KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2015 (PMK No. 257/PMK.02/2014, tanggal 2014)
30 Desember
(Perubahan PMK No. 7/PMK.02/2014, tanggal 13 Januari 2014)
1
Pokok Bahasan 1
Dasar Pertimbangan draft PMK Revisi Anggaran 2015;
2
Ruang Lingkup Revisi Anggaran;
3
Kewenangan Penyelesaian Revisi Anggaran;
4
Keterlibatan APIP;
5
Penghapusan peran Kementerian PPN/Bappenas;
6
Penyempurnaan ketentuan pengurangan volume Keluaran (Output);
7
Pengaturan terkait perubahan struktur K/L;
8
Batas Akhir Penerimaan Usul Revisi Anggaran; 2
DASAR PERTIMBANGAN PENGAJUAN PMK TATA CARA REVISI ANGGARAN TA 2015
PMK No. 7/2014 tentang Tata Cara Revisi Anggaran perlu disesuaikan dengan hal-hal sebagai berikut: • Amanat Perpres No. 162/2014 tentang Rincian APBN 2015 sebelumnya Keppres Rincian Belanja Pemerintah Pusat • Putusan MK Nomor 35/PUU-XI/2013 tanggal 22 Mei 2014 terkait peninjauan atas UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara dan UU No. 27/2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD perubahan kewenangan DPR dan Pemerintah terkait revisi anggaran • Penghapusan keterlibatan Bappenas dan Penyesuaian peran APIP dalam revisi anggaran • Perubahan struktur kabinet kerja revisi dapat dilakukan sebelum tahun anggaran
3
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Ruang Lingkup Revisi Anggaran : a. b. c. d.
Ruang lingkup revisi anggaran; Revisi anggaran dalam hal pagu berubah; Revisi anggaran dalam hal pagu tetap; Perubahan/ralat kesalahan administratif.
4
Ruang Lingkup Revisi Anggaran 1) Ruang lingkup Revisi Anggaran meliputi : a. Perubahan rincian anggaran pada Bagian Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (BA K/L); dan b. Perubahan rincian anggaran pada Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN). 2) Perubahan rincian anggaran pada BA K/L dan BA BUN terdiri atas: 1) Revisi Anggaran dalam hal pagu anggaran berubah; 2) Revisi Anggaran dalam hal pagu anggaran tetap; 3) Ralat kesalahan administratif;
5
b. Revisi Anggaran dalam hal pagu Berubah...(1/2) Jenis revisi anggaran dalam (bertambah/berkurang) terdiri atas :
hal
pagu
berubah
1) perubahan anggaran belanja yg bersumber dari PNBP; 2) lanjutan pelaksanaan Kegiatan yang dananya bersumber dari PHLN dan/atau PHDN; 3) percepatan Penarikan PHLN dan/atau PHDN; 4) penerimaan Hibah Luar Negeri (HLN)/Hibah Dalam Negeri (HDN) setelah UU mengenai APBN TA 2015 ditetapkan; 5) penerimaan hibah langsung dalam bentuk uang; 6) penggunaan anggaran belanja yang bersumber dari PNBP di atas pagu APBN untuk Satker BLU; 7) pengurangan alokasi pinjaman proyek luar negeri termasuk alokasi penerusan pinjaman; 8) perubahan pagu anggaran pembayaran Subsidi Energi; 9) perubahan pagu anggaran pembayaran bunga utang;
6
b. Revisi Anggaran dalam hal pagu Berubah...(2/2)
10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19)
Lanjutan pelaksanaan kegiatan Penerusan Pinjaman; Percepatan pelaksanaan kegiatan Penerusan Pinjaman; Lanjutan pelaksanaan kegiatan Penerusan Hibah; Percepatan pelaksanaan kegiatan Penerusan Hibah; Percepatan pelaksanaan proyek dan lanjutan pelaksanaan kegiatan untuk proyek yang dananya bersumber dari SBSN PBS; Perubahan pagu anggaran pembayaran cicilan pokok utang; Perubahan pagu anggaran Penyertaan Modal Negara (PMN); Perubahan pagu anggaran dalam rangka penyesuaian kurs; Pengurangan alokasi hibah luar negeri atau hibah dalam negeri; dan/atau Perubahan pagu anggaran transfer daerah dan dana desa. 7
c. Revisi Anggaran dalam hal pagu Tetap…(1/4) a. Jenis revisi anggaran untuk pagu anggaran tetap pada level Program atau dalam satu Program: 1)
Pergeseran dalam satu Keluaran, satu Kegiatan dan satu Satker;
4)
Pergeseran dalam Keluaran yg sama, Kegiatan yg sama dan antar Satker dalam wilayah kerja Kanwil DJPBN yg berbeda;
2) 3) 5) 6) 7) 8) 9)
Pergeseran antar Keluaran, satu Kegiatan dan satu Satker;
Pergeseran dalam Keluaran yg sama, Kegiatan yg sama dan antar Satker dalam satu wilayah kerja Kanwil DJPBN; Pergeseran antar Keluaran, Kegiatan yang sama dan antar Satker dalam satu wilayah kerja Kanwil DJPBN; Pergeseran antar Keluaran, Kegiatan yang sama dan antar Satker dalam wilayah kerja Kanwil DJPBN yg berbeda; Pergeseran antar Kegiatan dalam satu Satker;
Pergeseran antar Kegiatan dan antar Satker dalam satu wilayah kerja Kanwil DJPBN;
Pergeseran antar Kegiatan dan antar Satker dalam wilayah kerja Kanwil DJPBN yg berbeda;
10) pergeseran anggaran antar lokasi dan/atau antar kewenangan untuk kegiatan dalam rangka tugas pembantuan, urusan bersama, dan/atau dekonsentrasi;
8
c. Revisi Anggaran dalam hal pagu Tetap…(2/4)
11) Penghapusan/perubahan catatan dalam halaman IV DIPA; 12) Penambahan cara Penerusan Pinjaman;
penarikan
PHLN/PHDN
termasuk
13) Pergeseran anggaran dalam rangka penyelesaian inkracht; 14) Penggunaan dana Output Cadangan;
15) Penambahan/perubahan rumusan kinerja; dan/atau 16) Perubahan Komposisi instrumen pembiayaan utang.
9
c. Revisi Anggaran dalam hal pagu Tetap…(3/4) Perubahan/Penambahan Rincian revisi anggaran , khusus untuk angka 1) s.d. 10) : 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7)
Pergeseran antarjenis belanja termasuk perubahan kode akun sesuai kaidah akuntansi akibat perubahan peruntukan pencairan anggaran kewajiban penjaminan pemerintah; Pergeseran dalam satu atau antar provinsi/kabupaten/kota untuk kegiatan dalam rangka tugas pembantuan dan urusan bersama, atau dalam satu atau antar provinsi untuk kegiatan dalam rangka dekonsentrasi; Pergeseran anggaran antar kewenangan untuk kegiatan dalam rangka tugas pembantuan, urusan bersama, dan/atau dekonsentrasi; Pergeseran anggaran dalam rangka pembukaan kantor baru; Pergeseran anggaran dalam rangka penyelesaian kegiatan-kegiatan pembangunan infrastruktur serta rehabilitasi dan rekonstruksi bencana alam; Pergeseran anggaran dalam rangka penanggulangan bencana; dan/atau Pergeseran anggaran dalam rangka percepatan pencapaian output prioritas nasional, prioritas bidang, dan/atau prioritas K/L. 10
c. Revisi Anggaran dalam hal pagu Tetap…(4/4) b. Jenis revisi anggaran untuk pagu anggaran tetap pada level APBN atau antar Program: 1) Pergeseran anggaran dari BA BUN Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08) ke Bagian Anggaran K/L; 2) Pergeseran antar subbagian anggaran dalam Bagian Anggaran 999 (BA BUN); 3) Pergeseran anggaran dalam rangka memenuhi kebutuhan biaya operasional; 4) Pergeseran anggaran dalam rangka penyelesaian inkracht; dan/atau 5) Pergeseran anggaran dari BA K/L ke BA BUN;
11
d. Perubahan/ralat kesalahan Administratif 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9)
ralat kode akun sesuai kaidah akuntansi sepanjang dalam peruntukan dan sasaran yang sama; ralat kode KPPN dalam satu wilayah kerja Kanwil DJPBN;
ralat kode KPPN dalam wilayah kerja Kanwil DJPBN yg berbeda;
perubahan nomenklatur Bag Anggaran atau Satker sepanjang kode tetap; ralat kode kewenangan;
ralat kode lokasi dan lokasi KPPN dalam 1 (satu) wilayah kerja Kanwil DJPBN;
ralat kode lokasi dalam wilayah kerja Kanwil DJPBN yang berbeda dan lokasi KPPN dalam 1 (satu) wilayah kerja Kanwil DJPBN; ralat kode lokasi dan lokasi KPPN dalam wilayah kerja Kanwil DJPBN yang berbeda; Ralat kode Satker;
10) ralat cara penarikan PHLN/PHDN termasuk penerusan pinjaman;
11) ralat pencantuman volume, jenis, dan satuan Keluaran yang berbeda antara RKA-K/L dan RKP atau hasil kesepakatan DPR-RI dengan Pemerintah;
12) ralat rencana penarikan dana atau rencana penerimaan dalam halaman III DIPA; dan/atau 13) perubahan pejabat perbendaharaan.
12
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Kewenangan Penyelesaian Revisi Anggaran : a. b. c.
d. e.
Revisi Anggaran pada DJA 1) Untuk BA K/L; 2) Untuk BA BUN; Revisi Anggaran pada Kanwil DJPBN; Revisi Anggaran yg memerlukan persetujuan Eselon I K/L; Revisi Anggaran pada KPA; Revisi Anggaran yg memerlukan persetujuan DPR-RI.
13
REVISI ANGGARAN PADA BA K/L YANG DILAKUKAN DI DJA...1)
No.
Pagu Berubah
1
perubahan anggaran belanja yang bersumber dari PNBP
2
percepatan Penarikan PHLN dan/atau PHDN
3
penerimaan HLN/HDN setelah UU mengenai APBN Tahun Anggaran 2015 ditetapkan
4
pengurangan alokasi pinjaman proyek
5
percepatan pelaksanaan proyek dan lanjutan pelaksanaan kegiatan untuk proyek yang dananya bersumber dari SBSN PBS
6
perubahan pagu anggaran sebagai akibat dari penyesuaian kurs
7
pengurangan alokasi hibah luar negeri atau hibah dalam negeri
14
REVISI ANGGARAN PADA BA K/L YANG DILAKUKAN DI DJA...2) No.
Pagu Tetap
1
pergeseran dalam Keluaran yang sama, Kegiatan yang sama dan antar Satker dalam wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berbeda
2
pergeseran antar Keluaran, dalam Kegiatan yang sama dan antar Satker dalam wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berbeda
3
pergeseran antar Kegiatan dan antar Satker dalam wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berbeda
4
pergeseran anggaran antar lokasi dan/atau antar kewenangan untuk kegiatan dalam rangka tugas pembantuan, urusan bersama, dan/atau dekonsentrasi
5
penghapusan/perubahan catatan dalam halaman IV DIPA
6
penambahan cara penarikan PHLN/PHDN
7
pergeseran anggaran antar Program dalam rangka memenuhi kebutuhan biaya operasional
8
pergeseran anggaran dalam rangka penyelesaian inkracht
9
penggunaan dana Output Cadangan
10
penambahan/perubahan rumusan kinerja
11
perubahan komposisi instrumen pembiayaan utang 15
REVISI ANGGARAN PADA BA K/L YANG DILAKUKAN DI DJA...3) No.
Ralat Administratif
1
ralat kode KPPN dalam wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berbeda
2
ralat kode kewenangan
3
perubahan nomenklatur bagian anggaran, dan/atau Satker sepanjang kode tetap
4
ralat kode lokasi dan kode KPPN dalam wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berbeda
5
ralat kode Satker
6
ralat pencantuman volume, jenis, dan satuan Keluaran yang berbeda antara RKA-K/L dan RKP atau hasil kesepakatan DPR-RI dengan Pemerintah
Program/Kegiatan,
16
Mekanisme Penyelesaian Revisi Anggaran pada BA K/L di DJA
Eselon I
Surat usulan revisi; Data dan Dokumen Pendukung
1
APIP K/L
2
Mereviu Surat usulan revisi anggaran dan kelengkapan Dokumen pendukung; 3
DJA
Surat penolakan revisi.
Esl. I
Dit. SP DJPBN
11
6
Y
Meneliti Surat usulan revisi anggaran dan kelengkapan Dokumen pendukung;
Penelaahan
N
5
10
N
Y
Y
9 Notifikasi dari sistem : persetujuan revisi; Kode digital stamp yang baru.
4
Dokumen Lengkap?
Dit. PNBP
Revisi DIPA Setuju?
Surat pengesahan revisi, dilampiri Notifikasi.
N
Terkait PNBP
Pagu berubah?
N
Y
DJA
Pencetakan DHP RKAK/L. Upload ke server RKA-K/LDIPA
7
8
17
REVISI ANGGARAN PADA BA BUN YANG DILAKUKAN DI DJA...1) No.
Pagu Berubah
1
pengurangan alokasi penerusan pinjaman
2
perubahan pagu anggaran pembayaran Subsidi Energi
3
perubahan pagu anggaran pembayaran bunga utang
4
lanjutan pelaksanaan Kegiatan dalam rangka penerusan hibah
5
percepatan pelaksanaan Kegiatan dalam rangka penerusan hibah
6
perubahan pagu anggaran pembayaran cicilan pokok utang
7
perubahan pagu anggaran PMN
8
perubahan pagu anggaran transfer ke daerah dan dana desa
18
REVISI ANGGARAN PADA BA BUN YANG DILAKUKAN DI DJA...2) No.
Pagu Tetap
1
penghapusan/perubahan catatan dalam halaman IV DIPA
2
penambahan/perubahan rumusan kinerja
3
perubahan komposisi instrumen pembiayaan utang
4
pergeseran anggaran dari BA BUN Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08) ke BA K/L
5
pergeseran antar subbagian anggaran dalam Bagian Anggaran 999 (BA BUN)
6
pergeseran anggaran dari BA K/L ke BA BUN
19
REVISI ANGGARAN PADA BA BUN YANG DILAKUKAN DI DJA...3) Ralat Administratif
No. 1
ralat kode KPPN
2
ralat kode kewenangan
3
ralat kode lokasi dan lokasi KPPN
4
ralat pencantuman volume, jenis, dan satuan Keluaran
5
ralat rencana penarikan dana atau rencana penerimaan dalam halaman III DIPA
6
perubahan Pejabat Perbendaharaan
20
Mekanisme Penyelesaian Revisi Anggaran pada BA BUN di DJA 1
KPA
Surat Usulan Revisi Anggaran; Data dan Dokumen Pendukung
PPA BUN
Surat usulan revisi; Data dan Dokumen Pendukung
APIP K/L
2
Mereviu Surat usulan revisi anggaran dan kelengkapan Dokumen pendukung;
DJA
4
Meneliti Surat usulan revisi anggaran dan kelengkapan Dokumen pendukung;
3
Penelaahan
Surat penolakan revisi. 11
PPA BUN Dit. SP DJPBN
5
N
Dokumen Lengkap?
N 6
Y
Revisi DIPA Setuju? 10
Surat pengesahan revisi, dilampiri Notifikasi.
9 Notifikasi dari sistem : persetujuan revisi; Kode digital stamp yang baru.
N
Y
Y
Pagu berubah?
DJA
Pencetakan DHP RDP BUN. Upload ke server RKA-K/LDIPA
7
8
21
REVISI ANGGARAN YANG DILAKUKAN DI KANWIL DJPB...1) No.
Pagu Berubah
1.
lanjutan pelaksanaan Kegiatan yang dananya bersumber dari PHLN dan/atau PHDN
2.
penerimaan hibah langsung dalam bentuk uang
3.
penggunaan anggaran belanja yang bersumber dari PNBP di atas pagu APBN untuk Satker BLU
22
REVISI ANGGARAN YANG DILAKUKAN DI KANWIL DJPB...2) No.
Pagu Tetap
1.
pergeseran dalam 1 (satu) Keluaran, 1 (satu) Kegiatan dan 1 (satu) Satker
2.
pergeseran antar Keluaran, dalam 1 (satu) Kegiatan dan 1 (satu) Satker
3.
pergeseran dalam Keluaran yang sama, dalam Kegiatan yang sama dan antar Satker dalam 1 (satu) wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan
4.
pergeseran antar Keluaran, dalam Kegiatan yang sama dan antar Satker dalam 1 (satu) wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan
5.
pergeseran antar Kegiatan dalam 1 (satu) Satker
6.
pergeseran antar Kegiatan dan antar Satker dalam 1 (satu) wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan 23
REVISI ANGGARAN YANG DILAKUKAN DI KANWIL DJPB...3) No.
Ralat Administratif
1.
ralat kode akun sesuai kaidah akuntansi sepanjang dalam peruntukan dan sasaran yang sama
2.
ralat kode KPPN dalam 1 (satu) wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan
3.
perubahan nomenklatur bagian anggaran, Program/Kegiatan, dan/atau Satker sepanjang kode tetap
4.
ralat kode lokasi dan lokasi KPPN dalam 1 (satu) wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan
5.
ralat kode lokasi dalam wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berbeda dan lokasi KPPN dalam 1 (satu) wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan
6.
ralat cara penarikan PHLN/PHDN
7.
ralat rencana penarikan dana atau rencana penerimaan dalam halaman III DIPA
8.
perubahan Pejabat Perbendaharaan 24
Revisi Anggaran yg memerlukan persetujuan Eselon I K/L ... (1/2) 1. pergeseran dalam Keluaran yang sama, Kegiatan yang sama dan antar Satker dalam 1 (satu) wilayah kerja Kanwil DJPBN; 2. pergeseran dalam Keluaran yang sama, Kegiatan yang sama dan antar Satker dalam wilayah kerja Kanwil DJPBN yang berbeda; 3. pergeseran antar Keluaran, Kegiatan yang sama dan antar Satker dalam 1 (satu) wilayah kerja Kanwil DJPBN; 4. pergeseran antar Keluaran, Kegiatan yang sama dan antar Satker dalam wilayah kerja Kanwil DJPBN yang berbeda; 5. pergeseran antar Kegiatan dalam 1 (satu) Satker;
6. pergeseran antar Kegiatan dan antar Satker dalam 1 (satu) wilayah kerja Kanwil DJPBN; 7. pergeseran antar Kegiatan dan antar Satker dalam wilayah kerja Kanwil DJPBN yang berbeda;
25
Revisi Anggaran yg memerlukan persetujuan Eselon I K/L ... (2/2) 8.
pergeseran dalam satu atau antarprovinsi/kabupaten/kota untuk kegiatan dalam rangka tugas pembantuan dan urusan bersama, atau dalam satu atau antarprovinsi untuk kegiatan dalam rangka dekonsentrasi; 9. pergeseran anggaran antar kewenangan untuk kegiatan dalam rangka tugas pembantuan, urusan bersama, dan/atau dekonsentrasi; 10. penambahan cara penarikan PHLN/PHDN; dan/atau 11. pergeseran anggaran antar Program dalam rangka memenuhi kebutuhan biaya operasional.
26
Revisi Anggaran pada KPA
1. pergeseran dalam 1 (satu) Keluaran, 1 (satu) Kegiatan dan 1 (satu) Satker; dan/atau 2. pergeseran antar Keluaran, 1 (satu) Kegiatan dan 1 (satu) Satker.
Revisi Anggaran pd KPA dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: a. dalam hal Revisi Anggaran mengakibatkan perubahan DIPA Petikan dan/atau digital stamp, KPA menyampaikan usul Revisi Anggaran kepada Kanwil DJPBN; dan b. dalam hal Revisi Anggaran tidak mengakibatkan perubahan DIPA Petikan dan/atau digital stamp, KPA mengubah ADK RKA Satker berkenaan melalui aplikasi RKA-K/L-DIPA, mencetak Petunjuk Operasional Kegiatan (POK), dan KPA menetapkan perubahan POK. 27
Revisi Anggaran yang Memerlukan Persetujuan DPR-RI No. 1. 2. 3.
Uraian revisi tambahan Pinjaman Proyek Luar Negeri/Pinjaman Dalam Negeri baru setelah Undang-Undang mengenai APBN Tahun Anggaran 2015 ditetapkan; pergeseran anggaran antar Fungsi/unit organisasi yang dipimpin oleh Pejabat Eselon I selaku penanggung jawab Program yang memiliki alokasi anggaran (portofolio), dalam 1 (satu) Kementerian/Lembaga; dan/atau
pergeseran anggaran antar Program selain untuk memenuhi kebutuhan Biaya Operasional dan penyelesaian inkracht.
28
KETERLIBATAN APIP Penyesuaian peran APIP dalam proses revisi anggaran, sehingga APIP K/L hanya terlibat dalam hal: • perubahan rincian anggaran yang disebabkan penambahan atau pengurangan pagu anggaran belanja; • penggunaan dana Output Cadangan; • reviu tunggakan dengan nilai antara Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp2.000.000.000 (dua miliar rupiah); dan • Mengusulkan/rekomendasi penghapusan catatan dalam halaman IV DIPA yang dicantumkan oleh APIP K/L pada saat pembahasan RKA-K/L.
29
Penghapusan peran Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dalam penyelesaian usul revisi anggaran. No.
PMK 7/2014
PMK baru
1.
dalam hal volume Keluaran yang berkurang merupakan volume Keluaran dari Kegiatan Prioritas Nasional, usul pengurangan volume Keluaran disampaikan kepada Kementerian PPN/Bappenas sebagai acuan perubahan Rencana Kerja K/L dan RKP 2014.
dalam hal volume Keluaran yang berkurang merupakan volume Keluaran dari Kegiatan Prioritas Nasional, Prioritas Bidang, dan/atau Kegiatan Prioritas K/L, usul pengurangan volume Keluaran disampaikan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga selaku PA.
2.
penghapusan/perubahan catatan dalam halaman IV DIPA karena masih memerlukan penelaahan dan/atau persetujuan Kementerian PPN/Bappenas.
penghapusan/perubahan catatan dalam halaman IV DIPA karena masih memerlukan reviu/audit auditor Pemerintah dan/atau data/dokumen yang harus mendapat persetujuan dari unit eksternal Kementerian/Lembaga.
3.
dapat ditetapkan sepanjang telah disepakati dalam pertemuan tiga pihak antara Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan, dan Kementerian/ Lembaga yang bersangkutan.
penambahan/perubahan rumusan selain rumusan Keluaran dapat ditetapkan sepanjang telah disepakati dalam pertemuan tiga pihak (trilateral meeting). 30
Penyempurnaan ketentuan terkait pengurangan volume output Dalam hal terdapat perubahan prioritas penggunaan anggaran atau perubahan kebijakan Pemerintah atau keadaan kahar yang mengakibatkan pengurangan volume Output, usul pengurangan volume Keluaran diatur dgn ketentuan sebagai berikut: a. dalam hal volume Keluaran yang berkurang merupakan volume Keluaran dari Kegiatan Prioritas Nasional, Prioritas Bidang, dan/atau Kegiatan Prioritas Kementerian/Lembaga, usul pengurangan volume Keluaran disampaikan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran; dan/atau b. dalam hal volume Keluaran yang berkurang selain merupakan volume Keluaran dari Kegiatan Prioritas Nasional, Prioritas Bidang, dan/atau Kegiatan Prioritas Kementerian/Lembaga, usul pengurangan volume Keluaran disampaikan kepada Pejabat Eselon I sebagai penanggung jawab Program.
31
Pengaturan dalam rangka mengakomodir perubahan struktur Kementerian/Lembaga 1) Penyesuaian ketentuan terkait Revisi Anggaran setelah ditetapkannya APBN-P TA 2015, yaitu: Sebagai akibat perubahan struktur K/L, pergeseran anggaran antar Fungsi/Program/unit organisasi yang dipimpin oleh Pejabat Eselon I selaku penanggung jawab Program yang memiliki alokasi anggaran (portofolio) dapat dilakukan setelah APBN-P TA 2015 ditetapkan. 2) Penambahan ketentuan revisi anggaran pada BA K/L yang diselesaikan pada Direktorat Jenderal Anggaran, yaitu: Ralat administrasi sebagai akibat perubahan nomenklatur bagian anggaran, Program/Kegiatan, dan/atau Satker sepanjang kode tetap.
3) Pengaturan terkait batasan revisi anggaran: Dalam rangka perubahan struktur Kementerian/Lembaga, usul revisi anggaran atas DIPA tahun anggaran 2015 dapat dilakukan pada tahun anggaran 2014 sesuai dengan ketentuan perundanganundangan yang berlaku.
32
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Batas Akhir Penerimaan Usul Revisi Anggaran : a.
b. c.
Revisi Anggaran yang bersifat reguler; Revisi Anggaran yang Dikecualikan;
Revisi Anggaran sampai dengan akhir Desember.
33
a. Usul Revisi Anggaran Reguler
1
Batas akhir penerimaan usul Revisi Anggaran untuk TA 2015 ditetapkan sbb:
a. Tanggal 30 Oktober 2015, untuk Revisi Anggaran pada DJA; dan
b. Tanggal 30 November 2015, untuk Revisi Anggaran pada Kanwil DJPBN. Catatan :
Batas akhir penerimaan usul Revisi Anggaran di atas, termasuk untuk penyelesaian revisi dalam rangka APBN-P TA 2015.
34
b. Usul Revisi Anggaran yg Dikecualikan
2
Dalam hal Revisi Anggaran berkenaan dengan: a. Kegiatan yang dananya bersumber dari PNBP, PLN, HLN, HDN, dan PDN; b. pergeseran anggaran dari BA BUN (BA 999.08) ke BA K/L; dan/atau c. Kegiatan-kegiatan yang membutuhkan data/dokumen pendukung yang harus mendapat persetujuan dari unit eksternal K/L seperti persetujuan DPR, persetujuan Menteri Keuangan, hasil audit eksternal, dan sejenisnya. batas akhir penerimaan usul Revisi Anggaran oleh DJA ditetapkan paling lambat tanggal 15 Desember 2015.
35
c. Usul Revisi Anggaran s.d. Akhir Desember
3
Dalam hal Revisi Anggaran berkenaan dengan : Kegiatan lingkup BA BUN; pergeseran anggaran untuk bencana alam; dan revisi anggaran dalam rangka pengesahan,
batas akhir penerimaan usul Revisi Anggaran dan penyelesaiannya oleh Direktorat Jenderal Anggaran ditetapkan paling lambat tanggal 30 Desember 2015.
36
Terima Kasih
37
