TATA CARA REVISI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2016
BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
RUANG LINGKUP REVISI ANGGARAN Pagu Berubah
Pagu Naik Pagu Turun
Revisi Anggaran
Pergeseran antar program
Pagu Tetap
Pergeseran dalam 1 program,
Pergeseran antaar BA Revisi Administratif Revisi Anggaran adalah perubahan rincian anggaran yang telah ditetapkan berdasarkan APBN Tahun Anggaran 2 0 1 6 dan disahkan dalam Daftar isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2 0 1 6 Sumber : PMK No.15/PMK.02/2016
kesalahan administrasi perubahan rumusan yang tidak terkait dengan anggaran pemenuhan persyaratan dalam rangka pencairan anggaran
BATASAN REVISI ANGGARAN Revisi Anggaran dilakukan sepanjang tidak mengakibatkan pengurangan alokasi anggaran terhadap: a. Kebutuhan biaya pegawai operasional (komponen 001) b. Komponen berkarakteristik operasional non-belanja pegawai . c. Pembayaran berbagai tunggakan; d. Rupiah Murni Pendamping sepanjang paket pekerjaan masih berlanjut (on going): dan/atau e. Paket pekerjaan yang telah dikontrakkan dan/atau direalisasikan dananya sehingga menjadi minus.
KETENTUAN-KETENTUAN BARU DALAM PMK REVISI ANGGARAN 1. Penegasan kewenangan DJA dan DJPB 2. Revisi Anggaran terkait dengan: • Pergeseran anggaran dalam 1(satu) Program yang sama dalam rangka penyelesaian tunggakan tahun lalu; • Pergeseran anggaran antar jenis belanja dalam 1 (satu) Program yang sama sepanjang pergeseran anggaran merupakan Sisa Anggaran Kontraktual atau Sisa Anggaran Swakelola; dan • Perubahan rumusan sasaran kinerja dalam database RKAK/L DIPA . 3. Alur mekanisme revisi BA K/L di DJA 4. Penghapusan persyaratan penyampaian SPTJM
REVISI TERKAIT PENGURANGAN OUTPUT
Dalam hal terdapat kebijakan pemotongan anggaran, pengurangan pinjaman proyek, atau Keadaan Kahar, K/L mengajukan usul Revisi Anggaran dengan ketentuan sebagai berikut : a. Pengurangan volume Output Kegiatan Prioritas Nasional, harus ada telaah ditelaah dalam pertemuan tiga pihak antara Kementerian Keuangan, Bappenas, dan K/L yang bersangkutan. b. Pengurangan volume Output Kegiatan non Prioritas, usul disampaikan kepada menteri/pimpinan lembaga selaku PA untuk mendapat persetujuan. c. Pengurangan volume pada poin a dan b digunakan sebagai acuan perubahan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga dan Rencana Kerja Pemerintah 2016. d. Melampirkan surat pernyataan pengurangan volume tersebut merupakan sasaran Kegiatan Prioritas Nasional atau bukan.
KETERLIBATAN APIP Penyesuaian peran APIP dalam proses revisi anggaran, sehingga APIP K/L hanya terlibat dalam hal: 1. Perubahan rincian anggaran yang disebabkan penambahan atau pengurangan pagu anggaran belanja; 2. Penggunaan dana Output Cadangan; 3. Reviu tunggakan dengan nilai Rp. 200 jt s/d Rp. 2 miliar 4. Mengusulkan/rekomendasi penghapusan catatan dalam halaman IV DIPA yang dicantumkan oleh APIP K/L pada saat pembahasan RKA-K/L.
Kelengkapan Dokumen Usulan Revisi 1. Surat Usulan Revisi dari KPA yang dilampiri matriks perubahan (semula-menjadi); 2. Copy DIPA Petikan Terakhir; 3. Dokumen Pendukung terkait persetujuan unit Eselon I; 4. Arsip Data Komputer (ADK) RKA K/L DIPA usulan revisi; dan 5. Dokumen pendukung lainnya.
Paket Pekerjaan Kontraktual 2016 refocusing (1) No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Nama Paket Pekerjaan Penyusunan Rencana Kebutuhan Tatacara/Pedoman Pembangunan Infrastruktur PUPR Berbasis Kewilayahan Penyusunan Rencana Pengembangan dan Penataan Kawasan Permukiman Wilayah di DAS Ciliwung Penyusunan Data dan Informasi Pembangunan Infrastruktur PUPR Pemutakhiran Sistem Aplikasi Perencanaan Terpadu Pembangunan Infrastruktur PUPR (DSS) Penyusunan Analisis Manfaat Keterpaduan berbasis kewilayahan dan Skema Pembiayaan Infrastruktur PUPR Fasilitasi Kegiatan SMM KPI Pusat Perencanaan Infrastruktur PUPR Draft Pedoman Sinkronisasi Program dan Pembiayaan Jangka Pendek dan Tahunan Keterpaduan Pengembangan Kawasan dengan Infrastruktur PUPR Studi Kelayakan Program Jangka Pendek Keterpaduan Pengembangan Kawasan Dengan Infrastruktur PUPR di Wilayah Pengembangan Strategis Penyiapan Sistem Informasi Pemantauan dan Evaluasi (SIMEV) Keterpaduan Infrastruktur Wilayah Penyusunan Sistem Informasi Manajemen Dana Alokasi Khusus (e-Proposal) Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Sinkronisasi Program dan Pembiayaan Jangka Pendek Keterpaduan Pengembangan Kawasan dengan Infrastruktur PUPR (e-Integrated Programming)
Pagu (Rp x 1000) 3,300,000 1,800,000 2,000,000 1,800,000 3,000,000 1,000,000 2,300,000 1,500,000 1,125,000 1,200,000 1,500,000
12
Penyusunan Analisis Jabatan Fungsional dan Beban Kerja serta Evaluasi Kinerja Pusat Pemrograman dan Evaluasi Keterpaduan Infrastruktur PUPR Tahun 2015
1,500,000
13 14 15 16
Penyiapan Konsep dan Materi Teknis kelembagaan Pencadangan Tanah Penyusunan konsep Pembentukan kelembagaan pengelola WPS Pembinaan Pengelolaan Wilayah Pengembangan Strategis Fasilitasi Penyediaan Dokumen dan Pengadaan Tanah di WPS Untuk Pembangunan Anjungan Cerdas
3,300,000 1,500,000 1,500,000 3,500,000
Penyusunan Panduan Evaluasi Kinerja Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan dan Kebijakan dan Strategi Nasional Pembangunan Perkotaan 18 Penyusunan Pedoman Infrastruktur Hijau dan Indeks Kesehatan dan Kebahagiaan pada Kawasan Perkotaan 19 Penyusunan Studi Kelayakan dan Perencanaan Teknik Terinci Kawasan Perkotaan Ecodistrict dan Berketahanan 20 Penyusunan Studi Kelayakan dan Perencanaan Teknik Terinci PKawasan Perkotaan Baru dan Kumuh 17
4,000,000 3,500,000 5,500,000 4,500,000
Paket Pekerjaan Kontraktual 2016 refocusing (2) No
Nama Paket Pekerjaan
21 Penyusunan Studi Kelayakan dan Evaluasi Pra Design Kawasan TOD 22 Pengembangan Sistem Informasi Perkotaan dan Penyusunan Basis Data Kawasan Perdesaan Strategis 23 Fasilitasi Pengembangan Sistem Informasi Perkotaan
Penyusunan Pedoman Teknis Infrastruktur Perdesaan dan Fasilitasi Menuju Kota Pusaka Dunia di Kota Banda Aceh, Baubau, Tidore Rencana Pengembangan Kawasan Perdesaan di Pulau Maluku, Pulau Papua, Sitinjo, Bayang, Harapan, Malinau Utara, 25 Pangkajen Kepulauan, Pawonsari, Busungbiu dan Atambua. Penyusunan Masterplan Agropolitan Kampar, Muara Beliti, Minahasa Utara, Kolaka, Lombok Timur dan DED Kawasan 26 Perdesaan Strategis di Kab. Agam, Kab. Parigi Moutong, Kab. Gianyar 24
27 28 29 30 31
Penyusunan Panduan Praktis Administrasi dan Pembuatan Aplikasi Dashboard (touchscreen) Kepegawaian BPIW Kajian Kegiatan PHLN dan Program dan Anggaran BPIW yang Responsif Gender BPIW Fasilitasi Pengembangan dan Pengelolaan Media Infromasi BPIW Pengembangan Hukum dalam Penyelenggaraan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Fasilitasi Penyiapan Dokumen Kerja Sama Keterpaduan Infrastruktur Wilayah
Pagu (Rp x 1000) 2,000,000 2,000,000 1,000,000 5,500,000 7,000,000 6,000,000 3,000,000 2,000,000 1,000,000 1,200,000 1,200,000
USUL REVISI ANGGARAN REGULER Atas akhir penerimaan usul Revisi Anggaran untuk TA 2016 : a. Tanggal 30 Oktober 2016, Revisi Anggaran pada DJA; dan b. Tanggal 30 November 2016, Revisi Anggaran pada Kanwil DJPB;
TERIMA KASIH
BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Lampiran • Alur Review Revisi Kewenangan DJA • Mekanisme Penyelesaian Revisi Anggaran Pada BA K/L di DJA Yang Terlebih Dahulu Memerlukan Persetujuan Eselon I • Alur Mekanisme Revisi Pada KPA • Daftar Revisi Anggaran Yang Menjadi Kewenangan DJA Dan Kanwil DJPBN
Alur Review Revisi Kewenangan DJA
MEKANISME PENYELESAIAN REVISI ANGGARAN PADA BA K/L DI DJA YANG TERLEBIH DAHULU MEMERLUKAN PERSETUJUAN ESELON I
ALUR MEKANISME REVISI PADA KPA
DAFTAR REVISI ANGGARAN YANG MENJADI KEWENANGAN DJA DAN KANWIL DJPBN (1)
DAFTAR REVISI ANGGARAN YANG MENJADI KEWENANGAN DJA DAN KANWIL DJPBN (2)
DAFTAR REVISI ANGGARAN YANG MENJADI KEWENANGAN DJA DAN KANWIL DJPBN (3)
DAFTAR REVISI ANGGARAN YANG MENJADI KEWENANGAN DJA DAN KANWIL DJPBN (4)
DAFTAR REVISI ANGGARAN YANG MENJADI KEWENANGAN DJA DAN KANWIL DJPBN (5)
DAFTAR REVISI ANGGARAN YANG MENJADI KEWENANGAN DJA DAN KANWIL DJPBN (6)
DAFTAR REVISI ANGGARAN YANG MENJADI KEWENANGAN DJA DAN KANWIL DJPBN (7)
DAFTAR REVISI ANGGARAN YANG MENJADI KEWENANGAN DJA DAN KANWIL DJPBN (8)
DAFTAR REVISI ANGGARAN YANG MENJADI KEWENANGAN DJA DAN KANWIL DJPBN (9)
DAFTAR REVISI ANGGARAN YANG MENJADI KEWENANGAN DJA DAN KANWIL DJPBN (10)
DAFTAR REVISI ANGGARAN YANG MENJADI KEWENANGAN DJA DAN KANWIL DJPBN (11)
DAFTAR REVISI ANGGARAN YANG MENJADI KEWENANGAN DJA DAN KANWIL DJPBN (12)
