Pedoman Teknis 2
BAGIAN PEMASARAN HASIL PERENCANAAN PLPBK I. Pengertian Tahap pemasaran ini, merupakan tindak lanjut dari rangkaian kegiatan perencanaan partisipatif (RPLP dan RTPLP) yang telah dilakukan. Pada dasarnya Pemasaran di dalam kegiatan PLPBK merupakan rangkaian dari pemasaran social (yang di gagas di dalam program P2KP) untuk melakukan Transformasi Sosial dari masyarakat tidak berdaya menuju sasaran akhir tatanan masyarakat Madani. Dengan demikian pemasaran di dalam kegiatan PLPBK tidak sekedar “memasarkan produk fisik” (RPLP dan RTPLP) semata, namun juga memasarkan ide gagasan transformasi social yang ‘menjiwai’ RPLP maupun RTPLP yang telah di susun. Di dalam aplikasinya, kegiatan pemasaran PLPBK menggabungkan antara pemasaran social dan pemasaran komersial (dalam skala kecil dan menengah). Perbedaan mendasar antara “pemasaran komersil” dan “pemasaran sosial”, menurut Andreason, adalah pada prinsip “4 P” yang dikenal sebagai marketing mix. Di dunia bisnis “4P”, adalah promotion (promosi), price (harga), product (produk) dan place (tempat). Dalam pemasaran sosial ada dua hal lain yang membuat berbeda, yaitu adanya partnership (kemitraan) dan policy (kebijakan). Pada prinsipnya, praktik pemasaran sosial tak ada artinya apabila kemitraan tidak dijadikan tujuan organisasi. Demikian pula tak ada artinya upaya mengubah perilaku melalui pemasaran sosial apabila tidak diikuti atau dilanjutkan dengan upaya mendorong tersusunnya sebuah kebijakan. Yang jelas penerapan social marketing, tujuannya bukan semata-mata fund raising (memperoleh dana) karena dalam kenyataan social marketing juga berarti menyampaikan gagasan secara efisien dan tepat. Pemasaran Hasil Perencanaan PLPBK adalah kegiatan yang berorientasi pada perkembangan masyarakat (community development),
pendidikan (education), dan upaya “menjual”
gagasan p e r u b a h a n s o c i a l , m e l a l u i g a g a s a n - g a g a s a n y a n g t e r t u a n g d a l a m p e r e n c a n a a n pengembangan d a n p e m b a n g u n a n k a w a s a n . G a g a s a n p e r u b a h a n s o c i a l j u g a d a l a m r a n g k a mengubah pemikiran, sikap dan perilaku masyarakat d e n g a n tujuan meningkatkan kualitas hidup, sekaligus upaya untuk menata organisasi guna membangun TRUST/kepercayaan secara luas. Dengan meningkatnya “kepercayaan” tersebut diharapkan mampu pula mendorong tercapainya perolehan dukungan dari berbagai pihak ( termasuk d i d a l a m n y a d u k u n g a n sumber dana
1
yang potensial ) guna mewujudkan cita-cita tatanan masyarakat madani sebagaimana tersebut di atas. II. Tujuan Tujuan pemasaran PLPBK adalah memasarkan “ide gagasan perubahan social” (termasuk di dalamnya perubahan perilaku yang lebih baik di masyarakat) dan bukan semata-mata ”tersedianya dana investasi pembangunan.” Lebih dari itu,
pemasaran PLPBK juga
’menjua/memasarkan’ gagasan ”community base management”, guna mendukung keberlanjutan upaya-upaya pembangunan lingkungan permukiman berbasis komunitas yang telah di inisiasi selama ini dan juga sesuai dengan hasil perencanaan partisipatif yang telah dikembangkan. III. Sasaran kegiatan sasaran yang ingin dituju, adalah: III.1. Terpasarkannya ide gagasan sosial ”Menuju Tatanan Masyarakat Madani”, kepada masyarakat luas, dan terutama kepada masyarakat desa/kelurahan setempat. III.2. Komitmen seluruh warga kelurahan untuk mengubah pola pikir, sikap dan perilaku untuk meningkatkan kualitas hunian dan kehidupan. III.3. Terciptanya mekanisme dan pembelajaran di masyarakat tentang ”community base management”, untuk mendukung keberlanjutan upaya-upaya pembangunan lingkungan permukiman. III.4. Tercipta dan timbulnya kesadaran serta keyakinan yang sungguh-sungguh dari BKM, perangkat Kelurahan/Desa dan masyarakat untuk membangun wilayahnya secara berkelanjutan disertai komitmen pemerintah kelurahan untuk mengelola pembangunan tersebut secara transparan, partisipatif dan akuntabel. III.5. Penguatan ’tali mandat’ BKM, penataan pola pikir, sikap dan perilaku anggota BKM sehingga BKM mendapat kepercayaan penuh dari seluruh warga kelurahan untuk mengorganisasikan upaya-upaya pembangunan dan pengembangan komunitas. III.6. ”Terpasarkannya (terkomunikasikannya)” hasil-hasil perencanaan partisipatif kepada stakeholder potensial (Pemerintah, Lembaga non pemerintah, perusahaan swasta, BUMN, BUMD dan stakeholder lainnya). III.7. Adanya komitmen dan kesepakatan dari stakeholder untuk terlibat dalam pelaksanaan pembangunan kawasan PLPBK. III.8. Komitmen pemerintah kota/kabupaten untuk mengeluarkan kebijakan untuk mendukung implementasi pembangunan dan pengembangan permukiman berbasis komunitas. III.9. Tersepakati dan terdistribusi sejumlah dana dukungan pembangunan dari para stakeholder untuk kawasan-kawasan strategis diwilayah kelurahan/desa yang bersangkutann.
2
Perlu disadari bersama, bahwa proses pelaksanaan pembangunan wilayah Kelurahan membutuhkan anggaran yang amat besar dan tidak cukup hanya mengandalkan anggaran BLM yang jumlahnya relatif kecil dan atau tidak sebanding dengan kebutuhan pembangunan Kelurahan/Desa yang sesuai hasil-hasil perencanaan partisipatif. Melalui proses pembelajaran kegiatan pemasaran, diharapkan dapat menggugah masyarakat yang dalam hal ini di representasikan Tim Pemasaran, termasuk
BKM, dan perangkat
Kelurahan untuk sunguh-sungguh mencari sumber pendanaan pembangunan non-BLM dari para stakeholder (Pemerintah, perusahaan swasta,BUMN, BUMD dan lain-lain) untuk memenuhi kebutuhan pembangunan wilayahnya.
IV.
Lingkup Kegiatan Lingkup kegiatan pemasaran hasil-hasil perencanaasn difokuskan pada 2 (dua) kegiatan inti, yaitu:
IV.1. Pertama, Kegiatan pemasaran sosial adalah diseminasi gagasan tentang tatanan sosial maupun tatanan ekonomi yang akan dicapai dalam kurun waktu tertentu kepada masyarakat luas, khususnya kepada masyarakat di desa/kelurahan yang bersangkutan (Pemasaran Internal). IV.2. Kedua, Kegiatan pemasaran sosial, adalah
memasarkan idea / gagasan tentang
perubahan tatanan fisik lingkungan sebagaimana tertuang dalam program pembangunan permukiman beserta kawasan-kawasan prioritasnya (Pemasaran Eksternal). Dengan tematik program yang beragam sesuai dengan hasil perencanaan ( pendidikan, kesehatan, UKM , infrastruktur, dll) diharapkan mampu menarik minat para stakeholder untuk memberikan dukungan dalam skema bantuan sosial atau tanpa memberi keuntungan material secara langsung kepada stakeholder tersebut. Di dalam kegiatan ini juga dimungkinkan melakukan kegiatan promosi atau pemasaran komersial dalam skala kecil dan menengah. Kegiatanm tersebut dapat berupa memasarkan program-program pembangunan dan atau penataan lingkungan kepada para stakeholder dalam skema kemitraan/kerjasama yang saling menguntungkan antara Masyarakat, Pemerintah Kabupaten/Kota, Perusahaan nasional (swasta/BUMN/BUMD), perusahaan multi nasional dan dunia usaha lainnya. Kemitraan yang dimaksud diantaranya adalah kemitraan pembangunan sentra industri kecil/kerajinan, pembangunan dan atau penataan sentra produksi pertanian, sentra kepiting, pembangunan pusat perdagangan / jasa dan lain sebagainya.
3
Secara diagramatis aktifitas pemasaran ini dapat digambarkan sebagai berikut :
Keterangan gambar Grand strategi pemasaran: Tahap 1. Pelaksanaan Pengorganisasian masyarakat. Pada tahap ini dibentuk Tim Pemasaran yang terdiri dari unsur Tim Teknis pemda, Masyarakat, BKM, Kelurahan/Desa dan Stakeholder lainnya Tahap 2 Melakukan Product Knowledge Identity Pada tahap ini Tim Pemasaran bersama-sama dengan TIPP (Tim Inti Perencanaan Partisipatif) belajar mengidentifikasikan keunggulan yang dianggap menjadi identitas kawasan Tahap 3 Melakukan kegiatan pemasaran Internal dan Eksternal yang telah dijelaskan diatas
V.
Pelaku kegiatan Pelaku utama kegiatan pemasaran adalah Tim Pemasaran (TP) PLP BK, di dampingi oleh Tenaga Pendamping Pemasaran yang dibentuk melalui mekanisme musyawarah warga. Di dalam aktifitasnya Tim Pemasaran ini juga dibantu dan didampingi pula Tim Teknis Pemda (termasuk di dalamnya Badan Promosi Pembangunan Daerah), Tim Konsultan, relawan dan
4
Kelompok Peduli lainnya. Secara ringkas peran masing-masing pelaku adalah sebagai berikut: V.1. Tim Pemasaran Tim Pemasaran adalah Tim yang dibentuk oleh masyarakat melalui mekanisme rembug masyarakat, dengan unsur BKM, perangkat Kelurahan/Desa, relawan maupun tokoh masyarakat. Tim ini merupakan Tim kerja yang bertugas merumuskan strategi pemasaran (internal maupun eksternal) agar gagasan perubahan social yang diharapkan dapat terjadi. Tim ini juga bertugas menginisiasi, dan membangun kemitraan dengan “potential mitra” untuk menggalang dukungan (termasuk di dalamnya dukungan dana) dari berbagai pihak dalam mewujudkan gagasan-gagasan pengembangan sebagaimana tercantum dalam RPLP dan RTPLP yang telah disepakati masyarakat. V.2. Tenaga pendamping pemasaran Tenaga Pendamping Pemasaran (TPP) adalah Tenaga ahli professional yang bekerja secara individu dan atau tim. TPP dikontrak dan bekerja untuk masyarakat, adapun proses pengadaannya melalui mekanisme yang transparan dan akuntabel (lihat pedoman Kriteria dan syarat-syarat Tenaga Ahli Pendamping PLP BK). Tenaga pendamping pemasaran bertugas untuk meningkatkan kemampuan Tim Pemasaran di dalam merumuskan strategi pemasarnan serta mendampingi secara konstruktif Tim Pemasaran di dalam melakukan upaya-upaya pemasaran dan atau menjaring dukungan dari berbagai pihak. Tenaga Pendamping Pemasaran bertanggungjawab terhadap proses pemampuan Tim pemasaran agar kelak Tim Pemasaran dapat melakukan aktifitas pemasaran dengan baik. V.3. Tim Teknis Pemda Tim Teknis Pemda merupakan Tim yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah untuk mendampingi proses pemasaran hasil-hasil perencanaan yangtelah dilakukan oleh masyarakat. Tim Teknis Pemda juga diharapkan menjadi mitra Tim Pemasaran di dalam penggalangan dukungan Dari berbagai pihak, dengan demikina Tim Teknis Pemda juga diharapkan melakukan peran-peran fasilitasi dan mediasi agar Tim Pemasaran dapat melakukan tugasnya dengan baik.
Dalam menjalankan tugasnya, Tim Pemasaran (TP) diwajibkan untuk memperhatikan, bekerjasama dan bersinergi dengan Tim Inti Perencanaan Partisipatif (TIPP),
yang telah
menentukan kawasan/sub kawasan dan kegiatan-kegiatan potensial, merumuskan tahapan pelaksanaan program-program pembangunan kawasan prioritas.
5
Kerjasama tersebut diharapkan dapat menghasilkan output yang dapat memudahkan bagi Tim Pemasaran dalam memasarkan atau mempromosikan hasil-hasil Perencanaan Partisipatif. Stimulan BLM tahap pemasaran diharapkan dapat mendukung Tim pemasaran untuk membuat berbagai kegiatan pemasaran sesuai dengan strategi pemasaran yang telah disusun sebelumnya. Anggaran tersebut dapat digunakan untuk biaya tenaga ahli pendamping (TPP), pengadaan perlengkapan (tools) kegiatan pemasaran atau promosi tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi dan kegiatan pemasaran skala Nasional, stimulasi dan inisiasi kegiatan penjaringan mitra dan biaya-biaya lain yang dianggap perlu. Pemanfaatan anggaran BLM tahap pemasaran harus mengikuti mekanisme dan aturan-aturan pengelolaan anggaran yang disepakati
VI.
Tahapan SIklus Pemasaran Tahapan pelaksanaan yang
perlu
dipersiapkan
untuk
mewujudkan
kegiatan
pemasaran/promosi hasil-hasilperencanaan, adalah sebagai berikut: VI.1. Persiapan kegiatan pemasaran Inti tahap persiapan ini adalah melakukan sosialisasi dan penguatan kapasitas Pemerintah Daerah, pembentukan dan penguatan kapasitas Tim Inti Pemasaran, Penyusunan rencana kerja dan sosialisasi kegiatan pemasaran ditingkat masyarakat atau Kelurahan/Desa. Secara garis besar dilakukan sebagai berikut:
VI.2. Pembentukan dan penguatan kapasitas Tim Pemasaran PLP BK A. Pembentukan Tim Pemasaran PLP BK Pembentukan Tim pemasaran PLP BK dilakukan oleh BKM dan Lurah/Kepala Desa melalui mekqanisme musyawarah warga yang difasilitasi dan didampingi oleh Tim Konsultan (Tim Korkot Advance) dan TKPKD Kabupaten/Kota. Pembentukan tim pemasaran tersebut dilakukan secara partisipatif yang merujuk pada tata cara pembentukan yang telah disepakati. Pelaku Tim Pemasaran kawasan PLP BK, adalah: BKM, perangkat kelurahan/Desa, Tenaga ahli pendamping (bila diperlukan) dan Tim teknis pemasaran, Pemerintah Kabupaten/Kota. Perekrutan tenaga ahli pendamping dilakukan oleh BKM dan perangkat Kelurahan/Desa yang merujuk pada Tata cara perekrutan yang telah disepakati. Kebutuhan biaya operasional pembentukan tim pemasaran dapat dipenuhi dengan memanfaatkan anggaran BLM tahap pemasaran. Pengeluaran anggaran BLM ini harus dapat dipertanggungjawabkan oleh BKM sebagai pengelola anggaran.
6
B. Penguatan kapasitas tim pemasaran PLP BK Pada tahap awal, Penguatan kapasitas tim pemasaran difokuskan pada materi pengenalan dan pemahaman terhadap hasil-hasil perencanaan partisipatif, konsep dasar kegiatan pemasaran dan pemahaman peran, fungsi dan tugas pokok Tim Pemasaran PLP BK. Penguatan kapasitas Tim Pemasaran dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota yang difasilitasi oleh Tim Perencanaan partisipatif dan Tim Konsultan (Tim KMP dan Korkot Advance), yang berperan juga Sebagai pemandu pelaksanaan kegiatan pelatihan Tim pemasaran. Output yang diharapkan dari kegiatan penguatan kapasitas tim pemasaran, adalah: • Tim pemasaran, secara umum memahami hasil-hasil perencanaan partisipatif • Tim pemasaran, memahami materi inti/konsep dasar dan strategi kegiatan pemasaran PLP BK • Tim Pemasaran, memahami peran, fungsi dan tugas pokoknya dalam kegiatan pemasaran kawasan PLP BK Pada tahap akhir, tim konsultan menyusun laporan kegiatan pelatihan penguatan kapasitas tim pemasaran kawasan PLP BK. Laporan tersebut dilengkapi berita acara kesepakatan, termasuk laporan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran BLM untuk pelatihan Tim Pemasaran PLP BK.
C. Penguatan kapasitas Pemerintah Daerah Perangkat
Pemerintah
daerah
yang
dipandang
perlu
(dinas-dinas/instansi
terkait
Kabupaten/Kota atau Badan Promosi Pembangunan Daerah, termasuk TKPKD dan TKPP, Bappeda atau Dinas PU Kabupaten/Kota), diberikan penguatan dan penyamaan pemahaman tentang kegiatan pemasaran. Tujuan penguatan kapasitas pemerintah daerah : • Pemerintah daerah memahami aktifitas pemasaran yang dimaksud dalam kegiatan PLPBK • Dinas-dinas terkait atau Badan Promosi Daerah mampu dan bersedia memberikan bimbingan dan pelayanan kepada tim pemasaran, • Pemerintah daerah berkomitmen untuk mengalokasikan anggaran malalui APBD untuk pembangunan kawasan/sub kawasan-kawasan prioritas • Pemerintah Daerah melalui Badan Promosi Daerah diharapkan mampu berperan sebagai fasilitator dan mediator dalam memasarkan hasil-hasil perencanaan partisipatif. Penguatan kapasitas Pemerintah daerah dilakukan dengan tahapan, sebagai berikut: • Pertama, Tim konsultan mempersiapkan modul–modul pelatihan kegiatan pemasaran produk perecanaan PLP BK, fokus pada pemahaman inti kegiatan pemasaran, peran
7
pelaku dan mengkaji bentuk-bentuk dukungan Pemerintah Daerah dalam kegiatan pemasaran tersebut. • Kedua, Tim Konsultan (Tim pelatih KMP dan Tim Korko Advance) melakukan fasilitasi kepada pemerintah kabupaten/kota, untuk menyelenggarakan pelatihan kegiatan pemasaran hasil perencanaan partisipatif bagi dinas-dinas/instansi terkait dan Badan Promosi Pembangunan Daerah • Ketiga, Tim Konsultan memandu kegiatan pelatihan kegiatan pemasaran, yang diikuti oleh dinas-dinas/instansi dan Badan Promosi Pembangunan Daerah. Output yang diharapkan dari kegiatan pelatihan pemasaran, adalah: • Perangkat pemerintah Kabupaten/Kota (Dinas-dinas/instansi terkait) memiliki persepsi dan pemahaman yang sama terhadap materi inti kegiatan pemasaran hasil-hasil perencanaan partisipatif • Dinas-dinas/instansi Pemerintah kabupaten/Kota dan Badan Promosi Pembangunan Daerah mampu dan bersedia memberikan dukungan, bimbingan dan pelayanan teknis pemasaran
kepada Tim Pemasaran PLP BK. Bentuk-bentuk dukungan tersebut,
diantaranya adalah: Komitmen dalam mengalokasikan anggaran untuk pembangunan kawasan-kawasan prioritas, melalui APBD, pemberian berbagai kemudahan atau insentif dan bentuk-bentuk konvensasi yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada calon investor pembangunan kawasan PLP BK, dan dukungan lainnya sesuai kebutuhan Tim Pemasaran. • Dinas-dinas/instansi terkait dan Badan Promosi Pembangunan Daerah memiliki kemampuan dan bersedia menjadi fasilitator dan mediator dalam pelaksanaan kegiatan pemasaran hasil-hasil perencanaan partisipatif. Kegiatan pemasaran atau promosi ini diharapkan masuk dalam agenda atau even-even promosi pembangunan Daerah • Pada tahap akhir, tim konsultan menyusun laporan kegiatan pelatihan pemasaran kawasan PLP BK bagi perangkat Pemerintah Kabupaten/Kota.
VI.3. Perencanaan Pemasaran Perencanaan pemasaran adalah proses pembelajaran bagi Tim Pemasaran, BKM dan perangkat kelurahan dalam menyusun rencana kegiatan pemasaran yang mudah dipahami. Kegiatan perencanaan pemasaran, dilakukan dengan tahapan, sebagai berikut:
Mengenali dan memahami informasi dasar perencanaan pemasaran
Mempersiapkan data dan informasi stakeholder potensial
Memempersiapkan sarana pendukung (tools) kegiatan pemasaran
Menyusun strategi kegiatan pemasaran
Menyusun Agenda Pemasaran hasil perencanaan PLP BK
8
Melakukan praktek komunikasi, presentasi dan penjaringan komitmen berbagai pihak untuk mendukung upaya-upaya penataan dan pembangunan di wilayah tersebut. VI.3.1. Beberapa informasi dasar yang perlu dipahami oleh tim pemasaran, BKM dan perangkat kelurahan, adalah: A. Memahami
informasi
program
pembangunan
kawasan-kawasan
prioritas,
berdasarkan hasil-hasil perencanaan partisipaf, Pada tahap ini, Tim Konsultan memfasilitasi TIPP dan Tim Teknis Pemda untuk melakukan penguatan kapasitas TP, termasuk BKM dan Perangkat kelurahan/Desa. Penguatan kapasitas dilakukan
melalui forum diskusi yang membahas rencana
program dan tahapan pembangunan kawasan dari hasil-hasil perencanaan partisipatif. Output yang diharapkan, adalah: • Tim Pemasaran, paham isi hasil-hasil perencanaan partisipatif program-program dan tahapan pembangunan kawasan prioritas daerah. • Tim Pemasaran mulai memahami kegiatan-kegiatan dan kawasan/sub kawasan yang akan dipasarkan berdasarkan skala prioritas. B. Memahami Informasi peraturan dan kebijakan pemerintah kabupaten/kota yang mendukung kegiatan pemasaran kawasan PLP BK Pada tahap ini, Tim konsultan memfasilitasi Tim Pemasaran atau Badan Promosi Pembangunan Daerah untuk bersedia memberikan pemahaman kepada Tim Pemasaran, termasuk BKM dan perangkat Kelurahan/Desa, terhadap peraturanperaturan dan kebijakan
pemerintah Kabupaten/Kota yang mendukung kegiatan
pemasaran kawasan PLP BK. Kegiatan tersebut dilakukan melalui diskusi-diskusi yang membahas hal-hal pokok, sebagai berikut: • Peraturan pemerintah terkait Tata cara dan prosedur penyusunan anggaran pembangunan daerah (APBD), • Ketentuan proses Kemitraan dan pelibatan masyarakat dan pihak swasta dalam melaksanakan pembangunan, • Aturan-aturan terkait pemberian insentif dan atau kemudahan-kemudahan yang akan diberikan kepada calon investor pengelola pembangunan Kawasankawasan prioritas. Output yang diharapkan, adalah: Tim Pemasaran, paham isi peraturan dan kebijakan pemerintah kabupaten/kota yang akan mempermudah kegiatan pemasaran kawasan PLP BK C. Mengenali program-program pembangunan wilayah kelurahan lainnya dengan tipologi yang relatif sama. Pada tahap ini, Tim Pemasaran didampingi Tim Konsultan melakukan diskusi dan atau pertemuan fórum BKM, antar wilayah Kelurahan/Desa yang berbatasan dengan
9
Kelurahan/Desa penerima program PLP BK, untuk besama-sama melakukan kegiatan pemasaran dalam rangka menjaring stakeholder potensial D. Memahami proses pemilihan program program pembangunan yang diprioritaskan untuk dipasarkan Pada tahap ini, tim konsultan dan Badan Promosi Pembangunan Daerah, melatih tim pemasaran agar mampu memilih dan memilah program-program pembangunan dari hasil perencanaan partisipatif yang diprioritaskan untuk dipasarkan. Pemasaran program prioritas tersebut dilakukan secara bertahap dengan mengedepankan prinsip keterpaduan dan komprehensif pembangunan Kelurahan/Desa sehingga meminimalisasi pemasaran program secara parsial.
E. Kemampuan lobby dan negoisasi Tim Pemasaran. Pada tahap ini, Tim Konsulan (KMP dan Tim Korkot) dan Tim Pemda memfasilitasi para motivator dari LSM, Perguruan Tinggi, Lembaga pemerintah dan non pemerintah lainnya, untuk melatih atau menguatkan kapasitas Tim Pemasaran, BKM, Perangkat kelurahan dan masyarakat, agar mampu melakukan lobby dan negoisasi yang baik untuk menjalankan kegiatan pemasaran pembangunan kawasan PLP BK. F. Mengenali bentuk-bentuk kemitraan dan kerjasama membangun kawasan-kawasan Prioritas, antara masyarakat, pemerintah, swasta dan kelompok peduli lainnya. Pada tahap ini, Tim Konsultan dan Tim Teknis Pemerintah Daerah, perlu memberikan pemahaman kepada Tim Pemasaran, terhadap 2 (dua) informasi yang terkait: • Peluang pembentukan jejaring kemitraan antara masyarakat dengan para stakeholder • Penyajian
bentuk kemitraan dan kerjasama pembangunan kawasan/sub
kawasan yang telah ada diwilayah sekitarnya Outputnya, adalah: Tim Pemasaran memahami skema kemitraan dan diharapkan dapat lebih fokus menjalankan kegiatan pemasaran kawasan PLP BK.
G. Pelaksanaan Konsultasi publik untuk : (1) mendapatkan persetujuan seluruh warga terhadap hasil-hasil perencanaan partisipatif; (2) mendorong komitmen seluruh warga kelurahan untuk mengubah pola pikir, sikap dan perilaku untuk meningkatkan kualitas hunian dan kehidupan; (3) menggali dukungan sumber daya dari warga kelurahan dalam pelaksanaan PLPBK. Konsultasi publik ini sebaiknya dilakukan berkesinambungan. H. Rapat perangkat kelurahan untuk : (1) mengenalkan hasil-hasil perencanaan partisipatif; (2) mendorong perubahan pola pikir, sikap dan perilaku aparat kelurahan
10
dalam mengelola pembangunan; (3) mendapatkan komitmen perangkat kelurahan untuk menjadikan hasil-hasil perencanaan partisipatif sebagai rencana kerja pemerintah kelurahan.
VI.3.2.
Penyusunan rencana kerja Tim Pemasaran PLP BK
Tim Pemasaran PLP BK difasilitasi dan didampingi oleh Tim Pemasaran Pemda dan Tim Konsultan, dengan melibatkan BKM, Perangkat Kelurahan/Desa, masyarakat dan relawan lainnya melakukan diskusi-diskusi untuk merumuskan rencana kerja secara partisipatif yang sesuai dengan tahapan pelaksanaan kegiatan pemasaran PLP BK dan menyusun rencana anggaran biaya pelaksanaan kegiatan pemasaran yang tidak melebihi anggaran BLM pemasaran yang telah dipersiapkan. (catatan : proses penyusunan action plan dan RAB pemasaran ini merupakan satu kesatuan pembelajaran, sehingga sudah selayaknya memberikan ‘ruang’ untuk melakukan koreksi secara bertahap). Sedangkan batasan waktu pelaksanaan kegiatan pemasaran tersebut disesuaikan dengan rencana kerja (master schedule) pelaksanaan program PLP BK yang tercantum dalam Pedoman Pelaksanaan PLP BK. Rencana kerja Tim Pemasaran yang telah disepakati, selanjutnya digunakan sebagai acuan bagi tim pemasaran,
dalam melaksanakan dan
mengendalikan kegiatan pemasaran dan promosi pembangunan Kawasan PLP BK Pada tahap akhir Tim Pemasaran menyusun laporan kegiatan penyusunan rencana kerja pemasaran. Laporan tersebut dilengkapi berita acara kesepakatan dan matrik rencana kerja kegiatan pemasaran kawasan PLP BK.
VI.3.3. Sosialisasi kegiatan pemasaran Tim pemasaran difasilitasi oleh Tim Konsultan dan Tim Pemasaran Pemda, untuk segera melakukan sosisalisasi kegiatan pemasaran hasil-hasil perencanaan partisipatif pada tingkat warga atau Kelurahan/Desa. Tujuan yang ingin disampaikan, adalah: masyarakat setempat tergugah untuk mengenali dan memahami konsep pemasaran yang ditawarkan serta mendukung tim pemasaran yang akan ditugaskan
memasarkan hasil-hasil perencanaan
partisipatif diwilayahnya. Sosialisasi kegiatan pemasaran dilakukan dengan tahapan, sebagai berikut: A. Tim konsultan memfasilitasi Tim Pemasaran untuk menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan mempersiapkan tema-tema media sosialisasi warga yang kreatif dan tepat sasaran. Informasi yang perlu disampaikan, antara lain: o
Konsep pemasaran yang mengedepankan prisnsip kebersamaan untuk menghindari konflik kepentingan (para Pelaku pemasaran dan stakeholder potensiall),
11
o
Gambar-gambar grafis hasil-hasil perencanaan partisipatif yang akan dipasarkan dan informasi lain sesuai kebutuhan.
o
Isi tema media sosialisasi disusun secara kreatif dan diharapkan dapat menggugah masyarakat untuk berpartisipasi dan bersama-sama mendukung pelaksanaan tugas Tim pemasaran kawasan PLP BK diwilayahnya.
o
Tim konsultan memfasilitasi Tim Pemasaran, BKM dan Perangkat Kelurahan untuk mengundang
sebanyak-banyaknya
perempuan) untuk hadir dan
warga
(termasuk
kelompok
remaja
dan
berpartisipasi dalam acara sosialisasi kegiatan
pemasaran hasil-hasil perencanaan partisipatif o
Tim konsultan memfasilitasi Tim Pemasaran dengan melibatkan BKM dan perangkat Kelurahan/Desa untuk menyelenggarakan sosialisasi kegiatan pemasaran kawasan PLP BK, sesuai jadwal undangan yang telah diberikan. Sosialisasi ditingkat warga tersebut dapat dilakukan melalui kegiatan lokakarya/pameran/Bazar dan atau pertemuan-pertemuan warga ditingkat Kelurahan/Desa. Kegiatan tersebut, sebagai media efektif untuk menyebarluaskan konsep pemasaran dan sekaligus untuk memperkenalkan Tim Pemasaran kawasan PLP BK kepada masyarakat.
o
Tim Pemasaran kawasan PLP BK dibawah koordinasi tenaga ahli pendamping, menyusun laporan kegiatan sosialisasi ditingkat warga. Laporan tersebut dilengkapi resume tingkat pemahaman warga terhadap materi intikegiatan pemasaran kawasan PLP BK diwilayahnya
VI.3.4. Mempersiapkan data dan informasi Stakeholder potensial Pada tahap ini, Tim Konsultan dan Badan Promosi Pembangunan Daerah membantu Tim Pemasaran, BKM dan Kelurahan dalam menyusun biodata dan informasi
perusahaan
swasta (Lokal, Nasional dan Multinasional), BUMN, BUMD, LSM, Perguruan Tinggi dan Lembaga Pemerintah dan non Pemerintah lainnya. Biodata dan informasi tersebut sekurangkurangnya, berisi: nama perusahaan, bidang usaha, alamat (kantor dan email), No Telp/Hp dan personil yang dapat dihubungi (contact person), seperti: Bagian pengelola dana CSR, Humas, Marketing, Bisnis Development, Pimpinan lembaga-lembaga penelitian dan LSM dan bagian lain sesuai kebutuhan Tim. Kelengkapan data dan informasi stakeholder potensial disusun lengkap dan jelas, baik secara manual dalam satu buku maupun digital. Informasi ini menjadi pegangan penting bagi Tim Pemasaran dalam menjalankan kegiatan pemasaran Kawasan PLP BK
12
VI.3.5. Mempersiapkan sarana pendukung (tools) kegiatan pemasaran Sarana pendukung ini merupakan perlengkapan dan alat bantu bagi tim pemasaran dalam memasarkan hasil-hasil perencanaan partisipatif kepada para stakeholder. Melalui alat bantu tersebut, diharapkan para stakeholder dapat mudah memahami apa yang ditawarkan oleh Tim Pemasaran Kawasan PLP BK. Perlengkapan dan alat pendukung yang perlu dipersiapkan, adalah: A. Materi presentasi, berisi: Tujuan pemasaran, apa yang dipasarkan, sasaran penerima manfaat, program-program prioritas, jadwal pelaksanaan program dan bagaimana aturan main
dan
bentuk
kesepakatannya.
Materi
presentasi
tersebut,
dilengkapi
gambar=gambar perencanaan, foto kawasan dan estimasi biaya pembangunan B. Desain grafis materi presentasi harus menarik dan informatif C. Penyediaan Leaflet pemasaran area pembangunan kawasan prioritas PLP BK, dengan tema-tema menarik dan jelas unsur menjualnya. D. Penyiapan peta-peta perencanaan pembangunan kawasan, yang dilengkapi informasi tahapan dan jadwal pelaksanaan pembangunan serta skema kerjasama pembangunan yang ditawarkan, dan informasi lainnya sesuai kebutuhan. E. Menyiapkan alat pendukung kegiatan presentasi Tim Pemasaran Kawasan PLP BK Perlengkapan dan alat pendukung kegiatan pemasaran kawasan PLP BK dipersiapkan oleh Tim Pemasaran yang difasilitasi dan didampingi oleh Tim Konsultan (KMP dan Tim Korkot Advance) dan Tim Badan Promosi Pembangunan Daerah
VI.3.6. Perumusan Strategi Pelaksanaan Kegiatan Pemasaran Pada tahap ini, Tim Pemasaran didampingi Tim Konsultan dan Tim Pemasaran Pemda dengan melibatkan BKM, Perangkat Kelurahan/Desa dan relawan melakukan diskusi dan musyawarah warga untuk bersama-sama merumuskan strategi pelaksanaan kegiatan pemasaran kawasan PLP BK. Berbagai alternatif Strategi pemasaran perlu dirumuskan secara cermat, agar pelaksanaan kegiatan pemasaran dapat berlangsung efisien dari segi waktu dan biaya serta lebih terarah dan tepat sasaran. Strategi kegiatan pemasaran yang baik diharapkan dapat menjaring stakeholder yang lebih banyak untuk terlibat dan berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan fisik pada kawasan- kawasan prioritas. Tahapan strategi kegiatan pemasaran, sebagai alternatif yang perlu dikaji dan disepakati kembali dalam forum diskusi bersama, dapat dirumuskan,sebagai berikut: A. Pertama, perlu melakukan penetapan
program-program pembangunan kawasan-
kawasan yang diprioritaskan untuk dipasarkan secara bertahap dan terpadu
13
B. Kedua, melakukan pemilihan dan pemilahan program-program pembangunan kawasankawasan prioritas yang akan direalisasikan melalui anggaran BLM PLP BK dan sekaligus mempersiapkan program-program non BLM untuk dipasarkan kepada stakeholder yang tepat C. Ketiga, dipandang perlu melibatkan forum BKM untuk bersama-sama memasarkan program-program pembangunan antar wilayah Kelurahan/Desa secara terpadu dan terintegrasi D. Keempat, Pelaksanaan kegiatan pemasaran program pada tahap pertama difokuskan kepada pemerintah Kabupaten/Kota. Langkah-langkah yang perlu dipersiapkan, adalah: 1. Memilih dan memilah program-program pembangunan yang berpeluang untuk dibiayai oleh Pemerintah Kabupaten/Kota melalui APBD, seperti: program-program pendidikan ,kesehatan dan infrastruktur, sesuai hasil perencanaan partisipatif. 2. Mempersiapkan kelengkapan administrasi yang dipersyaratkan untuk untuk proses pengajuan program pembangunan kawasan PLP BK dalam kegiatan Musrenbang Kelurahan/Desa sampai mendapat persetujuan dalam APBD Kabupaten/Kota 3. Memastikan batasan kemampuan Pemerintah kabupaten/kota dalam mengalokasikan anggaran untuk pembangunan kawasan-kawasan prioritas, sebagai wujud komitmen Pemerintah kabupaten/Kota dalam mendukung pelaksanaan program PLP Bk diwilayah kerjanya E. Kelima, Pelaksanaan kegiatan pemasaran kawasan PLP BK tahap berikutnya diarahkan kepada pihak swasta, LSM, Perguruan Tinggi dan lembaga non pemerintah lainnya yang difokuskan pada bantuan kegiatan sosial/non komersial. Langkah-langkah yang perlu dipersiapkan, adalah: 4. Melakukan pemilihan program-program pembangunan kawasan-kawasan prioritas yang sudah direalisasikan oleh Pemerintah kabupaten/Kota melalui APBD 5. Melakukan pemilihan program-program pembangunan kawasan PLP BK yang berpeluang direalisasikan melalui hibah, anggaran CSR, bantuan teknologi, bantuan teknis dan tenaga ahli dari para stakeholder potensial pada tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi dan ditindaklanjuti sampai ketingkat Nasional 6. Menempatkan Pemerintah kabupaten/Kota (Badan Promosi Pembangunan Daerah) sebagai fasilitator, mediator dan sebagai pendamping bagi Tim Pemasaran, BKM dan Perangkat Kelurahan dalam melakukan pendekatan kepada stakeholder potensial diwilayah Kabupaten/Kota
F. Pelaksanaan kegiatan pemasaran kawasan PLP BK selanjutnya diarahkan untuk mewujudkan pelaksanaan pembangunan kawasan dan sub kawasan PLP BK dengan skema kemitraan dan kerjasama yang saling menguntungkan antara masyarakat,
14
pemerintah, swasta dan stakeholder lainnya secara bertahap. Wujud kemitraan dan kerjasama tersebut difokuskan pada pembangunan kegiatan ekonomi lokal skala kecil dan
menengah,
seperti:
pembangunan
sentra
industri
kecil
dan
kerajinan,
pengembangan sentra kepiting dan budidaya perikanan laut, pengembangan obyek wisata, pasar, pertokoan dan pengembangan kegiatan komersial lainnya, sesuai potensi wilayah Kelurahan/Desa. Langkah-langkah yang perlu dipersiapkan,adalah: o
Melakukan pemilihan kawasan dan sub kawasan potensial (industri kecil dan kerajinan, obyek wisata, sentra kepiting, pasar, pertokoan dan lain-lain) untuk ditawarkan kepada para stakeholder dengan skema kemitraan dan kerjasama yang saling menguntungkan
o
Menyusun dan menyepakati skema kerjasama pelaksanaan pembangunan kawasan PLP BK yang akan ditawarkan kepada para stakeholder potensial diwilayah Kabupaten/Kota, Provinsi dan Nasional
o
Menempatkan Pemerintah kabupaten/Kota (Badan Promosi Pembangunan Daerah) sebagai fasilitator, mediator dan sebagai pendamping bagi Tim Pemasaran, BKM dan Perangkat Kelurahan dalam melakukan pendekatan kepada stakeholder potensial (Swasta, LSM dan kelompokpeduli lainnya) diwilayah Kabupaten/Kota
G. Ketujuh, Menyusun dan menyepakati agenda pelaksanaan kegiatan pemasaran kawasan PLP BK, yang ditujukan kepada: o
Pihak Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat untuk mengalokasikan anggaran pembangunan kawasan-sub kawasan PLP BK, melalui APBD II, APBD I dan APBN
o
Pihak Swasta, BUMN, Perguruan Tinggi, LSM dan Lembaga Non Pemerintah lainnya yang berpeluang memberikan hibah, bantuan dana pembangunan, bantuan teknologi, bantuan dan pelayanan teknis lainnya untuk merealisasikan programprogram pembangunan kawasan PLP BK yang fokus pada kegiatan sosial/ non komersial
o
Pihak Swasta, BUMN, BUMD dan Dunia Usaha lainnya yang potensial dan berpeluang untuk bermitra dan bekerjasama yang saling menguntungkan dengan masyarakat dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam membangun kegiatan komersial skala kecil dan menengah pada kawasan PLP BK
VI.4.
Pelaksanaan dan evaluasi kegiatan Pemasaran
VI.4.1. Agenda dan Event-event Pelaksanaan Kegiatan Pemasaran Pada tahap ini, Tim Pemasaran bersama Badan Promosi Pembangunan daerah yang didampingi Tenaga Pendamping Pemasaran dan Tim Konsultan (KMP dan Tim Korkot Advance) merumuskan agenda dan event-event pelaksanaan kegiatan pemasaran
15
pembangunan kawasan-kawasan prioritas. Agenda dan event ini dilakukan pada tingkat Kelurahan, Kabupaten/Kota, Provinsi dan kegiatan promosi skala nasional serta diselaraskan dengan aganda kegiatan promosi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. a. Agenda dan event pemasaran/promosi tingkat Kelurahan, dilakukan melalui kegiatan Pameran pembangunan, bazar di tingkat kelurahan b. Agenda dan event pemasaran dan promosi tingkat Kabupaten/Kota c.
Agenda dan event pemasaran tingkat provinsi
d. Agende dan event pemasaran tingkat nasional
VI.4.2. Pelaksanaan kegiatan pemasaran Sesuai dengan rencana kerja pemasaran yang telah di susun, Tim Pemasaran melakukan serangkaian kegiatan pemasaran (presentasi, negosiasi, membangun kesepakatan, menyusun agenda aksi, dll) kepada pihak-pihak yang berpotensial untuk diajak untuk bekerjasama mewujudkan rencana-rencana pembangunan yang telah di susun. Kegiatan ini tidak terbatas di lingkup regional saja, namun tidak menutup kemungkinan untuk melakukan proses pemasaran di tingkat nasional. Sebagaimana telah di bahas di bagain terdahulu, proses pelaksanaan pemasaran ini tidak berhenti (menerus), namun dalam masa kontrak pendampingan Tenaga Ahli Pemasaran, sekurang-kurangnya telah dilakukan aktifitas pemasaran tersebut di tingkat regional. Kegiatan pemasaran kawasan PLP BK dilakukan oleh TIM Pemasaran, BKM, perangkat Kelurahan /Desa dan masyarakat yang difasilitasi dan didampingi oleh Badan Promosi Pembangunan Daerah dan Tim Konsultan (KMP dan Korkot advance). Langkah-langkah pelaksanaan kegiatan pemasaran yang perlu dipersiapkan, adalah: A. Pertama, Tim Pemasaran memantapkan agenda kegiatan pemasaran yang telah disepakati dan memastikan pembagian tugas untuk melaksanakan agenda tersebut B. Kedua, Tim Pemasaran menetapkan dan menyepakati target yang ingin dihasilkan dari pelaksanaan kegiatan pemasaran C. Ketiga, Tim Pemasaran bersama BKM dan perangkat Kelurahan/Desa dengan melibatkan
masyarakat
setempat
mengajukan
usulan
program-program
pembangunan kawasan PLP BK kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk dialokasikan kedalam anggaran pembangunan daerah (APBD). Usulan program tersebut diajukan melalui proses musrenbang Kelurahan/Desa dan ataunmengikuti mekanisme yang berlaku D. Keempat, Tim pemasaran bersama BKM, perangkat Kelurahan/Desa dengan melibatkan masyarakat memastikan sebagian program-program pembangunan
16
kawasan PLP BK dapat direalisasikan melalui anggaran pembangunan daerah (APBD), sebagai wujud komitmen dan dukungan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam membangun kawasan PLP BK diwilayahnya E. Kelima, Tim pemasaran, BKM, perangkat Kelurahan/Desa dan masyarakat yang didampingi oleh Tim Konsultan dan Badan promosi pembangunan daerah, melakukan pendekatan-pendekatan dan presentasi terhadap hasil-hasil perencanaan partisipatif
dan
program-program
pembangunan
kawasan
Prioritas
kepada
stakeholder potensial secara berkelanjutan. Langkah ini dilakukan dalam rangka menjaring
sebanyak-banyaknya
berkomitmen
stakeholder
yang
akan
berpartisipasi
dan
membantu pelaksanaan pembangunan kawasan-kawasan prioritas.
Program-program pembangunan kawasan prioritas yang ditawarkan adalah program pembangunan sosial/non komersial yang diarahkan untuk mendapatkan bantuan melalui hibah, anggaran CSR perusahaan, bantuan teknologi dan bimbingan dan pelayanan teknis dari para stakeholder potensial F. Keenam, Tim Pemasaran, BKM, perangkat Kelurahan/Desa dan masyarakat yang didampingi Tim Konsultan dan Badan Promosi Pembangunan Daerah, melakukan pendekatan-pendekatan dan presentasi terhadap hasil perencanaan dan program pembangunan kawasan/sub kawasan potensial kepada perusahaan swasta, BUMN, BUMD dan dunia usaha lainnya secara berkelanjutan. Presentasi tersebut intinya menawarkan pelaksanaan pembangunan kawasan/sub kawasan potensial, seperti: pembangunan sentra industri kerajinan, sentra kepiting, pengembangan obyek wisata, pasar, pertokoan dan lain-lain dengan skema membangun kemitraan dan kerjasama yang saling menguntungkan antara masyarakat, pemerintah daerah, pihak swasta dan dunia usaha lainnya G. Ketujuh, Tim Pemasaran, BKM dan perangkat Kelurahan berkewajiban mencatat hasil-hasil presentasi yang telah dilakukan dan diharapkan dapat menjalin komunikasi secara terus menerus kepada para stakeholder yang terindikasi bersedia terlibat atau berpartisipasi dalam pembangunan kawasan-kawasan prioritas, sampai adanya kesepakatan dan keputusan yang tertuang dalam surat perjanjian kerjasama (legal agreement)
VI.4.3. Evaluasi pelaksanaan kegiatan pemasaran Pada tahap ini, Tim Konsultan dan Badan Promosi Pembangunan Daerah memfasilitasi Tim Pemasaran dengan melibatkan BKM, Perangkat Kelurahan/Desa dan masyarakat, untuk melakukan evaluasi target pencapaian dari setiap tahapan pelaksanaan kegiatan pemasaran kawasan prioritas yang telah dilakukan. Dari kegiatan evaluasi tersebut, diharapkan dapat menemukenali persoalan-persoalan dan permasalahan, merumuskan
17
solusi dan penanganan serta mempersiapkan langkah-langkah dan strategi pelaksanaan kegiatan pemasaran kawasan PLBK pada tahap berikutnya. Hasil kegiatan evaluasi ini diharapkan dapat menjadi kesepakatan dan komitmen Tim Pemasaran, BKM dan Perangkat Kelurahan/Desa untuk melaksanakannya secara sungguh-sungguh dan berkelanjutan Pelaksanaan dan evaluasi kegiatan pemasaran merupakan kegiatan inti yang harus sungguh-sungguh dilakukan oleh Tim Pemasaran, BKM, Perangkat Kelurahan/Desa dan masyarakat dalam mewujudkan keberlanjutan pelaksanaan pembangunan wilayah Kelurahan/Desa dan pelaksanaan program PLP BK diwilayahnya. Keberhasilan pelaksanaan kegiatan pemasaran akan mempercepat proses pembangunan kawasan yang
sesuai
dengan
hasil-hasil
perencanaan partisipatif
dan
sekaligus
dapat
meminimalisasi ketergantungan masyarakat dalam membangun wilayahnya dengan menggunakan anggaran BLM dan APBD.
18
