KEMENTERIAN KEUANGAN DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN POKOK POKOK KETENTUAN MENGENAI REVISI ANGGARAN TA 2017

KEMENTERIAN KEUANGAN DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN

POKOK–POKOK KETENTUAN MENGENAI REVISI ANGGARAN TA 2017

Jakarta, Desember 2016 1

POKOK BAHASAN 1. Siklus Anggaran 2. Batasan Revisi 3. Ruang lingkup Revisi 4. Ketentuan-ketentuan baru revisi anggaran 2017

5. Perbaikan ketentuan revisi 6. Daftar revisi anggaran yang menjadi kewenangan DJA & DJPB

2

SIKLUS PENYUSUNAN ANGGARAN, PENETAPAN DIPA, DAN PELAKSANAAN ANGGARAN tahun berjalan Okt-Nov t-1

UU APBN

Des t-1

DIPA

Jan ------------------------------------- Des PELAKSANAAN APBN

RKA-KL Alokasi Anggaran 2017 1) DIPA Induk terdiri atas 4 (empat) bagian yaiu :

• • •

Pedoman Umum Hal-hal yang harus dialokasikan Hal-hal yang harus dbatasi

PENELAAHAN

a. Lembar Surat Pengesahan DIPA Induk (SP DIPA Induk); b. Halaman I memuat Informasi Kinerja dan Anggaran Program; c. Halaman II memuat Rincian Alokasi Anggaran per Satker; d. Halaman III memuat Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan. 2) DIPA Petikan terdiri atas 5 (lima) bagian yaitu :

Monitoring & Evaluasi

APBN Perubahan

a. Lembar Surat Pengesahan DIPA Petikan (SP DIPA Petikan );

Catatan Hasil Penelaahan

Perpres Rincian APBN

b. Halaman I memuat Informasi Kinerja dan Sumber Dana :  Halaman I A mengenai Informasi Kinerja;  Halaman I B mengenai Sumber Dana; c. Halaman II memuat Rincian Pengeluaran; d. Halaman III memuat Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan; e. Halaman IV memuat Catatan.

Perubahan Kebijakan

REVISI ANGGARAN

3

BATASAN REVISI (1) Revisi Anggaran dilakukan dengan memperhatikan ketentuan mengenai: petunjuk penyusunan dan penelaahan RKA-K/L dan pengesahan DIPA sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai petunjuk penyusunan dan penelaahan RKA-K/L dan pengesahan DIPA dan/atau tata cara perencanaan, penelahaan dan penetapan alokasi anggaran BA BUN dan Pengesahaan DIPA BUN sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Tata Cara Perencanaan, Penelahaan, Dan Penetapan Alokasi Anggaran BA BUN, Dan Pengesahaan DIPA BUN. Revisi Anggaran dapat dilakukan setelah DIPA Petikan dan/atau DIPA BUN ditetapkan *) *) Revisi administratif, tidak berkaitan dengan alokasi anggaran 4

BATASAN REVISI (2) Revisi Anggaran dilakukan sepanjang tidak mengakibatkan pengurangan alokasi anggaran terhadap:

 alokasi gaji dan tunjangan yang melekat pada gaji kecuali untuk pemenuhan belanja pegawai pada komponen 001 pada Satker yang sama dan/atau untuk pemenuhan alokasi gaji dan tunjangan yang melekat pada gaji pada satker lain sepanjang pergeseran tersebut tidak mengakibatkan pagu minus;  pembayaran berbagai tunggakan;  Rupiah Murni Pendamping sepanjang paket pekerjaan masih berlanjut (on-going); dan/atau  paket pekerjaan yang telah dikontrakkan dan/atau direalisasikan dananya sehingga dananya menjadi minus. Revisi Anggaran dapat dilakukan sepanjang tidak mengubah target kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:  tidak mengubah sasaran Program;  tidak mengubah Keluaran (Output) kegiatan yang sudah terdapat realisasi anggaran;  tidak mengurangi volume Keluaran (Output); atau  tidak menyebabkan volume Keluaran (Output) yang telah ditetapkan menjadi tidak tercapai. 5

BATASAN REVISI (3) Pagu = batas atas, yang tidak dapat dilampaui, kecuali: Pembayaran bunga dan pokok utang Subsidi BBM

Diatur dalam UU APBN

Tidak dikenal adanya pagu minus dalam tahun berjalan:  Jika terdapat pagu minus, harus diselesaikan tahun itu dengan mekanisme reguler

6

PMK NO. 15/PMK.02/2016 TENTANG TATA CARA REVISI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK No. 62/PMK.02/2016

Pasal 57 Ketentuan mengenai tata cara Revisi Anggaran yang diatur dalam Peraturan Menteri ini masih tetap berlaku sebagai acuan tata cara Revisi Anggaran, sampai dengan ditetapkannya pengganti Peraturan Menteri ini.

7

SISTEMATIKA PENYAJIAN PMK No. 15/PMK.02/2016 *)

PMK yang baru

1.

Batang Tubuh PMK :  9 BAB;  58 Pasal;

1. Batang Tubuh PMK :  9 BAB;  61 Pasal;

2.

Lampiran PMK:

2. Lampiran PMK:



Lampiran I : Daftar Revisi Anggaran Yang Menjadi Kewenangan DJA dan Kanwil DJPB;



Lampiran I : Daftar Revisi Anggaran Yang Menjadi Kewenangan DJA dan Kanwil DJPB;



Lampiran II: Format Surat Usulan Revisi Anggaran;



Lampiran II: Format Surat Usulan Revisi Anggaran;



Lampiran III : Alur Mekanisme Revisi Anggaran BA BUN;



Lampiran III : Alur Mekanisme Revisi Anggaran BA BUN;



Lampiran IV : Format Surat Hasil Reviu APIP K/L;





Lampiran V : Alur Mekanisme Revisi Anggaran Pada Kanwil DJPB;

Lampiran IV : Alur mekanisme revisi anggaran melalui surat elektronik pada Direktorat Jenderal Anggaran



Lampiran V : Format Surat Hasil Reviu APIP K/L;



Lampiran VI : Alur Mekanisme Revisi Anggaran Pada Kanwil DJPB;



Lampiran VII : Alur Mekanisme Revisi Anggaran Yang Memerlukan Persetujuan Eselon I K/L;



Lampiran VIII : Alur Mekanisme Revisi Anggaran Pada KPA.



Lampiran VI : Alur Mekanisme Revisi Anggaran Yang Memerlukan Persetujuan Eselon I K/L;



Lampiran VII : Alur Mekanisme Revisi Anggaran Pada KPA.

*) Sebagaimana telah diubah dengan PMK No. 62/PMK.02/2016. 8

RUANG LINGKUP REVISI ANGGARAN Pagu bertambah Pagu Berubah Pagu berkurang

Pergeseran dalam 1 program

Pagu Tetap

Pergeseran antar program

Revisi Anggaran Pergeseran antar BA

Kewenangan/ dengan persetujuan DPR

kesalahan administrasi

Revisi Administratif perubahan rumusan yang tidak terkait dengan anggaran

pemenuhan persyaratan dalam rangka pencairan anggaran 9

Revisi: substansi, bukan cara DJA  pergeseran anggaran dalam 1 (satu) Keluaran (Output) yang sama, dalam 1 (satu) Kegiatan yang sama, dan antar Satker dalam wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berbeda;  pergeseran anggaran antar Keluaran (Output), dalam 1 (satu) Kegiatan yang sama, dan antar Satker dalam wilayah Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berbeda; atau  pergeseran anggaran antar Kegiatan dan antar Satker dalam wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berbeda.

DJPB  pergeseran anggaran dalam 1 (satu) Keluaran (Output) yang sama, dalam 1 (satu) Kegiatan yang sama, dan antar Satker;  pergeseran anggaran antar Keluaran (Output), dalam 1 (satu) Kegiatan yang sama, dan antar Satker;  pergeseran anggaran antar Kegiatan, dalam 1 (satu) Satker yang sama;  pergeseran anggaran antar Kegiatan dan antar Satker dalam wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

10

Substansi Revisi Pagu Berubah penambahan atau pengurangan pagu anggaran, termasuk pergeseran rincian anggarannya, meliputi: perubahan Anggaran Belanja Yang Bersumber Dari PNBP; perubahan anggaran belanja yang bersumber dari pinjaman/hibah luar negeri dan dalam negeri, termasuk pemberian pinjaman/hibah; perubahan anggaran belanja yang bersumber dari SBSN, termasuk penggunaan sisa dana penerbitan SBSN yang tidak terserap pada tahun-tahun sebelumnya; perubahan anggaran belanja pemerintah pusat berupa pagu untuk pengesahan belanja yang bersumber dari pinjaman/hibah luar negeri yang telah closing date; perubahan anggaran belanja dan/atau pembiayaan anggaran sebagai akibat dari perubahan kurs, perubahan parameter, tambahan kewajiban, dan/atau pemenuhan kewajiban; dan/atau perubahan transfer ke daerah dan dana desa 11

Substansi Revisi Pagu Tetap (1/3) pergeseran anggaran Bagian Anggaran 999.08 (BA BUN Pengelola Belanja Lainnya) ke BA K/L atau antar subbagian anggaran dalam Bagian Anggaran 999 (BA BUN);

pergeseran anggaran dalam 1 (satu) Program yang sama atau antar Program dalam 1 (satu) bagian anggaran yang bersumber dari rupiah murni untuk memenuhi kebutuhan Belanja Operasional; pergeseran rincian anggaran untuk Satker Badan Layanan Umum yang sumber dananya berasal dari PNBP; pergeseran anggaran belanja yang dibiayai dari PNBP yang berasal dari instansi penghasil; pergeseran anggaran dalam rangka penyelesaian sisa kewajiban pembayaran Kegiatan/proyek yang dibiayai melalui SBSN yang melewati tahun anggaran sesuai dengan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan; pergeseran anggaran dalam 1 (satu) Program yang sama atau antar Program dalam 1 (satu) bagian anggaran untuk memenuhi kebutuhan Ineligible Expenditure atas Kegiatan yang dibiayai dari pinjaman dan/atau hibah luar negeri; 12

Substansi Revisi Pagu Tetap (2/3) pergeseran anggaran antara Program lama dan Pogram baru dalam rangka penyelesaian dokumen DIPA sepanjang telah disetujui Dewan Perwakilan Rakyat; pergeseran anggaran dalam 1 (satu) Program yang sama atau antar Program dalam 1 (satu) bagian anggaran dalam rangka penyediaan dana untuk penyelesaian restrukturisasi Kementerian/Lembaga; pergeseran anggaran dalam 1 (satu) Program yang sama dalam rangka memenuhi kebutuhan selisih kurs; pergeseran anggaran dalam 1 (satu) Program yang sama dalam rangka penyelesaian tunggakan tahun-tahun sebelumnya; pergeseran anggaran pembayaran kewajiban utang sebagai dampak dari perubahan komposisi instrumen pembiayaan utang; pergeseran anggaran pembayaran kewajiban utang sebagai dampak dari perubahan komposisi instrumen pembiayaan utang; pergeseran anggaran dalam 1 (satu) lokasi yang sama atau antar lokasi dan/atau antar kewenangan dalam rangka tugas pembantuan, urusan bersama, dan/atau dekonsentrasi; pergeseran anggaran dalam rangka pembukaan kantor baru; pergeseran anggaran dalam rangka penanggulangan bencana;

13

Substansi Revisi Pagu Tetap (3/3) •

• • • • • •

• •

pergeseran anggaran dalam rangka penyelesaian putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht); pergeseran anggaran dalam rangka rekomposisi pendanaan antar tahun terkait dengan kegiatan kontrak tahun jamak; pergeseran anggaran dalam rangka penggunaan Sisa Anggaran Kontraktual atau Sisa Anggaran Swakelola yang dilakukan dalam 1 (satu) Program yang sama; pergeseran anggaran dalam rangka pemenuhan kewajiban negara sebagai akibat dari keikutsertaan sebagai anggota organisasi internasional; penggunaan anggaran dalam BA BUN yang belum dialokasikan dalam DIPA BUN; pergeseran anggaran belanja sebagai akibat dari perubahan prioritas penggunaan anggaran; penghapusan/perubahan/pencantuman catatan halaman IV DIPA berkaitan dengan pemenuhan persyaratan pencairan anggaran, penggunaan Keluaran (Output) cadangan, dan/atau tunggakan; penggunaan dana Keluaran (Output) cadangan; dan/ atau pergeseran anggaran dalam 1 (satu) Program yang sama atau antar Program dalam 1 (satu) bagian anggaran dalam rangka memenuhi penyelesaian kegiatan yang ditunda sebagai akibat kebijakan penghematan anggaran tahun sebelumnya.

14

KETENTUAN BARU Tambahan ketentuan baru tata cara revisi anggaran TA 2017: ◦ pergeseran anggaran dalam 1 (satu) Program yang sama atau antar Program dalam 1 (satu) bagian anggaran dalam rangka memenuhi penyelesaian kegiatan yang ditunda sebagai akibat kebijakan penghematan anggaran tahun sebelumnya (Pasal 34); ◦ pergeseran anggaran belanja yang bersumber dari PNBP yang berasal dari instansi penghasil (Pasal 18); ◦ penyampaian usul revisi oleh K/L ke Ditjen Anggaran melalui surat elektronik (Pasal 40); ◦ penyampaian usul revisi oleh K/L ke Ditjen Perbendaharaan melalui surat elektronik (Pasal 45).

15

Pasal 34 (1/2) (1) Pergeseran anggaran dalam 1 (satu) Program yang sama atau antar Program dalam 1 (satu) bagian anggaran dalam rangka memenuhi penyelesaian kegiatan yang ditunda sebagai akibat kebijakan penghematan anggaran tahun sebelumnya merupakan pergeseran anggaran dalam rangka penyelesaian paket-paket pekerjaan yang alokasi anggarannya sudah tercantum pada DIPA TA sebelumnya tetapi pelaksanaannya hingga akhir tahun lalu ditunda seluruhnya atau sebagian. (2) Pengajuan usulan revisi anggaran terkait penyelesaian kegiatan yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Anggaran, dengan ketentuan sebagai berikut: a. Paket-paket pekerjaan yang akan dilanjutkan pada tahun berkenaan, alokasi anggarannya telah tersedia pada DIPA tahun lalu yang sebagian atau seluruh dananya diblokir; b. Dalam hal paket-paket pekerjaan yang akan dilanjutkan merupakan paket-paket pekerjaan yang dilaksanakan secara kontraktual, telah dilakukan addendum kontrak sebelum masa kontrak berakhir pada tahun sebelumnya; c. Paket-paket pekerjaan yang dilanjutkan pada tahun berkenaan merupakan paket-paket pekerjaan yang belum dapat diselesaikan tahun sebelumnya sebagai dampak dari kebijakan pemotongan dan/atau penghematan anggaran tahun sebelumnya, dan hal tersebut dinyatakan dalam surat pernyataan dari Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/ Sekretaris/Pejabat Eselon I Kementerian/Lembaga yang dilampiri dengan daftar paketpaket pekerjaan per DIPA beserta alokasi anggaran yang dibutuhkan; dan/atau 16

Pasal 34 (2/2) (3) Pergeseran anggaran dalam 1 (satu) Program yang sama atau antar Program dalam 1 (satu) bagian anggaran dalam rangka penyelesaian paket-paket pekerjaan yang pelaksanaannya hingga akhir tahun sebelumnya ditunda seluruhnya atau sebagian, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengurangi target volume Keluaran (Output) yang anggarannya digeser atau dikurangi sebagai sumber dana; (4) Pergeseran anggaran dalam rangka pelaksanaan paket-paket pekerjaan yang ditunda dan belum dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mekanisme revisi anggaran sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini dan batas akhir penerimaan usul revisi tanggal 30 April tahun berkenaan;

(5) Kementerian/Lembaga wajib menyampaikan revisi terkait dengan pergeseran anggaran dalam 1 (satu) Program yang sama atau antar Program dalam 1 (satu) bagian anggaran dalam rangka memenuhi penyelesaian kegiatan yang ditunda sebagai akibat kebijakan penghematan anggaran tahun sebelumnya kepada Komisi terkait di Dewan Perwakilan Rakyat paling lambat 10 hari setelah penetapan revisi oleh Direktorat Jenderal Anggaran.

17

Pasal 18 (1) Pergeseran anggaran belanja yang dibiayai dari PNBP yang berasal dari instansi penghasil hanya dapat dilakukan oleh kementerian/lembaga yang menerapkan kebijakan penggunaan PNBP secara terpusat. (2) Pergeseran anggaran belanja yang dibiayai dari PNBP yang berasal dari instansi penghasil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam 1 (satu) Program yang sama dalam 1 (satu) Bagian Anggaran (BA).

18

Pasal 40 (1) Dalam rangka percepatan penyelesaian usul Revisi Anggaran ke Direktorat Jenderal Anggaran, penyampaian surat usulan revisi beserta dokumen pendukung dapat disampaikan dalam bentuk dokumen elektronik;

(2) Untuk menjamin keutuhan, keabsahan, keaslian, serta kebenaran formil dan materiil atas dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diamankan dengan menggunakan sistem infrastruktur kunci publik yang disediakan oleh kementerian yang membidangi komunikasi dan informatika; (3) Dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui alamat surat elektronik (surel) [email protected], dengan menggunakan alamat surel ber-domain .go.id. yang telah terdaftar di database Direktorat Jenderal Anggaran; (4) Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Sekretaris/ Pejabat Eselon I Kementerian/Lembaga atau PPA BUN bertanggung jawab atas keutuhan, keabsahan, keaslian, serta kebenaran formil dan materiil terhadap segala sesuatu yang terkait dengan pengajuan usulan Revisi Anggaran yang diajukan kepada Direktorat Jenderal Anggaran melalui surel;

(5) Dalam hal dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersedia: a. Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Sekretaris/ Pejabat Eselon I Kementerian/Lembaga atau PPA BUN dapat menyampaikan hasil pindaian dokumen pendukung melalui surel dan wajib menyampaikan dokumen pendukung yang asli pada saat penelaahan dalam hal usul revisi memerlukan penelaahan; b. Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Sekretaris/ Pejabat Eselon I Kementerian/Lembaga atau PPA BUN dapat menyampaikan hasil pindaian dokumen pendukung melalui surel dan wajib menyampaikan dokumen pendukung yang asli pada saat dokumen dinyatakan lengkap dalam hal usul revisi tidak memerlukan penelaahan.

19

Pasal 45 (1) Dalam rangka percepatan penyelesaian usul Revisi Anggaran ke Direktorat Jenderal Perbendahaaran, penyampaian surat usulan revisi beserta dokumen pendukung, dapat disampaikan dalam bentuk dokumen elektronik; (2) Untuk menjamin keutuhan, keabsahan, keaslian, serta kebenaran formil dan materiil atas dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diamankan dengan menggunakan sistem infrastruktur kunci publik yang disediakan oleh kementerian yang membidangi komunikasi dan informatika; (3) Dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan menggunakan alamat surel kedinasan yang telah terdaftar di database Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan; (4) Kuasa Pengguna Anggaran bertanggung jawab atas keutuhan, keabsahan, keaslian, serta kebenaran formil dan materiil terhadap segala sesuatu yang terkait dengan pengajuan usulan Revisi Anggaran yang diajukan kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan melalui surel;

(5) Dalam hal dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersedia, Kuasa Pengguna Anggaran dapat menyampaikan scan dokumen pendukung melalui surel dan wajib menyampaikan dokumen pendukung yang asli pada saat dokumen dinyatakan lengkap.

20

PERBAIKAN KETENTUAN (1) Antara lain: ◦ Pergeseran anggaran dalam rangka memenuhi kebutuhan belanja operasional (Pasal 4 dan Pasal 16); ◦ Pergeseran anggaran antar subbagian anggaran dalam Bagian Anggaran 999 (BA BUN) yang dapat juga digunakan untuk pembayaran kurang salur transfer ke daerah dan dana desa sebagai dampak dari kebijakan penghematan dan/atau pemotongan anggaran, dan/atau pembayaran kurang bayar subsidi sepanjang anggarannya tersedia (pasal 15); ◦ Tunggakan (pasal 24); ◦ Penggunaan sisa anggaran kontraktual dan swakelola (Pasal 31); ◦ Penggunaan Output Cadangan (Pasal 33); ◦ Perubahan rumusan kinerja dalam database RKA-KL DIPA (Pasal 35); ◦ Revisi anggaran pada Kuasa Pengguna Anggaran (Pasal 47); dan ◦ Penambahan pengecualian dalam hal penyampaian usul revisi ke Ditjen Anggaran melampaui batas akhir yang ditetapkan (Pasal 49). 21

Batasan Revisi semula Pasal 4 Ayat (1) Revisi Anggaran dilakukan sepanjang tidak mengakibatkan pengurangan alokasi anggaran terhadap: a. kebutuhan biaya pegawai operasional (komponen 001), kecuali untuk memenuhi alokasi gaji dan tunjangan yang melekat pada gaji pada Satker lain; b. komponen berkarakteristik operasional nonbelanja pegawai (komponen 002, komponen 003, komponen 004, dan komponen 005), kecuali untuk memenuhi alokasi gaji dan tunjangan yang melekat pada gaji, dan/atau dalam peruntukkan yang sama; c. pembayaran berbagai tunggakan; d. Rupiah Murni Pendamping sepanjang………..; dan/atau e. paket pekerjaan yang telah dikontrakkan……………….

menjadi Pasal 4 Ayat (1) Revisi Anggaran dilakukan sepanjang tidak mengakibatkan pengurangan alokasi anggaran terhadap : a. alokasi gaji dan tunjangan yang melekat pada gaji kecuali untuk pemenuhan belanja pegawai pada komponen 001 pada Satker yang sama dan/ atau untuk pemenuhan alokasi gaji dan tunjangan yang melekat pada gaji pada satker lain sepanjang pergeseran tersebut tidak mengakibatkan pagu minus;

b. pembayaran berbagai tunggakan; c. Rupiah Murni Pendamping sepanjang………….; dan/atau d. paket pekerjaan yang telah dikontrakkan……………….. 22

Biaya Operasional semula Pasal 14 Ayat (1) Pergeseran anggaran dalam 1 (satu) program yang sama atau antarprogram dalam 1 (satu) Bagian Anggaran yang bersumber dari rupiah murni untuk memenuhi kebutuhan Biaya Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b dapat dilakukan sepanjang tidak mengurangi volume Keluaran (Output) dalam DIPA dan digunakan untuk memenuhi Biaya Operasional dalam peruntukan yang sama. Ayat (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk untuk pergeseran anggaran dalam rangka memenuhi kebutuhan Biaya Operasional untuk gaji dan tunjangan yang melekat pada gaji.

menjadi Pasal 16 Ayat (1) Pergeseran anggaran dalam 1 (satu) Program yang sama atau antar Program dalam 1 (satu) bagian anggaran yang bersumber dari Rupiah Murni untuk memenuhi kebutuhan Belanja Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b dapat dilakukan untuk memenuhi kebutuhan Belanja Operasional pada Satker yang sama dan/atau untuk Satker lain. Ayat (2) Pergeseran anggaran dalam 1 (satu) Program yang sama atau antar Program dalam 1 (satu) bagian anggaran yang bersumber dari Rupiah Murni untuk memenuhi kebutuhan Belanja Operasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa: a.

Pergeseran anggaran antar detil belanja pegawai dalam komponen 001 dan/atau detil belanja barang dalam komponen 002 dalam peruntukan akun yang sama antar Satker;

b.

Pergeseran anggaran antar detil belanja pegawai dalam komponen 001 dan/atau detil belanja barang dalam komponen 002 untuk memenuhi kebutuhan belanja operasional dalam Satker yang bersangkutan;

c.

Pergeseran alokasi Gaji dan Tunjangan Yang Melekat Pada Gaji untuk memenuhi kebutuhan belanja operasional komponen 001 pada satker yang bersangkutan, …. 23

PERGESERAN BELANJA PEGAWAI OPERASIONAL ANTAR SATKER Pergeseran anggaran belanja operasional dalam peruntukan akun yang sama Komponen 001 : Gaji dan Tunjangan

Komponen 001 : Gaji dan Tunjangan

1. 2.

1. 2.

3. 4. 5. 6. 7. 8.

Gaji pokok; Tunjangan jabatan struktural/fungsional; Tunjangan keluarga; Tunjangan kinerja; Honorarium Non PNS; Tunjangan lain yg sah; Lembur; Uang makan;

3. 4. 5. 6. 7. 8.


Gaji dan tunjangan melekat pada gaji

Komponen 002 : Operasional Penyelenggaraan Satker


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Kebutuhan sehari-hari perkantoran; Bel. Barang Operasional; Langganan daya dan jasa; Biaya sewa; Biaya pemeliharaan peralatan perkantoran; Biaya perjalanan dinas biasa/tetap; Honorarium pejabat perbendaharaan;


24

PERGESERAN ANGGARAN BELANJA PEGAWAI OPERASIONAL DALAM SATKER YANG SAMA Komponen 001 : Gaji dan Tunjangan


1. 2.

1. 2.

3. 4. 5. 6. 7. 8.


3. 4. 5. 6. 7. 8.


Gaji dan tunjangan melekat pada gaji



1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.



25

PERGESERAN ALOKASI GAJI DAN TUNJANGAN YANG MELEKAT PADA GAJI DALAM SATKER YANG SAMA Pergeseran

alokasi

Gaji

Komponen 001 : Gaji dan Tunjangan Melekat pada gaji

dan

Tunjangan Yang Melekat Pada Gaji untuk memenuhi kebutuhan belanja operasional

komponen

001

pada

1. Gaji pokok; 2. Tunjangan jabatan struktural/fungsional; 3. Tunjangan keluarga;

satker yang bersangkutan, dengan ketentuan sebagai berikut: 1. alokasi Gaji dan Tunjangan Yang Melekat Pada Gaji pada satker yang

bersangkutan

berlebih,

yang dinyatakan dengan surat pernyataan dari Kuasa Pengguna Anggaran; 2. usul revisi tidak menyebabkan pagu Gaji dan 3. Tunjangan Yang Melekat Pada Gaji menjadi minus;usul revisi dilakukan Gaji

dan

setelah

pembayaran

Tunjangan

Yang



4. 5. 6. 7. 8.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Tunjangan kinerja; Honorarium Non PNS; Tunjangan lain yg sah; Lembur; Uang makan;


Melekat Pada Gaji bulan Oktober tahun berkenaan; 26

PERSENTASE PENYERAPAN BELANJA PEGAWAI PER K/L TAHUN 2012-2015 (1/4) Kementerian/Lembaga

2012

2013

2014

001 MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT

86.9

85.7

89.8

89.4

002 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

90.6

88.3

90.9

66.5

004 BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

87.2

81.3

85.3

96.3

005 MAHKAMAH AGUNG

97.0

92.7

97.8

91.6

006 KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

99.6

90.6

95.9

92.9

007 KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA

73.3

67.3

80.4

81.3

010 KEMENTERIAN DALAM NEGERI

97.7

91.6

88.0

82.6

011 KEMENTERIAN LUAR NEGERI

89.4

93.4

108.0

93.8

012 KEMENTERIAN PERTAHANAN

95.6

92.2

95.4

94.9

013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

97.4

95.1

95.4

97.6

015 KEMENTERIAN KEUANGAN

96.4

94.7

103.5

88.6

018 KEMENTERIAN PERTANIAN

96.3

91.4

93.0

95.9

019 KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

92.9

87.6

89.8

95.6

020 KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

89.7

73.6

58.7

76.6

102.2

93.7

92.4

88.1

023 KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL

95.9

94.7

95.0

78.0

024 KEMENTERIAN KESEHATAN

98.4

93.9

94.2

85.9

104.4

95.7

98.0

91.2

026 KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

95.8

92.6

90.9

88.4

027 KEMENTERIAN SOSIAL

99.0

92.2

92.8

92.3

022 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

025 KEMENTERIAN AGAMA

2015

*Realisasi belanja pegawai Kemen ESDM di bawah 80% 27


2012

2013

2014

029 KEMENTERIAN KEHUTANAN

96.8

94.6

96.2

92.7

103.1

95.5

93.9

97.2

033 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM 034 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN

96.9

90.0

88.7

83.0

80.1

74.8

88.8

93.4

035 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

83.3

81.0

76.0

70.3

036 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT

98.8

91.8

91.6

87.7

040 KEMENTERIAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

90.9

65.5

79.2

86.2

041 KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA

86.7

86.9

85.2

93.9

042 KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI

97.0

95.3

103.9

97.2

043 KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP

90.7

89.6

99.0

97.0

044 KEMENTERIAN KOPERASI DAN PENGUSAHA KECIL DAN MENENGAH 047 KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 048 KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

92.4

86.4

90.0

62.2

95.4

91.1

96.1

90.9

85.0

81.6

90.4

80.7

050 BADAN INTELIJEN NEGARA

98.1

91.4

94.2

90.8

051 LEMBAGA SANDI NEGARA

97.4

87.5

84.1

81.6

052 DEWAN KETAHANAN NASIONAL

98.1

98.2

98.6

98.2

054 BADAN PUSAT STATISTIK

97.4

90.6

94.6

97.8

055 KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

98.7

95.8

89.6

87.4

056 BADAN PERTANAHAN NASIONAL

98.5

94.0

90.6

92.8

101.5

94.9

95.9

94.1

032 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

057 PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

2015

*Realisasi belanja pegawai Kemenko Bidang Perekonomian 2014-2015 di bawah 80% 28


2012

2013

2014

059 KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

97.4

93.6

90.7

100.8

97.5

106.1

063 BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

95.8

92.3

87.2

87.2

064 LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL

98.5

97.5

98.8

97.7

065 BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

97.7

73.9

95.6

95.1

066 BADAN NARKOTIKA NASIONAL

99.6

97.9

98.0

92.8

067 KEMENTERIAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL

119.0

73.3

75.4

95.0

068 BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

101.1

89.1

87.4

88.2

074 KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA

95.1

93.7

94.1

75.4

075 BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA

94.7

92.1

95.7

96.2

076 KOMISI PEMILIHAN UMUM

89.7

88.7

99.0

94.2

077 MAHKAMAH KONSTITUSI RI

92.1

96.6

98.8

89.9

078 PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

97.1

99.5

96.5

98.6

079 LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA

96.2

99.6

97.7

92.2

080 BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL

93.1

89.6

91.5

92.8

081 BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI

94.8

95.1

100.8

97.9

082 LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL

90.2

89.5

89.7

88.8

93.5 103.1

88.6 96.0

93.1 100.9

97.3

94.4

92.5

060 KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

083 BADAN KOORDINASI SURVEI DAN PEMETAAN NASIONAL 084 BADAN STANDARISASI NASIONAL 085 BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

2015 85.5 112.1

91.2 108.0 80.7

*Realisasi belanja pegawai Kepolisian dan BNN di atas 100% 29


2012

2013

2014

086 LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

90.6

88.1

99.4

96.9

087 ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

95.6

90.6

84.5

95.4

088 BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

96.2

93.7

91.0

97.7

089 BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

93.6

93.3

97.1

93.8

090 KEMENTERIAN PERDAGANGAN 091 KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT

85.7 90.1

87.6 85.1

86.2 79.4

89.5 100.0

092 KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

94.2

88.6

90.6

91.3

093 KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

96.1

94.3

89.7

82.4

095 DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD)

91.7

94.9

96.0

87.3

106.9

99.8

92.9

88.6

90.9

82.5

78.3

86.1

100.1

94.3

89.5

87.4

105 BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO (BPLS)

89.6

86.7

90.9

97.2

106 LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

97.3

90.8

96.8

82.4

100 KOMISI YUDISIAL RI 103 BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA 104 BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA

107 BADAN SAR NASIONAL

2015

103.6

97.8

91.4

84.5

108 KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

83.1

84.7

99.7

81.3

109 BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURAMADU

56.2

59.3

68.6

78.8

110 OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

91.7

86.3

88.1

86.0

111 BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN

54.3

69.2

72.9

75.5

Persentase penyerapan belanja pegawai

98.0

93.9

97.6

95.0

*Realisasi belanja pegawai Badan Pengembangan Wilayah Suramadu dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan di bawah 80% 30

Pemenuhan kebutuhan alokasi gaji keempatbelas Pasal 16 Ayat (3) Dalam hal revisi untuk memenuhi kebutuhan alokasi Gaji keempat belas:  dapat dipenuhi dari belanja non-operasional sepanjang alokasi belanja Operasional pada Kementerian/Lembaga tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan tersebut;  Dalam hal kebutuhan alokasi Gaji keempat belas tidak seluruhnya dapat dipenuhi dari belanja operasional dan belanja non-operasional Kementerian/Lembaga, Menteri/Pimpinan Lembaga dapat mengajukan usul tambahan pemenuhan kekurangan alokasi Gaji keempat belas dari anggaran Bagian Anggaran BUN ke Menteri Keuangan. 31

Kurang salur transfer ke daerah dan dana desa & subsidi Pasal 13 Ayat (1) Pergeseran anggaran Bagian Anggaran 999.08 (BA BUN Pengelola Belanja Lainnya) ke BA K/L, atau antar subbagian anggaran dalam Bagian Anggaran 999 (BA BUN), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a bersifat insidentil dan menambah pagu anggaran belanja Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2016, tetapi tidak menjadi dasar perhitungan untuk penetapan alokasi anggaran tahun berikutnya

Ayat (2) Pergeseran anggaran Bagian Anggaran 999.08 (BA BUN Pengelola Belanja Lainnya) ke BA K/L, atau antar subbagian anggaran dalam Bagian Anggaran 999 (BA BUN) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pergeseran anggaran terkait dengan pemberian penghargaan dan pengenaan sanksi atas pelaksanaan anggaran belanja Kementerian/Lembaga.

Pasal 15 Ayat (1) Pergeseran anggaran Bagian Anggaran 999.08 (BA BUN Pengelola Belanja Lainnya) ke BA K/L, atau antar subbagian anggaran dalam Bagian Anggaran 999 (BA BUN) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a termasuk pergeseran anggaran terkait dengan pemberian penghargaan dan pengenaan sanksi atas pelaksanaan anggaran belanja Kementerian/Lembaga, pembayaran kurang salur transfer ke daerah dan dana desa sebagai dampak dari kebijakan penghematan dan/atau pemotongan anggaran, dan/atau pembayaran kurang bayar subsidi sepanjang anggarannya tersedia. Ayat (2) Pergeseran anggaran Bagian Anggaran 999.08 (BA BUN Pengelola Belanja Lainnya) ke BA K/L, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat insidentil dan menambah pagu anggaran belanja Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran berkenaan, tetapi tidak menjadi dasar perhitungan untuk penetapan alokasi anggaran tahun berikutnya

32

Tunggakan (1/3) Pasal 21 Pasal 24 Ayat (1) Ayat (1) Pergeseran anggaran dalam 1 (satu) program Pergeseran anggaran dalam 1 (satu) Program yang sama dalam rangka penyelesaian yang sama dalam rangka penyelesaian tunggakan tahun lalu sebagaimana dimaksud tunggakan tahun lalu sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (3) huruf i dapat dilakukan dalam Pasal 2 ayat (3) huruf j dapat dilakukan sepanjang tidak mengurangi volume Keluaran sepanjang tidak mengurangi volume Keluaran (Output) dalam DIPA. (Output) dalam DIPA. Ayat (2) Untuk tiap-tiap tunggakan tahun-tahun sebelumnya harus dicantumkan dalam catatancatatan terpisah per kode akun dalam halaman IV DIPA pada tiap-tiap alokasi yang ditetapkan untuk mendanai suatu Kegiatan per DIPA per Satker.

33

Tunggakan (2/3) Ayat (3) Dalam hal tunggakan tahun yang lalu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terkait dengan: a. belanja pegawai khusus gaji dan tunjangan yang melekat pada gaji; b. tunjangan kinerja sesuai dengan peraturan yang berlaku; c. uang makan; d. belanja perjalanan dinas pindah; e. langganan daya dan jasa; f. tunjangan profesi guru/dosen; g. tunjangan kehormatan profesor; h. tunjangan tambahan penghasilan guru Pegawai Negeri Sipil; i. tunjangan kemahalan hakim; j. tunjangan hakim adhoc;

a. b. c.

imbalan jasa layanan Bank/Pos Persepsi; pembayaran jasa bank penatausaha penerusan pinjaman; bahan makanan dan/atau perawatan tahanan untuk tahanan/narapidana; dan/atau d. pembayaran provisi benda meterai, yang alokasi dananya tidak cukup tersedia atau belum dibayarkan pada tahun sebelumnya, dapat dibebankan pada DIPA tahun anggaran berjalan tanpa melalui mekanisme revisi DIPA sepanjang alokasi anggaran untuk peruntukan yang sama sudah tersedia.

Ayat (4) Dalam hal tunggakan tahun yang lalu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terkait dengan: a. belanja pegawai khusus gaji dan tunjangan yang melekat pada gaji; b. tunjangan kinerja sesuai dengan peraturan yang berlaku; c. uang makan; d. belanja perjalanan dinas pindah; e. langganan daya dan jasa; f. tunjangan profesi guru/dosen; g. tunjangan kehormatan profesor; h. tunjangan tambahan penghasilan guru Pegawai Negeri Sipil; i. tunjangan kemahalan hakim; j. tunjangan hakim adhoc; k. honor pegawai honorer/pegawai pemerintah non PNS/guru tidak tetap; l. imbalan jasa layanan Bank/Pos Persepsi; m. pembayaran jasa bank penatausaha pemberian pinjaman; n. bahan makanan dan/atau perawatan tahanan untuk tahanan/narapidana; dan/atau o. pembayaran provisi benda meterai, yang alokasi dananya tidak cukup tersedia atau belum dibayarkan pada tahun sebelumnya, dapat dibebankan pada DIPA tahun anggaran berkenaan.

34

Tunggakan (2/3) Ayat (5) Untuk tunggakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dibebankan pada DIPA tahun anggaran berkenaan, dengan ketentuan: a. tanpa melalui mekanisme revisi DIPA sepanjang alokasi anggaran untuk peruntukan akun yang sama sudah tersedia; dan b. tidak memerlukan surat pernyataan dari Kuasa Pengguna Anggaran, hasil verifikasi dari APIP K/L maupun hasil verifikasi BPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (3). Ayat (4) Ayat(6) Untuk tunggakan lain dan/atau tunggakan Untuk tunggakan selain tunggakan sebagaimana dimaksud sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang pada ayat (4), dapat dibebankan pada DIPA tahun anggaran alokasi anggarannya belum tersedia, dapat berkenaan, dengan ketentuan sebagai berikut: dibebankan pada DIPA tahun anggaran berjalan, dengan ketentuan sebagai berikut: a. merupakan tagihan atas pekerjaan/penugasan yang a. merupakan tagihan atas pekerjaan/penugasan alokasi anggarannya cukup tersedia pada DIPA tahun yang alokasi anggarannya cukup tersedia lalu; dan pada DIPA tahun lalu; dan b. pekerjaan/penugasannya telah diselesaikan tetapi belum b. pekerjaan/penugasannya telah diselesaikan dibayarkan sampai dengan akhir tahun anggaran lalu. tetapi belum dibayarkan sampai dengan akhir tahun anggaran lalu. 35

Penggunaan Sisa Anggaran (1/2) Pasal 29 Ayat (1) Pergeseran anggaran antarjenis dalam 1 (satu) program yang sama sepanjang pergeseran anggaran merupakan sisa anggaran kontraktual atau sisa anggaran swakelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf q merupakan sisa anggaran kontraktual, termasuk addendum kontrak sampai dengan 10 (sepuluh) persen, atau sisa anggaran swakelola. Ayat (2) Sisa anggaran kontraktual atau sisa anggaran swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk meningkatkan volume keluaran (Output) pada kegiatan yang sama atau untuk meningkatkan volume keluaran (Output) pada kegiatan lain dalam program yang sama. Ayat (3) Sisa anggaran kontraktual atau sisa anggaran swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk membiayai hal-hal yang bersifat prioritas, mendesak, kedaruratan atau yang tidak dapat ditunda setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan.

Pasal 31 Ayat (1) pergeseran anggaran dalam rangka penggunaan Sisa Anggaran Kontraktual atau Sisa Anggaran Swakelola yang dilakukan dalam 1 (satu) Program yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf q merupakan Sisa Anggaran Kontraktual, termasuk addendum kontrak sampai dengan 10 (sepuluh) persen, atau Sisa Anggaran Swakelola Ayat (2) Sisa Anggaran Kontraktual atau Sisa Anggaran Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk: a. meningkatkan volume Keluaran (Output) pada Kegiatan yang sama; b. meningkatkan volume Keluaran (Output) pada Kegiatan lain dalam Program yang sama; dan/atau c. mendanai prioritas nasional yang dananya belum dialokasikan dalam DIPA tahun berkenaan namun sasaran kinerjanya telah tercantum dalam RKP tahun berkenaan dan/atau Renja K/L tahun berkenaan.

36

Penggunaan Sisa Anggaran (2/2) Pasal 29 Ayat (3) Sisa anggaran kontraktual atau sisa anggaran swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk membiayai hal-hal yang bersifat prioritas, mendesak, kedaruratan atau yang tidak dapat ditunda setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan.

Pasal 31 Ayat (3) Sisa Anggaran Kontraktual atau Sisa Anggaran Swakelola yang digunakan untuk mendanai prioritas nasional yang dananya belum dialokasikan dalam DIPA tahun berkenaan namun sasaran kinerjanya telah tercantum dalam RKP tahun berkenaan dan/atau Renja K/L tahun berkenaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c harus disertai dengan surat persetujuan Menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran.

37

Penggunaan Output Cadangan (1/2) Pasal 32

Pasal 33

Ayat (2) Penggunaan dana Keluaran (Output) cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: a. mendanai kebutuhan Biaya Operasional Satker; b. mendanai prioritas nasional yang dananya belum dialokasikan sebelumnya;

Ayat (2) Penggunaan dana Keluaran (Output) cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: a. mendanai prioritas nasional yang dananya belum dialokasikan dalam DIPA tahun berkenaan namun sasaran kinerjanya telah tercantum dalam RKP tahun berkenaan dan/atau Renja K/L tahun berkenaan; c. menambah volume Keluaran (Output) prioritas b. menambah volume Keluaran (Output) prioritas nasional; nasional dan/atau prioritas Kementerian/ d. melakukan percepatan pencapaian Keluaran (Output) Lembaga; dan/atau; prioritas nasional dan/atau prioritas Kementerian/ Lembaga; e. mendanai Kegiatan yang bersifat mendesak, kedaruratan atau yang tidak dapat ditunda; dan/atau c. mendanai Kegiatan yang bersifat mendesak, f. mendanai kebutuhan prioritas Kementerian/ kedaruratan, atau yang tidak dapat ditunda. Lembaga.

38

Penggunaan Output Cadangan (2/2) Pasal 32

Pasal 33

Ayat (4) Dalam hal terdapat alokasi anggaran yang dituangkan dalam Keluaran (Output) cadangan, usul penggunaan dana Keluaran (Output) Cadangan diajukan oleh Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Sekretaris/Pejabat Eselon I Kementerian/Lembaga kepada Direktur Jenderal Anggaran paling lambat pada minggu pertama bulan April tahun berkenaan Ayat (5) Dalam hal Keluaran (Output) cadangan merupakan akibat dari penetapan Undang-Undang mengenai APBN Perubahan, batas akhir pengajuan usul penggunaan dana Keluaran (Output) cadangan paling lambat pada tanggal 30 Oktober tahun berkenaan 39

Perubahan Rumusan Sasaran Kinerja (1/2) Pasal 30

Pasal 35

Ayat (2) Perubahan Rumusan sasaran Kinerja dalam database RKA-K/L DIPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. perubahan rumusan Keluaran (Output); b. perubahan rumusan Keluaran (Output) disertai dengan perubahan jumlah Keluaran (Output); dan/atau c. perubahan rumusan dan/atau perubahan jumlah rumusan kinerja selain rumusan Keluaran (Output).

Ayat(2) Perubahan Rumusan sasaran Kinerja dalam database RKA-K/L DIPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. penambahan rumusan program/ kegiatan; b. penambahan sasaran strategis, indikator sasaran strategis, sasaran program, dan/atau indikator sasaran program; c. penambahan rumusan Keluaran (Output); d. perubahan rumusan Keluaran (Output) dan/atau satuan Keluaran (Output); dan/atau e. perubahan atau penambahan rumusan Komponen untuk menghasilkan Keluaran (Output).

40

Perubahan Rumusan Sasaran Kinerja (2/2) Pasal 30

Pasal 35

Ayat (3) Perubahan Rumusan sasaran Kinerja dalam database RKA-K/L DIPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dapat dilakukan: a. sebagai akibat adanya perubahan rumusan nomenklatur, perubahan struktur organisasi, perubahan tugas dan fungsi organisasi/unit organisasi, dan/atau adanya tambahan penugasan; b. sesuai dengan konsep logika berpikir; dan/atau c. dengan disertai perubahan komponen input untuk menghasilkan Keluaran (Output) dengan rumusan baru sepanjang tidak mengubah total anggaran per satker.

Ayat (3) Perubahan Rumusan sasaran Kinerja dalam database RKA-K/L DIPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan : a. sebagai akibat adanya perubahan rumusan nomenklatur, perubahan struktur organisasi, perubahan tugas dan fungsi organisasi/unit organisasi, dan/atau adanya tambahan penugasan; b. sepanjang tidak berkaitan dengan alokasi anggaran; c. dalam hal perubahan rumusan Keluaran (Output) dan/atau satuan Keluaran (Output), dengan ketentuan: 1. tidak mengubah substansi Keluaran (Output); 2. merupakan Keluaran (Output) generik; 3. belum terdapat realisasi anggaran 41

Kewenangan KPA (1/2) Pasal 47 Pasal 43 Ayat (1) Ayat (1) Revisi Anggaran dapat dilakukan pada Revisi Anggaran dapat dilakukan pada Kuasa Pengguna Anggaran dengan Kuasa Pengguna Anggaran dengan ketentuan sebagai berikut: ketentuan sebagai berikut: a. tidak mengurangi belanja gaji dan a. pergeseran anggaran antar akun tunjangan yang melekat pada gaji; dalam 1 (satu) komponen yang sama b. tidak mengurangi/merelokasi dalam 1 (satu) Keluaran (Output) yang anggaran belanja mengikat; sama, kecuali pergeseran detil c. pergeseran komponen input untuk Belanja Pegawai dalam komponen 001; *) kebutuhan Biaya Operasional; dan d. Pergeseran komponen input dalam 1 b. pergeseran anggaran antar akun (satu) Keluaran (Output) atau antar dalam 1 (satu) jenis belanja yang sama. Keluaran (Output) dalam 1 (satu) Kegiatan dan dalam 1 (satu) Satker. Ayat (2) Ayat (2) .... ... *) pergeseran detil belanja pegawai dalam komponen 001 = kewenangan Kanwil DJPB 42

Kewenangan KPA (2/2) Ayat (3) Revisi Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: a. dalam hal Revisi Anggaran mengakibatkan perubahan DIPA Petikan dan/atau digital stamp, Kuasa Pengguna Anggaran menyampaikan usul Revisi Anggaran kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan;dan b. dalam hal Revisi Anggaran tidak mengakibatkan perubahan DIPA Petikan dan/atau digital stamp, Kuasa Pengguna Anggaran mengubah arsip data komputer RKA Satker 2016 melalui aplikasi RKA-K/LDIPA, mencetak Petunjuk Operasional Kegiatan (POK), dan Kuasa Pengguna Anggaran menetapkan perubahan POK.

Ayat (3) Dalam rangka pemutakhiran data petunjuk operasional kegiatan: a. Kuasa Pengguna Anggaran menyampaikan usul Revisi administrasi perubahan rencana penarikan dana/atau rencana penerimaan dalam halaman III DIPA kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan; b. Dalam hal tidak menyebabkan perubahan pada halam III DIPA, Kuasa Pengguna Anggaran mengajukan permintaan penyamaan data arsip data komputer atas revisi POK kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan; c. Kuasa Pengguna Anggaran mengubah arsip data komputer RKA Satker tahun berkenaan melalui aplikasi RKA-K/L-DIPA, mencetak Petunjuk Operasional Kegiatan dan Kuasa Pengguna Anggaran menetapkan perubahan Petunjuk Operasional Kegiatan. Ayat (4) Revisi Anggaran pada Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) juga berlaku untuk Revisi Anggaran pada Kuasa Pengguna Anggaran BA BUN.

43

BATAS AKHIR PENERIMAAN USUL REVISI ANGGARAN (1/2) Pasal 49 (1) Batas akhir penerimaan usul Revisi Anggaran ditetapkan sebagai berikut: a. tanggal 30 Oktober tahun berkenaan, untuk Revisi Anggaran pada Direktorat Jenderal Anggaran; dan b. tanggal 30 November tahun berkenaan, untuk Revisi Anggaran pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan. (2) Dalam hal Revisi Anggaran dilakukan dalam rangka pelaksanaan: a. pergeseran anggaran untuk belanja pegawai; b. pergeseran anggaran dari Bagian Anggaran 999.08 (BA BUN Pengelola Belanja Lainnya) ke BA K/L; c. Kegiatan yang dananya bersumber dari PNBP, pinjaman luar negeri, hibah luar negeri terencana, dan hibah dalam negeri terencana, pinjaman dalam negeri, serta surat berharga syariah negara; d. Kegiatan Kementerian/Lembaga yang merupakan tindak lanjut dari hasil sidang kabinet yang ditetapkan setelah Undang-Undang Perubahan APBN tahun berkenaan, dan/atau e. Kegiatan-Kegiatan yang membutuhkan data/ dokumen yang harus mendapat persetujuan dari unit eksternal Kementerian/Lembaga seperti persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, persetujuan Menteri Keuangan, hasil audit eksternal, dan sejenisnya,

batas akhir penerimaan usul Revisi Anggaran oleh Direktorat Jenderal Anggaran ditetapkan paling lambat pada tanggal tanggal 15 Desember tahun berkenaan. 44

BATAS AKHIR PENERIMAAN USUL REVISI ANGGARAN (1/2) Pasal 49 Ayat (3) Dalam hal Revisi Anggaran dilakukan dalam rangka pelaksanaan kegiatan lingkup Bagian Anggaran 999 (BA BUN) yang memerlukan persetujuan Menteri Keuangan atau mensyaratkan adanya peraturan pemerintah untuk pencairan anggaran, revisi DIPA K/L yang bersumber dari Bagian Anggaran 999.08 (BA BUN Pengelola Belanja Lainnya), pergeseran anggaran untuk bencana alam dan revisi dalam rangka pengesahan, batas akhir penerimaan usul Revisi Anggaran dan penyelesaiannya oleh Direktorat Jenderal Anggaran ditetapkan paling lambat pada tanggal 30 Desember tahun berkenaan

45

PERBAIKAN KETENTUAN (2) Selain itu, juga dilakukan perbaikan atas Lampiran-Lampiran PMK mengenai Tata Cara Revisi Anggaran TA 2017 meliputi: ◦ Lampiran I : Daftar Revisi Anggaran Yang Menjadi Kewenangan DJA dan Kanwil DJPB; ◦ Lampiran II: Format Surat Usulan Revisi Anggaran; ◦ Lampiran III : Alur Mekanisme Revisi Anggaran BA BUN; ◦ Lampiran IV : Alur mekanisme revisi anggaran melalui surat elektronik pada Direktorat Jenderal Anggaran ◦ Lampiran V : Format Surat Hasil Reviu APIP K/L; ◦ Lampiran VI : Alur Mekanisme Revisi Anggaran Pada Kanwil DJPB; ◦ Lampiran VII : Alur Mekanisme Revisi Anggaran Yang Memerlukan Persetujuan Eselon I K/L; ◦ Lampiran VIII : Alur Mekanisme Revisi Anggaran Pada KPA.

46

ALUR MEKANISME REVISI ANGGARAN PADA BAGIAN ANGGARAN K/L DJA (Puslay dan Dit. Teknis Mitra K/L)

APIP K/L 2

1

Eselon I  Surat usulan revisi;  Data dan Dokumen Pendukung

 Meneliti Surat usulan revisi dan kelengkapan Dokumen Pendukung

 Mereviu Surat usulan revisi dan kelengkapan Dokumen Pendukung

4

N

Dokumen Lengkap?

Y

Terkait PNBP

Penelaahan bersama (Dit. Teknis dan Dit. PNBP)

7a

8b

 Surat penolakan revisi

Dit. SP DJPBN

Y

N

6

11 12

7b

Perlu penelaahan?

3

Eselon I

5

Penelaahan N

Revisi DIPA setuju? 10

Y

8a 9

 Surat pengesahan revisi dilampiri Notifikasi

Notifikasi dari sistem:  Persetujuan revisi;  Kode digital stamp yang baru

 Upload ke server RKAK/L DIPA

47

DAFTAR REVISI ANGGARAN YANG MENJADI KEWENANGAN DJA DAN KANWIL DJPBN (1/11) KEWENANGAN No.

URAIAN REVISI

1 Perubahan Anggaran Belanja Yang Bersumber Dari PNBP. a kelebihan realisasi atas target PNBP fungsional (PNBP yang dapat digunakan kembali) yang direncanakan dalam APBN atau APBN Perubahan. b adanya PNBP yang berasal dari kontrak/kerjasama/nota kesepahaman. c adanya Peraturan Pemerintah mengenai jenis dan tarif atas jenis PNBP baru. d adanya Satker PNBP baru. e Adanya persetujuan penggunaan sebagian dana PNBP baru atau peningkatan persetujuan penggunaan sebagian dana PNBP berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai persetujuan penggunaan sebagian dana PNBP. f adanya penetapan status pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum pada suatu Satker. g penggunaan anggaran belanja yang bersumber dari PNBP di atas pagu APBN untuk Satker Badan Layanan Umum dan/atau penggunaan saldo Badan Layanan Umum dari tahun sebelumnya.

PASAL

DJA

Pasal 2 ayat (2) huruf a Pasal 8 ayat (2) huruf a

√

Pasal 8 ayat (2) huruf b

√

Pasal 8 ayat (2) huruf c

√

Pasal 8 ayat (2) huruf d Pasal 8 ayat (2) huruf e

√ √

Kanwil DJPBN

Pasal 8 ayat (2) huruf f

√

Pasal 8 ayat (2) huruf g

√ 48


URAIAN REVISI

h adanya perkiraan PNBP dari kegiatan pendidikan dan pelatihan berdasarkan surat pernyataan KPA untuk menambah volume output. i penurunan atas target PNBP fungsional (PNBP yang dapat digunakan kembali) yang tercantum dalam APBN atau APBN Perubahan sebagai akibat dari adanya perubahan kebijakan Pemerintah atau keadaan kahar. j penurunan besaran persetujuan penggunaan sebagian dana PNBP berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan tentang persetujuan penggunaan sebagian dana PNBP. k pencabutan status pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum pada suatu Satker. 2 Perubahan anggaran belanja yang bersumber dari pinjaman/hibah luar negeri dan dalam negeri, termasuk penerusan pinjaman/hibah. a lanjutan pelaksanaan kegiatan tahun lalu yang dananya bersumber dari PHLN dan/atau PHDN.

PASAL

DJA

Pasal 8 ayat (2) huruf h Pasal 8 ayat (3) huruf a

√

Pasal 8 ayat (3) huruf b

√

Kanwil DJPBN

√

Pasal 8 ayat (3) huruf c Pasal 2 ayat (2) huruf b Pasal 9 ayat (2) huruf a

√

√

49


URAIAN REVISI b lanjutan pelaksanaan kegiatan tahun lalu yang dananya bersumber dari pemberian pinjaman/hibah. c percepatan penarikan PHLN dan/atau PHDN, termasuk penerusan pinjaman/hibah. d penambahan hibah luar negeri atau hibah dalam negeri terencana yang diterima oleh Pemerintah c.q. Kementerian Keuangan setelah Undang-Undang mengenai APBN/APBN Perubahan Tahun Anggaran 2016 ditetapkan dan kegiatannya dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga. e penambahan hibah luar negeri atau hibah dalam negeri langsung yang diterima setelah Undang-Undang mengenai APBN Tahun Anggaran 2016 ditetapkan dan kegiatannya dilaksanakan secara langsung oleh Kementerian/Lembaga. f pengurangan alokasi pinjaman proyek termasuk pengurangan alokasi Penerusan Pinjaman, pengurangan alokasi hibah luar negeri dan dalam negeri termasuk hibah luar negeri atau hibah dalam negeri yang diterushibahkan dan/atau pinjaman yang diteruspinjamkan.

PASAL

DJA

Pasal 9 ayat (2) huruf a Pasal 9 ayat (2) huruf b Pasal 9 ayat (2) huruf c

√

Kanwil DJPBN

√ √

Pasal 9 ayat (3)

Pasal 9 ayat (2) huruf d Pasal 9 ayat (4) Pasal 9 ayat (6)

√

√

50


URAIAN REVISI

PASAL

3 Penggunaan Rupiah Murni Pendamping untuk membiayai Pasal 9 ayat (7) kegiatan/proyek lain. 4 Perubahan anggaran belanja yang bersumber dari SBSN, termasuk Pasal 2 ayat (2) huruf c penggunaan sisa dana penerbitan SBSN yang tidak terserap pada Pasal 11 tahun lalu. 5 Perubahan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat berupa pagu untuk Pasal 2 ayat (2) huruf d pengesahan belanja yang bersumber dari pinjaman/hibah luar Pasal 12 negeri yang telah closing date. 6 Perubahan anggaran belanja dan/atau pembiayaan anggaran Pasal 2 ayat (2) huruf e sebagai akibat dari perubahan kurs dan/atau perubahan parameter, Pasal 13 tambahan kewajiban, dan/atau pemenuhan kewajiban. a perubahan anggaran kegiatan Kementerian/Lembaga yang Pasal 13 ayat (1) huruf a sumber dananya berasal dari pinjaman atau hibah luar negeri. Pasal 13 ayat (2) b penambahan alokasi anggaran belanja pegawai berupa Pasal 13 ayat (1) huruf b penyesuaian besaran nilai rupiah belanja pegawai yang ditempatkan di luar negeri. c penambahan alokasi anggaran pembayaran kewajiban utang. Pasal 13 ayat (1) huruf c

DJA

Kanwil DJPBN

√ √

√

√ √ √

51


URAIAN REVISI

PASAL

DJA

d penambahan alokasi anggaran subsidi energi.

Pasal 13 ayat (1) huruf d Pasal 13 ayat (3)

√

e penambahan alokasi anggaran pembayaran cicilan pokok utang. f penambahan alokasi anggaran dalam rangka PMN.

Pasal 13 ayat (1) huruf e Pasal 13 ayat (1) huruf f Pasal 13 ayat (4)

√ √

Pasal 13 ayat (1) huruf g Pasal 2 ayat (2) huruf f Pasal 14

√ √

8 Pergeseran anggaran Bagian Anggaran 999.08 (BA BUN Pengelola Pasal 2 ayat (3) huruf a Belanja Lainnya) ke BA K/L, atau antar subbagian anggaran dalam BA 999 (BA BUN), termasuk yang terkait dengan pemberian Pasal 15 penghargaan dan pengenaan sanksi atas pelaksanaan anggaran belanja kementerian/lembaga dan/atau pembayaran kurang salur transfer ke daerah dan dana desa sebagai dampak dari kebijakan penghematan dan/atau pemotongan anggaran, dan/atau pembayaran kurang bayar subsidi.

√

g perubahan pagu anggaran kewajiban penjaminan Pemerintah. 7 Perubahan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa.

Kanwil DJPBN

52


URAIAN REVISI

PASAL

9 Pergeseran anggaran dalam 1 (satu) Program yang sama yang bersumber Pasal 2 ayat (3) huruf b dari rupiah murni untuk memenuhi kebutuhan Belanja Operasional dalam Pasal 16 wilayah kerja Kanwil DJPB. 10 Pergeseran anggaran dalam 1 (satu) Program yang sama dalam wilayah Pasal 2 ayat (3) huruf b kerja Kanwil DJPB yang berbeda atau antar Program dalam 1 (satu) Bagian Pasal 16 Anggaran yang bersumber dari rupiah murni untuk memenuhi kebutuhan Belanja Operasional. *) *) Dengan persetujuan Eselon I dalam hal pergeseran anggaran antar program. 11 Pergeseran rincian anggaran untuk satuan kerja badan layanan umum Pasal 2 ayat (3) huruf c yang sumber dananya berasal dari PNBP. Pasal 17 12 pergeseran anggaran belanja yang dibiayai dari PNBP yang berasal dari Pasal 2 ayat (3) huruf d instansi penghasil. Pasal 18 13 Pergeseran anggaran dalam rangka penyelesaian sisa kewajiban Pasal 2 ayat (3) huruf e pembayaran kegiatan yang dibiayai melalui SBSN yang melewati tahun Pasal 19 anggaran sesuai hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. 14 Pergeseran anggaran antar Program dalam 1 (satu) Bagian Anggaran Pasal 2 ayat (3) huruf f untuk memenuhi kebutuhan Ineligible Expenditure atas kegiatan yang Pasal 20 dibiayai dari pinjaman dan/atau hibah luar negeri. *) *) Dengan persetujuan Eselon I

DJA

Kanwil DJPBN √

√

√ √ √

√

53


URAIAN REVISI

PASAL

15 Pergeseran anggaran antara Program lama dan Program baru dalam Pasal 2 ayat (3) huruf g rangka penyelesaian dokumen DIPA sepanjang telah disetujui Dewan Pasal 21 Perwakilan Rakyat. 16 Pergeseran anggaran dalam 1 (satu) Program yang sama atau antar Pasal 2 ayat (3) huruf h Program dalam 1 (satu) bagian anggaran dalam rangka penyediaan dana Pasal 22 untuk penyelesaian restrukturisasi Kementerian/Lembaga. 17 Pergeseran anggaran dalam 1 (satu) Program dalam rangka memenuhi Pasal 2 ayat (3) huruf i kebutuhan selisih kurs dalam wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Pasal 23 Jenderal Perbendaharaan yang berbeda. 18 Pergeseran anggaran dalam 1 (satu) Program dalam rangka memenuhi Pasal 2 ayat (3) huruf i kebutuhan selisih kurs dalam wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Pasal 23 Jenderal Perbendaharaan. 19 Pergeseran anggaran dalam 1 (satu) program yang sama dalam rangka Pasal 2 ayat (3) huruf j penyelesaian tunggakan tahun–tahun sebelumnya dalam wilayah kerja Pasal 24 Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berbeda. 20 Pergeseran anggaran dalam 1 (satu) Program dalam rangka penyelesaian Pasal 2 ayat (3) huruf j tunggakan tahun–tahun sebelumnya dalam wilayah kerja Kantor Wilayah Pasal 24 Direktorat Jenderal Perbendaharaan. 21 Pergeseran anggaran pembayaran kewajiban utang sebagai dampak dari Pasal 2 ayat (3) huruf k perubahan komposisi instrument pembiayaan utang. Pasal 25

DJA

Kanwil DJPBN

√ √ √ √

√ √ √ 54


URAIAN REVISI

PASAL

22 Pergeseran anggaran dalam 1 (satu) lokasi yang sama atau antar lokasi Pasal 2 ayat (3) huruf l dan/atau antar kewenangan dalam rangka tugas pembantuan, urusan Pasal 26 bersama, dan/atau dekonsentrasi.*)

DJA

Kanwil DJPBN

√

*) Dengan persetujuan Eselon I

23 Pergeseran anggaran dalam rangka pembukaan kantor baru.

Pasal 2 ayat (3) huruf m Pasal 27 24 pergeseran anggaran dalam rangka penanggulangan bencana. Pasal 2 ayat (3) huruf n Pasal 28 25 pergeseran anggaran dalam rangka penyelesaian putusan pengadilan yang Pasal 2 ayat (3) huruf o telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht). Pasal 29 26 Pergeseran anggaran dalam rangka rekomposisi pendanaan antar tahun Pasal 2 ayat (3) huruf p terkait dengan kegiatan KTJ. *) Pasal 30

√

27 pergeseran anggaran dalam rangka penggunaan sisa Anggaran Kontraktual Pasal 2 ayat (3) huruf q atau Sisa Anggaran Swakelola yang dilakukan dalam 1 (satu) Program yang Pasal 31 ayat (2) huruf c sama untuk mendanai prioritas nasional yang dananya belum dialokasikan dalam DIPA. 28 pergeseran anggaran dalam rangka penggunaan sisa Anggaran Kontraktual Pasal 2 ayat (3) huruf q atau Sisa Anggaran Swakelola yang digunakan untuk meningkatkan volume Pasal 31 ayat (2) huruf a keluaran (output). dan b

√

√ √ √

*) Dengan penetapan dari Menteri K/L pengusul.

√ 55


URAIAN REVISI

PASAL

DJA

29 Pemenuhan kewajiban negara sebagai akibat dari keikutsertaan sebagai anggota Pasal 2 ayat (3) huruf r organisasi internasional.

√

30 Penggunaan anggaran dalam BA BUN yang belum dialokasikan dalam DIPA BUN. Pasal 2 ayat (3) huruf s 31 pergeseran anggaran belanja sebagai akibat dari perubahan prioritas penggunaan Pasal 2 ayat (3) huruf t anggaran yang berdampak pada perubahan volume keluaran (output). Pasal 6 ayat (1)

√ √

32 pergeseran anggaran belanja sebagai akibat dari perubahan prioritas penggunaan Pasal 2 ayat (3) huruf t anggaran sepanjang tidak berdampak pada pengurangan output Pasal 6 ayat (2) 33 penghapusan/perubahan/pencantuman catatan halaman IV DIPA berkaitan dengan Pasal 2 ayat (3) huruf u pemenuhan persyaratan pencairan anggaran, penggunaan Keluaran (Output) Pasal 32 cadangan, dan/atau tunggakan. 34 penggunaan dana Keluaran (Output) cadangan. Pasal 2 ayat (3) huruf v Pasal 33 35 pergeseran anggaran dalam 1 (satu) Program yang sama atau antar Program dalam Pasal 2 ayat (3) huruf w 1 (satu) bagian anggaran dalam rangka memenuhi penyelesaian kegiatan yang Pasal 34 ditunda sebagai akibat kebijakan penghematan anggaran tahun sebelumnya. 36 Revisi administrasi yang disebabkan oleh kesalahan administrasi a ralat kode kewenangan. Pasal 2 ayat (5) huruf a b ralat kode bagian anggaran dan/atau Satker. Pasal 2 ayat (5) huruf b c ralat volume, jenis, dan satuan Keluaran (Output) yang berbeda antara RKA-K/L Pasal 2 ayat (5) huruf c dan Rencana Kerja Pemerintah atau hasil kesepakatan Dewan Perwakilan Rakyat dengan Pemerintah.

Kanwil DJPBN

√ √

√

√ √

√ √ √ 56


URAIAN REVISI

PASAL

d ralat kode akun dalam rangka penerapan kebijakan akuntansi sepanjang dalam Pasal 2 ayat (5) huruf d peruntukkan dan sasaran yang sama, termasuk yang mengakibatkan perubahan jenis belanja. e ralat kode Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara. Pasal 2 ayat (5) huruf e *) berupa perubahan kantor bayar pada Kanwil DJPB yang berbeda sepanjang DIPA belum direalisasikan. f ralat kode lokasi Satker dan/atau lokasi Kantor Pelayanan Perbendaharaan Pasal 2 ayat (5) huruf f Negara.

DJA

Kanwil DJPBN √

√*

√ √

g perubahan rencana penarikan dana/atau rencana penerimaan dalam halaman III Pasal 2 ayat (5) huruf g DIPA.

√

h ralat cara penarikan PHLN/PHDN, termasuk pemberian pinjaman.

Pasal 2 ayat (5) huruf h

√

i ralat cara penarikan SBSN. Pasal 2 ayat (5) huruf i j ralat nomor register pembiayaan proyek melalui SBSN. Pasal 2 ayat (5) huruf j k ralat karena kesalahan aplikasi berupa tidak berfungsinya sebagian atau seluruh Pasal 2 ayat (5) huruf k fungsi matematis aplikasi RKA-K/L DIPA. *) sesuai dengan kasus per kasus kesalahan aplikasi yang terjadi. 37 Revisi administrasi yang disebabkan oleh perubahan rumusan yang tidak terkait dengan anggaran: a perubahan/penambahan nomor register pinjaman dan/atau hibah luar negeri. Pasal 2 ayat (6) huruf a b perubahan/penambahan nomor register SBSN. Pasal 2 ayat (6) huruf b c perubahan/penambahan cara penarikan PHLN/ PHDN, termasuk pemberian Pasal 2 ayat (6) huruf c pinjaman. *) *) Dengan persetujuan Eselon I

√ √ √

√*

√ √ √ 57


38 39

40 41 42

43

URAIAN REVISI

PASAL

DJA

d perubahan/penambahan cara penarikan SBSN. *) *) Dengan persetujuan Eselon I

Pasal 2 ayat (6) huruf d

√

e perubahan rumusan sasaran kinerja dalam database RKA-K/L DIPA. *) *) Dengan persetujuan Eselon I

Pasal 2 ayat (6) huruf e Pasal 30

√

f perubahan pejabat penandatangan DIPA. g perubahan nomenklatur bagian anggaran, Program/Kegiatan, dan/atau Satker. *) khusus satker untuk kegiatan dekonsentrasi dan/atau tugas pembantuan.

Pasal 2 ayat (6) huruf f Pasal 2 ayat (6) huruf g

√ √

h perubahan pejabat perbendaharaan. Pasal 2 ayat (6) huruf h perubahan atas Undang-Undang mengenai APBN tahun berkenaan Pasal 3 ayat (1) perubahan atas Kebijakan Prioritas Pemerintah yang telah ditetapkan dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang mengenai APBN dan/atau Undang-Undang mengenai Perubahan Pasal 5 atas Undang-Undang APBN, termasuk kebijakan pemotongan dan/atau penghematan anggaran. Revisi otomatis Revisi dalam rangka pengesahan Kegiatan/Keluaran (Output) tahun sebelumnya Pasal 54 yang dananya bersumber dari PHLN atau pemberian Pinjaman. Pagu minus tahun berkenaan. Pasal 55 a dipenuhi dari pergeseran anggaran dalam 1 (satu) Program. b pergeseran anggaran antar Program. Pagu minus tahun sebelumnya. Pasal 56 a dipenuhi dari pergeseran anggaran dalam 1 (satu) Program. b pergeseran anggaran antar Program.

Kanwil DJPBN

√* √

√ √

√ √

√

√ √ √ √

58

KEMENTERIAN KEUANGAN DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN

TERIMA KASIH [email protected]

59

KEMENTERIAN KEUANGAN DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN POKOK POKOK KETENTUAN MENGENAI REVISI ANGGARAN TA 2017

Recommend Documents