ATURAN BERSAMA RENCANA PENATAAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN DESA KEDUNGSARIMULYO

ATURAN BERSAMA RENCANA PENATAAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN DESA KEDUNGSARIMULYO

1

LEMBAR PENGESAHAN

Aturan Bersama Penataan Lingkungan Permukiman Desa Kedungsarimulyo telah dirumuskan secara partisipatif melalui siklus Perencanaan Pertisipatif Program PLPBK Tahun 2014. Selanjutnya, hasil Aturan Bersama ini dapat disepakati dan dijadikan pedoman untuk dilaksanakan sebagai Peraturan Desa Kedungsarimulyo dalam mewujudkan Desa Kedungsarimulyo sebagai Desa Swasembada Pangan yang Asri Berbasis Religi,Manunggal Ing Makaryo

Disahkan di : Kedungsarimulyo, Kabupaten Jepara Tanggal :

2014

Mengetahui Oleh :

Disusun Oleh :

Disetujui dan Disahkan Oleh :

BKM Karya Maju

TIPP Kedungsarimulyo

Petinggi Desa Kedungsarimulyo

Machmud Reza Fachrizal

H. Zaenuri, S.Pd

Kunzaini

2

ASPEK

PERMASALAHAN YANG ADA

ATURAN BERSAMA

LINGKUNGAN PERMUKIMAN 1. Jaringan jalan dan drainase

2. Jaringan air bersih dan Sanitasi

SANKSI Masyarakat Desa yang

 Terdapat beberapa ruas jalan berlubanglubang/rusak

 Masyarakat wajib ikut menjaga dan merawat jaringan jalan saluran dranise yang ada.

 Masih ada jalan yang tidak memiliki saluran drainase

 Adanya gotong royong untuk membersihkan lingkungan rumah, jalan dan saluran drainase masing-masing setiap bulannya.

 Saluran drainase,irigasi dan sungai yang tidak mengalir serta tersumbat oleh sampah Jalur pejalan kaki yang berlubang/rusak dan terhalang tanaman/pohon Di jalan yang padat aktivitasnya, hal ini menjadikan terhambatnya lalu lintas di kawasan tersebut. Ada beberapa wilayah yang kering selama musim

 Adanya penambahan sarana jalan, seperti lampu penerangan, di setiap jalur jalan.

 Dilarang untuk membuang sampah ke saluran drainase maupun tepi jalan

melanggar Aturan bersama akan dilaporkan ke pemerintah Desa, dan jika benar diputuskan melanggar, maka 1) Diberikan surat teguran Petinggi dan

 Pemeliharaan bersama saluran drainase,irigasi dan sungai untuk kolam-kolam pemancingan

atau pemerintah

 Dilarang menimbun atau menutup saluran drainase secara sepihak untuk kepentingan pribadi

kali.

 Masyarakat bersama-sama wajib dan saling menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Desa untuk pertama 2) Diberikan teguran langsung oleh Petinggi dan pemerintah Desa untuk kedua kali. 3) Dihadapkan pada

 Sanitasi harus dijauhkan dari sumur atau sumber air bersih

forum Desa yang melibatkan seluruh 3

ASPEK

PERMASALAHAN YANG ADA

kemarau Jangkauan pelayanan air bersih tidak dapat diakses dengan baik oleh seluruh masyarakat Saluran pembuangan dari WC langsung dibuang ke sungai Belum semua warga mempunyai septictank Sungai/saluran irigasi sebagai tempat buang air besar warga yang tidak memiliki WC Tidak semua rumah/bangunan memiliki saluran pembuangan yang berhubungan dengan Saluran Pembuangan Air Limbah Lingkungan (SPAL) 3. Persampahan Pembuangan sampah di lahanlahan kosong, di tepian dan di saluran

ATURAN BERSAMA  Warga wajib mengelola dan menjaga sumber-sumber air bersih yang ada

SANKSI pihak yang berkepentingan di Desa untuk diberikan sanksi

 Setiap rumah yang memiliki jamban wajib tersedia jaringan air limbah

yang sepadan, jika

 Limbah padat tidak boleh dibuang di selokan (SPAL) ataupun di kebun dan wajib menyediakan wc dan septiktank

pelanggaran ke tiga

 Jaringan air limbah yang ada dapat melayani beberapa rumah tinggal (septic tank communal), sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk persyaratan teknis dan jumlah rumah tinggal yang dilayani.  Warga mengelola dan merawat fasilitas MCK umum, Saluran Pembuangan Air Limbah di wilayah masingmasing.

masih melakukan kali Misalkan:  Buang sampah sembarangan – denda Rp 10.000 / wajib menyediakan bibit tanaman  Gorong-gorong dikotori

 Dilarang buang sampah sembarangan  Sampah yang dibuang wajib dipisahkan terlebih dahulu menjadi sampah organik dan anorganik.

– denda Rp 10.000 wajib / menyediakan bibit tanaman

4

ASPEK

PERMASALAHAN YANG ADA drainase, irigasi dan sungai.

ATURAN BERSAMA  Sampah tidak boleh dibakar.  Sampah disalurkan ke tempat pengumpul sampah kemudian disalurkan ke bank sampah  Sampah organik diolah menjadi pupuk kompos.  Setiap wilayah wajib memiliki koordinasi pembuangan sampah dari rumah-rumah ke tempat pembuangan sampah RW.

Kurangnya ruang terbuka yang digunakan untuk kegiatan masyarakat

4) Sanksi menggunakan asas praduga tidak bersalah dan menjunjung tinggi musyawarah

Sampah-sampah tersebut diangkut dari rumah-rumah dengan gerobak sampah.  Kapasitas bak sampah minimal 6 m³ (kecil).  Setiap hari minggu pada akhir bulan diadakan kerja bakti massal bersih-bersih desa

mufakat, sehingga

 Sanksi diberikan kepada warga yang membuang sampah sembarangan

kekeluargaan

 Lahan-lahan kosong tidak boleh dibiarkan tidak terawat dan digunakan sebagai ruang terbuka hijau

mufakat terlebih



4. Ruang terbuka hijau

SANKSI

 Pemilik dari lahan kosong wajib menanam tanamantanaman yang bermanfaat dan atau yang memberikan keindahan lingkungan.

dianjurkan segala bentuk pelanggaran diselesaikan secara melalui musyawarah dahulu.

5

ASPEK

PERMASALAHAN YANG ADA Ruang terbuka hijau yang tidak tertata dan terawat sehingga menjadi sumber penyakit

ATURAN BERSAMA

SANKSI

 Masyarakat wajib merawat fasilitas ruang terbuka di wilayahnya.  Penebangan pohon yang sudah mengganggu kenyamanan  Setiap rumah wajib ditamani tanaman obat keluarga/palawija (baik di pekarangan/pot) atau jambu di halaman rumah  Tanggul bantaran sungai tidak boleh ditanami tanaman pertanian  Apabila ada tumbuhan yang sudah menempel di kabel listrik harap ditebang  Kerja bakti bersama, tanaman/tumbuhan yang dianggap akan merugikan lingkungan sekitar harus dirawat dan dikelola dengan baik, melalui koordinasi antara masyarakat dengan pemerintah desa.

5. Fasilitas Ekonomi

Pedagang yang berjualan di sepadan sungai Serang:  Terdapat sampah yang belum terkelola dengan baik  Kondisi fisik bangunan pasar yang nampak kumuh

 Penataan area untuk berjualan di sepadan sungai Serang.  Para pedagang (pemilik toko/kios) wajib untuk menjaga kebersihan dan ketertiban lingkungan

6

ASPEK 6. Mitigasi bencana

PERMASALAHAN YANG ADA Sebagian wilayah Desa Kedungsarimulyo terendam banjir bila hujan terus menerus (banjir kiriman)

ATURAN BERSAMA

SANKSI

 Masing-masing masyarakat memiliki tanggung jawab untuk merawat dan menjaga kebersihan saluran di wilayah masing-masing.  Tanggul bantaran sungai tidak boleh ditanami tanaman pertanian  Penanaman tanaman penguat tanggul sungai,berupa: pohon bambu, pohon buah-buahan agar tanggul tidak longsor.  Masyarakat dilarang untuk menebangi pohon di dekat alur sungai, sehingga daerah dekat alur sungai dibiarkan alami dengan berbagai macam pohon tumbuh di daerah tersebut

7. Keamanan lingkungan

Belum adanya fasilitas penanggulangan di setiap lingkungan Belum adanya pos keamanan di setiap wilayah RT

 Di setiap jalan lingkungan (RT) tersedia minimal satu unit sumur pemadam kebakaran.  Di setiap wilayah RW tersedia minimal 1 unit pos keamanan.  Penyediaan dan perawatan untuk pos keamanan dan sumur pemadam kebakaran dilaksanakan secara swadaya

7

ASPEK

PERMASALAHAN YANG ADA

ATURAN BERSAMA

SANKSI

BANGUNAN 1. Jarak antar bangunan

 Jarak antar bangunan terlalu rapat , atau tidak ada jarak antar bangunan  Air (hujan) dari atap jatuh ke halaman atau bangunan tetangga

 Garis tritisan bangunan jika ditarik ke bawah harus jatuh di lahan bangunan tersebut.

BANGUNAN BANGUNAN

BANGUNAN

LUASAN LAHAN

 Dalam kondisi tertentu di mana tritisan bangunan masuk dalam ke halaman/bangunan tetangga dan tidak memungkinkan untuk diundurkan, maka dibuat talang yang mengalirkan air hujan masuk ke selokan pembuangan pada lahan bangunan tersebut.  Jarak bangunan dengan batas persil adalah minimum 1 m. 2. Bangunan dan pekarangan

Pembuangan sampah di pekarangan rumah sehingga menjadi tempat yang tidak sehat dan tidak terawat

 Setiap sampah rumah tangga yang dibuang wajib dipisahkan terlebih dahulu menjadi sampah organik dan anorganik.  Dilarang buang sampah sembarangan sampah tidak boleh dibakar.  Setiap rumah wajib ditamani tanaman obat keluarga/palawija (baik di pekarangan/pot) atau jambu 8

ASPEK

PERMASALAHAN YANG ADA

ATURAN BERSAMA

SANKSI

di halaman rumah  Jika kondisi dan luas lahan rumah tinggal tidak memungkinkan, maka dapat diganti dengan pot- pot tanaman diletakan atau digantung.

Terdapat genangan air drainase/irigasi yang mengenai pekarangan rumah warga

3. Bangunan di bantaran sungai/salura n irigasi

Terdapat bangunan di tepi sungai/saluran irigasi adalah bangunan permanen Sungai/saluran menjadi daerah belakang bangunan sehingga menjadi tempat yang tidak sehat dan tidak terawat

 Masyarakat secara swadaya membangun pagar pekarangan menanggulangi erosi pekarangan dengan membuat “tanggul pekarangan rendah” setinggi 20 – 50 cm dari susunan batu kosong, batubata, genteng bekas, dan pagar tanaman pelindung pekarangan -

Jenis tanaman yang sering dimanfaatkan sebagai pembatas sekaligus penguat tanggul pekarangan adalah tanaman duranta (Duranta erecta) dan serut (Streblus aspe

Penataan daerah sepanjang sungai Serang menjadi : - Penanaman daerah sepanjang jalan inspeksi sepadan sungai Serang dengan tanaman penguat tanggul dan tanaman yang menambah keindahan kawasan (tanaman bunga) - Penempatan fasilitas pembuangan sampah untuk menjaga kebersihan kawasan tersebut.  Warga berhak dan bertanggung jawab untuk memelihara dan merawat kawasan Sungai Serang  Warga berkoordinasi dengan Aparat Desa,PSDA dan SKPD terkait untuk pengembangan dan pemeliharaan pemanfaatan kawasan Sungai 9

ASPEK

PERMASALAHAN YANG ADA

ATURAN BERSAMA

SANKSI

EKONOMI Pertanian dan Usaha Kecil dan Menengah

 Kurang tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung pertanian dan UMKM  Keterbatasan modal untuk investasi dan modal kerja  Kurangnya informasi/penguasa an pasar  Peralatan kerja masih tradisional/ sederhana

 Terbentuknya dan peningkatan keaktifnya kegiatan kelompok-kelompok usaha masyarakat, termasuk kelompok tani, produksi dan kelompok pemasaran.  Masyarakat pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) secara proaktif terlibat dalam program kemitraan yang terbentuk untuk mengembangkan kegiatan usaha.  Pembentukan dan mengembangkan kelembagaan Badan Usaha Milik Desa  Ikut serta dan berpartisipasi secara aktif dalam pelatihan-pelatihan yang berhubungan dengan pengembangan pertanian, UMKM dan pengelolaan sampah

 Belum adanya pengembangan pola kemitraan (pemerintah, swasta dan masyarakat)

10