ATURAN DASAR IKM FMIPA UI BAB I PENGERTIAN UMUM Pasal 1 Yang dimaksud dengan: 1) UI adalah Universitas Indonesia 2) FMIPA UI adalah Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam UI 3) IKM FMIPA UI adalah Ikatan Keluarga Mahasiswa FMIPA UI 4) AD IKM adalah Aturan Dasar IKM FMIPA UI 5) Pemira adalah Pemilihan Raya 6) BPM adalah Badan Perwakilan Mahasiswa FMIPA UI 7) BEM adalah Badan Eksekutif Mahasiswa FMIPA UI 8) HMD adalah Himpunan Mahasiswa Departemen FMIPA UI 9) BSO adalah Badan Semi Otonom FMIPA UI 10) BSOD adalah Badan Semi Otonom Departemen yang terdapat dalam IKM FMIPA UI 11) BSOF adalah Badan Semi Otonom Fakultas yang terdapat dalam IKM FMIPA UI 12) Lembaga Eksekutif adalah lembaga kemahasiswaan dalam IKM FMIPA UI yang memegang kekuasaan eksekutif 13) Musma adalah Musyawarah Mahasiswa 14) GBAK adalah Garis-Garis Besar Arah Kegiatan Lembaga Kemahasiswaan IKM FMIPA UI 15) PPLK adalah Panitia Pemilihan Umum Raya Lembaga Kemahasiswaan 16) MLK adalah Musyawarah Lembaga Kemahasiswaan
BAB II IKATAN KELUARGA MAHASISWA Pasal 2 1. Nama dari wadah kemahasiswaan FMIPA UI adalah Ikatan Keluarga Mahasiswa Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia yang selanjutnya disebut IKM FMIPA UI. 2. IKM FMIPA UI didirikan di Depok pada saat ditetapkannya AD IKM FMIPA UI. 3. Asas pendirian IKM FMIPA UI adalah Tri Dharma Perguruan Tinggi. 4. Tujuan IKM FMIPA UI adalah membentuk mahasiswa FMIPA UI yang berperan aktif dalam dinamika kehidupan kampus. 5. Kode etik IKM FMIPA UI: a. Insan beriman dan bertakwa b. Insan terpelajar berkomitmen tinggi pada pendidikan c. Insan berjiwa kemanusiaan tinggi dan peka terhadap pendidikan, politik, hukum, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan. d. Menjunjung semangat kebersamaan, kekeluargaan, persatuan, dan kesatuan e. Menjunjung tinggi hukum IKM FMIPA UI f. Menjaga, menghormati, serta menjunjung nama baik almamater dan civitas academica
BAB III MUSYAWARAH MAHASISWA Pasal 3 Musyawarah mahasiswa adalah musyawarah yang dihadiri oleh mahasiswa FMIPA UI atau ditambah undangan
Pasal 4 Musma IKM FMIPA UI dilaksanakan setiap 3 tahun sekali atau atas kesepakatan ½ n+1 lembaga kemahasiswaan dibawah naungan IKM FMIPA UI
BAB IV STRUKTUR IKM FMIPA UI Pasal 5 Struktur Lembaga Kemahasiswaan FMIPA UI adalah sebagai berikut:
IKM BPM
BO
BEM
HMD
BSOF
BSOD
Ket: = garis struktural = garis koordinasi
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
BPM adalah lembaga tertinggi dalam IKM FMIPA UI BEM bertanggungjawab langsung kepada BPM HMD bertanggungjawab langsung kepada BPM BO bertanggungjawab langsung kepada BPM BSOF bertanggungjawab langsung kepada BEM BSOD bertanggungjawab langsung kepada HMD Pertanggungjawaban BEM melingkupi pertanggungjawaban BSOF dan pertanggungjawaban HMD melingkupi pertanggungjawaban BSOD. 8. Seluruh lembaga kemahasiswaan IKM FMIPA UI berkoordinasi satu sama lain dalam sebuah forum.
BAB V KEANGGOTAAN Pasal 6 Anggota IKM FMIPA UI terdiri dari anggota biasa dan anggota aktif. Pasal 7 1. Anggota biasa adalah seluruh mahasiswa FMIPA UI. 2. Anggota aktif adalah anggota biasa yang telah mengikuti prosedur penerimaan anggota aktif yang kemudian ditetapkan oleh BPM FMIPA UI.
Pasal 8 1. Prosedur penerimaan anggota aktif IKM FMIPA UI memiliki muatan berupa pengenalan medan, akademis-profesi, kerohanian, dan nilai kemahasiswaan. 2. Prosedur penerimaan anggota aktif IKM FMIPA UI ditetapkan oleh BPM FMIPA UI 3. Prosedur penerimaan anggota aktif IKM FMIPA UI diselenggarakan oleh BEM dan HMD yang bekerjasama dengan BO. Pasal 9 Kewajiban anggota IKM FMIPA UI: 1) Melaksanakan dan menaati AD IKM FMIPA UI. 2) Menjaga nama baik almamater. Pasal 10 Setiap anggota aktif berhak untuk : 1) Mendapatkan pelayanan dan fasilitas yang disediakan IKM FMIPA UI menurut prosedur yang berlaku. 2) Mengeluarkan pendapat secara lisan maupun tulisan. 3) Memilih dan dipilih. 4) Berserikat dan berkumpul. 5) Membela diri apabila akan atau telah dikenakan sanksi di dalam lingkungan IKM FMIPA UI selama tidak melanggar kode etik IKM FMIPA UI 6) Dibela apabila akan atau telah dikenakan sanksi di luar lingkungan IKM FMIPA UI selama tidak melanggar kode etik IKM FMIPA UI 7) Berpartisipasi dalam semua kegiatan IKM FMIPA UI menurut prosedur yang berlaku. 8) Berpartisipasi dalam lembaga kemahasiswaan di IKM FMIPA UI. Pasal 11 1. Setiap anggota biasa berhak untuk mengikuti prosedur penerimaan anggota aktif. 2. Anggota biasa mempunyai hak yang sama dengan anggota aktif, kecuali hak dipilih dan hak bergabung dalam kepanitiaan dan lembaga kemahasiswaan di dalam IKM FMIPA UI. Pasal 12 1. Anggota IKM FMIPA UI dapat diberikan sanksi berupa pencabutan tetap atau pencabutan sementara karena : a. Bertindak bertentangan dengan AD IKM FMIPA UI dan atau peraturan-peraturan atau ketentuan-ketentuan lainnya yang telah ditetapkan dalam IKM FMIPA UI. b. Bertindak merugikan atau memburukkan nama baik almamater. 2. Pencabutan dan penetapan kembali keanggotaan IKM FMIPA UI ditetapkan oleh BPM dengan mekanisme yang akan ditentukan kemudian. 3. Anggota yang dikenakan pencabutan sementara oleh IKM FMIPA UI kehilangan hak-haknya selama pencabutan berlaku. Pasal 13 1. Anggota IKM FMIPA UI dan atau lembaga kemahasiswaan di IKM FMIPA UI dapat menuntut anggota IKM FMIPA UI yang lain untuk diberikan sanksi oleh BPM. 2. Anggota yang dituntut pada ayat 1 berhak mengajukan pembelaan kepada BPM. 3. Putusan sanksi harus melalui pemeriksaan dalam Sidang Pleno BPM. Pasal 14 Keanggotaan hilang karena : 1) Tidak terdaftar lagi secara akademis di FMIPA UI. 2) Dicabut keanggotaannya. 3) Meninggal dunia.
BAB VI BADAN PERWAKILAN MAHASISWA Pasal 15 Badan Perwakilan Mahasiswa FMIPA UI adalah lembaga tertinggi dalam IKM FMIPA UI yang memiliki kekuasaan legislatif, yudikatif serta memegang fungsi pengendalian dan audit keuangan lembaga kemahasiswaan dalam IKM FMIPA UI. Pasal 16 BPM memiliki wewenang : 1) Menyusun GBAK untuk Lembaga Eksekutif, BO, dan BSO. 2) Berkewajiban menyerahkan GBAK saat pelantikan pengurus Lembaga Eksekutif dan BO. 3) Mengawasi dan menilai kegiatan Lembaga Eksekutif dan BO serta menyampaikan hasil penilaian BPM kepada anggota IKM FMIPA UI. Jika sampai dengan waktu 2 bulan sejak diterimanya LPJ dari suatu lembaga kemahasiswaan oleh BPM, BPM belum mengeluarkan surat keputusan tentang menerima atau tidak menerimanya LPJ yang bersangkutan, maka LPJ lembaga tersebut dinyatakan diterima oleh BPM. 4) Membuat peraturan-peraturan atau ketentuan-ketentuan yang dianggap perlu untuk kegiatan Lembaga Eksekutif, BO, dan BSO sejauh tidak bertentangan dengan AD IKM FMIPA UI. 5) Menilai laporan pertanggungjawaban Lembaga Eksekutif dan BO. 6) Memfasilitasi laporan terbuka Lembaga Eksekutif (yang disertai laporan BSO) dan BO kepada anggota IKM FMIPA UI. 7) Menyampaikan hasil kerja BPM kepada anggota IKM FMIPA UI . 8) Memfasilitasi penyelesaian masalah yang terjadi pada Lembaga Eksekutif dan BO . 9) Memberikan advokasi hak-hak anggota IKM FMIPA UI. 10) Membentuk PPLK. 11) Melantik dan memberikan mandat kepada Ketua Lembaga Eksekutif dan BO terpilih. 12) Menerima, menimbang dan/atau menetapkan rancangan program kerja Lembaga Eksekutif (yang disertai program kerja BSO) dan BO. 13) Membuat mekanisme penerimaaan dan penindaklanjutan rancangan program kerja dan anggaran keuangan Lembaga Eksekutif (yang disertai program kerja dan anggaran keuangan BSO) dan BO setiap periode kepengurusan. 14) Membuat peraturan dan mengaudit keuangan pada Lembaga Eksekutif (yang disertai keuangan BSO) dan BO . 15) Menetapkan pendirian dan pembubaran BSO. 16) Menetapkan perubahan status BSO menjadi BO atau sebaliknya . 17) Memberikan sanksi pada lembaga kemahasiswaan atau anggota IKM FMIPA UI yang melakukan pelanggaran terhadap AD IKM FMIPA UI atau peraturan BPM. 18) Membekukan lembaga eksekutif jika dalam waktu yang ditentukan oleh BPM., lembaga eksekutif yang bersangkutan tidak dapat menyerahkan laporan pertanggungjawabannya. Jika ada lembaga eksekutif yang sedang dibekukan, status BSO yang dinaunginya ditetapkan oleh BPM.
1. 2.
3. 4.
Pasal 17 Anggota BPM merupakan perwakilan departemen yang ada di FMIPA UI dan dipilih melalui Pemilihan Raya. Jumlah perwakilan dari masing-masing departemen ditentukan berdasarkan jumlah anggota IKM FMIPA UI yang ada di departemen terkait dan ditetapkan oleh peraturan BPM periode sebelumnya. Masa jabatan anggota BPM adalah satu tahun dan berakhir bersamaan dengan diresmikannya anggota BPM yang baru. Syarat-syarat untuk menjadi anggota BPM ditetapkan oleh BPM periode sebelumnya.
Pasal 18 Hak Anggota BPM: 1) hak interpelasi, 2) hak angket, dan 3) hak menyampaikan usul dan menyatakan pendapat.
BAB VII LEMBAGA EKSEKUTIF Pasal 19 Lembaga Eksekutif FMIPA UI terdiri dari Badan Eksekutif Mahasiswa di tingkat fakultas dan Himpunan Mahasiswa Departemen di tingkat departemen. Pasal 20 Wewenang BEM: 1) menyikapi politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan keamanan dan lingkungan di luar IKM FMIPA UI; 2) mengoordinasi, mengawasi, dan menilai BSOF; 3) melakukan koordinasi dengan seluruh lembaga kemahasiswaan yang bernaung dibawah IKM FMIPA UI; dan 4) melantik dan memberikan mandat kepada ketua BSOF yang dinaunginya. Pasal 21 Kewajiban BEM: 1) melaksanakan segala peraturan yang ada dalam IKM FMIPA UI; 2) memperhatikan upaya peningkatan kesejahteraan mahasiswa; 3) mengadvokasi mahasiswa dalam hal dana dan fasilitas di tingkat Fakultas; 4) memberikan tanggapan atas penggunaan hak interpelasi dan hak angket yang disampaikan oleh BPM; 5) menyerap, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi mahasiswa; 6) menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain di IKM FMIPA UI; 7) meminta pengesahan program kerja pada BPM di awal periode kepengurusan; 8) memberikan laporan pertanggungjawaban kepada BPM; 9) memberikan laporan keuangan kepada BPM; 10) menyampaikan laporan terbuka kepada anggota IKM FMIPA UI; 11) memberikan wewenang pada BSOF sesuai dengan bidangnya; 12) menyerahkan GBAK kepada BSO yang dinaunginya ketika pelantikan ketua BSO tersebut; dan 13) memfasilitasi penyelesaian masalah yang terjadi pada BSO yang dinaunginya. Pasal 22 Wewenang HMD: 1) mengoordinasi, mengawasi, dan menilai BSOD; 2) melakukan koordinasi dengan seluruh lembaga kemahasiswaan yang bernaung dibawah IKM FMIPA UI; dan 3) melantik dan memberikan mandat kepada ketua BSO yang dinaunginya. Pasal 23 Kewajiban HMD: 1) melaksanakan segala peraturan yang ada dalam IKM FMIPA UI; 2) memperhatikan upaya peningkatan kesejahteraan mahasiswa di tingkat departemen; 3) mengadvokasi mahasiswa dalam hal dana dan fasilitas di tingkat departemen; 4) memberikan tanggapan atas penggunaan hak interpelasi dan hak angket yang disampaikan oleh BPM;
5) menyerap, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi mahasiswa di tingkat departemen; 6) menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain di IKM FMIPA UI; 7) meminta pengesahan program kerja pada BPM di awal periode kepengurusan; 8) memberikan laporan pertanggungjawaban kepada BPM; 9) memberikan laporan keuangan kepada BPM; 10) menyampaikan laporan terbuka kepada anggota IKM FMIPA UI di tingkat departemen yang bersangkutan; 11) memberikan wewenang pada BSOD sesuai dengan bidangnya; 12) menyerahkan GBAK kepada BSO yang dinaunginya ketika pelantikan ketua BSO tersebut; 13) memfasilitasi penyelesaian masalah yang terjadi pada BSO yang dinaunginya.
BAB VIII BADAN SEMI OTONOM Pasal 24 Badan Semi Otonom FMIPA UI adalah wadah kegiatan mahasiswa FMIPA UI dalam satu bidang peminatan atau pelayanan keagamaan yang aktifitasnya mendukung lembaga eksekutif dengan tujuan memberikan pelayanan kepada mahasiswa FMIPA UI. Pasal 25 Badan Semi Otonom FMIPA UI terdiri dari: 1) BSO Fakultas 2) BSO Departemen Pasal 26 Wewenang BSO adalah: 1) menentukan AD/ART secara otonom sepanjang tidak menyimpang dari AD IKM FMIPA UI, dan peraturan BPM serta dapat dipertanggungjawabkan; 2) merancang program kerja; 3) menjalankan program kerja yang telah disetujui dan ditetapkan oleh BPM; 4) berkoordinasi dengan lembaga kemahasiswaan lain. Pasal 27 Kewajiban BSO adalah: 1) melaksanakan segala peraturan yang berlaku dalam IKM FMIPA UI; 2) memberikan laporan kinerja secara berkala kepada lembaga eksekutif yang menaunginya; 3) menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain di IKM FMIPA UI; 4) bertanggung jawab kepada lembaga eksekutif yang menaunginya; 5) dalam menjalankan aktivitasnya tidak bertentangan dengan AD IKM FMIPA UI dan peraturan BPM; 6) BSOD menitikberatkan kinerjanya pada bidang keilmiahan. Pasal 28 Setiap kegiatan yang dilakukan oleh BSO wajib ditandatangani oleh lembaga eksekutif yang menaunginya untuk diketahui
BAB IX BADAN OTONOM Pasal 29 Badan otonom FMIPA UI adalah wadah kegiatan mahasiswa FMIPA UI dalam satu bidang peminatan, atau pelayanan keagamaan yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh BPM
untuk mandiri dari naungan lembaga eksekutif. Pasal 30 Wewenang BO adalah: 1) menentukan AD/ART secara otonom sepanjang tidak menyimpang dari AD IKM FMIPA UI, dan peraturan BPM; 2) merancang program kerja; 3) menjalankan program kerja yang telah disetujui dan ditetapkan oleh BPM; 4) berkoordinasi dengan lembaga kemahasiswaan lain.
Pasal 31 Kewajiban BO adalah: 1) melaksanakan segala peraturan yang berlaku dalam IKM FMIPA UI; 2) menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain di IKM FMIPA UI; 3) dalam menjalankan aktivitasnya tidak bertentangan dengan AD IKM FMIPA UI dan peraturan BPM; 4) memberikan tanggapan atas penggunaan hak interpelasi dan hak angket yang disampaikan oleh BPM; 5) meminta pengesahan program kerja pada BPM di awal periode kepengurusan; 6) memberikan laporan pertanggungjawaban kepada BPM; 7) memberikan laporan keuangan kepada BPM; 8) menyampaikan laporan terbuka kepada anggota IKM FMIPA UI.
BAB X TATA URUTAN PERATURAN LEMBAGA KEMAHASISWAAN IKM FMIPA UI Pasal 32 1. Bentuk-bentuk Peraturan Lembaga Kemahasiswaan FMIPA UI yang menunjukkan hierarkies: a. AD IKM FMIPA UI b. Peraturan BPM 2. Bentuk-bentuk Peraturan Lembaga Kemahasiswaan FMIPA UI yang tidak menunjukkan hierarkis adalah: a. Peraturan BEM b. Peraturan HMD c. Peraturan BO d. Peraturan BSOF e. Peraturan BSOD Pasal 33 AD IKM FMIPA UI merupakan aturan operasional tertinggi dan wajib dilaksanakan oleh seluruh anggota dan lembaga kemahasiswaan yang ada dalam IKM FMIPA UI. Pasal 34 1. Ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam peraturan BPM adalah ketentuan-ketentuan yang tertinggi tingkatannya setelah AD IKM FMIPA UI yang berlaku bagi seluruh anggota dan lembaga kemahasiswaan yang ada di IKM FMIPA UI. 2. Peraturan BPM dibuat serta ditetapkan dalam Sidang Pleno Tertutup BPM. Pasal 35 Peraturan BEM adalah suatu peraturan tertulis yang dibuat dan dikeluarkan oleh BEM serta hanya mengikat ke dalam.
Pasal 36 Peraturan HMD adalah suatu peraturan tertulis yang dibuat dan dikeluarkan oleh HMD serta hanya mengikat ke dalam. Pasal 37 Peraturan BO adalah suatu peraturan tertulis yang dibuat dan dikeluarkan oleh BO serta hanya mengikat ke dalam Pasal 38 Peraturan BSOF adalah suatu peraturan tertulis yang dibuat dan dikeluarkan oleh BSOF serta hanya mengikat ke dalam. Pasal 39 Peraturan BSOD adalah suatu peraturan tertulis yang dibuat dan dikeluarkan oleh BSOD serta hanya mengikat ke dalam.
BAB XI KEUANGAN LEMBAGA KEMAHASISWAAN Pasal 40 1. Sumber keuangan Lembaga Kemahasiswaan berasal dari: a. Birokrat b. Dana usaha c. Kas Lembaga d. Sumber lain yang halal dan dapat dipertanggungjawabkan 2. Sumber keuangan Lembaga Kemahasiswaan FMIPA UI yang berasal dari Birokrat terdiri dari Birokrat Fakultas dan Departemen a. Sumber keuangan dari Fakultas diperuntukkan kepada Lembaga Kemahasiswaan tingkat Fakultas dan Lembaga Kemahasiswaan tingkat Departemen yang terdiri dari dana rutin dan non rutin. b. Sumber keuangan dari Departemen diperuntukkan kepada Lembaga Kemahasiswaan tingkat Departemen yang mekanismenya ditentukan oleh tiap-tiap Departemen. 3. Sumber keuangan yang berasal dari birokrat tetap dipegang oleh birokrat dan diatur oleh BPM. 4. Seluruh kegiatan lembaga kemahasiswaan tidak diperkenankan menerima dana dari partai politik, perusahaan rokok, minuman keras, dan kondom.
1.
2. 3. 4.
Pasal 41 Forum Keuangan FMIPA UI adalah sidang pleno terbuka yang diselenggarakan oleh BPM dan mengundang seluruh Lembaga Kemahasiswaan di lingkungan FMIPA UI yang merupakan perwujudan dari kekuasaan tertinggi keuangan lembaga kemahasiswaan. Dalam Forum Keuangan FMIPA UI, BPM berwenang menentukan pembagian keuangan lembaga kemahasiswaan yang bersumber dari Birokrat Fakultas. Dalam Forum Keuangan, Lembaga Kemahasiswaan sebagai undangan hanya memiliki hak bicara tanpa hak suara. Forum Keuangan dilaksanakan minimal 1 kali di awal kepengurusan seluruh Lembaga Kemahasiswaan di lingkungan FMIPA UI.
Pasal 42 Mekanisme Pembagian Keuangan Lembaga Kemahasiswaan adalah sebagai berikut: 1) Sebelum pelaksanaan Forum Keuangan, masing-masing Lembaga Kemahasiswaan harus menyerahkan laporan keuangan periode sebelumnya. 2) Pada pelaksanaan Forum Keuangan masing-masing Lembaga Kemahasiswaan harus
mempresentasikan dan menyerahkan anggaran keuangan program kerja selama 1 periode kepengurusan berikutnya kepada BPM. 3) Pembagian keuangan masing-masing Lembaga Kemahasiswaan ditetapkan oleh BPM berdasarkan pada kesepakatan forum keuangan. 4) Proporsi pembagian keuangan yang telah ditetapkan oleh BPM akan disampaikan ke pihak birokrat. Pasal 43 Mekanisme Pengajuan Keuangan Lembaga Kemahasiswaan adalah sebagai berikut: 1) Lembaga Kemahasiswaan dapat memperoleh keuangan lembaga kemahasiswaan jika memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh BPM. 2) Pengajuan Permohonan Keuangan ditujukan kepada birokrat dengan melalui persetujuan BPM. Pasal 44 Kewajiban-kewajiban BPM dalam hal pengendalian dan audit keuangan terhadap lembaga kemahasiswaan: 1) Melakukan audit keuangan terhadap lembaga kemahasiswaan; 2) memberikan laporan hasil audit kepada lembaga kemahasiswaan yang bersangkutan; 3) memberikan laporan keuangan dalam forum yang sifatnya terbuka kepada mahasiswa FMIPA UI setiap akhir periode kepengurusan; 4) melaporkan penyelewengan yang terjadi kepada lembaga kemahasiswaan yang diaudit yang selanjutnya dipublikasikan kepada mahasiswa FMIPA UI; dan 5) membuat standar laporan keuangan dan sistem kontrol keuangan bagi seluruh lembaga kemahasiswaan. Pasal 45 Hak-hak BPM dalam hal mekanisme audit keuangan terhadap lebaga kemahasiswaan: 1) Mendapatkan keterangan yang mendukung proses audit dari lembaga kemahasiswaan yang diauditnya; 2) menerima laporan keuangan dari lembaga kemahasiswaan; 3) memberikan peringatan bila ditemukan adanya penyelewengan pada lembaga kemahasiswaan yang diauditnya; dan 4) melakukan penyelidikkan dalam proses audit yang dilakukan. Pasal 46 Kewajiban-kewajiban Lembaga Kemahasiswaan: 1) Membuat laporan keuangan yang terstandardisasi secara periodik setiap enam bulan sekali; 2) memberikan laporan keuangan kepada lembaga eksekutif bagi BSO; 3) memberikan laporan keuangan kepada BPM bagi Lembaga Eksekutif dan BO, laporan keuangan Lembaga Eksekutif disertai dengan laporan keuangan BSO yang dinaunginya; 4) membentuk sistem kontrol internal yang terstandarisasi; 5) bersedia dipanggil sewaktu-waktu oleh BPM untuk dimintai keterangan; dan 6) memberikan penjelasan mengenai laporan keuangan yang telah diaudit. Pasal 47 Hak-hak Lembaga kemahasiswaan dalam hal keuangan kemahasiswaan: a) Menerima dan mengelola dana yang diperoleh dari sumber dana lembaga kemahasiswaan; b) Mendapat penilaian dari BPM mengenai laporan keuangan yang diberikan; c) Mendapatkan penjelasan mengenai penilaian atas laporan keuangan yang telah diaudit oleh BPM; d) Memeriksa dan menindaklanjuti penyelewengan pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh pengurus lembaga kemahasiswaan dan kepanitiaan yang dibentuk; dan e) Sisa hasil usaha lembaga kemahasiswaan menjadi hak mutlak masing-masing lembaga
kemahasiswaan.
BAB XII KELEMBAGAAN Pasal 48 Persyaratan umum pendirian BSO Fakultas adalah: 1) Memiliki AD/ART BSO. 2) Independen, yang berarti tidak memiliki hubungan struktural dengan lembaga/organisasi di luar IKM FMIPA UI. 3) Didirikan dan beranggotakan mahasiswa FMIPA UI. 4) Keanggotaan terdiri dari: a. Anggota pendiri sejumlah 5 orang yang telah menempuh masa studi di FMIPA UI selama 2 semester. b. Anggota awal sejumlah minimal 40 orang yang merupakan representasi minimal 5 program studi. 5) Mendapat surat rekomendasi dari BEM. 6) Persyaratan administratif selanjutnya diatur dalam ketetapan BPM. Pasal 49 Persyaratan umum pendirian BSO Departemen terdiri: 1) Memiliki aspek ilmiah dan satu bidang peminatan. 2) Independen, yang berarti tidak memiliki hubungan struktural dengan lembaga/organisasi di luar IKM FMIPA UI. 3) Didirikan dan beranggotakan mahasiswa departemen yang bersangkutan. 4) Memenuhi asas manfaat, iman dan takwa, demokrasi, partisipatif, dan kekeluargaan. 5) Memiliki AD/ART BSO. 6) Keanggotaan terdiri dari: a. Anggota pendiri sejumlah minimal 5 orang yang telah menempuh masa studi di FMIPA UI minimal 2 semester. b. Anggota awal sejumlah minimal 20 orang dari departemen yang bersangkutan. 7) Mendapat surat rekomendasi dari HMD yang diketahui oleh koordinator mahasiswa tingkat departemen. 8) Persyaratan administratif selanjutnya diatur dalam ketetapan BPM. Pasal 50 Tiga tahapan untuk pendirian sebuah BSO adalah: 1. Tahap pendaftaran Pendaftaran dilakukan dengan menyerahkan persyaratan administratif, klarifikasi persyaratan administratif, dan proses tanya jawab. 2. Tahap uji kelayakan Uji kelayakan diadakan setelah pendaftaran dengan parameter yang ditentukan sebagai berikut: a. BSO yang bersangkutan mampu bersinergis dengan lembaga eksekutif yang menaunginya dan ditetapkan oleh BPM b. Lembaga Eksekutif yang menaunginya membuat parameter penilaian BSO yang bersangkutan sebagai bahan pertimbangan bagi BPM dalam menetapkan pendirian BSO c. Selama menjalani masa uji kelayakan, BSO yang bersangkutan mendapatkan surat mandat sementara dengan jangka waktu yang ditetapkan oleh BPM minimal selama 3 bulan. 3. Tahap persetujuan Persetujuan berdirinya sebuah BSO akan dilakukan dalam sidang pleno tertutup BPM. Pasal 51 Lamanya tiap tahapan pendirian diatur dalam ketetapan BPM.
Pasal 52 Penjatuhan dan pengangkatan ketua BSO diatur dalam peraturan BSO yang disepakati bersama dengan BPM. Pasal 53 BSO dapat dibubarkan apabila: 1) Tidak dapat menjalankan tugas dan fungsinya sebagai BSO. 2) Tidak dapat memberikan laporan pertanggungjawaban setelah diberi waktu yang ditetapkan oleh BPM. 3) Melanggar AD IKM FMIPA UI. 4) Mencemarkan nama baik FMIPA UI. Pasal 54 Mekanisme teguran dan sanksi kepada BSO diatur dalam ketetapan BPM Pasal 55 Proses pembubaran BSO adalah : 1) Setelah putusan peringatan pembubaran BSO disahkan oleh sidang pleno tertutup BPM, maka surat ketetapan yang disertai dengan alasan-alasan dikirim kepada ketua BSO. 2) BSO diberi waktu 21 hari, termasuk hari libur sejak tanggal surat peringatan disahkan, untuk mengajukan surat pembelaan kepada BPM. 3) BSO dianggap bubar saat Surat Ketetapan Pembubaran BSO disahkan dan disampaikan BPM kepada BSO dan seluruh anggota IKM FMIPA UI. Pasal 56 Ketua BEM, ketua HMD atau ketua BO dapat dijatuhkan apabila: 1) Tidak dapat menjalankan tugas dan fungsinya sebagai ketua BEM, ketua HMD atau ketua BO. 2) Tidak dapat memberikan pertanggungjawaban kepada BPM setelah diberikan waktu yang telah ditetapkan oleh BPM. 3) Melanggar AD IKM FMIPA UI. 4) Mencemarkan nama baik IKM FMIPA UI. Pasal 57 Mekanisme teguran dan sanksi pada ketua BEM, ketua HMD atau ketua BO diatur dalam ketetapan BPM Pasal 58 Proses penjatuhan ketua BEM, ketua HMD atau ketua BO adalah: 1) Setelah putusan peringatan penjatuhan ketua BEM, ketua HMD atau ketua BO disahkan oleh sidang pleno tertutup BPM, maka surat ketetapan yang disertai dengan alasan-alasan dikirim kepada ketua BEM, ketua HMD atau ketua BO yang bersangkutan. 2) Ketua BEM, ketua HMD atau ketua BO diberi waktu 2 minggu sejak dikeluarkannya surat ketetapan BPM untuk mengajukan surat pembelaan kepada BPM. 3) Ketua BEM, ketua HMD atau ketua BO mulai demisioner saat surat ketetapan penjatuhan disampaikan sampai terpilihnya ketua BEM, ketua HMD atau ketua BO yang baru. 4) Pejabat sementara ketua BEM, ketua HMD atau ketua BO harus dibentuk oleh BPM ketika ketua BEM, ketua HMD atau ketua BO yang bersangkutan dijatuhkan. Pasal 59 Setiap Lembaga kemahasiswaan yang ada di IKM FMIPA UI memiliki hak yang sama dalam memperoleh fasilitas di lingkungan FMIPA UI.
BAB XIII PEMILIHAN RAYA Pasal 60 Pemira merupakan proses pemilihan ketua lembaga eksekutif dan anggota BPM yang dipilih secara langsung oleh anggota IKM FMIPA UI. Pasal 61 1. Proses pemilihan ketua lembaga dan anggota BPM diselenggarakan pada semester ganjil dengan waktu yang ditentukan oleh BPM. 2. Mekanisme pemilihan ketua BSO dan BO ditentukan oleh kebijakan internal BSO dan BO yang bersangkutan.
1. 2. 3. 4.
Pasal 62 PPLK dibentuk oleh BEM dan HMD atas permintaan BPM dan bertanggungjawab kepada BPM. Pembentukan PPLK selambat-lambatnya 1 bulan sebelum pembukaan pendaftaran calon anggota BPM, calon ketua BEM, dan calon ketua HMD. PPLK sekurang-kurangnya terdiri dari 1 ketua, 1 sekretaris, 1 bendahara, dan 2 orang wakil dari tiap departemen. Tugas dan wewenang PPLK diatur dalam ketetapan BPM.
BAB XIV ATURAN PERALIHAN Pasal I AD IKM FMIPA UI terhitung sah sejak tanggal ditetapkannya Pasal II AD IKM FMIPA UI dinyatakan berlaku terhitung sejak proses pemira pertama setelah ditetapkannya AD IKM FMIPA UI. Pasal III Segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan aturan yang baru menurut AD IKM FMIPA UI. Pasal IV Semua Lembaga Kemahasiswaan yang ada di dalam Ikatan Keluarga Mahasiswa FMIPA UI masih tetap berfungsi sepanjang belum dibentuk lembaga-lembaga yang baru menurut AD IKM FMIPA UI.
Ditetapkan di Hari/ tanggal Pukul
: Depok : Selasa/ 3 Juli 2007 : 17.53 WIB
MUSYAWARAH LEMBAGA KEMAHASISWAAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS INDONESIA TAHUN 2007, Presidium Sidang I
Presidium Sidang II
M. Tri Sutrisno
M. Habibi
Presidium Sidang III Lina Nadhilah
