ATURAN DASAR IKM FMIPA UI BAB I PENGERTIAN UMUM Pasal 1 Yang dimaksud dengan: 1) UI adalah Universitas Indonesia 2) FMIPA UI adalah Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam UI 3) IKM FMIPA UI adalah Ikatan Keluarga Mahasiswa FMIPA UI 4) AD IKM adalah Aturan Dasar IKM FMIPA UI 5) Pemira adalah Pemilihan Umum Raya 6) BPM adalah Badan Perwakilan Mahasiswa FMIPA UI 7) BEM adalah Badan Eksekutif Mahasiswa FMIPA UI 8) HMD adalah Himpunan Mahasiswa Departemen FMIPA UI 9) BO adalah Badan Otonom FMIPA UI 10) BSO adalah Badan Semi Otonom FMIPA UI 11) BSOD adalah Badan Semi Otonom Departemen yang terdapat dalam IKM FMIPA UI 12) BSOF adalah Badan Semi Otonom Fakultas yang terdapat dalam IKM FMIPA UI 13) Lembaga Eksekutif adalah lembaga kemahasiswaan dalam IKM FMIPA UI yang memegang kekuasaan eksekutif yang terdiri dari BEM dan HMD 14) Musma IKM FMIPA UI adalah Musyawarah Mahasiswa IKM FMIPA UI 15) Forkoti adalah Forum Kosong Tiga 16) GBAK adalah Garis-Garis Besar Arah Kegiatan Lembaga Kemahasiswaan IKM FMIPA UI 17) PPLK adalah Panitia Pemilihan Umum Raya Lembaga Kemahasiswaan 18) PPAA adalah Prosedur Penerimaan Anggota Aktif
1)
2) 3) 4)
5)
BAB II IKATAN KELUARGA MAHASISWA Pasal 2 Nama dari wadah kemahasiswaan FMIPA UI adalah Ikatan Keluarga Mahasiswa Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia yang selanjutnya disebut IKM FMIPA UI IKM FMIPA UI didirikan di Depok pada tanggal 3 Juli 2007, saat ditetapkannya AD IKM FMIPA UI 2007 Asas pendirian IKM FMIPA UI adalah Tri Dharma Perguruan Tinggi Tujuan IKM FMIPA UI adalah: a) Membentuk Mahasiswa FMIPA UI yang berkarakter b) Membentuk ikatan kekeluargaan antar Mahasiswa FMIPA UI c) Membentuk Mahasiswa FMIPA UI yang berpartisipasi aktif baik dalam intra kampus maupun ekstra kampus Kode etik IKM FMIPA UI: a) Insan beriman dan bertakwa b) Insan terpelajar berkomitmen tinggi pada pendidikan c) Insan berjiwa kemanusiaan tinggi dan peka terhadap pendidikan, lingkungan,
politik, hukum, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan d) Menjunjung semangat keilmiahan, kebersamaan, kekeluargaan, persatuan, dan kesatuan e) Menjunjung tinggi hukum IKM FMIPA UI f) Menjaga, menghormati, serta menjunjung nama baik almamater dan sivitas akademik FMIPA UI BAB III MUSYAWARAH MAHASISWA Pasal 3 Musma IKM FMIPA UI adalah musyawarah tertinggi dalam IKM FMIPA UI yang dapat mengubah AD IKM FMIPA UI Pasal 4 Musma IKM FMIPA UI adalah musyawarah yang dihadiri oleh mahasiswa FMIPA UI dan peserta undangan Pasal 5 Penyelenggara Musma IKM FMIPA UI adalah BPM Pasal 6 Peserta undangan ditetapkan oleh penyelenggara Musma IKM FMIPA UI dan hanya memiliki hak bicara tanpa hak suara Pasal 7 Musma IKM FMIPA UI dilaksanakan dalam jangka waktu 3 tahun atau atas kesepakatan ½n+1 BPM, Lembaga Eksekutif, dan BO BAB IV STRUKTUR IKM FMIPA UI Pasal 8 Struktur Lembaga Kemahasiswaan FMIPA UI adalah sebagai berikut: IKM
BPM
BO
BEM
HMD
BSOF
BSOD
Ket: = garis struktural = garis koordinasi 1) 2) 3) 4) 5)
BPM adalah lembaga tertinggi dalam IKM FMIPA UI BEM, HMD, dan BO bertanggung jawab langsung kepada BPM BSOF bertanggung jawab langsung kepada BEM BSOD bertanggung jawab langsung kepada HMD Pertanggungjawaban BEM melingkupi pertanggungjawaban BSOF dan pertanggungjawaban HMD melingkupi pertanggungjawaban BSOD 6) Seluruh Ketua Lembaga Eksekutif, BO, dan BPM atau perwakilannya berkoordinasi dalam sebuah forum yang disebut Forkoti, serta difasilitasi oleh BPM BAB V KEANGGOTAAN Pasal 9 Anggota IKM FMIPA UI terdiri dari anggota biasa dan anggota aktif. Pasal 10 1) Anggota biasa adalah seluruh mahasiswa FMIPA UI 2) Anggota aktif adalah anggota biasa yang telah mengikuti PPAA yang kemudian ditetapkan oleh BPM 3) Anggota biasa dan anggota aktif merupakan suatu tingkatan dan status anggota aktif dapat dicabut Pasal 11 Kewajiban anggota IKM FMIPA UI: 1) Melaksanakan dan menaati AD IKM FMIPA UI 2) Menjaga nama baik almamater 3) Berpartisipasi aktif baik intra maupun ekstrakampus Pasal 12 Hak anggota IKM FMIPA UI: 1) Mendapatkan pelayanan dan fasilitas yang disediakan IKM FMIPA UI menurut prosedur yang berlaku 2) Mengeluarkan pendapat baik secara lisan maupun tulisan 3) Memilih dalam proses pemilihan ketua lembaga eksekutif dan anggota Independen 4) Berserikat dan berkumpul menurut prosedur yang berlaku 5) Membela diri dan/atau dibela apabila akan atau telah dikenakan sanksi di dalam dan/atau luar lingkungan IKM FMIPA UI selama tidak melanggar kode etik IKM FMIPA UI
6) Berpartisipasi dalam semua kegiatan IKM FMIPA UI menurut prosedur yang berlaku 7) Mengajukan gugatan kepada anggota IKM lain dan/atau lembaga kemahasiswaan dalam naungan IKM FMIPA UI yang melanggar kode etik IKM FMIPA UI Pasal 13 anggota aktif mendapatkan hak dipilih serta hak bergabung dalam kepanitiaan dan lembaga kemahasiswaan di dalam IKM FMIPA UI Pasal 14 1) Anggota aktif IKM FMIPA UI dapat diberikan sanksi berupa pencabutan tetap atau pencabutan sementara karena : a) Bertindak bertentangan dengan AD IKM FMIPA UI dan atau peraturanperaturan atau ketentuan-ketentuan lainnya yang telah ditetapkan dalam IKM FMIPA UI b) Bertindak merugikan atau mencoreng nama baik almamater 2) Pencabutan dan penetapan kembali keanggotaan aktif IKM FMIPA UI ditetapkan oleh BPM dengan mekanisme yang akan ditentukan kemudian 3) Anggota aktif yang dikenakan pencabutan sementara oleh IKM FMIPA UI kehilangan hak dipilih dan hak bergabung dalam kepanitiaan dan lembaga kemahasiswaan di dalam IKM FMIPA UI selama pencabutan berlaku Pasal 15 1) Anggota IKM FMIPA UI dan atau lembaga kemahasiswaan di IKM FMIPA UI dapat menuntut anggota IKM FMIPA UI yang lain untuk diberikan sanksi oleh BPM 2) Anggota yang dituntut pada ayat 1 berhak mengajukan pembelaan kepada BPM 3) Putusan sanksi harus melalui pemeriksaan dalam Sidang Pleno Tertutup BPM yang kemudian pengambilan putusan sanksi melalui Sidang Pleno Terbuka BPM Pasal 16 Keanggotaan IKM FMIPA UI hilang karena tidak terdaftar lagi secara akademis di FMIPA UI, kecuali kepada mahasiswa yang sedang mengemban tanggung jawab dalam suatu kelembagaan dan/atau kepanitiaan di FMIPA UI sampai masa jabatan berakhir. BAB VI BADAN PERWAKILAN MAHASISWA Pasal 17 1) BPM adalah lembaga tertinggi dalam IKM FMIPA UI 2) BPM memiliki kekuasaan legislatif dan yudikatif 3) BPM memegang fungsi pengendalian dan audit keuangan lembaga kemahasiswaan, serta pembinaan mahasiswa dalam IKM FMIPA UI
Pasal 18 BPM memiliki wewenang: 1) Membuat peraturan-peraturan atau ketentuan-ketentuan yang dianggap perlu untuk kegiatan Lembaga Eksekutif, BO, dan BSO sejauh tidak bertentangan dengan AD IKM FMIPA UI 2) Menetapkan pendirian, pembekuan, dan pembubaran Lembaga Eksekutif, BO, dan BSO 3) Menetapkan perubahan status BSO menjadi BO atau sebaliknya 4) Meminta pertanggungjawaban Lembaga Eksekutif dan BO sewaktu-waktu bila diperlukan Pasal 19 BPM memiliki tugas: 1) Menyusun GBAK untuk Lembaga Eksekutif, BO, dan BSO 2) Berkewajiban menyerahkan GBAK saat pelantikan pengurus Lembaga Eksekutif dan BO 3) Mengawasi dan menilai kegiatan Lembaga Eksekutif dan BO serta menyampaikan hasil penilaian BPM kepada anggota IKM FMIPA UI. 4) Menilai laporan pertanggungjawaban Lembaga Eksekutif dan BO 5) Memfasilitasi laporan pertanggungjawaban terbuka Lembaga Eksekutif dan BO kepada anggota IKM FMIPA UI. 6) Menyampaikan hasil kerja BPM kepada anggota IKM FMIPA UI melalui Forum Laporan pertanggungjawaban terbuka 7) Memfasilitasi penyelesaian masalah yang terjadi pada Lembaga Eksekutif dan BO 8) Memberikan advokasi hak-hak anggota IKM FMIPA UI 9) Mengesahkan dan mengoordinasikan kepanitiaan PPAA dan PPLK 10) Melantik dan memberikan mandat kepada Ketua Lembaga Eksekutif dan BO terpilih 11) Menerima, menimbang dan/atau menetapkan rancangan program kerja Lembaga Eksekutif dan BO 12) Membuat mekanisme penerimaan dan penindaklanjutan rancangan program kerja dan anggaran keuangan Lembaga Eksekutif dan BO setiap periode kepengurusan 13) Membuat peraturan dan mengaudit keuangan Lembaga Eksekutif dan BO 14) Memberikan sanksi pada lembaga kemahasiswaan atau anggota IKM FMIPA UI yang melakukan pelanggaran terhadap AD IKM FMIPA UI yang berlaku atau peraturan BPM dan bila perlu dipertanggungjawabkan di sidang pleno terbuka BPM 15) Menyampaikan AD IKM FMIPA UI kepada lembaga kemahasiswaan serta mengawal dan mengawasi pelaksanaannya 16) Mengumpulkan, menyampaikan, serta menindaklanjuti aspirasi anggota IKM FMIPA UI 17) Mencabut surat mandat ketua Lembaga Eksekutif dan BO ketika masa
jabatannya berakhir atau melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan AD IKM FMIPA UI. Pasal 20 Mekanisme gugatan untuk BPM : 1) Setiap Lembaga eksekutif dan BO berhak menyampaikan surat gugatan tertutup yang ditunjukkan kepada ketua BPM untuk ditindaklanjuti 2) Apabila tidak ada tindak lanjut dari surat gugatan tertutup, Lembaga Eksekutif dan BO berhak menyampaikan surat gugatan terbuka yang dapat disampaikan melalui semua media informasi yang dimiliki Lembaga Eksekutif dan BO 3) Lembaga Eksekutif dan BO berhak berkoordinasi dengan Lembaga Eksekutif dan BO lain untuk mengevaluasi keharmonisan pelaksanaan tugas BPM
1) 2)
3) 4)
Pasal 21 Anggota independen merupakan perwakilan departemen yang ada di FMIPA UI dan dipilih melalui Pemilihan Umum Raya Jumlah perwakilan dari masing-masing departemen ditentukan berdasarkan jumlah anggota IKM FMIPA UI yang ada di departemen terkait yang kemudian jumlah perwakilannya ditetapkan oleh peraturan BPM periode sebelumnya Masa jabatan anggota independen adalah satu tahun dan berakhir bersamaan dengan diresmikannya anggota Independen yang baru Syarat-syarat untuk menjadi anggota independen ditetapkan oleh BPM periode sebelumnya
Pasal 22 Hak Anggota Independen: 1) Hak interpelasi, 2) Hak angket, dan 3) Hak menyampaikan usul dan menyatakan pendapat Pasal 23 1) Mahasiswa melalui HMD berhak menuntut restrukturisasi anggota independen dari Departemen masing-masing dengan mengajukan mosi tidak percaya 2) Pengajuan mosi tidak percaya diserahkan kepada BPM 3) Mosi tidak percaya harus disetujui dalam bentuk tanda tangan oleh minimal ½ dari jumlah mahasiswa Departemen yang telah menempuh minimal 1 semester BAB VII LEMBAGA EKSEKUTIF Pasal 24 Lembaga Eksekutif FMIPA UI terdiri dari Badan Eksekutif Mahasiswa di tingkat fakultas dan Himpunan Mahasiswa Departemen di tingkat departemen Pasal 25
Wewenang BEM: 1) Menyikapi isu-isu di dalam dan di luar IKM FMIPA UI; 2) Mengoordinasi, mengawasi, dan menilai BSOF; 3) Melakukan koordinasi dengan seluruh lembaga kemahasiswaan yang bernaung di bawah IKM FMIPA UI; dan 4) Melantik dan memberikan mandat kepada ketua BSOF yang dinaunginya. Pasal 26 Tugas BEM: 1) Melaksanakan segala peraturan yang ada dalam IKM FMIPA UI sesuai dengan hierarkinya; 2) Memperhatikan upaya peningkatan kesejahteraan mahasiswa; 3) Mengadvokasi mahasiswa dalam hal dana dan fasilitas di tingkat Fakultas; 4) Memberikan tanggapan atas penggunaan hak interpelasi dan hak angket yang disampaikan oleh BPM; 5) Menyerap, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi mahasiswa di tingkat fakultas; 6) Menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain di IKM FMIPA UI; 7) Meminta pengesahan program kerja pada BPM di awal periode kepengurusan; 8) Memberikan laporan pertanggungjawaban dan keuangan kepada BPM; 9) Menyampaikan laporan terbuka kepada anggota IKM FMIPA UI; 10) Memberikan wewenang pada BSOF sesuai dengan bidangnya; 11) Menyerahkan GBAK kepada BSOF yang dinaunginya ketika pelantikan ketua BSOF tersebut; dan 12) Memfasilitasi penyelesaian masalah yang terjadi pada BSOF yang dinaunginya. Pasal 27 Wewenang HMD: 1) Mengoordinasi, mengawasi, dan menilai BSOD; 2) Melakukan koordinasi dengan seluruh lembaga kemahasiswaan yang bernaung di bawah IKM FMIPA UI; dan 3) Melantik dan memberikan mandat kepada ketua BSOD yang dinaunginya. Pasal 28 Tugas HMD: 1) Melaksanakan segala peraturan yang ada dalam IKM FMIPA UI sesuai dengan hierarkinya; 2) Memperhatikan upaya peningkatan kesejahteraan mahasiswa di tingkat departemen; 3) Mengadvokasi mahasiswa dalam hal dana dan fasilitas di tingkat departemen; 4) Memberikan tanggapan atas penggunaan hak interpelasi dan hak angket yang disampaikan oleh BPM; 5) Menyerap, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi mahasiswa di tingkat
6) 7) 8) 9) 10) 11) 12)
departemen; Menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain di IKM FMIPA UI; Meminta pengesahan program kerja pada BPM di awal periode kepengurusan; Memberikan laporan pertanggungjawaban dan keuangan kepada BPM; Menyampaikan laporan terbuka kepada anggota IKM FMIPA UI di tingkat departemenyang bersangkutan; Memberikan wewenang pada BSOD sesuai dengan bidangnya; Menyerahkan GBAK kepada BSOD yang dinaunginya ketika pelantikan ketua BSOD tersebut; dan Memfasilitasi penyelesaian masalah yang terjadi pada BSOD yang dinaunginya.
BAB VIII BADAN SEMI OTONOM Pasal 29 Badan Semi Otonom FMIPA UI adalah wadah kegiatan mahasiswa FMIPA UI dalam satu bidang peminatan atau pelayanan keagamaan yang aktivitasnya mendukung lembaga eksekutif dengan tujuan memberikan pelayanan kepada mahasiswa FMIPA UI. Pasal 30 Badan Semi Otonom FMIPA UI terdiri dari: 1) BSO Fakultas 2) BSO Departemen Pasal 31 Wewenang BSO adalah: 1) Menentukan AD/ART secara otonom sepanjang tidak menyimpang dari AD IKM FMIPA UI, dan peraturan BPM serta dapat dipertanggungjawabkan; 2) Merancang program kerja; 3) Menjalankan program kerja yang telah disetujui dan ditetapkan oleh BPM; dan 4) Berkoordinasi dengan lembaga kemahasiswaan lain. Pasal 32 Tugas BSO adalah: 1) Melaksanakan segala peraturan yang berlaku dalam IKM FMIPA UI; 2) Memberikan laporan kinerja secara berkala kepada lembaga eksekutif yang menaunginya; 3) Menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain di IKM FMIPA UI; 4) Bertanggung jawab kepada lembaga eksekutif yang menaunginya; 5) Tidak bertentangan dengan AD IKM FMIPA UI dan peraturan BPM selama menjalankan kegiatannya; dan 6) BSOD menitikberatkan kinerjanya pada bidang keilmiahan.
Pasal 33 Setiap kegiatan yang dilakukan oleh BSO wajib ditandatangani oleh lembaga eksekutif yang menaunginya untuk diketahui. BAB IX BADAN OTONOM Pasal 34 Badan otonom FMIPA UI adalah wadah kegiatan mahasiswa FMIPA UI dalam satu bidang peminatan, atau pelayanan keagamaan yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh BPM untuk mandiri dari naungan lembaga eksekutif. Pasal 35 Wewenang BO adalah: 1) Menentukan AD/ART secara otonom sepanjang tidak menyimpang dari AD IKM FMIPA UI, dan peraturan BPM; 2) Merancang program kerja; 3) Menjalankan program kerja yang telah disetujui dan ditetapkan oleh BPM; dan 4) Berkoordinasi dengan lembaga kemahasiswaan lain. Pasal 36 Tugas BO adalah: 1) Melaksanakan segala peraturan yang berlaku dalam IKM FMIPA UI; 2) Menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain di IKM FMIPA UI; 3) Tidak bertentangan dengan AD IKM FMIPA UI dan peraturan BPM selama menjalankan kegiatannya; 4) Memberikan tanggapan atas penggunaan hak interpelasi dan hak angket yang disampaikan oleh BPM; 5) Meminta pengesahan program kerja pada BPM di awal periode kepengurusan; 6) Memberikan laporan pertanggungjawaban dan keuangan kepada BPM; dan 7) Menyampaikan laporan pertanggungjawaban terbuka kepada anggota IKM FMIPA UI BAB X TATA URUTAN PERATURAN LEMBAGA KEMAHASISWAAN IKM FMIPA UI Pasal 37 1) Bentuk-bentuk Peraturan Lembaga Kemahasiswaan FMIPA UI yang menunjukkan hierarki adalah: a) AD IKM FMIPA UI b) Ketetapan BPM c) Keputusan BPM d) Peraturan BEM/HMD/BO e) Peraturan BSO
Pasal 38 AD IKM FMIPA UI merupakan landasan konstitusional tertinggi dan wajib dilaksanakan oleh seluruh anggota dan lembaga kemahasiswaan yang ada dalam IKM FMIPA UI Pasal 39 1) Ketetapan BPM adalah peraturan yang tertinggi tingkatannya setelah AD IKM FMIPA UI yang berlaku bagi seluruh anggota dan lembaga kemahasiswaan yang ada di IKM FMIPA UI 2) Ketetapan BPM adalah hasil musyawarah/sidang pleno tertutup BPM dan dipublikasikan kepada seluruh anggota IKM FMIPA UI Pasal 40 1) Keputusan BPM adalah peraturan tertulis yang dibuat dan dikeluarkan oleh BPM serta mengikat seluruh anggota dan lembaga kemahasiswaan yang ada di IKM FMIPA UI 2) Keputusan BPM adalah peraturan yang bersifat sementara, reaktif, dan dalam lingkup yang spesifik 3) Keputusan BPM dibuat dalam sidang pleno tertutup BPM dan diputuskan oleh Ketua BPM Pasal 41 Peraturan BEM adalah suatu peraturan tertulis yang dibuat dan dikeluarkan oleh BEM serta hanya mengikat ke dalam BEM dan BSOF yang dinaunginya Pasal 42 Peraturan HMD adalah suatu peraturan tertulis yang dibuat dan dikeluarkan oleh HMD serta hanya mengikat ke dalam HMD dan BSOD yang dinaunginya Pasal 43 Peraturan BO adalah suatu peraturan tertulis yang dibuat dan dikeluarkan oleh BO serta hanya mengikat ke dalam Pasal 44 Peraturan BSOF adalah suatu peraturan tertulis yang dibuat dan dikeluarkan oleh BSOF serta hanya mengikat ke dalam Pasal 45 Peraturan BSOD adalah suatu peraturan tertulis yang dibuat dan dikeluarkan oleh BSOD serta hanya mengikat ke dalam BAB XI KEUANGAN LEMBAGA KEMAHASISWAAN Pasal 46
1) Sumber keuangan lembaga kemahasiswaan berasal dari: a) Birokrat b) Dana usaha c) Kas lembaga d) Sumber lain yang halal dan dapat dipertanggungjawabkan 2) Sumber keuangan yang berasal dari birokrat tetap dipegang oleh birokrat 3) Seluruh kegiatan lembaga kemahasiswaan tidak diperkenankan menerima dana dari partai politik, perusahaan rokok, minuman keras, dan kondom
1)
2)
3) 4)
Pasal 47 Forum Keuangan FMIPA UI adalah sidang pleno yang diselenggarakan oleh BPM dan mengundang perwakilan Lembaga Eksekutif dan BO di lingkungan FMIPA UI yang merupakan perwujudan dari kekuasaan tertinggi keuangan lembaga kemahasiswaan Dalam Forum Keuangan FMIPA UI, BPM berwenang menentukan pembagian keuangan lembaga Eksekutif, BO, dan BSO yang bersumber dari Birokrat Fakultas Dalam Forum Keuangan, Lembaga Eksekutif dan BO sebagai undangan hanya memiliki hak bicara tanpa hak suara Forum Keuangan dilaksanakan minimal 2 kali, 1 kali di awal kepengurusan dan 1 kali di akhir kepengurusan seluruh Lembaga Kemahasiswaan di lingkungan FMIPA UI
Pasal 48 Mekanisme Pembagian Keuangan Lembaga Kemahasiswaan adalah sebagai berikut: 1) Sebelum pelaksanaan Forum Keuangan, masing-masing lembaga kemahasiswaan harus menyerahkan laporan keuangan periode sebelumnya 2) Pada pelaksanaan Forum Keuangan masing-masing Lembaga Kemahasiswaan harus mempresentasikan anggaran keuangan program selama 1 periode kepengurusan berikutnya 3) Pada pelaksanaan Forum Keuangan masing-masing Lembaga Eksekutif, BO, dan BSO harus menyerahkan anggaran keuangan program kerja selama 1 periode kepengurusan berikutnya kepada BPM 4) Pembagian keuangan masing-masing lembaga kemahasiswaan ditetapkan oleh BPM berdasarkan pada kesepakatan forum keuangan 5) Proporsi pembagian keuangan yang telah ditetapkan oleh BPM akan disampaikan ke pihak birokrat fakultas Pasal 49 Mekanisme Pengajuan Keuangan Lembaga Kemahasiswaan adalah sebagai berikut: 1) Lembaga Kemahasiswaan dapat memperoleh keuangan lembaga kemahasiswaan jika memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh BPM
2) Pengajuan Permohonan Keuangan ditujukan kepada birokrat melalui persetujuan BPM Pasal 50 Kewajiban-kewajiban BPM dalam hal pengendalian dan audit keuangan terhadap Lembaga Eksekutif, BO, dan BSO: 1) Melakukan audit keuangan terhadap lembaga Eksekutif, BO, dan BSO; 2) Memberikan laporan hasil audit kepada lembaga Eksekutif, BO, dan BSO yang bersangkutan; 3) Memberikan laporan keuangan dalam forum yang sifatnya terbuka kepada mahasiswa FMIPA UI setiap akhir periode kepengurusan; 4) Melaporkan penyelewengan yang terjadi kepada lembaga Eksekutif, BO, dan BSO yang diaudit yang selanjutnya dipublikasikan kepada mahasiswa FMIPA UI; dan 5) Membuat standar laporan keuangan dan sistem kontrol keuangan bagi seluruh lembaga kemahasiswaan. 6) Memberikan peringatan bila ditemukan adanya penyelewengan pada lembaga Eksekutif, BO, dan BSO yang diauditnya Pasal 51 Hak-hak BPM dalam hal mekanisme audit keuangan terhadap lembaga Eksekutif, BO, dan BSO: 1) Mendapatkan keterangan yang mendukung proses audit dari lembaga Eksekutif, BO, dan BSO yang diauditnya 2) Menerima laporan keuangan dari lembaga Eksekutif, BO, dan BSO 3) Melakukan penyelidikkan dalam proses audit yang dilakukan Pasal 52 Kewajiban-kewajiban Lembaga Eksekutif, BO, dan BSO: 1) Membuat laporan keuangan yang terstandardisasi minimal 2 kali dalam 1 periode kepengurusan; 2) Memberikan laporan keuangan kepada lembaga eksekutif bagi BSO; 3) Memberikan laporan keuangan kepada BPM bagi Lembaga Eksekutif dan BO, laporan keuangan Lembaga Eksekutif disertai dengan laporan keuangan BSO yang dinaunginya; 4) Membentuk sistem kontrol keuangan internal yang terstandardisasi; 5) Bersedia dipanggil sewaktu-waktu oleh BPM untuk dimintai keterangan; dan 6) Memberikan penjelasan mengenai laporan keuangan yang telah diaudit jika diperlukan. Pasal 53 Hak-hak Lembaga Eksekutif, BO dan BSO: 1) Menerima dan mengelola dana yang diperoleh dari sumber dana lembaga kemahasiswaan;
2) 3) 4)
5)
Mendapat penilaian dari BPM mengenai laporan keuangan yang diberikan; Mendapatkan penjelasan mengenai penilaian atas laporan keuangan yang telah diaudit oleh BPM; Memeriksa dan menindaklanjuti penyelewengan pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh pengurus lembaga kemahasiswaan dan kepanitiaan yang dibentuk; dan Sisa hasil usaha lembaga kemahasiswaan menjadi hak mutlak masingmasing lembaga kemahasiswaan. Pasal 54
Hak-hak BPM: 1) Menerima dan mengelola dana yang diperoleh dari sumber dana lembaga kemahasiswaan 2) Sisa hasil usaha BPM menjadi hak mutlak bagi BPM BAB XII KELEMBAGAAN Pasal 55 Persyaratan administratif pendirian BSO Fakultas adalah: 1) Memiliki AD/ART BSO 2) Independen, yang berarti tidak memiliki hubungan struktural dengan lembaga/organisasi di luar IKM FMIPA UI 3) Didirikan dan beranggotakan mahasiswa FMIPA UI 4) Keanggotaan, terdiri dari anggota awal sejumlah minimal 40 orang yang merupakan anggota aktif IKM FMIPA UI yang telah menempuh masa studi di FMIPA UI minimal 2 semester yang terdiri dari minimal 5 orang dari masingmasing departemen 5) Mendapat surat rekomendasi dari BEM 6) Memenuhi asas manfaat, iman dan takwa, demokrasi, partisipatif, dan kekeluargaan 7) Memiliki aspek bidang minat dan bakat 8) Persyaratan administratif selanjutnya diatur dalam ketetapan BPM Pasal 56 Persyaratan administratif pendirian BSO Departemen terdiri dari: 1) Memiliki AD/ART BSO 2) Independen, yang berarti tidak memiliki hubungan struktural dengan lembaga/organisasi diluar IKM FMIPA UI 3) Didirikan dan beranggotakan mahasiswa departemen yang bersangkutan 4) Keanggotaan, yang terdiri dari anggota awal minimal sejumlah 20 orang dari departemen yang bersangkutan yang telah menempuh masa studi di FMIPA UI minimal 2 semester dan merupakan anggota aktif IKM FMIPA UI 5) Mendapat surat rekomendasi dari HMD
6) Memenuhi asas manfaat, iman dan takwa, demokrasi, partisipatif, dan kekeluargaan 7) Memiliki aspek ilmiah yang sesuai dengan Departemen 8) Persyaratan administaratif selanjutnya diatur dalam ketetapan BPM Pasal 57 Tiga tahapan untuk pendirian sebuah BSO adalah: 1) Tahap pendaftaran Pendaftaran dilakukan dengan menyerahkan persyaratan administratif, verifikasi persyaratan administratif, dan proses tanya jawab yang difalisitasi oleh BPM 2) Tahap uji kelayakan Uji kelayakan diadakan oleh BPM setelah pendaftaran dengan parameter yang ditentukan sebagai berikut: a) BSO yang bersangkutan mampu bersinergi dengan Lembaga Eksekutif yang menaunginya dan ditetapkan oleh BPM b) Lembaga Eksekutif yang menaunginya membuat parameter penilaian BSO yang bersangkutan sebagai bahan pertimbangan bagi BPM dalam menetapkan pendirian BSO c) Selama menjalani masa uji kelayakan, BSO yang bersangkutan mendapatkan surat mandat sementara dengan jangka waktu yang ditetapkan oleh BPM selama 6 bulan 3) Tahap persetujuan Persetujuan berdirinya sebuah BSO dilakukan dalam sidang pleno tertutup BPM Pasal 58 Alur perubahan status Badan Semi Otonom menjadi Badan Otonom terdiri dari 3 tahap, yaitu: 1) Pendaftaran Pendaftaran dilakukan dengan menyerahkan persyaratan administratif sebagai berikut : a) Menyerahkan surat rekomendasi dari Lembaga Eksekutif yang menaunginya b) Telah berdiri selama 5 tahun c) Anggota pada kepengurusan berjalan minimal 60 orang yang merupakan anggota aktif IKM FMIPA UI yang terdiri dari minimal 5 orang dari tiap departemen yang berada di FMIPA UI d) Penyerahan Laporan Pertanggungjawaban Kepengurusan tepat waktu kepada Lembaga Eksekutif yang menaungi e) Persyaratan selanjutnya diserahkan kepada BPM 2) Masa Studi Kelayakan a) Masa studi kelayakan dilaksanakan selama 6 bulan sejak waktu yang ditentukan oleh BPM b) Dalam Masa Studi Kelayakan akan diadakan 2 kali audiensi yang waktunya akan ditentukan kemudian
c) Aspek penilaian selama Masa Studi Kelayakan terdapat pada lampiran Lembar Penilaian yang akan diberitahukan kepada Badan Semi Otonom yang bersangkutan d) Dalam Masa Studi Kelayakan akan dilakukan proses audit dari BSO yang bersangkutan minimal dinyatakan lulus studi kelayakan oleh auditor yang ditentukan oleh BPM 3) Pengesahan Keputusan akhir yang dihasilkan pada Sidang Pleno Tertutup BPM akan diperkuat dalam bentuk Ketetapan BPM Pasal 59 Pencabutan dan pemberian mandat ketua BSO diatur dalam peraturan BSO yang disepakati bersama dengan Lembaga Eksekutif yang menaunginya yang prosesnya diketahui oleh BPM Pasal 60 Mekanisme teguran dan sanksi kepada Lembaga Eksekutif, BO, dan BSO diatur dalam ketetapan BPM Pasal 61 Ketua BEM, ketua HMD atau ketua BO dapat dijatuhkan apabila: 1) Tidak dapat menjalankan tugas dan fungsinya sebagai ketua BEM, ketua HMD atau ketua BO 2) Tidak dapat memberikan pertanggungjawaban kepada BPM setelah diberikan waktu yang telah ditetapkan oleh BPM 3) Melanggar AD IKM FMIPA UI 4) Mencemarkan nama baik IKM FMIPA UI Pasal 62 Mekanisme teguran dan sanksi kepada ketua BEM, ketua HMD, atau ketua BO diatur dalam ketetapan BPM Pasal 63 Proses penjatuhan ketua BEM, ketua HMD, atau ketua BO adalah: 1) Setelah putusan peringatan penjatuhan ketua BEM, ketua HMD, atau ketua BO disahkan oleh sidang pleno tertutup BPM, surat ketetapan yang disertai dengan alasan-alasan dikirim kepada ketua BEM, ketua HMD, atau ketua BO yang bersangkutan 2) Ketua BEM, ketua HMD, atau ketua BO diberi waktu 2 minggu sejak dikeluarkannya surat ketetapan BPM untuk mengajukan surat pembelaan kepada BPM 3) Ketua BEM, ketua HMD, atau ketua BO mulai demisioner saat surat ketetapan penjatuhan disampaikan sampai terpilihnya ketua BEM, ketua HMD, atau ketua BO yang baru
4) Pejabat sementara ketua BEM, ketua HMD, atau ketua BO harus dibentuk oleh BPM dengan pertimbangan dari Lembaga yang bersangkutan Pasal 64 Setiap lembaga kemahasiswaan yang ada di IKM FMIPA UI memiliki hak yang sama dalam memperoleh fasilitas di lingkungan FMIPA UI Pasal 65 Lembaga kemahasiswaan dapat dibubarkan apabila: 1) Tidak dapat menjalankan tugas dan fungsinya sebagai sebuah lembaga kemahasiswaan 2) Tidak dapat memberikan laporan pertanggungjawaban setelah diberi waktu yang ditetapkan oleh BPM 3) Melanggar AD IKM FMIPA UI 4) Mencemarkan nama baik FMIPA UI 5) Tidak memiliki konstituen di Lembaganya Pasal 66 Proses Pembubaran Lembaga Kemahasiswaan: 1) Setelah putusan peringatan pembubaran Lembaga Kemahasiswaan disahkan oleh sidang pleno tertutup BPM, surat ketetapan yang disertai dengan alasanalasan dikirim kepada ketua Lembaga Kemahasiswaan tersebut 2) Lembaga Kemahasiswaan diberi waktu 21 hari, termasuk hari libur sejak tanggal surat peringatan disahkan, untuk mengajukan surat pembelaan kepada BPM 3) Lembaga Kemahasiswaan dianggap bubar saat Surat Ketetapan Pembubaran Lembaga Kemahasiswaan disahkan dan disampaikan BPM kepada Lembaga Kemahasiswaan tersebut dan seluruh anggota IKM FMIPA UI 4) Jika Lembaga Kemahasiswaan tidak memiliki konstituen selama 1 periode kepengurusan, BPM berhak membubarkan Lembaga Kemahasiswaan tersebut tanpa adanya surat peringatan dan surat pembelaan terlebih dahulu dari Lembaga Kemahasiswaan tersebut BAB XIII PEMBINAAN IKM FMIPA UI Pasal 67 Pembinaan IKM FMIPA UI diatur dalam ketetapan BPM Pasal 68 Pembinaan IKM FMIPA UI terdiri dari 4 fase yaitu fase pertama, kedua, ketiga, dan keempat Pasal 69
1) 2)
Pembinaan fase pertama diatur dalam PPAA Pembinaan fase kedua, ketiga, dan keempat diatur dalam ketetapan BPM, diselenggarakan oleh lembaga kemahasiswaan FMIPA UI
BAB XIV PROGRAM KERJA IKM FMIPA UI Bagian Pertama Prosedur Penerimaan Anggota Aktif Pasal 70 1) PPAA IKM FMIPA UI adalah prosedur penerimaan anggota aktif yang memiliki muatan berupa pengenalan medan, akademis-profesi, kerohanian, dan nilai kemahasiswaan 2) PPAA IKM FMIPA UI ditetapkan oleh BPM 3) PPAA IKM FMIPA UI diselenggarakan oleh seluruh lembaga kemahasiswaan Pasal 71 1) Panitia PPAA ditetapkan oleh BPM dan diselenggarakan oleh BEM dan HMD yang bekerjasama dengan BO dan bertanggung jawab secara langsung kepada BPM Pasal 72 Tugas dan Wewenang Panitia PPAA secara garis besar yaitu merancang usulan mekanisme PPAA dan menjalankan mekanisme tersebut setelah disahkan oleh BPM Bagian Kedua Pemilihan Umum Raya Pasal 73 Pemira merupakan proses pemilihan ketua lembaga eksekutif dan anggota independen yang dipilih secara langsung oleh anggota IKM FMIPA UI
1)
2)
Pasal 74 Proses pemilihan ketua lembaga eksekutif dan anggota independen diselenggarakan setiap semester ganjil dengan waktu yang ditentukan oleh BPM Mekanisme pemilihan ketua BSO dan BO ditentukan oleh kebijakan internal BSO dan BO yang bersangkutan Pasal 75
1) PPLK dibentuk oleh BPM 2) Pembentukan PPLK selambat-lambatnya 1 bulan sebelum pembukaan pendaftaran calon anggota independen, calon ketua dan wakil ketua BEM, dan calon ketua HMD 3) PPLK sekurang-kurangnya terdiri dari 2 orang wakil dari tiap departemen 4) Tugas dan wewenang PPLK diatur dalam ketetapan BPM
5) PPLK bertanggung jawab kepada BPM
BAB XV ATURAN PERALIHAN Pasal I AD IKM FMIPA UI terhitung sah sejak tanggal ditetapkannya dan mengikat semua anggota IKM FMIPA UI Pasal II AD IKM FMIPA UI dinyatakan berlaku terhitung sejak disahkan Pasal III Segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan AD IKM FMIPA UI Pasal IV Semua lembaga kemahasiswaan yang ada di dalam Ikatan Keluarga Mahasiswa FMIPA UI masih tetap berfungsi selama belum dibentuk lembaga-lembaga yang baru menurut AD IKM FMIPA UI
Ditetapkan di Hari/ tanggal Pukul
: Depok : AAAAA, BB Juni 2016 : XX.YY WIB
MUSYAWARAH LEMBAGA KEMAHASISWAAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS INDONESIA TAHUN 2016 Presidium Sidang I
Nama NPM. NPM
Presidium Sidang II
Nama NPM. NPM
Presidium Sidang III
Nama NPM. NPM
