

halaman

HC

harus

ditandatangani

dengan

posisi

tandatangan di bawah bagian kanan dan halaman terakhir ditandatangan ditempat yang telah ditentukan, kecuali ada permintaan lain. 14.7. Verifikator melakukan pengecekan ulang terhadap HC yang sudah ditandatangani dan menyerahkan ke bagian administrasi untuk menginformasikannya kepada pihak UPI sesuai dengan butir 9.8. 15. Lampiran 15.1. Form 01 Permohonan penerbitan Sertifikat HC; 15.2. Form 02 Hasil evaluasi kecukupan dokumen; 15.3. Form 03 Pengembalian Permohonan ke UPI; 15.4. Form 04 Hasil Evaluasi Permohonan; 15.5. Form 05 Rekapitulasi Penerimaan dan Persediaan Blanko HC; 15.6. Form 06 Rekapitulasi Penggunaan Blanko HC; 15.7. Form 07 Rekapitulasi data HC; 15.8. Form 08 Surat Keterangan untuk Produk dalam bentuk “Tentengan”; 15.9. Form 09 Surat Keterangan Health Certificate (SKHC); 15.10. Form 10 Test Result (TR) 15.11. Form 11 Surat Permohonan Amandemen HC

11

PETUNJUK TEKNIS PENERBITAN HC Permohonan penerbitan Sertifikat HC

Edisi / Revisi

: 1/0

Halaman No. Dokumen Validasi Tanggal

: 1 dari 1 : Form 1 : 23 Mei 2016

KOP UPI Nomor Lampiran Perihal

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

: : :

Surat Permohonan Penerbitan HC

............., .................... 201 Kepada Yth. Kepala (UPT KIPM sesuai nama.........) Di ...........................

Dengan ini kami mengajukan permohonan penerbitan Health Certificate (HC) dengan rincian data sebagai berikut : Nama Produk :.............................................................................................. Product Name Nama Species :............................................................................................... Species Name Jenis Olahan :............................................................................................... Processed types Kemasan / Jumlah Kemasan :............................................................................................... Packaging / Total Packaging Jumlah Tonase (kg) :............................................................................................... Total Tonnage (kg) Tanggal /kode Produksi :............................................................................................... Date of Production Nama & Alamat UPI :............................................................................................... Name & Address UPI Nomor HACCP/ Regristrasi/FDA/Approval :............................................................................................... Number HACCP/ Regristrasi / FDA / Approval Negara Tujuan Ekspor :............................................................................................... Export Destination Countries Number PSPL *) :................................................................................................ No. PSPL Nama dan Alamat Importir :................................................................................................ Name and Address of Importer Nama Pelabuhan Muat :................................................................................................ Major port of loading Nama Pelabuhan Tiba :................................................................................................ Arriving Port Name Alat Transportasi :................................................................................................ Means of transport Nomor Container/Seal :................................................................................................ No. Container / Seal Tanggal keberangkatan :................................................................................................ Date of Delivery Ket : * ) Surat Rekomendasi dari UPT Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Lautan untuk ikan yang dilindungi (UPT KIPM sesuai nama .................). Diterima Oleh : Tanggal : No. Agenda : Cap dan Tanda Tangan

Cap dan Tanda Tangan Perusahaan

12

PETUNJUK TEKNIS PENERBITAN HC Hasil Evaluasi Kecukupan Dokumen / Desk Audite

Edisi / Revisi

: 1/0


: 1 dari 1 : Form 2 : 23 Mei 2016

FORM EVALUASI KECUKUPAN DOKUMEN Tanggal Permohonan

:

No Agenda

:

Nama UPI

:

Alamat

:

Jenis Produk

:

No.

Kelengkapan Dokumen

1 2

Packing List (PL) Identitas Produk atau batch code Invoice Surat Rekomendasi PSPL (Khusus Ekspor ikan/produk perikanan yg dilarang, dibatasi dan dilindungi )

3

Ada

Tidak ada

Ket

Keterangan :  Beri tanda √ pada kolom pilihan CATATAN : 1. Di Proses lebih lanjut 2. Belum lengkap & dikembalikan ke UPI

Petugas Penerima Permohonan

:

Tanggal

:

Paraf

:

13

PETUNJUK TEKNIS PENERBITAN HC Pengembalian Permohonan ke UPI

Edisi / Revisi

: 1/0


: 1 dari 1 : Form 3 : 23 Mei 2016

FORM PENGEMBALIAN PERMOHONAN KE UPI Tanggal Permohonan

:

No Agenda

:

Nama UPI

:

Alamat

:

Jenis Produk

:

Dengan ini dikembalikan Permohonan Penerbitan HC ke UPI dengan alasan ketidaklengkapan dokumen sebagai berikut : Packing List (PL) Identitas Produk atau batch code Invoice Nama UPI Alamat UPI (yang terdaftar di negara mitra) Nomor Registrasi negara tujuan ekspor Sertifikat Penerapan HACCP (Masa berlaku, Jenis produk, Nomor sertifikat) Lain-lain Keterangan : Beri tanda √ pada kolom ..............,...........,20 Petugas Penerima Permohonan

Perwakilan Unit Pengolahan Ikan

(.........................)

(........................)

14

PETUNJUK TEKNIS PENERBITAN HC Hasil Evaluasi Permohonan

Edisi / Revisi

: 1/0


: 1 dari 1 : Form 4 : 23 Mei 2016

FORM EVALUASI PERMOHONAN Tanggal Permohonan

:

No Agenda

:

Nama UPI

:

Alamat

:

Jenis Produk

:

No.

Kesesuaian Dokumen Permohonan

Sesuai

Tidak sesuai

Keterangan

1

Nama UPI

2

Alamat UPI (yang terdaftar di negara mitra)

3

Nomor Registrasi dengan tujuan ekspor

4

Jenis produk yang terdaftar di negara mitra

5

Sertifikat Penerapan HACCP (Masa berlaku, Jenis produk, Nomor sertifikat)

6

Laporan/rekaman hasil surveilan

Diisi identifikasi atau tanggal surveilan

7

Laporan hasil pengujian contoh

Identifikasi LHU

Keterangan : Beri tanda √ pada kolom pilihan REKOMENDASI : 1. Dapat diterbitkan 2. Tidak dapat diterbitkan

Petugas Verifikator

:

Tanggal

:

Paraf

:

15

PETUNJUK TEKNIS PENERBITAN HC Rekapitulasi Penerimaan dan Persediaan Blanko HC

Edisi / Revisi

: 1/0


: 1 dari 1 : Form 5 : 23 Mei 2016

REKAPITULASI PENERIMAAN & PERSEDIAAN BLANKO HC UPT KIPM........ Bulan/Tahun : Kode HC

Penerimaan HC Tanggal

Jumlah

Persediaan/ Stok HC No. Seri

Sebelum

Sesudah

16

PETUNJUK TEKNIS PENERBITAN HC Rekapitulasi Realisasi Penggunaan Blanko HC

Edisi / Revisi Halaman No. Dokumen Validasi Tanggal

: : : :

1/0 1 dari 1 Form 6 23 Mei 2016

REKAPITULASI REALISASI PENGGUNAAN BLANKO HC UPT KIPM........ Bulan/Tahun : Persediaan/Stok HC

Kode HC

Jumlah (eksemplar)

Jumlah Penerbitan/Pemakaian (eksemplar)

Batal/Rusak *) Jumlah (eksemplar)

No. Seri

Jumlah Sisa Stok (eksemplar) Jenis Kesalahan

17


PETUNJUK TEKNIS PENERBITAN HC Rekapitulasi Data HC

: : : :

1/0 1 dari 1 Form 7 23 Mei 2016

REKAPITULASI DATA HC UPT KIPM........ Bulan/Tahun : .............................

HC NO.

NO. SERTIFIKAT 1

JENIS RODUK

NAMA PERUSAHAAN

2

3

NO. SERI 4

5

NAMA LATIN / SPESIES

ASAL BAHAN BAKU (BUDIDAYA / TANGKAP / IMPOR)

NEGARA TUJUAN

PELABUHAN MASUK

PELABUHAN KELUAR

VOLUME (KG)

NILAI USD ($)

8

9

10

11

12

13

14

TANGGAL PENERBITAN 6

7

HS CODE

PNBP

1 2 3

18

Edisi / Revisi

PETUNJUK TEKNIS PENERBITAN HC Halaman Surat Keterangan Untuk Produk Dalam Bentuk “Tentengan”

No. Dokumen Validasi Tanggal

: : : :

1/0 1 dari 1 Form 8 23 Mei 2016

LETTER OF FISH AND FISHERIES PRODUCTS FOR PERSONAL HAND CARRY SURAT KETERANGAN UNTUK IKAN DAN PRODUK PERIKANAN UNTUK TENTENGAN Number : …........../............/SKT/............/.......... Base on the application of : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Name / Nama Address / Alamat : Pasport Number / Nomor Paspor Occupation / Pekerjaan Nationality / Kewarganegaraan Country of Destination / Negara tujuan Indentification of means of transport /

: : : : : :

Identifikasi jenis transportasi

8. 9.

Date of Departure / Tanggal berangkat Objective of Exportation / :

:

Tujuan Penggunaan

10. Name and Quantity of the Product /

:

Nama dan Jumlah Produk NO

FISH or FISHERIES PRODUCT / Ikan atau Produk Perikanan

QUANTITY / Jumlah

VALUE / Nilai

I, the undersigned, Certify that the Fish and / or Fisheries Products have been reported and have been Inspected for Species, Size and number that appropriate and not prohibited, be obtained brought exit from Indonesia for non-commercial purpose. / Saya, yang bertandatangan di bawah ini, menyatakan bahwa ikan dan / atau Produk Perikanan telah dilaporkan dan telah diperiksa untuk Jenis, Ukuran dan jumlah yang tepat dan tidak dilarang, diperbolehkan dibawa keluar dari Indonesia untuk tujuan tidak diperdagangkan.

Issued at / diterbitkan di ….......... on/tanggal .............. Name and Address of Fish Quarantine and Inspection Agency Office / Nama dan Alamat UPT KIPM :

Signature / Tandatangan: …………………………………………

19


PETUNJUK TEKNIS PENERBITAN HC Surat Keterangan Health Certificate

: : : :

1/0 1 dari 1 Form 9 23 Mei 2016

KOP SURAT UPT KIPM

SURAT KETERANGAN HEALTH CERTIFICATE No. : ......../SKHC / 16.0-00000-2016 (No. Ref HC) Yang bertanda tangan di bawah ini, dengan ini memberikan Surat Keterangan “Health Certificate” (SKHC) dengan data sebagai berikut : 1. Nama Pengirim / Perusahaan

:

2. Alamat Pengirim

:

3. Nama Penerima

:

4. Alamat Penerima

:

5. Nama Komoditas / Produk

:

6. HS Code

:

7. Jumlah Kemasan / Berat Netto

:

8. Tujuan Ekspor

:

9. Nama Kapal / Tanggal berangkat

:

10. Nomor Pengajuan

:

11. Nomer Urut HC

:

12. Nomer Seri HC

:

13. Tanggal terbit HC

:

/

Kgs

/

Demikian Surat Keterangan HC ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

..............................., ………………….. 2016 Pejabat Penanda tangan HC

(

)

20

PETUNJUK TEKNIS PENERBITAN HC Test Result / Hasil Uji


: : : :

1/0 1 dari 1 Form 10 23 Mei 2016

THE REPUBLIC OF INDONESIA REPUBLIK INDONESIA

MINISTRY OF MARINE AFFAIRS AND FISHERIES KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

TEST RESULT HASIL UJI No. This is to certify that / : Menyatakan bahwa 1. Name of sample / : 1. …………………………………………………………………………. Nama sampel 2. ............................................................................... 3. ............................................................................... 2. Customer / : ……………………………………………………………………………….. Pelanggan 3. No Reff HC : ……………………………………………………………………………….. No Referensi HC NO

1 2

SCOPE SAMPLE Sampel

PARAMETER

METHOD

RESULT

REQUIREMENT

ORGANOLEPTIC Organoleptik MICROBIOLOGY Mikrobiologi

3

CHEMICAL Kimia

4

PHYSIC Fisik

This Test result is valid from the date of issued Hasil uji ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan .....,................20…. Regional Fish Quarantine And Inspection Agency ......... (......................................)

21

Edisi / Revisi

PETUNJUK TEKNIS PENERBITAN HC Halaman Permohonan Amandemen / Revisi HC

Nomor Lampiran Perihal

: : :


: : : :

1/0 1 dari 1 Form 11 23 Mei 2016

............., .................... 201 Kepada Yth. Kepala (UPT KIPM sesuai nama.........) Di ...........................

Surat Permohonan Amandemen HC

Dengan ini kami mengajukan permohonan amandemen Health Certificate (HC) dengan rincian data sebagai berikut : No

Sebelum Revisi

Sesudah Revisi

Alasan

1 2 3

Demikian kami sampaikan atas perhatian dan perkenan Bapak kami sampaikan terimakasih.

Cap dan Tanda Tangan Perusahaan

No.

Lembar Pengesahan Nama Pejabat

1

Sekretaris BKIPM

2

Kepala Pusat Sertifikasi Mutu dan KHP

3

Kepala Bagian Hukum, Humas dan Informasi

4

Kepala Subbag Hukum

Paraf

KEPALA BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN, ttd. RINA

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum, Humas dan Informasi,

Sugiman 22

LAMPIRAN II KEPUTUSAN KEPALA BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN NOMOR 59/KEP-BKIPM/2016 TENTANG PETUNJUK TEKNIS SERTIFIKASI KESEHATAN HASIL PERIKANAN

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN SURVEILAN KE UNIT PENGOLAHAN IKAN (UPI) DALAM RANGKA PENERBITAN SERTIFIKAT KESEHATAN 1. Pendahuluan Keamanan hasil perikanan merupakan persyaratan utama dan terpenting dari seluruh parameter mutu pangan mengingat dewasa ini konsumen semakin menyadari bahwa mutu pangan khususnya keamanan pangan tidak dapat hanya dijamin dengan hasil uji produk akhir dari laboratorium. Produk yang aman didapat dari bahan baku yang ditangani dengan baik, diolah dan didistribusikan dengan baik sehingga akan menghasilkan produk akhir yang baik. Langkah untuk mengantisipasi hal tersebut, serta adanya tuntutan dalam pasar bebas, Kementerian Kelautan dan Perikanan telah mengembangkan suatu sistem jaminan mutu berdasarkan

konsep

HACCP yang harus diterapkan oleh pelaku usaha perikanan mulai bahan baku hingga produk akhir. Untuk

memastikan

bahwa

suatu

unit

pengolahan

ikan

menerapkan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan berdasarkan prinsip-prinsip HACCP sesuai persyaratan yang telah ditentukan, maka Otoritas Kompeten melakukan pengendalian melalui kegiatan inspeksi. Inspeksi dilakukan baik dalam rangka persetujuan oleh Otoritas Kompeten melalui sertifikasi penerapan HACCP maupun dalam rangka pengecekan efektifitas dan penerbitan sertifikat kesehatan melalui surveilan. Surveilan merupakan kegiatan inspeksi yang harus dilakukan oleh lembaga inspeksi dan sertifikasi untuk memastikan bahwa penerapan HACCP oleh Unit Penanganan dan pengolahan Ikan (UPI) berjalan secara konsisten dan efektif. Hasil dari surveilan menjadi dasar bagi lembaga inspeksi dan sertifikasi dalam menerbitkan Sertifikat Kesehatan (Health Certificate/HC).

23

2. Ruang Lingkup Petunjuk teknis ini mengatur tata cara Surveilan ke Unit Pengolahan Ikan untuk melakukan verifikasi apakah suatu UPI konsisten dalam menerapkan HACCP. Ruang lingkup petunjuk teknis ini mulai dari penyusunan program sampai pelaporan hasil surveilan. 3. Tujuan Petunjuk teknis ini disusun sebagai pedoman bagi inspektur mutu di Lembaga Inspeksi dan Sertifikasi dalam melakukan inspeksi dalam rangka surveilan di UPI. 4. Acuan 4.1. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 19/MEN/2010 tentang Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan; 4. 2. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 052A/KEPMENKP/2013 tentang Persyaratan Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan pada Proses Produksi, Pengolahan dan Distribusi; 4. 3. Peraturan Kepala Badan KIPM No. 03/BKIPM/2011 Tentang Pedoman Teknis Penerapan Sistem Jaminan Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan. 5. Definisi 5. 1. Otoritas Kompeten yang selanjutnya disingkat OK adalah unit organisasi dilingkungan Kementerian yang diberi mandat oleh Menteri untuk melakukan pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan; 5. 2. Lembaga Inspeksi dan Sertifikasi adalah UPT Badan yang ditugaskan oleh Kepala Badan untuk menerbitkan sertifikat kesehatan hasil perikanan yang menyatakan kesesuaian dengan persyaratan 5. 3. Surveilan adalah kegiatan penilaian kesesuaian terhadap UPI yang dilakukan secara sistematis dan berulang dalam kurun waktu tertentu (sesuai rating) sebagai dasar untuk memelihara validitas pernyataan

kesesuaian

dengan

sistem

jaminan

mutu

dan

keamanan hasil perikanan.

24

5. 4. Inspeksi

adalah

pemeriksaan

produksi/pengolahan

dan

terhadap

manajemennya

suatu

termasuk

unit sistem

produksi, dokumen, pengujian produk, asal dan tujuan produk, input dan output dalam rangka melakukan verifikasi. 5. 5. Unit Penanganan dan Pengolahan Ikan yang selanjutnya disingkat UPI adalah tempat yang digunakan untuk mengolah ikan, baik yang dimiliki oleh perorangan, kelompok maupun badan usaha. 5. 6. Inspektur

Mutu

adalah

Pegawai

Negeri

yang

mempunyai

kompetensi melakukan kegiatan inspeksi, verifikasi, surveilan dan pengambilan contoh dalam rangka pengendalian sistem jaminan mutu dan kemanan hasil perikanan yang ditunjuk oleh Kepala BKIPM selaku otoritas kompeten. 6. Sarana 6. 1. Sumber Daya Manusia; 6. 2. Peralatan inspeksi (Laptop, Printer, Kamera, Thermometer, Testkit, dll); 6. 3. Sarana komunikasi. 7. Program Surveilan 7.1. UPT KIPM wajib membuat program tahunan surveilan paling lambat tiga bulan sebelum tahun berikutnya. 7.2. Program tersebut direview/dikaji ulang setiap awal tahun oleh penanggungjawab pengendalian mutu untuk memastikan seluruh UPI yang mempunyai sertifikat Penerapan HACCP dan melakukan ekspor termasuk dalam program surveilan. 8. Persyaratan Umum 8.1. Setiap UPI pemegang Sertifikat Penerapan HACCP wajib dilakukan surveilan oleh inspektur mutu dari Lembaga Inspeksi dan Sertifikasi HC. 8.2. Frekuensi surveilan dilaksanakan berdasarkan grade Sertifikat Penerapan HACCP yaitu sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali untuk grade A, 2 (dua) bulan sekali untuk grade B dan 1 (satu) bulan sekali untuk grade C.

25

8.3. Jadwal surveilan harus disesuaikan dengan keberadaan proses produksi pada Unit Pengolahan Ikan. 9. Prosedur 9.1. Informasi kepada Unit Pengolahan Ikan Kepala UPT KIPM menginformasikan rencana surveilan kepada Penanggung Jawab UPI minimal 1 minggu sebelum tanggal pelaksanaan dan memastikan pada saat surveilan UPI melakukan proses produksi 9.2. Persiapan Surveilan 9.2.1. Kepala UPT KIPM menugaskan inspektur mutu untuk melakukan inspeksi dalam rangka surveilan sesuai dengan program surveilan tahunan yang telah dibuat. 9.2.2. Inspektur mutu membuat perencanaan surveilan yang didisain fleksibel untuk memungkinkan adanya perubahan selama inspeksi, antara lain melakukan: a) Identifikasi tujuan dan ruang lingkup b) Identifikasi pihak yang bertanggung jawab langsung yang berkaitan dengan tujuan dan ruang lingkup c) Identifikasi dokumen yang digunakan sebagai acuan d) Identifikasi tim inspektur mutu e) Identifikasi bahasa yang akan digunakan f) Waktu dan tempat pelaksanaan g) Identifikasi organisasi unit pengolahan ikan yang akan disurveilan h) Perkiraan waktu dan lamanya i) Jadwal pertemuan dengan pihak manajemen 9.2.3. Inspektur mutu menyiapakan dokumen yang mencakup: a) Juknis surveilan/Inspeksi b) Dokumen acuan/standar/regulasi c) Surat penugasan surveilan (Form 1) d) Form Audit Kecukupan (Form 2) e) Daftar isian (cheklist) (Form 3) f) Daftar hadir pertemuan pembukaan dan /penutupan (Form 4) g) Laporan temuan ketidaksesuaian (Form 5)

26

h) Laporan Verifikasi tindakan perbaikan temuan ketidaksesuaian (Form 6) 9.3. Persiapan inspeksi dalam rangka Surveilan Review dokumen (Desk Audit) a. Sebelum melakukan surveilan Inspektur mutu melakukan review terhadap informasi yang berkaitan dengan UPI yang akan dikunjungi mencakup:  Rekaman 2 (dua) laporan surveilan terakhir dan Panduan mutu

HACCP

untuk

menentukan

apakah

sistem

yang

terdokumentasi telah memenuhi persyaratan;  Riwayat penerapan HACCP di UPI (misalnya apakah pernah terkena kasus penolakan produk, turun grade, dll)  Hasil inspeksi dalam rangka validasi dan verifikasi penerapan HACCP UPI oleh Otoritas Kompeten. b. Inspektur Mutu harus mencatat hasil review sesuai form 2 terhadap dokumen misalnya ketidaksesuaian panduan mutu dengan

ketentuan,

data

dan

informasi

tentang

defisiensi/kekurangan dari hasil surveilan terakhir, temuan yang belum selesai ditindak lanjuti, dll. 9.4. Pelaksanaan Inspeksi 9.4.1. Pertemuan Pembukaan Ketua tim surveilan memimpin pertemuan pembukaan antara tim inspektur mutu dan manajemen UPI dengan tujuan: a. Memperkenalkan tim inspektur mutu; b. Pengisian daftar hadir; c. Konfirmasi tujuan dan ruang lingkup; d. Identifikasi pihak yang bertanggungjawab langsung yang terkait dengan tujuan dan ruang lingkup surveilan; e. Konfirmasi bahasa yang digunakan; f. Konfirmasi agenda inspeksi yang mencakup pemeriksaan lapangan,

peninjauan

dokumen,

perumusan

temuan

inspeksi (Caucus meeting) dan pertemuan penutupan ; g. Konfirmasi petugas pendamping dan ruangan khusus untuk bekerja; h. Konfirmasi ketersediaan dokumen dan rekaman;

27

i. Konfirmasi bahwa inspektur mutu diwajibkan mengambil foto sebagai bukti ketidak sesuaian; j. Konfirmasi kesehatan dan keselamatan Tim Inspeksi; k. Pernyataan Tim Inspeksi menjamin kerahasiaan auditee; l. Penjelasan dari pihak UPI mengenai status penerapan HACCP termasuk adanya perubahan; m. Konfirmasi aktivitas surveilan (inplant, on desk dan pengambilan contoh. 9.4.2. Inspeksi Lapangan a. Ketua tim Inspektur mutu mengatur pelaksanaan inspeksi lapangan untuk memverifikasi apakah UPI menerapkan HACCP sesuai dengan peraturan dan dokumen yang sudah dibuat. b. Inspeksi mencakup keseluruhan elemen sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan termasuk pengecekan terhadap penerapan persyaratan dasar (SSOP/GMP) dan HACCP, termasuk hasil pengujian laboratorium internal sesuai checklist inspeksi . c. Inspektur mutu mencatat dan merekam bukti-bukti objektif yang ditemukan pada saat inspeksi secara benar dan tepat berdasarkan prinsip PLOR. d. Inspektur mutu memberitahukan wakil UPI

tentang

temuan ketidaksesuaian pada waktu peninjauan lapangan dan

memberikan

kesempatan

argumentasi/sanggahan.

Inspektur

UPI

memberikan mutu

harus

memastikan bahwa suatu ketidaksesuaian adalah temuan yang sudah pasti tidak memenuhi persyaratan. 9.4.3. Pembahasan Hasil Temuan (Caucus Meeting) dan pembuatan laporan ketidak sesuaian a. Sebelum dilakukan pertemuan akhir dengan manajemen UPI, tim inspektur mutu mengadakan pertemuan tertutup untuk mendiskusi temuan dan evaluasi ketidaksesuaian yang disampaikan oleh setiap anggota inspektur mutu; b. Tim Inspektur mutu melakukan analisa terhadap sistem yang diterapkan dan membuat laporan ketidaksesuaian;

28

c. Temuan ketidaksesuaian ditulis dalam form temuan ketidaksesuaian berdasarkan ”PLOR” (Problem, Location, Objective Efidience dan Reference) dan dituliskan secara jelas dan tidak merupakan saran tentang tindakan yang perlu diambil, tidak membingungkan atau ragu-ragu. 9.4.4. Pertemuan Akhir a. Ketua tim inspeksi memimpin pertemuan akhir dengan manajemen UPI

dan menyampaikan hal-hal sebagai

berikut :  Terimakasih kepada UPI atas bantuan dan kerjasama mereka;  Presentasi temuan ketidaksesuaian;  Ringkasan keseluruhan dan kesimpulan dari ketua tim;  Memberikan kesempatan kepada pihak UPI untuk memberikan tanggapan, mendiskusikan, menyampaikan komentar pertanyaan, klarifikasi dll;  meminta UPI untuk menyampaikan rencana dan tanggal pelaksanaan tindakan perbaikan yang akan dilakukan serta di sepakati oleh tim inspektur mutu;  Menyampaikan prosedur tindakan perbaikan sesuai ketentuan. b. Ketua

tim

inspeksi

dan

penanggungjawab

UPI

menandatangani Daftar Temuan Ketidaksesuaian. 9.5. Verifikasi Tindakan Perbaikan 9.5.1.

UPI melakukan tindakan perbaikan dan melaporkannya kepada kepala UPT sesuai dengan form 6.

9.5.2. Inspektur Mutu melakukan verifikasi terhadap tindakan perbaikan yang disampaikan oleh UPI dan membuat laporan hasil verifikasi pada form verifikasi tindakan perbaikan (form 7). 9.5.3. Apabila UPI tidak melakukan tindakan perbaikan sampai batas waktu yang telah disepakati, maka kepala UPT KIPM memberikan surat peringatan sesuai form 8.

29

9.6.

Pembekuan Sementara Ekspor 9.6.1. Apabila setelah diberikan surat peringatan, UPI tetap tidak melakukan tindakan perbaikan, maka kepala UPT KIPM melakukan Pembekuan Sementara sesuai form 9. 9.6.2.

Kepala UPT KIPM juga dapat memberikan Pembekuan Sementara terhadap UPI apabila temuan ketidaksesauain hasil surveilan tidak sesuai dengan Grade HACCP.

9.6.3. Pembekuan sementara dapat dicabut apabila UPI sudah melakukan tindakan perbaikan sesuai dengan form 10. 9.7. Pelaporan dan Rekaman Hasil Inspeksi 9.7.1. Ketua tim inspeksi melaporkan hasil inspeksi kepada kepala UPT KIPM. 9.7.2. Apabila hasil inspeksi telah memenuhi persyaratan, maka Kepala UPT menerbitkan Surat Keterangan Hasil Surveilan sesuai form 11. 9.7.3. Berkas kegiatan hasil surveilan setiap UPI di dokumentasikan dengan baik untuk digunakan sebagai bahan desk audit pada kegaiatan surveilan selanjutnya. 9.7.4. Kepala UPT KIPM menyampaikan laporan pelaksanaan surveilan termasuk hasil pengujian contoh kepada Kepala Pusat Sertifikasi Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan setiap 3 bulan melalui email [email protected] dan [email protected]

atau dikirim hard copy

sesuai dengan form 12 dan form 13.

30

PETUNJUK TEKNIS SURVEILAN DALAM RANGKA PENERBITAN HC Surat Penugasan Surveilan

Edisi / Revisi

: 1/0


: 1 dari 1 : Form 1 : 23 Mei 2016

Nomor : Lampiran : 1 (Satu) Lembar Hal : Surveilan dalam rangka Penerbitan Sertifikat Kesehatan Yth. Pimpinan PT.............. Di ..................

Dalam rangka penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor per.19/men/2010 tentang ”Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan”, maka kami menugaskan Inspektur Mutu UPT KIPM.......... untuk melakukan kegiatan inspeksi dalam rangka surveilan sebagai dasar penerbitan sertifikat kesehatan di PT .......... pada tanggal ..... s/d ...... 20.., dengan nama sebagai berikut : NO

NAMA

1

................... (ketua tim)

2

................... (anggota)

KEGIATAN Inspeksi dalam rangka surveilan UPI dalam rangka penerbitan Sertifikat Kesehatan

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kepala UPT KIPM..........

(......................................)

31

PETUNJUK TEKNIS SURVEILAN DALAM RANGKA PENERBITAN HC Audit Kecukupan (Desk Audit)

Edisi / Revisi

: 1/0


: 1 dari 1 : Form 2 : 23 Mei 2016

OTORITAS KOMPETEN BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN FORM AUDIT KECUKUPAN (Desk audit) Nama UPI Alamat Jenis Produk

: : :

NO

KELENGKAPAN

A 1 2 3

Administrasi Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Akta Notaris Pendirian Perusahaan Ijin Usaha Perikanan (IUP); dan/atau Tanda daftar Usaha Perikanan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Nomor Induk Kepabeanan (NIK) Sertifikat Kelayakan Pengolahan Manual HACCP yang sudah divalidasi Sertifikat HACCP Personil Persyaratan lainnya ................ TEKNIS UTAMA Diskripsi Produk Alur Proses Analisa Bahaya (Bahaya Potensial dan Penyebab Bahaya) Identifikasi CCP Prosedur Monitoring/Pemantauan CCP Dokumen GMP dan SSOP TEKNIS PENUNJANG Prosedur pelacakan dan penarikanan produk Prosedur pengaduan konsumen Label atau spesifikasi Prosedur verifikasi ProsedurTraceability CATATAN

4 5 6 7 8 9 B 1 2 3 4 5 6 C 1 2 3 4 5 D

KESESUAIAN Ada Tidak

Inspektur Mutu No. Reg Tanggal Tanda Tangan

KETERANGAN

: : : :

32

PETUNJUK TEKNIS SURVEILAN DALAM RANGKA PENERBITAN HC Cheklist

Edisi / Revisi

: 1/0


: 1 dari 4 : Form 3 : 23 Mei 2016

CHECKLIST PENERAPAN GMP, SSOP DAN HACCP DI UNIT PENGOLAHAN IKAN KRITERIA

MIN

MAJ

SER

CR

ACUAN





Kep 052.A/MEN/2013

1. KEAMANAN AIR DAN ES 1.1 Pasokan air tidak memadai dan tidak aman untuk digunakan 1.2 Memungkinkan terjadinya kontaminasi antara air potable dan non potable 1.3 Suplai air panas tidak ada, kalau ada tidak mencukupi* (bila digunakan) 1.4 Es tidak dibuat, ditangani atau digunakan dengan cara yang higienis 2

 

PERMUKAAN YANG KONTAK LANGSUNG DENGAN PRODUK Peralatan, perlengkapan dan fasilitas yang kontak langsung dengan produk memungkinkan terjadinya kontaminasi. 3.

PENCEGAHAN KONTAMINASI SILANG

Idem 

Kep 052.A/MEN/2013

SER

CR

ACUAN





Kep 052.A/MEN/2013

MAJ

SER

CR

ACUAN





MAJ

MIN

1.1. Cara penanganan tidak mencegah terjadinya kontaminasi silang (3.2)



3.2 Limbah tidak ditangani dengan baik dan dapat menyebabkan kontaminasi silang. (3.3) 3.3 Konstruksi & lay out tidak dirancang untuk mencegah kontaminasi silang (3.1) 4. FASILITAS SANITASI 4.1 Jumlah, desain dan fasilitas toilet tidak memadai dan berhubungan langsung dengan ruang proses

MIN

4.3 Bak cuci kaki tidak tersedia, tidak sesuai, tidak menggunakan air bersih dan tidak didesinfeksi***) MIN

Kep 052.A/MEN/2013





MAJ 

SER 

CR





4.2 Jumlah, lokasi, desain dan fasilitas pencuci tangan tidak memadai dan tidak menggunakan air bersih

5. PELABELAN, PENYIMPANAN DAN PENGGUNAAN BAHAN KIMIA BERBAHAYA 5.1 Bahan-bahan kimia berbahaya tidak diberi label dengan benar 5.2 Bahan bahan kimia tidak disimpan di tempat khusus dan tidak terkunci serta digunakan atau ditangani dengan cara yang tidak benar

Kep 052.A/MEN/2013





MAJ

SER

ACUAN

Idem

Idem

 

CR

ACUAN Kep 052.A/MEN/2013 Idem

33


6. KESEHATAN dan KEBERSIHAN KARYAWAN 6.1 Tingkah laku karyawan yang menangani produk tidak menjaga kebersihan individu (personal cleaness) dan tidak menggunakan pakaian kerja yang sesuai. 6.2 UPI tidak mempunyai sistem yang dapat mencegah karyawan berpenyakit menangani produk

MIN

7. PENGENDALIAN PEST (pest control)

MIN

MAJ

Edisi / Revisi

: 1/0


: 2 dari 4 : Form 3 : 23 Mei 2016

SER



CR

ACUAN

 Kep 052.A/MEN/2013



MAJ

SER





ACUAN Kep 052.A/MEN/2013





Kep 052.A/MEN/2013

MAJ

SER

8.1 Tidak dilakukan pengendalian dan pemantauan terhadap mutu dan keamanan bahan baku, bahan tambahan dan bahan penolong selama penanganan /pengolahan





Kep 052.A/MEN/2013

8.2 Tidak dilakukan pengendalian dan pemantauan terhadap suhu selama penanganan /pengolahan





Idem

8.3 Penanganan/pengolahan tidak dilakukan dengan teknologi yang sesuai





Idem

MAJ 

SER 





7.1 UPI tidak mempunyai tindakan pencegahan terhadap masuknya hewan pengganggu 7.2 Tidak memiliki tindakan menghilangkan hewan pengganggu dari unit pengolahan 8. PENGENDALIAN PROSES

MIN

9. PENGEMASAN 9.1 Bahan pengemas terbuat dari bahan yang dapat mencemari, tidak dapat melindungi dan dapat merubah karakteristik produk 9.2 Pengemasan tidak dilakukan secara higienis

MIN

10. PENYIMPANAN 10.1 Penyimpanan produk akhir tidak mampu menjamin suhu sesuai dengan spesifikasi produk 10.2 Penyimpanan produk tidak bisa menjamin terjadinya kontaminasi silang

MIN

MAJ 

11. DISTRIBUSI / TRANSPORTASI Pengangkutan produk tidak mampu menjamin suhu sesuai dengan spesifikasi produk

MIN

12. KETERTELUSURAN UPI tidak dapat menjamin ketertelusuran produk

MIN 

CR

CR

ACUAN

CR


SER 

CR


MAJ 

SER 

CR


MAJ

SER

CR

ACUAN



34


13. PELATIHAN UPI tidak memiliki dan melaksanakan program dan prosedur pelatihan karyawan sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya

MIN 

MAJ 

Edisi / Revisi

: 1/0


: 3 dari 4 : Form 3 : 23 Mei 2016

SER

KEPATUHAN TERHADAP RENCANA HACCP A. RANCANGAN HACCP MIN MAJ SER 1. Dokumen rancangan HACCP tidak tersedia  2. Dokumen rancangan HACCP tidak sesuai  3. Dokumen rancangan HACCP belum divalidasi  4. Dokumen rancangan HACCP tidak mutakhir 

MIN

MAJ 

2. Tindakan koreksi tidak dilakukan 2.1 C. REKAMAN



1. Manajemen tidak memiliki komitmen

CR

Acuan

Acuan

SER Kep 052.A/MEN/2013 Idem Idem

 

CR MAJ 

SER





Acuan Kep 052.A/MEN/2013 Idem



Idem

MIN

CR MAJ 

Acuan Manual HACCP Manual HACCP Manual HACCP Kep 052.A/MEN/2013

Kep 052.A/MEN/2013 Idem



MIN

1. Verifikasi monitoring gmp, ssop, ccp tidak dilakukan sesuai rencana 2. Audit internal tidak dilakukan sesuai dengan rencana 3. Kaji ulang manajemen tidak dilakukan sesuai yang direncanakan

ACUAN

PER.03/BKIPM/201 1

CR MAJ 

2. Rekaman tidak akurat 3. Rekaman yang diperlukan untuk pemeriksaan tidak ada

E. LAIN-LAIN

SER 

MIN

1. Rekaman tidak mutakhir

D. VERIFIKASI INTERNAL

CR



5. Tidak ada personil yang memiliki sertifikat HACCP di bidang perikanan 3.1. B. MONITORING 1. Monitoring tidak diterapkan

CR

Acuan

SER Kep 052.A/MEN/2013

CATATAN : *) Berdasarkan peluang kontaminasi dan jenis/cara penyajian **) Untuk unit pengalengan bila tidak memiliki operator yang bersertifikat, penyimpangan kritis ***) Untuk produk kering tidak diwajibkan tersedia bak cuci kaki, tetapi harus ada untuk menjamin bahwa alas kaki dari luar tidak digunakan di ruang proses

35

PETUNJUK TEKNIS SURVEILAN DALAM RANGKA PENERBITAN HC Cheklist Min

SUMMARY

Edisi / Revisi

: 1/0


: 4 dari 4 : Form 3 : 23 Mei 2016

Maj

Ser

cr

Penyimpangan total Tanda tangan auditor dan tanggal

Tanda tangan auditi dan tanggal

Frekuensi Audit Rating Fasilitas Grade A

Jumlah Penyimpangan Frekuensi Audit Minor Setiap 3 (tiga)

Mayor

Serius

Kritis

0–6

0-5

0

0

7

6 - 10

1-2

0

3-4

0

Bulan Grade B

Setiap 2 (dua) Bulan

Grade C

Setiap 1 (satu)

NA*

11

Bulan

*NA= Not Applicable Catatan : Untuk fasilitas yang mempunyai rating level b, tidak boleh ada penyimpangan yang lebih dari 10 kombinasi “MAJOR” dan “SERIUS”. apabila kombinasi “MAJOR” dan “SERIUS” penyimpangannya lebih dari “10”, maka fasilitas tersebut akan dirating menjadi level C. Simbol *) :  Simbol untuk produk beresiko tinggi  Simbol untuk produk beresiko rendah

36

PETUNJUK TEKNIS SURVEILAN DALAM RANGKA PENERBITAN HC Daftar Hadir Pertemuan Pembukaan/Penutupan

Edisi / Revisi

: 1/0


: 1 dari 1 : Form 4 : 23 Mei 2016

KOP UPT KIPM DAFTAR HADIR PEMBUKAAN/PENUTUPAN* Nama UPI Alamat Tanggal No.

: : : Nama

Instansi/Jabatan

Email/No. Hp

Paraf

* Coret Sesuai Kegiatan Pertemuan

37

PETUNJUK TEKNIS SURVEILAN DALAM RANGKA PENERBITAN HC Daftar Temuan Ketidaksesuaian UPI

Edisi / Revisi

: 1/0


: 1 dari 1 : Form 5 : 23 Mei 2016

KOP UPT KIPM

LAPORAN TEMUAN KETIDAKSESUAIAN (NON-CONFORMITIES) Nama : UPI Alamat : No. Tlp : No. Fax : Jenis Produk : 1. 2. 3. Pimpinan UPI : Tim Inspeksi Ketua : Anggota :

Tanggal Inspeksi Laporan No :

No. Reg No. Reg No. Reg No. Reg

Temuan Ketidaksesuaian (Problem, Location, Objective, Reference) A. Pelaksanaan GMP-SSOP

: dari

/Insp/ /Insp/ /Insp/ /Insp/

Acuan

Keterangan

B. Penerapan HACCP

Rencana Penyelesaian Tindakan Perbaikan, Tanggal : ....................... Ketua Tim Inspeksi ...........................

Pimpinan UPI ..............................

* Coret yang tidak perlu

38

PETUNJUK TEKNIS SURVEILAN DALAM RANGKA PENERBITAN HC Laporan Tindakan Perbaikan Temuan Ketidaksesuaian

Edisi / Revisi

: 1/0


: 1 dari 2 : Form 6 : 23 Mei 2016

KOP UPI LAPORAN TINDAKAN PERBAIKAN UNIT PENGOLAHAN IKAN (UPI) Nama UPI : .... .......................... Alamat UPI : .............. ................ Jenis Produk : .................. ............ Tanggal Inspeksi : ................. ............. Nama Inspektur Mutu : 1. (Inspektur Mutu) 2. (Inspektur Mutu) No 1

2

3

3. (Inspektur Mutu) 4. (Inspektur Mutu)

Temuan dan Tindakan Perbaikan Temuan : Tindakan Perbaikan : Lampiran : Tgl Penyelesaian Perbaikan : Gb. Sebelum Perbaikan

Gb. Sesudah Perbaikan

Temuan : Tindakan Perbaikan : Lampiran : Tgl Penyelesaian Perbaikan : Gb. Sebelum Perbaikan


Temuan : Tindakan Perbaikan : Lampiran : Tgl Penyelesaian Perbaikan : Gb. Sebelum Perbaikan


Tgl, Bulan, Tahun Pimpinan UPI

(………………...…..)

39

PETUNJUK TEKNIS SURVEILAN DALAM RANGKA PENERBITAN HC

Edisi / Revisi Halaman

: 1/0 : 2 dari 2

Laporan Tindakan Perbaikan Temuan Ketidaksesuaian


: Form 6 : 23 Mei 2016

PROSEDUR PELAPORAN TINDAKAN PERBAIKAN UPI 1. Unit pengolahan ikan (UPI) yang sudah diinspeksi wajib menyampaikan hasil tindakan perbaikan sesuai dengan kesepakatan tanggal rencana penyelesaian perbaikan yang tertera di dalam daftar temuan ketidaksesuaian (non-conformities) yang sudah ditandatangani antara inspektur mutu dan pihak upi. 2. Perbaikan yang dilakukan oleh UPI baik yang bersifat fisik maupun operasional mengikuti format laporan tindakan perbaikan upi (Form 5). 3. Pihak UPI menyampaikan surat mengenai tindakan perbaikan yang sudah dilakukan oleh UPI (dengan melampirkan laporan tindakan perbaikan UPI dan berkas pendukung lainnya) yang ditujukan kepada kepala lembaga inspeksi dan sertifikasi dengan alamat :............ ...................................................................... Tel : ........................... Fax : ........................... E-mail : ........................... 4. Kepala lembaga inspeksi dan sertifikasi selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah menerima laporan tindakan perbaikan UPI, menugaskan inspektur mutu melakukan verifikasi tindakan perbaikan. 5. Inspektur Mutu melapoorkan hasil verifikasi tindakan perbaikan UPI kepada Kepala lembaga inspeksi dan sertifikasi.

40

PETUNJUK TEKNIS SURVEILAN DALAM RANGKA PENERBITAN HC Verifikasi Tindakan Perbaikan Temuan Ketidaksesuaian

Edisi / Revisi

: 1/0


: 1 dari 1 : Form 7 : 23 Mei 2016

KOP UPT KIPM Laporan Verifikasi Tindakan Perbaikan Temuan Ketidaksesuaian Nama UPI Alamat Produk Tanggal Inspeksi Jenis Kegiatan Nama Inspektur Jumlah Ketidaksesuaian

: : : : : : :

Kategori Kritis

Kategori Serius

-

-

Ketidaksesuaian No

Uraian

Acuan

SKP

KEP 052.A/KEPM EN-KP/2013

HACCP

KEP 052.A/KEPM EN-KP/2013

Kategori

Kategori Mayor

-

Kategori Minor

-

Tindakan Perbaikan Diselesaikan Uraian Tanggal

Status (memuaskan/tidak memuaskan) / Alasan

1 2 3 4 5

Ketua Tim Inspeksi

(……………..)

41

PETUNJUK TEKNIS SURVEILAN DALAM RANGKA PENERBITAN HC Surat Peringatan Tindak Lanjut Surveilan

Edisi / Revisi

: 1/0


: 1 dari 1 : Form 8 : 23 Mei 2016

KOP UPT KIPM

Nomor

: ..........................

Tanggal................

Lampiran : ........................... Perihal

: Surat Peringatan Tindak Lanjut Hasil Surveilan

Menindaklankjuti kegitan surveilan dalam rangka memverifikasi konsistensi penerapan sistem Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP) di Unit Pengolahan Ikan (UPI) PT/CV/UD..................... , pada tanggal ......................................, maka bersama ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut : 1. Sesuiai Peraturan Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan No. PER.03/BKIPM/2011 bahwa UPI yang telah dilakukan surveilan harus melaporkan tindakan perbaikan terhadap temuan ketidaksesuaian sesuai dengan batas waktu yang telah disepakati. Namun sampai batas waktu yang telah disepakati yaitu tanggal ................ kami belum menerima laporan tindakan perbaikan dimaksud. 2. Berkaitan dengan hal tersebut, kami mohon kepada pimpinan PT/CV/UD................. untuk menindaklanjuti temuan ketidaksesuaian dan melaporkannya kepada UPT KIPM (disesuaikan) dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) minggu, terhitung sejak surat ini ditandatangani. Apabila hingga waktu yang ditentukan UPI belum melaporkan tindakan perbaikan, maka UPI PT/CV/UD............... tidak dapat dilayani penerbitan HC atau (Temporary Suspend). 3. Hasil tindakan perbaikan yang dilakukan UPI harus mampu menyelesaikan permasalahan ketidaksesuaian dan dapat memastikan bahwa tindakan perbaikan tersebut telah memenuhi persyaratan. Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara kami ucapkan terima kasih. Kepala UPT KIPM............

........................................

42

PETUNJUK TEKNIS SURVEILAN DALAM RANGKA PENERBITAN HC Surat Pembekuan Sementara (Temporary Suspend)

Edisi / Revisi

: 1/0


: 1 dari 1 : Form 9 : 23 Mei 2016

KOP UPT KIPM

Nomor

: ..........................

Tanggal................

Lampiran

: ...........................

Perihal

: Surat Pembekuan Sementara (Temporary Suspend)

Menindaklankjuti hasil kegitan surveilan dalam rangka memverifikasi konsistensi penerapan sistem Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP) di Unit Pengolahan Ikan (UPI) PT/CV/UD ....................... , pada tanggal ...................... maka bersama ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Unit Pengolahan Ikan belum sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan No. PER.03/BKIPM/2011, dikarenakan : a) UPI Belum melakukan tindakan perbaikan sesuai batas waktu yang telah ditetapkan*) b) UPI mengalami penurunan Grade HACCP dari hasil surveilan*) c) Hasil Uji melebihi ambang batas persyaratan standar*) 2. Berkaitan dengan hal tersebut, maka bersama ini kami informasikan bahwa PT/CV/UD. ................ tidak dapat dilayani penerbitan HC atau dikenakan Temporary Suspend terhitung sejak surat ini ditandatangani. 3. Surat Pembekuan Sementara (Temporary Suspend) ini dapat dicabut apabila UPI Saudara sudah memberikan laporan tindakan perbaikan dan hasil tindakan perbaikan mampu menyelesaikan permasalahan ketidaksesuaian serta dapat memastikan bahwa tindakan perbaikan tersebut telah memenuhi persyaratan. Demikian Surat Pembekuan ini kami sampaikan atas perhatiannya terima kasih.

Kepala UPT KIPM............

Keterangan :

........................................

*) Coret yang tidak perlu

Tembusan : Kepala Pusat Sertifikasi Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan

43

PETUNJUK TEKNIS SURVEILAN DALAM RANGKA PENERBITAN HC Surat Pencabutan Pembekuan Sementara (Temporary Suspend)

Edisi / Revisi

: 1/0


: 1 dari 1 : Form 10 : 23 Mei 2016

KOP UPT KIPM

Nomor

: ..........................

Tanggal................

Lampiran : ........................... Perihal

: Surat Pencabutan Pembekuan Sementara (Temporary Suspend)

Sehubungan dengan telah dilakukannya tindakan perbaikan terhadap hasil surveilan PT./CV./UD. ...................., pada tanggal ...................... maka bersama ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut : 1. Surat Pembekuan Sementara (Temporary Suspend) Nomor.............tanggal.............. terhadap PT./CV./UD. ................. kami nyatakan DICABUT. 2. Berkaitan dengan hal tersebut, maka terhitung sejak ditandatanganinya surat ini PT/CV/UD. ................... DAPAT DILAYANI PENEBITAN HC. Demikian kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama Saudara kami ucapkan terima kasih. Kepala UPT KIPM............

........................................ Tembusan : Kepala Pusat Sertifikasi Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan

44

PETUNJUK TEKNIS SURVEILAN DALAM RANGKA PENERBITAN HC Surat Keterangan Hasil Surveilan

Edisi / Revisi

: 1/0


: 1 dari 1 : Form 11 : 23 Mei 2016

KOP UPT KIPM

SURAT KETERANGAN HASIL SURVEILAN Diberikan Kepada : (nama UPI) (Alamat) Dinyatakan memenuhi persyaratan sesuai Laporan Hasil Surveilan No........yang mencakup penerapan GMP, SSOP dan HACCP serta berhak mendapatkan pelayanan Health Certificate (HC) untuk jenis produk : 1............................................ 2............................................ 3............................................ Sertifikat ini berlaku selama.....(disesuaikan grade).....bulan, dari tanggal......s/d............ Pelaksanaan Surveilan berikutnya dijadwalkan tanggal.............s/d………… (tempat dikeluarkan, tanggal/bulan/ tahun) Kepala UPT KIPM

(.................................)

45


PETUNJUK SURVEILAN DALAM RANGKA PENERBITAN HC Rekapitulasi Hasil Surveilan

: : : :

1/0 1 dari 1 Form 12 23 Mei 2016

Rekapitulasi Hasil Surveilan

Nama UPT KIPM: No

Nama UPI

1

2

Sertifikat HACCP Nomor

Grade

Ruang Lingkup

Tanggal Suveilan

3

4

5

6

Ketidaksesuaian Tanggal Stastus Tindakan Perbaikan Kritis Serius Mayor Minor Perbaikan Memuaskan Tidak Suspend 7

8

9

10

11

12

13

14

Keterangan 15

46

PETUNJUK SURVEILAN DALAM RANGKA PENERBITAN HC Rekapitulasi Hasil Uji


: : : :

1/0 1 dari 1 Form 13 23 Mei 2016

Rekapitulasi Hasil Uji

Nama UPT KIPM: No

Nama UPI

Jenis Contoh

Jenis Pengujian Mikrobiologi

Organoleptik Score Sheet

Kimia

Lainnya Yang diperlukan

Keterangan

TPC E. Colli Coliform Salmonella Enterococci S.aureus Vibrio cholerae V. parahaemoliticus Pb Cd Hg Chorampenicol formalin .............. ............ ...........


No. 1

Tgl Pengambilan Tgl Pengujian Contoh

Paraf

KEPALA BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN,

Sekretaris BKIPM

Salinan sesuai dengan aslinya 2 Kepala Pusat Sertifikasi Mutu dan KHP Kepala Bagian Hukum, Kepala Bagian dan Hukum, Humas dan Humas Informasi, 3

ttd.

4

RINA

Informasi

Kepala Subbag Hukum

Sugiman

47

LAMPIRAN III KEPUTUSAN KEPALA BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN NOMOR 59/KEP-BKIPM/2016 TENTANG PETUNJUK TEKNIS SERTIFIKASI KESEHATAN HASIL PERIKANAN

PETUNJUK TEKNIS PENGAMBILAN CONTOH DALAM RANGKA PENERBITAN SERTIFIKAT KESEHATAN 1. Pendahuluan Dalam kegiatan surveilan, selain melakukan inspeksi terhadap penerapan GMP/SSOP, dapat sekaligus dilakukan pengambilan contoh baik secara terjadwal maupun tidak terjadwal. Pengambilan contoh merupakan proses pemilihan produk/unit contoh dari suatu lot untuk keperluan inspeksi (pemeriksaan) dan/atau pengujian. Dari hasil suatu pengambilan contoh dapat diperoleh keterangan mengenai penafsiran keadaan mutu suatu lot apakah dapat di terima, ditolak atau perlu ditindaklanjuti (ditangguhkan). 2. Ruang Lingkup Petunjuk teknis ini mengatur tata cara Pengambilan Contoh yang meliputi

metode

pengambilan

contoh,

prosedur

pelaksanaan

pengambilan contoh, waktu pengambilan contoh, jumlah contoh, pengujian contoh, laporan hasil uji, dan cuplikan contoh. 3. Tujuan Sebagai

pedoman

bagi

inspektur

mutu

dalam

melaksanakan

pengambilan contoh . 4. Acuan 4.1. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 19/MEN/2010 tentang Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan; 4.2. Peraturan Kepala Badan KIPM No. 03/BKIPM/2011 Tentang Pedoman Teknis Penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan; 4.3. SNI No. 2326:2010 tentang Metode Pengambilan Contoh Produk Perikanan;

48

4.4. Commission Regulation (EC) No. 1881/2006 tanggal 19 Desember 2006 tentang Setting Maximum Level for Certain Contaminants in Foodstuffs; 4.5. Commission Regulation (EC) No. 2073/2005 tanggal 15 November 2005 tentang On Microbial Criteria for Foodstuffs. 5. Definisi 5.1. Otoritas Kompeten yang selanjutnya disingkat OK adalah unit organisasi dilingkungan Kementerian yang diberi mandat oleh Menteri untuk melakukan pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan 5.2. Unit Penanganan dan Pengolahan Ikan yang selanjutnya disingkat UPI adalah adalah tempat yang digunakan untuk mengolah ikan, baik yang dimiliki oleh perorangan, kelompok maupun badan usaha. 5.3. Pengambilan Contoh (sampling) adalah suatu pengumpulan satu atau lebih unit contoh yang dipilih dari lot yang diinspeksi. Contoh terdiri atas semua unit yang ditarik untuk tujuan penilaian atau pengujian. 5.4. Pengambilan contoh terjadwal adalah pengambilan contoh yang dilakukan pada saat surveilan untuk konfirmasi bahwa bahaya dalam penerapan HACCP di suatu UPI berada dalam kendali atau mengecek bahwa produk memenuhi standar nasional maupun standar negara tujuan; 5.5. Pengambilan contoh tidak terjadwal adalah pengambilan contoh yang dilakukan terhadap produk pada suatu tahapan proses karena kondisi tertentu yang dicurigai; adanya potensi bahaya kontaminasi; adanya keluhan konsumen; informasi/peringatan bahaya pada produk; penolakan produk; perusahaan, produk atau proses baru; atau permintaan UPI. 5.6. Pengambilan contoh yang ditargetkan (targeted sampling) adalah pengambilan contoh berdasarkan kondisi yang dicurigai atau untuk menjawab pertanyaan suatu hipotesa. 5.7. Surveilan adalah kegiatan penilaian kesesuaian terhadap UPI yang dilakukan secara sistematis dan berulang dalam kurun waktu tertentu sebagai dasar untuk memelihara validitas pernyataan

49

kesesuaian dengan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan. 5.8. Sertifikat Kesehatan (Health Certificate) adalah sertifikat yang menyatakan bahwa ikan dan hasil perikanan telah memenuhi persyaratan jaminan mutu dan keamanan untuk konsumsi manusia 5.9. Contoh adalah sejumlah unit contoh yang digunakan untuk pemeriksaan; 5.10. Unit contoh adalah kemasan terkecil sebagian isi kemasan terkecil atau komposit contoh dari produk yang diperiksa atau diuji sebagai unit tunggal; 5.11. Rancangan

pengambilan

contoh

(sampling

plan)

adalah

program pengambilan contoh meliputi : jumlah contoh, tingkat pemeriksaan, jumlah contoh yang diterima dan atau ditolak sehingga dapat diputuskan untuk menerima atau menolak lot atau produksi berdasarkan hasil pemeriksaan atai pengujian contoh; 5.12. Lot atau Lot Inspeksi adalah sekelompok kemasan terkecil atau unit contoh yang mempunyai ukuran, jenis, cara dan waktu proses dalam kondisi yang sama. 5.13. Cuplikan contoh (retained sample) adalah contoh arsip yang disimpan dalam waktu tertentu yang dapat digunakan untuk pengujian ulang apabila diperlukan. 6. Sarana 6.1. Alat pengambilan contoh (sendok, garpu, bor listrik, pinset dan pisau); 6.2. Lap steril; 6.3. Pengemas steril (kantong, botol, dll); 6.4. Alat penanda ( label); 6.5. Termometer; 6.6. Alat untuk menjamin suhu selama transportasi ( cool box); 6.7. Pakaian kerja laboratorium (Jas Lab, sarung tangan, masker); 6.8. Cairan aseptis, alkohol; 6.9. Alat swab test; 6.10. Dan lain-lain.

50

7. Frekuensi Pengambilan Contoh Dalam rangka surveilan frekuensi pengambilan contoh ditetapkan sebagai berikut : 7.1. Grade A, pengambilan contoh yang diambil minimal 2 kali satu tahun 7.2. Grade B, pengambilan contoh yang diambil minimal 3 kali satu tahun 7.3. Grade C, minimal contoh yang diambil 4 kali satu tahun 8. Metode Pengambilan Contoh Metode pengambilan contoh dalam rangka official control terdiri dari pengambilan contoh terjadwal dan pengambilan contoh tidak terjadwal. Pengambilan contoh dilakukan

dengan menggunakan

rancangan

pengambilan contoh yang ditargetkan (targetted sampling) atau tidak menggunakan rancangan acak lengkap 9. Jumlah dan Jenis Contoh 9.1. Jumlah/berat dan volume contoh diambil tergantung pada jumlah parameter uji yang menjadi target atau target yang dicurigai dan berat contoh yang dibutuhkan untuk masing-masing parameter uji tersebut; 9.2. Untuk pengujian organoleptik sebagai end produk testing hasil perikanan yang akan di ekspor jumlah contoh sesuai dengan tabel pada lampiran 3. 9.3. Jumlah contoh produk akhir untuk produk perikanan yang akan dikirim ke Uni Eropa: Mikrobiologi 5 contoh, Histamin 9 Contoh, Logam berat 3 contoh yang dikomposit; 9.4. Jumlah contoh produk akhir untuk produk perikanan yang akan dikirim ke negara selain Uni Eropa: untuk uji mikrobiologi 3 contoh, histamin 3 contoh dan logam berat 1 contoh 9.5. Jumlah pengambilan contoh bahan baku, tahapan pengolahan atau titik pengendalian kritis atau sanitasi peralatan adalah 1 contoh sesuai dengan jenis produk dan bahaya potensial pada tahapan tersebut.

51

9.6. Jumlah dan jenis contoh juga harus disesuaikan dengan jenis uji dan persyaratan nasional maupun negara tujuan ekspor, seperti pada lampiran 4 10. Prosedur Pelaksanaan Pengambilan Contoh 10.1. Persiapan Pengambilan Contoh. a) Pengambilan contoh dilakukan oleh inspektur mutu yang melakukan surveilan. b) Inspektur mutu yang bertugas melakukan surveilan atau pengambilan contoh ke UPI menyiapkan bahan dan peralatan pengambilan contoh sesuai poin 6. 10.2. Titik pengambilan contoh tergantung dari resiko/faktor bahaya potensial dalam tahapan proses, seperti pada : a) Penerimaan bahan baku b) Alur proses c) Tahap proses yang menyimpang d) Titik pengendalian kritis e) Produk akhir (End Product); f) Air dan es; g) Sanitasi peralatan dan personil. 10.3. Apabila diperlukan laporan hasil uji (Test Result) yang akan dilampirkan pada dokumen sertifikat kesehatan maka dapat dilakukan dengan mencantumkan data uji dari kegiatan surveilan, atau apabila harus mewakili lot produk yang dikirim, maka harus dilakukan pengambilan contoh dengan jumlah contoh sesuai butir 9.3 atau 9.4. 10.4. Pengambilan contoh air dan es dilakukan sesuai dengan Petunjuk Teknis Persyaratan Air dan Es Untuk Penanganan dan Pengolahan Hasil Perikanan. 10.5. Dalam

pengambilan

meminimalisasikan

contoh,

potensi

inspektur

kontaminasi

mutu

harus

misalnya

dengan

menggunakan tutup kepala, jas laboratorium tanpa saku, tidak makan,

minum,

merokok

selama

pengambilan

contoh

dan

menghindari kebiasaan yang dapat menimbulkan kontaminasi bakteri

52

10.6. Contoh yang diambil dimasukan dalam wadah steril dan disimpan dalam cool box yang berisi es curah dan diberi identitas tanggal, lokasi pengambilan dan nama UPI. 11. Penanganan Contoh 11.1 Untuk produk segar a) Produk segar disimpan pada suhu 0 – 5 °C, hindari suhu beku dan di analisa segera, atau disimpan maks 36 jam setelah pengambilan contoh, b) Produk dalam kemasan harus disimpan pada suhu atau dibawah suhu yang tercantum pada label dan apabila pengujian tertunda, maka sampel harus disimpan pada suhu yang tercantum pada label. 11.2 Untuk produk beku a) Analisa segera atau disimpan pada suhu atau dibawah suhu yang tercantum pada label (untuk produk beku disimpan pada suhu – 20 °C atau lebih rendah) b) Apabila pengujian tertunda, maka sampel harus disimpan pada suhu yang tercantum pada label. 11.3 Produk kaleng / kering harus disimpan pada suhu ruang 11.4 Untuk contoh air dan es harus dianalisa paling lambat 6 jam setelah pengambilan contoh. 12.

Transportasi Contoh

12.1. Transportasi contoh dilakukan dalam kondisi aman dan mampu mempertahankan kondisi contoh sesuai dengan kondisi semula. 12.2. Contoh dipastikan disimpan dan dibawa dalam kondisi baik sampai ke UPT dan diserahkan kepada petugas penerima contoh dengan berita acara penyerahan contoh; 12.3. Petugas penerima contoh mengecek kondisi contoh, memberi kode dan mengagendakannya pada buku agenda penerimaan contoh. 12.4. Petugas penerima contoh memberi kode contoh

agar asal

contoh/identitas UPI tidak diketahui oleh laboratorium penguji. 12.5. Contoh yang akan diuji di laboratorium subkontrak, segera dikirim ke laboratorium subkontrak dalam kondisi tetap terjaga sesuai

53

dengan kondisi semula dilengkapi dengan surat permohonan pengujian. 13.

Pengujian Contoh

13.1. Jenis parameter uji untuk pengujian contoh terjadwal atau tidak terjadwal sesuai dengan SNI dan atau persyaratan negara Importir sesuai pada lampiran 4 13.2. Metode pengujian yang digunakan harus sesuai metoda uji SNI atau ISO yang sudah diverifikasi. 14.

Laporan Hasil Uji

14.1. Laporan hasil uji diterbitkan berdasarkan hasil pengujian contoh yang di uji dan diserahkan kepada bagian pengendalian. 14.2. Laporan hasil uji dievaluasi apakah memenuhi standar nasional maupun negara importir, apabila hasil uji tidak memenuhi standar maka harus segera disampaikan kepada UPI untuk dilakukan investigasi dan tindakan perbaikan. 14.3. Apabila UPI tidak melakukan tindakan perbaikan, maka Kepala UPT melakukan temporary suspend sampai UPI melakukan perbaikan ketidaksesuaian. 15.

Cuplikan Contoh

Untuk mengantisipasi keperluan pengujian ulang apabila terjadi kesalahan dalam pengujian atau ada sanggahan terhadap hasil uji, maka perlu

dilakukan

penyimpanan

cuplikan

contoh

di

laboratorium

pengujian. Cuplikan contoh disimpan produk diterima di pasaran 16.

Lampiran

Form 1. Laporan Pengambilan Contoh; Form 2. Berita Acara Serah Terima Contoh Form 3. Jumlah sampel uji Organoleptik; Form 4. Standar Mutu Negara Mitra.

54

PETUNJUK TEKNIS PENGAMBILAN CONTOH Edisi / Revisi Halaman DALAM RANGKA PENERBITAN HC

: 1/0


Laporan Pengambilan Contoh

: 1 dari 1 : Form 1 : 23 Mei 2016

KOP UPT KIPM LAPORAN PENGAMBILAN CONTOH

NAMA UPI

: .....................................................................................................................

NO. KENDALI

: ...................................................................................................................

TANGGAL

: ...................................................................................................................

NO JENIS PRODUK

KODE CONTOH

KONDISI CONTOH

TITIK PENGAMBILAN CONTOH

PARAMETER UJI

TUJUAN PENGAMBILAN CONTOH

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

.................................,.................20

Inspektur Mutu

(.............................)

QC

(...........................)

55

PETUNJUK TEKNIS PENGAMBILAN CONTOH Edisi / Revisi Halaman DALAM RANGKA PENERBITAN HC Berita Acara Serah Terima Contoh


: 1/0 : 1 dari 1 : Form 2 : 23 Mei 2016

KOP UPT KIPM BERITA ACARA SERAH TERIMA CONTOH

No.................

Yang bertandatangan di bawah ini : Nama

: .....................................................................

Jabatan

: Inspektur Mutu

No Reg

: .....................................................................

Telah menyerahkan contoh sebagaimana data terlampir kepada : Nama

: .....................................................................

Jabatan

: Petugas Penerima Contoh

Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya .............,......,20

Inspektur Mutu

Petugas Penerima Contoh

(............................)

(...............................)

56

PETUNJUK TEKNIS PENGAMBILAN CONTOH Edisi / Revisi Halaman DALAM RANGKA PENERBITAN HC Jumlah Sampel Uji Organoleptik dalam rangka End Product Testing


: 1/0 : 1 dari 1 : Form 3 : 23 Mei 2016

JUMLAH CONTOH BERDASARKAN SATUAN KEMASAN TERKECIL PRODUK PERIKANAN BESARNYA LOT (SATUAN KEMASAN TERKECIL)

JUMLAH CONTOH UJI

≤ 2400

6

2401 - 15000

8

15001 - 24000

10

24001 - 42000

15

≥ 42001

24

JUMLAH CONTOH IKAN HIDUP BERDASARKAN SATUAN TERKECIL EKOR JUMLAH IKAN (EKOR)

JUMLAH CONTOH UJI

≤ 8000

3

8001 - 14000

5

14001 - 24000

8

24001 - 40000

14

≥ 40000

21

57

PETUNJUK TEKNIS PENGAMBILAN CONTOH Edisi / Revisi Halaman DALAM RANGKA PENERBITAN HC Standar Pengujian Negara Mitra

: 1/0


: 1 dari 20 : Form 4 : 23 Mei 2016

1. UNI EROPA  No. A 1) a.

b.

Berdasarkan Commission Regulation (EC) No. 1881/2006 tanggal 19 Desember 2006 tentang Setting Maximum Level for Certain Contaminants in Foodstuffs Parameter Logam Berat Merkuri (Hg) Anglerfish (Lophius species) Atlantic catfish (Anarhichas lupus) Bonito (Sarda sarda), Eel (Anguilla species), Emperor, orange, roughly, rosy soldierfish (Hoplostethus species) Grenadier (Coryphaenoides rupestris) Halibut (Hippoglossus hippoglossus) Kingklip (Genypterus capensis) Marlin (Makaira species ), Megrim (Lepidorhombus species) Mullet (Mullus species) Pink cusk eel (Genypterus blacodes) Pike (Esox lucius) Plain bonito ( Orcynopsis unicolor) Poor cod (Tricopterus minutes) Portuguese dogfish (Centroscymnus coelolepis) Rays (Raja species) Redfish (Seabastes marinus, S. mentella, S. viviparus), Sail fish (Istiophorus platypterus) scabbard fish ( Lepidopus caudatus, Aphanopus carbo) Seabream, pandora (Pagellus species) Shark (semua spesies), Snacke Mackerel atau butterfish (Lepidocybium flavobrunneum, Ruvettus pretiosus, Gempylus serpens), Sturgeon ( Acipenser species) Swordfisfh (Xiphias gladius), Tuna (Thunnus species, Euthynnus species, Katsuwonus pelamis) Produk perikanan selain (a), crustacea tidak termasuk daging coklat dari crab dan daging kepala serta thorax dari lobster, dan crustacea besar (Nephropidae dan Palinuridae)

Satuan

Batas maksimal

mg/kg

1,00

mg/kg

0,50

58

2)

Cadmium (Cd)

a.

Eel (Anguilla anguilla), bonito (Sarda sarda), grey mullet (Mugil labrosus labrosus), horse mackerel atau scad (Trachurus species), louvar or louvar (Luvarus imperialis), mackerel (Scomber species), sardin ( Sardine pilchardus), sardinop (Sardinops species) common two-banded seabream (Diplodus vulgaris), tuna (Thunus species, Euthynnus species dan Katsuwonus pelamis), wedge sole (Dicologoglossa cuneata) Produk perikanan selain (a) Bullet tuna (Auxis species) Anchovy (Engraulis species) Swordfish/Meka (Xiphias gladius) Crustacea tidak termasuk daging coklat dari crab dan daging kepala serta thorax dari lobster, dan crustacea besar (Nephropidae dan Palinuridae).

mg/kg

0,10

mg/kg mg/kg mg/kg

0,05 0,20 0,30

mg/kg

0,50

e. f. 3)

Bivalve Molluscs Cephalopoda (tanpa jeroan) Timbal (Pb)

mg/kg mg/kg

1,0 1,0

a. b.

Daging ikan Crustacea tidak termasuk daging coklat dari crab dan daging kepala serta thorax dari lobster dan crustacea besat (Nephropidae dan Palinuridae) Bivalve Molluscs Cephalopoda (tanpa jeroan) Arsenik (As) Udang beku, udang kupas mentah beku, ikan beku, ikan segar, tuna segar, tuna loin beku, ikan kemasan dalam kaleng, surimi, ikan asap Tuna slice beku, tuna ground meat beku, belut beku dan agar-gar kertas Semi refind carragenan Pestisida Organochlorin termasuk PCBs, Organophosphat* Semua produk perikanan kecuali eel. Crustacea tidak termasuk daging coklat dari crab dan daging kepala serta thorax dari lobster dan crustacea besat (Nephropidae dan Palinuridae) Eel (Anguilla Anguilla )dan produk yang berasal dari eel Minyak ikan (minyak dari daging, hati, dan bagian lain dari produk perikanan untuk konsumsi manusia) Dioksin* Semua produk perikanan kecuali eel .

mg/kg mg/kg

0,30 0,50

mg/kg mg/kg

1,5 1,0

mg/kg

0,1

mg/kg

0.25

mg/kg

3,0

pg/g berat basah

8,0

pg/g berat basah pg/g lemak

12,0

pg/g berat basah pg/g berat basah

4,0

b. c. d.

c. d. 4) a.

b. c. B 1) a.

b. c.

2) a. b.

Eel (Anguilla Anguilla )dan produk yang berasal dari eel

10,0

4,0

59

c.

Minyak ikan (minyak dari daging, hati, dan bagian lain dari produk perikanan untuk konsumsi manusia) Polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH) - Benzopyrene)* Daging ikan dari ikan asap dan produk perikanan yang diasap kecuali bivalve molluscs. Crustaceans asap tidak termasuk daging coklat dari crab dan daging kepala serta thorax dari lobster dan crustacea besat (Nephropidae dan Palinuridae) Daging ikan selain yang diasap

3) a

b c

Crustaceans, cephalopods selain asap. Crustaceans tidak termasuk daging coklat dari crab dan daging kepala serta thorax dari lobster dan crustacea besat (Nephropidae dan Palinuridae) Bivalve Molluscs

d. C

Tin: Timah ( inorganik) produk ikan kaleng



pg/g lemak

2,0

µg/kg berat basah

5,0

µg/kg berat basah µg/kg berat basah

2,0

µg/kg berat basah mg/kg

10,0

5,0

200

Berdasarkan Commission Regulation (EC) No. 2073/2005 tanggal 15 November 2005 tentang On Microbial Criteria for Foodstuffs

60

2. KANADA  Bacteriological Guidelines for Fish and Fish Products (end product) Table of bacteriological levels with organism, product and acceptance numbers Test Organism1

Escherichia coli

Product Type

m/g2

M/g2

Number of sample units

Acceptance number (c)2

Criteria for action

Cooked or ready-toeat products

5

1

4

40

Reject if 2 or more units exceed m, or if any unit exceeds M

Raw bivalve molluscs

5

1

230/100g

330/100g


All other types

5

2

4

40

Reject if 3 or more units exceed m, or if

61

any unit exceeds M CoagulasePositiveStaphyloco cci

All types

5

1

1000

10000


Salmonella spp.

All types

5

Absent in each 25 g sample or in pooled samples of 125g.

-

-

Reject if Salmonellas pp is detected

Vibrio cholerae

Cooked or ready-toeat products

5

Absent in each 25 g sample or in pooled samples of 125g

-

-

Reject if Vibrio cholerae is detected.

Vibrio parahaemolyticus7

Raw Oyster

5

1

100

10000


 Listeria monocytogenes Policy on Listeria monocytogenes in Ready-to-Eat Foods

Product Type / Category 3

Laboratory method to be applied

Action Level

RTE Fish products in which the growth of L. monocytogenes can occur and could exceed 100 CFU/g before the end of the stated shelf-life. Includes all products that do not fall in either below-mentioned product types. (Equivalent to Category 1 foods in the HC Listeria policy)*

Presence/absence in 125g (MFHPB-30 6) on 5 sample units of 25 g each

Detected

RTE Fish products in which the growth of L. monocytogenes can occur but is limited to levels no greater than 100 CFU/g over the course of their stated shelf-life. RTE products that have a refrigerated shelf-life of 5 days or less fall under this category. Other products require validation data 4 demonstrating growth cannot exceed 100 CFU/g 5. (Equivalent to Category 2A foods in the HC Listeria policy*)

Enumeration in 50 g (MFLP-74 6) on 5 sample units of 10 g each

> 100CFU/g 5

RTE Fish products in which growth of L. monocytogenes can not occur over the course of the stated shelf-life. Products with the following characteristics fall under this category:

Enumeration in 50 g(MFLP-74 6) on 5 sample units of 10 g each

> 100CFU/g 5

62

   

products that are frozen, or have a pH < 4.4 regardless of the aw, or have an aw < 0.92 regardless of the pH, or have a pH < 5.0 and an aw < 0.94 For products that don't meet the above characteristics, validation data 4 demonstrating the absence of growth is required. (Equivalent to Category 2B foods in the HC Listeria policy*)

Notes: 1 The analysis of all fish or fishery products shall be conducted in accordance with approved methods 2 m - number of bacteria per gram separating acceptable from marginally acceptable samples, c number of samples that may exceed this number of bacteria per gram, M - no sample can exceed this number of bacteria per gram 3 For further guidance on the determination of a product category, see Figure 1 Classification Of Ready-to Eat Foods in the Health Canada document Validation of Ready-to-Eat Foods for Changing the Classification of a Category 1 into a Category 2A or 2B Food - in relation to Health Canada's Policy on Listeria monocytogenes in Ready-to-Eat Foods (2011) 4 See HC's guide on "Listeria monocytogenes Challenge Testing of Ready-to-Eat Refrigerated Foods" for information on challenge testing as part of validation. 5 Counts between 5 and 100 CFU/g can be an indication of a possible loss of control and should prompt the processor to verify and/or re-evaluate his process controls. 6 Or any other method published in the Health Canada's Compendium of Analytical Methods for Listeria monocytogenes in which the "application" section is appropriate for the intended purpose (e.g., MFHPB-methods and MFLP-methods). 7 An interim adjustment to the bacteriological guideline (end-product) for Vp apply to British Columbia oysters intended for raw consumption. The updated guideline is found in the Notice to Industry - Enhancement to the management of the risks ofVibrio parahaemolyticus in Raw Oysters. * Health Canada's "Policy on Listeria monocytogenes in Ready-to-Eat Foods" will be referred to as the "HC ListeriaPolicy" validation.

63



Cemaran

Note: Sampling: Samples to consist of a minimum of 5 units representative of the lot. Analysis may be carried out on a composite of all sample units. Criteria for Action: A lot of fish will be considered reject if the sample value exceeds the action level. Fish or fish products exceeding these guidelines may be permitted for export if they do not violate regulations of the importing country.

64

 Toxin

Keterangan tambahan: 2

Histamine

Samples are collected according to Sampling Plan 1 (AQL 6.5) for initial inspection and Sampling Plan 2 (AQL 6.5) for reinspection. See the Sampling Policy and Procedures. Any sample exceeding 50 mg/100 g will result in the lot being rejected with no right to reinspection. The acceptance number is that corresponding to the number for decomposition. PSP, ASP and DSP (Paralytic Shellfish Poisoning, Amnesic Shellfish Poisoning – Diarrhetic Shellfish Poisoning) 3

Procedures for closure of shellfish areas, and possible recall of product due to samples of shellfish containing toxin levels equal to or greater than the above action levels can be found in Chapter 11 of the Canadian Shellfish Sanitation program. The minimum acceptable sample is that which when shucked will produce 100 g of drained meats from 5 pooled sub-samples. Depending on the size of animals, the total number of shellfish required varies from 3 (geoduck) to 25 (pink scallops).

65

 Additive

Keterangan: 4 The compounds listed in this table are food additives; however some background levels may occur naturally in some foods. See Division 16 of the Food and Drug Regulations. 5 See Division 21 of the Food and Drug Regulations. 6

When the additive is not permitted, then the action level is the background level or detection limit; when the additive is permitted, then the action level is the background level or detection limit plus the permitted amount. 7 Marine mammals, including seals are included in the definition of "fish" as per the Canadian Food and Drug Regulations. Sodium nitrite is permitted in marine mammal meats at the maximum level of 200 ppm. 8 Calculated as sulphur dioxide. 9 Calculated as sodium phosphate, dibasic.

66

3. CHINA Maximum Level of Contaminants in Fish and Fishery Product No Lead 1.

Cemaran dan Jenis Produk

Fresh and frozen aquatic animals (excluding fish, crustacean, bivalves) a. Fish, crustacean b. Bivalves Aquatic products (excluding jellyfish products) a. Jellyfish products Cadmium 2. Fresh and frozen aquatic animals a. Fish b. Crustaceans c. Bivalves, gastropods, cephalopods, echinoderms Aquatic products a. Canned fish (excluding canned anchovies, swordfish) b. Canned anchovies, swordfish c. Other fish products (except anchovy and swordfish products) d. Anchovy and swordfish products Mercury 3.

Arsenic 4.

Aquatic animals and their products (excluding predatory fish and their products) a. Predatory fish and their products

Maximum Level Calculated as Pb (mg/kg) 1.0 (eviscerated) 0.5 1.5 1.0 2.0 Calculated as Cd (mg/kg) 0.1 0.5 2.0 (eviscerated)

0.2 0.3 0.1 0.3 Calculated as Hg (mg/kg) Total Mercury Methyl Mercury 0.5 1.0 Calculated as As (mg/kg) Total Arsenic Inorganic Arsenic 0.5

Aquatic animals and their products (excluding fish and their products) a. Fish and their products 0.1 Calculated as Cr (mg/kg) Chromium 5. Aquatic animals and their products 2.0 Maximum level (µg/kg) Benzo(a)pyrene 6. Aquatic animals and their products a. Barbecued or grilled aquatic products 5.0 Maximum level (µg/kg) N-nitrosamines 7. Aquatic animals and their products a. Aquatic products (excluding canned aquatic 4.0 products) Maximum levela (mg/kg) Polychlorinated Biphenyls 8. Aquatic animals and their products 0.5 a Polychlorinated biphenyls are calculated as the sum of PCB28, PCB52, PCB101, PCB118, PCB138, PCB153 and PCB180

67

4. RUSIA STANDAR MUTU RUSIA UNTUK PRODUK IKAN, NON IKAN DAN PRODUK OLAHANNYA Nama Produk Tuna, swordfish, meka, beluga, mackerel segar/beku,

Parameter Kimia Timbal (Pb) Kadmium (Cd) Arsen (As) Merkuri (Hg) Histamin nitrosamines: jumlah nitrosomethylamine dan nitrosodiethylamine Dioxins

Mikrobiologi Bakteri aerob mesofilik dan fakultatif anaerob, CFU/g CGB (coliforms), dalam 0.001g S. aureus, dalam 0.01g Bakteri pathogen termasuk salmonella dan L.monocytogenes, dalam 25 g V. parahaemolyticus, CFU/g, sulfite-reducing clostridia dalam 1.0g Pesticida**: HCCH (α, β, γ - isomers) DDT dan metabolitnya Polychlorinated biphenyls Radionuklida: Cesium-137, Bq/kg(l) Strontium-90, Bq/kg(l) Parasit Anisakis

Ikan laut lainnya

Kimia Timbal (Pb) Arsen (As) Kadmium (Cd) Merkuri (Hg) nitrosamines: jumlah nitrosomethylamine dan nitrosodiethylamine Dioxins

Pesticida**: HCCH (α, β, γ - isomers) DDT dan metabolitnya Polychlorinated biphenyls Radionuklida:

Maks level mg/kg, 2.0 0.2 5.0 1.0 100.0 0.003

0.000004

Keterangan

*

*

*diuji bila ada kecurigaan yang cukup tentang kemungkinan adanya pada bahan baku

1х105 Tidak diperbolehkan Tidak diperbolehkan Tidak diperbolehkan

Termasuk E,coli

Bakteri pathogen lain sesuaikan dengan SNI Tuna

100 Produk dalam kemasan vacuum

0.2 0.2 2.0

130 100 Tidak diperbolehkan

1.0 5.0 0.2 0.5 0.003

0.000004

visual

Bila memungkinkan

diuji bila ada kecurigaan yang cukup tentang kemungkinan adanya pada bahan baku

0.2 0.2 2.0

68

Cesium-137, Bq/kg(l) Strontium-90, Bq/kg(l) Mikrobiologi Bakteri aerob mesofilik dan fakultatif anaerob, CFU/g CGB (coliforms), dalam 0.001g S. aureus, dalam 0.01g

Ikan hasil budidaya Ikan kaleng (Tuna, beluga, swordfish, mackerel salmon, herring)

Bakteri patogen termasuk salmonella dan L.monocytogenes, dalam 25 g V. parahaemolyticus, CFU/g, sulfite-reducing clostridia dalam 1.0g Parasit Scombroidae, octopus, scallops : Anisakis Antibiotik: Grup tetrasiklin Kimia Timbal (Pb) Arsen (As) Kadmium (Cd) Merkuri (Hg) stannum chrome Histamin Nitrosamines: jumlah nitrosomethylamine dan nitrosodiethylamine benzapyrene Dioxins***

Pesticida**: HCCH (α, β, γ - isomers) DDT dan metabolitnya Polychlorinated biphenyls Radionuklida: Cesium-137,Bq/kg(l) Strontium-90, Bq/kg(l) Mikrobiologi: Bakteri aerob mesofilik dan fakultatif anaerob, CFU/g CGB (coliforms) dalam 1.0g S. aureus, dalam 1.0g

Ikan kaleng (gelas, aluminium dan tin)

130 100 1х105 Tidak diperbolehkan Tidak diperbolehkan Tidak diperbolehkan

Termasuk E,coli

Bakteri pathogen lain sesuaikan dengan SNI produk

100 ikan laut Produk dalam kemasan vacuum

Tidak diperbolehkan

visual

<0.01 mg/kg

2.0 5.0 0.2 1.0 200 0.5 100.0 0.003

0.005 0.000004

Bila memungkinkan

prefabricated tin tare chromium-plated tare

Ikan asap diuji bila ada kecurigaan yang cukup tentang kemungkinan adanya pada bahan baku

0.2 0.2 2.0 130 100 5 х 104 Tidak diperbolehkan Tidak diperbolehkan Tidak diperbolehkan Tidak diperbolehkan

Termasuk E,coli

sulfite-reducing clostridia dalam 1.0g Bakteri patogen termasuk Bakteri pathogen lain sesuaikan salmonella dan dengan SNI produk L.monocytogenes, dalam 25 g Harus memenuhi persyaratan sterilisasi komersil untuk produk kaleng Group A sesuai Annex 1 Bagian 1 Bab II Persyaratan sanitary dan epidemiologi serta hygiene untuk produk yang dikenakan pengawasan Sanitary dan epidemiologi

69

pasteurisasi dalam wadah gelas

Harus memenuhi persyaratan sterilisasi komersil untuk produk kaleng Group E sesuai Annex 1 Bagian 1 Bab II Persyaratan sanitary dan epidemiologi serta hygiene untuk produk yang dikenakan pengawasan Sanitary dan epidemiologi

Ikan Kering

Kimia: (bahan baku dan produk akhir) Timbal (Pb) 1.0 Arsen (As) 5.0 Kadmium (Cd) 0.2 Merkuri (Hg) 0.5 Nitrosamine:jumlah dari 0.003 nitrosomethylamine dan nitrosodiethylamine Dioxins 0.000004

Radionuklida: Cesium-137, Bq/kg(l) Strontium-90, Bq/kg(l) Pesticida**: HCCH (α, β, γ - isomers) DDT dan metabolitnya benzapyrene Polychlorinated biphenyls Mikrobiologi: Bakteri aerob mesofilik dan fakultatif anaerob, CFU/g CGB (coliforms) dalam 0.1g

non ikan: moluska, krustasea dan invertebrate lain, algae dan grasswracks) dan produk olahannya: - moluska, krustacea dan invertebrate lain

- algae and grasswracks

- moluska dan krustasea

Bila memungkinkan

(diuji bila ada kecurigaan yang cukup tentang kemungkinan adanya pada bahan baku)

130 100 0.2 0.4 2.0 0.005 2.0

fillet ikan, herring ikan asap (bahan baku dan produk akhir)

5х104 Tidak diperbolehkan Tidak diperbolehkan Tidak diperbolehkan 50 100

sulfite-reducing clostridia dalam 1.0g Bakteri pathogen termasuk Bakteri pathogen lain sesuaikan salmonella dalam 25g dengan SNI produk Kapang, CFU/g, Ragi, CFU/g, Indikator Parasit: Indikator keamanan Parasit untuk ikan, krustasea, moluska, ampibi, reptile dan produk olahannya harus memenuhi persyaratan pada Bagian 1 Bab II Annex 2 Persyaratan sanitary dan epidemiologi serta hygiene untuk produk yang dikenakan pengawasan Sanitary dan epidemiologi

Bahan beracun: Timbal (Pb) Arsen (As) Kadmium (Cd) merkuri (Hg)

10.0 5.0 2.0 0.2

Bahan beracun Timbal (Pb) 0.5 Arsen (As) 5.0 Kadmium (Cd) 1.0 merkuri (Hg) 0.1 Antibiotik (untuk ikan hasil budidaya): Grup tetrasiklin Tidak diperbolehkan Phycotoxin paralyzant of 0.8 mollusks (saxitoxin)

<0.01 mg/kg Moluska

70

non ikan – clams (mussels, oysters, scallop dll.): dingin, beku

Telur ikan terbang (other fish caviar )

amnesic poison of mollusks (domoic acid) diarrheal poison of mollusks (okadaic acid) CGB (coliforms) dalam 0.1g S. aureus, dalam 0.1g Bakteri patogen,termasuk salmonella dan L.monocytogenes dalam 25g V. parahaemolyticus, CFU/g, Bakteri aerob mesofilik dan fakultatif anaerob, CFU/g Bahan beracun lead arsen Kadmium mercury Pesticida**: HCCH (α, β, γ - isomers) DDT dan metabolitnya Polychlorinated biphenyls Mikrobiologi Bakteri aerob mesofilik dan fakultatif anaerob, CFU/g CGB (coliforms) in 0.1g sulfite-reducing clostridia dalam 1.0g Bakteri patogen,termasuk salmonella dalam 25g Kapang, CFU/g, Ragi, CFU/g,

20 30 0.16

Moluska Crab internals moluska

Tidak diperbolehkan Tidak diperbolehkan Tidak diperbolehkan 100 2х104

– ikan laut

1.0 1.0 1.0 0.2 0.2 2.0 2.0 1х105 Tidak diperbolehkan Tidak diperbolehkan Tidak diperbolehkan 50 300

71

5. KOREA

72

73

74

75

6. VIETNAM

76

77

No.


1

Sekretaris BKIPM

2

Kepala Pusat Sertifikasi Mutu dan KHP

3

Kepala Bagian Hukum, Humas dan Informasi

4

Kepala Subbag Hukum

Paraf

KEPALA BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN, ttd. RINA

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum, Humas dan Informasi,

Sugiman

78

PETUNJUK TEKNIS TATA CARA PENERBITAN SERTIFIKAT KESEHATAN

Recommend Documents