ATURAN DASAR IKM FMIPA UI BAB I PENGERTIAN UMUM Pasal 1 Yang dimaksud dengan: (1) UI adalah Universitas Indonesia. (2) FMIPA UI adalah Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam UI. (3) IKM FMIPA UI adalah Ikatan Keluarga Mahasiswa FMIPA UI. (4) AD IKM adalah Aturan Dasar IKM FMIPA UI. (5) Pemira adalah Pemilihan Umum Raya. (6) Lembaga Kemahasiswaan adalah lembaga yang berada di naungan IKM FMIPA UI. (7) BPM adalah Badan Perwakilan Mahasiswa FMIPA UI. (8) BEM adalah Badan Eksekutif Mahasiswa FMIPA UI. (9) HMD adalah Himpunan Mahasiswa Departemen FMIPA UI. (10) BO adalah Badan Otonom FMIPA UI. (11) BSO adalah Badan Semi Otonom FMIPA UI. (12) BSOD adalah Badan Semi Otonom Departemen yang terdapat dalam IKM FMIPA UI. (13) BSOF adalah Badan Semi Otonom Fakultas yang terdapat dalam IKM FMIPA UI. (14) Lembaga Eksekutif adalah lembaga kemahasiswaan dalam IKM FMIPA UI yang memegang kekuasaan eksekutif yang terdiri dari BEM dan HMD. (15) Musma IKM FMIPA UI adalah Musyawarah Mahasiswa IKM FMIPA UI. (16) Forkoti adalah Forum Kosong Tiga. (17) GBAK adalah Garis-Garis Besar Arah Kegiatan Lembaga Kemahasiswaan. (18) PPLK adalah Panitia Pemilihan Umum Raya Lembaga Kemahasiswaan. (19) PPAA adalah Prosedur Penerimaan Anggota Aktif.
(1)
(2) (3) (4)
(5)
BAB II IKATAN KELUARGA MAHASISWA Pasal 2 Nama dari wadah kemahasiswaan FMIPA UI adalah Ikatan Keluarga Mahasiswa Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia yang selanjutnya disebut IKM FMIPA UI. IKM FMIPA UI didirikan di Depok pada tanggal 3 Juli 2007, saat ditetapkannya AD IKM FMIPA UI 2007, hingga jangka waktu yang tidak ditentukan. Asas IKM FMIPA UI adalah Pancasila dan Tridarma Perguruan Tinggi. Tujuan IKM FMIPA UI adalah: a. membentuk Mahasiswa FMIPA UI yang berkarakter; b. membentuk ikatan kekeluargaan antarmahasiswa FMIPA UI; dan c. membentuk Mahasiswa FMIPA UI yang berpartisipasi aktif baik dalam intrakampus maupun ekstrakampus. Kode etik IKM FMIPA UI: a. Insan beriman dan bertakwa. b. Insan terpelajar berkomitmen tinggi pada pendidikan. c. Insan berjiwa kemanusiaan tinggi dan peka terhadap pendidikan, lingkungan, politik, hukum, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan. d. Menjunjung semangat keilmiahan, kebersamaan, kekeluargaan, persatuan, dan
(6)
kesatuan. e. Menjunjung tinggi hukum IKM FMIPA UI. f. Menjaga, menghormati, serta menjunjung nama baik almamater dan sivitas akademik FMIPA UI. Kedaulatan berada di tangan mahasiswa FMIPA UI dan dilaksanakan menurut AD IKM FMIPA UI.
BAB III MUSYAWARAH MAHASISWA Pasal 3 Musma IKM FMIPA UI adalah musyawarah tertinggi dalam IKM FMIPA UI yang dapat mengubah AD IKM FMIPA UI. Pasal 4 Musma IKM FMIPA UI adalah musyawarah yang dihadiri oleh mahasiswa FMIPA UI dan dapat ditambah peserta undangan.
(1) (2) (3)
Pasal 5 Penyelenggara Musma IKM FMIPA UI adalah BPM. Pelaksana Musma adalah panitia Musma. Panitia Musma ditetapkan oleh penyelenggara Musma.
(1) (2) (3)
Pasal 6 Peserta undangan ditetapkan oleh Musma IKM FMIPA UI. Peserta undangan diundang oleh pelaksana Musma IKM FMIPA UI. Peserta undangan hanya memiliki hak jawab.
Pasal 7 Musma IKM FMIPA UI dilaksanakan selambat-lambatnya 3 tahun setelah Musma IKM FMIPA UI terakhir atau atas kesepakatan lebih dari separuh lembaga di dalam Forkoti. BAB IV STRUKTUR IKM FMIPA UI Pasal 8 Struktur IKM FMIPA UI adalah sebagai berikut: IKM
AD IKM
BPM
Ket:
BEM
HMD
BSOF
BSOD
= garis struktural
BO
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
BPM bertanggung jawab kepada IKM FMIPA UI. BEM, HMD, dan BO bertanggung jawab langsung kepada BPM. BSOF bertanggung jawab langsung kepada BEM. BSOD bertanggung jawab langsung kepada HMD. Pertanggungjawaban BEM melingkupi pertanggungjawaban BSOF dan pertanggungjawaban HMD melingkupi pertanggungjawaban BSOD. Setiap Lembaga Kemahasiswaan dapat berkoordinasi satu sama lain. BAB V FORUM KOSONG TIGA Pasal 9 Forkoti adalah forum kelembagaan yang terdiri dari seluruh Ketua Lembaga Eksekutif, BO, dan BPM atau perwakilannya.
Pasal 10 Wewenang Forkoti adalah memberikan perintah kepada BPM untuk membuat suatu ketetapan demi menyelesaikan suatu sengketa atau gugatan. Pasal 11 Forkoti memiliki tugas: (1) Melakukan koordinasi antarlembaga kemahasiswaan; (2) Menyelesaikan sengketa antara BPM dan lembaga kemahasiswaan lainnya; (3) Menindaklanjuti surat gugatan terbuka terhadap BPM; dan (4) Membentuk suatu tim khusus untuk melakukan penyidikan dan penyelidikan terhadap keuangan BPM, apabila terdapat indikasi penyelewengan keuangan BPM BAB VI KEANGGOTAAN Pasal 12 Anggota IKM FMIPA UI terdiri dari anggota biasa dan anggota aktif.
(1) (2) (3) (4)
Pasal 13 Anggota biasa adalah seluruh mahasiswa FMIPA UI. Anggota aktif adalah anggota biasa yang telah mengikuti PPAA yang kemudian ditetapkan oleh BPM. Anggota biasa dan anggota aktif merupakan suatu tingkatan. Status keanggotaan dapat berubah sesuai dengan prosedur yang berlaku. Pasal 14
Kewajiban anggota IKM FMIPA UI: (1) Melaksanakan dan menaati AD IKM FMIPA UI; (2) Menjaga nama baik almamater; dan
(3)
Berpartisipasi aktif baik intra maupun ekstrakampus. Pasal 15
Hak anggota IKM FMIPA UI: (1) Mendapatkan pelayanan dan fasilitas yang disediakan IKM FMIPA UI menurut prosedur yang berlaku; (2) Mengeluarkan pendapat secara lisan maupun tulisan; (3) Memilih dalam proses pemilihan Ketua Lembaga Eksekutif dan Anggota Independen; (4) Berserikat dan berkumpul menurut prosedur yang berlaku; (5) Membela diri dan/atau dibela apabila akan atau telah dikenakan sanksi di dalam dan/atau luar lingkungan IKM FMIPA UI selama tidak melanggar kode etik IKM FMIPA UI; (6) Berpartisipasi dalam semua kegiatan IKM FMIPA UI menurut prosedur yang berlaku; dan (7) Mengajukan gugatan kepada Anggota IKM lain dan/atau Lembaga Kemahasiswaan yang melanggar kode etik IKM FMIPA UI.
(1) (2)
(1) (2) (3) (4)
(1) (2) (3) (4)
Pasal 16 Anggota aktif mendapatkan hak dipilih serta hak bergabung dalam kepanitiaan dan lembaga kemahasiswaan. Anggota biasa mendapatkan hak bergabung sebagai staf dalam kepanitiaan nonpembinaan. Pasal 17 Anggota aktif IKM FMIPA UI dapat diberikan sanksi berupa pencabutan sementara atau pencabutan tetap keanggotaan aktif. Pencabutan dan penetapan kembali keanggotaan aktif IKM FMIPA UI ditetapkan oleh BPM dengan mekanisme yang akan ditentukan kemudian. Anggota aktif yang dikenakan pencabutan sementara oleh IKM FMIPA UI berstatus anggota biasa selama pencabutan berlaku. Anggota aktif yang dikenakan pencabutan tetap oleh IKM FMIPA UI menjadi anggota biasa dan tidak dapat ditetapkan kembali menjadi anggota aktif. Pasal 18 Anggota IKM FMIPA UI dapat menuntut anggota IKM FMIPA UI yang tidak melaksanakan kewajiban dan/atau menyalahgunakan haknya. Pengajuan tuntutan diberikan kepada BPM untuk kemudian diberikan sanksi. Anggota yang dituntut pada ayat 1 berhak mengajukan pembelaan kepada BPM. Putusan sanksi harus melalui pemeriksaan dalam Sidang Pleno Tertutup BPM yang kemudian pengambilan putusan sanksi melalui Sidang Pleno Terbuka BPM.
Pasal 19 Keanggotaan IKM FMIPA UI hilang karena tidak terdaftar lagi secara akademis di FMIPA UI, kecuali kepada mahasiswa yang sedang mengemban tanggung jawab dalam suatu kelembagaan dan/atau kepanitiaan di FMIPA UI sampai masa jabatan berakhir.
(1) (2)
BAB VII BADAN PERWAKILAN MAHASISWA Pasal 20 BPM adalah lembaga yang memiliki kekuasaan legislatif dan yudikatif. BPM memegang fungsi pengendalian dan pengawasan lembaga kemahasiswaan, serta pengendalian pembinaan mahasiswa dalam IKM FMIPA UI. Pasal 21
BPM memiliki wewenang: (1) Membuat peraturan-peraturan atau ketentuan-ketentuan yang dianggap perlu untuk kegiatan Lembaga Eksekutif, BO, dan BSO sejauh tidak bertentangan dengan AD IKM FMIPA UI; (2) Menetapkan pendirian, pembekuan, dan pembubaran Lembaga Eksekutif, BO, dan BSO; (3) Menetapkan perubahan status BSO menjadi BO atau sebaliknya; dan (4) Meminta pertanggungjawaban Lembaga Eksekutif dan BO. Pasal 22 BPM memiliki tugas: (1) Menyusun GBAK untuk Lembaga Eksekutif, BO, dan BSO; (2) Menyerahkan GBAK saat pelantikan pengurus Lembaga Eksekutif dan BO; (3) Mengawasi dan menilai kegiatan Lembaga Eksekutif dan BO serta menyampaikan hasil penilaian BPM kepada anggota IKM FMIPA UI; (4) Menilai laporan pertanggungjawaban Lembaga Eksekutif dan BO; (5) Memfasilitasi laporan pertanggungjawaban terbuka Lembaga Eksekutif dan BO kepada anggota IKM FMIPA UI; (6) Menyampaikan hasil kerja BPM kepada anggota IKM FMIPA UI melalui Forum Laporan pertanggungjawaban terbuka; (7) Memfasilitasi penyelesaian masalah yang terjadi pada Lembaga Eksekutif dan BO; (8) Memberikan advokasi hak-hak anggota IKM FMIPA UI; (9) Membantu BEM melakukan advokasi fasilitas tingkat fakultas di FMIPA UI; (10) Memberikan advokasi keuangan lembaga kemahasiswaan; (11) Mengesahkan dan mengoordinasikan kepanitiaan PPAA dan PPLK; (12) Melantik dan memberikan mandat kepada Ketua Lembaga Eksekutif dan BO terpilih; (13) Mencabut surat mandat ketua Lembaga Eksekutif dan BO ketika masa
(14) (15)
(16) (17)
(18) (19)
(1) (2)
(3)
(4)
(1) (2) (3) (4)
jabatannya berakhir atau setelah surat penjatuhan ditetapkan; Menerima, menimbang dan/atau menetapkan rancangan program kerja Lembaga Eksekutif dan BO; Membuat mekanisme penerimaan dan penindaklanjutan rancangan program kerja dan anggaran keuangan Lembaga Eksekutif dan BO setiap periode kepengurusan; Membuat peraturan dan mengawasi keuangan Lembaga Eksekutif dan BO; Memberikan sanksi pada lembaga kemahasiswaan atau anggota IKM FMIPA UI yang melakukan pelanggaran terhadap AD IKM FMIPA UI yang berlaku atau peraturan BPM dan bila perlu dipertanggungjawabkan di Sidang Pleno Terbuka BPM; Menyampaikan AD IKM FMIPA UI kepada Lembaga Kemahasiswaan serta mengawal dan mengawasi pelaksanaannya; dan Mengumpulkan, menyampaikan, serta menindaklanjuti aspirasi anggota IKM FMIPA UI. Pasal 23 Lembaga Eksekutif dan BO berhak berkoordinasi dengan Lembaga Eksekutif dan BO lain untuk mengevaluasi pelaksanaan tugas BPM. Setiap Lembaga Eksekutif dan BO berhak menyampaikan surat gugatan tertutup terhadap BPM yang diterima oleh Anggota Independen BPM untuk ditindaklanjuti. Apabila setelah 3x24 jam tidak ada tindak lanjut dari surat gugatan tertutup tersebut, Lembaga Eksekutif dan BO berhak menyampaikan surat gugatan terbuka terhadap BPM yang dapat disampaikan melalui semua media informasi yang dimiliki Lembaga Eksekutif dan BO. Apabila setelah 1x24 jam tidak ada tindak lanjut dari surat gugatan terbuka tersebut, Lembaga Eksekutif dan BO berhak menyampaikan surat gugatan terbuka tersebut kepada Forkoti untuk ditindaklanjuti. Pasal 24 Anggota Independen merupakan perwakilan departemen di FMIPA UI yang dipilih melalui Pemira atau musyawarah mahasiswa departemen. Jumlah perwakilan dari masing-masing departemen ditentukan dan ditetapkan oleh BPM periode sebelumnya. Masa jabatan Anggota Independen adalah sejak dilantik hingga dicabut mandatnya. Syarat-syarat untuk menjadi Anggota Independen ditetapkan oleh BPM periode sebelumnya.
Pasal 25 Anggota Independen memiliki hak interpelasi, hak angket, hak menyampaikan usul, dan hak menyatakan pendapat.
Pasal 26 1) Mahasiswa melalui HMD berhak menuntut restrukturisasi Anggota Independen dari departemen masing-masing dengan mengajukan mosi tidak percaya. 2) Pengajuan mosi tidak percaya diserahkan kepada BPM dan diumumkan di departemen yang mengajukan. 3) Mosi tidak percaya harus disetujui dalam bentuk yang sama dengan bentuk lembar dukungan PPLK sebelumnya oleh sekurang-kurangnya sepertiga jumlah mahasiswa departemen dengan masa studi sekurang-kurangnya 2 semester. BAB VIII LEMBAGA EKSEKUTIF Pasal 27 Lembaga Eksekutif FMIPA UI terdiri dari Badan Eksekutif Mahasiswa di tingkat fakultas dan Himpunan Mahasiswa Departemen di tingkat departemen. Pasal 28 BEM memiliki wewenang: (1) Menyikapi isu-isu di dalam dan di luar IKM FMIPA UI; (2) Melakukan koordinasi dengan seluruh lembaga kemahasiswaan; (3) Melantik dan memberikan mandat kepada ketua BSOF yang dinaunginya; dan (4) Mengoordinasi, mengawasi, dan menilai BSOF. Pasal 29 BEM memiliki tugas: (1) Melaksanakan segala peraturan yang ada dalam IKM FMIPA UI sesuai dengan hierarkinya; (2) Memperhatikan upaya peningkatan kesejahteraan mahasiswa; (3) Mengadvokasi mahasiswa dalam hal dana dan fasilitas di tingkat Fakultas; (4) Memberikan tanggapan atas penggunaan hak interpelasi dan hak angket yang disampaikan oleh BPM; (5) Menyerap, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi mahasiswa di tingkat fakultas; (6) Menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain di IKM FMIPA UI; (7) Meminta pengesahan program kerja pada BPM di awal periode kepengurusan; (8) Memberikan laporan pertanggungjawaban dan keuangan kepada BPM; (9) Menyampaikan laporan terbuka kepada anggota IKM FMIPA UI; (10) Memberikan wewenang pada BSOF sesuai dengan bidangnya; (11) Menyerahkan GBAK kepada BSOF yang dinaunginya ketika pelantikan ketua BSOF tersebut; dan (12) Memfasilitasi penyelesaian masalah yang terjadi pada BSOF yang dinaunginya. Pasal 30 HMD memiliki wewenang:
(1) (2) (3) (4)
Menyikapi isu-isu di dalam IKM FMIPA UI serta isu-isu di luar IKM FMIPA UI yang sesuai dengan kompetensi inti konstituennya; Melakukan koordinasi dengan seluruh lembaga kemahasiswaan; Melantik dan memberikan mandat kepada ketua BSOD yang dinaunginya; dan Mengoordinasi, mengawasi, dan menilai BSOD. Pasal 31
HMD memiliki tugas: (1) Melaksanakan segala peraturan yang ada dalam IKM FMIPA UI sesuai dengan hierarkinya; (2) Memperhatikan upaya peningkatan kesejahteraan mahasiswa di tingkat departemen; (3) Mengadvokasi mahasiswa dalam hal dana dan fasilitas di tingkat departemen; (4) Memberikan tanggapan atas penggunaan hak interpelasi dan hak angket yang disampaikan oleh BPM; (5) Menyerap, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi mahasiswa di tingkat departemen; (6) Menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain di IKM FMIPA UI; (7) Meminta pengesahan program kerja pada BPM di awal periode kepengurusan; (8) Memberikan laporan pertanggungjawaban dan keuangan kepada BPM; (9) Menyampaikan laporan terbuka kepada anggota IKM FMIPA UI di tingkat departemen yang bersangkutan; (10) Memberikan wewenang pada BSOD sesuai dengan bidangnya; (11) Menyerahkan GBAK kepada BSOD yang dinaunginya ketika pelantikan ketua BSOD tersebut; dan (12) Memfasilitasi penyelesaian masalah yang terjadi pada BSOD yang dinaunginya. BAB IX BADAN SEMI OTONOM Pasal 32 Badan Semi Otonom FMIPA UI adalah wadah kegiatan mahasiswa FMIPA UI dalam bidang pelayanan keagamaan, ilmu pengetahuan, kewirausahaan, seni, atau olahraga yang aktivitasnya mendukung Lembaga Eksekutif dengan tujuan memberikan pelayanan kepada mahasiswa FMIPA UI. Pasal 33 Badan Semi Otonom FMIPA UI terdiri dari: (1) BSOF. (2) BSOD. Pasal 34 BSO memiliki wewenang:
(1) (2) (3) (4)
Menentukan AD/ART secara otonom sepanjang tidak menyimpang dari AD IKM FMIPA UI dan peraturan BPM, serta dapat dipertanggungjawabkan; Merancang program kerja; Menjalankan program kerja yang telah disetujui dan ditetapkan oleh BPM; dan Berkoordinasi dengan lembaga kemahasiswaan lain. Pasal 35
BSO memiliki tugas: (1) Melaksanakan segala peraturan yang berlaku dalam IKM FMIPA UI sesuai dengan hierarkinya; (2) Memberikan laporan kinerja secara berkala kepada Lembaga Eksekutif yang menaunginya; (3) Menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain di IKM FMIPA UI; (4) Bertanggung jawab kepada Lembaga Eksekutif yang menaunginya; dan (5) BSOD hanya bergerak di bidang ilmu pengetahuan sesuai departemennya. Pasal 36 Setiap kegiatan yang dilakukan oleh BSO wajib ditandatangani oleh Lembaga Eksekutif yang menaunginya untuk diketahui. BAB X BADAN OTONOM Pasal 37 Badan otonom FMIPA UI adalah wadah kegiatan mahasiswa FMIPA UI dalam bidang pelayanan keagamaan, ilmu pengetahuan, kewirausahaan, seni, atau olahraga yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh BPM untuk mandiri dari naungan Lembaga Eksekutif. Pasal 38 BO memiliki wewenang: (1) Menentukan AD/ART secara otonom sepanjang tidak menyimpang dari AD IKM FMIPA UI, dan peraturan BPM; (2) Merancang program kerja; (3) Menjalankan program kerja yang telah disetujui dan ditetapkan oleh BPM; dan (4) Berkoordinasi dengan lembaga kemahasiswaan lain. Pasal 39 BO memiliki tugas: (1) Melaksanakan segala peraturan yang berlaku dalam IKM FMIPA UI sesuai dengan hierarkinya; (2) Menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain di IKM FMIPA UI; (3) Memberikan tanggapan atas penggunaan hak interpelasi dan hak angket yang
(4) (5) (6)
disampaikan oleh BPM; Meminta pengesahan program kerja pada BPM di awal periode kepengurusan; Memberikan laporan pertanggungjawaban dan keuangan kepada BPM; dan Menyampaikan laporan pertanggungjawaban terbuka kepada anggota IKM FMIPA UI.
BAB XI TATA URUTAN PERATURAN IKM FMIPA UI Pasal 40 Bentuk-bentuk Peraturan IKM FMIPA UI yang menunjukkan hierarki adalah: (1) AD IKM FMIPA UI; (2) Ketetapan BPM; (3) Keputusan BPM; (4) Peraturan BEM/HMD/BO; (5) Peraturan BSO Pasal 41 AD IKM FMIPA UI merupakan landasan konstitusional tertinggi dan wajib dilaksanakan oleh seluruh anggota dan lembaga kemahasiswaan.
(1)
(2) (3)
(1) (2) (3)
Pasal 42 Ketetapan BPM adalah peraturan tertulis yang tertinggi tingkatannya setelah AD IKM FMIPA UI yang berlaku bagi seluruh anggota dan lembaga kemahasiswaan. Ketetapan BPM adalah hasil Sidang Pleno Tertutup BPM atau kesepakatan Forkoti. Ketetapan BPM dipublikasikan kepada seluruh anggota IKM FMIPA UI. Pasal 43 Keputusan BPM adalah peraturan tertulis yang dibuat dan dikeluarkan oleh BPM serta mengikat seluruh anggota dan lembaga kemahasiswaan. Keputusan BPM adalah peraturan yang bersifat sementara, reaktif, dan dalam lingkup yang spesifik. Keputusan BPM adalah hasil Sidang Pleno Tertutup BPM.
Pasal 44 Peraturan BEM adalah suatu peraturan tertulis yang dibuat dan dikeluarkan oleh BEM serta hanya mengikat ke dalam BEM dan BSOF yang dinaunginya. Pasal 45 Peraturan HMD adalah suatu peraturan tertulis yang dibuat dan dikeluarkan oleh HMD serta hanya mengikat ke dalam HMD dan BSOD yang dinaunginya.
Pasal 46 Peraturan BO adalah suatu peraturan tertulis yang dibuat dan dikeluarkan oleh BO serta hanya mengikat ke dalam BO. Pasal 47 Peraturan BSOF adalah suatu peraturan tertulis yang dibuat dan dikeluarkan oleh BSOF serta hanya mengikat ke dalam BSOF. Pasal 48 Peraturan BSOD adalah suatu peraturan tertulis yang dibuat dan dikeluarkan oleh BSOD serta hanya mengikat ke dalam BSOD.
(1)
(2) (3) (4)
(1)
(2)
(3) (4)
BAB XII KEUANGAN LEMBAGA KEMAHASISWAAN Pasal 49 Sumber keuangan Lembaga Kemahasiswaan berasal dari: a. Dana kemahasiswaan; b. Dana usaha; c. Kas Lembaga; d. Sumber lain yang halal dan dapat dipertanggungjawabkan. Dana kemahasiswaan adalah sumber keuangan yang berasal dari birokrat. Dana kemahasiswaan tetap dipegang oleh birokrat. Seluruh kegiatan lembaga kemahasiswaan tidak diperkenankan menerima dana dari partai politik, perusahaan rokok, minuman keras, dan/atau kondom. Pasal 50 Forum Keuangan FMIPA UI adalah sidang pleno yang diselenggarakan oleh BPM dan mengundang perwakilan Lembaga Eksekutif dan BO di lingkungan FMIPA UI yang merupakan perwujudan dari kekuasaan tertinggi keuangan lembaga kemahasiswaan. Dalam Forum Keuangan FMIPA UI, BPM berwenang menentukan pembagian keuangan Lembaga Eksekutif, BO, dan BSO yang bersumber dari Birokrat Fakultas. Dalam Forum Keuangan, Lembaga Eksekutif dan BO sebagai undangan hanya memiliki hak bicara tanpa hak suara. Forum Keuangan dilaksanakan minimal 2 kali, 1 kali di awal kepengurusan dan 1 kali di akhir kepengurusan seluruh Lembaga Kemahasiswaan.
Pasal 51 Mekanisme Pembagian Dana Kemahasiswaan adalah sebagai berikut: (1) Sebelum pelaksanaan Forum Keuangan, masing-masing Lembaga Kemahasiswaan harus menyerahkan laporan keuangan periode sebelumnya. (2) Pada pelaksanaan Forum Keuangan masing-masing Lembaga Kemahasiswaan harus mempresentasikan anggaran keuangan program
(3)
(4) (5)
selama 1 periode kepengurusan berikutnya. Pada pelaksanaan Forum Keuangan masing-masing Lembaga kemahasiswaan harus menyerahkan anggaran keuangan program kerja selama 1 periode kepengurusan berikutnya kepada BPM. Pembagian dana kemahasiswaan masing-masing Lembaga Kemahasiswaan ditetapkan oleh BPM berdasarkan pada kesepakatan forum keuangan. Proporsi pembagian dana kemahasiswaan yang telah ditetapkan oleh BPM akan disampaikan ke pihak birokrat fakultas.
Pasal 52 Mekanisme Pengajuan Dana Kemahasiswaan adalah sebagai berikut: (1) Lembaga Kemahasiswaan dapat memperoleh Dana Kemahasiswaan jika memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh BPM. (2) Pengajuan Permohonan Dana Kemahasiswaan ditujukan kepada birokrat melalui persetujuan BPM. Pasal 53 Tugas BPM dalam hal pengendalian dan pengawasan keuangan terhadap Lembaga Eksekutif, BO, dan BSO: (1) Membuat standar laporan keuangan dan sistem kontrol keuangan bagi seluruh lembaga kemahasiswaan; (2) Melakukan pengawasan melekat terhadap Lembaga Eksekutif, BO, dan BSO; (3) Memberikan laporan hasil pengawasan melekat dan laporan keungan dalam forum yang sifatnya terbuka kepada mahasiswa FMIPA UI; (4) Menerima laporan penyelewengan dari mahasiswa FMIPA UI terhadapat keuangan Lembaga Eksekutif, BO, dan BSO untuk selanjutnya dilakukan penyidikan dan penyelidikan yang hasilnya dipublikasikan kepada mahasiswa FMIPA UI; dan (5) Hasil penyidikan dan penyelidikan dapat berupa peringatan, peringatan keras, penolakan pengajuan keuangan, hingga pembekuan lembaga. Pasal 54 Wewenang BPM dalam hal pengendalian dan pengawasan keuangan terhadap lembaga Eksekutif, BO, dan BSO: (1) Meminta keterangan yang mendukung proses penyidikan dan penyelidikan dari Lembaga Eksekutif, BO, dan BSO; (2) Meminta laporan keuangan dari Lembaga Eksekutif, BO, dan BSO; dan (3) Melakukan penyidikan dan penyelidikan setelah mendapatkan laporan penyelewengan keuangan Lembaga Eksekutif, BO, dan BSO. Pasal 55 Kewajiban-kewajiban Lembaga Eksekutif, BO, dan BSO: (1) Membuat laporan keuangan yang terstandardisasi minimal 2 kali dalam 1 periode kepengurusan;
(2) (3)
(4) (5) (6)
Memberikan laporan keuangan kepada Lembaga Eksekutif bagi BSO; Memberikan laporan keuangan kepada BPM bagi Lembaga Eksekutif dan BO, laporan keuangan Lembaga Eksekutif disertai dengan laporan keuangan BSO yang dinaunginya; Membentuk sistem kontrol keuangan internal yang terstandardisasi; Memberikan keterangan yang mendukung proses penyidikan dan penyelidikan apabila diperlukan; dan Memberikan penjelasan mengenai laporan keuangan setelah dilakukan penyidikan dan penyelidikan jika diperlukan.
Pasal 56 Hak-hak Lembaga Eksekutif, BO dan BSO: (1) Menerima dan mengelola dana yang diperoleh dari sumber keuangan lembaga kemahasiswaan; (2) Mendapatkan penjelasan mengenai laporan hasil pengawasan melekat oleh BPM; dan (3) Sisa hasil usaha Lembaga Eksekutif, BO, dan BSO menjadi hak mutlak masing-masing Lembaga Eksekutif, BO, dan BSO. Pasal 57 Kewajiban-kewajiban BPM: (1) Membuat laporan keuangan yang terstandardisasi minimal 2 kali dalam 1 periode kepengurusan; (2) Membentuk sistem kontrol keuangan internal yang terstandardisasi; (3) Memberikan keterangan yang mendukung proses penyidikan dan penyelidikan apabila diperlukan; dan (4) Memberikan penjelasan mengenai laporan keuangan setelah dilakukan penyidikan dan penyelidikan jika diperlukan. Pasal 58 Hak-hak BPM: (1) Menerima dan mengelola dana yang diperoleh dari sumber keuangan lembaga kemahasiswaan; dan (2) Sisa hasil usaha BPM menjadi hak mutlak bagi BPM. BAB XIII KELEMBAGAAN Pasal 59 Persyaratan administratif pendirian BSO Fakultas adalah: (1) Memiliki AD/ART BSO; (2) Independen, yang berarti tidak memiliki hubungan struktural dengan lembaga/organisasi di luar IKM FMIPA UI; (3) Didirikan dan beranggotakan mahasiswa FMIPA UI; (4) Keanggotaan, terdiri dari anggota awal sejumlah minimal 40 orang yang
(5) (6) (7)
merupakan anggota aktif IKM FMIPA UI yang telah menempuh masa studi di FMIPA UI minimal 2 semester yang terdiri dari minimal 5 orang dari masingmasing departemen; Mendapat surat rekomendasi dari BEM; Memenuhi asas manfaat, iman dan takwa, demokrasi, partisipatif, dan kekeluargaan; dan Persyaratan administratif selanjutnya diatur dalam ketetapan BPM.
Pasal 60 Persyaratan administratif pendirian BSO Departemen terdiri dari: (1) Memiliki AD/ART BSO; (2) Independen, yang berarti tidak memiliki hubungan struktural dengan lembaga/organisasi diluar IKM FMIPA UI; (3) Didirikan dan beranggotakan mahasiswa departemen yang bersangkutan; (4) Keanggotaan, yang terdiri dari anggota awal minimal sejumlah 20 orang dari departemen yang bersangkutan yang telah menempuh masa studi di FMIPA UI minimal 2 semester dan merupakan anggota aktif IKM FMIPA UI; (5) Mendapat surat rekomendasi dari HMD; (6) Memenuhi asas manfaat, iman dan takwa, demokrasi, partisipatif, dan kekeluargaan; (7) Memiliki bidang ilmu pengetahuan yang sesuai dengan departemennya; dan (8) Persyaratan administratif selanjutnya diatur dalam ketetapan BPM. Pasal 61 Tiga tahapan untuk pendirian sebuah BSO adalah: (1) Tahap pendaftaran Pendaftaran dilakukan dengan menyerahkan persyaratan administratif, verifikasi persyaratan administratif, dan proses tanya jawab yang dilaksanakan oleh BPM (2) Tahap uji kelayakan Uji kelayakan diadakan oleh BPM setelah pendaftaran dengan parameter yang ditentukan sebagai berikut: a) BSO yang bersangkutan mampu bersinergis dengan Lembaga Eksekutif yang menaunginya dan ditetapkan oleh BPM b) Lembaga Eksekutif yang menaunginya membuat parameter penilaian BSO yang bersangkutan sebagai bahan pertimbangan bagi BPM dalam menetapkan pendirian BSO c) Selama menjalani masa uji kelayakan, BSO yang bersangkutan mendapatkan surat mandat sementara dengan jangka waktu yang ditetapkan oleh BPM selama 6 bulan (3) Tahap persetujuan Penetapan berdirinya sebuah BSO dilakukan dalam Sidang Pleno Tertutup BPM yang menghasilkan ketetapan pendirian BSO
Pasal 62 Alur perubahan status BSO menjadi BO terdiri dari 3 tahap, yaitu: (1) Pendaftaran Pendaftaran dilakukan dengan menyerahkan persyaratan administratif sebagai berikut: a) Menyerahkan surat rekomendasi dari Lembaga Eksekutif yang menaunginya b) Telah berdiri selama 5 tahun c) Anggota pada kepengurusan berjalan minimal 60 orang yang merupakan anggota aktif IKM FMIPA UI yang terdiri dari minimal 5 orang dari tiap departemen yang berada di FMIPA UI d) Penyerahan Laporan Pertanggungjawaban Kepengurusan tepat waktu kepada Lembaga Eksekutif yang menaungi e) Persyaratan selanjutnya diserahkan kepada BPM (2) Masa Studi Kelayakan a) Masa studi kelayakan dilaksanakan selama 6 bulan sejak waktu yang ditentukan oleh BPM b) Dalam Masa Studi Kelayakan akan diadakan 2 kali audiensi yang waktunya akan ditentukan kemudian c) Aspek penilaian selama Masa Studi Kelayakan terdapat pada lampiran Lembar Penilaian yang akan diberitahukan kepada BSO yang bersangkutan d) Dalam Masa Studi Kelayakan akan dilakukan proses penilaian yang akan menentukan kelulusan BSO yang bersangkutan (3) Pengesahan Keputusan akhir yang dihasilkan pada Sidang Pleno Tertutup BPM akan diperkuat dalam bentuk Ketetapan BPM Pasal 63 Pencabutan dan pemberian mandat ketua BSO diatur dalam peraturan BSO yang disepakati bersama dengan Lembaga Eksekutif yang menaunginya yang prosesnya diketahui oleh BPM. Pasal 64 Mekanisme teguran dan sanksi kepada Lembaga Eksekutif, BO, dan BSO diatur dalam ketetapan BPM. Pasal 65 Ketua BEM, ketua HMD atau ketua BO dapat dijatuhkan apabila: (1) Melanggar hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia dan diputuskan bersalah oleh pengadilan; (2) Melanggar AD IKM FMIPA UI; (3) Tidak dapat menjalankan program kerja lembaga dengan alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada BPM; atau
(4)
Tidak dapat memberikan pertanggungjawaban kepada BPM setelah diberikan waktu yang telah ditetapkan oleh BPM.
Pasal 66 Mekanisme teguran dan sanksi pada ketua BEM, ketua HMD atau ketua BO diatur dalam ketetapan BPM. Pasal 67 Proses penjatuhan ketua BEM, ketua HMD atau ketua BO adalah: (1) Setelah putusan peringatan penjatuhan ketua BEM, ketua HMD atau ketua BO disahkan oleh Sidang Pleno Tertutup BPM, surat peringatan yang disertai dengan alasan-alasan dikirim kepada ketua BEM, ketua HMD atau ketua BO yang bersangkutan. (2) Selambat-lambatnya 2 minggu setelah surat peringatan dikeluarkan, Sidang Pleno Terbuka BPM diadakan untuk membahas pembelaan serta penetapan penjatuhan ketua yang bersangkutan. (3) Ketua BEM, HMD, atau BO yang akan dijatuhkan harus memberikan pembelaan pada Sidang Pleno Terbuka. (4) Selama masa demisioner pejabat sementara ketua BEM, HMD, atau BO ditetapkan oleh BPM dengan pertimbangan dari lembaga yang bersangkutan. (5) Pejabat sementara ketua BEM, HMD, atau BO menjabat hingga ketua baru terpilih. Pasal 68 Setiap Lembaga kemahasiswaan memiliki hak yang sama dalam memperoleh fasilitas di lingkungan FMIPA UI. Pasal 69 Lembaga kemahasiswaan dapat dibubarkan apabila: (1) Melanggar AD IKM FMIPA UI; (2) Mencemarkan nama baik FMIPA UI; (3) Tidak dapat menjalankan tugas dan fungsinya sebagai sebuah Lembaga Kemahasiswaan; (4) Tidak dapat memberikan laporan pertanggungjawaban setelah diberi waktu yang ditetapkan oleh BPM; atau (5) Tidak memiliki konstituen di lembaganya. Pasal 70 Proses pembubaran Lembaga Kemahasiswaan: (1) Setelah putusan peringatan pembubaran Lembaga Kemahasiswaan disahkan oleh Sidang Pleno Tertutup BPM, surat peringatan yang disertai dengan alasan-alasan dikirim kepada ketua Lembaga Kemahasiswaan tersebut.
(2)
(3) (4)
Selambat-lambatnya 3 minggu setelah surat peringatan BPM, Sidang Pleno Terbuka BPM diadakan untuk membahas pembelaan serta penetapan pembubaran Lembaga Kemahasiswaan yang bersangkutan. Lembaga Kemahasiswaan yang akan dibubarkan harus memberikan pembelaan pada Sidang Pleno Terbuka. Jika Lembaga Kemahasiswaan tidak memiliki konstituen selama 1 periode kepengurusan, BPM berhak membubarkan Lembaga Kemahasiswaan tersebut tanpa adanya surat peringatan terlebih dahulu untuk Lembaga Kemahasiswaan tersebut. BAB XIV PEMBINAAN IKM FMIPA UI Pasal 71 Pembinaan IKM FMIPA UI diatur dalam ketetapan BPM.
Pasal 72 Pembinaan IKM FMIPA UI terdiri dari 4 fase yaitu fase pertama, kedua, ketiga, dan keempat.
(1) (2)
(1)
(2) (3)
Pasal 73 Pembinaan fase pertama diatur dalam PPAA. Pembinaan fase kedua, ketiga, dan keempat diatur dalam ketetapan BPM, diselenggarakan oleh seluruh Lembaga Kemahasiswaan. BAB XV PROGRAM KERJA IKM FMIPA UI Bagian Pertama Prosedur Penerimaan Anggota Aktif Pasal 74 PPAA IKM FMIPA UI adalah prosedur penerimaan anggota aktif yang memiliki muatan berupa pengenalan medan, akademis-profesi, kerohanian, dan nilai kemahasiswaan. PPAA IKM FMIPA UI ditetapkan oleh BPM. PPAA IKM FMIPA UI diselenggarakan oleh seluruh Lembaga Kemahasiswaan.
Pasal 75 Panitia PPAA ditetapkan oleh BPM dan bertanggung jawab secara langsung kepada BPM. Pasal 76 Tugas dan Wewenang Panitia PPAA secara garis besar yaitu merancang usulan mekanisme PPAA dan menjalankan mekanisme tersebut setelah disahkan oleh BPM.
Bagian Kedua Pemilihan Umum Raya Pasal 77 Pemira merupakan proses pemilihan ketua umum dan wakil ketua umum BEM, ketua umum HMD, dan Anggota Independen BPM yang dipilih secara langsung oleh anggota IKM FMIPA UI.
(1)
(2)
Pasal 78 Proses pemilihan ketua umum dan wakil ketua umum BEM, ketua umum HMD, dan anggota Independen BPM diselenggarakan setiap semester ganjil dengan waktu yang ditentukan oleh BPM. Mekanisme pemilihan ketua BSO dan BO ditentukan oleh kebijakan internal BSO dan BO yang bersangkutan. Pasal 79
(1) PPLK dibentuk oleh BPM. (2) Pembentukan PPLK selambat-lambatnya 1 bulan sebelum pembukaan pendaftaran calon anggota Independen BPM, calon ketua umum dan wakil ketua umum BEM, serta calon ketua umum HMD. (3) PPLK sekurang-kurangnya terdiri dari 2 orang wakil dari tiap departemen. (4) Tugas dan wewenang PPLK diatur dalam ketetapan BPM. (5) PPLK bertanggung jawab kepada BPM. BAB XVI ATURAN PERALIHAN Pasal I AD IKM FMIPA UI terhitung sah sejak tanggal ditetapkannya dan mengikat semua anggota IKM FMIPA UI. Pasal II Sejak AD IKM FMIPA UI ini disahkan maka AD IKM FMIPA UI sebelumnya dinyatakan tidak berlaku. Pasal III AD IKM FMIPA UI dinyatakan berlaku terhitung sejak disahkan. Pasal IV Segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan AD IKM FMIPA UI. Pasal V Semua Lembaga Kemahasiswaan masih tetap berfungsi selama belum dibentuk lembaga-lembaga yang baru menurut AD IKM FMIPA UI.
BAGIAN PENJELASAN ATURAN DASAR IKM FMIPA UI BAB I PENGERTIAN UMUM Pasal 1 Untuk setiap ayat cukup jelas. BAB II IKATAN KELUARGA MAHASISWA Pasal 2 (1) (2) (3) (4)
Cukup jelas. Cukup jelas. Tridarma Perguruan Tinggi meliputi Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian masyarakat. Penjelasan untuk setiap poin tujuan IKM FMIPA UI: a. Karakter Mahasiswa FMIPA UI adalah yang sesuai dengan kode etik IKM FMIPA UI, ada di ayat (5). b. Cukup jelas. c. Bentuk-bentuk partisipasi aktif Mahasiswa FMIPA UI: ikut dan berkontribusi di organisasi dan/atau kepanitiaan baik di tingkat fakultas maupun universitas; berprestasi atau mengharumkan nama FMIPA UI sesuai dengan bidang yang diminatinya (akademis maupun nonakademis); atau
(5)
ikut mendukung acara-acara di FMIPA UI atau kegiatan-kegiatan lain yang membawa nama FMIPA UI. Cukup jelas.
BAB III MUSYAWARAH MAHASISWA Pasal 3 Perubahan pada AD IKM FMIPA UI hanya bisa dilakukan dalam Musma IKM FMIPA UI sebagai musyawarah tertinggi dalam IKM FMIPA UI. Pasal 4 Cukup jelas. Pasal 5 Cukup jelas. Pasal 6 Cukup jelas. Pasal 7
Musma IKM FMIPA UI diadakan selambat-lambatnya 3 tahun sekali dengan beberapa pertimbangan: a. Akan ada pewarisan pengetahuan dari angkatan terakhir sebagai saksi sejarah Musma IKM FMIPA UI sebelumnya; b. Dalam jangka waktu 3 tahun itu, diharapkan tahun pertama adalah tahun adaptasi IKM FMIPA UI dengan AD IKM FMIPA UI yang baru, tahun kedua diharapkan dilakukan penerapan secara utuh terhadap AD IKM FMIPA UI, tahun ketiga diharapkan ada evaluasi dari pelaksanaan AD IKM FMIPA UI sekaligus persiapan untuk amandemen sesuai keperluan. BAB IV STRUKTUR IKM FMIPA UI Pasal 8 (1) Cukup jelas. (2) Cukup jelas. (3) Cukup jelas. (4) Cukup jelas. (5) Cukup jelas. (6) Cukup jelas. BAB V FORUM KOSONG TIGA Pasal 9 Cukup jelas. Pasal 10 Cukup jelas. Pasal 11 Mekanisme gugatan mengacu pada pasal 23. BAB VI KEANGGOTAAN Pasal 12 Cukup jelas. Pasal 13 (1) (2)
Cukup jelas. Anggota aktif merupakan mahasiswa MIPA UI yang telah mengikuti alur PPAA yang kemudian dinilai dan ditetapkan status keaktifannya oleh BPM FMIPA UI. Untuk mahasiswa yang dinyatakan tidak lulus dalam alur PPAA dapat mengajukan banding yang ditentukan oleh BPM.
(3)
(4)
Anggota biasa dan anggota aktif merupakan suatu tingkatan yang memiliki hak yang berbeda dan status anggota aktif dapat dicabut dengan ketentuanketentuan yang dijelaskan di pasal berikutnya. Mekanisme pengaktifan bagi mahasiswa tahun kedua dan ketiga yang termasuk anggota biasa ditetapkan oleh BPM. Pasal 14
(1) (2) (3)
(1)
(2) (3) (4) (5) (6) (7)
Cukup jelas. Cukup jelas. Bentuk partisipasi aktif sudah dijelaskan dalam Pasal 2 ayat (4). Namun untuk parameterisasinya akan diatur kemudian oleh BPM. Pasal 15 Yang dimaksud dengan pelayanan dan fasilitas adalah semua hal yang berhubungan dengan kelembagaan dan kemahasiswaan di lingkungan FMIPA UI. Cukup jelas. Cukup jelas. Yang dimaksud dengan prosedur yang berlaku adalah selama tidak melanggar AD IKM FMIPA UI. Cukup jelas. Kegiatan IKM FMIPA UI adalah setiap kegiatan kemahasiswaan yang dilaksanakan oleh Lembaga Kemahasiswaan. Cukup jelas. Pasal 16 Cukup jelas. Pasal 17 Untuk semua ayat cukup jelas. Pasal 18 Untuk semua ayat cukup jelas. Pasal 19 Alumni bukan termasuk anggota IKM aktif FMIPA UI. BAB VII BADAN PERWAKILAN MAHASISWA Pasal 20 Untuk semua ayat cukup jelas. Pasal 21
(1) (2) (3) (4)
Cukup jelas. Mekanisme pendirian, pembekuan, dan pembubaran Lembaga Eksekutif, BO, dan BSO dijelaskan pada Bab XIII. Cukup jelas. Cukup jelas. Pasal 22 Untuk semua ayat cukup jelas. Pasal 23 Untuk semua poin cukup jelas. Pasal 24 Untuk semua ayat cukup jelas.
(1)
(2)
(3)
Pasal 25 Hak Interpelasi adalah hak BPM untuk meminta keterangan kepada Lembaga Eksekutif atau BO mengenai kebijakan yang bersifat penting dan strategis serta berdampak luas pada IKM FMIPA UI. Hak Angket adalah hak BPM untuk melakukan penyelidikan dan memutuskan bahwa pelaksanaan suatu peraturan Lembaga Kemahasiswaan yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada IKM FMIPA UI bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Cukup jelas. Pasal 26 Untuk semua ayat cukup jelas. BAB VIII LEMBAGA EKSEKUTIF Pasal 27 Cukup jelas. Pasal 28
(1) (2) (3) (4)
Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Pengawasan dan penilaian pada BSOF dilakukan sesuai dengan rencana kerja yang telah disusun oleh BSOF, sedangkan koordinasi BSOF diserahkan kepada BEM melalui Koordinator BSOF. Pasal 29 Untuk semua ayat cukup jelas.
Pasal 30 Untuk semua ayat cukup jelas. Pasal 31 Untuk semua ayat cukup jelas. BAB VIII BADAN SEMI OTONOM Pasal 32 Adapun ada beberapa wadah kegiatan dalam bidang pelayanan keagamaan di FMIPA UI namun tidak termasuk BSO, disebabkan wadah kegiatan pelayanan keagamaan tersebut merupakan perpanjangan tangan dari wadah kegiatan pelayanan keagamaan di tingkat Universitas Indonesia. Pasal 33 Cukup jelas.
(1) (2) (3) (4)
Pasal 34 Penjelasan peraturan BPM akan dilaksanakan langsung oleh BPM kepada BSO. Cukup jelas. Cukup jelas. Koordinasi yang dimaksud dalam hal ini adalah koordinasi antarlembaga seperti yang tercantum pada garis koordinasi pada Pasal 8, yaitu koordinasi yang langsung dilaksanakan oleh antarlembaga tingkat fakultas, yaitu Lembaga Eksekutif dan BO. Adapun forum yang dapat menghasilkan keputusan bersama se-MIPA hanyalah Forkoti. Pasal 35
(1) (2) (3) (4) (5)
Cukup jelas. Maksud lembaga yang dinaungi adalah seperti yang tercantum dalam struktur IKM FMIPA UI pada Pasal 8. Cukup jelas. Maksud lembaga yang dinaungi adalah seperti yang tercantum dalam struktur IKM FMIPA UI pada Pasal 8. Cukup jelas. Pasal 36 Cukup jelas. BAB X BADAN OTONOM
Pasal 37 Cukup jelas. Pasal 38 Untuk setiap ayat cukup jelas. Pasal 39 Untuk setiap ayat cukup jelas. BAB XI TATA URUTAN PERATURAN IKM FMIPA UI Pasal 40 Cukup jelas. Pasal 41 Cukup jelas. Pasal 42 Untuk setiap ayat cukup jelas. Pasal 43 Untuk setiap ayat cukup jelas. Pasal 44 Cukup jelas. Pasal 45 Cukup jelas. Pasal 46 Cukup jelas. Pasal 47 Cukup jelas. Pasal 48 Cukup jelas. BAB XII KEUANGAN LEMBAGA KEMAHASISWAAN Pasal 49 (1) (2)
Cukup jelas. Cukup jelas.
(3) (4)
(1) (2) (3) (4)
Pembagian keuangan untuk kemahasiswaan menjadi hak birokrat. Cukup jelas. Pasal 50 Forum Keuangan merupakan kekuasaan tertinggi dalam aturan keuangan Lembaga Kemahasiswaan. Cukup jelas. Keputusan pembagian keuangan Lembaga Kemahasiswaan ada di BPM. Forum Keuangan pertama dilaksanakan untuk menetapkan pembagian keuangan lembaga, sedangkan Forum Keuangan kedua dilaksanakan untuk evaluasi keuangan lembaga. Pasal 51 Untuk semua ayat cukup jelas. Pasal 52 Hal-hal yang lebih lanjut dari mekanisme ini dijelaskan oleh BPM.
Pasal 53 Pengawasan melekat adalah pengawasan yang dilakukan secaara langsung oleh yang berwenang kepada objek pengawasan. Pasal 54 Untuk semua ayat cukup jelas. Pasal 55 Untuk semua ayat cukup jelas. Pasal 56 Untuk semua ayat cukup jelas. Pasal 57 Untuk semua ayat cukup jelas. Pasal 58 Untuk semua ayat cukup jelas. BAB XIII KELEMBAGAAN Pasal 59 Untuk semua ayat cukup jelas. Pasal 60
Untuk semua ayat cukup jelas. Pasal 61 Untuk semua ayat cukup jelas. Pasal 62 Untuk semua ayat cukup jelas. Pasal 63 Cukup jelas. Pasal 64 Cukup jelas. Pasal 65 Untuk semua ayat cukup jelas Pasal 66 Cukup jelas. Pasal 67 Untuk semua ayat cukup jelas Pasal 68 Cukup jelas. Pasal 69 Cukup jelas. Pasal 70 Untuk semua ayat cukup jelas. BAB XIV PEMBINAAN IKM FMIPA UI Pasal 71 Mekanisme Pembinaan IKM FMIPA UI diatur lebih jelas dalam Ketetapan BPM. Pasal 72 Penjelasan untuk setiap fase: Fase I ditujukan untuk mahasiswa tingkat 1 yang merupakan pembinaan mahasiswa awal.
Fase II ditujukan untuk mahasiswa tingkat 2 yang merupakan aktualisasi event lembaga dan kaderisasi.
Fase III ditujukan untuk mahasiswa tingkat 3.
Fase IV ditujukan untuk mahasiswa tingkat akhir atau tingkat 4 yang merupakan persiapan pascakampus. Pasal 73 Cukup jelas
(1)
(2) (3)
BAB XV PROGRAM KERJA IKM FMIPA UI Bagian Pertama Prosedur Penerimaan Anggota Aktif Pasal 74 Muatan-muatan PPAA akan ditanamkan kepada mahasiswa baru FMIPA UI dalam kegiatan-kegiatan yang merupakan alur dari PPAA. Muatan-muatan ini yang menjadi modal awal atau pengenalan awal kepada mahasiswa FMIPA UI untuk menjalani dunia kampus. Cukup jelas. Cukup jelas. Pasal 75 Cukup jelas. Pasal 76 Cukup jelas. Bagian Kedua Pemilihan Umum Raya Pasal 77 Cukup jelas. Pasal 78 Untuk setiap ayat cukup jelas. Pasal 79 Cukup jelas. BAB XV ATURAN PERALIHAN Pasal I Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas.
Pasal III Cukup jelas. Pasal IV Cukup jelas. Pasal V Selama Lembaga Kemahasiswaan yang harus ada menurut AD IKM FMIPA UI yang baru belum terbentuk, Lembaga Kemahasiswaan yang sudah ada sebelumnya masih dapat menjalankan fungsinya masing-masing.
