ATURAN DASAR DAN ATURAN RUMAH TANGGA

ATURAN DASAR DAN ATURAN RUMAH TANGGA

DEWAN PIMPINAN PUSAT ADVOKASI RAKYAT UNTUK NUSANTARA (ARUN) 0|Page

ATURAN DASAR DAN ATURAN RUMAH TANGGA

DEWAN PIMPINAN PUSAT

ADVOKASI RAKYAT UNTUK NUSANTARA (ARUN) Jl. Kalipasir Gg. Tembok RT.014/010 Kebon Sirih, Menteng Jakarta Pusat 1|Page

DAFTAR ISI - PEMBUKAAN

4

ATURAN DASAR : -

BAB I BAB II BAB III BAB IV BAB V BAB VI BAB VII BAB VIII BAB IX BAB X BAB XI BAB XII BAB XIII

- BAB XIV - BAB XV - BAB XVI

: : : : : : : : : : : : :

NAMA, WAKTU, TEMPAT KEDUDUKAN ASAS DAN LANDASAN MAKSUD DAN TUJUAN BENTUK DAN SIFAT ORGANISASI DOKTRIN KEANGGOTAAN DAN KADER STRUKTUR ORGANISASI HUBUNGAN DAN KERJASAMA LEMBAGA PENGAMBILAN KEPUTUSAN KUORUM DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN KEUANGAN dan BENDAHARAAN ORGANISASI PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUKUM PERUBAHAN ATURAN DASAR, ATURAN RUMAH TANGGA DAN PEMBUBARAN ORGANISASI : DEWAN PENDIRI : ALAT KELENGKAPAN ORGANISASI : PENUTUP

5 5 5 6 6 7 7 13 13 18 18 18 19 19 20 21

ATURAN RUMAH TANGGA -

BAB I BAB I I BAB III BAB IV BAB V BAB VI BAB VII BAB VIII BAB IX BAB X BAB XI BAB XII BAB XIII BAB XIV BAB XV BAB XVI

: : : : : : : : : : : : : : : :

KEANGGOTAAN KEWAJIBAN DAN HAK ANGGOTA SANKSI MEKANISME PEMBERHENTIAN ANGGOTA/ PENGURUS KADER STRUKTUR DAN KEPENGURUSAN LEMBAGA dan ALAT KELENGKAPAN ORGANISASI KEDUDUKAN, SUSUNAN DAN PERSONALIA DEWAN PEMBINA, DEWAN PENASEHAT DAN DEWAN PAKAR HUBUNGAN DENGAN ORGANISASI DAN ATAU LEMBAGA MUSYAWARAH DAN RAPAT-RAPAT HAK BICARA DAN HAK SUARA PEMILIHAN PIMPINAN ORGANISASI KEUANGAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN DAN HUKUM ATRIBUT DAN LAGU PENUTUP

23 23 24 24 25 25 31 34 35 36 40 40 41 41 41 42

2|Page

ATURAN DASAR (AD)

ADVOKASI RAKYAT UNTUK NUSANTARA (ARUN) 3|Page

ATURAN DASAR ADVOKASI RAKYAT UNTUK NUSANTARA (ARUN) PEMBUKAAN Bahwa cita-cita luhur bangsa Indonesia yang diproklamasikan tanggal 17-Agustus-1945 adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum , mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan social. untuk mencapai cita-cita tersebut, dibentuklah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berasaskan Pancasila, yang menjamin hak asasi manusia, menjunjung tinggi harkat dan martabat warganya dengan mengedepankan tegaknya supremasi hukum. Bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara sejak Proklamasi Kemerdekaan 17-Agustus1945, orde lama, orde baru hingga lahirnya Reformasi 1998, merupakan sejarah kelam Bangsa Indonesia yang dapat diambil sebagai pelajaran berharga dalam mencapai cita-cita proklamasi. Berbagai kelemahan dalam pengelolaan pemerintahan dalam negara mengakibatkan penyelewengan-penyelewengan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945 dimasa lalu, menyebabkan kemerosotan harkat dan martabat bangsa Indonesia dimata dunia Internasional. Atas dasar kelemahan ini sehingga lahir kesadaran bagi segenap warga Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk memperkokoh nasionalisme, humanism, dan pluralism tanpa diskriminasi, yang didasarkan pada keadilan, kebebasan dan kemerdekaan yang dijiwai oleh nilai-nilai luhur budaya, moral dan agama. Bahwa setiap warga Negara Indonesia adalah manusia yang bebas dan merdeka, memiliki hak asasi yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa, menjadikan setiap manusia mulia dan bebas berbuat demi mewujudkan kehidupan nyata yang aman, tentram, damai, sentosa dan sejahtera. Oleh karenanya menjadi sangat penting bagi segenap warga negara untuk menghadang sekaligus menantang segala upaya dan perilaku yang dpat merusak usaha-usaha perdamaian dan kesejahteraan rakyat. Pikiran-pikiran dan tindakan otoriter aparat dan pemimpin bangsa, kesewenang-wenangan, pemasungan hak-hak rakyat, yang berakibat terjadinya penzoliman, tindakan tidak adil, ketimpangan social, sangat merugikan rakyat dan menghancurkan sendi dan tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara, dalam skala nasional hal ini dapat merusak ekonomi bangsa, tindakan dan perbuatan demikian harus segera dihentikan, perjuangan mengisi kemerdekaan bangsa kalau bukan kita apa jadinya generasi anak cucu kita nanti?. Oleh karenanya mari sing-singkan lengan baju, mari bahu membahu berjuang bersama rakyat secara terarah, dengan rencana yang teratur, dengan pemikiran cerdas, dan diperlukan sinergi yang berkesinambungan. Yakin bahwa perjuangan itu hanya dapat berhasil dengan izin dan ridha Alla S.W.T, Tuhan Yang Maha Esa serta usaha yang sungguh-sungguh, biajaksana, kerja keras dan berkelanjutan, seraya memohon ridha Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, pada hari Senin,tanggal 28 September 2015 didirikan Organisasi Kemasyarakatan yang modern dan terbuka bagi segenap warga bangsa dengan nama “ADVOKASI RAKYAT UNTUK NUSANTARA (ARUN)”, untuk masa waktu yang tidak berbatas dengan Aturan dasar dan Aturan Rumah Tangga sebagai berikut :

4|Page

ATURAN DASAR BAB I NAMA, WAKTU, TEMPAT KEDUDUKAN Pasal 1 Nama Organisasi ini bernama ADVOKASI RAKYAT UNTUK NUSANTARA disingkat ARUN.

Pasal 2 Waktu Organisasi ARUN didirikan pada tanggal 28 september 2015 di Jakarta, untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya.

Pasal 3 Tempat kedudukan Dewan Pimpinan ARUN berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia.

BAB II ASAS DAN LANDASAN Pasal 4 Asas & Landasan 1. 2.

3.

ARUN berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang Undang Dasar 1945. ARUN dengan kebudayaan Nusantar sebagai landasan dan dasar dalam mengimplementasikan azas Pancasila dan UUD’45 danperlindungan terhadap PANCASILA dengan implementasi maupun tingkat pelaksanaan PANCA DHARMA (lima perbuatan) Kandungan ayat yaitu : Kerakyatan, Kebangsaan dan Kemandirian dengan dasar GAGASAN NUSANTARA

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 5 Maksud 1.

Menghimpun elemen-elemen masyarakat baik individu/ perorangan maupun kelompok untuk bersatu padu bahu membahu dalam menegakkan Persatuan dan Kesatuan serta Keutuhan Bangsa dan Negara.

5|Page

2. 3. 4. 5.

Menampung aspirasi masyarakat serta lembaga-lembaga formal maupun non formal yanG memiliki kesamaan arah dan pandangan. Mengadvokasi ,membantu,menyelesaikan dinamika persoalan kemasyarakatan. Membentuk mental kader menjadi garda terdepan atas kesulitan yang dihadapi baik dari tingkat desa maupun tingkat Nasional sebagaimana mestinya kinerja wakil rakyat. Bermitra dengan Lembaga-lembaga Negara serta berbagai komponen bangsa serta elemen nasyarakat dalam melaksanakan amanat yang terkandung dalam UUD 1945 (yang utuh)

Tujuan 1. Membangun citra kebersamaan dalam ke Bhinekaan Warga Negara Republik Indonesia dalam Perjuangan Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk mencapai masyarakat sejahtera yang adil dan merata. 2. Menyatukan Visi dan Misi warga masyarakat Negara Kesatuan Republik Indonesia tanpa membeda-bedakan suku, agama, ras, maupun golongan. 3. Mengamankan dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan yang diamanatkan dalam Undang Undang Dasar 1945 pasal 30 tentang Bela Negara. 4. Melalui Gagasan Nusantara untuk mengembangkan atas Kejayaan Nusantara dimasa lalu hingga lahir dan menjadi salah satu dasar terciptanya Pancasila & UUD’45. 5. Membantu pembangunan masyarakat yang berkeadilan dan kemerataan.

BAB IV BENTUK DAN SIFAT ORGANISASI Pasal 6

Bentuk dan Sifat Organisasi 1. ARUN adalah Organisasi kemasyarakatan yang bersifat terbuka, independen dan mandiri, bukan Organisasi Pemerintah, bukan organisasi politik dan/ atau tidak merupakan bagiannya, dalam melakukan kegiatannya bertindak professional dan proporsional. 2. ARUN memiliki bentuk organisasi Suprastruktural dengan Perimbangan Program berdasarkan Kemasyarakatan dan Pemerintahan.

BAB V DOKTRIN Pasal 7 1. Doktrin organisasi ARUN adalah Panca Prasetya Bhakti 2. Panca Prasetya Bhakti adalah penegasan kebulatan tekad sebagai perwujudan dari sikap mempertahankan persatuan dan kesatuan serta keutuhan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 3. Panca Prasetya Bhakti merupakan pendorong semangat jiwa dalam melaksankan perjuangan Organisasi ARUN.

6|Page

Pasal 8 Panca Prasetya Bhakti 1. Siap membela, mengamankan dan mengawal Pancasila dan UUD 1945. 2. Siap mempertahankan Persatuan dan Kesatuan bangsa demi tegaknya keutuhan Negara Kesatuan Negara Republik Indonesia. 3. Siap bersama-sama segenap komponen bangsa, ikut serta dan turut berperan aktif dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, demi terwujudnya keadilan yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia. 4. Wajib menjunjung tinggi nilai-nilai luhur Perjuangan para Pahlawan Bangsa. 5. Siap menjaga nama baik Organisasi diseluruh persada tanah air Indonesia.

BAB VI KEANGGOTAAN DAN KADER Pasal 9

Keanggotaan 1. Anggota ARUN adalah Warga Negara Republik Indonesia yang secara sukarela menjadi anggota dan memiliki visi dan misi yang sama. 2. Keanggotaan dalam ARUN terdiri dari : 1. Anggota Biasa 2. Kader 3. Hal-hal lain tentang keanggotaan ARUN diatur dan ditetapkan dalam Aturan Rumah Tangga.

Pasal 10

Kader 1. Kader ARUN adalah anggota yang merupakan personal inti pelaksana dan penggerak Organisasi. 2. Kader ARUN adalah anggota yang telah teregistrasi secara administrasi di wilayah masing-masing structural diseluruh Indonesia. 3. Hal-hal lain tentang Kader ARUN diatur dan ditetapkan dalam Aturan Rumah Tangga.

BAB VII STRUKTUR ORGANISASI Pasal 11 Struktur Organisasi 1. Struktur Organisasi ARUN terdiri atas : 1) Tingkat Nasional, Dewan Pimpinan Pusat disingkat DPP. 2) Tingkat Provinsi, Dewan Pimpinan Wilayah disingkat DPW. 3) Tingkat Kabupaten/ Kota, Dewan Pimpinan Daerah disingkat DPD. 4) Tingkat Kecamatan, Dewan Pengurus Kecamatan disingkat DPK. 5) Tingkat Desa/ Kelurahan, Pengurus Ranting.

7|Page

6) Diluar Negeri, Perwakilan Istimewa disingkat PI 2. Dan Anggota Kehormatan, disingkat AKDPP.

Pasal 12 Dewan Pimpinan Pusat 1. Dewan Pimpinan Pusat adalah badan pelaksana tertinggi Organisasi yang bersifat kolektif. 2. Dewan Pimpinan Pusat berwenang : 1) Menentukan Kebijakan Organisasi tingkat nasional sesuai Aturan Dasar dan Aturan Rumah Tangga, pelaksanaan Musyawarah Nasional/ Musyawarah Nasional Luar Biasa dan Rapat Pimpinan Nasional serta Peraturan Organisasi ARUN. 2) mengesahkan komposisi dan personalia Dewan Pimpinan Wilayah. 3) Menyelesaikan perselisihan kepengurusan Dewan Pimpinan Wilayah 4) Memberikan penghargaan dan sanksi sesuai ketentuan Aturan Dasar dan Aturan Rumah Tangga. 3. Dewan Pimpinan Pusat meliputi wilayah NKRI. 4. Struktur dan Komposisi kepengurusan DPP Organisasi berjumlah 30 (tiga puluh) orang. 5. Dewan Pimpinan Pusat berkewajiban : 1) Melaksanakan segala ketentuan dan kebijakan sesuai dengan Aturan Dasar, Aturan Rumah Tangga, Keputusan Musyawarah Nasional dan Rapat Tingkat Nasional, serta Peraturan Organisasi ARUN. 2) Memberikan pertanggung jawaban kepada Musyawarah Nasional.

Pasal 13 Dewan Pembina 1. Dewan Pembina merupakan Lembaga mandiri yang bersifat kolektif dan menjadi bagian dari kepengurusan ARUN pada tiap tingkatan yang berfungsi sebagai pengarah dan Pembina dalam menjaga nilai serta ideology Organisasi sesuai dengan visi dan misi Organisasi. 2. Ketua Dewan Pembina dipilih dan ditetapkan dalam MUNAS, MUSWIL, MUSDA, MUSKA, dan MUSDES oleh Formatur (sesuai dengan tingkatan). 3. Susunan dan personalia Dewan Pembina ditetapkan oleh Ketua Dewan Pembina bersama Ketua Umum/Ketua Terpilih sesuai tingkatannya. 4. Jumlah personalia Dewan Pembina diatur sesuai kebutuhan. 5. Dewan Pembina bertanggung jawab kepada Munas 6. Ketentuan mengenai Dewan Pembina diatur lebih lanjut dalam Aturan rumah Tangga.

Pasal 14 Dewan Penasehat 1. Dewan Penasehat merupakan Lembaga mandiri yang bersifat kolektif dan menjadi bagian dari kepengurusan ARUN pada tiap tingkatan yang berfungsi member saran, nasehat, dan pertimbangan kepada Dewan Pimpinan/Pimpinan Organisasi sesuai dengan tingkatannya. 2. Dalam melaksanakan fungsinya sesuai ayat 1 (satu), Dewan Penasehat member berbagai masukan yang berkaitan dengan kebijakan-kebijakan Organisasi yang bersifat strategis, baik internal maupun eksternal, yang akan ditetapkan oleh Dewan Pimpinan/Pimpinan Organisasi sesuai dengan tingkatannya.

8|Page

3. Ketua Dewan Penasehat dipilih dan ditetapkan dalam MUNAS, MUSWIL, MUSDA, MUSKA, dan MUSDES oleh Formatur (sesuai dengan tingkatan). 4. Susunan dan personalia Dewan Penasehat ditetapkan oleh Ketua Dewan Pembina bersama Ketua Umum/Ketua Terpilih sesuai tingkatannya. 5. Jumlah personalia Dewan Penasehat diatur sesuai kebutuhan. 6. Saran, nasehat, dan pertimbangan yang disampaikan Dewan penasehat sebagaimana yang dimaksud ayat (1) dan ayat (2) diperhatikan sungguh-sungguh oleh Dewan Pimpinan/Pimpinan sesuai tingkatannya. 7. Dewan Penasehat bertanggung jawab kepada Munas 8. Ketentuan mengenai Dewan Penasehat diatur lebih lanjut dalam Aturan rumah Tangga.

Pasal 15 Dewan Pakar 1. Dewan Pakar merupakan unsur alat kelengkapan Organisasi yang bersifat kolektif dan menjadi bagian dari kepengurusan ARUN, berkedudukan hanya di tingkat Pusat/Nasional yang dapat mengatur sendiri unit kerjanya. 2. Ketua Dewan Pakar dipilih dan ditetapkan oleh formatur pada saat Munas. 3. Jumlah personalia Dewan Pakar diatur sesuai kebutuhan. 4. Dewan Pakar bertanggung jawab kepada Dewan Pimpinan Pusat. 5. Ketentuan mengenai Dewan Pakar diatur lebih lanjut dalam Aturan rumah Tangga.

Pasal 16 Ketua Umum 1. Ketua Umum dipilih melalui Musyawarah Nasional. 2. Ketua Umum bertugas melaksanakan, mengawasi dan mengendalikan semua kegiatan Organisasi baik kedalam maupun keluar. 3. Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua Umum dibantu oleh Ketua-ketua, Sekretaris Jenderal, Wakil-wakil Sekretaris Jenderal, Bendahara Umum dan Wakil-wakil Bendahara Umum serta alat kelengkapan organisasi.

Pasal 17 Ketua-ketua Bidang Struktural Ketua Bidang Internal Ketua Umum dibantu beberapa orang Ketua Bidang yang bertugas menangani fungsi dan masalah internal organisasi : 1. Ketua Bidang Organisasi Keanggotaan, dan Kaderisasi (OKK) 2. Ketua Bidang Infokom 3. Ketua Bidang Ekonomi dan Koperasi 4. Ketua Bidang Sosial Politik 5. Ketua Bidang Hubungan Antara Lembaga Ketua Bidang Program Ketua-ketua Bidang yang bertugas menangani program organisasi dalam bidang kehidupan masyarakat :

9|Page

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Ketua Bidang Lintas Agama Ketua Bidang Pemuda dan Olah Raga Ketua Bidang Sumber Daya manusia dan Tenaga Kerja Ketua Bidang Buruh Tani dan Nelayan Ketua Bidang Kebudayaan Ketua Bidang Perempuan dan Anak

Ketua-ketua Bidang program yang bertugas menangani program organisasi dalam bidang Lembaga Pemerintahan : 1. Ketua Bidang Pemrintahan dan Pembangunan 2. Ketua Bidang Hukum dan HAM 3. Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri 4. Ketua Bidang Kehutanan 5. Ketua Bidang Pertanian dan Perkebunan 6. Ketua Bidang Pertambangan dan Energi 7. Ketua Bidang Daerah Terpencil, Tertinggal dan Perbatasan

Pasal 18 Sekretaris Jenderal Sekretaris Jenderal adalah Dewan Pimpinan Pusat Organisasi yang dibantu oleh Wakil-wakil Sekretaris Jenderal.

Pasal 19 Wakil-wakil Sekretaris Jenderal Wakil-wakil Sekretaris Jenderal adalah Dewan Pimpinan Pusat Organisasi yang mewakili Sekretaris Jenderal dibidangnya.

Pasal 20 Bendahara Umum Bendahara Umum adalah Dewan Pimpinan Pusat Organisasi yang dibantu oleh Wakil-wakil Bendahara Umum.

Pasal 21 Wakil-wakil Bendahara Umum Wakil-wakil Bendahara Umum adalah Dewan Pimpinan Pusat Organisasi yang mewakili Bendahara Umum dibidangnya.

Pasal 22 Anggota Kehormatan Anggota Kehormatan merupakan anggota eksekutif yang telah diberikan kuasa oleh Dewan Pendiri organisasi membantu organisasi dalam memutuskan untuk sesuatu yang luar biasa.

10 | P a g e

Pasal 23 Departemen-Departemen 1. Departemen adalah unsur staf pada setiap ketua bidang yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan tugas bidang. 2. Departemen sebagai unsur staf bertugas untuk menghimpun, mengolah informasi data dan menyusun rancangan kebijakan, program, aksi dan solusi yang disampaikan kepada ketua bidangnya. 3.

Pasal 24 DPW, DPD, DPK 1. DPW/DPD/DPK adalah badan pelaksana organisasi yang bersifat kolektif sesuai dengan tingkatannya, DPW adalah Dewan Pimpinan Wilayah, DPD adalah Dewan Pimpinan Daerah, DPK adalah Dewan Pengurus Kecamatan. 2. DPW/DPD/DPK berwenang : 1) Menentukan kebijakan sesuai dengan tingkatannya sesuai Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Muswil/Musda dan atau Muwillub/Musdalub, dan Rapat-rapat, serta peraturan Organisasi ARUN. Mengesahkan komposisi dan Personalia DPW/DPD/DPK sesuai tingkatannya. 2) Memberikan Penghargaan dan sanksi sesuai ketentuan Aturan Dasar dan Aturan Rumah Tangga. 3. DPW/DPD/DPK berkewajiban : 1) Melaksanakan segala ketentuan dan kebijakan amanat Aturan Dasar, Aturan Rumah Tangga, Keputusan Musyawarah dan Rapat-rapat sesuai tingkatannya, serta Peraturan Organisasi ARUN. 2) Memberikan pertanggungjawaban kepada Muswil/Musda sesuai dengan tingkatannya. 4. DPW/DPD/DPK memiliki struktur dan komposisi sebagai berikut : 1) DPW memiliki struktur dan komposisi sekurang-kurangnya 15 (lima belas) orang dan sebanyak-banyaknya 25 (dua puluh lima) orang. 2) DPD memiliki struktur dan komposisi sekurang-kurangnya 12 (dua belas) orang dan sebanyak-banyaknya 19 (Sembilan belas) orang. 3) DPK memiliki struktur dan komposisi sekurang-kurangnya 9 (sembilan) orang dan sebanyakbanyaknya 12 (dua belas) orang.

Pasal 25 Ketua 1. Ketua dipilih dan ditetapkan melalui Muswil/Musda/Muska sesuai dengan tingkatannya 2. Ketua bertugas melaksanakan, mengawasi, dan mengendalikan semua kegiatan Organisasi baik kedalam maupun keluar sesuai dengan tingkatannya. 3. Dalam melaksanakan tugasnya Ketua dibantu oleh Wakil-wakil Ketua Bidang, Sekretaris dan Wakil-wakil Sekretaris, Bendahara dan Wakil-wakil Bendahara serta alat kelengkapan Organisasi.

11 | P a g e

Pasal 26 Wakil-wakil Ketua Bidang 1. Wakil-wakil Ketua Bidang dipilih oleh formatur dan ditetapkan dalam Muswil/Musda/Muska sesuai dengan tingkatannya. 2. Wakil-wakil Ketua Bidang bertugas mengawasi, dan mengendalikan kegiatan yang dilakukan oleh Departemen untuk mencapai sasaran program kerja Organisasi. 3. Wakil Ketua Bidang terdiri dari Bidang Internal dan Bidang Program.

Pasal 27 Sekretaris Wilayah, Daerah, Kecamatan & Wakil-wakil Sekretaris 1. Sekretaris Wilayah, Daerah dan Kecamatan sesuai dengan tingkatannya dipilih oleh formatur dan ditetapkan dalam Muswil/Musda/Muska. 2. Sekretaris Wilayah, Daerah dan Kecamatan adalah penanggung jawab administrasi Organisasi kedalam dan keluar. 3. Sekretaris Wilayah, Daerah dan Kecamatan bertugas melakukan koordinasi, monitoring, pengamanan kebijakan penyelenggaraan kegiatan Organisasi. 4. Sekretaris Wilayah, Daerah dan Kecamatan dalam melaksanakan tugasnya berkonsultasi dan berkoordinasi dengan Ketua. 5. Sekretaris Wilayah, Daerah dan Kecamatan dibantuoleh Wakil-wakil sekretaris yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan. 6. Wakil-wakil Sekretaris dipilih oleh Formatur dan ditetapkan dalam Muswil/Musda/Muska. 7. Wakil-wakil Sekretaris bertanggung jawab kepada Sekretaris Wilayah. 8. Seluruh Wakil-wakil Sekretaris bekerja dalam bidang Internal dan bidang program.

Pasal 28 Bendahara & Wakil-wakil Bendahara 1. Bendahara dipilih oleh Formatur dan ditetapkan dalam Muswil/Musda/Muska sesuai dengan tingkatannya. 2. Bendahara adalah penanggung jawab administrasi keuangan Organisasi kedalam dan keluar. 3. Bendahara bertugas melakukan pengelolaan keuangan Organisasi sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. 4. Bendahara dalam melaksanakan tugasnya berkonsultasi dan berkoordinasi dengan Ketua. 5. Bendahara dibantu oleh Wakil-wakil Bendahara yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan. 6. Wakil-wakil Bendahara dipilih oleh Formatur dan ditetapkan dalam Muswil/Musda/Muska sesuai dengan tingkatannya. 7. Wakil-wakil Bendahara bertanggung jawab kepada Bendahara. 8. Seluruh Wakil-wakil Bendahara bekerja dalam bidang Internal dan bidang program.

12 | P a g e

Pasal 29 Ranting/Desa 1. Ketua dipilih DPK. 2. Pengurus Ranting/Desa merupakan unsure yang berdomisili di desa terkait. 3. Pengurus Ranting/Desa terdiri dari unsur Ketua, Sekretaris, Bendahara. Jumlah wakil-wakil ketua 5 (lima) orang, wakil-wakil sekretaris dan bendahara masing-masing 1(satu) orang. 4. Pengurus Ranting dapat menjadi utusan dari tingkat Muska (Musyawarah Kecamatan) sampai dengan Musda (Musyawarah Daerah). 5. Bilamana telah terbentuk Kepengurusan Ranting/Desa, maka Pengurus Ranting dapat menetukan utusan untuk rapat penting ditingkat kecamatan.

BAB VIII HUBUNGAN DAN KERJASAMA Pasal 30 1. ARUN dapat menjalin kerjasama dengan lembaga Pemerintah, Swasta, Organisasi politik, Organisasi kemasyarakatan yang mempunyai ikatan perjuangan, visi dan misi atau tujuan yang sama dalam rangka memperjuangkan aspirasi dan kepentingan rakyat. 2. Pengaturan lebih lanjut diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB IX LEMBAGA PENGAMBILAN KEPUTUSAN Pasal 31 1. Musyawarah. 2. Rapat-rapat.

Pasal 32 Musyawarah dan Rapat-rapat 1. Musyawarah terdiri atas : 1) Musyawarah Nasional disingkat Munas. 2) Musyawarah Nasional Luar Biasa disingkat Munaslub. 3) Musyawarah Wilayah disingkat Muswil. 4) Musyawarah Wilayah Luar Biasa disingkat Muswillub. 5) Musyawarah Daerah disingkat Musda. 6) Musyawarah Daerah Luar Biasa disingkat Musdalub. 7) Musyawarah Kecamatan disingkat Muska. 2. Rapat-rapat terdiri atas : 1) Rapat Pimpinan Nasional disingkat Rapimnas. 2) Rapat Kerja Nasional disingkat Rakernas. 3) Rapat Koordinasi Nasional disingkat Rakornas.

13 | P a g e

4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11)

Rapat Pimpinan Wilayah disingkat Rapimwil. Rapat Kerja Wilayah disingkat Rakerwil. Rapat Pimpinan Daerah disingkat Rapimda. Rapat Kerja Daerah disingkat Rakerda. Rapat Pengurus Kecamatan disingkat Rapika. Rapat Kerja Kecamatan disingkat Rakerka. Rapat Pleno Pengurus Lengkap (sesuai tingkatan masing-masing). Rapat Pengurus Harian (sesuai tingkatan masing-masing).

Pasal 33 Musyawarah Nasional (MUNAS) 1. Musyawarah Nasional disingkat Munas merupakan lembaga pengambilan keputusan tertinggi dalam Organisasi ARUN. 2. Munas diselenggarakan sekali dalam 5 (lima) tahun oleh Dewan Pimpinan Pusat. 3. Musyawarah Nasional berwenang : 1) Menilai pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Pusat. 2) Menetapkan, merubah dan/atau menyempurnakan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Organisasi. 3) Menetapkan Program Umum Organisasi. 4) Memilih dan Menetapkan Ketua Umum. 5) Menetapkan Dewan Pimpinan Pusat 6) Menetapkan Ketua Dewan Pembina, Ketua Dewan Penasehat dan Ketua Dewan Pakar ARUN. 7) Menetapkan keputusan-keputusan lainnya.

Pasal 34 Musyawarah Nasional Luar Biasa (MUNASLUB) 1. Musyawarah Nasional Luar Biasa adalah Musyawarah Nasional yang diselenggarakan dalam keadaan luar biasa, diadakan atas permintaan dan/atau persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 Dewan Pimpinan Wilayah, yang disebabkan : 1) Organisasi dalam keadaan darurat atau menghadapi hal ihwal kegentingan yang memaksa. 2) Dewan Pimpinan Pusat melanggar Aturan Dasar/Aturan Rumah Tangga, atau Dewan Pimpinan Pusat tidak dapat melaksanakan Amanat Musyawarah Nasional sehingga Organisasi tidak berjalan sesuai fungsinya. 2. Musyawarah Nasional Luar Biasa diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Pusat. 3. Musyawarah Nasional Luar Biasa mempunyai kekuasaan dan wewenang yang sama dengan Musyawarah Nasional. 4. Dewan Pimpinan Pusat wajib memberikan pertanggungjawaban atas diadakannya Musyawarah Nasional Luar Biasa.

Pasal 35 Musyawarah Wilayah (MUSWIL) 1. Musyawarah Wilayah disingkat Muswil adalah lembaga pengambilan keputusan Organisasi ARUN ditingkat provinsi yang diadakan sekali dalam 5 (lima) tahun.

14 | P a g e

2. Musyawarah Wilayah berwenang : 1) Menilai pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Wilayah. 2) Memilih dan menetapkan Ketua Dewan Pimpinan Wilayah. 3) Menetapkan Ketua Dewan Pembina Wilayah. 4) Menetapkan Ketua Dewan Penasehat Wilayah. 5) Menetapkan Program Kerja Wilayah. 6) Menetapkan keputusan-keputusan lain.

Pasal 36 Musyawarah Wilayah Luar Biasa (MUSWILLUB) 1. Musyawarah Wilayah Luar Biasa adalah Musyawarah Wilayah yang diselenggarakan dalam keadaan luar biasa, diadakan atas permintaan dan/atau persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 Dewan Pimpinan Daerah dan disetujui oleh Dewan Pimpinan Pusat, yang disebabkan : 1) Kepemimpinan Dewan Pimpinan Wilayah dalam keadaan darurat. 2) Dewan Pimpinan Wilayah melanggar Aturan Dasar/Aturan Rumah Tangga, atau Dewan Pimpinan Wilayah tidak dapat melaksanakan Amanat Musyawarah Wilayah sehingga Organisasi tidak berjalan sesuai fungsinya. 2. Musyawarah Wilayah Luar Biasa diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Pusat. 3. Musyawarah Wilayah Luar Biasa mempunyai kekuasaan dan wewenang yang sama dengan Musyawarah Wilayah. 4. Dewan Pimpinan Wilayah wajib memberikan pertanggungjawaban atas diadakannya Musyawarah Wilayah Luar Biasa tersebut.

Pasal 37 Musyawarah Daerah (MUSDA) 1. Musyawarah Daerah adalah pemegang kekuasaan Organisasi ditingkat Kabupaten/Kota yang diadakan sekali dalam 5 (lima) tahun. 2. Musyawarah Daerah berwenang : 1) Menilai pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Daerah. 2) Memilih dan menetapkan Ketua Dewan Pimpinan Daerah. 3) Menetapkan Ketua Dewan Pembina DPD. 4) Menetapkan Ketua Dewan Penasehat DPD. 5) Menetapkan Program Kerja Daerah. 6) Menetapkan keputusan-keputusan lain.

Pasal 38 Musyawarah Daerah Luar Biasa (MUSDALUB) 1. Musyawarah Daerah Luar Biasa adalah Musyawarah Daerah yang diselenggarakan dalam keadaan luar biasa, karena adanya permintaan dan/atau persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 DPC/Pimpinan Tingkat Kecamatan dan disetujui oleh Dewan Pimpinan Wilayah, disebabkan : 1) Kepemimpinan Dewan Pimpinan Daerah dalam keadaan darurat. 2) Dewan Pimpinan Daerah melanggar Aturan Dasar/Aturan Rumah Tangga, atau Dewan Pimpinan Daerah tidak dapat melaksanakan Amanat Musyawarah Daerah sehingga Organisasi tidak berjalan sesuai fungsinya. 2. Musyawarah Daerah Luar Biasa diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Wilayah.

15 | P a g e

3. Musyawarah Daerah Luar Biasa mempunyai kekuasaan dan wewenang yang sama dengan Musyawarah Daerah. 4. Dewan Pimpinan Daerah wajib memberikan pertanggungjawaban atas diadakannya Musyawarah Daerah Luar Biasa tersebut.

Pasal 39 Musyawarah Dewan Pengurus Kecamatan 1. Musyawarah Dewan Pengurus Kecamatan adalah pemegang kekuasaan Organisasi ditingkat Kecamatan yang diadakan sekali dalam 5 (lima) tahun 2. Musyawarah Dewan Pengurus Kecamatan berwenang : 1) Menilai pertanggungjawaban Dewan Pengurus Kecamatan. 2) Memilih dan menetapkan Ketua Dewan Pengurus Kecamatan. 3) Menetapkan Ketua Dewan Pembina tingkat Kecamatan. 4) Menetapkan Ketua Dewan Penasehat tingkat Kecamatan. 5) Menetapkan Program Kerja Kecamatan. 6) Menetapkan keputusan-keputusan lain.

Pasal 40 Musyawarah Penting Pengurus Kecamatan 1. Musyawarah Penting Pengurus Kecamatan adalah Musyawarah Dewan Pengurus Kecamatan yang diselenggarakan dalam keadaan luar biasa, karena adanya permintaan sekurang-kurangnya 2/3 Ranting dan disetujui oleh Dewan Pimpinan Daerah, disebabkan : 1) Kepemimpinan Dewan Pengurus Kecamatan dalam keadaan darurat. 2) Dewan Pengurus Kecamatan melanggar Aturan Dasar/Aturan Rumah Tangga, atau Dewan Pengurus Kecamatan tidak dapat melaksanakan Amanat Musyawarah Dewan Pengurus Kecamatan sehingga Organisasi tidak berjalan sesuai fungsinya. 2. Musyawarah Penting Pengurus Kecamatan diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Daerah. 3. Musyawarah Penting Pengurus Kecamatan mempunyai kekuasaan dan wewenang yang sama dengan Musyawarah Dewan Pengurus Kecamatan. 4. Dewan Pengurus Kecamatan wajib memberikan pertanggungjawaban atas diadakannya Musyawarah Penting Pengurus Kecamatan tersebut.

Pasal 41 Rapat-rapat 1. Rapat Pimpinan Nasional : 1) Rapat Pimpinan Nasional adalah rapat pengambilan keputusan tertinggi setingkat dibawah Musyawarah Nasional. 2) Rapat Pimpinan Nasional diselenggarakan oleh DPP sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam Periode Kepengurusan. 2. Rapat Kerja Nasional : 1) Rapat Kerja Nasional adalah rapat yang diadakan untuk meyusun dan mengevaluasi program kerja hasil Musyawarah Nasional. 2) Rapat Kerja Nasional dilaksanakan minimal 1 (satu) tahun sekali.

16 | P a g e

3. Rapat Koordinasi Nasional & Konsultasi Nasional adalah rapat yang diadakan oleh Dewan Pimpinan Pusat untuk membahas masalah-masalah aktual dan sosialisasi kebijakan Organisasi. 4. Rapat Pimpinan Wilayah : 1) Rapat Pimpinan Wilayah adalah rapat pengambilan keputusan tertinggi dibawah Musyawarah Wilayah. 2) Rapat Pimpinan Wilayah diselenggarakan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali oleh Dewan Pimpinan Wilayah. 5. Rapat Kerja Wilayah : 1) Rapat Kerja Wilayah adalah rapat yang diadakan untuk meyusun dan mengevaluasi program kerja hasil Musyawarah Wilayah. 2) Rapat Kerja Wilayah dilaksanakan pada awal dan pertengahan Periode Kepengurusan. 6. Rapat Pimpinan Daerah : 1) Rapat Pimpinan Daerah adalah rapat pengambilan keputusan tertinggi dibawah Musyawarah Daerah. 2) Rapat Pimpinan Daerah diselenggarakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun oleh Dewan Pimpinan Daerah. 7. Rapat Kerja Daerah : 1) Rapat Kerja Daerah adalah rapat yang diadakan untuk meyusun dan mengevaluasi program kerja hasil Musyawarah Daerah. 2) Rapat Kerja Daerah dilaksanakan pada awal dan pertengahan Periode Kepengurusan. 8. Rapat Dewan Pengurus Kecamatan : 1) Rapat Dewan Pengurus Kecamatan adalah rapat pengambilan keputusan tertinggi dibawah Musyawarah Dewan Pengurus Kecamatan. 2) Rapat Dewan Pengurus Kecamatan diselenggarakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun oleh Dewan Pengurus Kecamatan. 9. Rapat Kerja Dewan Pengurus Kecamatan : 1) Rapat Kerja Dewan Pengurus Kecamatan adalah rapat yang diadakan untuk meyusun dan mengevaluasi program kerja hasil Musyawarah Dewan Pengurus Kecamatan. 2) Rapat Kerja Dewan Pengurus Kecamatan dilaksanakan pada awal dan pertengahan Periode Kepengurusan. 10. Rapat Pleno Pengurus (Sesuai tingkatan masing-masing) adalah rapat yang dihadiri oleh Pengurus Harian, Dewan Pembina, Dewan Penasehat, Dewan Pakar, Ketua-ketua lembaga dan atau alat kelengkapan Organisasi dan hal-hal pentingh lainnya yang perlu segera ditindak lanjuti, diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan. 11. Rapat Pengurus Harian (sesuai tingkatannya masing-masing) adalah rapat-rapat yang dihadiri oleh Pengurus Harian untuk mengevaluasi kegiatan sesuai kebutuhan Organisasi, dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.

Pasal 42 Ketentuan dan hal lain dalam Musyawarah dan Rapat Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 sampai dengan Pasal 41 diatur lebih lanjut dalam Aturan Rumah Tangga.

17 | P a g e

BAB X KUORUM DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN Pasal 43 1. Musyawarah dan Rapat-rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 sampai dengan Pasal 41 adalah sah apabila dihadiri oleh lebih setengah jumlah peserta. 2. Jika Kuorum belum tercapai maka musyawarah dan rapat-rapat ditunda paling lama satu jam, jika sesudah penundaan kuorum belum juga tercapai tetapi dihadiri oleh sekurang-kurangnya satu per tiga dari jumlah peserta, maka musyawarah dan rapat-rapat dapat dilangsungkan dan semua keputusan yang diambil adalah sah dan mengikat. 3. Pengambilan keputusan dilakukan atas dasar musyawarah untuk mufakat, apabila permufakatan tidak tercapai maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak. 4. Dalam hal musyawarah mengambil keputusan tentang pemilihan Pimpinan, sekurang-kurangnya disetujui oleh lebih dari setengah jumlah peserta yang hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 5. Khusus tentang perubahan Aturan Dasar : 1) Sekurang-kurangnya dua per tiga dari jumlah peserta harus hadir. 2) Keputusan adalah sah apabila diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya dua per tiga dari jumlah peserta yang hadir.

BAB XI KEUANGAN dan BENDAHARAAN ORGANISASI Pasal 44 1. Untuk mengoptimalkan kinerja Organisasi maka perlu ditetapkan sumber-sumber keuangan antara lain : 1) Usaha-usaha yang sah 2) Sumbangan dari pihak lain yang sah dan tidak mengikat. 3) Iuran Anggota 2. Harta kekayaan organisasi terdiri dari : 1) Harta bergerak 2) Harta tidak bergerak 3. Keuangan Organisasi disusun dalam bentuk Anggaran Pendapatan Belanja organisasi tahunan di tiap tingkatan pengurusan.

BAB XII PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUKUM Pasal 45 1. ARUN sebagai badan hukum diwakili oleh Dewan Pimpinan Pusat didalam dan diluar pengadilan. 2. Dewan Pimpinan Pusat ARUN dapat melimpahkan kewenangan sebagaimana tersebut pada ayat (1) kepada Dewan Pimpinan Wilayah sesuai dengan tingkatannya masing-masing.

18 | P a g e

3. Ketentuan lebih lanjut tentang Penyelesaian Perselisihan Hukum diatur dalam Aturan Rumah Tangga.

BAB XIII PERUBAHAN ATURAN DASAR, ATURAN RUMAH TANGGA DAN PEMBUBARAN ORGANISASI Pasal 46 Perubahan Aturan Dasar dan Aturan Rumah Tangga 1. Perubahan Aturan Dasar dan ATuran Rumah Tangga dilakukan melalui Musyawarah Nasional. 2. Perubahan Aturan Dasar dapat dilakukan atas permintaan ½ lebih dari jumlah Dewan Pimpinan Wilayah dan Dewan Pimpinan Daerah.

Pasal 47 Pembubaran Organisasi 1. Pembubaran Organisasi dapat dilakukan apabila Negara dalam keadaan Darurat. 2. Pembubaran Organisasi hanya dapat dilakukan didalam suatu Musyawarah Nasional khusus diadakan untuk itu. 3. Dalam hal pengambilan keputusan tentang Pembubaran Organisasi, Musyawarah dinyatakan sah apabila dihadiri oleh seluruh peserta dan Keputusan Musyawarah dinyatakan sah apabila disetujui secara aklamasi peserta yang hadir. 4. Dalam hal Organisasi dibubarkan maka kekayaannya diserahklan kepada badan-badan/ lembagalembaga social di Indonesia untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.

BAB XIV DEWAN PENDIRI Pasal 48 Sifat Kedudukan dan Wewenang Sifat Kedudukan : 1. Dewan Pendiri adalah bagian yang tidak terpisahkan dari sejuarah berdirinya Organisasi, dan oleh karenanya dewan pendiri berkewajiban untuk tetap ikut bertanggung jawab/mengawasi serta menjaga keseimbangan agar Organisasi berjalan sebagaimana mestinya. 2. Dewan Pendiri adalah badan khusus yang mempunyai tanggung jawab dan wewenang mel;akukan tindakan-tindakan untuk menyelamatkan Organisasi yang terjadi akibat situasi keadaan darurat dan luar biasa. Wewenang : 1. Melakukan tindakan-tindakan Organisasi dalam kondisi dan keadaan luar biasa atau darurat. 2. Kondisi Organisasi dinyatakan luar biasa dan dalam kondisi darurat antara lain :

19 | P a g e

1) Masa Jabatan DPP/DEwan Penasehat DPP/Dewan Pembina DPP/Dewan Pakar telah berakhir, dan telah diadakan masa perpanjangan waktu selama-lamanya 6 (enam) bulan untuk menyelenggarakan Munas. 2) Usul dan permintaan DPW untuk mengadakan Munas dan atau Munaslub tidak dilaksanakan oleh DPP 3) Terjadi Konflik Organisasi dalam kepemimpinan DPP yang mengakibatkan tidak berfungsinya roda Organisasi. 4) Dan hal lain yang dinyatakan darurat oleh seluruh DPW dan DPP dalam permusyawaratan yang diagendakan khusus untuk itu. 3. Dalam menjalankan wewenangnya Dewan Pendiri dengan atau tanpa melibatkan para pihak yang terkait (yang bermasalah dan atau bertikai), hal ini untuk tetap menjaga sikap netral demi keputusan yang berkeadilan, arief dan bijaksana. 4. Dewan Pendiri bertindak secara Kolektif Kolegial dan dalam pengambilan keputusan dilakukan dalam Rapat-rapat Nasional, Rapat Akbar, Musyawarah Nasional Khusus dan atau yang diagendakan untuk itu.

BAB XV ALAT KELENGKAPAN ORGANISASI Pasal 49 Organisasi Bagian 1. Organisasi Bagian adalah Organisasi yang dibentuk oleh masyarakat secara mandiri sesuai dengan karakteristik jenis kegiatan yang menyatakan diri bergabung dengan ARUN atau Organisasi Bagian yang dibentuk oleh ARUN untuk memperkuat jaringan. 2. Organisasi Bagian secara otomatis menginduk pada ARUN. 3. Organisasi Bagian dapat mengatur dan mengelola sendiri meknisme rumah tangganya sesuai dengan AD/ART-nya. 4. Ketua Umum/Ketua, sesuai tingkatannya secara ex-officio menjadi bagian dari Dewan Pembina dan Dewan Penasehat. 5. Dewan Pimpinan/Pimpinan ARUN sesuai dengan tingkatannya menjadi peserta dalam Munas/Muswil/Musda Organisasi Bagian. 6. Ketua Umum/Ketua terpilih Organisasi Bgian dilantik oleh Ketua Umum/Ketua Dewan Pimpinan/Pimpinan ARUN sesuai dengan tingkatannya. 7. Ketentuan mengenai Organisasi Bagian diatur lebih lanjut dalam Aturan Rumah Tangga dan atau Peraturan Organisasi.

Pasal 50 Lembaga 1. Lembaga adalah suatu badan yang dibentuk oleh ARUN sesuai kebutuhan. 2. Lembaga dimaksud dapat berupa LBH, Koperasi, Yayasan, LSM, dan atau Lembaga berbadan Hukum lain yang dibentuk dalam rangka memajukan Organisasi ARUN. 3. Lembaga dapat mengatur dan mengelola sendiri mekanisme rumah tangganya sesuai dengan AD/ART ARUN.

20 | P a g e

4. Dewan Pimpinan/Pimpinan ARUN sesuai dengan tingkatannya menjadi peserta dalam Musyawarah dan Rapat-rapat lembaga. 5. Ketua/Pimpinan lembaga dilantik oleh Ketua Umum/Ketua Dewan Pimpinan/Pimpinan ARUN sesuai dengan tingkatannya. 6. Ketentuan mengenai lembaga diatur lebih lanjut dalam Aturan Rumah Tangga dan atau Peraturan Organisasi.

Pasal 51 Komponen 1. Komponen dibentuk disetiap tingkatan Organisasi sesuai kebutuhan yang berperan sebagai sarana penunjang pelaksanaan program Organisasi. 2. Yang dimaksud dengan Komponen adalah Brigade dan Srikandi. 3. Komposisi dan personalia kepengurusan Brigade dan Srikandi diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Pimpinan sesuai tingkatannya melalui koordinasi dengan jenjang structural diatasnya. 4. Kepengurusan Brigade dan Srikandi bertanggung jawab kepada Dewan Pimpinan sesuai tingkatannya. 5. Kepengurusan Brigade dan Srikandi dalam melakukan tugasnya melakukan koordinasi dengan Ketua sesuai tingkatannya. 6. Hal-hal lain tentang Brigade dan Srikandi diatur dalam Aturan Rumah Tangga.

BAB XVI P E N U T U P Pasal 52 1. Hal-hal yang belum dan atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar, ditetapkan dalam Aturan Rumah Tangga atau Peraturan Organisasi. 2. Aturan Dasar ini dimulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta Pada Tanggal : 28 September 2015

21 | P a g e

ATURAN RUMAH TANGGA (ART)

ADVOKASI RAKYAT UNTUK NUSANTARA (ARUN) 22 | P a g e

BAB I KEANGGOTAAN Pasal 1 Syarat Keanggotaan 1. Yang dapat menjadi Anggota Organisasi ARUN adalah : 1) Warga Negara Indonesia 2) Berusia sekurang-kurangnya 17 (tujuh belas) tahun atau telah menikah. 3) Menerima Ikrar, bersedia mematuhi Aturan Dasar, Aturan Rumah Tangga, dan ketentuanketentuan Organisasi lainnya. dan, 4) Menyatakan diri menjadi Anggota. 2. Ketentuan lebih lanjut tentang syarat Keanggotaan, antara lain yang berasal dari Purnawirawan TNI, POLRI dan PNS akan diatur dalam Peraturan Organisasi.

BAB II KEWAJIBAN DAN HAK ANGGOTA Pasal 2 Setiap Anggota berkewajiban : 1. Mempertahankan Kedaulatan, persatuan dan kesatuan Tanah Air, Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2. Menjaga nama baik dan membela kepentingan Organisasi dari setiap usaha dan tindakan yang merugikan Organisasi. 3. Menghayati dan mengamalkan Ikrar Organisasi ARUN. 4. Mematuhi dan melaksanakan amanat yang terkandung dalam Aturan Dasar dan Aturan Rumah Tangga. 5. Mematuhi dan melaksanakan keputusan Musyawarah Nasional dan ketentuan Organisasi lainnya. 6. Berpartisipasi aktif dalam melaksanakan program kerja Organisasi. 7. Menghadiri Musyawarah, Rapat-rapat, dan kegiatan Organisasi. 8. mengambil inisiatif terhadap persoalan-persoalan yang dihadapi oleh masyarakat. Setiap Anggota berhak : 1. Memperoleh perlakuan yang sama. 2. Mengeluarkan pendapat baik lisan dan tulisan. 3. Memilih dan dipilih. 4. Memperoleh perlindungan dan pembelaan. 5. Memperoleh pendidikan dan pelatihan kader. 6. Memperoleh penghargaan dan kesempatan mengembangkan diri.

23 | P a g e

BAB III S A N K S I Pasal 3 Sanksi yang dapat diberikan kepada anggota dan atau Pengurus adalah sebagai berikut : 1. Teguran lisan 2. Peringatan tertulis 3. Pemberitahuan sementara 4. Pemberhentian secara tidak hormat.

BAB IV MEKANISME PEMBERHENTIAN ANGGOTA/PENGURUS Pasal 4 1. Anggota/Pengurus berhenti karena : 1) Mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara tertulis. 2) Diberhentikan. 3) Meninggal dunia. 2. Anggota/Pengurus diberhentikan karena : 1) Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Anggota/Pengurus. 2) Tidak mengikuti rapat 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang jelas. 3) Melanggar Aturan Dasar dan Aturan Rumah Tangga. 4) Melakukan tindakan atau perbuatan yang bertentangan dengan kebijakan Organisasi, mencoreng nama baik dan merugikan Organisasi. 5) Melakukan pelanggaran Hukum. 3. Kewenangan pemberhentian Pengurus sebagaimana dimaksud ayat (1) butir (2) diatur sebagai berikut : 1) Untuk Dewan Pimpinan Pusat dilakukan oleh Rapat Pleno Dewan Pimpinan Pusat dan dilaporkan kepada Rapat Pimpinan Nasional. 2) Untuk Dewan Pimpinan Wilayah dilakukan oleh Dewan Pimpinan Pusat berdasarkan usul Dewan Pimpinan Wilayah. 3) Untuk Dewan Pimpinan Daerah dilakukan oleh Dewan Pimpinan Wilayah berdasarkan usul Dewan Pimpinan Daerah. 4) Untuk Dewan Pengurus Kecamatan dilakukan oleh Dewan Pimpinan Daerah berdasarkan usul Dewan Pengurus Kecamatan. 5) Untuk Ranting atau sebutan lain dilakukan oleh Dewan Pengurus Kecamatan berdasarkan usulan Ranting atau sebutan lain. 4. Tata cara pemberhentian Pengurus dan hak membela diri diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.

24 | P a g e

BAB V K A D E R Pasal 5 1. Kader Organisasi adalah anggota yang telah mengikuti Pendidikan dan Latihan Kader dan disaring atas dasar kriteria : 1) Mental - Ideologi. 2) Penghayatan terhadap Visi, Misi, dan Platform Organisasi. 3) Prestasi, dedikasi, disiplin, loyalitas Kepemimpinan. 4) Militansi dan kemandirian. 2. Dewan Pimpinan Pusat dapat mengangkat dan menetapkan seseorang menjadi Kader Organisasiberdasarkan prestasi yang dicapainya dan/atau telah berjasa kepada Organisasi dan masyarakat. 3. Ketentuan lebih lanjut tentang Kader diatur dalam Peraturan Organisasi.

BAB VI STRUKTUR DAN KEPENGURUSAN Pasal 6 Dewan Pimpinan Pusat 1. Susunan dan Komposisi kepengurusan pada Dewan Pimpinan Pusat ARUN, terdiri atas : Ketua Umum, Ketua-ketua, Sekretaris Jenderal, Wakil-wakil Sekretaris Jenderal, Bendahara Umum, Wakil-wakil Bendahara Umum. 2. Dewan Pimpinan Pusat terdiri atas Pengurus Pleno dan Pengurus Harian. 3. Pengurus Pleno adalah seluruh Pengurus Dewan Pimpinan Pusat . 4. Pengurus Harian, terdiri atas : Ketua Umum, Ketua-ketua, Sekretaris Jenderal, Wakil-wakil Sekretaris Jenderal, Bendahara Umum, Wakil-wakil Bendahara Umum.

Pasal 7 Dewan Pimpinan Wilayah 1. Susunan dan Komposisi kepengurusan pada Dewan Pimpinan Wilayah Provinsi, terdiri atas : Ketua, Wakil-wakil Ketua Bidang, Sekretaris Wilayah, Wakil-wakil Sekretaris Wilayah, Bendahara, Wakil-wakil Bendahara. 2. Dewan Pimpinan Wilayah Provinsi terdiri atas Pengurus Pleno dan Pengurus Harian. 3. Pengurus Pleno adalah seluruh Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah. 4. Pengurus Harian, terdiri atas : Ketua, Wakil-wakil Ketua, Sekretaris Wilayah, Wakil-wakil Sekretaris, Bendahara, Wakil-wakil Bendahara.

25 | P a g e

Pasal 8 Dewan Pimpinan Daerah 1. Susunan dan Komposisi kepengurusan pada Dewan Pimpinan Daerah, terdiri atas : Ketua, Wakilwakil Ketua, Sekretaris Daerah, Wakil-wakil Sekretaris, Bendahara, Wakil-wakil Bendahara, Ketua-ketua Bagian. 2. Dewan Pimpinan Daerah terdiri atas Pengurus Pleno dan Pengurus Harian. 3. Pengurus Pleno adalah seluruh Pengurus Dewan Pimpinan Daerah. 4. Pengurus Harian, terdiri atas : Ketua, Ketua Harian, Wakil-wakil Ketua, Sekretaris Daerah, Wakilwakil Sekretaris, Bendahara, Wakil-wakil Bendahara.

Pasal 9 Dewan Dewan Pengurus Kecamatan 1. Susunan dan Komposisi kepengurusan pada Dewan Pengurus Kecamatan, terdiri atas : Ketua, Wakil-wakil Ketua, Sekretaris Pengurus Kecamatan, Wakil-wakil Sekretaris, Bendahara, Wakilwakil Bendahara, Ketua-ketua Seksi. 2. Dewan Pengurus Kecamatan terdiri atas Pengurus Pleno dan Pengurus Harian. 3. Pengurus Pleno adalah seluruh Pengurus Dewan Pengurus Kecamatan. 4. Pengurus Harian, terdiri atas : Ketua, Wakil-wakil Ketua, Sekretaris Pengurus Kecamatan, Wakilwakil Sekretaris, Bendahara, Wakil-wakil Bendahara.

Pasal 10 Pengurus Ranting 1. Susunan dan Komposisi kepengurusan pada Ranting, terdiri atas : Ketua, Wakil-wakil Ketua, Sekretaris, Wakil-wakil Sekretaris, Bendahara, Wakil-wakil Bendahara, Ketua-ketua Unit. 2. Pimpinan Desa/Kelurahan atau sebutan lain terdiri atas Pengurus Pleno dan Pengurus Harian. 3. Pengurus Pleno adalah seluruh Pengurus Pimpinan Desa/Kelurahan atau sebutan lain. 4. Pengurus Harian, terdiri atas : Ketua, Wakil-wakil Ketua, Sekretaris, Wakil-wakil Sekretaris, Bendahara, Wakil-wakil Bendahara.

Pasal 11 Perwakilan Istimewa 1. Perwakilan Organisasi ARUN di Luar Negeri dibentuk di satu negara dan/atau gabungan beberapa negara. 2. Susunan dan Komposisi kepengurusan Perwakilan Istimewa ARUN di Luar Negeri, sekurangkurangnya terdiri atas : Ketua, Wakil-wakil Ketua, Sekretaris, Wakil-wakil Sekretaris, Bendahara, Wakil-wakil Bendahara, Biro-biro. 3. Ketentuan dan hal lain mengenai Perwakilan Istimewa diatur dalam Peraturan Organisasi.

26 | P a g e

Pasal 12 Pengurus 1. Persyaratan menjadi Pengurus Organisasi : 1) Aktif menjadi anggota sekurang-kurangnya 1 (satu)tahun atau memenuhi criteria yang telah ditentukan dan berdedikasi tinggi terhadap Organisasi 2) Pernah mengikuti Pendidikan dan Latihan Kader Organisasi. 3) Memiliki kepedulian dan loyalitas yang tinggi terhadap Organisasi 4) Memiliki Kapabilitas dan akseptabilitas. 5) Bersedia meluangkan waktu dan sanggup bekerjasama secara kolektif dalam Organisasi. 2. Setiap Pengurus dilarang merangkap jabatan dalam kepengurusan Dewan Pimpinan/Pimpinan, yang bersifat vertikal.

Pasal 13 Persyaratan Umum Ketua Umum 1. Persyaratan menjadi Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat secara umum adalah : 1) Berakhlak mulia, baik, jujur dan amanah. 2) Memiliki kredibilitas serta berwawasan terbuka. 3) Tidak melakukan perbuatan melawan hukum termasuk Narkoba, Judi & ASUSILA. 4) Bersedia berkorban waktu, pikiran dan tenaga. 5) Memiliki kepedulian terhadap Organisasi 6) Berperan serta secara aktif dan konsisten dalam kegiatan ARUN sekurang-kurangnya selama 5 (lima) tahun dan tidak pernah menjadi Pengurus dan/atau anggota pada Organisasi kemasyarakatan lain serta Organisasi politik. 2. Persyaratan khusus ditentukan dalam Musyawarah Nasional dalam penjaringan bakal calon Ketua Umum.

Pasal 14 Ketua-ketua Bidang Internal 1. Menyusun konsep kebijakan strategis organisasi yang akan dilaksanakan dalam rangka pembinaan, pengembangan dan penguatan organisasi kedepan yang harus diselesaikan 3 (tiga) bulan setelah Kongres. 2. Dalam melaksanakan tugasnya Ketua-ketua Bidang dapat membentuk kelompok kerja sesuai dengan permasalahan yang dihadapi.

Pasal 15 Tugas dan Tanggungjawab Ketua-ketua Bidang 1. Ketua Bidang Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan : a) Melakukan penerimaan anggota baru, pendataan dan klasifikasi anggota, pemetaan anggota, pemeliharaan data anggota, komunikasi dengan anggota.

27 | P a g e

2.

3.

4.

5.

b) Mengkoordinasikan, melakukan rekriutmen, pelatihan, pendidikan kader, melakukan monitoring dan evaluasi kader/anggota serta regenerasi. Ketua Bidang Informasi dan Komunikasi (Infokom) : Mengembangkan system Informasi dan Komunikasi organisasi yang menjaga dan memelihara komunikasi kedalam dengan struktur organisasi, badan anggota, serta keluar mengembangkan hubungan dengan media, penggalangan opini dan kreasi. Ketua Bidang Ekonomi dan Koperasi : Menciptakan sumber daya keuangan, logistic dan fasilitas melalui bidang-bidang usaha organisasi yang sah untuk pembiayaan program organisasi yang tidak bertentangan dengan undang-undang. Ketua Bidang Sosial Politik : Menyusun garis politik pada berbagai bidang Sosial Politik pada kehidupan masyarakat dan Negara. Menciptakan berbagai kegiatan dan gerakan social politik untuk terciptanya kehidupan bernegara dan bermasyarakat yang lebih baik. Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga : Menyusun garis politik pada berbagai bidang kehidupan masyarakat dan memelihara serta meningkatkan komunikasi dengan elemen lemasyarakatan dan Lembaga Negara.

Pasal 16 Ketua-ketua Bidang Program 1. Ketua-ketua Bidang program menyusun konsep kebijakan strategis organisasi yang akan dilaksanakan oleh internal organisasi untuk membantu kehidupan masyarakat dan diperjuangkan menjadi kebijakan lembaga pemerintahan yang harus sudah selesai 3 (tiga) bulan setelah Munas. 2. Dalam melaksanakan tugasnya Ketua-ketua Bidang dapat membuat kelompok kerja sesuai dengan permasalahan yang dihadapi.

Pasal 17 Bidang Kehidupan Masyarakat 1. Ketua Bidang Lintas Agama Menjaga kerukunan hidup beragama dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Ketua Bidang Pemuda dan Olahraga Menyusun pembangunan generasi muda yang berwatak patriotis, berjiwa kebangsaan dalam rangka pembentukan kader bangsa. 3. Ketua Bidang Sumber Daya Manusia dan Tenaga Kerja Menciptakan manusia yang professional dan bermartabat melalui program-program yang tersusun dan penciptaan lapangan kerja serta penghidupan dan keadilan bagi pekerja. 4. Ketua Bidang Buruh Tani dan Nelayan Memperjuangkan nasib para buruh, tani, nelayan sebagai sumber dasar daripada sector-sektor usaha dan perekonomian Indonesia dengan semangat pemerataan yang adil dan beradab. 5. Ketua Bidang Kebudayaan

28 | P a g e

a. Menyusun kebijakan strategis organisasi yang menyangkut keberadaan adat dan budaya dalam rangka menciptakan kehidupan peradatan yang mengemban pada Budaya Nusantara. b. Menciptakan kesadaran Nusantara bahwa adat dan budaya Indonesia adalah merupkan semangat dan etos pada setiap insane di Indonesia. 6. Ketua Bidang Perempuan dan Anak Menyusun kebijakan strategis organisasi yang menyangkut Peranan Perempuan dan Perlindungan Anak serta masalah kesetaraan gender dalam berbagai aspek kehidupan.

Pasal 18 Bidang Lembaga Pemerintahan 1. Ketua Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Menyusun kebijakan strategis organisasi yang menyangkut politik pembangunan pemerintah pusat dan daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2. Ketua Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Menyusun kebijakan strategis organisasi yang menyangkut politik pembangunan hukum dan perundang-undangan dalam rangka Negara Hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila. 3. Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri Menyusun kebijakan strategis organisasi yang menyangkut keberadaan sosiologi Indonesia atas hubungan antara satu Negara (bilateral) maupun beberapa Negara (multilateral) serta memantau kebijakan fiscal untuk kepentingan bangsa. 4. Ketua Bidang Kehutanan Menyusun kebijakan strategis organisasi yang menyangkut pembanguna kehutan dan menjaga kelestarian alam serta pembangunan yang berorientasi kepada pemasukan devisa Negara. 5. Ketua Bidang Pertanian dan Perkebunan Menyusun kebijakan strategis organisasi yang menyangkut strategi pembangunan Pertanian dan Perkebunan dalam rangka mewujudkan pertanian dan perkebunan yang modern, tangguh, mandiri dan berdaulat. 6. Ketua Bidang Pertambangan dan Energi Menyusun kebijakan strategis organisasi yang menyangkut pola pembangunan pertambangan dan energi nasional yang ramah lingkungan dalam rangka mewujudkan Kedaulatan Energi. 7. Ketua Bidang Daerah Terpencil, Tertinggal dan Perbatasan Menyusun kebijakan strategis organisasi yang menyangkut keberadaan masyarakat terhadap ideologi, ekonomi, budaya dan keamanan di daerah terpencil, tertinggal dan perbatasan.

Pasal 19 Sekretaris Jenderal Satu orang Sekretaris Jenderal bertugas dan bertanggungjawab dalam mengelola administrasi dan managemen Dewan Pimpinan Pusat Organisasi.

Pasal 20 Wakil-wakil Sekretaris Jenderal 1. Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Internal.

29 | P a g e

2. Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Program. 3. Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Kesekretariatan.

Pasal 21 Bendahara Umum Bertugas dan bertanggung jawab mengolah system keuangan dan kebendaharaan organisasi.

Pasal 22 Wakil-wakil Bendahara Umum 1. Wakil Bendahara Umum Bidang Internal. 2. Wakil Bendahara Umum Bidang Program.

Pasal 23 Anggota Kehormatan 1. Anggota Kehormatan diputuskan oleh Dewan Pendiri. 2. Anggota Kehormatan yang diputuskan melalui Dewan Pendiri terdiri dari 1 (satu) orang. 3. Anggota Kehormatan bertugas membantu Ketua Umum dalam pelaksanaan roda organisasi sebagaimana tugas ketua umum. 4. Terhadap situasi yang luar biasa, maka Anggota Kehormatan bersama Ketua Umum dan SEeretaris Jenderal dapat mengeluarkan keputusan dalam rangka pelaksanaan roda organisasi.

Pasal 24 Lowongan Antar Waktu Pengurus Lowongan Antar Waktu Pengurus terjadi disebabkan oleh kekosongan Pengurus.

Pasal 25 Pengisian Lowongan Antar Waktu Pengurus 1. Pengisian Lowongan antar waktu Pengurus Dewan Pimpinan Pusat ditetapkan oleh Rapat Pleno Dewan Pimpinan Pusat dan dilaporkan kepada Rapat Pimpinan Nasional. 2. Pengisian Lowongan antar waktu Pengurus Wilayah dilakukan oleh Dewan Pimpinan Pusat berdasarkan usul Dewan Pimpinan Wilayah. 3. Pengisian Lowongan antar waktu Pengurus Daerah dilakukan oleh Dewan Pimpinan Wilayah berdasarkan usul Dewan Pimpinan Daerah. 4. Pengisian Lowongan antar waktu Pengurus Dewan Pengurus Kecamatan dilakukan oleh Dewan Pimpinan Daerah berdasarkan usul Dewan Pengurus Kecamatan. 5. Pengisian Lowongan antar waktu Pengurus Ranting atau sebutan lain dilakukan oleh Dewan Pimpinan Cabang berdasarkan usul Ranting atau sebutan lain. 6. Pengurus Antar Waktu, termasuk Pengurus hasil Musyawarah Luar Biasa pada semua tingkatan, yang berlangsung setelah Musyawarah Nasional pertama ini, hanya melanjutkan sisa masa jabatan Pengurus yang digantikannya.

30 | P a g e

BAB VII LEMBAGA dan ALAT KELENGKAPAN ORGANISASI Pasal 26 Lembaga 1. Sesuai BAB XV Pasal 40 Aturan Dasar bahwa Organisasi memiliki lembaga yang dibentuk oleh ARUN diantaranya : 1) LBH, Lembaga Bantuan Hukum. 2) LSM, Lembaga Swadaya Masyarakat. 3) Koperasi dan. 4) Yayasan. 2. Ketua/Pimpinan lembaga sebagaimana ayat (1) dipilih dari, oleh dan untuk anggota sesuai AD/ART-nya masing-masing, dan dilantik oleh Ketua Umum/Ketua Dewan Pimpinan/Pimpinan ARUN sesuai dengan tingkatannya. 3. Hubungan Lembaga dengan Organisasi Induk diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.

Pasal 27 Komponen 1. Brigade dan Srikandi adalah Komponen Organisasi yang merupakan satuan tugas khusus yangn mempunyai kedudukan mandiri, berhak mengatur dan mengelola sendiri unit kerjanya. 2. Brigade adalah satuan unit kerja yang anggotanya laki-laki, sedangkan Srikandi adalah satuan unit kerja yang anggotanya wanita. 3. Brigade dan Srikandi adalah : 1) Satu kesatuan yang terdiri dari personal anggota/kader pilihan. 2) Perangkat satuan yang terorganisir yang mempunyai kredibilitas, kreativitas dan motivasi tinggi. 3) Bagian gugus terdepan sebagai organik Organisasi yang terlatih dan berdedikasi tinggi dalam melakukan setiap kegiatan didalam tugas-tugasnya. 4) Pejuang-pejuang yang membela kaum lemah dan tertindas. 5) Satuan yang siap berperan serta dalam mengamankan aset-aset organisasi serta asset-aset Negara diseluruh Wilayah Indonesia. 6) Pengawal terdepan untuk mengamankan Pancasila dan UUD’45 dalam keutuhan NKRI. 4. Brigade dan Srikandi memiliki criteria sebagai beriut : 1) Percaya diri, berjiwa patriot dan militant. 2) Memiliki kepedulian, keahlian & kreativitas. 3) Profesional, mandiri dan bertanggung jawab. 5. Ketentuan lebih lanjut mengenai Brigade dan Srikandi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.

31 | P a g e

Pasal 28 Departemen-Departemen 1. Dalam lingkup-lingkup kerja Ketua Bidang Internal, Ketua Bidang Program, Ketua Bidang Kehidupan Masyarakat, dan Ketua Bidang Lembaga Pemerintahan dibentuk Departemendepartemen sesuai pembidangannya. 2. Departemen bertugas untuk : a. Menghimpun informasi dan data. b. Mengolah Informasi dan data c. Menyarankan solusi/kebijakan kepada ketua bidangnya. d. Monitoring dan evaluasi dari pelaksanaan solusi/kebijakan yang telah diputuskan ketua bidang. e. Uraian tugas, tata kerja dan system serta prosedur organisasi dalam kepengurusan.

Pasal 29 Pembekuan, Pembubaran Pengurus Organisasi Pembekuan, Pembubaran kepengurusan Organisasi, dilaksanakan apabila kepengurusan dimaksud melakukan hal yang merugikan atau membahayakan organisasi : 1. Kepengurusan organisasi mengambil kebijakan yang menyimpang atau bertentangan dengan kebijakan yang ditetapkan oleh jajaran kepengurusan yang lebih tinggi. 2. Kepengurusan organisasi terpecah dalam kelompok-kelompok yang tidak dapat lagi dipertemukan dan saling bertentangan mengenai kebijakan organisasi. 3. Sebagian besar atau seluruh kepengurusan organisasi terlibat langsung dalam kegiatan menentang kepemimpinan jajaran kepengurusan satu tingkat yang lebih tinggi. 4. Kepengurusan yang tidak lagi dapat melaksanakan tugasnya yang telah diatur dalam AD/ART (Aturan Dasar/Aturan Rumah Tangga).

Pasal 30 Penunjukan Pelaksana Harian 1. DPP Organisasi menunjuk Pelaksana Harian untuk menjalankan tugas dari Kepengurusan yang dibekukan/dibubarkan, berdasarkan keputusan DPP Organisasi. 2. Jangka waktu tugas pelaksanaan Harian ditentukan oleh DPP Organisasi yang dituangkan melalui SK DPP. 3. Dalam hal Pembekuan atau Pembubaran Kepengurusan Organisasi ditingkat Pengurus Kecamatan, maka tugas dan tanggung jawab Kepengurusan Organisasi tersebut ditangani oleh DPW organisasi untuk melakukan konsolidasi dan pembentukan kepengurusan baru dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan. 4. Dalam hal Pembekuan atau Pembubaran Kepengurusan Organisasi ditingkat Pengurus Ranting, maka tugas dan tanggung jawab Kepengurusan Organisasi tersebut ditangani oleh Dewan Pimpinan Daerah (DPD) untuk melakukan konsolidasi dan pembentukan kepengurusan baru dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan.

32 | P a g e

Pasal 31 Wakil-wakil Ketua 1. Dewan Pimpinan Wilayah dipimpin oleh seorang ketua dibantu oleh Wakil-wakil Ketua Bidang, Sekretaris, Wakil-wakil Sekretaris, Bendahara dan Wakil-wakil Bendahara. 2. Ketua Dewan Pimpinan Wilayah bertugas, bertanggung jawab atas eksistensi Program dan Kinerja Organisasi kedalam dan keluar wilayahnya. 3. Wakil-wakil ketua bidang Internal yang bertugas menangani masalah Internal Organisasi yaitu : a. Keanggotaan dan Kaderisai b. Informasi dan Komunikasi c. Sosial Politik d. Hubungan Antar Lembaga e. Ekonomi dan Koperasi 4. Wakil-wakil Ketua Bidang Program yang menangani bidang kehidupan masyarakat yaitu bidang : a. Lintas Agama b. Pemuda dan Olahraga c. Sumber Daya Manusia dan Tenaga Kerja d. Buruh Tani dan Nelayan e. Kebudayaan f. Perempuan dan Anak 5. Wakil-wakil Ketua Bidang Program yang menangani lembaga Pemerintahan yaitu bidang: a. Pemerintahan dan Pembangunan Daerah b. Hukum dan HAM c. Hubungan Luar Negeri d. Kehutanan e. Pertanian dan Perkebunan f. Pertambangan dan Energi g. Daerah Tertinggal, Terpencil dan Perbatasan. 6. Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah yang bertugas dan bertanggung jawab dalam mengelola administrasi Dewan Pimpinan Wilayah Organisasi. 7. Wakil Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah : a. Wakil Sekretaris Bidang Internal b. Wakil Sekretaris Bidang Program 8. Bendahara Dewan Pimpinan Wilayah yang bertugas dan bertanggung jawab mengelola keuangan dan kebendaharaan organisasi. 9. Wakil Bendahara Dewan Pimpinan Wilayah : a. Wakil Bendahara Bidang Internal b. Wakil Bendahara Bidang Program

33 | P a g e

BAB VIII KEDUDUKAN, SUSUNAN, DAN PERSONALIA DEWAN PEMBINA, DEWAN PENASEHAT DAN DEWAN PAKAR Pasal 32 Dewan Pembina 1. Dewan Pembina memiliki wewenang mengatur sendiri mekanisme kerja lembaganya secara mandiri sepanjang tidak bertentangan dengan Aturan Dasar dan Aturan Rumah Tangga. 2. Dalam melakukan pengarahan dan pembinaan, Dewan Pembina melaksanakan kegiatannya berdasarkan hasil keputusan rapat-rapat koordinasi. 3. Eksistensi Dewan Pembina sesuai kelembagaannya diwujudkan melalui pembinaan di bidangbidang yang berhubungan dengan pola kerjanya. 4. Dewan Pembina dapat menghadiri rapat-rapat yang diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan/Pimpinan Organisasi sesuai tingkatannya. 5. Ketentuan lebih lanjut tentang Dewan Pembina, akan diatur dalam Peraturan Organisasi.

Pasal 33 Dewan Penasehat Dewan Penasehat memiliki wewenang mengatur sendiri mekanisme kerja lembaganya secara mandiri sepanjang tidak bertentangan dengan Aturan Dasar dan Aturan Rumah Tangga. 1. Dalam meberikan saran, nasehat dan pertimbangannya, Dewan Penasehat menuangkan sumbangsih pemikirannya untuk hal-hal yang akan menjadi suatu keputusan ataupun kebijakan Organisasi. 2. Eksistensi Dewan Penasehat sesuai kelembagaannya memberi pemikiran-pemikiran yang didasari oleh prinsip-prinsip dan koridor-koridor Organisasi. 3. Dewan Penasehat dapat menghadiri rapat-rapat yang diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan/Pimpinan Organisasi sesuai tingkatannya. 4. Ketentuan lebih lanjut tentang Dewan Penasehat, akan diatur dalam Peraturan Organisasi.

Pasal 34 Dewan Pakar 1. Dewan Pakar memiliki wewenang mengatur sendiri mekanisme kerja lembaganya secara mandiri sepanjang tidak bertentangan dengan Aturan Dasar dan Aturan Rumah Tangga. 2. Dewan Paskar berfungsi membantu Dewan Pimpinan Pusat memberikan masukan strategis konseptual dalam mengembangkan Organisasi. 3. Dewan Pakar memiliki tugas, wewenang dan tanggung jawab untuk : 1) melakukan berbagai penelitian untuk mendukung penguatan Organisasi. 2) Melakukan pengumpulan dan pengolahan data, monitoring dan evaluasi sebagai dasar pertimbangan dan rekomendasi terhadap pengambilan keputusan dan kebijakan-kebijakan Organisasi.

34 | P a g e

3) Merumuskan, menyusun dan mengembangkan konsep-konsep baru yang akan menjadi landasan strategi dan program-program yang memperkuat Organisasi, baik internal maupun eksternal. 4. Dewan Pakar dapat menghadiri rapat-rapat yang diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Pusat. 5. Ketentuan lebih lanjut tentang Dewan Pakar, akan diatur dalam Peraturan Organisasi.

BAB IX HUBUNGAN DENGAN ORGANISASI DAN ATAU LEMBAGA Pasal 35 Sesuai Aturan Dasar BAB VIII pasal 27 ayat 1 tentang Hubungan dan Kerjasama Kelembagaan, Organisasi perlu melakukan langkah-langkah sebagai berikut : 1. Bekerjasama dengan berbagai institusi pemerintahan antara lain : 1) Departemen-departemen yang terkait. 2) TNI/POLRI 3) Lembaga-lembaga Tinggi Negara. 4) Badab-badan Pemerintahan. 5) Komisi-komisi dibidang Pengawasan. 6) Yayasan-yayasan milik pemerintah 7) Badan-badan usaha milik pemerintah. 2. Bekerjasama dengan berbagai lembaga swasta antara lain : 1) Perusahaan-perusahaan dari berbagai industry. 2) Asosiasi-asosiasi milik swasta. 3) Lembaga-lembaga milik swasta 4) Yayasan-yayasan swasta 5) Media massa. 3. Bekerjasama dengan Organisasi/kelompok masyarakat yang sesuai dengan Visi, Misi dan Tujuan Organisasi : 1) Organisasi-organisasi Paguyuban. 2) Organisasi-organisasi Kepemudaan. 3) Organisasi-organisasi Kemahasiswaan. 4) Organisasi-organisasi Kebudayaan. 5) Organisasi-organisasi Lintas Agama. 6) Organisasi-organisasi Internasional Non Pemerintah (NGO) 7) Organisasi-organisasi lainnya. 4. Bekerjasama dengan berbagai Organisasi politik yang sesuai dengan Visi, Misi dan Tujuan Organisasi Advokasi Rakyat Untuk Nusantara. 5. Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga akan diatur dalam peraturan Organisasi.

35 | P a g e

BAB X MUSYAWARAH DAN RAPAT-RAPAT Pasal 36 Musyawarah Nasional 1. Musyawarah Nasional, dihadiri oleh : Peserta, Peninjau dan Undangan. 2. Peserta, terdiri atas : Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pembina, Dewan Penasehat, Unsur Dewan Pimpinan Wilayah, Unsur Dewan Pimpinan Daerah, Unsur Dewan Pimpinan Pusat Organisasi Bagian dan atau Lembaga. 3. Peninjau, terdiri atas : Unsur Dewan Pembina, Unsur Dewan Penasehat, Unsur Badan dan atau Lembaga, dan Ketua-ketua Departemen Dewan Pimpinan Pusat. 4. Undangan, terdiri atas : Perwakilan Institusi, Perorangan. 5. Jumlah Peserta, Peninjau, dan Undangan ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat. 6. Pimpinan Sidang Musyawarah Nasional diwakili unsure DPP dan ditambah dari peserta DPD Provinsi dan Kabupaten/Kota yang dipilih oleh peserta. 7. Sebelum Pimpinan Sidang Musyawarah Nasional terpilih, Pimpinan Sementara adalah Dewan Pimpinan Pusat dan atau Panitia Pengarah Musyawarah Nasional.

Pasal 37 Musyawarah Nasional Luar Biasa Ketentuan mengenai Musyawarah Nasional sebagaimana tercantum dalam pasal 36 ayat (1) sampai dengan ayat (7) berlaku bagi Musyawarah Nasional Luar Biasa.

Pasal 38 Rapat Pimpinan Nasional 1. Rapat Pimpinan Nasional, dihadiri oleh : Peserta, Peninjau dan Undangan, 2. Peserta, terdiri atas : Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pembina, Dewan Penasehat, Dewan Pimpinan Wilayah. 3. Peninjau, terdiri atas : Unsur Dewan Pembina, Unsur Dewan Penasehat, Unsur Badan dan atau Lembaga, dan Ketua-ketua Departemen Dewan Pimpinan Pusat. 4. Undangan, terdiri atas : Perwakilan Institusi, Perorangan. 5. Jumlah Peserta, Peninjau, dan Undangan ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat.

Pasal 39 Rapat Kerja Nasional 1. Rapat Kerja Nasional, dihadiri oleh : Peserta, Peninjau dan Undangan. 2. Peserta, terdiri atas : Dewan Pimpinan Pusat, Unsur Dewan Pimpinan Wilayah, Unsur Dewan Pimpinan Daerah, Unsur Dewan Pimpinan Pusat Organisasi Bagian. 3. Peninjau, terdiri atas : Dewan Penasehat, Dewan Pimpinan Pusat, Unsur Badan, Lembaga, dan Ketua-ketua Departemen Dewan Pimpinan Pusat.

36 | P a g e

4. Undangan, terdiri atas : Perwakilan Institusi, Perorangan. 5. Jumlah Peserta, Peninjau, dan Undangan ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat 6. Pimpinan Rapat Kerja Nasional dipilih dari dan oleh peserta.

Pasal 40 Rakornas 1. Rapat Koordinasi & Konsultasi Nasional dihadiri oleh : Dewan Pimpinan Pusat, Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah. 2. Dewan Pimpinan Pusat dapat mengundang pihak lain sebagai Nara Sumber.

Pasal 41 Musyawarah dan Rapat-rapat Wilayah 1. Musyawarah Wilayah dihadiri oleh : Peserta, Peninjau dan Undangan. 2. Peserta, terdiri atas : Unsur Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pimpinan Wilayah, Unsur Dewan Pimpinan Daerah, Unsur Pimpinan Wilayah Organisasi Bagian. 3. Peninjau, terdiri atas : Dewan Pembina DPW, Dewan Penasehat DPW, Unsur Badan dan atau Lembaga DPW, dan Ketua-ketua Biro DPW. 4. Undangan, terdiri atas : Perwakilan Institusi, Perorangan. 5. Jumlah Peserta, Peninjau, dan Undangan ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Wilayah. 6. Pimpinan Sidang Musyawarah Wilayah dipilih dari dan oleh peserta. 7. Sebelum Pimpinan Sidang Musyawarah Wilayah terpilih, Pimpinan Sementara adalah Dewan Pimpinan Wilayah.

Pasal 42 Musyawarah Wilayah Luar Biasa Ketentuan mengenai Musyawarah Wilayah sebagaimana tercantum dalam pasal 41 ayat (1) sampai dengan ayat (7) berlaku bagi Musyawarah Wilayah Luar Biasa.

Pasal 43 Rapimwil 1. Rapat Pimpinan Wilayah dihadiri oleh : Peserta, Peninjau dan Undangan. 2. Peserta, terdiri atas : Unsur Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pimpinan Wilayah, Unsur Dewan Pimpinan Daerah, Unsur Pimpinan Wilayah Organisasi Bagian. 3. Peninjau, terdiri atas : Dewan Pembina DPW, Dewan Penasehat DPW, Unsur Badan dan atau Lembaga Wilayah, dan Ketua-ketua Korda DPW. 4. Undangan, terdiri atas : Perwakilan Institusi, Perorangan. 5. Jumlah Peserta, Peninjau, dan Undangan Rapat Pimpinan Wilayah ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Wilayah.

37 | P a g e

Pasal 44 Rakerwil 1. Rapat Kerja Wilayah dihadiri oleh : Peserta, Peninjau dan Undangan. 2. Peserta, terdiri atas : Unsur Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pimpinan Wilayah, Unsur Dewan Pimpinan Daerah, Unsur Pimpinan Daerah Organisasi Bagian Provinsi. 3. Peninjau, terdiri atas : Dewan Penasehat DPW, Unsur Badan, Lembaga dan Ranting DPW 4. Undangan, terdiri atas : Perwakilan Institusi, Perorangan. 5. Jumlah Peserta, Peninjau, dan Undangan Rapat Kerja Wilayah ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Wilayah.

Pasal 45 Musyawarah dan Rapat-rapat Daerah Tingkat Kab/Kota 1. Musyawarah Daerah dihadiri oleh : Peserta, Peninjau dan Undangan. 2. Peserta, terdiri atas : Unsur Dewan Pimpinan Wilayah, Dewan Pimpinan Daerah, Unsur Pimpinan Kecamatan, Unsur Pimpinan Daerah Organisasi Bagian Kabupaten/Kota. 3. Peninjau, terdiri atas : Dewan Penasehat DPD Kab/Kota, Unsur Badan, Lembaga dan Ranting DPD Kab/Kota. 4. Undangan, terdiri atas : Perwakilan Institusi, Perorangan. 5. Jumlah Peserta, Peninjau, dan Undangan ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Daerah. 6. Pimpinan Sidang Musyawarah Daerah dipilih dari dan oleh peserta. 7. Sebelum Pimpinan Sidang Musyawarah Daerah terpilih, Pimpinan Sementara adalah Dewan Pimpinan Daerah.

Pasal 46 Musdalub Ketentuan mengenai Musyawarah Daerah sebagaimana tercantum dalam pasal 45 ayat (1) sampai dengan ayat (7) berlaku bagi Musyawarah Daerah Luar Biasa Kabupaten/ Kota.

Pasal 47 Rakerda 1. Rapat Kerja Daerah dihadiri oleh : Peserta, Peninjau dan Undangan. 2. Peserta, terdiri atas : Unsur Dewan Pimpinan Provinsi, Dewan Pimpinan Daerah, Unsur Pimpinan Kecamatan, Unsur Pimpinan Daerah Organisasi Bagian Kabupaten/ Kota. 3. Peninjau, terdiri atas : Unsur Dewan Pimpinan Provinsi, Dewan Pimpinan Daerah, Dewan Penasehat DPD. 4. Undangan, terdiri atas : Perwakilan Institusi, Perorangan. 5. Jumlah Peserta, Peninjau, dan Undangan ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Daerah.

38 | P a g e

Pasal 48 Rapimda 1. Rapat Pimpinan Daerah dihadiri oleh : Peserta, Peninjau dan Undangan. 2. Peserta, terdiri atas : Unsur Dewan Pimpinan Provinsi, Dewan Pimpinan Daerah, Unsur Pimpinan Kecamatan, Unsur Pimpinan Daerah Organisasi Bagian Kabupaten/ Kota. 3. Peninjau, terdiri atas : Unsur Dewan Pimpinan Provinsi, Dewan Pimpinan Daerah, Dewan Penasehat DPD. 4. Undangan, terdiri atas : Perwakilan Institusi, Perorangan. 5. Jumlah Peserta, Peninjau, dan Undangan Rapat Pimpinan Wilayah ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Daerah.

Pasal 49 Musyawarah dan Rapat-rapat Tingkat Kecamatan 1. Musyawarah Kecamatan dihadiri oleh : Peserta, Peninjau dan Undangan. 2. Peserta, terdiri atas : Unsur Dewan Pimpinan Daerah Kab/Kota, Pimpinan Kecamatan, Unsur Pimpinan Kelurahan/Desa, Unsur Pimpinan Organisasi Bagian Kecamatan. 3. Peninjau, terdiri atas : Dewan Penasehat Pimpinan Kecamatan, Unsur Badan, Lembaga dan Ranting Pimpinan Kecamatan. 4. Undangan, terdiri atas : Perwakilan Institusi, Perorangan. 5. Jumlah Peserta, Peninjau, dan Undangan ditetapkan oleh Pimpinan Kecamatan. 6. Pimpinan Sidang Musyawarah Kecamatan dipilih dari dan oleh peserta. 7. Sebelum Pimpinan Sidang Musyawarah Kecamatan terpilih, Pimpinan Sementara adalah Pimpinan Kecamatan.

Pasal 50 Rapimka 1. Rapat Pimpinan Kecamatan dihadiri oleh : Peserta, Peninjau dan Undangan. 2. Peserta, terdiri atas : Unsur Dewan Pimpinan Kab/Kota, Pimpinan Kecamatan, Unsur Pimpinan Kelurahan/Desa, Unsur Pimpinan Organisasi Bagian Kecamatan. 3. Peninjau, terdiri atas : Unsur Pimpinan Kecamatan, Dewan Penasehat Pimpinan Kecamatan. 4. Undangan, terdiri atas : Perwakilan Institusi, Perorangan. 5. Jumlah Peserta, Peninjau, dan Undangan Rapat ditetapkan oleh Pimpinan Kecamatan.

Pasal 51 Musyawarah dan Rapat-rapat Tingkat Desa/Kelurahan 1. Musyawarah Desa/ Kelurahan dihadiri oleh : Peserta, Peninjau dan Undangan. 2. Peserta, terdiri atas : Unsur Pimpinan Kecamatan, Pimpinan Desa/ Kelurahan, Unsur Pimpinan Kelurahan/Desa. 3. Peninjau, terdiri atas : Dewan Penasehat Pimpinan Kelurahan, Unsur Badan, Lembaga dan Ranting Pimpinan Desa/ Kelurahan.

39 | P a g e

4. 5. 6. 7.

Undangan, terdiri atas : Perwakilan Institusi, Perorangan. Jumlah Peserta, Peninjau, dan Undangan ditetapkan oleh Pimpinan Desa/ Kelurahan. Pimpinan Sidang Musyawarah Desa/ Kelurahan dipilih dari dan oleh peserta. Sebelum Pimpinan Sidang Musyawarah Desa/ Kelurahan terpilih, Pimpinan Sementara adalah Pimpinan Kelurahan.

Pasal 52 1. Rapat Pimpinan Desa/ Kelurahan dihadiri oleh : Peserta, Peninjau dan Undangan. 2. Peserta, terdiri atas : Unsur Pimpinan Kecamatan, Pimpinan Kelurahan/Desa, Unsur Pimpinan Organisasi Bagian Kelurahan/Desa. 3. Peninjau, terdiri atas : Unsur Pimpinan Kecamatan, Dewan Penasehat Pimpinan Kecamatan. 4. Undangan, terdiri atas : Perwakilan Institusi, Perorangan. 5. Jumlah Peserta, Peninjau, dan Undangan Rapat ditetapkan oleh Pimpinan Kelurahan/ Desa.

Pasal 53 Ketentuan tentang teknis penyelenggaraan Musyawarah dan rapat-rapat sebagaimana tercantum dalam BAB X diatur lebih lanjut dalam Petunjuk Pelaksanaan Organisasi.

BAB XI HAK BICARA DAN HAK SUARA Pasal 54 Hak BIcara adalah hak untuk menyampaikan pendapat, saran dan masukan. Hak Suara adalah hak untuk memilih dan di pilih serta menentukan kebijakan. 1. Dalam musyawarah-musyawarah dan rapat-rapat peserta mempunyai hak bicara dan hak suara. 2. Dalam Musyawarah-musyawarah dan rapat-rapat, Peninjau hanya memiliki hak bicara. 3. Hak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan tersendiri.

BAB XII PEMILIHAN PIMPINAN ORGANISASI Pasal 55 1. Pemilihan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah, Ketua Dewan Pimpinan Daerah, Ketua Dewan Pengurus Kecamatan, dan Ketua Pengurus Desa/Kelurahan atau sebutan lain dilaksanakan secara langsung oleh Peserta Musyawarah. 2. Pemilihan dilaksanakan melalui tahapan Pencalonan dan Pemilihan. 3. Ketua Umum atau Ketua terpilih ditetapkan sebagai Ketua Formatur. 4. Penyusunan Pengurus Dewan Pimpinan/ Pimpinan Organisasi dilakukan oleh Ketua Formatur dibantu beberapa orang Anggota Formatur.

40 | P a g e

5. Tata Cara Pemilihan Dewan Pimpinan/Pimpinan organisasi sebagaimana tercantum pada ayat (1) samapai dengan ayat (4) dalam Pasal ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan tersendiri.

BAB XIII KEUANGAN Pasal 56 1. Sumber-sumber keuangan Organisasi, terdiri atas : 1) Usaha-usaha Organisasi yang sah. 2) Sumbangan Donatur dan pihak lain yang tidak mengikat baik Perorangan, Badan, Lembaga Pemerintah dan Swasta. 3) Iuran Anggota. 2. Semua pemasukan dan pengeluaran keuangan Organisasi dipertanggung-jawabkan oleh Dewan Pimpinan/Pimpinan Organisasi pada Musyawarah sesuai tingkatannya dan dilaporkan kepada instansi yang berwenang menurut peraturan perundang-undangan. 3. Ketentuan lebih lanjut tentang pengelolaan dan mekanisme pertanggung-jawaban keuangan Organisasi diatur dalam Peraturan Organisasi.

BAB XIV PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUKUM Pasal 57 1. Jenis Perselisihan Hukum : 1) Sengketa Organisasi 2) Sengketa Perdata 2. Penyelesaian Perselisihan Hukum : 1) Musyawarah 2) Arbitrase 3) Peradilan 3. Ketentuan lebih lanjut tentang penyelesaian perselisihan hukum diatur dalam Peraturan Organisasi.

BAB XV ATRIBUT DAN LAGU Pasal 58 1. ARUN mempunyai Atribut yang terdiri atas Lambang. Simbol-simbol Organisasi lainnya. 2. ARUN mempunyai Lagu Organisasi berupa Hymned an Mars serta lagu-lagu lainnya. 3. Ketentuan lebih lanjut tentang Atribut diatur dalam Peraturan Organisasi.

41 | P a g e

BAB XVI P E N U T U P Pasal 59 1. Hal-hal yang belum ditetapkan dalam Aturan Rumah Tangga ini akan diatur dalam Peraturan Organisasi dan keputusan-keputusan lainnya. 2. Aturan Rumah Tangga ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pada Tanggal

: Jakarta : 28 September 2015

42 | P a g e