DOKUMEN ATURAN BERSAMA

DOKUMEN ATURAN BERSAMA MENGENAI TINDAK PENATAAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN

PROGRAM PENATAAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN BERBASIS KOMUNITAS ( PLPBK ) DESA JRAKAH, KECAMATAN TAMAN, KABUPATEN PEMALANG - JAWA TENGAH 2013

KATA PENGANTAR Atas Rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan Ata Perkenan-Nya, telah kami sepakati Dokumen Aturan Bersama (AB), mengenai Tindak Penataan Lingkungan Permukiman Desa Jrakah Tahun 2013. Dokumen ini merupakan Tidak Lanjut Dari Dokumen Rencana Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP) desa Jrakah sebelumnya. Aturan -aturan masalah yang ada pada masyarakat terkait dengan masalah sosial, Ekonomi, dan Lingkungantelah terangkum dan disepakati bersama sesuai dengan kebijakan lokal(Lokal wisdom) sebagai tuntunandalam menata lingkungan , masyarakat, dan aktivitasnya. Sehingga diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai panduan Penataan LingkunganPermukiman Desa Jrakah Kedepan sebagai upaya mewujudkan visi/cita-cita bersama masyarakat desa Jrakah. Secara garis besar, Dokumen Aturab Bersama (AB) bertujuan untuk merangkumdan melegalkan aturan di dalam masyarakat untuk mewujudkan pembangunan desa Jrakahmenuju hunian yang sehat, Mandiri, tertib, selaras sejahtera, produktif dan berkelanjutan Dokumen AB ini diharapkan akan menjadi pedoman dalam pencapaian cita-cita masyarakat desa Jrakah kedepan. Melalui Proses yang dilaksanakan secara partisipatif dan berbasis komunitas, diharapkan aturan yang telah disepakati ini dapat ditaati oleh masyarakat demi keberlanjutan Lingkungan desa Jrakah untuk kedepannya. Demikian pengantar ini Kami susun Kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan Dokumen perencanaan ini, Penyusun mengucapkan rasa Trimaksih sebesar-besarnya.

SUBSTANSI ATURAN BERSAMA Prosesproses Perencanaan Partisipati dan baik, tidak serta merta menjamin proses pelaksanaan akan baik pula. tidak jarang proses proses perencanaan Partisipatif dan baik akan berhenti hanya menjadi Dokumen dikarenakan tidak implementatif. Hal tersebut seringkali terjadi karena kegagalan dalam membangun kesepakatan-kesepakatan operasional, termasuk didalamnya kesepakatan pengorganisasian pengelolaan. Berkaitan dengan Hal tersebut maka untuk perencanaan dan pelaksanaan didesa Jrakah, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang telah membentuk Pokja-Pokja yang akan membatu dan melaksanakan Program-program yang ada sehingga semua program diharapkan akan lebih tertata dan akan berjalan sesuai dengan proses perencanaan Partisipatif yang sudah berjalan dengan baik. 1. Tata Ruang ; Memuat Penataan tentang bantaran sungai, mitigasi bencana, RTH, dan serta akses jalan Lingkungan, pengaturan KDB & KLB, Kriteria rumah sehat, pengelolaan limbah rumah tinggal, 2. Sarana dan Prasarana; memuat tentang pengaturan Jalan, Jembatan, Saluran irigasi, Sarana perekonomian, Pendidikan, peribadatan, kesehatan dan sarana prasarana lainnya. 3. Ekonomi, memuat tentang sentra-sentra ekonomi , pengaturan investasi lahan dan program-program pembangunan. 4. Pelayanan Publik, mengenai kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan, keamanan dll yang dikelola oleh masyarakat jrakah. 5. Sosial Kelembagaan, akan mengatur kelembagaan desa dan pengaturan akan organisasi-organisasi baru, pemberantasan penyakit masyarakat dsb.

Pemalang, Januari 2014 Penyusun,

Tim Inti Perencanaan Partisipatif Desa Jrakah

ATURAN BERSAMA MENGENAI TINDAK PENATAAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN - DESA JRAKAH- 2013

1.1. Dasar Kebijakan Di dalam aturan-aturan pembangunan permukiman terdapat langkah-langkah yang harus dilakukan untuk memujudkan pedoman/aturan tersebut, yaitu dengan dengan acuan beberapa variabel di bawah ini: 1. Prinsip, bersifat umum yang mewakili kondisi seluruh Kabupaten Pemalang yang bisa digunakan secara lokal hingga level masyarakat. 2. Sasaran penggunaan ditujukan kepada; Ÿ Para pembuat keputusan di tingkat kota; Ÿ Tim Teknis Kabupaten sebagai bantuan teknis untuk level kota; Ÿ Masyarakat umum; Ÿ Swasta di bidang teknik pembangunan bangunan gedung; Ÿ Mengacu kepada peraturan dan perundangan yang berlaku (UU, PP, Kepmen dan SNI). 3. Tujuan, memberikan persyaratan minimal tentang bangunan gedung: Ÿ Tata bangunan dan lingkungan; Ÿ Kendala bangunan dan tata laksana; Ÿ Memperhatikan ketersediaan sumber daya dan material lokal serta memperhatikan lingkungan. 4. Sifat  Bersifat mengikat, tetapi tetap luwes dengan membuka kesempatan masyarakat menentukan sendiri bentuk bangunannya, namun tetap mengikuti persyaratan teknis kendala bangunan, selalu mengikuti perkembangan/kemajuan lapangan dan teknologi; Ÿ Mengandung kekhasan dan kearifan lokal; Ÿ Tidak bertentangan dengan kebijakan Tata Ruang lokal/setempat. 1.2. Pedoman Umum 1.2.1. Tujuan Aturan Bersama Aturan Bersama merupakan suatu aturan/landasan hukum yang disusun dan disepakati oleh masyarakat untuk memudahkan dalam proses pembangunan dan penataan lingkungan di wilayah Kelurahan. Tujuan penyusunan aturan bersama ini untuk mencapai 5 prinsip umum penataan kawasan yaitu : 1. Kesehatan Lingkungan Lingkungan permukiman dengan prasarana dasar dan utilitas kota yang menunjang kesehatan lingkungan; perumahan/hunian yang memiliki tata bangunan yang memenuhi persyaratan kesehatan; perumahan/hunian yang dapat mengurangi kebutuhan infrastruktur kota, pemakaian kendaraan, pencemaran lingkungan.

5. Kesejahteraan Tersedianya hunian yang sehat, bersih, aman dan nyaman, hal ini mengakibatkan adanya perubahan perilaku di masyarakat dalam beraktivitas maupun bekerja. Ketersediaan fasilitas umum dalam menjaga keseimbangan sosial yang dapat menimbulkan sifat gotong royong dan rasa kekeluargaan. Untuk mencapai maksud dan tujuan di atas konsep aturan bersama ini dibagi ke dalam dua prinsip, yaitu sebagai berikut: a. Aturan Wajib Merupakan penjabaran dari peraturan pemerintah yang ada dan telah ditetapkan. b. Aturan Arahan/Konsensus bersama Aturan yang menjabarkan kesepakatan 1.2.2. Aturan Wajib 1. Tata Guna Lahan a. Fasilitas Umum diatur agar bersifat multifungsi sehingga tidak memerlukan lahan yang cukup luas; b. Peruntukan bangunan tetap mengacu pada tata guna lahan yang telah diatur dan ditetapkan; c. Mengembangkan fungsi lahan campuran untuk meningkatkan aktifitas perekonomian kawasan; d. Mempertahankan RTH dan Ruang terbuka publik, dan menambahkan aktifitas baru berupa olahraga, kegiatan pendukung (PKL) dan parkir umum yang dikelola secara mandiri oleh masyarakat dan bekerjasama dengan pemerintah dan pihak swasta. e. Mengembangkan dan menjaga kawasan bantaran sungai sebagai kawasan RTH, yang bisa dimanfaatkan untuk tempat berinteraksi bagi masyarakat. f. Penyediaan ruang bagi PKL (aktifitas pendukung) diharuskan bagi pihak yang memiliki usaha tempat perbelanjaan skala kota dan regional dengan persentase minimum 3% atau berdasarkan kesepakatan bersama. 2. Intensitas Bangunan a. Pembatasan tinggi bangunan sampai 2 lantai (bagian wilayah yang dilalui jalan lokal d anlingkungan/gang) agar jalan antara bangunan tetap mendapat sinar matahari; b. Menjaga dan mempertahankan luas lantai dasar yang ada, dengan tujuan memperbanyak ruang terbuka dan halaman; c. Pada bagian wilayah yang dilalui jalan arteri primer dan kolektor primer bisa dikembangkan hingga maksimal 3 lantai, dengan syarat lahan parkir tidak di tepi jalan tetapi di basement atau halaman bangunan..

2. Keselamatan Lingkungan permukiman yang memperhatikan keselamatan bagi para penghuni di kawasan perumahan tersebut dan sekitarnya dari kemungkinan bahaya kebakaran, banjir dan gangguan lainnya. 3. Keamanan Lingkungan permukiman yang mempertimbangkan penyediaan ruang umum yang nyaman bagi penghuni perumahan, sehingga saling bersosialisasi dan saling menjaga keamanan lingkungannya, menghindari tindak kejahatan dan hal-hal yang dapat membahayakan keamanan penghuni. 4. Kenyamanan Tercapainya kemudahan untuk berinteraksi diantara penghuni dan masyarakat sekitarnya; kemudahan aksesibilitas; keleluasaan gerak; perletakan fasilitas lingkungan perumahan dalam jangkauan pejalan kaki; keindahan kawasan dan penataan bangunan dan lingkungannya.


1.3. Pengaturan Bangunan dan Lingkungan a. Persyaratan Tata Letak Bangunan Deretan bangunan dalam satu blok tidak boleh bergan dengan hingga lebih dari 60 m, setiap 60 m panjang blok bangunan harus dipisahkan dengan jalan darurat sebagai akses kebakaran. b. Keselamatan Persyaratan keselamatan meliputi persyaratan kemampuan bangunan gedung dalam mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran, bangunan dan jalur penyelamatan serta bahaya petir. Perencanaan struktur ditentukan berdasarkan pertimbangan yaitu; Ÿ Terhadap elevasi muka tanah; Ÿ Terhadap tingkat kegempaan; Ÿ Bahan bangunan yang digunakan diusahakan semaksimal mungkin menggunakan dan menyesuaikan bahan baku dengan pemanfaatan kandungan lokal. c. Kemudahan Ÿ Persyaratan kemudahan meliputi kemudahan hubungan ke, dari dan di dalam bangunan gedung serta kelengkapan prasarana dan sarana dalam pemanfaatan bangunan gedung. Kemudahan hubungan ke, dari dan di dalam bangunan gedung meliputi tersedianya fasilitas dan aksesbilitas yang mudah, aman dan nyaman termasuk bagi penyandang cacat dan lanjut usia; Ÿ Setiap bangunan gedung harus memenuhi persyaratan kemudahan hubungan horizontal berupa tersedianya pintu atau koridor yang memadai untuk terselenggaranya fungsi bangunan gedung tersebut; Ÿ Setiap bangunan gedung untuk kepentingan umum harus menyediakan kelengkapan prasarana pemanfaatan bangunan gedung, meliputi ruang ibadah, ruang ganti, ruang bayi, toilet, tempat parkir, tempat sampah serta fasilitas komunikasi dan informasi untuk memberikan kemudahan bagi pengguna dalam beraktifitas. d. Tata Laksana Ÿ Pembangunan; (perencanaan teknis, pelaksanaan kontruksi, pengawasan kontruksi); Ÿ Pemanfaatan; (pemeliharaan dan perawatan bangunan gedung, pemeriksaan secara berkala); Ÿ Pelestarian; (bangunan gedung yang dilindungi dan dilestarikan, penetapan dan pemanfaatannya); Ÿ Pembongkaran; (penetapan, pelaksanaan dan pengawasan); Ÿ Peran Masyarakat dan Pembinaan. e. Intensitas Bangunan Ÿ Luas Hunian untuk Setiap Orang Kebutuhan ruang minimum adalah 9 m²/orang. Luas Persil (m²) per Unit Bangunan Ÿ Luas persil/minimum rumah tinggal yang dihuni oleh 3-4 orang adalah 90 m² dengan lebar minimum 6m. Ÿ Luas persil/minimum bangunan non rumah tinggal menyesuaikan standar kebutuhan masing-masing kelas bangunan. Luas Lantai Bawah Bangunan Terhadap Luas Lahan (KDB) Ÿ Rumah tinggal: 30-60% luas persil. Ÿ Non rumah tinggal: maksimum 70% luas persil. Luas Seluruh Lantai Bangunan Terhadap Luas Lahan (KLB) Ÿ Rumah tinggal: jumlah lantai 1-2 lantai. Ÿ Non rumah tinggal sesuai standar yang ditetapkan. f. Garis Sempadan Bangunan 1. Garis sempadan bangunan pada kelas jalan lingkungan perumahan besar, sedang dan kecil: Rumah tinggal dan non rumah tinggal: besar (>450 m2); Ÿ Sempadan muka minimum 8 m; Ÿ Sempadan samping minimum 4 m; Ÿ Sempadan belakang minimum 5 m;

Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ

Rumah tinggal dan non rumah tinggal: sedang (>200 m²) Sempadan muka minimum 5 m; Sempadan samping minimum 3 m; Sempadan belakang minimum 3 m; Rumah tinggal dan non rumah tinggal: kecil (>90 m²) Sempadan samping minimum 2 m; berdempet dimungkinkan dengan tembok pemisah. Sempadan muka minimum 3 m.

2. Garis sempadan bangunan terhadap batas-batas persil/sendiri dan lingkungannya: Rumah tinggal: Ÿ Persil kecil minimal 1 m atap samping tanpa teritisan da 1,5 m jika atap samping menggunakan teritisan; Ÿ Persil sedang dan besar minimal 2 m. Non rumah tinggal: Ÿ Bangunan dengan tinggi <8 m = 3 m, bangunan dengan tinggi >8 m = ½ tinggi bangunan diukur 1 m; Ÿ Jarak massa/blok bangunan satu lantai minimum 4 m; Ÿ Jarak massa/blok bangunan dengan bangunan sekitarnya minimum 6 m dan 3 m dengan batas kapling. Ÿ Jarak dengan batas persil minimum 4 m; Ÿ Bangunan berdampingan tidak sama tinggi, jarak minimum antar bangunan = {(½ tinggi bangunan A + ½ tinggi bangunan B) / 2} – 1 m. 3. Garis sempadan bangunan berdasarkan kelas jalannya: Jarak as jalan dengan rumah maupun dengan pagar halaman; Garis pondasi pagar terluar yang berbatasan dengan jalan = batas terluar rencana jalan; Tinggi pagar yang berbatasan dengan jalan ditentukan oleh keputusan Kepala Daerah; Bagi jalan yang lebarnya > 20 m, titik sudut garis lengkung pagar = 10 m dari garis sempadan pagar ke tengah jalan; Garis sempadan denah teras terluar, yang sejajar dengan arah jalan di sekeliling bangunan = ½ lebar rencana jalan dikurangi maksimum 2 m dan tidak melewati garis pondasi pagar terluar.

Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ

4. Garis sempadan bangunan pada kawasan pinggir sungai berdasarkan kelas lebar sungainya: Rumah tinggal dan non rumah tinggal: Ÿ Sungai bertanggul di luar kawasan perkotaan minimum 5 m dari luar kaki tanggul; Ÿ Sungai bertanggul di kawasan perkotaan minimum 5 m dari luar kaki tanggul; Ÿ Sungai tidak bertanggul di luar kawasan perkotaan untuk: sungai besar (luas daerah pengaliran > 500 Km²) dan sungai kecil (luas daerah pengaliran < 500 km²) ditentukan setiap ruas sesuai perhitungan teknis luas daerah pengaliran; Ÿ Sungai tidak bertanggul di dalam kawasan perkotaan kedalaman < 3 m, minimum 10 m dari tepi sungai, kedalaman 320 m minimum 15 m dari tepi sungai, kedalaman > 20 m minimum 30 m dari tepi sungai. 5. Jarak bebas bangunan terhadap utilitas kota:  Minimum = 3 m Minimum = jarak sempadan bangunan terhadap pagar.


ATURAN BERSAMA YANG DISEPAKATI KONDISI FAKTUAL

KONDISI IDEAL

ATURAN BERSAMA YANG DISEPAKATI

A. TATA RUANG Bantaran Sungai a. Belum adanya penataan dibantaran sungai.

·

Kondisi dipinggir sungai juga berperan sebagai kawasan lindung sepadan sungai yang berati bebas dari segala kegiatan.

· ·

Dibantaran sungai ditanami Tanaman keras, tanaman pendek, perdu. Jarak Minimum dari sungai minimal 18 meter

b. Masih adanya sampah yang dibuang dibantaran sungai.

·

Dilarang membuang sampah kesungai karena dapat mencemari sungai dan sekitarnya, sampah dibuang ketempat pembuangan sampah yang telah ditentukan.

· · ·

Dibuat tempat sampah komunal pada permukiman sekitar sungai Apabila membuang sampah kesungai dikenakan sangsi administrasi (denda). Dibuat rambu-rambu larangan membuang sampah kesungai.

c. Masih ada kegiatan MCK disungai

·

MCK seharusnya dilakukan dikamar mandi dan sumur dan tidak dilakukan disungai

· · ·

Dibuat rambu-rambu larangan/peringatan untuk tidak melakukan MCK disungai. Pemanfaatan MCK dirumah masing-masing secara optimal. Penyuluhan larangan melakukan MCK disungai.

d. Bantaran sungai terkikis karena erosi

·

Erosi dapat dicegah dengan penghijauan dibantaran sungai

· ·

Penanaman tanaman keras disekitar bantaran sungai. Larangan penebangan pohon disekitar bantaran sungai tanpa ijin dari pengelola.

e. Permukiman penduduk cukup padat dibeberapa ruas bantaran sungai

·

Garis sempadan sungai dipermukiman ditentukan sekurang-kurangnya 10 meter dihitung dari tepi sungai untuk jalan inspeksi.

·

Permukiman berjarak 18 meter dari bantaran sungai.

Penghijauan & Ruang Terbuka Hijau a. Tidak semua rumah memiliki halaman hijau

·

Pekarangan dan halaman rumah ditanami tumbuhtumbuhan untuk menjaga kualitas tanah dan fungsi resapan

· ·

Setiap rumah harus memiliki minimal 1 pohon untuk perindang. Setiap rumah harus memiliki toga (tanaman obat keluarga), dan tanaman produktif (cabe, sayur dll atau paling tidak bisa memenuhi kebutuhan pangan rumah tangga.)

b. Ada rumah yang memiliki lahan terbatas dan tidak · cukup untuk ditanami

Setiap rumah minimal memiliki 1 pohon dan tanaman lain yang ditanam pada media yang memungkinkan

·

Memakai pot atau pollibag

c. Ruang Terbuka Hijau kebanyakan berupa lapangan · olah raga, Taman bermain untuk anak-anak kurang

Selain fungsi untuk Ruang Terbuka Hijau, bisa dimanfaatkan untuk rekreasi (taman, taman bermain dsb.)

·

Dibuat khusus untuk Zona bermain anak walaupun lokasinya satu dengan lapangan olah raga, terutama untuk ketrampilan (TK, SD) yang kondisi sekarang masih campur.


Akses ke Permukiman a. Kondisi jalan utama lingkungan dan penghubung lingkungan masih banyak yang rusak dan adanya rumah yang tidak memiliki akses langsung dengan jalan utama karena lokasinya berada dibelakang rumah lainnya.

Jalan lingkungan maupun penghubung hendaknya sudah berupa jalan perkerasan untuk kemudahan sirkulasi Jaringan jalan wajib dibangun dengan perkerasan, dengan ketentuan : a. untuk jalan lingkungan dengan lebar antara 3,00 m sampai dengan 5,00 m b. untuk jalan setapak dengan lebar 0,80 m – 2,00 m Lebar jalan khusus untuk perumahan : a. jalan utama dengan lebar minim al 10,00 m untuk lingkungan dengan penduduk lebih dari atau sama dengan 300 KK b. jalan utama dengan lebar minimal 7,00 m untuk lingkungan dengan penduduk kurang dari 101 atau sama dengan 299 KK c. jalan utama dengan lebar minimal 6,00 m untuk lingkungan dengan penduduk kurang dari 100 KK d. jalan utama dengan kuldesak lebar minimal 5,00 m e. jalan lingkungan dengan lebar minimal 4,00 m dan dapat diakses ke semua lingkungan permukiman serta mobil pemadam kebakaran f. jalan setapak kolektor dengan lebar minimal 2,00 m g. jalan setapak dengan lebar minimal 1,50 m h. tidak diperkenankan ada jalan yang mengecil dan atau jalan yang buntu pada satu ruas jalan

· ·

Dibuat jalan Gang antara rumah minimum 0,8 meter Kendaraan Roda empat dititipkan dengan tetangga terdekat

· · · ·

Untuk jalan dibuat saluran air hujan (Drainase). Untuk permukiman dibuat sumur resapan. Untuk sungai dibuat penguat tebing. Dilarang membuang sampah sembarangan (untuk Drainase dan sungai).

Mitigasi Bencana a. Banjir sering terjadi terutama pada daerah sekitar saluran maupun buangan desa dan terjadi dalam musim kemarau maupun penghujan dan menggenangi jalan dan perumahan.

a. Badan jalan harus terbebas dari banjir dan genangan b. Air hujan harus disalurkan melalui sistem pembuangan yang terpiisah dari pembuangan air limbah dan air kotor.

Pengaturan Bangunan a. Beberapa bangunan KDB dan KLB belum sesuai

·

KDB & KLB disesuaikan dengan lingkungan

· · ·

Tinggi bangunan yang diperbolehkan maksimal 2 tingkat. Perbandingan Luas bangunan dan tanah dikawasan permukiman paling tidak 50:50 Perbandingan luas tanah dengan perdagangan dan jasa adalah 30:70

b. Pada umumnya sudah berupa bangunan permanen, namun masih banyak yang belum memenuhi kriteria rumah sehat (Dinding belum diplester, lantai masih tanah dan minim ventilasi).

·

Kriteria rumah sehat harus dipenuhi untuk menciptakan lingkungan sehat.

· · ·

Rumah sudah tidak beralaskan tanah lagi. Ventilasi memadai. Memiliki halaman


Sanitasi a. Masih adanya rumah warga yang belum mempunya MCK dan biasanya masih ikut dengan tetangga, masjid maupun melakukan disungai.

· ·

Pembuatan MCK kmonunal untuk masyarakat Adanya penyuluhan tentang hidup sehat.

b. Biasanya masyarakat membuang sampah pada a. Sebaiknya sampah dipilah sesuai jenisnya. halaman dengan ditimbun atau dibakar, belum ada b. Pemilahan sa mpah untuk membantu proses reduksi pengelolaan sampah. pencemaran lahan oleh penimbunan maupun pembakaran sampah.

· ·

Pemilahan sampah untuk dijadikan bank sampah. Pengadaan tempat sampah tingkat desa.

c. Rumah yang tidak memiliki Septictank membuang limbah MCK kesungai maupun kepekarangan.

·

Setiap rumah harus menyediakan 1 buah septictank.

·

1 rumah minimal memiliki 1 unit MCK

a. Stiap rumah harus menyediakan minimal 1 septictank untuk pembuangan limbah MCK. b. Apabila kondisi Pemukiman padat dapat dibangun dalam pembuangan terpadu.

Penataan Lingkungan Sekitar rumah a. Jalan lingkungan gelap setiap malam hari.

a. Penerangan disepanjang jalan pada malam hari b. Setiap bangunan wajib memiliki penerangan diluar yang cukup. c. Penerangan jalan lingkungan memiliki kuat penerangan 500lux setinggi 5 meter dari permukaan tanah (SNI 03-1733-2004).

·

Setiap 10 meter harus ada lampu penerangan jalan.

·

Penyuluhan warga tentang kesehat an lingkungan

Idealnya setiap jalan memiliki trotoar minimal 0,5 m untuk memfasilitasi pejalan kaki, penyandang cacat dan vegetasi (SNI 03-1733 -2004)

·

Pada jalan Kabupaten jarak antara jalan – bangunan 4 meter, lebar trotoar 1,5 meter, lebar jalan 6-9 meter , perkerasan aspal disertai rambu-rambu. Pada Jalan kolektor desa jarak jalan – bangunan 4 meter , lebar trotoar 0,5 meter, lebar jalan 3,5 – 6 meter, kecepatan sedang.

b. Masih ada jalan yang belum diperkeras dan banyak a. Jaringan jalan, baik jalan penghubung maupun jalan yang mengalami kerusakan lingkungan hendaknya sudah dalam keadaan perkerasan untuk memudahkan sirkulasi. b. Tidak diperbolehkan untuk kondisi jalan yang mengecil.

· · ·

b. Terdapat kandang ternak ( Kambing, Bebek & ayam · ) dipekarangan rumah dengan jarak kurang dari 5 meter.

Jarak Minimum kandang ternak dengan permukiman minimal 150m.

B. SARANA DAN PRASARANA Transportasi a. Hampir semua Jalan yang ada tidak memiliki trotoar

·

·

Perawatan jalan secara berkala Laporan kepada instansi terkait. Pemeliharaan dengan swadaya( Perkerasan dengan paving).


b. Beberapa jembatan yag cukup sempit dan mengalami kerusakan

·

Jembatan harus kokoh dan aman untuk dilewati.

·

Perlebaran dan Peningkatan kualitas jembatan

Drainase a. Belum terdapatnya saluran drainase pada permukiman dan pinggir jalur utama yang mengakibatkan genangan.

·

Jaringan drainase perlu tidak hanya pada permukiman tetapi sepanjang tepi jalan untuk menghindari genangan air kejalan pada musim penghujan,

·

Pembuatan jaringan drainase pada pinggir jalan utama.

b. Saluran drainase yang ada tertimbun sampah, tanah, pasir dll

·

Tidak boleh adanya sampah, tanah , pasir dll yang bisa menghambat aliran air

· ·

Pemeliharaan drainase secara rutin. Dilarang membuang sampah pada saluran drainase

c. Volume saluran kurang menampung air hujan, sehingga seringkalii meluap sampai kejalan dan permukiman.

a. Saluran air hujan harus dilengkapi dengan perencanaan resapan air hujan (SPAH) sebagai usaha konservasi air. b. 1 resapan air hujan dengan diameter 0,80 m dan kedalaman 3,00 m adalah ketentuan minimal untuk setiap 60,00 m2 lahan tertutup. c. Kemiringan saluran untuk drainase minimal 2%, sehingga air tanah bisa meresap sebelum melimpah kesungai, dengan kedalaman minimal 40 cm dan lebar 30 cm dengan bak kontrol setiap 50,00 meter.

·

Setiap rumah dianjurkan pembuatan SPAH dengan teknik yang benar

Irigasi a. Banyak terdapat titik kebocoran karena banyak mengalami kerusakan atau karena masih saluran non-teknis.

·

Baik saluran teknis atau non-teknis harus selalu bersifat baik

·

Pemeliharaan secara rutin saluran Irigasi

b. Banyak sampah, dedaunan , pasir & tanah yang mengendap disaluran irigasi

·

Tidak boleh ada sampah yang dapat mengganggu aliran Irigasi

· ·

Dilarang membuang sampah disaluran irigasi. Perawatan rutin saluran irigasi

Sarana Pendidikan a. Sarana bermain anak masih kurang

·

Masa anak-anak harus diisi dengan bermain yang positif .

·

Pengadaan sarana bermain anak-anak.

b. Koleksi buku masih kurang, belum adanya taman bacaan

·

Setidaknya ada perpustakaan umum yang bisa gunakan oleh masyarakat khususnya anak-anak.

· ·

Pengadaan buku panduan dan referensi. Menjalin kerjasama dengan perpustakaan daerah

C. EKONOMI Pengaturan sentra-sentra ekonomi a. Industri rumah tangga didesa Jrakah sangat beragam · Pembuattan sentra -sentra industri tertentu dalam satu · namun masih dalam skala individu, belum terintegrasi kawasan/ tempat. · dan belum ada sentra industri tertentu.

Mendirikan Koperasi Sentralisasi industri rumah tangga


D. PELAYANA N PUBLIK PAUD a. Masih adanya warga yang belum mengikutsertakan ke PAUD

·

Anak-anak didesa Jrakah yang belum memasuki jenjang · pendidikan SD, sebaiknya mengikuti PAUD. ·

Semua warga mengikutsertakan anakanya dalam PAUD Biaya PAUD terjangkau oleh masyarakat Jra kah

b. Masih banyak anak yang memilih sekolah diluar daerah

·

Anak-anak desa jrakah bersekolah didesanya sendiri

·

Anak desa jrakah bersekolah didesa Jrakah dengan diikuti peningkatan mutu.

Program preventif diagendakan secara rutin

·

Penanganan pencegahan penyakit dilakukan secara preventiv dan proaktif dari instansi terkait dengan dibantu masyarakat.

Adanya pelatihan dan pembekalan terhadap kaderkader desa Jrakah

·

Kader-kader desa Jrakah bisa mendistribusikan ilmu yang mereka dapat kepada masyarakat.

Kesehatan a. Penanganan terhadap penyakit DB, TBC atau chikungunya dll akan dilakukan apabila ada laporan/kejadian belum proaktiv/preventiv.

·

b. Pengetahuan dan pembinanaan tentang kesehatan · masih kurang

Keamanan a. Banyaknya poskamling dengan kondisi yang memprihatinkan/rusak.

·

Seperti halnya Pos jaga bisa membuat nyaman penghuni.

·

Perlu adanya Rehab sehingga bisa dipergunakan.

b. Alih fungsi Poskamling yang digunakan tidak semestinya.

·

Poskamling digunakan untuk kegiatan bersama dalam rangka menjaga keamanan desa

·

Perlu adanya penyadaran masyarakat , khususnya yang berada disekitar Poskamling

c. Untuk sebagian Wilayah kegiatan Siskamling telah aktiv dan rutin dilakukan dengan adanya jadwal piket, namun ada beberapa warga yang tidak partisipatif.

·

Semua warga ikut dalam kegiatan Siskamling

·

Siskamling rutin diikuti oleh semua warga

· · · · ·

Pertemuan secara rutin Keaktifan antara RT dan RW Keterpihakan kelurahan dengan tokoh masyarakat etnis. Pertemuan RT rutin bagi pendatang baru, kegiatan gotong royong 1 bulan sekali Penindakan tegas dari aparat desa dan pelaporan terhadap pihak kepolisian.

·

Pengikut sertakan semua warga masyarakat untuk kegiatan Sisikamling dan penempatan Pos yang merata.

E. SOSIAL KELEMBAGAAN Sosial a. Karakter perilaku sosial masyarakat yang kurang peduli dengan perubahan lingkungan

·

Karakter lokal yang ’guyup, tepo sliro dan pakewuh’ tetap dijaga sebagai kekayaan aset budaya lokal

b. Penyakit masyarakat ( minum, madon, judi dan obat-obatan terlarang masih ditemui dibeberapa lokasi tertentu.

·

Desa Jrakah harus terbebas dari semua penyakit masyarakat.

c. Daerah yang dekat dengan persawahan umumnya sering terjadi masalah keamanan

·

Kondisi keaman sudah bisa terjamin disemua wilayah


Kelembagaan a. Pada beberapa lembaga/kelompok masyarakat, · pertemuannya apabila ada agenda-agenda tertentu saja b. Telah terbentuknya banayak lembaga/ organisasi · dalam masyarakat namun belum terlihat kontribusi terhadap desa Jrakah c. Pendanaan terbatas, dan bersumber pada swadaya · anggota

Dijadwalkan pertemuan rutin yang membahas agenda-agenda kegiatan pengembangan masyarakat

·

Adanya pertemuan rutin dan peertemuan incidential.

Optimalisasi kerja masing-masing lembaga Masyarakat

·

Koordinasi antara para lembaga desa dengan perangkat desa dan kecamatan

Pendanaan mencukupi dan tidak hanya bersumber pada swadaya anggota

·

Pendanaan bisa bersumber dari hasil lembaga tersebut.


DESA JRAKAH

PLP-BK

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Kami warga desa Jrakah menyatakan : Ÿ Setuju menerima hasil RPLP dan akan melaksanakan program kegiatan sesuai dengan Prioritas yang telah ditetapkan pada bantuan program PLP-BK maupun secara

mandiri. Ÿ Bersedia menerima pengelolaan fasilitas tersebut secara keseluruhan ataupun sebagian sebagai aset Desa Jrakah tanpa menghilangkan hak-hak pribadi pemilik yang

sah yang lahannya terkena program. Ÿ Berkehendak melaksanakan Proses pembangunan didesa Jrakah melalui gotong-royong maupun dengan melalui pembentukan panitia yang telah diatur. Ÿ Berkehendak melaksanakan proses persiapan pembangunan, proses pembangunan dan pemeliharaan. Ÿ Bersedia memberikan dukungan baik dalam bentuk pendampingan, keuangan maupun dalam bentuk lainnya padaproses pembangunan melaui sumbangan secara sukarela,

sumbangan tenaga ataupun sumbangan terkait lainnya. Ÿ Akan mengaktifkan dan memberdayakan peran lembaga /organisasi lokal dalam urusan pemeliharaan fasilitas tersebut.

Demikian pernyataan ini dibuat agar dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat Desa Jrakah. Pemalang, Januari 2014

Disepakati oleh : Kepala Desa Jrakah

IMAM SUPARDI

Koordinator LKM “LANGGENG SEJAHTERA” Desa Jrakah

SABARIN S.Pd.

Mengetahui, Tim Teknis Kabupaten Pemalang

TITI WIDYASTUTI, S.Sos. Msi NIP.19741028 199303 2 002

TIPP “LANGGENG SEJAHTERA” Desa Jrakah

BAMBANG HERMANTO

DOKUMEN ATURAN BERSAMA

Recommend Documents