DOKUMEN LAPORAN AKHIR PLPBK

BKM LIANG NUMENDRI

DOKUMEN LAPORAN AKHIR PLPBK DESA DALAM PROGRAM PENATAAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN BERBASIS KOMUNITAS

TAHUN 2016

DESA DALAM KECAMATAN ALAS KABUPATEN SUMBAWA

KATA PENGANTAR Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya sehingga Laporan Akhir PLPBK ini dapat kami selesaikan. Laporan ini merupakan rangkuman dari pelaksanaan kegiatan PLPBK yang yang dirangkum dalam bentuk Laporan Akhir Tahun 2016 Pelaksanaan Program Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas dari tahap awal sampai tahap akhir diharapkan dapat merangkum semua kegiatan dan diharapkan bermanfaat bagi seluruh masyarakat yang ada di Desa Luar Kecamatan Alas serta mampu merubah pola tingkah laku masyarakat. Selama proses pendampingan yang dilakukan di lokasi P2KKP Proses pendampingan yang dilakukan yaitu mengawal pelaksanaan kegiatan dalam bentuk proses transformasi sosial dari masyarakat berdaya menjadi mandiri. Intervensi lanjutan yaitu bagaimana meningkatkan akuntabilitas kelembagaan masyarakat lokal, transparansi dan akuntabel terkait pemanfaatan dana BLM, peran pemda dan proses membangun kemitraan strategis dengn masyarakat, Pemda dan kelompok Peduli. Harapan kami Laporan ini dapat dijadikan salah satu dokumen untuk bahan rujukan mengenai informasi tentang pelaksanaan P2KKP

khususnya diwilayah Kecamatan Alas

Kabupaten Sumbawa. Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah terlibat dan mendukung proses penyusunan laporan ini sampai selesai.

Alas,

Maret 2016

BKM LIANG NUMENDRI

DAFTAR ISI

LAPORAN AKHIR PLPBK DESA DALAM TAHUN 2016

BAB I PENDAHULUAN 1.1. LATAR BELAKANG Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunis (PLPBK) adalah program penataan lingkungan permukiman yang disusun secara partisipatif. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan PLPBK ini adalah partisipasi aktif, dimana setiap rangkaian proses dilakukan oleh masyarakat secara bersama-sama. Dalam PLPBK, pembangunan lingkungan diberikan penekanan khusus pada penataan kawasan permukiman padat, kumuh dan miskin di perkotaan melalui pendekatan Tridaya secara komprehensif dan terpadu. Penataan kawasan permukiman tersebut ditujukan untuk menciptakan lingkungan permukiman yang teratur, aman, nyaman, dan sehat dalam rangka mendukung upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat miskin. Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas, kemudian disingkat PLPBK, pada dasarnya adalah kelanjutan dari transformasi sosial Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP). Beberapa prinsip dasar yang digunakan di P2KP seperti demokrasi, partisipasi, transparansi, akuntabilitas dan desentralisasi, juga menjadi prinsip dasar PLPBK.Kegiatan PLPBK merupakan salah satu intervensi di tahap akhir transformasi menuju masyarakat madani, sebagaimana tertuang dalam skema PNPM Mandiri Perkotaan dimana tahap pertama berorientasi untuk membangunpondasi masyarakat berdaya dengan sejumlah kegiatan intervensi pada perubahan sikap, perilaku, cara pandang masyarakat yang bertumpu pada nilai-nilai universal. Pada tahap berikutnya PNPM MP berorientasi untuk 1

LAPORAN AKHIR PLPBK DESA DALAM TAHUN 2016 membangun transformasi menuju masyarakat mandiri yang dilakukan melalui sejumlah intervensi pembelajaran kemitraan dan sinergi antara pemerintah, masyarakat dan kelompok peduli untuk mengakses berbagai peluang dan sumber daya yang dibutuhkan masyarakat. Masalah kemiskinan adalah masalah kompleks dan komprehensif, sehingga proses penanggulangan kemiskinan perlu dilakukan secara komprehensif pula oleh semua pihak (pemerintah, masyarakat dan kelompok peduli). Pelaksanaan kegiatan PLPBK sebagai bagian dari intervensi P2KP/PNPM Mandiri Perkotaan difokuskan pada kegiatan penanganan kawasan permukiman padat, kumuh dan miskin. Latar belakang PLBPK adalah sebagai berikut: Kondisi lingkungan permukiman yang buruk dan kumuh merupakan salah satu permasalahan kemiskinan; Salah satu upaya penanggulangan kemiskinan dilakukan melalui kegiatan penataan lingkungan permukiman di kawasan padat, kumuh, dan miskin; Penataan kawasan lingkungan dilakukan dengan meningkatkan kualitas perumahan dan kualitas pelayanan sarana dan prasarana yang mendukung kesejahteraan masyarakat; Pendekatan penataan lingkungan permukiman dilaksanakan berbasis komunitas. Desa yang mendapat program PLPBK adalah desa yang masuk dalam katagori mandiri. Masyarakat sudah mampu bermitra dengan dengan berbagai pihak dalam melaksanakan pembangunan di desa dan Mampu mengakses sumber daya yang potensial. Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLPBK) bertujuan untuk mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang harmonis dengan lingkungan hunian yang sehat, produktif, berjatidiri dan berkelanjutan.

2

Selain itu PLPBK bagian pengendali

LAPORAN AKHIR PLPBK DESA DALAM TAHUN 2016 pembangunan, yaitu mengendalikan penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan suatu kawasan perencanaan. Perencanaan penataan bangunan dan lingkungan meliputi pemenuhan persyaratan tata bangunan dan lingkungan, peningkatan taraf hidup masyarakat melalui peningkatan kualitas lingkungan, perwujudan pembangunan lingkungan yang berkelanjutan, serta peningkatan vitalitas ekonomi lingkungan. Sedangkan secara khusus, tujuan Program PLPBK adalah: a. Mewujudkan perilaku Masyarakat yang hidup sehat, bersih, dan tertib pembangunan serta terencana secara terpadu b. Mewujudkan masyarakat yang Kreatif dan Inovatif ( Community Interpreneurship ) dalam Perencanaan, Pembangunan, dan Pengelolaan hasil-hasilnya c. Mewujudkan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) bersama Unit-Unit Pelayanan yang mampu memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan secara mandiri sebagai Pusat Pelayanan Masyarakat ( Community Management ). Dengan adanya program Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat Desa Dalam terutama bagi warga miskin. Diharapkan dengan adanya program PLPBK dapat Mewujudkan lingkungan permukiman yang teratur, aman, nyaman dan sehat dalam rangka mendukung terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Kegiatan PLPBK (Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas) merupakan tahap akhir dari transformasi kondisi sosial menuju masyarakat madani sebagaimana tertuang dalam skema PNPM Mandiri Perkotaan. PLPBK diharapkan dapat mendorong

peningkatan

kemampuan

masyarakat

3

dalam

mengembangkan

kualitas

LAPORAN AKHIR PLPBK DESA DALAM TAHUN 2016 permukiman yang berkelanjutan ( sustainability

development ) . Untuk mencapai

pembangunan permukiman yang berkelanjutan ditempuh tiga jalur sebagai berikut : 1. Orientasi pada perubahan perilaku (attitude) 2. Orientasi pada pengelolaan oleh masyarakat sendiri (self community management) 3. Orientasi pada inovasi dan kreativitas masyarakat Program Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas adalah sebuah proses membangun dan mengembangkan tatanan sosial, budaya, ekonomi dan lingkungan dengan dilandasi oleh visi yang dibangun secara bersama-sama oleh masyarakat. Dengan tujuan mewujudkan tatanan kehidupan yang harmonis dengan dilandasi budaya maju masyarakatnya guna membangun lingkungan permukiman yang sehat, tertib, selaras, berjatidiri dan lestari. Sedangkan yang menjadi tujuan khususnya yaitu : a.

Memampukan

masyarakat

dalam

merencanakan

dan

mengelola

lingkungan

permukimannya sebagai upaya untuk perkuatan proses demokrasi, akuntabilitas serta tanggungjawab sosial b. Mengembangkan kemitraan antara masyarakat dengan pemerintah yang dibangun dengan kerjasama dan pengakuan atas ide-ide dan keterampilan kreatif yang dimiliki oleh masyarakat c. Mengintegrasikan proses dan hasil perencanaan penataan lingkungan permukiman yang disusun oleh masyarakat kedalam sistem perencanaan pembangunan ditingkat daerah d. Mendorong tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) di tingkat Kelurahan/Desa.

4

LAPORAN AKHIR PLPBK DESA DALAM TAHUN 2016 Pengembangan komunitas menuju tatanan masyarakat madani yang mengedepankan perubahan sikap dan perilaku masyarakat. Ini merupakan upaya membangun tanggung jawab untuk mengelola lingkungan permukiman mereka secara harmonis serta membangun relasi dengan komunitas yang lebih luas. Pengembangan komunitas diawali dengan “Pembangunan Sosial (S)” untuk memperkokoh sikap dan perilaku masyarakat yang berbasis nilai-nilai universal (kebersamaan, kekeluargaan, kerelawanan, kejujuran dll) yang mendasari nilai-nilai kearifan lokal. Melalui pembangunan sosial diharapkan tumbuhnya modal sosial yang memperkuat tatanan komunitas dengan saling mempererat sesama anggota masyarakat. Pada akhirnya diharapkan terwujudnya budaya menjunjung etika, menghormati hukum dan peraturan, menghormati hak-hak warga lainnya, tertib, bersih, sehat dan produktif. Dalam perilaku masyarakat seperti demikian, maka masyarakat telah mampu menciptakan pengaturan kebersihan dan kesehatan lingkungan. Kegiatan ini dilakukan dalam 4 (empat) tahapan pelaksanaan baik di tingkat nasional maupun lokal atau Kelurahan/Desa sebagai berikut : I. Tahap Persiapan Pada tahap ini dilakukan kegiatan sosialisasi melalui berbagai media dengan penekanan pada lokakarya orientasi kegiatan secara berjenjang di daerah. Hal ini didukung dengan keterlibatan SKPD melalui pembentukan tim teknis. II. Tahap Perencanaan Partisipatif Tahap ini dilakukan secara bertahap atas dasar kesepakatan bersama. Proses tersebut, mencakup langkah-langkah kegiatan, sebagai berikut : Pengorganisasian dan pengembangan masyarakat Persiapan proses perencanaan partisipatif

5

LAPORAN AKHIR PLPBK DESA DALAM TAHUN 2016 Perencanaan lingkungan makro Perencanaan lingkungan mikro Pembentukan lembaga-lembaga pengelola pembangunan Kelurahan/Desa Uji Publik hasil perencanaan Finalisasi rencana pengembangan lingkungan permukiman berbasis komunitas III. Tahap Pemasaran Tahap pemasaran ini, merupakan tindak lanjut dari rangkaian kegiatan perencanaan partisipatif (RPP dan RTBL) yang telah dilakukan. Tujuannya adalah untuk mendukung keberlanjutan upaya-upaya pembangunan lingkungan permukiman berbasis komunitas yang sesuai dengan hasil perencanaan partisipatif. Sasaran yang ingin dituju adalah : a. Terpasarkannya hasil-hasil perencanaan partisipatif kepada stakeholder potensial (Pemerintah, Lembaga non pemerintah, perusahaan swasta, BUMN, BUMD dan stakeholderlainnya) b. Adanya komitmen dan kesepakatan dari stakeholder untuk terlibat dalam pelaksanaan pembangunan kawasan PLPBK c. Terdistribusinya dana investasi pembangunan kawasan PLPBK dari para stakeholder kepada Tim Pelaksana Pembangunan kawasan PLPBK IV. Tahap Pelaksanaan Pembangunan Tahapan Pelaksanaan Kegiatan Fisik PLPBK adalah serangkaian kegiatan pelaksanaan/ implementasi hasil-hasil perencanaan yang telah disepakati bersama (tercantum dalam Rencana Program Pengembangan Lingkungan). yang di dalam pelaksanaanya akan menggunakan BLM PLPBK Tahap 2 dan 3.

6

LAPORAN AKHIR PLPBK DESA DALAM TAHUN 2016 1.2. Identifikasi Lokasi Desa Dalam Desa Dalam adalah salah satu desa yang terletak di Kecamatan Alas yang terbagi atas 3 (tiga) dusun yaitu dusun yaitu Dusun , Dusun Santong, Dusun Dalam dan Dusun Telaga. menurut letak administrasi dengan letak geografis antara 1160 59’ 30’’ S - 080 30’ 40” E sampai dengan 1160 59’40” S – 080 37’59” E , dengan kondisi topografi relatif datar. Adapun batas administrasi sebagai berikut : -

Sebelah utara berbatasan dengan Gontar Baru

-

Sebelah timur berbatasan dengan Juran Alas

-

Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Juran Alas, Desa Kalimango, dan Desa Baru

-

Sebelah barat berbatasan dengan Desa Gontar

Memiliki jumlah penduduk 4790 jiwa dengan luasan wilayah administrasi yaitu 3,78 Km2. Dengan jumlah penduduk yang besar ini menjadikan menjadi salah satu desa yang padat di kawasan Kecamatan Alas dengan kepadatan penduduk adalah 79 jiwa/Km2 terhadap luas total wilayah dan 1179 jiwa/Ha terhadap luas areal pemukiman. Untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada Peta 2.1 Administrasi. 1.3. Kondisi Fisik Desa Dalam Keadaan topografi di Kota Bulukumba secara umum termasuk dalam klasifikasi bentuk dan keadaan lereng yaitu rata

sampai

landai (0-15%) dengan letak dari ketinggian

permukaan air laut yaitu 0 - > 100 mdpl. 1.3.1.

Kondisi Geologi Berdasarkan kondisi geologinya, kawasan ini merupakan daerah dataran pantai yang dicirikan oleh kemiringan lereng yang relatif datar dan yang disusun oleh batu

7

LAPORAN AKHIR PLPBK DESA DALAM TAHUN 2016 limestone, Sedangkan untuk jenis tanah pada wilayah perencanaan terdiri dari andesite dengan warna coklat muda dan abu-abu, regosol yang berbahan induk Tufa Alkali. Tubuh tanah agak dangkal dengan lapisan atas berwarna coklat tua kekelabuan sampai coklat, lempung, remah dan gembur. Lapisan bawah coklat kekuningan lempung, pejal dan teguh. Litosol Jenis tanah ini tidak menunjukkan perkembangan profil dengan atau tanpa lapisan tanah tipis diatas batuan kukuh. Tanah berwarna coklat tua sampai coklat sangat tua kekelabuan, lempung, berdebu pejal dan keras. Litosol terbentuk umumnya karena

karena hilangnya lapisan tanah. Untuk lebih

jelasnya di sajikan pada Peta 2.2 Kondisi Geologi berikut : 1.3.2.

Kondisi Hidrologi Hidrologi berdasarkan keadaannya terbagi atas : a. Sumber Air Permukaan Desa dalam dilalui oleh oleh sungai / brang ode yang menjadi batasan administrasi antara desa dalam dengan desa luar. Terdapat juga saluran irigasi yang melewati areal ini. Pengaruh kuat alam dengan keberadaan air permukaan ini menjadikan sumber air yang menjadi sumber penghidupan masyarakat dengan kedalaman air tanah 2 sampai dengan 5 meter. Sumber air permukaan ini berfungsi sebagai pengendali utama pada musim penghujan yaitu sebagai pengendali banjir. b. Sumber Air Tanah Melihat kondisi topografi Desa Dalam yang datar maka akan di jumpai berbagai kedalaman air tanah yang di lakukan dengan penggalian berupa sumur sebagai pemenuhan dasar terhadap sumber air bersih. Untuk memenuhi kebutuhan akan

8

LAPORAN AKHIR PLPBK DESA DALAM TAHUN 2016 air bersih penduduk yang menggunakan sumur gali dengan kedalaman 2-5 meter. 1.3.3.

Kondisi Klimatologi Di Kota Alas dikenal dua musim yaitu musim hujan dan musim kemarau yang yang secara umum dapat dikatakan bahwa keadaan iklim kawasan perencanaan termasuk Tipe Iklim C (menurut kriteria schmit dan ferguson) mengacu pada tipe iklim Kabupaten Sumbawa Curah hujan tertinggi di Kota Alas terjadi pada bulan Februari mencapai rata-rata 288.2 mm dan Curah hujan terendah terjadi pada bulan Juli Secara umum jumlah curah hujan di Kota Alas pada tahun 2012 yaitu 1195.5 mm dengan jumlah hari hujan 139 hari. Suhu udara rata-rata antara 26o - 32o C. Jumlah Curah hujan dan hari hujan di Kota Sumbawa pada tahun 2012 ditampilkan pada tabel berikut. TABEL 2.1 Jumlah hari hujan dan curah hujan kota alas Tahun 2013 No BULAN Curah Hujan (mm) Hari Hujan 1 Januari 288.2 14 2 Februari 293.2 19 3 Maret 113.0 14 4 April 111.7 7 5 Mei 5.1 2 6 Juni 7.9 2 7 Juli 1.1 1 8 Agustus 9 September 0.6 1 10 Oktober 86.2 6 11 November 106.4 18 12 Desember 182.1 18 1195.5 102 Jumlah Sumber : Kabupaten Sumbawa Dalam Angka Tahun 2012

9

LAPORAN AKHIR PLPBK DESA DALAM TAHUN 2016 1.3.4.

Jenis Vegetasi Vegetasi yang terdapat pada desa ini sangat bervariasi, namun pada umumnya terdapat jenis tanaman pamaceae, di hiasi juga dengan tanaman kelor dan belukar. Gambar 3.1 Sumber air permukaan dan air tanah Desa dalam tahun 2013

Gambar 3.2 Jenis vegetasi Desa dalam tahun 2013

Gambar 3.3 Jenis tanah Desa dalam tahun 2013

1.3.5.

Penggunaan Lahan Wilayah perencanaan dengan luas lahan 3.78 Km2 atau 3780 Ha terdiri atas beberapa jenis penggunaan lahan yaitu, tegalan/kebun campuran, permukiman/pekarangan, perkantoran dan fasilitas lainnya. Untuk lebih jelasnya tentang penggunaan lahan di wilayah perencanaan secara rinci dapat dilihat pada tabel 2.2 dan visualisasinya dapat berikut :

10

LAPORAN AKHIR PLPBK DESA DALAM TAHUN 2016 Tabel 2.2 Penggunaan Lahan Desa Dalam Tahun 2013

No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Penggunaan Lahan

Luas Lahan

Persawahan Kebun Campuran Pemukiman Peribadatan Kesehatan Perdagangan Jasa Perkantoran Pekuburan Lap. Olahraga Lain – lain Jumlah

153.6497 7.207703 56.46341 0.33228 0.13228 1.418949 0.23228 0.53228 0.23228 0.302782 3559.5 3780.00394

Persentasi (%) Penggunaan Lahan Terhadap Luas Lahan 4.064803 0.19068 1.493739 0.00879 0.003499 0.037538 0.006145 0.014081 0.006145 0.00801 94.16657 100

Sumber : Hasil PS 2013

Gambar 2.3 Pola Penggunaan Lahan Desa Dalam Tahun 2013

11


12


13


14


15


16


17


18

LAPORAN AKHIR PLPBK DESA DALAM TAHUN 2016 1.4. Kondisi Non Fisik Desa Dalam 1. Penduduk Penduduk sesuai dengan keberadaanya dalam suatu perencanaan yaitu selain menjadi subyek juga menjadi obyek. Olehnya itu, maka perlu adanya suatu pendataan yang lebih autentik dan akurat serta secara sistematis, baik skala perencanaan kawasan masa depan, karena tingkat perkembangan dan pertumbuhan suatu kawasan atau wilayah ditentukan oleh tingkat perkembangan dan pertumbuhan dalam suatu kawasan atau wilayah yang ditentukan oleh tingkat pertumbuhan penduduk dalam kaitan dengan pertumbuhan ekonomi dan pendapatannnya yang dimanifestasikan dalam bentuk sektoral dan spatial. Adapun jumlah penduduk desa dalam adalah 4790 jiwa yang terbagi dalam tiga (3) dusun yaitu Dusun Santong 1,676.00 jiwa, Dusun Telaga 2155 jiwa dan Dusun Dalam 959 jiwa. a. KK Miskin Dalam pelaksanaan Pemetaan Swadaya oleh masyarakat di temukan juga penduduk yang masih berada di bawah garis kemiskinan. Adapun jumlah sebaran KK miskin yaitu 208 KK atau sebesar 4.06 % terhadap jumlah keseluruhan penduduk desa dalam. Untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada tabel 2.1 dan Peta 2.4 Penyebaran KK miskin Desa Dalam berikut : Tabel 2.3 Sebaran KK Miskin Berdasarkan Dusun Tahun 2013 No Nama KK Persentasi Dusun Miskin (%) 1 Santong 156 75 2 Dalam 27 12.99 3 Telaga 25 12.01 208 Jumlah 100 Sumber : Hasil PS 2013

19

LAPORAN AKHIR PLPBK DESA DALAM TAHUN 2016 Diagram 2.1 Persentasi Sebaran KK Miskin Desa Dalam Berdasarkan Dusun Tahun 2013

KK Miskin Dusun Telaga Dusun Dalam

KK Miskin

Dusun Santong 0

20

40

60

80

2. Adat Istiadat Masyarakat Penduduk Desa Dalam sebagain besar merupakan masyarakat yang bersuku Sumbawa sehingga bahasa yang digunakan juga bahasa Sumbawa, selain itu sikap gotong royong, musyawarah untuk mufakat masih dijunjung tinggi. Hal yang sering dilakukan setiap tahunnnya adalah merayakan acara keagamaan / perayaan hari besar keagamaan. 1.5. Karakteristik Sosial Ekonomi Fasilitas pelayanan sosial ekonomi pada prinsipnya merupakan sarana ataupun prasarana penunjang kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan pemenuhan kebutuhan penduduk dalam melakukan aktifitas sosial dan ekonomi, baik individu maupun dalam hubungan bermasyarakat, dengan demikian pula jenis aktifitas dan kegiatan tersebut baik yang bersifat kegiatan dasar ataupun primer yang sifatnya kegiatan komplemen atau sekunder. Fasilitas – fasilitas tersebut antara lain seperti fasilitas perumahan, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, fasilitas Olahraga, dan fasilitas peribadatan. Program PLPBK khususnya dalam mewujudkan program Pelaksanaan Pekerjaan Penyusunan Detail Engineering Design (DED) Desa Dalam yang nanti akan di analisis 20

LAPORAN AKHIR PLPBK DESA DALAM TAHUN 2016 berdasarkan kebutuhan yang melahirkan kawasan – kawasan prioritas, maka perlu diidentifikasi sarana dan prasarana eksisting lokasi perencanaan Sarana dan prasarana eksisting yang akan diaktualisasikan merupakan hasil survey dan juga merupakan hasil rembug warga Desa Dalam. 1.6. Sarana Pendukung a. Bangunan Perumahan Perumahan merupakan salah satu kebutuhan primer yang melandasi kebutuhan hidup manusia. Berdasarkan hasil PS tim di lapangan mendapatkan jumlah yaitu 1.302 unit perumahan dengan berbagai variasi mengenai bentuk dan jenis bangunan. Dari data tersebut di temukan sekitar 85 unit bangunan atau di huni sekitar 425 jiwa dengan kondisi tidak layak huni. Penyebaran perumahan di sajikan pada Peta 2.5 Penyebaran Bangunan Perumahan Desa Dalam. Gambar 3.3 – 3.4 Bangunan Kumuh Desa Dalam Tahun 2013

b. Sarana Pendidikan Desa dalam memiliki 6 (enam) bangunan yang di peruntukan dalam pelaksanaan pembelajaran pendidikan, baik pada tingkat kanak – kanak, tingkat dasar sampai dengan sekolah lanjutan pertama. Untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada tabel berikut :

21

LAPORAN AKHIR PLPBK DESA DALAM TAHUN 2016 Tabel 2.2 Penyebaran Bangunan Pendidikan Desa Dalam Berdasarkan Dusun Tahun 2013 Nama PAUD/T No SD SMP SLTA Dusun K 1 Santong 1 2 Dalam 1 1 3 Telaga 1 1 1 2 Jumlah Sumber : Hasil PS 2013

Juml ah 1 2 5 8

c. Sarana Kesehatan Sarana kesehatan yang terdapat di Desa Dalam berjumlah 9 (sembilan) yang terbagi atas 1 (satu) puskesmas, 4 (empat) posyandu dan 4 (empat) bangunan yang di peruntukan praktek kesehatan atau praktek dokter. Adapun bangunan ini terkonsentrasi di dusun Telaga untuk puskesmas, posyandu dan praktek dokter dan dusun dalam untuk posyandu d. Sarana Olahraga Sarana olahraga yang terdapat di desa dalam berjumlah 1 (satu) open space yaitu lapangan datu yang terletak di dusun dalam. Lapangan datu berdasarkan statusnya adalah peninggalan bersejarah. Namun kondisi lapangan datu sendiri saat ini yaitu tidak terawat. e. Peribadatan Masyarakat Desa Dalam pada umumnya beragama islam, Masjid maupun mushollah merupakan salah satu sarana peribadatan bagi kaum muslim atau yang beragama islam. Terdapat 6 (enam) sarana peribadatan masyarakat yang terbagi atas 3 masjid dan 3 mushollah pada desa ini. Untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada tabel 2.3 berikut :

22

LAPORAN AKHIR PLPBK DESA DALAM TAHUN 2016 Tabel 2.3 Penyebaran Sarana Peribadatan Desa Dalam Berdasarkan Dusun Tahun 2013 No 1 2 3

Nama Dusun Santong Dalam Telaga

Masjid Mushollah Gereja 2 1 1

1 1

-

Pur Jumlah a 2 2 2 Jumlah 6

Sumber : Hasil PS 2013 Untuk lebih jelas mengenai penyebaran sarana pendukung Desa Dalam dapat di lihat pada Peta 2.6 Penyebaran Sarana dan Fasilitas Pendukung Desa Dalam. f. Jaringan Jalan Jaringan jalan yang terdapat pada Desa Dalam terbagi dalam berbagai status yaitu jalan propinsi, jalan lingkungan dan jalan setapak. Kondisi jaringan jalan di lokasi ini sangat bervariasi yaitu jaringan jalan dengan kondisi aspal maupun kondisi berupa jalan paving blok dan jalan tanah. Panjang jaringan jalan propinsi adalah 2804 m. Untuk lebih jelasnya mengenai jaringan jalan dapat di lihat pada tabel 2.4 dan Peta 2.7 Kondisi Jaringan Jalan berikut : Tabel 2.4 Jaringan dan Kondisi Jalan Desa Dalam Berdasarkan Dusun Tahun 2013 No

Jaringan Jalan

Jaringan Jalan

Lebar (m) 1 Baik 6 Hotmix 2 LPA-LPB Rusak Ringan 4 3 Rusak Berat 1 - 2 Paving 4 Rusak Berat 3 - 4 Tanah Jumlah Hasil PS Desa Dalam 2013 Kondisi

23

Nama Dusun Santong

Dalam Telaga

1284 2.260 332 1785 3403.26

520 462 883 1865

1000 905 955 798 3658

Jumlah 2804 1369.26 2170 2583 8926.26

LAPORAN AKHIR PLPBK DESA DALAM TAHUN 2016 Gambar 3.5 Jaringan Jalan Desa Dalam Tahun 2013

g. Jaringan Telekomunikasi Jaringan telepon yang telah terpasang saat ini di Desa Dalam secara umum menggunakan sistem seluler

yang sudah tersedia signal dalam menggunakan

telekomunikasi. Distribusi jaringan seluler tersedia pada setiap wilayah di Desa Dalam h. Jaringan Drainase Kondisi jaringan drainase yang ada saat ini sepenuhnya belum berfungsi optimal dan hanya terdapat pada jalur jalan Desa Dalam sudah optimal penangannya namun pemeliharaan yang belum maksimal. Kondisi jaringan drainase yang belum maksimal penangannya maupun pemeliharaannya akan meningkatkan genangan yang terjadi pada saat musim penghujan. Di beberapa kawasan yang belum terdapat jaringan drainase akan menimbulkan genangan – genangan temporer yang berakibat pada timbulnya penyakit. Untuk lebih jelas mengenai jaringan drainase Desa Dalam di sajikan pada Peta 2.7 Kondisi Jaringan Drainase Desa Dalam.

24

LAPORAN AKHIR PLPBK DESA DALAM TAHUN 2016 Gambar 3.6 Jaringan Drainase Desa Dalam Tahun 2013

i. Air Limbah dan MCK Salah satu sumber pencemaran lingkungan air limbah. Air limbah di Desa Dalam secara umum bersumber dari limbah rumah tangga, limbah industri rumah tangga, dan hasil buangan dari aktivitas sosial ekonomi seperti pasar. Berdasarkan karakteristiknya limbah buangan terbagi atas limbah padat dan limbah cair. Untuk limbah cair dari rumah tangga masih memakai sistem alami yaitu penyerapan kedalam tanah sedangkan untuk yang lainnya berdasarkan hasil observasi belum dikelola secara prima, jika tidak diantisipasi Sejak awal akan berdampak pada pencemaran lingkungan yang pada akhirnya akan berdampak pada pencemaran lingkungan dan menimbulkan bau yang tidak sedap. Gambar 3.6 Jaringan Drainase Desa Dalam Tahun 2013

25

LAPORAN AKHIR PLPBK DESA DALAM TAHUN 2016 j. Tempat Pembuangan Sementara – Akhir Jika berdasarkan pada sifat dan karakteristiknya sampah yang dihasilkan oleh berbagai aktivitas di Desa Dalam terdiri atas jenis sampah basah dan sampah kering. hingga saat ini pengelolaan sampah masih bersifat tradisional yaitu dengan cara konvensional membakar ataupun menimbun. Adapun pada wilayah Dusun Telaga yang terdapat Pasar Alas sudah terdapat TPS – TPS namun manajemen pasar dan karakter pengguna pasar yang kurang baik menimbulkan potensi timbulan sampah Desa Dalam dan sekitarnya. Berdasarkan sumbernya sampah meliputi; sampah rumah tangga, industri, pasar, sampah jalan dan sebagainya. Untuk data timbulan sampah tidak terdata Gambar 3.7 Persampahan Desa Dalam Tahun 2013

Gambar 3.8 Bencana Longsor Desa Dalam Tahun

26

LAPORAN AKHIR PLPBK DESA DALAM TAHUN 2016 1.7. Mitigasi dan Upaya Penanggulangannya Bencana yang kerap terjadi di Desa Dalam adalah banjir yang kerap datang di saat penghujan. Bencana banjir ini tidak hanya di rasakan oleh desa dalam sendiri namun hampir di setiap desa yang di lalui oleh sumber air permukaan (Sungai / brang rea) merasakan hal yang serupa. Dalam hal ini permasalahan banjir ini menjadi masalah bersama baik desa maupun pemerintah daerah kabupaten Sumbawa.

27


28


29


30


31


32

LAPORAN AKHIR PLPBK DESA DALAM TAHUN 2016 1.8. TUJUAN Program ”Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas” merupakan penataan lingkungan permukiman dengan penekanan khusus pada penataan sarana lingkungan dan kualitas hunian yang direncanakan dan dibangun dengan pendekatan kolaboratif antara bottomup approach (partisipasi masyarakat) dan topdown approach (partisipasi pemda dan stakeholders lainnya). Sebagai program peningkatan dari P2KP, prinsip-prinsip dasar P2KP, pendekatan TRIDAYA dan good governance tetap dipertahankan keterpaduannya dengan tujuan mewujudkan pembangunan berbasis komunitas (community based development) yang berkelanjutan (sustainable). Untuk mewujudkan ”keberlanjutan” (sustainability) pembangunan permukiman seperti yang diharapkan, dibutuhkan tiga syarat utama, yakni : Perubahan perilaku (attitude). Pengelolaan masyarakat sendiri (self community management). Inovasi dan kreativitas masyarakat (enterpreneurship). Desa Dalam adalah salah satu Desa penerima program PLPBK 2012 dari 2 desa/kelurahan di Kabupaten Sumbawa, diharapkan telah memenuhi tiga syarat utama di atas, dikarenakan telah berproses dari masyarakat yang digolongkan tidak berdaya menjadi masyarakat yang mandiri (menuju madani). Dengan demikian, masyarakat Desa Dalam diharapkan telah melakukan latihan- latihan (exercises) perubahan prilaku/cara pandang ke arah yang lebih baik, berorganisasi, pemrograman dan perencanaan kegiatan dan yang terakhir adalah latihan melakukan channeling. Permasalahan yang terjadi di Desa Dalam adalah belum adanya kesiapan masyarakat untuk menerima program PLPBK ini dikarenakan pola pikir masyarakat akan perubahan pada tatanan kehidupannya masih sama dengan kondisi sebelum dan sesudah adanya P2KP yang

33

LAPORAN AKHIR PLPBK DESA DALAM TAHUN 2016 merupakan tahap pertama dengan tujuan “Memandirikan Masyarakat”. Pola pikir masyarakat yang terbentuk pada kondisi saat ini adalah pada program pembangunan infrastruktur bukan pada perubahan tatanan kehidupan dan perubahan pada status sosial.

1.9. HASIL AKHIR YANG DIHARAPKAN ( VISI ) Visi Desa Dalam yaitu; “

Desa Dalam yang bersih sehat rapi yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa

Desa Dalam yang produktif dengan mengoftimalkan SDA dan SDM yang ada menuju Desa Dalam yang bebas dari kemiskinan Desa Dalam yang maju dan mandiri serta berdaya saing Desa Dalam menjadi kawasan Ekonomi Perdagangan dan Agro Pertanian” Maksudnya adalah agar kemajuan Desa Dalam yang sudah diraih lebih bisa ditingkatkan lagi agar maju dan terwujudnya masyarakat yang benar-benar bisa mandiri dalam segala aspek kehidupan. 1.10.

STRATEGI PELAKSANAAN ( MISI ) Misi untuk mencapai cita – cita di atas ditempuh dengan usaha :  meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan pelayanan publik melalui pendidikan  meningkatkan kualitas pembanguna permukiman dan pengelolaan permukiman yang harmonis sehat produktif berjati diri dan berkelanjutan  mewujudkan masyarakat berbudaya sehat ,bersih, dan tertibpembangunan  meningkatkan kualitas pengembangan SDM melalui pendidikan danlatihan  meningkatkan kemampuan dan pengembangan kegiatan ekonomi

34

LAPORAN AKHIR PLPBK DESA DALAM TAHUN 2016  mewujudkan tata kelembagaan desa yang efektif dan efiesien dalam menerapkan kata pemerintahan yang baik (Good Governance)  peningkatan kualitas SDM & SDA 1.11.

KOMPONEN KEGIATAN PLPBK

1.11.1. Komponen Pengembangan Kapasitas Fasilitasi pendampingan diberikan melalui penugasan tim fasilitator beserta dukungan dana operasional untuk mendampingi masyarakat dalam rangka pengembangan lingkungan permukiman berbasis komunitas. Kegiatan pendampingan masyarakat terdiri dari serangkaian kegiatan, yaitu edukasi/orientasi dan pelatihan, membangun komitmen bersama, melakukan survei swadaya, merumuskan kebutuhan nyata dari hasil pendataan yang dilakukan secara swadaya, menyusun rencana tindak penataan kembali lingkungan permukiman di wilayahnya sampai dengan pendampingan dan pengawasan pelaksanaan konstruksi. Secara rinci jenis kegiatan pendampingan mencakup : a. Pertemuan-pertemuan/musyawarah ditingkat komunitas maupun Kelurahan/Desa, baik bersifat rapat maupun sosialisasi, termasuk pertemuan dengan kelompok perempuan dan /atau kelompok rentan. b. Pelatihan dan bimbingan, termasuk penyediaan bahan dan media belajar. c. Survei swadaya, termasuk analisis, pembuatan peta tapak dan penulisan laporan. d. Pengembangan bengkel konstruksi dan bengkel bahan bangunan di kecamatan atau kluster beberapa desa yang menjadi sasaran proyek. e. Kerja kelompok penyusunan rencana tindak penataan kembali lingkungan permukiman, rencana tata ruang Kelurahan/Desa termasuk penataan persil tanah,

35

LAPORAN AKHIR PLPBK DESA DALAM TAHUN 2016 rencana detail pembangunan rumah/lingkungan, termasuk perhitungan biayanya serta penyusunan rencana tindak pemasaran hasil perencanaan partisipatif. f. Fasilitasi pembuatan gambar-gambar teknik, spesifikasi dan perhitungan biaya dan penyusunan DTPL (Dokumen Teknik Pembangunan Lingkungan) g. Pengawasan pelaksanaan konstruksi pembangunan lingkungan permukiman. h. Fasilitasi pertemuan-pertemuan dengan insitusi di level kota/kabupaten dalam kaitan menjaga sinergitas PLPBK dengan arah kebijakan di tingkat kota/kabupaten b.

Komponen Pendanaan BLM PLPBK Dalam Pelaksanaan Kegiatan PLPBK di wilayah Desa Dalam Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa didukung oleh Bantuan Langsung Masyarakat sebesar Rp. 1.000.000.000,- ( Satu Milyar Rupiah ) dengan komposisi pembagian Alokasi Dana sebagai berikut : a. Dukungan Kegiatan Perencanaan, Pemasaran dan BOP BKM sebesar Rp. 150.000.000,b. Dukungan Kegiatan Sarana Prasarana sebesar Rp. 850.000.000,- Dana BLM tersebut dicairkan melalui Tiga Tahap yaitu : Tahap Pertama sebesar Rp. 150.000.000,- untuk Dukungan Perencanaan dan Pemasaran dan BOP BKM Tahap Kedua sebesar Rp.600.000.000,- dengan rincian untuk Dukungan Pembangunan Fisik Tahap Ketiga sebesar Rp.250.000.000,- untuk Dukungan Pembangunan Fisik

1.11.2. Komponen Dukungan Teknis untuk Pemerintah Kota/Kabupaten dan Pemangku Kepentingan Lainnya

36

LAPORAN AKHIR PLPBK DESA DALAM TAHUN 2016 Fasilitasi untuk pemerintah kota/kabupaten dan pemangku kepentingan lainnya diberikan dalam bentuk fasilitasi teknik. Fasilitasi ini berupa penugasan konsultan untuk pengelolaan kegiatan dan mendukung peran pemerintah provinsi/kota/kabupaten menangani kegiatan pembangunan/penataan bangunan dan lingkungan permukiman. Secara rinci fasilitasi teknik akan mencakup penyelenggaraan kegiatan sebagai berikut: a. Dukungan Teknis kepada Pemerintah Kabupaten Lokakarya dan sosialisasi para pelaku tingkat kabupaten. Pengelolaan kegiatan fasilitasi untuk perencanaan, pemasaran sosial dan pengelolaan kegiatan fisik dalam PLPBK di desa terpilih. Supervisi dan pendampingan proses kegiatan penyusunan RPLP dan RTPLP di tingkat masyarakat. Monitoring dan evaluasi kegiatan proyek melalui SIM dan uji petik Memfasilitasi pemahaman tim teknis pemda tentang SIM PLPBK Pelaksanaan FGD-FGD tentang perkara kritis lingkungan di tingkat kabupaten melalui KBP Pertemuan-pertemuan/musyawarah KBP secara intensif, khususnya terkait dengan agenda pengembangan lingkungan permukiman berbasis komunitas. Penguatan dan pengokohan KBP sebagai motor penggerak untuk mendorong good governance serta mengkaji berbagai perkara kritis pembangunan/penataan kembali lingkungan permukiman di tingkat kota/kabupaten serta perencanaan oleh masyarakat. Memfasilitasi pemerintah kota/kabupaten dalam mengintegrasikan RPLP dan RTPLP ke dalam dokumen perencanaan tingkat kota/kabupaten.

37

LAPORAN AKHIR PLPBK DESA DALAM TAHUN 2016 Pelatihan dan bimbingan yang berkaitan dengan PLPBK termasuk penyediaan bahan dan media belajar. Studi lapangan untuk belajar bersama masyarakat Pengembangan kelembagaan b. Dukungan Teknis kepada Pemangku Kepentingan Lainnya Pengelolaan kegiatan fasilitasi untuk mendukung kegiatan perencanaan, pemasaran sosial dan pengelolaan kegiatan fisik dalam Pengembangan Lingkungan Permukiman BerbasisKomunitas di Kelurahan/Desa terpilih Pelaksanaan FGD-FGD tentang perkara kritis lingkungan di tingkat kota/ kabupaten melalui KBP Pertemuan-pertemuan/musyawarah KBP secara intensif, khususnya terkait dengan agenda penataan lingkungan permukiman berbasis komunitas Penguatan dan pengokohan KBP sebagai motor penggerak untuk mendorong good governance serta mengkaji berbagai perkara kritis pembangunan/penataan kembali lingkungan permukiman di tingkat kota/kabupaten serta perencanaan oleh masyarakat

Pelatihan dan bimbingan yang berkaitan dengan PLPBK

termasuk penyediaan bahan dan media belajar. Studi lapangan untuk belajar bersama masyarakat Pengembangan kelembagaan 1.11.3. Komponen Dukungan Teknis yang Diperlukan dari Pemerintah Kota/Kabupaten dan Pemangku Kepentingan Lainnya a. Dukungan teknis yang diharapkan dari pemerintah Provinsi/Kabupaten terhadap pelaksanaan PLPBK adalah :

38

LAPORAN AKHIR PLPBK DESA DALAM TAHUN 2016 Membentuk Tim Teknis di tingkat pemda yang bertugas memberikan bimbingan teknik, fasilitasi kegiatan perencanaan dan pemasaran, serta pelaksanaan pembangunan fisik kepada masyarakat dalam rangka integrasi perencanaan PLPBK di tingkat masyarakat dengan perencanaan pembangunan di tingkat kota/kabupaten. Pada Tahap Perencanaan; memberikan masukan-masukan bagi penetapan kebijakan, kegiatan dan anggaran untuk mendukung realisasi harmonisasi dan integrasi RPLP, RTPLP dan aturan bangunan dan lingkungan setempat serta aturan-aturan lain yang menjadi kesepakatan Aturan Bersama (AB) berbasis komunitas. Mendorong dan memastikan bahwa mitigasi bencana menjadi bagian dari produk perencanaan PLPBK yang sejalan dengan perencanaan mitigasi bencana di tingkat kota/kabupaten serta memfasilitasi agar tersosialisasi dan terlaksana dengan baik di masyarakat. Pemda memberikan dukungan dan atau kepastian hukum terhadap hasil-hasil perencanaan yang telah dilakukan sehingga diharapkan RPLP dan RTPLP tingkat kelurahan dapat dipergunakan sebagai masukan penting dalam perencanaan tata ruang tingkat kota/kabupaten, terutama dalam rencana tata ruang dan rencana detil penataan lingkungan. Pada Tahap Pemasaran Produk Perencanaan; memberikan dukungan informasi dan penguatan terhadap pengembangan ekonomi lokal serta mendorong agar dapat bersinergi dengan pengembangan ekonomi tingkat Kabupaten/Kota.

39

LAPORAN AKHIR PLPBK DESA DALAM TAHUN 2016 Sinergi program kegiatan dalam RPLP dan RTPLP dengan berbagai kegiatan atau kegiatan SKPD terkait (mengingat PLPBK ini mencakup pengembangan usaha ekonomi masyarakat, pemberdayaan sumber daya manusia, dan penataan prasarana lingkungan serta peningkatan kualitas hunian maka kegiatan- kegiatan yang diusulkan dalam RPLP dan RTPLP merupakan kegiatan yang bersifat lintassektor). Pada Tahap Pelaksanaan Fisik; memfasilitasi aspek-aspek teknis yang terkait dengan peraturan dan standard teknis yang berlaku di tingkat kota/kabupaten. Mendorong TKPKD sebagai lembaga resmi penanggulangan kemiskinan untuk dapat berperan aktif dalam memberi masukan dan memfasilitasi proses pelaksanaan PLPBK

agar hasilnya dapat

bersinergi dengan

kebijakan

penanggulangan kemiskinan tingkat kota/kabupaten. Memberikan fasilitas diantaranya BOP Tim Teknis yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan PLPBK. b. Dukungan teknis yang diharapkan dari pelaku lokal terhadap pelaksanaan PLPBK adalah : Memfasilitasi pemangku kepentingan lainnya untuk dapat memberikan berbagai dukungan terhadap pelaksanaan kegiatan PLP-BK. Pada Tahap Perencanaan; memberikan masukan-masukan bagi penetapan kebijakan, program dan anggaran untuk mendukung realisasi harmonisasi dan integrasi RPLP dan RTPLP dan aturan bangunan dan lingkungan setempat serta aturan-aturan lain yang menjadi kesepakatan Aturan Bersama(AB) berbasis komunitas.

40

LAPORAN AKHIR PLPBK DESA DALAM TAHUN 2016 Pada Tahap Pemasaran Produk Perencanaan; memberikan dukungan informasi dan penguatan terhadap pengembangan ekonomi lokal serta mendorong agar dapat bersinergi dengan pengembangan ekonomi tingkat kota/kabupaten. Sinergi program kegiatan dalam RPLP dan RTPLP dengan berbagai program atau kegiatan pelaku lokal terkait (mengingat PLP-BK ini mencakup pengembangan usaha ekonomi masyarakat, pemberdayaan sumber daya manusia, dan penataan prasarana lingkungan serta peningkatan kualitas hunian maka kegiatan-kegiatan yang diusulkan dalam RPLP dan RTPLP merupakan kegiatan yang bersifat lintassektor). Pada Tahap Pelaksanaan Fisik; memfasilitasi masyarakat dalam melaksanakan kontrol kualitas teknis yang sesuai dengan peraturan dan standar teknis yang berlaku di tingkat kota/kabupaten

41


BAB 5 KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 5.1. KESIMPULAN Pelaksanaan PLPBK yang telah dilakukan oleh masyarakat Desa Dalam

yang

didukung oleh Pemerintah Kabupaten Sumbawa dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : a) Ide dan Gagasan masyarakat yang tertuang dalam visi dan misi dalam RPLP dan RTPLP yang telah tersusun dan terkomunikasikan melalui serangkaian sosialisasi dan rembug dimasyarakat dan menjadi gerakan dimasyarakat untuk diwujudkan menjadi tatanan kehidupan yang lebih baik. b) Dokumen RPLP, RTPLP dan Aturan Bersama di desa penerima PLPBK telah terlaksana dengan baik dengan melibatkan seluruh komponen warga, pemerintah desa , lembaga desa dan pemangku kepentingan lainnya. c) Peningkatan kualitas Fisik lingkungan hunian permukiman di wilayah pembangunan yang mencakup peningkatan aksesibilitas kawasan, ketersediaan sarana prasarana dasar lingkungan, kesiapan daya dukung dasar lingkungan sebagai destinasi perdagangan dan menguatnya sistem kelembagaan sosial di masyarakat. d) Pembentukan kelembagaan pengelola telah terlaksana dengan melibatkan berbagai sumberdaya yang relevan terhadap Rencana Kerja dan Produk perencanaan.

84

LAPORAN AKHIR PLPBK DESA DALAM TAHUN 2016 e) Kegiatan PLPBK dinilai mampu menumbuhkan kepedulian dan peran beberapa tokoh masyarakat di lingkungan warga setempat sebagai panutan bagi warga lainnya untuk berbuat lebih baik terhadap lingkungannya. f) Keterlibatan kelembagaan BKM dalam pendampingan proses pembangunan di masyarakat belum sepenuhnya optimal. Keterlibatan beberapa relawan anggota BKM ditengah-tengah masyarakat baru sebatas pada kepedulian mereka sebagai individu atau tokoh warga setempat, belum mencerminkan peran lembaga. Pola kepemimpinan dan pengambilan kebijakan dalam di lingkup internal BKM Liang Mandiri cenderung sentralistik. Hal ini tidak saja mengganggu jalannya proses komunikasi warga bersama tim pendamping program PLPBK, namun juga berdampak pada keterlambatan pelaksanaan sejumlah kegiatan PLPBK di masyarakat. g) Keterlibatan staf dinas teknis Pemda dalam tahapan perencanaan PLPBK melalui TIPP maupun TIP sangat efektif dalam memberikan arahan konsep dan perumusan program/kegiatan pembangunan dan pemasaran yang akan diimplementasikan bersama masyarakat, termasuk membangun sinergisitas program/kegiatan yang ada maupun yang akan direncanakan dalam Renja SKPD. h) Di tingkat pemerintahan daerah melalui kebijakan Bupati Sumbawa, telah memunculkan kepedulian, komitmen, dan keberpihakan Pemda dalam mendukung percepatan pencapaian visi pembangunan di kawasan prioritas.

85

LAPORAN AKHIR PLPBK DESA DALAM TAHUN 2016 5.2. REKOMENDASI 5.1.1. Rekomendasi Tentang Rencana Kerja Tindak Lanjut Kegiatan Pemasaran 1. BKM dan Tim Teknis Senantiasa memberikan pemahaman terhadap masyarakat di kawasan prioritas, hal ini berkaitan dengan perubahan perilaku dan kontribusi terhadap program. 2. Segera dibentuk Tim Pengelola dan menyusun Aturan Main dalam Pengelolaan Kawasan Desa Dalam . 3. Untuk Segera menyusun Rencana Kerja dalam hal penggunan dana sisa perencanaan dan pemasaran untuk kegiatan-kegiatan yang menunjang kawasan prioritas. 4. Pemasaran Sosial selalu digalakan untuk dapat bersinergi dengan pihak swasta dan donatur lainnya, dan menguatkan internal masyarakat dalam memahami dan mengawal visi kawasan prioritas. 5.1.2. Rekomendasi Tentang Pengelolaan Pasca Pembangunan 1. Dibentuknya sebuah Badan pengelola kawasan yang bertanggung jawab kepada masyarakat melalui BKM dalam kewilayahan yang lebih kecil untuk kegiatan pemeliharaan dan pengelolaan hasil-hasil pembangunan. 2. Badan Pengelola (BP) mempunyai Rencana kerja yang konkrit dan terkomunikasikan kepada masyrakat luas, dilegitimasi oleh lembaga-lembaga kelurahan sehingga dapat bersinergi dan saling melengkapi. 3. Dibutuhkan komunikasi dengan warga setempat untuk menggali swadaya dan gotong royong dalam pelaksanan pemeliharaan.

86

LAPORAN AKHIR PLPBK DESA DALAM TAHUN 2016 5.1.3. Rekomendasi Tentang Peran Pelaku dalam kegiatan Penataan Lingkungan (Pemerintah, swasta, kelompok peduli dll) 1. Peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat perlu dilakukan untuk menunjang suksesnya tujuan PLPBK. Dukungan dan Peran serta berbagai pihak (tokoh masyarakat dan aparat kelurahan) sangat diperlukan untuk menggugah kesadaran kritis masyarakat dan proses pembelajaran yang dilakukan untuk mencapai masyarakat yang madani.

87


BAB 2 RANCANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN PLPBK 2.1

Letak Administrasi Kampung Tangian Dusun Santong merupakan kawasan prioritas satu

dari

kawasan empat kawasan prioritas yang ada dalam kawasan Desa Dalam. Kampung Tangian adalah salah satu kampong yang berada dalam administrasi Dusun Santong, Kampung Tangian memiliki 2 RW (Rukung Warga) dengan letak geografis yaitu antara 1160 59’06.15’’S

-

08030’48.30”E

sampai dengan

– 116059’23.30” S – 080

30’54.17”E, dengan kondisi topografi relatif datar. Adapun batas administrasi Kampung Tangian Dusun Santong sebagai berikut : -

Sebelah utara berbatasan dengan Kampung Tengkal

-

Sebelah timur berbatasan dengan Dusun Telaga

-

Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Luar

-

Sebelah barat berbatasan dengan Desa Gontar Kampung Tangian Dusun Santong memiliki luas kawasan yaitu 12.99 Ha Untuk

lebih jelasnya dapat di lihat pada Peta 2.1. Administrasi Kampung Tangian 2.2

Kependudukan Penduduk sesuai dengan keberadaanya dalam suatu perencanaan yaitu selain menjadi subyek juga menjadi obyek. maka diperlukan adanya suatu pendataan yang lebih autentik dan akurat serta sistematis, dalam perencanaan kawasan masa depan, karena tingkat perkembangan dan pertumbuhan suatu kawasan atau wilayah ditentukan oleh 42

LAPORAN AKHIR PLPBK DESA DALAM TAHUN 2016 tingkat perkembangan dan pertumbuhan dalam suatu kawasan atau wilayah yang ditentukan oleh tingkat pertumbuhan penduduk dalam kaitan dengan pertumbuhan ekonomi dan pendapatannnya yang dimanifestasikan dalam bentuk sektoral dan spatial. Adapun jumlah penduduk Kampung Tangian Dusun Santong adalah 704 jiwa yang terbagi dalam 191 KK. Dalam pelaksanaan Pemetaan Swadaya oleh masyarakat di temukan juga penduduk yang masih berada di bawah garis kemiskinan. Adapun jumlah sebaran KK miskin yaitu 43 KK 2.2.1

KK Miskin Dalam pelaksanaan Pemetaan Swadaya oleh masyarakat di temukan juga penduduk yang masih berada di bawah garis kemiskinan. Adapun jumlah sebaran KK miskin yaitu 43 KK atau sekitar atau sebesar 22.5 % terhadap jumlah KK Penduduk Kampung Tangian.. Untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada tabel 2.1 dan Peta 2.4 Penyebaran KK miskin Kampung Tangian : Tabel 2.1 Jumlah Penduduk Kampung Tangian Tahun 2013 No

RW

1

09

2

10 Jumlah

RT

Jumlah KK

1 2 1 2 4

40 45 49 56 191

Sumber : Profil Desa Dalam Tahun 2012

43

Jumlah Penduduk 166 166 174 198 704

LAPORAN AKHIR PLPBK DESA DALAM TAHUN 2016 2.3

Kondisi Kegiatan Ekonomi Masyarakat Kondisi kegiatan ekonomi masyarakat di Kampung Tangian dalam kondisi kurangnya permodalan yang masih kurang dalam menjalani kegiatan sehari – hari sebagai pedagang. Sebagian masyarakat yang berprofesi sebagai buruh tani dan pedagang meminjam modal dari Bank Rontok. Pendapatan warga baik berprofesi sebagai pedagang maupun buruh tani tidak menentu setiap harinya, terkadang untung dan bahkan rugi. Namun jika dilihat dari keuntungan yang diperoleh, masih tergolong rendah, yaitu antara Rp. 15.000,s/d Rp. 25.000,- perhari. Tidak ada manajemen karena pedagang berjualan secara individu (tidak ada kelompok khusus pedagang). Jaringan pemasaran sudah terlanjur terbangun sejak lama di luar wilayah Kampung Tangian, sehingga untuk menarik pembeli atau konsumen untuk datang membeli kebutuhannya dirasakan agak sulit. Masih banyaknya penduduk yang bekerja tidak tetap (serabutan), TKI, buruh, tukang yang disebabkan peluang kerja yang minim dan keterampilan yang rendah. Gambar 2.1 Kegiatan Buruh Tani Kampung Tangian Dusun Santong Tahun 2013

44


45


46


47

LAPORAN AKHIR PLPBK DESA DALAM TAHUN 2016 2.4

Fasilitas Umum 2.4.1

Sarana Pendidikan Kampung Tangian memiliki 1 (satu) unit bangunan atau fasilitas yang di peruntukan dalam pelaksanaan pembelajaran pendidikan yaitu bangunan yang di peruntukkan bagi pendidikan anak usia dini atau PAUD yang terletak di RW 10. Gambar 2.2 Fasilitas Pendidikan Kampung Tangian Tahun 2013

2.4.2

Sarana Kesehatan Kampung Tangian tidak memiliki fasilitas yang di peruntukan bangunan kesehatan baik berupa puskesmas maupun posyandu.

2.4.3

Sarana Olahraga Kampung Tangian tidak memiliki sarana olahraga, untuk berolahraga biasanya para penduduk memanfaatkan sekitar pekarangan perumahan untuk aktifitas tersebut.

2.4.4

Sarana Peribadatan Masyarakat Kampung Tangian pada umumnya beragama islam, Masjid maupun mushollah .merupakan salah satu sarana peribadatan bagi kaum muslim atau yang

48

LAPORAN AKHIR PLPBK DESA DALAM TAHUN 2016 beragama islam. Kampung Tangian Terdapat 2 (satu) sarana peribadatan masyarakat yang terbagi atas yaitu 1 buah mesjid dan 1 (satu) buah mushollah 2.5

Utilitas 2.5.1

Jaringan Jalan Jaringan jalan yang terdapat pada Kampung Tangian terbagi dalam berbagai status yaitu jalan lingkungan dan jalan setapak. Kondisi jaringan jalan di lokasi ini sangat bervariasi yaitu jaringan jalan dengan kondisi jalan permukaan pengerasan maupun kondisi berupa jalan paving blok dan jalan tanah. Panjang jaringan jalan permukaan pengerasan adalah 920 m, paving blok 353 m Gambar 2.3 Kondisi Jaringan Jalan dan Permukaan Jalan Kampung Tangian, Tahun 2013

Gambar 2.4 Kondisi Permukaan Jalan Paving Blok Kampung Tangian, Tahun 2013

49

LAPORAN AKHIR PLPBK DESA DALAM TAHUN 2016 2.5.2

Jaringan Drainase Kondisi jaringan drainase yang ada saat ini sepenuhnya belum berfungsi optimal dan hanya terdapat pada jalur jalan sudah optimal penangannya namun pemeliharaan yang belum maksimal. Kondisi jaringan drainase yang belum maksimal penangannya maupun pemeliharaannya akan meningkatkan genangan yang terjadi pada saat musim penghujan. Di beberapa kawasan yang belum terdapat jaringan drainase akan menimbulkan genangan – genangan temporer yang berakibat pada timbulnya penyakit. Untuk lebih jelas mengenai jaringan drainase. Drainase tersier sepanjang 135 m, jaringan drainase sekunder 410 m Gambar 2.6 Jaringan Drainase Kampung Tangian Tahun 2013

2.5.3

Jaringan Listrik Jaringan listrik yang telah terpasang saat ini pada keseluruhan Kampung Tangian dan secara umum listrik yang di gunakan oleh masyarakat antara 450 -1300 watt pada masing – masing rumah. Listrik ini berpusat di kota sumbawa yang di alirkan pada seluruh kecamatan yang ada termasuk Kecamatan Alas. Gambar 2.7 Jaringan Listrik Kampung Tangian Tahun 2013

50

LAPORAN AKHIR PLPBK DESA DALAM TAHUN 2016 2.5.4

Jaringan Telekomunikasi Jaringan telepon yang telah terpasang saat ini di secara umum menggunakan sistem seluler

yang sudah tersedia signal menggunakan telekomunikasi.

Distribusi jaringan seluler tersedia pada setiap wilayah di berupa signal jaringan komuniasi Telkomsel dan Signal jaringan telekomunikasi Xl, keberadaan tower jaringan seluler terletak di Dusun Telaga Desa Dalam Gambar 2.8 Jaringan Telekomunikasi Seluler Kampung Tangian Tahun 2013

2.6

Sistem Transportasi Sistem transportasi merupakan bentuk keterikatan antara berbagai variable dalam suatu kegiatan atau usaha untuk memindahkan, menggerakkan, mengangkut, atau mengalihkan orang atau barang dari satu tempat ke tempat lain secara terstruktur untuk tujuan tertentu. Adapun sistem transportasi dalam Kampung Tangian sudah memiliki keterikatan antara jalan lingkungan dengan jalan propinsi dengan menggunakan moda transportasi modern maupun tradisional (andong/dokar)

2.7

Ruang Terbuka Hijau Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara

51

LAPORAN AKHIR PLPBK DESA DALAM TAHUN 2016 alamiah maupun yang sengaja ditanam. Untuk saat ini ruang terbuka yang di peruntukkan bagi Kampung Tangian belum di miliki oleh kawasan tersebut. 2.8

Kondisi Kelembagaan Masyarakat Kondisi kelembagaan di Kampung Tangian sudah terbentuk keberadaan badan keswadayaan masyarakat atau yang di singkat dengan BKM. Adapun struktur dari BKM adalah sebagai berikut :

52


53


54


55


56


BAB 3 CAPAIAN TARGET Dari kondisi existing yang digambarkan pada bab diatas, dijelaskan mengenai capaian siklus atau tahapan kegiatan yang telah tercapai maupun belum tercapai sekaligus sebaran biaya dan dokumentasinya. Penjelasan mengenai capaian tersebut diuraikan dalam tahapan perencanaan, pelaksanaan pembangunan fisik dan pemasaran sosial berikut : 3.1. TAHAPAN PERENCANAAN 3.1.1. Pelaksanaan Siklus Kegiatan Perencanan A. Tahap persiapan 1. Lokakarya Tingkat Kabupaten, dilakukan untuk menyampaikan substansi program komunitas kepada Penataan lingkungan permukiman berbasis pelaku Kabupaten, seperti Bupati, kepala SKPD, Camat, PJOK, BKM dan Kepala Kelurahan/Lurah se Kabupaten, Institusi pendidikan dan akademisi, perusahaan dan perbankan, LSM serta relawan. Maksud dan tujuan Lokakarya Kabupaten ini untuk menggugah keterlibatan pelaku di tingkat Kabupaten Sumbawa. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 24 Mei 2012 di Ruang Pola Pemda Kabupaten Sumbawa.

57


2. Lokakarya Tingkat Kelurahan bertempat di Sekretariat BKM/ paud Desa Dalam pada tanggal 26 Mei 2012, dilakukan untuk menyampaikan substansi program Penataan lingkungan permukiman berbasis komunitas kepada pelaku di tingkat desa, seperti Lembaga Desa dan jajaranya, BKM, Institusi pendidikan dan akademisi di Kelurahan setempat, perusahaan dan perbangkan serta relawan. Maksud dan tujuan Lokakarya tingkat desa ini untuk menggugah keterlibatan pelaku di tingkat Desa Dalam. 3. Pembentukan Tim Teknis, dimana Tim Teknis merupakan sekumpulan pelaku tingkat Kabupaten yang ditetapkan melalui Surat keputusan Kabupaten yang bertugas memberikan bimbingan teknis kepada pelaku di Desa Dalam.

58

LAPORAN AKHIR PLPBK DESA DALAM TAHUN 2016 4. Perekrutan Tenaga Ahli Pendamping Perencanaan (TAPP), bertugas memberikan pendampingan masyarakat dalam melakukan perencanaan permukiman. Proses Pelaksanaan seleksi diawali dengan pembentukan panitia seleksi yang kemudian memanggil calon seleksi, uji kompetensi para calon TAPP dengan memberikan kesempatan paparan gagasan awal dan interview. Panitia seleksi berasa dari Tim teknis Pemda, BKM dan lembaga Desa, Korkot 5 Kabupaten Sumbawa, dan Senior Fasilitator. B. Tahap Perencanaan Partisipatif a. Sosialisasi Akbar atau Massal, dilakukan dengan kegiatan Lomba Mewarnai Tingkat PAUD dan TK, Lomba Maraton dan Lomba Kebersihan Lingkungan yang dilaksanakan di lokasi Desa Dalam.

Pembentukan dan Pelatihan Tim Inti Perencanaan partisipatif (TIPP), dari TIPP yang telah dibentuk kemudian diberikan pembekalan yang dilakukan di Desa dengan narasumber dari konsultan, TAPP dan tim teknis Pemda. b. Penyusunan rencana kerja rinci, dilakukan untuk memahami bersama rencana kerja oleh TIPP yang terbentuk bersama Pokja-pokja dan dibimbing oleh Tim teknis. Pelatihan Pokja-pokja dilakukan di Kelurahan dan di lingkup RW, 59

LAPORAN AKHIR PLPBK DESA DALAM TAHUN 2016 Pokja terdiri atas relawan yang akan memfasilitasi Siklus RPK, PS dan mensosialisasikan substansi penataan lingkungan secara terus menerus dimasyarakat.

c. Soialisasi tingkat Basis dilakukan di semua level RW, pelaku sosialisasi adalah Tim Faskel dan Pokja-pokja Harapannya dalam proses penggalian data masyarakat dapat terlibat secara optimal. d. Refleksi Perkara Kritis ( RPK ) didahului dengan Pelatihan Tim RPK, Pelakasanaan RPK dan Lokakarya RPK, pelaku Kegiatan RPK adalah Tim RPK yang Harapannya dalam proses penggalian data masyarakat dapat terlibat secara optimal. e. Pemetaan Swadaya, dilakukan oleh Panitia di tingkat RW yang melibatkan seluruh elemen masyarakat, melalui metode wawancara semi terstruktur dan transek di lapangan.

60


Kegiatan Pemetaan Swadaya ini dilaksanakan untuk memberikan kesempatan masyarakat memberi masukan dan saran terhadap kondisi lingkungan yang ada disekitar mereka. f. Proses Penyusunan Rencana Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP) dan Rencana Tindak Penataan Lingkungan Permukiman melalui musyawarah antara TAPP, TIPP, BKM,

(RTPLP) dilakukan

Aparat Kelurahan, dan

Tokoh Masyarakat membahas seputar proses perencanaan RPLP dan RTPLP yang sedang berlangsung dimasyarakat. Membahas mulai dari penyepakatan visi dan misi pengembangan Kelurahan/RPP, validasi dan identifikasi potensi dan masalah di masyarakat, analisis SWOT, rembug arahan pengembangan dan penyepakatan indikasi program. Kegiatan ini dimulai pelaksanaannya pada tanggal 16 Oktober 2012. Rembug Indikasi Program RPLP dan RTPLP, Rapat dipimpin oleh tokoh masyarakat setempat, dihadiri Fasilitator PLPBK dan TAPP, membahas mulai dari penyepakatan visi dan misi pengembangan Kelurahan/RPP, validasi dan identifikasi potensi dan masalah pada PS, analisis SWOT, rembug arahan pengembangan dan penyepakatan indikasi program. Penyusunan Aturan Bersama, dilakukan seiring dengan pelaksanaan 61

LAPORAN AKHIR PLPBK DESA DALAM TAHUN 2016 rembug-rembug dalam pelaksanaan pemetaan Swadaya maupun kegiatan diskusi tematik dimasyarakat kemudian disusun seiring dengan penyusunan produk perencanaan. g. Lokakarya RPLP dan RTPLP, merupakan penyampaian hasil penyusunan draft RTPLP kepada masyarakat untuk mendapatkan masukan dan saran, dihadiri segenap tokoh masyarakat, RT dan RW, TIPP, Tim teknis dan lembaga-lembaga Kelurahan.

h. Konsultasi dengan tim teknis, dilakukan untuk membangun sinergi dan keselarasan terhadap regulasi yang ada agar dokumen yang disusun sesuai dengan prosedur perencanaan RTBL dan selaras dengan perencanaan Kabupaten (RTRW dan RDTRK. Dilaksanakan atas fasilitasi pemda dan dihadiri segenap SKPD dan Tim teknis terkait. i. Pameran dan Uji Publik RPLP, RTPLP dan Aturan Bersama (PLPBK), dilaksanakan di kator Desa Dalam pada even sosialisasi massal. Pada kesempatan tersebut di pamerkan maket perencanaan dan media hasil perencanaan, dan kemudian dikritisi dan setelah mendapatkan kesepakatan

62

LAPORAN AKHIR PLPBK DESA DALAM TAHUN 2016 kemudian disyahkan oleh Tim teknis dan dijadikan acuan dan rujukan dalam pembangunan Desa Dalam. 3.1.2. Proses Penyusunan Dokumen Perencanaan a. Rangkuman proses penyusunan dokumen perencanaan Proses perencanaan di Desa Dalam dengan menggunakan pendekatan perencanaan partisipatif, sangat bergantung dengan kondisi dan kesiapan warga desa dalam berkontribusi dalam proses tersebut. Seberapa baik kualitas perencanaan ini sangat dipengaruhi oleh seberapa jauh peran aktif masyarakat Proyonanggan Selatan itu sendiri. Oleh karena itu, diperlukan sebuah jadwal kegiatan dalam proses perencanaan partisipatif rtisipatif ini. Hal ini bertujuan untuk menyusun rencana kerja agar setiap stakeholder dapat mempersiapkan diri dan melaksanakan target-target target target apa yang harus dilakukan agar penyusunan perencanaan berjalan dengan efektif, efisien dan selesai tepat waktu.

Tabel III.1 PROSES PERENCANAAN YANG DILAKUKAN OLEH WARGA DALAM PENYUSUNAN RPLP DI DESA DALAM

KEGIATAN I. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. II.

Tahap Persiapan Orientasi/Lokakarya Orientasi PLPBK Tingkat Kota/Kabupaten Orientasi/Sosialisasi PLPBK Tingkat Kelurahan (Event Sosialisasi Massal) Orientasi/Lokakarya PLPBK Tingkat Kelurahan Pengukuhan Tim Inti Perencanaan partisipatif & Pemasaran (TIPP) Perekrutan Tenaga Pendamping Perencanaan dan Pemasaran (TAPP) Pembentukan Tim Teknis Pemda Pelatihan TAPP Pelatihan Tim Teknis Pemda Pelatihan Tim Inti Perencanaan partisipatif & Pemasaran (TIPP) Tahap Perencanaan Partisipatif & Pemasaran 63

LAPORAN AKHIR PLPBK DESA DALAM TAHUN 2016 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

(Review) Pemetaan Swadaya Perencanaan Kawasan Prioritas Permukiman Miskin /RTPLP Penyusunan Aturan Bersama Penyusunan DED Penyusunan strategi pemasaran Uji Publik/Sosialisasi RTPLP, AB, DED dan Strategi Pemasaran Tingkat Kelurahan Kegiatan Pemasaran Internal

17.

Kegiatan Pemasaran Eksternal (Pelaksanaan Event Pemasaran)

18.

Review pelaksanaan & laporan pertanggungjawaban keuangan

III. 19. 20. 21.

Tahap Pelaksanaan Fisik Coaching Pelaksanaan Pembangunan u Askot UP/ Infra & SF Pengorganisasian tim pelaksana pembangunan (UPL, kSM dll) Penyusunan Action Plan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan

22.

Persiapan Keg Konst/Fisik (termasuk Penyusunan Proposal)

23. 24. 25.

Pelaksanaan Keg Konstruksi / Fisik Coahing Pemeliharaan & Pemanfaatan u Korkot, Askot UP/Infra & SF Review pelaksanaan fisik (seritifikasi teknis) & laporan pertgjwban keuangan Tahap Kemitraan dan Keberlanjutan

IV. 26. 27. 28. 29. 30.

Evaluasi kegiatan PLPBK Review Keberlanjutan kegiatan PLPBK Penguatan Lembaga Pengelola pembangunan Kelurahan Pelaksanaan Kemitraan (menerus) Penguatan dan persiapan pengelolaan pembangunan oleh pemerintah daerah

b. Rekap indikasi Kegiatan (RPLP) Rencana investasi di Desa Dalam dibagi kedalam beberapa Zone, dengan melihat dari Potensi, masalah dan tingkat keberlanjutan dari pengembangan kawasan secara keseluruhan. Dengan tidak mengesampingkan sasaran dari wilayah Padat Kumuh dan Miskin maka di Desa Dalam dibagi menjadi beberapa Zone, dapat dilihat pada peta berikut ini.

64


65

LAPORAN AKHIR PLPBK DESA DALAM TAHUN 2016 c. Besaran Investasi Dan Paket Investasi

No.

1

DESA

Desa Dalam Kecamatan Alas

DUSUN

1

-

Kampung Tangian Dusun Santong Kawasan Prioritas I

KEBUTUHAN INFRASTRUKTUR

VOLUME

Harga Satuan

BIAYA

POTENSI DESA

1

Rumah Tidak Layak Huni

40.00

Unit

12,000,000.00

480,000,000.00

- Produk Hasil Pertanian

2

Jalan Setapak (Rabat Beton Artistik)

485.00

M'

200,000.00

97,000,000.00

- Pusat Perkantoran

3

875.00

M'

220,000.00

192,500,000.00

- Area Komersil

4

Jalan Lingkungan (Lapen) Jalan Akses Menuju ke Tangian (LAPEN)

620.00

M'

220,000.00

136,400,000.00

- Pasar Kecamatan

5

Saluran Drainase

875.00

M'

160,000.00

140,000,000.00

6

MCK Komunal +

4.00

Unit

27,000,000.00

108,000,000.00

7

970.00

M'

75,000.00

72,750,000.00

8

Saluran Buis Beton Tempat Pembuangan Sampah Sementara

- Sungai Brang Rea Losmen/Penginapan -Pusat Pemerintahan Kec.

2.00

Unit

12,000,000.00

24,000,000.00

9

Peremajaan Gang

4.00

Gang

15,000,000.00

60,000,000.00

10

Taman Sudut

6.00

Unit

6,000,000.00

36,000,000.00

- Sekolah - Kursus Keterampilan - Lapangan Datu (Sejarah)

11

Pembangunan Kandang Komunal

1.00

Unit

55,000,000.00

55,000,000.00

- Kerajinan Gerabah

12

Street Furniture

1.00

Pkt

75,000,000.00

75,000,000.00

- Perbengkelan

13

Lampu Penerangan Jalan (Solar Cell)

25.00

Buah

4,500,000.00

112,500,000.00

14

Taman Bermain Anak

1.00

Unit

50,000,000.00

50,000,000.00

15

Pembangunan Talud Tebing Sungai Normalisasi Sungai Brang Ode - Brang Rea

200.00

M'

500,000.00

100,000,000.00

.- Kuliner - Lintasan Jalan Negara - Rumah Panggung Tradisional

325.00

M'

3,000,000.00

975,000,000.00

16

66

LAPORAN AKHIR PLPBK DESA DALAM TAHUN 2016 17

500.00

M'

300,000.00

150,000,000.00

18

Pembangunan Jalan Lingkar Kampung Pemb. Sarana Olah Raga (Bulu Tangkis)

1.00

Buah

8,000,000.00

8,000,000.00

19

Pembangunan Taman Bacaan + Meubel

1.00

Unit

130,000,000.00

130,000,000.00

18

Pengadaan Buku

1.00

Pkt

20,000,000.00

20,000,000.00

Jumlah 2

Dusun Santong Kawasan Prioritas II

3,022,150,000.00

1

Jalan Lingkungan (Lapen)

1,350.00

M'

220,000.00

297,000,000.00

2


2,500.00

M'

200,000.00

500,000,000.00

3

Saluran Buis Beton

1,500.00

M'

75,000.00

112,500,000.00

4

600.00

M'

160,000.00

96,000,000.00

5

Saluran Drainase (Pas. Batu Kali) Tempat Pembuangan Sampah Sementara

2.00

Unit

12,000,000.00

24,000,000.00

6

Taman Bermain Anak

2.00

Unit

50,000,000.00

100,000,000.00

7

Peremajaan Gang

2.00

Gang

15,000,000.00

30,000,000.00

8

Street Furniture

2.00

Pkt

75,000,000.00

150,000,000.00

9


25.00

Unit

4,500,000.00

112,500,000.00

10

Rehab Rumah Kumuh

25.00

Unit

12,000,000.00

300,000,000.00

11 12

Pembangunan Talud Tebing (Bukit)

300.00

M'

500,000.00

150,000,000.00

Penataan Pedestrian Koridor Jalan Pahlawan Alas

320.00

M'

1,200,000.00

384,000,000.00

Pembangunan Jalur Hijau Koridor Jalan Pahlawan Alas

320.00

M'

500,000.00

160,000,000.00

Gorong-Gorong

24.00

M'

1,200,000.00

28,800,000.00

13

14

67


Pembangunan Jembatan Beton (1.5 x 10)

1.00

Unit

90,000,000.00

90,000,000.00 2,534,800,000.00

3

Dusun Telaga

1


2,200.00

M'

220,000.00

484,000,000.00

2


1,200.00

M'

200,000.00

240,000,000.00

3

Saluran Buis Beton

2,500.00

M'

75,000.00

187,500,000.00

4

Saluran Drainase (Pas. Batu Kali)

1,200.00

M'

160,000.00

192,000,000.00

5

Penataan Sempadan Sungai Brang Rea Tempat Pembuangan Sampah Sementara

480.00

M'

750,000.00

360,000,000.00

1.00

Unit

12,000,000.00

12,000,000.00

Penataan Pedestrian Koridor Jalan Pendidikan Alas

650.00

M'

1,200,000.00

780,000,000.00

Pembangunan Jalur Hijau Koridor Jalan Pendidikan Alas

650.00

M'

500,000.00

325,000,000.00

Rehab Rumah Kumuh

15.00

Unit

10,000,000.00

150,000,000.00

10


15.00

Unit

4,500,000.00

67,500,000.00

11

Peremajaan Gang

3.00

Pkt

15,000,000.00

45,000,000.00

6 7 8

9

2,843,000,000.00

4

Dusun Dalam Kawasan Prioritas III

1


470.00

M'

220,000.00

103,400,000.00

2


1,400.00

M'

200,000.00

280,000,000.00

3

Peremajaan Gang

9.00

Gang

15,000,000.00

135,000,000.00

68


Taman Sudut

9.00

Unit

6,000,000.00

54,000,000.00

5

Saluran Buis Beton

560.00

M'

75,000.00

42,000,000.00

6

Saluran Drainase (Pas. Batu Kali)

410.00

M'

160,000.00

65,600,000.00

7

Penataan Sempadan Sungai Brang Rea Tempat Pembuangan Sampah Sementara

476.00

M'

750,000.00

357,000,000.00

2.00

Unit

12,000,000.00

24,000,000.00

Rehab Rumah Kumuh

30.00

Unit

12,000,000.00

360,000,000.00

Penataan Pedestrian Koridor Jalan Pahlawan Alas

215.00

M'

1,200,000.00

258,000,000.00

Pembangunan Jalur Hijau Koridor Jalan Pahlawan Alas

215.00

M'

500,000.00

107,500,000.00

12


20.00

Unit

4,500,000.00

90,000,000.00

13

Taman Bermain Anak

1.00

Unit

50,000,000.00

50,000,000.00

8 9 10 11

1,926,500,000.00 TOTAL BIAYA

Rp. 10,326,450,000.00

69

LAPORAN AKHIR PLPBK DESA DALAM TAHUN 2016 d. Rekap Sebaran Biaya (RTPLP) Kawasan Prioritas merupakan kawasan yang berada pada kantung kemiskinan dengan karakeristik yang kumuh dan berada pada permukiman dengan aksesibilitas yang rendah terhadap sarana dan prasarana dasar. Kegiatan terbesar dalam dalam penataan permukiman adalah membuka akses kawasan melalui penertiban lahan yang ada di bantaran sungai. Lahan sempadan sungai (GSS) ini dapat digunakan sebagai akses untuk membuka kawasan kumuh dengan berbagai fasilitas sarana dan prasarana. Kebutuhan dasar selanjutnya berupa akses air minum dan sanitasi dimana embrio yang sudah ada adalah sarana komunal yang di gunakan bersama-sama. INVESTASI DAN PENTAHAPAN PEMBANGUNAN SEGMEN I Tahap Pelaksanaan Pembangunan Tahap I SUMBER DANA (RENCANA) KAB-

KEC-

DESA

NAMA KSM

Nama Kegiatan

Vol-

Sat-

Realisasi

proggres fisik BLM

Swadaya

Total

9

10

11

1

2

3

4

5

6

7

8

SUMBAWA

Alas

DALAM

NYAMAN ATE

Jalan Paving Block

336.5

meter

337

100%

109,990,000

28,166,000

138,156,000

SABALONG DESA

Jalan Paving Block

312

meter

312

100%

107,250,000

27,050,000

134,300,000

RUANG TERBUKA HIJAU

286.6

m2

287

100%

49,320,000

12,674,000

61,994,000

Penambahan Ruang Kelas

1

unit

1

100%

78,610,000

19,971,000

98,581,000

SALENG BEME SALENG BEME MEKAR BARU

Jalan Beton

440.5

meter

459

104%

85,950,000

22,554,000

108,504,000

MEKAR BARU

Gorong-gorong

34.5

meter

35

101%

22,610,000

6,338,000

28,948,000

BALONG ATE

Drainase

1028.5

meter

1030

100%

146,270,000

35,973,000

182,243,000

600,000,000

152,726,000

752,726,000

70

LAPORAN AKHIR PLPBK DESA DALAM TAHUN 2016 Tahap Pelaksanaan Pembangunan Tahap I NO

KEGIATAN

REALISASI (Rp)

F. PELAKSANAAN PEMBANGUNAN

1

JALAN INDAH / LAPEN 427 M LANCAR / PAVING 51 M LANCAR / PLAT SALURAN 26 M GRIYA PERMAI / REHAB 4 UNIT GRIYA PERMAI / PENGECATAN PAGAR 219 M2 Jumlah

2

75,000,000

JALAN INDAH / LAPEN 427 M

91,800,000

GRIYA PERMAI / REHAB 4 UNIT

36,000,000

GRIYA PERMAI / PENGECATAN PAGAR 219 M2

4,200,000

LANCAR / PAVING 51 M

12,780,000

LANCAR / PLAT SALURAN 26 M

5,220,000

Jumlah

3

45,900,000 6,390,000 2,610,000 18,000,000 2,100,000

150,000,000

JALAN INDAH / LAPEN 427 M LANCAR / PAVING 51 M LANCAR / PLAT SALURAN 26 M GRIYA PERMAI / REHAB 4 UNIT GRIYA PERMAI / PENGECATAN PAGAR 219 M2

JUMLAH (Rp)

15,300,000 2,130,000 870,000 6,000,000 700,000

250,000,000,00

e. Rekap Pointer Aturan Bersama Berkaitan dengan hal tersebut, kegiatan pembangunan lingkungan permukiman di Desa Dalam, Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa, menyepakati untuk membuat aturan bersama sebagai acuan dalam mengaplikasikan rencana tata ruang yang sudah disepakati.

Uraian detil tema di atas akan diuraikan pada bagian di bawah ini:

Pengelolaan kawasan akan dikelola oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM). 71

LAPORAN AKHIR PLPBK DESA DALAM TAHUN 2016 Mengingat status lahan pada beberapa kegiatan fungsional yang direncanakan adalah milik masyarakat, maka bentuk kemitraan yang dibangun dirumuskan sebagai bentuk Aturan Bersama, yaitu: Adapun arahan aturan bersama yang telah di hasilkan melalui musyawarah dengan warga dan keterlibatan kaum termarjinal seperti warga miskin dan kaum gender di Kampung Tangian Dusun Santong Desa Dalam Kecamatan Alas maka di dapatkan beberapa kesepakatan dan beberapa aturan yang telah disepakati oleh masyarakat : 1. Aturan Tentang Ruang Terbuka Hijau  Warga masyarakat setuju lahan desa yang kosong dijadikan sebagai RTH  Setiap rumah tangga wajib memelihara pohon pelindung (mangga,jambu, sukun) di pekarangan masing-masing.  Setiap rumah tangga wajib menata halaman depan rumah masing-masing yang dilengkapi dengan lampu taman agar lingkungan permukiman tidak gelap di malam hari.  Setiap warga yang depan rumahnya ada pohon pelindung jalan wajib menjaga dan memelihara pohon tersebut.  Menanami tanaman penghijau seperti bunga-bunga di dalam pot atau vas bunga yang di tanami di pekarangan rumah. 2. Aturan Tentang Penataan Bangunan  Setiap warga yang akan mendirikan bangunan wajib memiliki IMB (Ijin Mendirikan Bangunan).pembangunan di kawasan RT/RW dan desa ijin mendirikan bangunan dari pemerintahan Desa.  Setiap warga yang akan membangun rumah wajib mengikuti sempadan bangunan yang telah ditetapkan yakni 2 m dari batas pagar.

72

LAPORAN AKHIR PLPBK DESA DALAM TAHUN 2016  Jarak antar bangunan minimal 1 m dari samping kiri, kanan dan belakang bangunan dan jika rumah tersebut memiliki tritisan harus diperhitungkan agar air hujannya tidak masuk ke halaman orang lain.  Proses mendirikan bangunan tidak boleh mengganggu kenyamanan lingkungan dan ketertiban umum.  Masyarakat yang ada di sepanjang jalan arteri primer wajib mematuhi sempadan bangunan 10 m dari tepi jalan. 3. Aturan Tentang Saluran Irigasi  Warga masyarakat yang bermukim di sepanjang saluran irigasi/daerah aliran sungai wajib mematuhi sempadan irigasi yaitu 5 m dari tepi irigasi/sungai  Penghijauan serta penataan jalur pedestrian di sepanjang tepian saluran irigasi/Daerah Aliran Sungai adalah tanggung jawab bersama warga kampung tangian dusun dalam yang ada disekitar irigasi dan yang ada di sekitar Daerah Aliran Sungai  Kawasan sekitar irigasi/sungai tidak boleh dijadikan tempat pembuangan sampah sehingga wajib dijaga kebersihannya dan menjadi tanggung jawab bersama. 4. Aturan Tentang Jaringan Jalan  Jalan yang akan dikembangkan adalah jalan lingkungan yang masih jalan tanah, sehingga masyarakat yang lahannya terkena pengembangan jalan harus rela menyumbangkan sedikit lahannya untuk pengembangan jalan  Jalan di pasang lampu penerang di setiap depan rumah atau bangunan oleh masing – masing pemilik.  Tidak boleh berjualan atau membangun di atas bahu jalan

73

LAPORAN AKHIR PLPBK DESA DALAM TAHUN 2016 5. Aturan Tentang Jaringan Drainase  Pembuatan drainase harus ada meskipun belum permanen  Setiap rumah tangga wajib menjaga kelancaran aliran air dari saluran drainasenya  Masyarakat wajib mematuhi standar pembuatan drainase yaitu lebar minimal 30 cm pada jalan lingkungan.  Tidak boleh membuang sampah di saluran draenase  Mempunyai jadwal gotong royong yang di namakan dengan jum’at bersih “cahaya bersama” di kampung tangian dusun santong desa dalam.  Bentuk dan bangunan draenase mengarah dan mengalir ke tempat pembuangan air seperti ke sungai atau kolam sehingga tidak terjadi ketergenangan air di dalam kawasan permukiman 6. Aturan Tentang Jembatan Penyeberangan  Pembuatan dan pemeliharaan jembatan adalah tanggung jawab bersama. 7. Aturan Yang Menyangkut Air Bersih Dan Limbah Rumah Tangga  Penggunaan air bersih sebaiknya sesuai dengan kebutuhan.  Setiap rumah tangga wajib memiliki saluran pembuangan limbah rumah tangga berupa sumur/bak resapan dan drainase secara swadaya.  Tidak mencuci atau membersihkan alat-alat bekas pestisida pertanian di sumur atau tempat mengambil air minum yang di konsumsi oleh masyarakat. 8. Aturan Tentang Persampahan  Masyarakat wajib membuang sampah pada tempatnya.  Pembuangan sampah dengan sistem pemisahan, sampah organik/basah dimasukkan ke lubang biopori, sedangkan sampah non organik ditampung di bak sampah.

74

LAPORAN AKHIR PLPBK DESA DALAM TAHUN 2016  Memasang jargon-jargon kebersihan di setiap tempat yang strategis sehingga warga dapat menyadari betapa penting akan kebersihan dan kenyaman dalam bermasyarakat.  Setiap rumah tangga wajib membayar iuran pengangkutan sampah sesuai dengan kesepakatan bersama yang dikoordinasikan oleh masing-masing RT.  sampah yang di kumpulkan di depan rumah dan sampah yang terpisah antara sampah organik dan non organik di angkut dengan kendaraan/gerobak sampah menuju tempat pembuangan akhir.  Di larang membakar sampah dalam pekarangan karena akan rentan menimbulkan bencana kebakaran. 9. Aturan Tentang MCK Dan Limbah Ternak  Warga tidak boleh Buang Air Besar (BAB) di sembarang tempat, apalagi di saluran irigasi/ Daerah Aliran Sungai.  Setiap rumah tangga wajib memiliki MCK (jamban) yang memenuhi syarat kesehatan dan dilengkapi dengan septick tank.  Setiap warga yang memiliki ternak sebaiknya dikandangkan sehingga limbah ternak tersebut dapat diolah kembali menjadi pupuk dan dimanfaatkan bagi lahan pertanian.  Warga tidak sembarang membuang air limbah rumah tanggga di pekarangan dengan membuat bak peresapan air di dalam pekarangan rumah 10. Aturan Tentang Pengembangan Ekonomi Masyarakat  Pemanfaatan dan pemeliharaan sanggar tani adalah tanggung jawab bersama warga kampung tangian dusun santong desa dalam kec.alas kab.sumbawa  Setiap peternak sebaiknya membentuk kelompok peternak dan mengkandangkan ternaknya secara kolektif (kandang komunal ) dan mengolah limbah ternaknya menjadi

75

LAPORAN AKHIR PLPBK DESA DALAM TAHUN 2016 pupuk kompos dan biogas yang bernilai ekonomis.  Industri kecil (pembuat kue tradisional babero,sambal pelcing,jaja tuja, dll) sebaiknya membentuk kelompok dapat mengelolanya secara bersama untuk mendapatkan bantuan modal. 11. Aturan Tentang Pelayanan Publik  Setiap rumah tangga yang memiliki balita wajib mengimunisasi balita sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.  Masyarakat wajib mengikuti penyuluhan-penyuluhan kesehatan yang dilakukan secara berkala.  Setiap anak kecil dapat memanfaatkan taman bermain serta menjaga dan memelihara taman bermain tersebut.  Ketua RT/RW dan Kepala Dusun wajib memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat.  Ketua RT/RW dan Kepala Dusun mengadakan musyawarah dengan warga apabila ada sebuah perencanaan dan pelaksanaan tertib administrasi pemerintahan dalam hal kelengkapanadministrasi warga antara lain : ( Kartu Keluarga,KTP dll )  Ketua RT/RW dan kepala dusun bertindak sebagai coordinator dalam pergerakan menjaga kebersihan lingkungan dan menjaga keamanan lingkungan. 12. Aturan Tentang Kelembagaan  Masyarakat belajar mandiri dalam berorganisasi seperti berkumpul membuat paguyuban di tengah masyarakat dalam berpikir untuk kemajuan masyarakat dalam hal budaya sehinggamampu menjaga kearipan lokal.  Pembelajaran peningkatan ekonomi rumah tangga dengan membentuk kelompok arisan-

76

LAPORAN AKHIR PLPBK DESA DALAM TAHUN 2016 arisan di kalangan remaja putri dan kelompok arisan ibu-ibu rumah tangga.  Masyarakat membantu BPD,LPM dan PKK dalam menyelenggarakan kegiatankegiatannya untukkemajuan Desa.  Lembaga-lembaga yang baru terbentuk bertanggung jawab sesuai dengan bidangnya masing-masing demi kesejahteraan masyarakat.  Setiap anggota kelompok tani mengadakan bermusyawarah dengan tradisi yangpernah ada untuk menjadwalkan acara adat “Biso Tian Pade’ sebagai cerminan rasa sukur pada sang pencipta atas ssegala karunianya,di adakan setiap musim tanam padi.  Pengurus dalam setiap kelembagaan harus bertanggung jawab bersama dalam mensukseskan tugas dan amanah yang di emban tersebut sesuai tugas dan kegiatan kemasyarakatan.

77

LAPORAN AKHIR PLPBK DESA DALAM TAHUN 2016 DOKUMENTASI MUSYAWARAH ATURAN BERSAMA

Kooordinator BKM Liang Nemunri

Anggota BKM Liang Nemunri Ds.Dalam

Ds.Dalam( A.Azis Mustapa)

Warga masyarakat semangat mendengarkan

Penyampaian asfek –asfek yang harus di sepakati menjadi Aturan Bersama

Masyarakat menyetujui isi Aturan Bersama

Panitia pelaksana Aturan Bersama tetap semangat dan tetap menjaga kebersamaan!!!!

78

LAPORAN AKHIR PLPBK DESA DALAM TAHUN 2016 3.2. TAHAP PELAKSANAAN a. Kegiatan Pemasaran  Pembentukan Tim pemasaran Melalui fasilitasi Tim Teknis PLPBK dilakukan pembentukan Tim Pemasaran, berjumlah 17 orang terdiri atas relawan masyarakat dan kolaborasi lembaga desa dan dari dinas terkait. Dalam kesempatan tersebut, Tim pemasaran ditetapkan dengan Surat Keputusan Kelurahan untuk melegitimasi tugas dan fungsinya agar lebih optimal dan dapat bertanggungjawab penuh terhadap penggunaan dana fasilitasi Pemda.  Pembentukan Panitia rekrutmen TAP dan perekrutan TA Dalam rangka pengadaan Tenaga Ahli Pemasaran, BKM Liang Numendri bersama pemerintah desa melaksanakan pembentukan Panitia Perekrutan Tenaga Ahli. Panitia Perekrutan Tenaga Ahli terdiri atas koordinator TIPP, BKM dan , Ketua Tim Teknis Kabupaten, Koorkot 5 Kabupaten Sumbawa dan Senior Fasilitator.Kemudian dilakukan skeduling untuk perekrutan Tenaga ahli yang dilaksanakan secara bertahap dan mendapatkan satu orang Tenaga Ahli Pemasaran.  Penguatan Kapasitas Tenaga Ahli Pemasaran (TAP) Dalam rangka pengembangan kapasitas Tenaga Ahli Pemasaraan (TAP), TAP mendapatkan pembekalan oleh Konsultan, termasuk TP Desa Dalam melaksanakan kegiatan tersebut.  Kajian Dokumen perencanaan Dalam rangka memahami bersama produk perencanaan yang dihasilkan dalam kegiatan perencanaan, TIPP, TAP dan BKM bersama-sama melakukan koordinasi dan mengkaji Dokumen RPLP dan RTPLP. Kajian tersebut tidak hanya difokuskan pada indikasi program yang ada, namun juga

79

LAPORAN AKHIR PLPBK DESA DALAM TAHUN 2016 pada substansi gagasan yang diusung oleh dokumen tersebut yang harus diimplementasikan di Desa Dalam.  Penyusunan Grand Strategi Kegiatan Pemasaran Kegiatan pemasaran yang dilakukan oleh Tim pemasaran yang nantinya agar tidak mengalami kendala dan hambatan sehingga mengalami keterlambatan, Untuk lebih mengoptimalkan jadwal dan komitmen pelaku kegiatan pegrand strategi pemasaran, BKM bersama dengan TIPP dan Tim teknis melakukan penyusunan yang dilakukan atas fasilitasi Tim Teknis. Action Plan yang disepakati menjadikan acuan dalam pelaksanaan pemasaran baik output yang ditargetkan.  Sosialisasi Hasil Capaian Kegiatan Tenaga Ahli Pemasaran Kepada Masyarakat) Kegiatan Pemasaran dimasyarakat diawali dengan sosialisasi kepada masyarakat, dengan diawali dengan beberapa kegiatan pelatihan atau coaching clinic menjadikan tim-tim sosialisasi di RW-RW lebih efektif untuk menyampaikan gagasan-gagasan pemasaran dan rencana kerja tim pemasaran.  Penyusunan Dokumen Strategi Pemasaran dan Penyepakatan Dok Strategi Pemasaran Dokumen Strategi pemasaran disusun oleh TIP dengan didampingi Tenaga Ahli pemasaran bersama-sama dengan Tim Teknis Pemda. Kegiatan Penyusunan Dokumen Strategi Pemasaran ini dilakukan melalui kegiatan diskusi-diskusi tematik oleh beberapa narasumber hingga membuahkan grand strategi dan tolok ukur dampak yang diharapkan dari kegiatan PLPBK yang dilakukan. Pemasaran selain tolok ukur hasil pemasaran berupa investasi hasil pemasaran juga berdampak pada perubahan perilaku masyarakat. Didalam Strategi pemasaran juga disepakati terhadap rencana kerja strategi pemasaran eksternal dan strategi pemasaran internal. Setelah melalui

80

LAPORAN AKHIR PLPBK DESA DALAM TAHUN 2016 serangkaian konsultasi teknis, maka dilakukan kegiatan penyepakatan bersama diantara pelaku yang terdiri atas BKM, TIP dan Tim Teknis Pemda untuk meksanakan grand strategi pemasaran sesuai target capaian dengan rencana kerja yang ada. b. Kegiatan Fisik ( Pembangunan ) 1. Siklus Pelaksanaan Pembangunan Pelaksanaan Pembangunan merupakan langkah dalam membangun kepercayaan masyarakat luas. Sehingga BKM Liang Numendri Desa Dalam

mempersiapkan

pembangunan PLPBK ini dengan persiapan yang cukup baik dengan melibatkan masyarakat melalui berbagai sosialisasi dan kesiapan sumberdaya. Dibawah ini adalah kegaiatan dalam persiapan dan pelaksanaan pembangunan oleh KSM diantaranya :  Pembentukan Tim Inti Pelaksana Pembangunan (TIPP) yang bertugas untuk mengkoordinir dan mengendalikan pembangunan fisik. Pembentukan TIPP melalui musyawarah mufakat dengan menghadirkan tokoh masyarakat.  Pelatihan Tim Inti Pelaksana Pembangunan. Dilakukan di Kantor Desa Dalam dengan menghadirkan narasumber dari konsultan.  Penyusunan DED (Detail Engineering Detail) oleh pihak ketiga yang dipilih/ditunjuk secara transparan dan akuntabel.  Konsultasi teknis DED yang meliputi gambar kerja, RAB dan RKS dengan Tim Teknis dan Dinas terkait dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum.  Pembentukan KSM dan Pelatihan KSM. Agar dalam penyusunan proposal maupun pelaksanaan pembangunan dapat optimal.  Penyusunan Proposal, didampingi dan diverifikasi oleh Tim fasilitator.

81

LAPORAN AKHIR PLPBK DESA DALAM TAHUN 2016  Pencairan atau pemanfaatan dana oleh KSM. Dalam penggunaan dana, KSM membuka rekening dengan specimen tandatangan oleh 3 orang dari unsur KSM.  Sosialisasi kegiatan KSM dimasyarakat di kawasan bertujuan untuk menggugah kepedulian dan meningkatkan swadaya masyarakat dengan berkontribusi bahan material, pendanaan dan tenaga kerja.  Pelaksanaan pembangunan dan pengendalian oleh BKM Liang Numrndri bersama dengan tim teknis.  Sertifikasi Teknis oleh UPL dan Tim Faskel dan Tim Korkab. 2. Capaian Hasil Pelaksanaan Pembangunan Dalam pelaksanaan Pembangunan fisik, secara garis besar BKM Liang Numendri Desa Dalam telah menyelesaikan kegiatan-kegiatan sebagai berikut : Indikator Hasil (Komponen 2)

Indikator Hasil (Komponen 1) No.

1

Kota / Kabupaten

Kab. Sumbawa

Desa

Dalam

Total Dampingan

RTPLP fokus pada kawasan miskin prioritas

Kesepakatan penataan permukiman

RTPLP memuat rencana RTH 10%

Sarana dan prasarana permukiman terbangun berkualitas baik

Pembangunan sarana dan prasarana permukiman (pemanfaat lsg)

-70%

-70%

-70%

-70%

-80%

-60%

0

0

0

0

100

73

Partisipasi warga miskin

Partisipasi Perempua n

Tersusunnya RTPLP

(Kel)

-40%

-40%

1

72

50

82


BAB 4 PROGRES PENYERAPAN BLM Pemanfaatan dana PLPBK BKM LIANG NEMUNDRI Desa Dalam. Dalam pencataan tersebut disamping dilakukan oleh kesekretariatan BKM, juga dilakukan pertanggungjawaban oleh pelaksana kegiatan baik Panitia atau Kelompok Swadaya Masyarakat ( KSM ) Dibawah ini disajikan tabel pemanfaatan dana yang dilakukan oleh BKM Liang Nemundri Desa Dalam pada proses pelaksanaan PLPBK di Wilayahnya. Pemanfaatan Dana PLPBK di bagi atas 3 kegiatan yaitu Perencanaan, Pemasaran dan Pelaksanaan fisik. Lebih jelasnya penggunaan Dana BLM PLPBK dapat dilihat pada tabel dibawah ini : Desa

Deskripsi Kegiatan BLM Perencanaan dan 1 150.000.000,00 Pemasaran Pembangunan infrastruktur 2 600.000.000,00 Dalam Tahap I Pembangunan infrastruktur 3 250.000.000,00 Tahap II 1.000.000.000,00 Total Detail penggunaan dana tahap 1 : No. 1. 2. 3. 4. 5.

Tahap

Deskripsi Kegiatan Biaya Tenaga Pendamping Perencanaan Partisipatif Biaya Tenaga Pendamping Pemasaran Biaya Pengembangan Kapasitas Masyarakat Biaya Dukungan Proses Perencanaan Alokasi Biaya Operasional LKM/BKM TOTAL

83

BLM 25.000.000 25.000.000 17.479.000 72.521.000 10.000.000 150.000.000

DOKUMEN LAPORAN AKHIR PLPBK

Recommend Documents