Dokumen Rencana Tindak Penataan Lingkungan Permukiman (RTPLP) RESIKO BENCANA. Kelurahan Tondonggeu Kota Kendari

Dokumen Rencana Tindak Penataan Lingkungan Permukiman (RTPLP)

RESIKO BENCANA Kelurahan Tondonggeu Kota Kendari

Dokumen Rencana Tindak Penataan Lingkungan Permukiman (RTPLP) Tabel 1 Luasan Tiap RW di Kelurahan Tondonggeu

A. GAMBARAN UMUM KELURAHAN TONDONGGEU

RW

1. Letak Administratif Kelurahan Tondonggeu adalah salah satu kelurahan yang secara administratif masuk ke dalam wilayah Kecamatan Abeli, Kota Kendari. Keluarahan Tondonggeu berjarak ± 20,25 km dari ibukota Kota Kendari dengan luas wilayah adalah ± 129 Ha. Batas-batas wilayah Kelurahan Tondonggeu adalah sebagai berikut: Sebelah Utara

: Teluk Kendari

Sebelah Timur

: Kab. Konawe Selatan

Sebelah Selatan

: Kec. Konda

Sebelah Barat

: Kel. Sambuli

Luas (Ha)

RW I

58

RW II

41

RW III

30

TOTAL

129

Sumber : Peta GIS PLPBK Kel.Tondonggeu 2015

Karakteristik Kelurahan Tondonggeu merupakan permukiman yang berada di wilayah pesisir dan dilalui oleh jalan poros kabupaten yang menghubungkan Kota Kendari dan Kabupaten Konawe Selatan. 2. Topografi Wilayah Kondisi topografi wilayah Kelurahan Tondonggeu adalah wilayah pesisir dengan ketinggian antara 3 - 60 meter di atas permukaan laut dengan kemiringan lahan 0– 15%.

3. Iklim Dan Curah Hujan Sebagai bagian dari Kota Kendari, Kelurahan Tondonggeu beriklim tropis dengan dua musim yaitu musim hujan dan musim kemarau. Pada umumnya musim hujan terjadi antara Desember – Juni sedang musim kemarau terjadi antara Juli – November. Kondisi iklim dan cuaca mempengaruhi aktivitas warga yang sebagian besar berprofesi sebagai nelayan. 4. Hidrologi Dan Tata Air Sumber air yang digunakan oleh warga di Kelurahan Tondonggeu ada yang berasal dari mata air, sumur bor, dan sumur gali. Sebagian besar warga di kawasan prioritas menggunakan sumber air dari sumur bor yang dialirkan melalui saluran perpipaan dan terdapat warga yang bertindak sebagai pengelolanya. Gambar 1. Peta Administratif Kelurahan Tondonggeu Sumber : Google Earth

Wilayah Kelurahan Tondonggeu terbagi ke dalam 3 (tiga) RW dan 4 (empat) RT.

B.

KONDISI EKSISTING KAWASAN PRIORITAS

1. Luas Wilayah Kawsan prioritas merupakan kawasan yang menjadi fokus utama dalam penataan lingkungan program PLPBK. Penetapan kawasan prioritas ini disepakati oleh masyarakat


Kelurahan Tondonggeu dengan mempertimbangkan beberapa faktor yaitu jumlah warga miskin serta permasalahan lingkungan di kawasan tersebut yang perlu untuk segera ditangani. Kawasan prioritas pada kegiatan PLPBK Metro di Kelurahan Tondonggeu secara administratif meliputi RW 2 dan RW 3. Tabel 2 Luas Wilayah Kawasan Prioritas Kelurahan Tondonggeu Luas (m2)

RW RW II

25.565

RW III

52.341

TOTAL Sumber : Peta GIS PLPBK 2015

77.906

Berdasarkan tabel di atas, luas kawasan prioritas adalah 77.906 m2 atau 7,7 Ha yang terdiri dari 2,55 Ha wilayah RW II dan 5,23 Ha di wilayah RW III.

Gambar 3. Kawasan Prioritas Kel.Tondonggeu menurut RW Sumber : Google Earth

Gambar 2. Orientasi Wilayah Kawasan Prioritas Kel. Tondonggeu Sumber : Google Earth

Gambar 4. Peta Kontur Kawasan Prioritas Kel.Tondonggeu Sumber : Google Earth

| PLPBK Kelurahan Tondonggeu, 2015

4


memperhatikan persyaratan keselamatan, dan menghindari atau mengurangi kemungkinan

BATASAN PEMBANGUNAN

terjadinya bahaya longsor bagi bangunan tersebut danlingkungan sekitarnya.

1. Subdivisi Pembagian

lahan

(pengkaplingan

lahan)

hendaknya

sedapat

4. Pembangunan pada Jalan Umum

mungkin

Warga tidak diperkenankan untuk mendirikan bangunan, atau suatu pekerjaan, di

mempertimbangkan tersedianya akses jalan (bagi pejalan kaki, kendaraan roda dua, roda empat, dan khususnya bagi kendaraan untuk peristiwa darurat seperti ambulance dan mobil pemadam kebakaran), orientasi bangunan dan penyediaan fasilitas umum lainnya. 2. Area Rawan Banjir Rob

atas jalan umum atau bagian dari jalan umum tanpa mendapatkana ijin terlebih dahulu. Terkecuali bagi pihak pemerintah kelurahan dengan maksud untuk melakukan pekerjaan seperti pengerjaan lansekap jalan, atau street furniture (lampu jalan, rambu jalan, dan lain sebagainya). 5. Area Tangkapan Air (Water Catchment area)

Warga yang akan melaksanakan pembangunan di daerah rawan banjir Rob (Bangunan di atas laut) sebagaimana yang telah tertera dalam peta, diharuskan mendapatkan ijin membangun, dengan memperhatikan persyaratan seperti ketinggian pasang air tertinggi 3. Area Rawan Longsor

Warga yang melakukan pembangunan dikawasan area tangkapan air (Water Catchment area) seperti kawasan peresapan air hujan, lahan mangrove/daerah bekas genangan air sebaiknya membuat sistem peresapan (sumur resapan air hujan) dan mengatur koefisien dasar bangunan sehingga dapat meminimalisir terjadinya genangan/banjir permukiman.

Warga yang akan melaksanakan pembangunan di daerah rawan longsor, sebagaimana yang tertera di dalam peta, diharuskan mendapatkan ijin membangun, dengan

F.

BATASAN KHUSUS PEMBANGUNAN 1. Ketinggian Bangunan dalam Kawasan Permukiman

Warga tidak diperbolehkan untuk membangun unit hunian / multi unit di dalam kawasan permukiman dengan ketinggian lebih dari 7.2 meter, 2. Dual Occupancy Warga tidak diperbolehkan untuk membangun dual occupancy kecuali memenuhi persyaratan di bawah ini: Luasan kapling minimal 400 m² atau lebih untuk dua unit hunian (attached), atau 600 m² atau lebih untuk dua unit bangunan berdiri sendiri. Memiliki FSR 0,6:1 atau lebih kecil. Jika akan dibangun unit rumah tambahan, maka ketinggian maksimal dari unit bangunan tersebut adalah 3.6m. 3. Multi Unit Housing Development on Land Zoned Residential

Rawan Bencana tsunami

Untuk unit hunian multi unit yang akan dibangun di area permukiman, harus memenuhi persyaratan: Area tidak kurang dari 1.500 m²dan FSR tidak lebih dari 0.6:1 serta ketinggian bangunan tidak lebih dari 7.2m. 4. Modifikasi Bentuk Lahan (Landform Modification) Warga tidak diperbolehkan untuk melakukan pekerjaan pembangunan yang bertujuan mengubah bentuk atau bentang alami dari tanah/lahan melalui penimbunan atau penggalian,

kecuali

telah

mendapatkan

ijin

terlebih


37

dahulu.


G.

ATURAN MANAJEMEN LINGKUNGAN

b. Perlindungan dan perbaikan dari daerah tempat fauna daerah yang khas dan

1. Pelestarian bagi Pohon

dilindungi.

Peraturaan yang bertujuan untuk melestarikan vegetasi/pohon yang terletak di

c. Sedapat mungkin menanam tanaman khas daerah bagi taman/area penghijauan.

Kawasan Prioritas PLPBK Kelurahan Tondonggeu, dimana peraturan RTPLP ini berlaku,

d. Memperbaiki dan meningkatkan kualitas area pinggir pantai dan hutan mangrove

harus segera dituangkan dalam peraturan khusus, dimana pohon-pohon yang ada

e. Membuat, melindungi dan meningkatkan kualitas dari koridor habitat.

diidentifikasi keberadaannya (termasuk hutan mangrove) dan kegunaannya, dan bagi pohon

f. Mempertimbangkan hasil studi dari lembaga-lembaga yang dapat dipercaya terkait

yang dipreservasi harus dilindungi dari penebangan/pengrusakan.

dengaan konservasi

2. Manajemen Limbah

g. keanekaragaman hayati terkait dengan lahan/lokasi pekerjaan.

Sebelum memberikan ijin membangun, pihak pemberi ijin harus mempertimbangkan

5. Pembangunan di atas Perairan/Laut

hal-hal yang menyangkut manajemen limbah sesuai dengan fungsi bangunan/jenis pekerjaan yang diusulkan:

Kegiatan pembangunan atau pekerjaan konstruksi di atas area perairan/laut harus mendapatkan ijin terlebih dahulu. Pihak pemberi ijin harus mempelajari terlebih dahulu

a. Sedapat mungkin mendaur ulang material hasil konstruksi dan bangunan

pengaruh dari bangunan / konstruksi terhadap lingkungan perairan di area tersebut dan

b. Sedapat mungkin mendaur ulang sampah / limbah rumah tangga dan limbah

potensi penggunaan area perairan untuk tujuan rekreasi dan wisata.

bangunan c. Tersedianya

tempat

di

dalam

site/lahan

untuk

menampung

limbah

konstruksi/pembangunan, dan untukpengolahan sampah/limbah rumah tangga.

H.

PERENCANAAN SOSIAL

1. Keselamatan dan Keamanan Warga

3. Efisiensi Energi, Air dan Air Hujan

Sebelum memberikana ijin atas bangunan / pekerjaan konstruksi, pihak pemberi ijin

Sebelum memberikan ijin membangun, pihak berwenang harus memperhatikan beberapa pertimbangan menyangkut konservasi energi dan air yang relevan sesuai dengan fungsi bangunan yang diusulkan:

harus mempertimbangkan hal-hal yang terkait dengan jaminan keselamatan warga terkait dengan kegiatan tersebut: a. Bangunan yang didirikan diatas perairan/laut jika memungkinkan orientasi/fasade

a. Kemungkinan untuk menggunakan energi alternative

bangunan menghadap ke arah laut sebagai ciri permukiman pesisir. Bangunan yang

b. Perencanaan lahan yang efisien / hemat energy

didirikan di area darat harus berorientasi ke jalan, dengan bentuk muka bangunan

c. Layout bangunan, kulit bangunan dan meterialnya.

dan pagar yang memungkinkan pengawasaan dua arah, dari bangunan ke jalan dan

d. Instalasi listrik dan peralatannya yang aman dan hemat energi.

sebaliknya.

e. Menyediakan akses yang nyaman bagi pejalan kaki / sepeda.

b. Penyediaan lampu bagi pedestrian dalam site / lahan, dan akses antara area publik

f. Penataan lansekap

dan area privat,lahan parkir, dan pintu masuk bangunan.

g. Pengumpul air hujan, penyimpanan dan atau pengolahannya.

c. Pintu masuk ke bangunan harus tegas dan jelas terlihat (tidak tersembunyi, gelap,

4. Lansekap dan Keanekaragaman Hayati Sebelum

memberikan

ijin

membangun,

atau tersamar) , baik dari jalan, area publik, atau jalan masuk ke bangunan pihak

yang

berwenang

harus

mempertimbangkan beberapa hal yang menyangkut konservasi dari keanekaragaman hayati, yang relevan dengan jenis pembangunan/pekerjaan yang diusulkan: a. Terpeliharanya lokasi lokasi tempat tumbuhnya vegetasi khas daerah yang dilindungi, jika ada.

2. Aksesibilitas Sebelum memberikan ijin atas bangunan / pekerjaan konstruksi, pihak pemberi ijin harus mempertimbangkan hal-hal yang terkait dengan kebutuhan warga dengan cacat fisik, ataupun warga yang mengalami keterbatasan fisik karena faktor usia terhadap hal hal sebagai

berikut:


38


a. Penyediaan jalur pejalan kaki yang menerus (tidak terputus) yang terjangkau dan dapat diakes dari seluruh jalan dan ruang umum yang ada, maupun jalan akses internal ke bangunan. b. Penyediaan area istirahat, sirkulasi dan jalan masuk yang nyaman, mudah dijangkau serta ternaungi. c. Pertimbangan keselamatan, seperti warna kontras pada area yang berbahaya, permukaan jalan yang tidak licin/anti slip dan penempatan street furniture (bangku istirahat, lampu jalan, dsb) yang tepat d. Penyediaan akses bagi warga dengan keterbatasan fisik untuk melewati pintu masuk dari bangunan/fasilitas publik dan komersial.

transportasi di permukiman tersebut. Akses ini juga harus mencapai perumahan secara individual melalui jalan lokal. 3. Mempunyai fasilitas drainase yang dapat mengalirkan air hujan dengan cepat dan tidak sampai menimbulkan genangan air walaupun hujan yang lebat sekalipun 4. Mempunyai fasilitas penyediaan air bersih, berupa saluran distribusi yang siap disalurkan ke masing-masing rumah. 5. Dilengkapi dengan fasilitas pembuangan air kotor/ tinja yang dapat dibuat dengan sistem individual seperti tangki septik dan lapangan rembesan ataupun tangki septik komunal. 6. Pemukiman harus dilayani oleh fasilitas pembuangan sampah secara teratur agar lingkungan permukiman tetap nyaman.

I.

RENCANA PENGEMBANGAN KAWASAN PRIORITAS Rencana Umum pengembangan kawasan prioritas Kelurahan Tondonggeu adalah

suatu perencanaan menyeluruh (komprehensif) yang tidak hanya dititikberatkan pada rencana perbaikan fisik sarana dan prasarana lingkungan saja tetapi juga perbaikan dan pemberdayaan sosial dan ekonomi kemasyarakatan (pendekatan tridaya).

7. Dilengkapi fasilitas umum, seperti taman bermain bagi anak-anak, lapangan atau taman, tempat ibadah, pendidikan, dan kesehatan yang disesuaikan dengan skala besarnya permukiman. 8. Dilayani oleh jaringan listrik dan telepon. Berdasarkan beberapa ketentuan di atas, hasil pemetaan swadaya, dan rembug

Konsep rencana penataan dan pengembangan kawasan prioritas PLPBK Kelurahan

masyarakat akhirnya tersusun beberapa rencana penataan dan pengembangan kawasan

Tondonggeu sendiri akan menggunakan konsep On-site Upgrading, yaitu penataan kembali

untuk menjadikan kawasan prioritas PLPBK Kelurahan Tondonggeu ini menjadi kawasan

atau peremajaan permukiman kumuh tanpa memindah lokasikan tempat tinggal yang

yang baik, bebas dari kekumuhan dan layak huni. Rencana penataan dan pengembangan

terdapat di permukiman tersebut, seperti pembangunan dan perbaikan tempat tinggal,

tersebut yaitu :

lingkungan permukiman, jalan lingkungan dan ruang terbukanya. Dan proses ini melibatkan masyarakatnya secara langsung Pada kondisinya kawasan prioritas PLPBK Kelurahan Tondonggeu berdasarkan hasil

1. Pengembangan Kegiatan Sosial a. Pelayanan pengelolaan sampah lingkungan b. Pelayanan air bersih

pemetaan swadaya, kondisi sosial, ekonomi, dan ketersediaan sarana prasarana fisik yang

c. Pelayanan kesehatan masyarakat

kiranya menunjang perkembangan dan fungsi kawasan masih sangat minim. Dalam

d. Pelayanan kemanan dan ketertiban lingkungan

prosesnya membutuhkan perbaikan dan rencana penataan yang hampir menyeluruh guna

e. Pengembangan Pendidikan Anak (PAUD)

menjadikan kawasan prioritas PLPBK ini menjadi kawasan yang baik dan bebas dari

f. Pengembangan ruang bermain anak

kekumuhan. Ada beberapa ketentuan untuk mewujudkan suatu lingkungan permukiman

g. Pengembangan lembaga majelis taklim/kelompok perempuan/dasawisma dan

yang baik dan bebas dari kekumuhan yaitu : 1. Lokasinya sedemikian rupa sehingga tidak terganggu oleh kegiatan lain, seperti pabrik, yang pada umumnya dapat memberikan dampak pada pencemaran udara atau pencemaran lingkungan lainnya. 2. Mempunyai akses terhadap pusat-pusat pelayanan, seperti pelayanan kesehatan, pendidikan, dan perdagangan yang dapat dicapai dengan membuat jalan dan sarana

kelompok perempuan lainnya 2. Pengembangan Kegiatan Ekonomi Mikro a. Bantuan teknis dan pelatihan manajemen usaha serta pemasaran produk mulai dari pengolahan, pengemasan dan pemasaran b. Penyediaan sarana prasarana pembuatan abon ikan, bakso ikan dan kerupuk ikan | PLPBK Kelurahan Tondonggeu, 2015

39


c. Penyediaan Bibit d. Pembuatan Karamba e. Pembangunan Dermaga Pelelangan Ikan f. Penyediaan Pasar Ikan Higienis g. Bantuan Tekhnis/Pelatihan manajemen pengelolaan Pasar Ikan 3. Rencana Pengembangan Sarana Pengolahan Persampahan a. Pengadaan bak sampah rumah tangga dan bak sampah komunal b. Pengadaan gerobak motor sampah c. Pengadaan fasilitas TPS Kelurahan d. Pengembangan program Bank Sampah masyarakat e. Pembentukan

Kelompok

Swadaya

Masyarakat

Persampahan

(KSM- Persampahan)

4. Rencana Perbaikan dan Pengembangan Prasarana Jalan dan Drainase a. Pelebaran jalan lingkungan b. Perbaikan dan penambahan talud jalan c. Penimbunan Jalan d. Perbaikan material jalan e. Penambahan dan perbaikan jaringan drainase dan deuker kawasan f. Pembuatan fasilitas SPAL 5. Rencana Perbaikan Jaringan Air Bersih a. Perbaikan fasilitas titik sumber air kawasan b. Penambahan sumur bor dalam kawasan c. Penambahan fasilitas bak tampung komunal d. Perbaikan jaringan air bersih kawasan e. Pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat Air Bersih (KSM-Air Bersih) 6. Rencana Fasilitas Ruang Terbuka dan Penghijauan Kawasan Permukiman a. Pembuatan ruang Terbuka publik pada fasilitas umum yang tidak terpakai b. Pembuatan balai pertemuan warga c. Penghijauan kawasan ruang terbuka d. Penambahan fasilitas bermain anak


40

Dokumen Rencana Tindak Penataan Lingkungan Permukiman (RTPLP) RESIKO BENCANA. Kelurahan Tondonggeu Kota Kendari

Recommend Documents