ATURAN DASAR IKM FMIPA UI BAB I PENGERTIAN UMUM Pasal 1 Yang dimaksud dengan: 1) UI adalah Universitas Indonesia 2) FMIPA UI adalah Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam UI 3) IKM FMIPA UI adalah Ikatan Keluarga Mahasiswa FMIPA UI 4) AD IKM adalah Aturan Dasar IKM FMIPA UI 5) Pemira adalah Pemilihan Umum Raya 6) BPM adalah Badan Perwakilan Mahasiswa FMIPA UI 7) BEM adalah Badan Eksekutif Mahasiswa FMIPA UI 8) HMD adalah Himpunan Mahasiswa Departemen FMIPA UI 9) BO adalah Badan Otonom FMIPA UI 10) BSO adalah Badan Semi Otonom FMIPA UI 11) BSOD adalah Badan Semi Otonom Departemen yang terdapat dalam IKM FMIPA UI 12) BSOF adalah Badan Semi Otonom Fakultas yang terdapat dalam IKM FMIPA UI 13) Lembaga Eksekutif adalah lembaga kemahasiswaan dalam IKM FMIPA UI yang memegang kekuasaan eksekutif yang terdiri dari BEM dan HMD 14) Musma IKM FMIPA UI adalah Musyawarah Mahasiswa IKM FMIPA UI 15) Forkoti adalah Forum Kosong Tiga 16) GBAK adalah Garis-Garis Besar Arah Kegiatan Lembaga Kemahasiswaan IKM FMIPA UI 17) PPLK adalah Panitia Pemilihan Umum Raya Lembaga Kemahasiswaan 18) PPAA adalah Prosedur Penerimaan Anggota Aktif BAB II IKATAN KELUARGA MAHASISWA Pasal 2 1) Nama dari wadah kemahasiswaan FMIPA UI adalah Ikatan Keluarga Mahasiswa Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia yang selanjutnya disebut IKM FMIPA UI 2) IKM FMIPA UI didirikan di Depok pada tanggal 3 Juli 2007, saat ditetapkannya AD IKM FMIPA UI 2007 3) Asas pendirian IKM FMIPA UI adalah Tri Dharma Perguruan Tinggi 4) Tujuan IKM FMIPA UI adalah membentuk mahasiswa FMIPA UI yang berperan aktif dalam dinamika kehidupan kampus 5) Kode etik IKM FMIPA UI: a) Insan beriman dan bertakwa b) Insan terpelajar berkomitmen tinggi pada pendidikan c) Insan berjiwa kemanusiaan tinggi dan peka terhadap pendidikan, lingkungan, politik, hukum, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan d) Menjunjung semangat keilmiahan, kebersamaan, kekeluargaan, persatuan, dan kesatuan e) Menjunjung tinggi hukum IKM FMIPA UI f) Menjaga, menghormati, serta menjunjung nama baik almamater dan sivitas akademik FMIPA UI
BAB III MUSYAWARAH MAHASISWA Pasal 3 Musma IKM FMIPA UI adalah musyawarah yang dihadiri oleh mahasiswa FMIPA UI atau ditambah undangan yang ditetapkan oleh BPM FMIPA UI Pasal 4 Musma IKM FMIPA UI dilaksanakan setiap 3 tahun sekali atau atas kesepakatan ½ n+1 lembaga kemahasiswaan dibawah naungan IKM FMIPA UI BAB IV STRUKTUR IKM FMIPA UI Pasal 5 Struktur Lembaga Kemahasiswaan FMIPA UI adalah sebagai berikut:
IKM
BPM
BO
BEM
HMD
BSOF
BSOD
Ket: = garis struktural = garis koordinasi 1) 2) 3) 4) 5)
BPM adalah lembaga tertinggi dalam IKM FMIPA UI BEM, HMD, dan BO bertanggungjawab langsung kepada BPM BSOF bertanggungjawab langsung kepada BEM BSOD bertanggungjawab langsung kepada HMD Pertanggungjawaban BEM melingkupi pertanggungjawaban BSOF dan pertanggungjawaban HMD melingkupi pertanggungjawaban BSOD 6) Seluruh Ketua Lembaga Eksekutif, BO, dan BPM atau perwakilannya berkoordinasi dalam sebuah forum yang disebut Forkoti 7) Seluruh Ketua lembaga kemahasiswaan IKM FMIPA UI atau perwakilannya berkoordinasi satu sama lain dalam sebuah forum yang dibentuk oleh BPM
BAB V KEANGGOTAAN Pasal 6 Anggota IKM FMIPA UI terdiri dari anggota biasa dan anggota aktif Pasal 7 1) Anggota biasa adalah seluruh mahasiswa FMIPA UI 2) Anggota aktif adalah anggota biasa yang telah mengikuti PPAA yang kemudian ditetapkan oleh BPM FMIPA UI 3) Anggota biasa dan anggota aktif merupakan suatu tingkatan dan status anggota aktif dapat dicabut Pasal 8 1) PPAA IKM FMIPA UI memiliki muatan berupa pengenalan medan, akademis-profesi, kerohanian, dan nilai kemahasiswaan 2) PPAA IKM FMIPA UI ditetapkan oleh BPM FMIPA UI 3) PPAA IKM FMIPA UI diselenggarakan oleh BEM dan HMD yang bekerjasama dengan BO Pasal 9 Kewajiban anggota IKM FMIPA UI: 1) Melaksanakan dan menaati AD IKM FMIPA UI 2) Menjaga nama baik almamater 3) Mengikuti PPAA bagi setiap anggota biasa Pasal 10 Hak anggota IKM FMIPA UI: 1) Mendapatkan pelayanan dan fasilitas yang disediakan IKM FMIPA UI menurut prosedur yang berlaku 2) Mengeluarkan pendapat secara lisan maupun tulisan 3) Memilih dan dipilih 4) Berserikat dan berkumpul menurut prosedur yang berlaku 5) Membela diri apabila akan atau telah dikenakan sanksi di dalam lingkungan IKM FMIPA UI selama tidak melanggar kode etik IKM FMIPA UI 6) Dibela apabila akan atau telah dikenakan sanksi di luar lingkungan IKM FMIPA UI selama tidak melanggar kode etik IKM FMIPA UI 7) Berpartisipasi dalam semua kegiatan IKM FMIPA UI menurut prosedur yang berlaku 8) Berpartisipasi dalam lembaga kemahasiswaan di IKM FMIPA UI menurut prosedur yang berlaku Pasal 11 Anggota biasa yang tidak ditetapkan oleh BPM FMIPA UI sebagai anggota aktif, dikenakan sanksi berupa kehilangan hak dipilih dan hak bergabung dalam kepanitiaan dan lembaga kemahasiswaan di dalam IKM FMIPA UI Pasal 12 1) Anggota aktif IKM FMIPA UI dapat diberikan sanksi berupa pencabutan tetap atau pencabutan sementara karena :
a) Bertindak bertentangan dengan AD IKM FMIPA UI dan atau peraturan-peraturan atau ketentuan-ketentuan lainnya yang telah ditetapkan dalam IKM FMIPA UI b) Bertindak merugikan atau mencoreng nama baik almamater 2) Pencabutan dan penetapan kembali keanggotaan aktif IKM FMIPA UI ditetapkan oleh BPM dengan mekanisme yang akan ditentukan kemudian 3) Anggota aktif yang dikenakan pencabutan sementara oleh IKM FMIPA UI kehilangan hak dipilih dan hak bergabung dalam kepanitiaan dan lembaga kemahasiswaan di dalam IKM FMIPA UI selama pencabutan berlaku Pasal 13 1) Anggota IKM FMIPA UI dan atau lembaga kemahasiswaan di IKM FMIPA UI dapat menuntut anggota IKM FMIPA UI yang lain untuk diberikan sanksi oleh BPM 2) Anggota yang dituntut pada ayat 1 berhak mengajukan pembelaan kepada BPM 3) Putusan sanksi harus melalui pemeriksaan dalam Sidang Pleno BPM Pasal 14 Keanggotaan IKM FMIPA UI hilang karena tidak terdaftar lagi secara akademis di FMIPA UI BAB VI BADAN PERWAKILAN MAHASISWA Pasal 15 BPM FMIPA UI adalah lembaga tertinggi dalam IKM FMIPA UI yang memiliki kekuasaan legislatif, yudikatif serta memegang fungsi pengendalian dan audit keuangan lembaga kemahasiswaan dalam IKM FMIPA UI Pasal 16 BPM memiliki wewenang: 1) Membuat peraturan-peraturan atau ketentuan-ketentuan yang dianggap perlu untuk kegiatan Lembaga Eksekutif, BO, dan BSO sejauh tidak bertentangan dengan AD IKM FMIPA UI 2) Menetapkan pendirian dan pembubaran Lembaga Eksekutif, BO, dan BSO 3) Menetapkan perubahan status BSO menjadi BO atau sebaliknya Pasal 17 BPM memiliki kewajiban : 1) Menyusun GBAK untuk Lembaga Eksekutif, BO, dan BSO 2) Berkewajiban menyerahkan GBAK saat pelantikan pengurus Lembaga Eksekutif dan BO 3) Mengawasi dan menilai kegiatan Lembaga Eksekutif dan BO serta menyampaikan hasil penilaian BPM kepada anggota IKM FMIPA UI. Jika sampai dengan waktu 2 bulan sejak diterimanya Laporan Pertanggung jawaban dari suatu lembaga kemahasiswaan oleh BPM, BPM belum mengeluarkan surat keputusan tentang menerima atau tidak menerimanya Laporan Pertanggungjawaban yang bersangkutan, maka Laporan Pertanggung jawaban lembaga tersebut dinyatakan diterima oleh BPM 4) Menilai laporan pertanggungjawaban Lembaga Eksekutif dan BO 5) Memfasilitasi laporan Pertanggung Jawaban terbuka Lembaga Eksekutif dan BO kepada anggota IKM FMIPA UI 6) Menyampaikan hasil kerja BPM kepada anggota IKM FMIPA UI melalui Forum Laporan
Pertanggung Jawaban terbuka 7) Memfasilitasi penyelesaian masalah yang terjadi pada Lembaga Eksekutif dan BO 8) Memberikan advokasi hak-hak anggota IKM FMIPA UI 9) Mengesahkan dan mengoordinasikan kepanitiaan PPAA dan PPLK 10) Melantik dan memberikan mandat kepada Ketua Lembaga Eksekutif dan BO terpilih 11) Menerima, menimbang dan/atau menetapkan rancangan program kerja Lembaga Eksekutif dan BO 12) Membuat mekanisme penerimaaan dan penindaklanjutan rancangan program kerja dan anggaran keuangan Lembaga Eksekutif dan BO setiap periode kepengurusan 13) Membuat peraturan dan mengaudit keuangan Lembaga Eksekutif dan BO 14) Memberikan sanksi pada lembaga kemahasiswaan atau anggota IKM FMIPA UI yang melakukan pelanggaran terhadap AD IKM FMIPA UI atau peraturan BPM 15) Membekukan lembaga eksekutif, BO atau BSO, jika dalam waktu yang ditentukan oleh BPM, lembaga yang bersangkutan tidak dapat menyerahkan laporan pertanggungjawabannya. Jika ada lembaga eksekutif yang sedang dibekukan, status BSO yang dinaunginya ditetapkan oleh BPM 16) Mengawal dan mengawasi jalannya AD IKM FMIPA UI 17) Meminta Badan Audit Keuangan Universitas Indonesia (BAK UI) untuk mengaudit keuangan BPM Pasal 18 1) Anggota BPM merupakan perwakilan departemen yang ada di FMIPA UI dan dipilih melalui Pemilihan Umum Raya 2) Jumlah perwakilan dari masing-masing departemen ditentukan berdasarkan jumlah anggota IKM FMIPA UI yang ada di departemen terkait dan ditetapkan oleh peraturan BPM periode sebelumnya 3) Masa jabatan anggota BPM adalah satu tahun dan berakhir bersamaan dengan diresmikannya anggota BPM yang baru 4) Syarat-syarat untuk menjadi anggota BPM ditetapkan oleh BPM periode sebelumnya Pasal 19 Hak Anggota BPM: 1) hak interpelasi, 2) hak angket, dan 3) hak menyampaikan usul dan menyatakan pendapat. BAB VII LEMBAGA EKSEKUTIF Pasal 20 Lembaga Eksekutif FMIPA UI terdiri dari Badan Eksekutif Mahasiswa di tingkat fakultas dan Himpunan Mahasiswa Departemen di tingkat departemen Pasal 21 Wewenang BEM: 1) menyikapi isu-isu di dalam dan di luar IKM FMIPA UI; 2) mengoordinasi, mengawasi, dan menilai BSOF; 3) melakukan koordinasi dengan seluruh lembaga kemahasiswaan yang bernaung dibawah IKM FMIPA UI; dan 4) melantik dan memberikan mandat kepada ketua BSOF yang dinaunginya.
Pasal 22 Kewajiban BEM: 1) melaksanakan segala peraturan yang ada dalam IKM FMIPA UI sesuai dengan hierarkinya; 2) memperhatikan upaya peningkatan kesejahteraan mahasiswa; 3) mengadvokasi mahasiswa dalam hal dana dan fasilitas di tingkat Fakultas; 4) memberikan tanggapan atas penggunaan hak interpelasi dan hak angket yang disampaikan oleh BPM; 5) menyerap, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi mahasiswa; 6) menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain di IKM FMIPA UI; 7) meminta pengesahan program kerja pada BPM di awal periode kepengurusan; 8) memberikan laporan pertanggungjawaban dan keuangan kepada BPM; 9) menyampaikan laporan terbuka kepada anggota IKM FMIPA UI; 10) memberikan wewenang pada BSOF sesuai dengan bidangnya; 11) menyerahkan GBAK kepada BSO yang dinaunginya ketika pelantikan ketua BSO tersebut; dan 12) memfasilitasi penyelesaian masalah yang terjadi pada BSO yang dinaunginya. Pasal 23 Wewenang HMD: 1) mengoordinasi, mengawasi, dan menilai BSOD; 2) melakukan koordinasi dengan seluruh lembaga kemahasiswaan yang bernaung dibawah IKM FMIPA UI; dan 3) melantik dan memberikan mandat kepada ketua BSO yang dinaunginya. Pasal 24 Kewajiban HMD: 1) melaksanakan segala peraturan yang ada dalam IKM FMIPA UI sesuai dengan hierarkinya; 2) memperhatikan upaya peningkatan kesejahteraan mahasiswa di tingkat departemen; 3) mengadvokasi mahasiswa dalam hal dana dan fasilitas di tingkat departemen; 4) memberikan tanggapan atas penggunaan hak interpelasi dan hak angket yang disampaikan oleh BPM; 5) menyerap, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi mahasiswa di tingkat departemen; 6) menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain di IKM FMIPA UI; 7) meminta pengesahan program kerja pada BPM di awal periode kepengurusan; 8) memberikan laporan pertanggungjawaban dan keuangan kepada BPM; 9) menyampaikan laporan terbuka kepada anggota IKM FMIPA UI di tingkat departemen yang bersangkutan; 10) memberikan wewenang pada BSOD sesuai dengan bidangnya; 11) menyerahkan GBAK kepada BSO yang dinaunginya ketika pelantikan ketua BSO tersebut; dan 12) memfasilitasi penyelesaian masalah yang terjadi pada BSO yang dinaunginya. BAB VIII BADAN SEMI OTONOM Pasal 25 Badan Semi Otonom FMIPA UI adalah wadah kegiatan mahasiswa FMIPA UI dalam satu bidang peminatan atau pelayanan keagamaan yang aktifitasnya mendukung lembaga eksekutif
dengan tujuan memberikan pelayanan kepada mahasiswa FMIPA UI Pasal 26 Badan Semi Otonom FMIPA UI terdiri dari: 1) BSO Fakultas 2) BSO Departemen Pasal 27 Wewenang BSO adalah: 1) menentukan AD/ART secara otonom sepanjang tidak menyimpang dari AD IKM FMIPA UI, dan peraturan BPM serta dapat dipertanggungjawabkan; 2) merancang program kerja; 3) menjalankan program kerja yang telah disetujui dan ditetapkan oleh BPM; dan 4) berkoordinasi dengan lembaga kemahasiswaan lain. Pasal 28 Kewajiban BSO adalah: 1) melaksanakan segala peraturan yang berlaku dalam IKM FMIPA UI; 2) memberikan laporan kinerja secara berkala kepada lembaga eksekutif yang menaunginya; 3) menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain di IKM FMIPA UI; 4) bertanggung jawab kepada lembaga eksekutif yang menaunginya; 5) dalam menjalankan aktivitasnya tidak bertentangan dengan AD IKM FMIPA UI dan peraturan BPM; dan 6) BSOD menitikberatkan kinerjanya pada bidang keilmiahan. Pasal 29 Setiap kegiatan yang dilakukan oleh BSO wajib ditandatangani oleh lembaga eksekutif yang menaunginya untuk diketahui BAB IX BADAN OTONOM Pasal 30 Badan otonom FMIPA UI adalah wadah kegiatan mahasiswa FMIPA UI dalam satu bidang peminatan, atau pelayanan keagamaan yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh BPM untuk mandiri dari naungan lembaga eksekutif Pasal 31 Wewenang BO adalah: 1) menentukan AD/ART secara otonom sepanjang tidak menyimpang dari AD IKM FMIPA UI, dan peraturan BPM; 2) merancang program kerja; 3) menjalankan program kerja yang telah disetujui dan ditetapkan oleh BPM; dan 4) berkoordinasi dengan lembaga kemahasiswaan lain. Pasal 32 Kewajiban BO adalah: 1) melaksanakan segala peraturan yang berlaku dalam IKM FMIPA UI; 2) menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain di IKM FMIPA UI; 3) dalam menjalankan aktivitasnya tidak bertentangan dengan AD IKM FMIPA UI dan
peraturan BPM; 4) memberikan tanggapan atas penggunaan hak interpelasi dan hak angket yang disampaikan oleh BPM; 5) meminta pengesahan program kerja pada BPM di awal periode kepengurusan; 6) memberikan laporan pertanggungjawaban dan keuangan kepada BPM; dan 7) menyampaikan laporan pertanggungjawaban terbuka kepada anggota IKM FMIPA UI. BAB X TATA URUTAN PERATURAN LEMBAGA KEMAHASISWAAN IKM FMIPA UI Pasal 33 1) Bentuk-bentuk Peraturan Lembaga Kemahasiswaan FMIPA UI yang menunjukkan hirarkis adalah: a) AD IKM FMIPA UI b) Peraturan BPM 2) Bentuk-bentuk Peraturan Lembaga Kemahasiswaan FMIPA UI yang tidak menunjukkan hirarkis adalah: a) Peraturan BEM b) Peraturan HMD c) Peraturan BO d) Peraturan BSOF e) Peraturan BSOD Pasal 34 AD IKM FMIPA UI merupakan aturan operasional tertinggi dan wajib dilaksanakan oleh seluruh anggota dan lembaga kemahasiswaan yang ada dalam IKM FMIPA UI Pasal 35 1) Ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam peraturan BPM adalah ketentuan-ketentuan yang tertinggi tingkatannya setelah AD IKM FMIPA UI yang berlaku bagi seluruh anggota dan lembaga kemahasiswaan yang ada di IKM FMIPA UI 2) Peraturan BPM dibuat serta ditetapkan dalam Sidang Pleno Tertutup BPM Pasal 36 Peraturan BEM adalah suatu peraturan tertulis yang dibuat dan dikeluarkan oleh BEM serta hanya mengikat ke dalam Pasal 37 Peraturan HMD adalah suatu peraturan tertulis yang dibuat dan dikeluarkan oleh HMD serta hanya mengikat ke dalam Pasal 38 Peraturan BO adalah suatu peraturan tertulis yang dibuat dan dikeluarkan oleh BO serta hanya mengikat ke dalam Pasal 39 Peraturan BSOF adalah suatu peraturan tertulis yang dibuat dan dikeluarkan oleh BSOF serta hanya mengikat ke dalam
Pasal 40 Peraturan BSOD adalah suatu peraturan tertulis yang dibuat dan dikeluarkan oleh BSOD serta hanya mengikat ke dalam BAB XI KEUANGAN LEMBAGA KEMAHASISWAAN
1)
2)
3) 4)
Pasal 41 Sumber keuangan Lembaga Kemahasiswaan berasal dari: a) Birokrat b) Dana usaha c) Kas Lembaga d) Sumber lain yang halal dan dapat dipertanggungjawabkan Sumber keuangan Lembaga Kemahasiswaan FMIPA UI yang berasal dari Birokrat terdiri dari Birokrat Fakultas dan Departemen a) Sumber keuangan dari Fakultas diperuntukkan kepada Lembaga Kemahasiswaan tingkat Fakultas dan Lembaga Kemahasiswaan tingkat Departemen yang terdiri dari dana rutin dan non rutin b) Sumber keuangan dari Departemen diperuntukkan kepada Lembaga Kemahasiswaan tingkat Departemen yang mekanismenya ditentukan oleh tiap-tiap Departemen Sumber keuangan yang berasal dari birokrat tetap dipegang oleh birokrat Seluruh kegiatan lembaga kemahasiswaan tidak diperkenankan menerima dana dari partai politik, perusahaan rokok, minuman keras, dan kondom
Pasal 42 1) Forum Keuangan FMIPA UI adalah sidang pleno terbuka yang diselenggarakan oleh BPM dan mengundang seluruh Lembaga Eksekutif, BO, dan BSO di lingkungan FMIPA UI yang merupakan perwujudan dari kekuasaan tertinggi keuangan lembaga kemahasiswaan 2) Dalam Forum Keuangan FMIPA UI, BPM berwenang menentukan pembagian keuangan lembaga Eksekutif, BO, dan BSO yang bersumber dari Birokrat Fakultas 3) Dalam Forum Keuangan, Lembaga Eksekutif, BO, dan BSO an sebagai undangan hanya memiliki hak bicara tanpa hak suara 4) Forum Keuangan dilaksanakan minimal 1 kali di awal kepengurusan seluruh Lembaga Kemahasiswaan di lingkungan FMIPA UI Pasal 43 Mekanisme Pembagian Keuangan Lembaga Kemahasiswaan adalah sebagai berikut: 1) Sebelum pelaksanaan Forum Keuangan, masing-masing Lembaga Kemahasiswaan harus menyerahkan laporan keuangan periode sebelumnya 2) Pada pelaksanaan Forum Keuangan masing-masing Lembaga Kemahasiswaan harus mempresentasikan anggaran keuangan program selama 1 periode kepengurusan berikutnya 3) Pada pelaksanaan Forum Keuangan masing-masing Lembaga Eksekutif, BO, dan BSO harus menyerahkan anggaran keuangan program kerja selama 1 periode kepengurusan berikutnya kepada BPM 4) Pembagian keuangan masing-masing Lembaga Kemahasiswaan ditetapkan oleh BPM berdasarkan pada kesepakatan forum keuangan 5) Proporsi pembagian keuangan yang telah ditetapkan oleh BPM akan disampaikan ke pihak birokrat fakultas
Pasal 44 Mekanisme Pengajuan Keuangan Lembaga Kemahasiswaan adalah sebagai berikut: 1) Lembaga Kemahasiswaan dapat memperoleh keuangan lembaga kemahasiswaan jika memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh BPM 2) Pengajuan Permohonan Keuangan ditujukan kepada birokrat melalui persetujuan BPM Pasal 45 Kewajiban-kewajiban BPM dalam hal pengendalian dan audit keuangan terhadap Lembaga Eksekutif, BO, dan BSO: 1) Melakukan audit keuangan terhadap lembaga Eksekutif, BO, dan BSO; 2) memberikan laporan hasil audit kepada lembaga Eksekutif, BO, dan BSO yang bersangkutan; 3) memberikan laporan keuangan dalam forum yang sifatnya terbuka kepada mahasiswa FMIPA UI setiap akhir periode kepengurusan; 4) melaporkan penyelewengan yang terjadi kepada lembaga Eksekutif, BO, dan BSO yang diaudit yang selanjutnya dipublikasikan kepada mahasiswa FMIPA UI; dan 5) membuat standar laporan keuangan dan sistem kontrol keuangan bagi seluruh lembaga kemahasiswaan. Pasal 46 Hak-hak BPM dalam hal mekanisme audit keuangan terhadap lembaga Eksekutif, BO, dan BSO: 1) Mendapatkan keterangan yang mendukung proses audit dari lembaga Eksekutif, BO, dan BSO yang diauditnya; 2) Menerima laporan keuangan dari lembaga Eksekutif, BO, dan BSO; 3) Memberikan peringatan bila ditemukan adanya penyelewengan pada lembaga Eksekutif, BO, dan BSO yang diauditnya; dan 4) Melakukan penyelidikkan dalam proses audit yang dilakukan. Pasal 47 Kewajiban-kewajiban Lembaga Eksekutif, BO, dan BSO: 1) Membuat laporan keuangan yang terstandardisasi secara periodik setiap enam bulan sekali; 2) memberikan laporan keuangan kepada lembaga eksekutif bagi BSO; 3) memberikan laporan keuangan kepada BPM bagi Lembaga Eksekutif dan BO, laporan keuangan Lembaga Eksekutif disertai dengan laporan keuangan BSO yang dinaunginya; 4) membentuk sistem kontrol keuangan internal yang terstandardisasi; 5) bersedia dipanggil sewaktu-waktu oleh BPM untuk dimintai keterangan; dan 6) memberikan penjelasan mengenai laporan keuangan yang telah diaudit jika diperlukan. Pasal 48 Hak-hak Lembaga Eksekutif, BO dan BSO : 1) Menerima dan mengelola dana yang diperoleh dari sumber dana lembaga kemahasiswaan; 2) Mendapat penilaian dari BPM mengenai laporan keuangan yang diberikan; 3) Mendapatkan penjelasan mengenai penilaian atas laporan keuangan yang telah diaudit oleh BPM; 4) Memeriksa dan menindaklanjuti penyelewengan pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh pengurus lembaga kemahasiswaan dan kepanitiaan yang dibentuk; dan
5) Sisa hasil usaha lembaga kemahasiswaan menjadi hak mutlak masing-masing lembaga kemahasiswaan. Pasal 49 Hak-hak BPM: 1) Menerima dan mengelola dana yang diperoleh dari sumber dana lembaga kemahasiswaan 2) Sisa hasil usaha BPM menjadi hak mutlak bagi BPM BAB XII KELEMBAGAAN Pasal 50 Persyaratan umum pendirian BSO Fakultas adalah: 1) Memiliki AD/ART BSO 2) Independen, yang berarti tidak memiliki hubungan struktural dengan lembaga/organisasi di luar IKM FMIPA UI 3) Didirikan dan beranggotakan mahasiswa FMIPA UI 4) Keanggotaan terdiri dari : a. Anggota pendiri sejumlah minimal 5 orang yang telah menempuh masa studi di FMIPA UI selama 2 semester dan merupakan anggota aktif IKM FMIPA UI b. Anggota awal sejumlah minimal 40 orang yang merupakan anggota aktif IKM FMIPA UI yang terdiri dari minimal 5 orang dari masing-masing departemen 5) Mendapat surat rekomendasi dari BEM 6) Memenuhi asas manfaat, iman dan takwa, demokrasi, partisipatif, dan kekeluargaan 7) Persyaratan administratif selanjutnya diatur dalam ketetapan BPM Pasal 51 Persyaratan umum pendirian BSO Departemen terdiri : 1) Memiliki AD/ART BSO 2) Independen, yang berarti tidak memiliki hubungan struktural dengan lembaga/organisasi diluar IKM FMIPA UI 3) Didirikan dan beranggotakan mahasiswa departemen yang bersangkutan 4) Keanggotaan terdiri dari : a. Anggota pendiri sejumlah minimal 5 orang yang telah menempuh masa studi di FMIPA UI minimal 2 semester dan merupakan anggota aktif IKM FMIPA UI b. Anggota awal minimal sejumlah 20 orang dari departemen yang bersangkutan dan merupakan anggota aktif IKM FMIPA UI 5) Mendapat surat rekomendasi dari HMD yang diketahui oleh koordinator mahasiswa tingkat departemen 6) Memenuhi asas manfaat, iman dan takwa, demokrasi, partisipatif, dan kekeluargaan 7) Memiliki aspek ilmiah dan satu bidang peminatan 8) Persyaratan administaratif selanjutnya diatur dalam ketetapan BPM Pasal 52 Tiga tahapan untuk pendirian sebuah BSO adalah: 1) Tahap pendaftaran Pendaftaran dilakukan dengan menyerahkan persyaratan administratif, verifikasi persyaratan administratif, dan proses tanya jawab 2) Tahap uji kelayakan Uji kelayakan diadakan setelah pendaftaran dengan parameter yang ditentukan sebagai
berikut: a) BSO yang bersangkutan mampu bersinergis dengan lembaga eksekutif yang menaunginya dan ditetapkan oleh BPM b) Lembaga Eksekutif yang menaunginya membuat parameter penilaian BSO yang bersangkutan sebagai bahan pertimbangan bagi BPM dalam menetapkan pendirian BSO c) Selama menjalani masa uji kelayakan, BSO yang bersangkutan mendapatkan surat mandat sementara dengan jangka waktu yang ditetapkan oleh BPM selama 6 bulan 3) Tahap persetujuan Persetujuan berdirinya sebuah BSO akan dilakukan dalam sidang pleno tertutup BPM Pasal 53 Lama tiap tahapan pendirian diatur dalam ketetapan BPM Pasal 54 Perubahan status BSO menjadi BO Bahwa alur perubahan status Badan Semi Otonom menjadi Badan Otonom terdiri dari 3 tahap, yakni: 1) Persyaratan Umum a) Menyerahkan surat rekomendasi dari Lembaga Eksekutif yang menaunginya b) Telah berdiri selama 5 tahun c) Anggota pada kepengurusan berjalan minimal 60 orang yang merupakan anggota aktif IKM FMIPA UI yang terdiri dari minimal 5 orang dari tiap departemen yang berada di FMIPA UI d) Penyerahan Laporan Pertanggungjawaban Kepengurusan tepat waktu kepada Lembaga Eksekutif yang menaungi 2) Persyaratan khusus diserahkan kepada BPM 3) Masa Studi Kelayakan a) Masa studi kelayakan dilaksanakan selama 6 bulan sejak waktu yang ditentukan oleh BPM b) Dalam Masa Studi Kelayakan akan diadakan 2 kali hearing yang waktunya akan ditentukan kemudian c) Aspek penilaian selama Masa Studi Kelayakan terdapat pada lampiran Lembar Penilaian yang akan diberitahukan kepada Badan Semi Otonom yang bersangkutan d) Dalam Masa Studi Kelayakan akan dilakukan proses audit dan BSO yang bersangkutan minimal dinyatakan qualified oleh auditor yang ditentukan oleh BPM 4) Pengesahan a) Keputusan sementara dilakukan dalam Sidang Komisi Tertib Lembaga yang hasilnya akan dibawa ke Sidang Pleno Tertutup BPM b) Keputusan akhir yang dihasilkan pada Sidang Pleno Tertutup BPM akan diperkuat dalam bentuk Ketetapan BPM Pasal 55 Penjatuhan dan pengangkatan ketua BSO diatur dalam peraturan BSO yang disepakati bersama dengan BPM Pasal 56 Mekanisme teguran dan sanksi kepada Lembaga Eksekutif, BO, dan BSO diatur dalam ketetapan BPM
Pasal 57 Ketua BEM, ketua HMD atau ketua BO dapat dijatuhkan apabila: 1) Tidak dapat menjalankan tugas dan fungsinya sebagai ketua BEM, ketua HMD atau ketua BO 2) Tidak dapat memberikan pertanggungjawaban kepada BPM setelah diberikan waktu yang telah ditetapkan oleh BPM 3) Melanggar AD IKM FMIPA UI 4) Mencemarkan nama baik IKM FMIPA UI Pasal 58 Mekanisme teguran dan sanksi pada ketua BEM, ketua HMD atau ketua BO diatur dalam ketetapan BPM Pasal 59 Proses penjatuhan ketua BEM, ketua HMD atau ketua BO adalah: 1) Setelah putusan peringatan penjatuhan ketua BEM, ketua HMD atau ketua BO disahkan oleh sidang pleno tertutup BPM, surat ketetapan yang disertai dengan alasan-alasan dikirim kepada ketua BEM, ketua HMD atau ketua BO yang bersangkutan 2) Ketua BEM, ketua HMD atau ketua BO diberi waktu 2 minggu sejak dikeluarkannya surat ketetapan BPM untuk mengajukan surat pembelaan kepada BPM 3) Ketua BEM, ketua HMD atau ketua BO mulai demisioner saat surat ketetapan penjatuhan disampaikan sampai terpilihnya ketua BEM, ketua HMD atau ketua BO yang baru 4) Pejabat sementara ketua BEM, ketua HMD atau ketua BO harus dibentuk oleh BPM dengan pertimbangan dari Lembaga yang bersangkutan Pasal 60 Setiap Lembaga kemahasiswaan yang ada di IKM FMIPA UI memiliki hak yang sama dalam memperoleh fasilitas di lingkungan FMIPA UI Pasal 61 Lembaga kemahasiswaan dapat dibubarkan apabila: 1) Tidak dapat menjalankan tugas dan fungsinya sebagai sebuah Lembaga Kemahasiswaan 2) Tidak dapat memberikan laporan pertanggungjawaban setelah diberi waktu yang ditetapkan oleh BPM 3) Melanggar AD IKM FMIPA UI 4) Mencemarkan nama baik FMIPA UI 5) Tidak memiliki konstituen di Lembaganya Pasal 62 Proses pembubaran Lembaga Kemahasiswaan: 1) Setelah putusan peringatan pembubaran Lembaga Kemahasiswaan disahkan oleh sidang pleno tertutup BPM, surat ketetapan yang disertai dengan alasan-alasan dikirim kepada ketua Lembaga Kemahasiswaan tersebut 2) Lembaga Kemahasiswaan diberi waktu 21 hari, termasuk hari libur sejak tanggal surat peringatan disahkan, untuk mengajukan surat pembelaan kepada BPM 3) Lembaga Kemahasiswaan dianggap bubar saat Surat Ketetapan Pembubaran Lembaga Kemahasiswaan disahkan dan disampaikan BPM kepada Lembaga Kemahasiswaan tersebut dan seluruh anggota IKM FMIPA UI 4) Jika Lembaga Kemahasiswaan tidak memiliki konstituen selama 1 periode kepengurusan, BPM berhak membubarkan Lembaga Kemahasiswaan tersebut tanpa adanya surat
peringatan dan surat pembelaan terlebih dahulu dari Lembaga Kemahasiswaan tersebut BAB XIII PROGRAM KERJA IKM FMIPA UI Bagian Pertama Prosedur Penerimaan Anggota Aktif Pasal 63 Pelaksana Panitia PPAA ditetapkan oleh BPM dan diselenggarakan oleh BEM dan HMD yang bekerjasama dengan BO dan bertanggungjawab secara langsung kepada BPM Pasal 64 Tugas dan wewenang Panitia PPAA Tugas dan Wewenang Panitia PPAA secara garis besar yaitu merancang usulan mekanisme PPAA dan menjalankan mekanisme tersebut setelah disahkan oleh BPM Bagian Kedua Pemilihan Umum Raya Pasal 65 Pemira merupakan proses pemilihan ketua lembaga eksekutif dan anggota BPM yang dipilih secara langsung oleh anggota IKM FMIPA UI Pasal 66 1) Proses pemilihan ketua lembaga eksekutif dan anggota BPM diselenggarakan setiap semester ganjil dengan waktu yang ditentukan oleh BPM 2) Mekanisme pemilihan ketua BSO dan BO ditentukan oleh kebijakan internal BSO dan BO yang bersangkutan Pasal 67 1) PPLK dikoordinasikan oleh BEM dan HMD atas mandat dari BPM 2) Pembentukan PPLK selambat-lambatnya 1 bulan sebelum pembukaan pendaftaran calon anggota BPM, calon ketua dan wakil ketua BEM, dan calon ketua HMD 3) PPLK sekurang-kurangnya terdiri dari 2 orang wakil dari tiap departemen 4) Tugas dan wewenang PPLK diatur dalam ketetapan BPM 5) PPLK bertanggungjawab kepada BPM BAB XIV ATURAN PERALIHAN Pasal I AD IKM FMIPA UI terhitung sah sejak tanggal ditetapkannya dan mengikat semua anggota IKM FMIPA UI Pasal II AD IKM FMIPA UI dinyatakan berlaku terhitung sejak disahkan AD IKM FMIPA UI
Pasal III Segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan AD IKM FMIPA UI Pasal IV Semua Lembaga Kemahasiswaan yang ada di dalam Ikatan Keluarga Mahasiswa FMIPA UI masih tetap berfungsi selama belum dibentuk lembaga-lembaga yang baru menurut AD IKM FMIPA UI
Ditetapkan di Hari/ tanggal Pukul
: Depok : Jumat, 22 Januari 2010 : 15.15 WIB
MUSYAWARAH MAHASISWA FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS INDONESIA TAHUN 2010 Presidium Sidang I
Achmad Andi Kaswandi NPM: 0806325825
Presidium Sidang II
Siti Masitoh NPM: 0706264993
Presidium Sidang III
Rindi Irsan Artomo NPM: 0906531815
