KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Pokok – Pokok Perubahan Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2015 (Perubahan PMK No. 7/PMK.02/2014, tanggal 13 Januari 2014)
1
Pokok Bahasan 1
Dasar Pertimbangan draft PMK Revisi Anggaran 2015;
2
Ruang Lingkup Revisi Anggaran;
3
Kewenangan Penyelesaian Revisi Anggaran;
4
Keterlibatan APIP;
5
Penyempurnaan ketentuan pengurangan volume Keluaran (Output);
6
Pengaturan terkait perubahan struktur K/L;
7
Batas Akhir Penerimaan Usul Revisi Anggaran;
2
DASAR PERTIMBANGAN PENGAJUAN PMK TATA CARA REVISI ANGGARAN TA 2015
PMK No. 7/2014 tentang Tata Cara Revisi Anggaran perlu disesuaikan dengan hal-hal sebagai berikut: • Amanat Perpres No. 162/2014 tentang Rincian APBN 2015 sebelumnya Keppres Rincian Belanja Pemerintah Pusat • Putusan MK Nomor 35/PUU-XI/2013 tanggal 22 Mei 2014 terkait peninjauan atas UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara dan UU No. 27/2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD perubahan kewenangan DPR dan Pemerintah terkait revisi anggaran • Penyesuaian peran APIP dalam revisi anggaran • Batasan Usulan Revisi: – Perubahan struktur kabinet kerja revisi dapat dilakukan sebelum tahun anggaran – Revisi reguler revisi dapat dilakukan setelah DIPA ditetapkan 3
Ruang Lingkup Revisi Anggaran
Pagu Berubah Pagu Tetap Ralat Administrasi
BA K/L
DJA
BA BUN
Kanwil DJBPN
Perlu penelaahan dalam hal pagu berubah dan sebagian pagu tetap
Tidak Perlu penelaahan untuk sebagian pagu tetap dan ralat administrasi
(Pasal 54 ayat 1)
(Pasal 54 ayat 2)
DJA
Perlu penelaahan selain catatan halaman IV DIPA, penambahan cara penarikan penerusan pinjaman, dan ralat administrasi 4
Batasan Revisi Anggaran Revisi Anggaran dilakukan sepanjang tidak mengakibatkan pengurangan alokasi anggaran terhadap: a.
komponen berkarakteristik operasional (komponen 001, komponen 002, komponen 003, komponen 004, dan komponen 005) Satker, kecuali untuk memenuhi komponen berkarakteristik operasional pada Satker lain dan dalam peruntukan yang sama;
b.
pembayaran berbagai tunggakan;
c.
Rupiah Murni Pendamping sepanjang paket pekerjaan masih berlanjut (on-going); dan/atau
d.
paket pekerjaan yang telah dikontrakkan dan/atau direalisasikan dananya sehingga menjadi minus.
5
Revisi Anggaran dalam hal pagu Berubah...(1/2) Jenis revisi anggaran dalam (bertambah/berkurang) terdiri atas :
hal
pagu
berubah
1) perubahan anggaran belanja yg bersumber dari PNBP; 2) lanjutan pelaksanaan Kegiatan yang dananya bersumber dari PHLN dan/atau PHDN; 3) percepatan Penarikan PHLN dan/atau PHDN; 4) penerimaan Hibah Luar Negeri (HLN)/Hibah Dalam Negeri (HDN) setelah UU mengenai APBN TA 2015 ditetapkan; 5) penerimaan hibah langsung dalam bentuk uang; 6) penggunaan anggaran belanja yang bersumber dari PNBP di atas pagu APBN untuk Satker BLU; 7) pengurangan alokasi pinjaman proyek luar negeri termasuk alokasi penerusan pinjaman; 8) perubahan pagu anggaran pembayaran Subsidi Energi; 9) perubahan pagu anggaran pembayaran bunga utang; 6
Revisi Anggaran dalam hal pagu Berubah...(2/2)
10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19)
Lanjutan pelaksanaan kegiatan Penerusan Pinjaman; Percepatan pelaksanaan kegiatan Penerusan Pinjaman; Lanjutan pelaksanaan kegiatan Penerusan Hibah; Percepatan pelaksanaan kegiatan Penerusan Hibah; Percepatan pelaksanaan proyek dan lanjutan pelaksanaan kegiatan untuk proyek yang dananya bersumber dari SBSN PBS; Perubahan pagu anggaran pembayaran cicilan pokok utang; Perubahan pagu anggaran Penyertaan Modal Negara (PMN); Perubahan pagu anggaran dalam rangka penyesuaian kurs; Pengurangan alokasi hibah luar negeri atau hibah dalam negeri; dan/atau Perubahan pagu anggaran transfer daerah dan dana desa.
7
Perubahan atau pergeseran rincian anggaran dalam hal pagu anggaran tetap Penyebab: a. b. c. d. e. f.
Sisa Anggaran Kontraktual; Sisa Anggaran Swakelola; Kekurangan Biaya Operasional; Perubahan Prioritas Penggunaan Anggaran; Perubahan Kebijakan Pemerintah; dan/atau Keadaan Kahar.
Peruntukan, antara lain: a. pergeseran antarjenis belanja termasuk perubahan kode akun sesuai kaidah akuntansi akibat perubahan peruntukan pencairan anggaran kewajiban Penjaminan Pemerintah; b. kebutuhan Biaya Operasional, selisih kurs; c. penyelesaian tunggakan tahun yang lalu; d. Satker BLU yang sumber dananya berasal dari PNBP; e. pembukaan kantor baru; f. penyelesaian Kegiatan-Kegiatan pembangunan infrastruktur serta rehabilitasi dan rekonstruksi bencana alam; g. penanggulangan bencana; 8
Revisi Anggaran dalam hal pagu Tetap…(1/4) a. Jenis revisi anggaran untuk pagu anggaran tetap pada level Program atau dalam satu Program:
1)
Pergeseran dalam satu Keluaran, satu Kegiatan dan satu Satker;
2)
Pergeseran antar Keluaran, satu Kegiatan dan satu Satker;
3)
Pergeseran dalam Keluaran yg sama, Kegiatan yg sama dan antar Satker dalam satu wilayah kerja Kanwil DJPB;
4)
Pergeseran dalam Keluaran yg sama, Kegiatan yg sama dan antar Satker dalam wilayah kerja Kanwil DJPB yg berbeda;
5)
Pergeseran antar Keluaran, Kegiatan yang sama dan antar Satker dalam satu wilayah kerja Kanwil DJPB;
6)
Pergeseran antar Keluaran, Kegiatan yang sama dan antar Satker dalam wilayah kerja Kanwil DJPB yg berbeda;
7)
Pergeseran antar Kegiatan dalam satu Satker;
8)
Pergeseran antar Kegiatan dan antar Satker dalam satu wilayah kerja Kanwil DJPB;
9)
Pergeseran antar Kegiatan dan antar Satker dalam wilayah kerja Kanwil DJPB yg berbeda;
10) pergeseran anggaran antar lokasi dan/atau antar kewenangan untuk kegiatan dalam rangka tugas pembantuan, urusan bersama, dan/atau dekonsentrasi; 9
Revisi Anggaran dalam hal pagu Tetap…(2/4)
11) Penghapusan/perubahan catatan dalam halaman IV DIPA; 12) Penambahan cara Penerusan Pinjaman;
penarikan
PHLN/PHDN
termasuk
13) Pergeseran anggaran dalam rangka penyelesaian inkracht; 14) Penggunaan dana Output Cadangan; 15) Penambahan/perubahan rumusan kinerja; dan/atau
16) Perubahan Komposisi instrumen pembiayaan utang.
10
Penghapusan/perubahan Catatan dalam Halaman IV DIPA*) 1)
Perubahan karena penghapusan/perubahan catatan dalam halaman IV DIPA merupakan penghapusan/perubahan sebagian atau seluruh catatan dalam halaman IV DIPA pada alokasi yang ditetapkan untuk mendanai suatu Kegiatan.
2)
Penghapusan/perubahan catatan dalam halaman IV DIPA terdiri atas: a. karena masih memerlukan persetujuan DPR RI; b. karena masih memerlukan reviu/audit auditor pemerintah data/dokumen yang harus mendapat persetujuan dari unit Kementerian/Lembaga; c.
dan/atau eksternal
karena masih harus dilengkapi loan agreement atau nomor register;
d. rekomendasi/usulan penghapusan/perubahan catatan dalam halaman IV DIPA yang dicantumkan oleh APIP K/L karena masih harus dilengkapi dokumen pendukung;
e. karena masih harus didistribusikan ke masing-masing Satker; f.
terkait penggunaan dana Keluaran (Output) cadangan; dan/atau
g. karena masih memerlukan penelaahan dan/atau harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait (khusus DIPA BUN). *) Catatan dalam halaman IV DIPA merupakan turunan dari catatan hasil penelaahan RKA-K/L 2015. Dalam PMK nomor 208/PMK.02/2014 tentang Perubahan Atas PMK nomor 171/PMK.02/2013 tentang Juksunsah DIPA, catatan mengenai “alokasi anggaran untuk beberapa akun tertentu yang merupakan batas tertinggi, yaitu uang makan PNS, uang lembur, tunjangan profesi guru, tunjangan profesi dosen, dan tunjangan kehormatan professor“ sudah dihapus. 11
Revisi Anggaran dalam hal pagu Tetap…(4/4)
b. Jenis revisi anggaran untuk pagu anggaran tetap pada level APBN atau antar Program: 1) Pergeseran anggaran dari BA BUN Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08) ke Bagian Anggaran K/L; 2) Pergeseran antar subbagian anggaran dalam Bagian Anggaran 999 (BA BUN); 3) Pergeseran anggaran dalam rangka memenuhi kebutuhan biaya operasional; 4) Pergeseran anggaran dalam rangka penyelesaian inkracht; dan/atau 5) Pergeseran anggaran dari BA K/L ke BA BUN;
12
Ralat kesalahan administratif 1)
ralat kode akun sesuai kaidah akuntansi sepanjang dalam peruntukan dan sasaran yang sama;
2)
ralat kode KPPN dalam satu wilayah kerja Kanwil DJPB;
3)
ralat kode KPPN dalam wilayah kerja Kanwil DJPB yg berbeda;
4)
perubahan nomenklatur Bag Anggaran atau Satker sepanjang kode tetap;
5)
ralat kode kewenangan;
6)
ralat kode lokasi dan lokasi KPPN dalam 1 (satu) wilayah kerja Kanwil DJPB;
7)
ralat kode lokasi dalam wilayah kerja Kanwil DJPB yang berbeda dan lokasi KPPN dalam 1 (satu) wilayah kerja Kanwil DJPB;
8)
ralat kode lokasi dan lokasi KPPN dalam wilayah kerja Kanwil DJPB yang berbeda;
9)
Ralat kode Satker;
10) ralat cara penarikan PHLN/PHDN termasuk penerusan pinjaman; 11) ralat pencantuman volume, jenis, dan satuan Keluaran yang berbeda antara RKA-K/L dan RKP atau hasil kesepakatan DPR-RI dengan Pemerintah; 12) ralat rencana penarikan dana atau rencana penerimaan dalam halaman III DIPA; dan/atau 13) perubahan pejabat perbendaharaan. 13
Ralat Otomatis 1) Dalam hal penyelesaian Revisi Anggaran ditemukan kesalahan berupa: a. kesalahan pencantuman kantor bayar (KPPN); b. kesalahan pencantuman kode lokasi; c. kesalahan pencantuman sumber dana; d. terlanjur memberikan approval/persetujuan revisi; e. tidak tercantumnya catatan pada halaman IV DIPA; dan revisi DIPA Petikan yang telah disahkan belum direalisasikan, atas kesalahan tersebut dapat dilakukan revisi secara otomatis. 2) Mekanisme Unit Eselon I/KPA K/L menyampaikan surat pemberitahuan kesalahan kepada DJA atau Kepala Kanwil DJPB dilampiri ADK RKAK/L. Setelah dilakukan penelitian, DJA atau Kepala Kanwil DJPB mengunggah kembali ADK RKA-K/L dan mengesahkan revisi otomatis. 14
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Kewenangan Penyelesaian Revisi Anggaran : a.
b. c.
Revisi Anggaran pada DJA 1) Untuk BA K/L; 2) Untuk BA BUN; Revisi Anggaran pada Kanwil DJPB; Revisi Anggaran yg memerlukan persetujuan DPR-RI.
15
REVISI ANGGARAN PADA BA K/L DISEBABKAN PENAMBAHAN ATAU PENGURANGAN PAGU ANGGARAN No.
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10
KEWENANGAN PASAL DJA Kanwil DJPB Kelebihan realisasi atas target PNBP fungsional (PNBP yang Pasal 11 √ dapat digunakan kembali) yang direncanakan dalam APBN ayat (2) atau APBN Perubahan. huruf a Lanjutan pelaksanaan Kegiatan yang dananya bersumber dari Pasal 12 √ PHLN dan/atau PHDN. Percepatan penarikan PHLN dan/atau PHDN. Pasal 13 √ Penerimaan HLN/HDN setelah UU APBN TA 2015 ditetapkan. Pasal 14 √ Penerimaan hibah langsung dalam bentuk uang. Pasal 15 √ Penggunaan anggaran belanja yang bersumber dari PNBP di Pasal 16 √ atas pagu APBN untuk Satker BLU. Pengurangan alokasi pinjaman proyek. Pasal 17 √ Percepatan pelaksanaan proyek dan lanjutan pelaksanaan Pasal 24 √ kegiatan untuk proyek yang dananya bersumber dari SBSN PBS. Perubahan pagu anggaran sebagai akibat dari penyesuaian Pasal 27 √ kurs. Pengurangan alokasi hibah luar negeri atau hibah dalam Pasal 28 √ negeri. 16 URAIAN REVISI
REVISI ANGGARAN PADA BA K/L BERUPA PERGESERAN RINCIAN ANGGARAN DALAM HAL PAGU ANGGARAN TETAP No.
URAIAN REVISI
1
Penghapusan/perubahan catatan dalam halaman IV DIPA. Pergeseran anggaran dalam rangka penyelesaian putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht). Penggunaan dana Keluaran (Output) Cadangan. Penambahan/perubahan Rumusan Kinerja. Perubahan komposisi instrumen pembiayaan utang. Pergeseran anggaran antar Program dalam rangka memenuhi kebutuhan Biaya Operasional.
2
3 4 5 6
PASAL Pasal 30
KEWENANGAN Kanwil Eselon KPA DJA DJPB I K/L √
Pasal 32 √ Pasal 33 Pasal 34 Pasal 35
√ √ √
Pasal 38 √
17
PENGESAHAN REVISI ANGGARAN PADA BA K/L SETELAH MEMPEROLEH PERSETUJUAN DARI ESELON I/KUASA PENGGUNA ANGGARAN No.
URAIAN REVISI
PASAL
1 Pergeseran dalam 1 (satu) Keluaran (Output), 1 (satu) Pasal 5 Kegiatan dan 1 (satu) Satker. ayat (3) huruf a 2 Pergeseran antar Keluaran (Output), 1 (satu) Kegiatan Pasal 5 dan 1 (satu) Satker. ayat (3) huruf b 3 Pergeseran dalam Keluaran (Output) yang sama, Pasal 5 Kegiatan yang sama, dan antar Satker dalam 1 (satu) ayat (3) wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal huruf c Perbendaharaan. 4 Pergeseran dalam Keluaran (Output) yang sama, Pasal 5 Kegiatan yang sama, dan antar Satker dalam wilayah ayat (3) kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal huruf d Perbendaharaan yang berbeda. 5 Pergeseran antar Keluaran (Output), Kegiatan yang Pasal 5 sama, dan antar Satker dalam 1 (satu) wilayah kerja ayat (3) Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan. huruf e
KEWENANGAN Kanwil Eselon I DJA DJPB K/L
KPA
pengesahan
√
pengesahan
√
pengesahan
√
√
pengesahan
pengesahan
√ 18
PENGESAHAN REVISI ANGGARAN PADA BA K/L SETELAH MEMPEROLEH PERSETUJUAN DARI ESELON I/KUASA PENGGUNA ANGGARAN No.
URAIAN REVISI
6 Pergeseran antar Keluaran (Output), Kegiatan yang sama, dan antar Satker dalam wilayah kerja Kanwil DJPB yang berbeda. 7 Pergeseran antar Kegiatan dalam 1 (satu) Satker.
PASAL Pasal 5 ayat (3) huruf f
Pasal 5 ayat (3) huruf g 8 Pergeseran antar Kegiatan dan antar Satker dalam Pasal 5 ayat (3) 1 (satu) wilayah kerja Kanwil DJPB. huruf h 9 Pergeseran antar Kegiatan dan antar Satker dalam Pasal 5 wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal ayat (3) huruf I
Perbendaharaan yang berbeda. 10 Pergeseran anggaran antarlokasi dan/atau Pasal 5 antarkewenangan untuk kegiatan dalam rangka ayat (3) tugas pembantuan, urusan bersama, dan/atau huruf j dekonsentrasi. 11 Penambahan cara penarikan PHLN/PHDN Pasal 31
KEWENANGAN Kanwil Eselon I DJA DJPB K/L
KPA
√
pengesahan
pengesahan
√
pengesahan
√
pengesahan
√
pengesahan
√
pengesahan
√ 19
REVISI ANGGARAN PADA BA K/L KARENA KESALAHAN ADMINISTRASI KEWENANGAN No.
URAIAN REVISI
1 Ralat kode akun sesuai kaidah akuntansi sepanjang dalam peruntukan dan sasaran yang sama. 2 Ralat kode Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) dalam 1 (satu) wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan. 3 Ralat kode KPPN dalam wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berbeda. 4 Perubahan nomenklatur bagian anggaran Program/Kegiatan, dan/atau Satker sepanjang kode tetap. 5 Ralat kode kewenangan. 6 Ralat kode lokasi dan lokasi KPPN dalam 1 (satu) wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan. 7 Ralat kode lokasi dalam wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berbeda dan lokasi KPPN dalam 1 (satu) wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
PASAL
DJA
Pasal 6 huruf a Pasal 6 huruf b Pasal 6 huruf c Pasal 6 huruf d Pasal 6 huruf e Pasal 6 huruf f Pasal 6 huruf g
Kanwil DJPB √ √
√ √ √ √
√
20
REVISI ANGGARAN PADA BA K/L KARENA KESALAHAN ADMINISTRASI KEWENANGAN No.
URAIAN REVISI
8 Ralat kode lokasi dan lokasi KPPN dalam wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berbeda. 9 Ralat kode Satker. 10 Ralat cara penarikan PHLN/PHDN termasuk penerusan pinjaman. 11 Ralat pencantuman volume, jenis, dan satuan Keluaran (Output) yang berbeda antara RKA-K/L dan RKP atau hasil kesepakatan DPR-RI dengan Pemerintah. 12 Ralat rencana penarikan dana atau rencana penerimaan dalam halaman III DIPA. 13 Perubahan Pejabat Perbendaharaan.
PASAL Pasal 6 huruf h Pasal 6 hurufi Pasal 6 huruf j Pasal 6 huruf k Pasal 6 huruf l Pasal 6 huruf m
DJA
Kanwil DJPB
√ √ √ √ √ √
21
Mekanisme Penyelesaian Revisi Anggaran pada BA K/L di DJA APIP K/L 1
Eselon I Surat usulan revisi; Data dan Dokumen Pendukung
2
Mereviu Surat usulan revisi anggaran dan kelengkapan Dokumen pendukung;
N
Terkait PNBP
DJA
Y
Meneliti Surat usulan revisi anggaran dan kelengkapan Dokumen pendukung;
4
Dokumen Lengkap?
Dit. PNBP
N
Y
3 5 Penelaahan
Y
Pagu berubah?
N 6
N
Revisi DIPA Setuju?
Surat penolakan revisi.
11
Esl. I Dit. SP DJPB
10
Surat pengesahan revisi, dilampiri Notifikasi.
9 Notifikasi dari sistem : persetujuan revisi; Kode digital stamp yang baru.
Y
7
DJA Pencetakan DHP RKAK/L.
8 Upload ke server RKA-K/LDIPA
22
Mekanisme Penyelesaian Revisi Anggaran pada BA K/L di DJA yang terlebih dahulu memerlukan persetujuan Eselon I 1
2
KPA KPA KPA
Eselon I
Eselon I
Melampirkan: Surat usulan revisi anggaran; Data dan dokumen pendukung.
Surat Penolakan Eselon I
3
Meneliti surat usulan revisi anggaran; Mengecek kewenangan; Memeriksa kelengkapan dokumen pendukung.
N
Eselon I menyiapkan: Surat usulan revisi anggaran; Data dan dokumen pendukung.
Revisi Setuju?
Y Surat Persetujuan Eselon I
Y
Kewenangan Kanwil DJPBN?
N
4
DJA
23
Revisi Anggaran pada Kanwil DJPB Eselon I Surat Persetujuan Eselon I
1
Meneliti usulan Revisi Anggaran dan menerbitkan persetujuan revisi anggaran. 2
1
N
Persetujuan Eselon I
Surat usulan Revisi Anggaran; Data dan dokumen pendukung.
3 Surat penolakan Revisi Anggaran.
Kanwil DJPB
Y
KPA
N
KPA KPPN
Y
Revisi DIPA sesuai?
7
6 Surat pengesahan revisi, dilampiri notifikasi sistem.
Meneliti usulan Revisi Anggaran dan kelengkapan dokumen pendukung.
Upload ADK RKAK/L-DIPA ke server.
Notifikasi dari sistem : pengesahan revisi; Kode digital stamp yang baru.
4
5
24
REVISI ANGGARAN PADA BA BUN DISEBABKAN PENAMBAHAN ATAU PENGURANGAN PAGU ANGGARAN No. URAIAN REVISI 1 Pengurangan alokasi penerusan pinjaman. 2 Perubahan pagu anggaran pembayaran Subsidi Energi. 3 Perubahan pagu anggaran pembayaran bunga utang. 4 Lanjutan pelaksanaan Kegiatan Penerusan Pinjaman yang dananya bersumber dari PHLN dan/atau PHDN. 5 Percepatan pelaksanaan Kegiatan dalam rangka Penerusan Pinjaman. 6 Lanjutan pelaksanaan Kegiatan penerusan hibah yang dananya bersumber dari PHLN dan/atau PHDN. 7 Percepatan pelaksanaan Kegiatan dalam rangka penerusan hibah.
PASAL Pasal 17 Pasal 18 Pasal 19 Pasal 20 Pasal 21 Pasal 22 Pasal 23
8 Perubahan pagu anggaran pembayaran cicilan pokok utang. Pasal 25 9 Perubahan pagu anggaran Penyertaan Modal Negara (PMN) atau Pasal 26 pagu anggaran kewajiban penjaminan Pemerintah. 10 Perubahan pagu anggaran transfer ke daerah dan dana desa. Pasal 29 25
REVISI ANGGARAN PADA BA BUN BERUPA PERGESERAN RINCIAN ANGGARAN DALAM HAL PAGU ANGGARAN TETAP
No. URAIAN REVISI 1 Penghapusan/perubahan catatan dalam halaman IV DIPA. 2 3 4 5 6 7
PASAL Pasal 30
Penambahan cara penarikan Penerusan Pinjaman. Penambahan/perubahan Rumusan Kinerja. Perubahan komposisi instrumen pembiayaan utang. Pergeseran anggaran dari BA BUN Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08) ke BA K/L. Pergeseran antar subbagian anggaran dalam Bagian Anggaran 999 (BA BUN).
Pasal 31 Pasal 34 Pasal 35 Pasal 36
Pergeseran anggaran dari BA K/L ke BA BUN.
Pasal 39
Pasal 37
26
REVISI ANGGARAN PADA BA BUN KARENA KESALAHAN ADMINISTRASI No. 1 ralat kode KPPN.
URAIAN REVISI
2 ralat kode kewenangan. 3 ralat kode lokasi dan lokasi KPPN. 4 ralat kode Satker. 5 ralat pencantuman volume, jenis, dan satuan Keluaran (Output). 6 ralat rencana penarikan dana atau rencana penerimaan dalam halaman III DIPA. 7 perubahan pejabat perbendaharaan.
PASAL Pasal 66 ayat (4) Pasal 66 ayat (4) Pasal 66 ayat (4) Pasal 66 ayat (4) Pasal 66 ayat (4) Pasal 66 ayat (4) Pasal 66 ayat (4) 27
Mekanisme Penyelesaian Revisi Anggaran pada BA BUN di DJA 1
APIP K/L
KPA Surat usulan Revisi Anggaran; Data dan dokumen pendukung.
2
Mereviu usulan Revisi Anggaran dan kelengkapan dokumen pendukung.
DJA
4 5
Meneliti usulan Revisi Anggaran dan kelengkapan dokumen pendukung.
3
Dokumen lengkap?
N 6
PPA BUN
Penelaahan
Y
Y
Surat usulan Revisi Anggaran; Data dan dokumen pendukung.
Perlu penelaahan?
N
Surat penolakan Revisi Anggaran.
N
Revisi DIPA sesuai?
11
PPA BUN Dit. SP DJPB
10
Surat pengesahan revisi, dilampiri notifikasi sistem.
Y
9 Notifikasi dari sistem : Pengesahan revisi; Kode digital stamp yang baru.
7
DJA Pencetakan DHP RDP BUN Revisi.
8 Upload ke server RKA-K/LDIPA.
28
Revisi Anggaran yang Memerlukan Persetujuan DPR-RI No.
Uraian revisi
1.
tambahan Pinjaman Proyek Luar Negeri/Pinjaman Dalam Negeri baru setelah Undang-Undang mengenai APBN Tahun Anggaran 2015 ditetapkan;
2.
pergeseran anggaran antar Fungsi/unit organisasi yang dipimpin oleh Pejabat Eselon I selaku penanggung jawab Program yang memiliki alokasi anggaran (portofolio), dalam 1 (satu) Kementerian/Lembaga; dan/atau
3.
pergeseran anggaran antar Program selain untuk memenuhi kebutuhan Biaya Operasional dan penyelesaian inkracht.
29
KETERLIBATAN APIP Penyesuaian peran APIP dalam proses revisi anggaran, sehingga APIP K/L hanya terlibat dalam hal: • perubahan rincian anggaran yang disebabkan penambahan atau pengurangan pagu anggaran belanja; • penggunaan dana Output Cadangan; • reviu tunggakan dengan nilai antara Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp2.000.000.000 (dua miliar rupiah); dan • Mengusulkan/rekomendasi penghapusan catatan dalam halaman IV DIPA yang dicantumkan oleh APIP K/L pada saat pembahasan RKA-K/L.
30
Penyesuaian peran Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dalam penyelesaian usul revisi anggaran. No.
PMK 7/2014
PMK baru
1.
dalam hal volume Keluaran yang berkurang merupakan volume Keluaran dari Kegiatan Prioritas Nasional, usul pengurangan volume Keluaran disampaikan kepada Kementerian PPN/Bappenas sebagai acuan perubahan Rencana Kerja K/L dan RKP 2014.
dalam hal volume Keluaran yang berkurang merupakan volume Keluaran dari Kegiatan Prioritas Nasional, Prioritas Bidang, dan/atau Kegiatan Prioritas K/L, usul pengurangan volume Keluaran disampaikan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga selaku PA.
2.
penghapusan/perubahan catatan dalam halaman IV DIPA karena masih memerlukan penelaahan dan/atau persetujuan Kementerian PPN/Bappenas.
penghapusan/perubahan catatan dalam halaman IV DIPA karena masih memerlukan reviu/audit auditor Pemerintah dan/atau data/dokumen yang harus mendapat persetujuan dari unit eksternal Kementerian/Lembaga.
3.
dapat ditetapkan sepanjang telah disepakati dalam pertemuan tiga pihak antara Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan, dan Kementerian/ Lembaga yang bersangkutan.
penambahan/perubahan rumusan selain rumusan Keluaran dapat ditetapkan sepanjang telah disepakati dalam pertemuan tiga pihak (trilateral meeting).
31
Penyempurnaan ketentuan terkait pengurangan volume output Dalam hal terdapat perubahan prioritas penggunaan anggaran atau perubahan kebijakan Pemerintah atau keadaan kahar yang mengakibatkan pengurangan volume Output, usul pengurangan volume Keluaran diatur dgn ketentuan sebagai berikut: a. dalam hal volume Keluaran yang berkurang merupakan volume Keluaran dari Kegiatan Prioritas Nasional, Prioritas Bidang, dan/atau Kegiatan Prioritas Kementerian/Lembaga, usul pengurangan volume Keluaran disampaikan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran; dan/atau b. dalam hal volume Keluaran yang berkurang selain merupakan volume Keluaran dari Kegiatan Prioritas Nasional, Prioritas Bidang, dan/atau Kegiatan Prioritas Kementerian/Lembaga, usul pengurangan volume Keluaran disampaikan kepada Pejabat Eselon I sebagai penanggung jawab Program. 32
Pengaturan dalam rangka mengakomodir perubahan struktur Kementerian/Lembaga 1) pergeseran anggaran antar Fungsi/Program/unit organisasi yang dipimpin oleh Pejabat Eselon I selaku penanggung jawab Program yang memiliki alokasi anggaran (portofolio) dapat dilakukan setelah APBN-P TA 2015 ditetapkan
2) ralat administrasi berupa perubahan nomenklatur bagian anggaran, Program/Kegiatan, dan/atau Satker sepanjang kode tetap dilakukan di Kanwil DJPB. 3) usul revisi anggaran atas DIPA TA 2015 dapat dilakukan pada TA 2014.
33
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Batas Akhir Penerimaan Usul Revisi Anggaran : a.
Revisi Anggaran yang bersifat reguler;
b.
Revisi Anggaran yang Dikecualikan;
c.
Revisi Anggaran sampai dengan akhir Desember.
34
a. Usul Revisi Anggaran Reguler
1
Batas akhir penerimaan usul Revisi Anggaran untuk TA 2015 ditetapkan sbb:
a. Tanggal 30 Oktober 2015, untuk Revisi Anggaran pada DJA; dan b. Tanggal 30 November 2015, untuk Revisi Anggaran pada Kanwil DJPB.
Catatan : Batas akhir penerimaan usul Revisi Anggaran di atas, termasuk untuk penyelesaian revisi dalam rangka APBN-P TA 2015.
35
b. Usul Revisi Anggaran yg Dikecualikan
2
Dalam hal Revisi Anggaran berkenaan dengan: a. Kegiatan yang dananya bersumber dari PNBP, PLN, HLN, HDN, dan PDN; b. pergeseran anggaran dari BA BUN (BA 999.08) ke BA K/L; dan/atau c. Kegiatan-kegiatan yang membutuhkan data/dokumen pendukung yang harus mendapat persetujuan dari unit eksternal K/L seperti persetujuan DPR, persetujuan Menteri Keuangan, hasil audit eksternal, dan sejenisnya. batas akhir penerimaan usul Revisi Anggaran oleh DJA ditetapkan paling lambat tanggal 15 Desember 2015.
36
c. Usul Revisi Anggaran s.d. Akhir Desember
3
Dalam hal Revisi Anggaran berkenaan dengan : Kegiatan lingkup BA BUN; pergeseran anggaran untuk bencana alam; dan revisi anggaran dalam rangka pengesahan, batas akhir penerimaan usul Revisi Anggaran dan penyelesaiannya oleh Direktorat Jenderal Anggaran ditetapkan paling lambat tanggal 30 Desember 2015.
37
Pagu Minus •
Pagu minus terkait pembayaran gaji dan tunjangan yang melekat pada gaji untuk Tahun Anggaran 2015 = penyesuaian administratif batas akhir penyelesaian diatur dalam ketentuan mengenai langkah-langkah akhir Tahun Anggaran 2015
•
Dalam hal terdapat pagu minus Tahun Anggaran 2014 terkait dengan : a.
pembayaran gaji dan tunjangan yang melekat pada gaji
b.
non belanja pegawai;
c.
pengesahan pendapatan dan belanja untuk Satker BLU;
d.
pengesahan belanja yang bersumber dari hibah langsung dalam bentuk uang;
e.
pengesahan belanja yang dananya bersumber dari PHLN/PHDN; dan/atau
f.
pengesahan pendapatan/belanja/pembiayaan anggaran untuk subbagian anggaran BA BUN;
yang diajukan setelah batas akhir penerimaan usul Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2014, usul Revisi Anggaran dimaksud dapat diproses dan disahkan mengikuti batas akhir penyusunan LKPP TA 2014. 38
Terima Kasih
39
