Kuliah ke 3. UU dan kebijakan Pembangunan Peternakan
Perencanaan Pembangunan (Bagian 1) Quote: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) merupakan tahapan pencapaian visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPN) 20052025.
RPJPN 2005-2025 secara garis besar memberikan pedoman dan arah pembangunan dalam visi dan misi untuk periode 20 tahun ke depan, untuk mencapai tujuan dibentuknya Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia seperti yang tercantum dalam Pembukaan Undang-undang Dasar Negara RI Tahun 1945, dan merupakan acuan dari setiap tahap RPJMN yang berkesinambungan dan berkelanjutan.
Undang-undang No. 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah No. 40/2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, koordinasi penyusunan RPJM Nasional dilakukan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas. Tahapan penyusunan dan penetapan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJMN) adalah sebagai berikut: 1. Penyiapan Rancangan Awal RPJMN. Penyiapan Rancangan Awal RPJM Nasional dimulai pada tahun terakhir RPJM Nasional yang berjalan, dengan mengacu pada RPJP Nasional, visi/misi dan program prioritas presiden terpilih, dan berdasarkan pada rancangan rencana pembangunan teknokratik yang telah mempertimbangkan hasil evaluasi pelaksanaan RPJMN berjalan serta aspirasi masyarakat. Rancangan Awal RPJMN disampaikan kepada Presiden untuk disepakati dalam sidang Kabinet dan menjadi pedoman/ acuan bagi penyusunan Rancangan Renstra K-L.
2. Penyiapan Rancangan Renstra K-L. Pimpinan Kementerian/Lembaga menyusun Rancangan Renstra K-L yang diawali dengan penyusunan rancangan rencana pembangunan secara teknokratik di sektornya. Rancangan Renstra K-L memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, serta program dan kegiatan pokok sesuai dengan tugas dan fungsi kementerian/lembaga dengan berpedoman pada Rancangan Awal RPJM Nasional.
3. Penyusunan Rancangan RPJM Nasional dengan menggunakan Rancangan Renstra KL. Setelah proses konsultasi Sidang Kabinet dari Pemerintahan Presiden terpilih yang baru, dihasilkan Rancangan RPJM Nasional. Rancangan RPJM Nasional memasukkan pertimbangan Rancangan Awal dan Rancangan Renstra K-L. Rancangan Renstra K-L ditelaah oleh Menteri PPN/Bappenas agar konsisten sebagai penjabaran dari Rancangan Awal RPJM Nasional, dan sasaran program prioritas Presiden sesuai dengan sasaran tujuan KL serta tugas yang dilaksanakan oleh pusat-daerah sesuai dengan kewenangannya.
Pelaksanaan Musrenbang Jangka Menengah Nasional. Proses konsultasi publik dan sosialisasi dilakukan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) Jangka Menengah yang mengikutsertakan unsur-unsur penyelenggara negara dan masyarakat. Musrenbangnas Jangka Menengah diselenggarakan paling lambat 2 bulan setelah Presiden dilantik. 5. Penyusunan Rancangan Akhir RPJM Nasional. Rancangan Akhir RPJM Nasional yang disusun berdasarkan hasil Musrenbangnas, kemudian dikonsultasikan pada DPR dan Sidang Kabinet untuk penyempurnaan. 6. Penetapan RPJM Nasional. Rancangan Akhir RPJM Nasional yang telah disempurnakan kemudian diproses untuk ditetapkan menjadi RPJM Nasional dengan Peraturan Presiden paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Presiden dilantik.
Struktur Kebijakan (Policy Structure) dan Kinerja Pembangunan RPJMN 2010-2014
Merumuskan Indikator yang Memenuhi Kriteria (a) Kualitatif dan kuantitatif, (b) Proxy dan (c)
SMART
Specific (spesifik/khusus): Menyebutkan dengan jelas data dan kemudahan akses untuk mendapatkannya.
Measureable (Terukur): Indikator yang dapat terukur baik secara kuantitatif atau kualitatif.
Atributeable (or Accountable): (Dapat Dipertanggungjawabkan) • Memperhitungkan kemampuan unit pelaksana dalam mencapai target kinerja yang ditetapkan. • Berada dalam rentang kendali/pertanggungjawaban akuntabilitas unit kerja yang bersangkutan.
Result-oriented (Relevan) • Relevan /terkait langsung dengan Program/Kegiatan yang diukur. • Uji dengan “Jika-Maka”: Jika digunakan Indikator Kinerja tertentu, maka informasi mengenai tercapai atau tidaknya sasaran strategis dari suatu Program/Kegiatan akan dapat diketahui. Time-bound (Periode Waktu Tertentu) • Memperhitungkan rentang atau periode waktu pencapaian, untuk analisa perbandingan kinerja dengan masa-masa sebelumnya.
Pembangunan Pertanian dan Peternakan
NASIONAL Visi dan Arah Pembangunan Pertanian Jangka Panjang 2005 - 2025 Ada 5 peran sektor pertanian dalam pembangunan nasional yaitu: 1. Sebagai sumber pendapatan dan kesempatan kerja bagi penduduka perdesaan sekaligus sebagai penyedia tenaga kerja bagi sektor non pertanian 2. Sebagai penghasil pangan bagi penduduk yang jumlahnya terus bertambah. 3. Sebagai pemacu proses industrialisasi 4. Sebagai penyumbang devisa negara 5. Sebagai pasar bagi produk dan jasa sektor non pertanian.
Lingkungan Strategis Lingkungan Strategis internasional yang paling dominan 1. Liberalisasi pasar global dan ketidakadilan perdagangan internasional 2. Perubahan sistem dan manajemen produksi 3. Perhatian pada perwujudan ketahanan pangan dan pengentasan kemiskinan (MDG) 4. Kemajuan pesat dalam penemuan dan pemanfaatan teknologi tinggi
Lingkungan Strategis nasional yang paling dominan 1. Dinamika permintaan pangan dan bahan baku 2. Kelangkaan dan degradasi kualitas SDA (lahan dan air) 3. Manajemen pembangunan: otonomi daerah dan partisipasi masyarakat
Tujuan (visi) dari Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025: adalah untuk mewujudkan masyarakat yang maju, mandiri, dan adil sebagai landasan bagi tahap pembangunan berikutnya menuju masyarakat adil dan makmur. Visi pembangunan RPJPN 2005-2025 tersebut memberikan arah pencapaiannya melalui delapan (8) misi pembangunan, yaitu:
1. Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab, 2. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing, 3. Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum, 4. Mewujudkan Indonesia aman, damai, dan bersatu, 5. Mewujudkan pemerataan pembangunan dan keadilan, 6. Mewujudkan Indonesia asri dan lestari, 7. Mewujudkan Indonesia menjadi Negara Kepulauan yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional, dan 8. Mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan dunia internasional.
Direktorat Jenderal Peternakan Visi : Menjadi Direktorat Jenderal yang profesional dalam mewujudkan peternakan berbasis sumber daya lokal, bedaya saing, dan berkelanjutan untuk mencukupi pangan hewani dan meningkatkan kesejahteraan peternak. Misi adalah ungkapan eksistensi sebuah organisasi. Misi Direktorat Jenderal Peternakan adalah : • Merumuskan dan melaksanakan kebijakan bidang peternakan; • Menyelenggarakan dan menggerakkan pengembangan : perbibitan, budidaya ternak ruminansia, budidaya ternak nonruminansia, kesehatan hewan, dan kesehatan masyarakat veteriner; • Meningkatkan profesionalisme dan integritas dalam penyelenggaraan administrasi publik. Tugas : Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang peternakan.
Fungsi : • penyiapan perumusan kebijakan di bidang perbibitan, budidaya ternak ruminansia, budidaya ternak nonruminansia, kesehatan hewan, dan kesehatan masyarakat veteriner; • pelaksanaan kebijakan di bidang perbibitan, budidaya ternak ruminansia, budidaya ternak non-ruminansia, kesehatan hewan, dan kesehatan masyarakat veteriner; • penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang perbibitan, budidaya ternak ruminansia, budidaya ternak non-ruminansia, kesehatan hewan, dan kesehatan masyarakat veteriner; • pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di perbibitan, budidaya ternak ruminansia, budidaya ternak nonruminansia, kesehatan hewan, dan kesehatan masyarakat veteriner; • pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal.
Unit Kerja Pusat : • Sekretariat; • Direktorat Kesehatan Hewan; • Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner; • Direktorat Perbibitan; • Direktorat Ruminansia; • Direktorat Non Ruminansia.
BALAI/UPT LINGKUP DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN 1. Pusat Veterinaria Farma Surabaya 2. Balai Pembibitan Ternak Unggul Sapi NAD Indrapuri 3. Balai Pembibitan Ternak Unggul Babi dan Kerbau Sinur Siborong Borong 4. Balai Pembibitan Ternak Unggul Sapi Potong Padang Mangatas 5. Balai Pembibitan Ternak Unggul Dwi Guna dan Ayam Sembawa 6. Balai Embrio Ternak Cipelang Bogor 7. Balai Besar Pembibitan Ternak Unggul Sapi Perah Baturaden 8. Balai Pembibitan Ternak Unggul Kambing, Domba dan Itik Pelaihari 9. Balai Penyidikan Penyakit Veteriner Regional I Medan 10. Balai Penyidikan Penyakit Veteriner Regional II Bukittinggi 11. Balai Penyidikan Penyakit Veteriner Regional III Tanjung Karang 12. Balai Besar Veteriner Regional IV Yogyakarta 13. Balai Penyidikan Penyakit Veteriner Regional V Banjarbaru 14. Balai Besar Veteriner Regional VI Denpasar 15. Balai Besar Veteriner Regional VII Maros 16. Balai Penyidikan dan Pengujian Veteriner Subang 17. Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan 18. BPMPP Bogor 19. Balai Inseminasi Buatan Lembang Bandung 20. Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari 21. Balai Pengujian Mutu Pakan Ternak Bekasi 22. Balai Pembibitan Ternak Unggul Sapi Bali Denpasar
Direktorat Perbibitan Visi Tersedianya benih dan bibit ternak berkualitas dalam jumlah yang cukup mudah diperoleh dan dijangkau serta terjamin kontinuitasnya
Misi 1. 2. 3. 4. 5.
Memfasilitasi tersedianya benih dan bibit ternak Mendorong usaha pembibitan ternak rakyat, pemerintah dan swasta Membina kelembagaan perbibitan Meningkatkan kemampuan sumberdaya manusia dibidang perbibitan Memanfaatkan sumberdaya genetik ternak secara optimal
Tujuan Meningkatkan produksi dan produktivitas benih dan bibit ternak serta pemanfaatan sumberdaya genetik ternak secara berkelanjutan 1. Menyusun kebijakan dan strategi perbibitan ternak secara nasional 2. Meningkatkan fungsi kelembagaan perbibitan rakyat, swasta dan pemerintah 3. Meningkatkan kemampuan sumberdaya manusia perbibitan 4. Mewujudkan iklim usaha pembibitan yang kondusif 5. Menyusun perencanaan dan pelaporan kegiatan perbibitan
Program Peningkatan ketersediaan benih dan bibit ternak serta pelestarian, pemanfaatan dan pengembangan plasma nutfah 1. Peningkatan minat usaha pembibitan ternak dan membangun citra (brand image) bibit ternak 2. Peningkatan koordinasi dan kelembagaan perbibitan 3. Peningkatan dan pemberdayaan SDM perbibitan 4. Penyusunan dan penyempurnaan peraturan dibidang perbibitan Tupoksi Direktorat Perbibitan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perbibitan.
Dalam melaksanakan Direktorat Perbibitan menyelenggarakan fungsi : Penyiapan perumusan kebijakan di bidang ternak bibit ruminansia, ternak bibit non ruminansia, pemuliaan ternak, dan mutu bibit 1. Pelaksanaan kebijakan di bidang ternak bibit ruminansia, ternak bibit non ruminansia, pemuliaan ternak, dan mutu bibit 2. Penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang ternak bibit ruminansia, ternak bibit non ruminansia, pemuliaan ternak, dan mutu bibit 3. Pemberian bimbingan teknis dan evalusi di bidang ternak bibit ruminansia, ternak bibit non ruminansia, pemuliaan ternak, dan mutu bibit 4. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat 5. Penyusunan perencanaan dan pelaporan
Sasaran Penyediaan benih dan bibit ternak dalam jumlah yang cukup dan berkualitas secara berkelanjutan 1. Penerbitan peraturan di bidang perbibitan untuk peningkatan pelayanan 2. Optimalisasi fungsi kelembagaan perbibitan 3. Peningkatan kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia perbibitan (peternak, petugas, kelembagaan perbibitan) 4. Fasilitasi usaha-usaha pembibitan ternak 5. Penyusunan perencanaan dan pelaporan kegiatan perbibitan Strategi Pembinaan perbibitan ternak unggulan nasional maupun daerah 1. Memfasilitasi usaha pembibitan yang dilakukan UPT/UPTD, rakyat maupun swasta 2. Mendorong usaha-usaha pembibitan ternak di pedesaan 3. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia perbibitan melalui pelatihan, magang, studi banding, dan lain-lain 4. Mendorong kemitraan usaha pembibitan ternak antara UPT/UPTD, peternak dengan pengusaha 5. Mendorong pemanfaatan plasma nutfah secara berkesinambungan
Kebijakan Pengelolaan dan peningkatan mutu dan jumlah benih dan bibit ternak 1. Penyusunan, penyempurnaan, sosialisasi ”Sistem Perbibitan Ternak Nasional” dan peraturan perbibitan 2. Penguatan koordinasi dan kelembagaan perbibitan 3. Penguatan SDM perbibitan 4. Promosi dan membangun citra (brand image) bibit ternak 5. Koordinasi perencanaan dan pelaporan
DIREKTORAT BUDIDAYA TERNAK RUMINANSIA Visi Menjadikan direktorat budidaya ternak ruminansia yang profesional dalam mewujudkan swasembada daging sapi, revitalisasi persusuan dan peningkatan daya saing ternak ruminansia lainnya berbasis sumberdaya lokal untuk meningkatkan kesejahteraan peternak. Misi Meningkatkan populasi dan produktivitas ternak ruminansia a. Meningkatkan dan mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya pakan lokal b. Mendorong pengembangan teknologi tepat guna melalui pemanfaatan alat dan mesin c. Meningkatkan kualitas pelayanan teknis budidaya ternak ruminansia yang berorientasi kepada kepuasan pelanggan d. Meningkatkan koordinasi, pembinaan dan pengembangan wilayah secara terpadu dalam bingkai integrasi usaha. e. Meningkatkan pembinaan kelembagaan usaha peternakan yang berdaya saing.
Tujuan Meningkatkan efisiensi dan efektivitas usaha budidaya ternak ruminansia. a. Meningkatkan ketersediaan daging dan susu b. Pengaturan stock/persediaan bakalan, daging dan susu. c. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan peternak
Sasaran Meningkatnya populasi sapi potong mencapai 14,231 juta ekor (pertumbuhan ratarata 2,7 % per tahun) dan produksi daging 420,4 ribu ton (pertumbuhan rata-rata 7,92 % per tahun) sampai dengan tahun 2014. a. Meningkatnya populasi sapi perah mencapai 613.554 ribu ekor (pertumbuhan ratarata 9,28% pertahun) dan produksi susu mencapai 1,29 juta ton (pertumbuhan ratarata 15,5 % per tahun) sampai dengan tahun 2014. b. Meningkatnya populasi ternak ruminansia lainnya (kerbau, kambing dan domba). c. Meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan peternak.
Tugas baca: 3 Direktorat yang lain di lingkungan Ditjen Peternakan
Jawa Barat
VISI JAWA BARAT “Dengan Iman dan Taqwa, Provinsi Jawa Barat Termaju di Indonesia”
MISI JAWA BARAT 1. Mewujudkan kualitas kehidupan masyarakat yang berbudaya ilmu dan teknologi, produktif dan berdaya saing. 2. Meningkatkan perekonomian yang berdaya saing dan berbasis potensi daerah 3. Mewujudkan lingkungan hidup yang asri dan lestari 4. Mewujudkan tata kelola kepemerintahan yang baik 5. Mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan
VISI PEMERINTAH JAWA BARAT “Tercapainya Masyarakat Jawa Barat yang Mandiri, Dinamis dan Sejahtera”
MISI PEMERINTAH JAWA BARAT 1. 2. 3. 4.
Mewujudkan sumberdaya manusia Jawa Barat yang produktif dan berdaya saing Meningkatkan pembangunan ekonomi regional berbasis potensi lokal Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur wilayah Meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan untuk pembangunan yang berkelanjutan 5. Meningkatkan efektivitas pemerintahan daerah dan kualitas demokrasi
VISI DINAS PETERNAKAN PROVINSI JAWA BARAT ”Menjadi Dinas yang memberdayakan masyarakat peternakan demi Ketahanan Pangan asal hewan serta Kesejahteraan Masyarakat Jawa Barat”
MISI DINAS PETERNAKAN PROVINSI JAWA BARAT 1. Melayani masyarakat peternakan di Jawa Barat melalui kemitraan strategis secara profesional; 2. Memfasilitasi pemangku kepentingan dalam pengembangan kawasan usaha peternakan yang berwawasan lingkungan untuk meningkatkan produk yang berdaya saing dan kesejahteraan bagi masyarakat; dan 3. Mendorong peningkatan terciptanya lingkungan yang kondusif bagi kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner.
TUGAS POKOK DINAS Melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan urusan peternakan.
FUNGSI DINAS 1. Perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional urusan bidang peternakan meliputi prasarana dan sarana, produksi, kesehatan hewan dan kesmavet,serta pengembangan usaha; 2. Penyelenggaraan urusan peternakan meliputi prasarana dan sarana, produksi, kesehatan hewan dan kesmavet, serta pengembangan usaha; 3. Penyelenggaraan fasilitas bidang peternakan meliputi prasarana dan sarana, produksi, kesehatan hewan dan kesmavet,serta pengembangan usaha; 4. Pelaksanaan tugas lain dari Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Permasalahan Ekonomi Jawa Barat 1. Index Pembangunan Manusia (IPM) Tahun 2007 (s.d 11 Desember 2008) sebesar 70,71 (ranking 14 dari 33 provinsi, BPS Jawa Barat), 2. Ketahanan pangan dan keberdaulatan pangan untuk menjawab tuntutan penduduk diatas 40 juta jiwa, 3. Kemiskinan yang masih mendera (12 juta jiwa, BPS, Bapeda Jawa Barat); 4. Penggangguran yang diprediksi akan bertambah karena pukulan dunia industri (5,4 juta penggangguran, BPS, Bapeda Jawa Barat); 5. Rusaknya lingkungan yang telah mengakibatkan banjir, longsor dan bencana alam lainnya.
Dalam konteksitas dan konvergenitas pertumbuhan ekonomi telah digulirkan ”common goals” yang terdiri dari 8 (delapan) pokok meliputi : 1. Peningkatan kualitas dan produktivitas SDM, 2. Ketahanan pangan fokus pada komoditas beras, jagung, kedelai dan ketersediaan protein hewani, 3. Peningkatan daya beli masyarakat, 4. Peningkatan kinerja aparatur, 5. Penanganan pengelolaan bencana, 6. Pengendalian dan pemulihan kualitas lingkungan, 7. Pengembangan infrastruktur dan 8. Kemandirian energi dan air baku.
Kondisi Existing Sektor Peternakan Jawa Barat 1. Produksi peternakan yang dihasilkan belum seluruhnya dapat memenuhi kebutuhan terutama pada komoditas daging sapi; 2. Belum mampu “mensejahterakan” para pelakunya; 3. Ancaman terhadap usaha peternakan terus meningkat seperti masih merebaknya Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) 4. Masih tingginya tingkat ketergantungan sarana produksi budidaya peternakan dari luar; 5. Kurang tersedianya permodalan usaha yang mampu diakses oleh para pelaku peternakan di Jawa Barat.
Obsesi “Mengharmonisasikan dalam suatu kesatuan pandang dan suatu kultur kebersamaan dari seluruh komponen/sendi-sendi masyarakat peternakan Jawa Barat diwujudkan dalam suatu gerak langkah produktif, efektif, efisien berkelanjutan yang berakibat pada peningkatan daya saing dalam tatanan Nasional maupun global”.
Kebijakan Sebagai fasilitator, motivator, stabilisator dan dinamisator, maka terhadap aparat Peternakan akan diterapkan “Island of Integrity” dengan melakukan reformasi birokrasi yang meliputi : 1. Pembentukan SDM agar lebih profesional; 2. Tatalaksana dan organisasi untuk meningkatkan pelayanan publik; 3. Meningkatkan kinerja untuk mengoptimalkan kapasitas organisasi dan; 4. Percepatan pemberantasan korupsi. Alat verifikasi untuk pelaksanaan rencana kerja dalam perwujudan visi : 1. Populasi ternak dan tingkat ketersediaan produk peternakan; 2. Kecukupan konsumsi dan ketahanan pangan berbasis protein hewani asal ternak; 3. Tingkat kontribusi sektor peternakan terhadap perekonomian Jawa Barat; dan 4. Perwujudan agribisnis peternakan Jawa Barat memiliki keunggulan kompetitif.
Dengan demikian kebijakan pembangunan peternakan di Jawa Barat diarahkan pada optimalisasi, potensi dasar daerah untuk : 1. Mengurangi jumlah penduduk miskin melalui aktivitas ekonomi berbasis sumberdaya lokal, 2. Perluasan lapangan kerja berbasis agribisnis peternakan, 3. Meningkatkan produktivitas usaha, 4. Meningkatkan nilai tambah dan meningkatnya daya saing produk industri manufaktur yang berbahan baku lokal.
Strategi 1. Arah pengembangan budidaya dan wilayah peternakan secara kompherensif; 2. Arah pengembangan kelembagaan peternakan; 3. Arah pengembangan produk peternakan yang bernilai tambah; 4. Arah pengembangan SDM yang profesional dan kompeten.
Kebijakan dalam Pembangunan Peternakan Jawa Barat 1. Mengurangi jumlah penduduk miskin melalui aktivitas ekonomi agribisnis peternakan berbasis sumber daya lokal; 2. Perluasan lapangan kerja pada sub sektor peternakan yang berbasis AGRIBISNIS; 3. Meningkatkan produktivitas usaha dan tingkat efisiensi; 4. Meningkatkan nilai tambah dan meningkatnya daya saing produk industri manufaktur yang berbahan baku lokal; 5. Peningkatan profesionalisme dan kompetensi aparatur peternakan yang terbebaskan dari KKN;
Program-program 1. Program Peningkatan Produksi; 2. Program Peningkatan Ketahanan Pangan; 3. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak; 4. Program Pemberdayaan Sumber Pertanian; 5. Program Pemasaran dan Pengolahan Hasil Peternakan; 6. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani; 7. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur; 8. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur; 9. Program Pelayanan Administrasi; 10.Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur; 11.Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan; 12.Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah;
Untuk mengimplementasikan ke 12 (dua belas) program tersebut diatas 1. Konsolidasi umum internal membangun kembali “kultur kebersamaan” dan kinerja dalam suatu pemahaman untuk menjalankan visi dan misi Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat, RPJMD, Renja, Road Map dan Rencana Induk dalam suatu pemahaman dan kompherensif pada seluruh pegawai jajaran Dinas Peternakan; 2. Memantapkan jejaring kerja (Networking) dengan stakeholder peternakan dalam berbagi peran dan tanggung jawab yang jelas. • MoU dengan kabupaten/kota Membuat kesepakatan bersama antara Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat dengan Penanggung Jawab Fungsi Peternakan di Kabupaten/Kota di Jawa Barat dalam pembagian peran untuk pencapaian sasaran Jawa Barat dan pelaksanaan kegiatan • Kemitraan swasta/dunia usaha dengan peternak dari segmen hulu sampai ke hilir, Kesepakatan terbangunnya rencana bersama dalam kemitraan pembangunan peternakan melalui sistem inti plasma usaham peternakan antara masyarakat dan swasta. • Peningkatan peran serta organisasi profesi/asosiasi secara lebih aktif. Kesepakatan agenda bersama untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan program pembangunan peternakan di Jawa Barat
3. Meningkatkan profesionalisme dan kompetensi aparat melalui pelatihanpelatihan/kursus-kursus, bimtek- bimtek serta pembinaanpembinaan internal yang lebih intens serta menerapkan prinsip-prinsip “rewards and punishment” yang nyata dan adil dengan tetap menerapkan pembinaan-pembinaan yang edukatif secara andragogy 4. Sarana dan Prasarana • Penguatan Sarana prasarana UPTD • Pengembangan SDM di UPTD • Penataan tatalaksana kinerja UPTD dalam rangka peningkatan produktivitas fungsi UPTD pembibitan melalui upaya pencapaian parameter teknis pembibitan serta penetapan Skala Prioritas Teknologi, Produksi Bibit Ternak unggul, Produksi Bibit HMT, dan Fungsi UPTD Pelayanan (Peningkatan jumlah dan akurasi Pengujian Penyakit Hewan dan Kesemavet, pengujian bahan pakan serta peningkatan jumlah dan kualitas latihan) • Percontohan penerapan teknologi dan usaha peternakan • Desiminasi rekomendasi teknologi tepat guna • Penetapan kelompok-kelompok sasaran pembinaan • Pengembangan kerjasama UPTD dengan UPT Dirjenak, Kabupaten/Kota, Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian
5.
Penguatan ”database” peternakan dengan memanfaatkan IT (Information Technology) yang komprehensif, spasial yang berbasis peta menuju paradigma baru yaitu peternakan yang partisipatif berbasis data yang mengacu kepada Rencana Induk Pembangunan Peternakan s.d 2025, Road Map Komoditas Unggulan dan Rencana Strategik Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat;
6. Menunjang Program Unggulan Pemerintah Daerah seperti Gemar A, B, C; melalui pembinaan kelompok-kelompok penerima program Gemar dan Pendampingan usaha melalui penempatan Sarjana Pendamping ; menunjang keberhasilan pelaksanaan Program Pertanian Terpadu ; Persiapan Pengembangan Agribisnis Domba berskala ekspor di lokasi-lokasi kawasan percontohan.
7. Pengawalan secara aktif program-program unggulan dan Pusat seperti Percepatan Pencapaian Swasembada Daging Sapi (P2SDS), Restrukturisasi Perunggasan, Revitalisasi, Perusuan Dalam Negeri, Sarjana Membangun Desa (SDM), Peningkatan Nilai Tambah sesuai dengan permintaan pasar, pengembangan sentra-sentra produksi peternakan berbasis lahan peternakan, Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) dan Lembaga Mandiri Mengakar di Masyarakat (LM3)
8. Mendokumentasikan seluruh komitmen-komitmen yang telah dibuat dan masih perlu ditindaklanjuti. seperti program-program kerja, petunjukpetunjuk pelaksanaan, SOP (Standard Operasional Procedure). Penetapan jadwal dan sasaran kegiatan secara terpadu, serta Inventarisasi pengadaan barang dan jasa 9. Melakukan inventarisasi, pelaporan/evaluasi, pemantapan dan pengembangan program-program/kegiatan yang telah dilaksanakan Mempersiapkan data untuk bahan Penyusunan Tata Ruang, dimana sudah ada kepastian lokasi pengembangan peternakan; 10. Mempersiapkan bahan legislasi dan peraturan yang mampu menjadi payung hukum dalam melaksanakan bentuk-bentuk kerjasama dan kemitraan khususnya antara Dinas Peternakan/UPTD dengan masyarakat sebagai penarik manfaat 11. Fasilitasi dunia usaha dan sumber permodalan untuk terakses oleh petani secara benar dan memberikan pemahaman masyarakat untuk aksesibilitas antara penyalur dan pengguna (user) 12. Pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku secara jujur, transparan serta menghindari adanya KKN sehingga betul-betul memenuhi asas manfaat bagi negara dan masyarakat.
