PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2015

DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA SELATAN Jl. Dr. M. Ali Komp. RSUP Dr. Moch. Hoesin Palembang (351749) Telp : (0711) 354915 Fax : (0711) 321707 Email : [email protected] Wibesite : www.sumselprov.go.id

DAFTAR ISI HAL KATA PENGANTAR

i

DAFTAR ISI

ii

RINGKASAN

iii

EKSEKUTIF

BAB I

BAB II

PENDAHULUAN

1

1.1 Latar Belakang

1

1.2 Peran Strategis Dinas Kesehatan

3

1.3 Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Prov. Sumsel

7

1.4 Maksud & Tujuan Penyusunan Lakip

9

1.5 Sistematika Penyusunan Lakip

9

PERENCANAAN KINERJA

10

2.1 Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

10

(SAKIP)

BAB III

BAB IV

2.2 Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan 2014-2018

12

2.4 Program & Kegiatan Pokok

25

2.5 Rencana Kinerja Tahun 2015

25

2.6 Penetapan Kinerja Tahun 2015

26

AKUNTABILITAS KINERJA

27

3.1 Metode Pengukuran Pencapaian Kinerja

27

3.2 Kerangka Pengukuran Kinerja

27

3.3 Evaluasi Kinerja

28

3.4 Analisis Akuntabilitas Kinerja

28

3.5 Analisis Atas Pencapaian Kinerja

29

3.6 Akuntabilitas Keuangan

82

PENUTUP

89

LAMPIRAN

LAKIP Dinkes Prov. Sumsel 2015

ii

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015, merupakan sarana untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan beserta jajarannya kepada Gubernur Sumatera Selatan, dan seluruh pemangku kepentingan baik yang terkait langsung maupun tidak langsung. Selain itu LAKIP Dinas Kesehatan merupakan wujud dari pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian visi dan misi yang dijabarkan dalam tujuan/sasaran strategis. Tujuan/sasaran strategis tersebut mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Selatan 2014-2018. Visi Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan adalah “Sumatera Selatan Sehat, Mandiri, berkeadilan”. Dalam mencapai visi tersebut, Dinas Kesehatan sebagai lembaga/institusi yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang kesehatan dalam pemerintahan untuk membantu Gubernur dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah mempunyai empat misi yaitu; (1) Menjamin Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas & Terjangkau bagi seluruh Masyarakat Sumsel; (2) Meningkatkan Kemandirian Masyarakat untuk Hidup Sehat melalui Pendidikan Kesehatan kepada Masyarakat & Pemberdayaan Masyarakt; (3) Meningkatkan Profesionalitas SDM Kesehatan yang Berdaya Saing Global; (4) Mengutamakan Upaya Peningkatan & Pencegahan dengan tidak mengabaikan Upaya Pengobatan & Pemulihan Kesehatan. Dalam mencapai visi dan misi, Dinas Kesehatan menetapkan 11 (sebelas) sasaran strategis yang akan dicapai dalam tahun 2014-2018, yaitu: 1.

Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat

2.

Menjamin ketersediaan pelayanan kefarmasian dan fasilitas kesehatan bagi seluruh masyarakat Sumatera Selatan

3.

Memberikan jaminan kepada masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang terjangkau dan bermutu.

4.

meningkatnya kesadaran masyarakat untuk hidup bersih dan sehat

5.

Meningkatnya kecukupan SDM kesehatan di setiap jenjang pelayanan

6.

Meningkatnya kualitas SDM kesehatan melalui pendidikan dan pelatihan kesehatan dan uji kompetensi, akreditasi dan sertifikasi.

7.

Menurunnya jumlah kematian ibu maternal

8.

Menurunnya jumlah kematian neonatal, bayi dan balita

9.

Mengatasi masalah gizi utama di masyarakat terutama kelompok rentan

10. Menurunnya angka kesakitan dan kematian penyakit menular dan tidak menular 11.

Prioritas pembangunan kesehatan tersebut dilaksanakan melalui program sebagai berikut : LAKIP Dinkes Prov. Sumsel 2015

iii

1. Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak Pelaksanaan program ini meliputi pemantapan sistem jejaring rujukan maternal – neonatal, pemantapan pelaksanaan ANC terpadu, koordinasi District Team Problem Solving (DTPS) Kesehatan Ibu dan Anak, Kampanye Peduli Kesehatan Ibu dengan tujuan menurunkan jumlah kematian ibu melahirkan tapi tahun 2015 jumlah kematian ibu melahirkan meningkat 156 kasus dari tahun sebelumnya yaitu 155 kasus, dan jumlah kematian bayi juga dari 197 kasus tahun 2015 meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 92 kasus. Hal ini disebabkan kualitas hidup yang rendah, rata- rata pendidikan rendah dan derajat kesehatan (gizi yang rendah, anemia, kurang zat besi, pendek dan stunting). 2. Program Perbaikan Gizi Masyarakat Pelaksanaan program ini meliputi pemberian tambahan makanan dan vitamin, penanggulangan Kurang Gizi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY), kurang Vitamin A, dan kekurangan zat gizi mikro lainnya, Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi serta penanggulangan gizi lebih dengan tujuan menurunkan prevalensi Balita gizi menjadi < 1% pada tahun 2015, menurunkan prevalensi Balita gizi kurang dari 14,89 % pada tahun 2015 menjadi 7 % pada tahun 2018 serta Stunting pada anak Balita menjadi 28% pada tahun 2018. 3. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular; Menurunnya kematian akibat penyakit menular pada tahun 2018 yang ditandai dengan : keberhasilan pengobatan penyakit TB BTA (+) dari 86,27% pada tahun 2015 menjadi 91% pada tahun 2018, menurunnya kasus Malaria (Annual Parasite Index-API) menjadi dari menjadi < 0,50 per 1.000 penduduk pada tahun 2018, angka kasus “Discarded” Campak dari 0,56% dan menurunnya angka kesakitan penyakit DBD menjadi 47 per 100.000 penduduk pada tahun 2018. 4. Program Pengembangan Lingkungan Sehat; Peningkatan kualitas lingkungan dan akses air bersih yang diukur dengan meningkatnya persentase rumah sehat dari 72,94% pada tahun 2015 menjadi 80% pada tahun 2018, meningkatnya persentase keluarga yang memiliki akses air bersih dari 67,92% pada tahun 2015 menjadi 80% pada tahun 2018 dan meningkatnya persentase Tempat – Tempat Umum Sehat menjadi 80% pada tahun 2018. 5. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan; Terpenuhinya tenaga kesehatan di setiap jenjang pelayanan kesehatan yang diukur melalui meningkatnya pesentase Kecukupan SDM di RSUD sesuai Standar dari 80,95% pada tahun 2015 menjadi 100% pada tahun 2018, dan persentase Tenaga Kesehatan yang memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) dari 55,68% pada tahun 2015 menjadi 100% pada tahun 2018. 6. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan; Penyediaan kebutuhan obat melalui penyediaan obat buffer stok, obat program, obat essensial dan obat generik sebesar 100%. Serta peningkatan pengawasan terhadap obat dan bahan makanan berbahaya di masyarakat. LAKIP Dinkes Prov. Sumsel 2015

iii

7. Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan; Menjamin setiap penduduk Sumatera Selatan untuk dapat mengakses pelayanan kesehatan disetiap jenjang pelayanan kesehatan melalui Program Jaminan Sosial Kesehatan Sumsel Semesta yang sudah dimulai sejak tahun 2008 dan meningkatkan persentase kepersertaan penduduk terhadap Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dari 40% pada tahun 2015 menjadi 100% pada tahun 2018. 8. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dasar. Pada tahun 2015 Akreditasi Puskesmas baru melakukan persiapan dan akan dilaksanakan pada tahun 2016 menjadi 100% pada tahun 2018.


iii

BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 (H) ayat 1 dijelaskan bahwa “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan” dan pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, pasal 14 menyatakan bahwa “Pemerintah bertanggungjawab merencanakan, mengatur, meyelenggarakan, membina dan mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat”. Landasan konstitusional dan landasan operasional tersebut secara nyata mengamanatkan bahwa upaya pemenuhan kebutuhan salah satu hak dasar masyarakat dalam hal ini atas pelayanan kesehatan adalah tanggung jawab negara. Negara bertanggungjawab untuk mengatur dan memastikan bahwa hak untuk hidup sehat bagi seluruh lapisan masyarakat dipenuhi termasuk bagi masyarakat miskin dan/atau tidak mampu. Dalam Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional disebutkan bahwa pengelolaan kesehatan diselenggarakan melalui pengelolaan adminsitrasi kesehatan, informasi kesehatan, sumber daya kesehatan, upaya kesehatan, pembiayaan kesehatan, peran serta dan pemberdayaan masyarakat, ilmu pengetahuan dan teknologi dibidang kesehatan, serta pengaturan hukum kesehatan secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat kesehatan setinggi-tingginya. Dalam pasal 3 Peraturan Presiden tersebut juga disebutkan bahwa komponen pengelolaan kesehatan dikelompokkan dalam sub sistem : (a) upaya kesehatan; (b) penelitian dan pengembangan kesehatan; (c) pembiayaan kesehatan; (d) sumber daya manusia kesehatan; (e) sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan; (f) manajemen, informasi dan regulasi kesehatan; dan (g) pemberdayaan masyarakat. Pembangunan adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen Bangsa Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomi. Pembangunan nasional harus berwawasan kesehatan yaitu setiap kebijakan publik selalu memperhatikan dampak pada kesehatan. Pembangunan kesehatan dilaksanakan secara sistematis, berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme sehingga tercipta Good Governance sesuai Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 serta Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan memiliki tugas dan fungsi untuk meingkatkan derajat kesehatan masyarakat di LAKIP Dinkes Prov. Sumsel 2015

1

provinsi Sumatera Selatan yang setinggi-tingginya yang dalam pelaksanaannya belandaskan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) provinsi Sumatera Selatan. Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kesehatan tahun 2015 disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan dalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan secara umum dan visi dan misi Dinas Kesehatan secara khusus. Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan sebagai salah satu alat untuk mendapatkan masukan dari stakeholders demi perbaikan kinerka Dinas Kesehatan. Gambar dibawah ini menunjukkan keterkaitan posisi tanggung jawab Gubernur dibantu oleh SKPD Dinas Kesehatan dengan amanah dari rakyat/masyarakat.

Rakyat / Masyarakat

Amanah

Tanggung Jawab Gubernur

Tugas Bidang Kesehatan

Tanggung Jawab

Dinas Kesehatan


2

1.2. Peran Strategis Dinas Kesehatan Kedudukan Dinas Kesehatan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan bahwa urusan kesehatan adalah urusan wajib yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, dalam hal ini Gubernur menjalankan tugasnya diwilayahnya dibidang kesehatan melalui Dinas Kesehatan. Kedudukan Dinas Kesehatan selanjutnya dimuat dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 8 Tahuun 2008 tentang Organisasi Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Selatan, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 8 Tahuun 2008 tentang Organisasi Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Dalam mewujudkan Visi “Sumatera Selatan Sejahtera, Lebih Maju dan Berdaya Saing Internasional”, maka Visi Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan adalah “Sumatera Selatan Sehat, Mandiri, Berkeadilan”. Misi Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan 1. Menjamin pelayanan kesehatan yang Berkualitas dan terjangkau bagi Seluruh Masyarakat Sumatera Selatan. 2. Meningkatkan Kemandirian Masyarakat untuk Hidup Sehat melalui Pendidikan Kesehatan kepada Masyarakat dan Pemberdayaan Masyarakat. 3. Meningkatkan Profesionalitas SDM Kesehatan yang Berdaya Saing Global. 4. Mengutamakan Upaya Peningkatan dan Pencegahan dengan Tidak Mengabaikan Upaya Pengobatan dan Pemulihan Kesehatan.

Tugas Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 43 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan pasal 2, maka tugas Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan adalah melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas dekonsentrasi di bidang kesehatan. Fungsi Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan 1) Penyelenggaraan perumusan, penetapan, pengaturan dan pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis bidang bina pelayanan kesehatan, bidang bina pengendalian masalah kesehatan, bidang bina program dan pengembangan SDM, bidang bina jaminan dan sarana kesehatan; 2) Penyelenggaraan pengkoordinasian dan fasilitasi pengendalian pengawasan bidang bina pelayanan kesehatan, bidang bina pengendalian masalah kesehatan, bidang bina program dan pengembangan SDM, bidang bina jaminan dan sarana kesehatan; 3) Penyelenggaraan pengkoordinasian penegakan hukum bidang bina pelayanan kesehatan, bidang bina pengendalian masalah kesehatan, bidang bina program dan pengembangan SDM, bidang bina jaminan dan sarana kesehatan; LAKIP Dinkes Prov. Sumsel 2015

3

4) Penyelenggaraan penataan pembinaan dan pengkoordinasian Unit Pelaksana Teknis Daerah; 5) Pembinaan dan peningkatan partisipasi masyarakat, lembaga non pemerintah dan swasta dalam pengelolaan kesehatan, sesuai ketentuan yang berlaku; 6) Pemberian masukan yang perlu kepada Gubernur sesuai bidang tugas dan fungsinya; 7) Pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Gubernur sesuai stansar yang ditetapkan; 8) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya. Gambar dibawah ini menunjukkan keterkaitan antara tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan : TUGAS DAN FUNGSI Tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan menurut Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 43 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan.

Kedudukan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur Dinas Kesehatan dipimpin oleh Kepala Dinas Kesehatan

Tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas dekonsentrasi di bidang kesehatan.


Fungsi 1) Perumusan, penetapan, pengaturan dan pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis bidang kesehatan; 2) Penyelenggaraan pengkoordinasian dan fasilitasi pengendalian pengawasan bidang kesehatan; 3) Penyelenggaraan pengkoordinasian penegakan hukum bidang binag kesehatan; 4) Penyelenggaraan penataan pembinaan dan pengkoordinasian Unit Pelaksana Teknis Daerah; 5) Pembinaan dan peningkatan partisipasi masyarakat, lembaga non pemerintah dan swasta dalam pengelolaan kesehatan, sesuai ketentuan yang berlaku; 6) Pemberian masukan yang perlu kepada Gubernur sesuai bidang tugas dan fungsinya; 7) Pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Gubernur sesuai stansar yang ditetapkan; 8) Pelaksanaan tugas lain yang

4

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 2 tahun 2006 tentang Sistem Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan bahwa Upaya kesehatan dikategorikan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu kesehatan perorangan, kesehatan masyarakat, dan kesehatan kewilayahan keterpaduan ketiga jenis pelayanan kesehatan ini dengan didukung oleh pengelolaan adminstrasi kesehatan, informasi kesehatan, dumber daya kesehatan, upaya kesehatan, pembiayaan kesehatan, peran serta dan pemberdayaan masyarakat, ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan serta pengaturan hukum kesehatan keterpaduan unsur-unsur tersebut diharapkan dapat menjamin tercapainya derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Hal tersebut selaras dengan kriteria sistem kesehatan yang baik menurut WHO-SEARO yang berbunyi sebagai berikut : “A good health system dilivers QUALITY SERVICES to all people, when and where they need them. The exact configuration of services varies from country to country but in all case requires a robust financing mechanism, a well-trained and adequately paid workforce, reliable information on which to base decisions and policies, well maintained facilities and logistics to deliver quality medicines and technologies”. Pada RPJMD Provinsi Sumatera Selatan bidang kesehatan tahun 2014-2018, tema prioritas pembangunan kesehatan adalah “penitikberatan pembangunan bidang kesehatan melalui pendekatan preventif, tidak hanya kuratif melalui peningkatan kesehatan masyarakat dan lingkungan diantaranya dengan perluasan penyediaan air bersih, pengurangan wilayah kumuh, peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak serta mengatasi masalah gizi masyarakat”. Sejalan dengan itu maka proiritas pembangunan kesehatan difokuskan pada delapan fokus prioritas, yaitu : 1. Peningkatan kesehatan ibu, bayi, balita dan keluarga berencana (KB); 2. Perbaikan status gizi masyarakat; 3. Pengendalian penyakit menular serta penyakit tidak menular diikuti penyehatan lingkungan; 4. Pemenuhan, pengembangan dan pemberdayaan SDM kesehatan; 5. Peningkatan ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, keamanan, mutu dan penggunaan obat serta pengawasan obat dan makanan; 6. Peningkatan jaminan kepada masyarakat untuk menedapatkan pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau; 7. Pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan bencana dan krisis kesehatan; 8. Peningkatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan. Prioritas pembangunan kesehatan tersebut dilaksanakan melalui program sebagai berikut : 1. Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak Pelaksanaan program ini meliputi pemantapan sistem jejaring rujukan maternal – neonatal, pemantapan pelaksanaan ANC terpadu, koordinasi District Team Problem Solving (DTPS) Kesehatan Ibu dan Anak, Kampanye Peduli Kesehatan Ibu dengan tujuan menurunkan jumlah kematian ibu melahirkan tapi tahun 2015 jumlah kematian ibu melahirkan meningkat 156 kasus dari tahun sebelumnya yaitu 155 kasus, dan jumlah kematian bayi juga dari 197 kasus LAKIP Dinkes Prov. Sumsel 2015

5

tahun 2015 meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 92 kasus. Hal ini disebabkan kualitas hidup yang rendah, rata- rata pendidikan rendah dan derajat kesehatan (gizi yang rendah, anemia, kurang zat besi, pendek dan stunting). 2. Program Perbaikan Gizi Masyarakat Pelaksanaan program ini meliputi pemberian tambahan makanan dan vitamin, penanggulangan Kurang Gizi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY), kurang Vitamin A, dan kekurangan zat gizi mikro lainnya, Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi serta penanggulangan gizi lebih dengan tujuan menurunkan prevalensi Balita gizi buruk dari 2,1% pada tahun 2015, menurunkan prevalensi Balita gizi kurang dari 14,89 % pada tahun 2015 menjadi 7 % pada tahun 2018 serta Stunting pada anak Balita dari 24,48% pada tahun 2015 menjadi 28% pada tahun 2018. 3. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular; Menurunnya kematian akibat penyakit menular pada tahun 2018 yang ditandai dengan : keberhasilan pengobatan penyakit TB BTA (+) dari 86,27% pada tahun 2015 menjadi 91% pada tahun 2018, menurunnya kasus Malaria (Annual Parasite Index-API) menjadi dari 0,26 menjadi 0,50 per 1.000 penduduk pada tahun 2018, angka kasus “Discarded” Campak dari 0,56% dan menurunnya angka kesakitan penyakit DBD dari 42,6 per 100.000 penduduk pada tahun 2015 menjadi 47 per 100.000 penduduk pada tahun 2018. 4. Program Pengembangan Lingkungan Sehat; Peningkatan kualitas lingkungan dan akses air bersih yang diukur dengan meningkatnya persentase rumah sehat dari 72,94% pada tahun 2015 menjadi 80% pada tahun 2018, meningkatnya persentase keluarga yang memiliki akses air bersih dari 67,92% pada tahun 2015 menjadi 80% pada tahun 2018 dan meningkatnya persentase Tempat – Tempat Umum Sehat dari 84,6% pada tahun 2015 menjadi 80% pada tahun 2018. 5. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan; Terpenuhinya tenaga kesehatan di setiap jenjang pelayanan kesehatan yang diukur melalui meningkatnya pesentase Kecukupan SDM di RSUD sesuai Standar dari 80,95% pada tahun 2015 menjadi 100% pada tahun 2018, dan persentase Tenaga Kesehatan yang memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) dari 55,68% pada tahun 2015 menjadi 100% pada tahun 2018. 6. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan; Penyediaan kebutuhan obat melalui penyediaan obat buffer stok, obat program, obat essensial dan obat generik sebesar 100%. Serta peningkatan pengawasan terhadap obat dan bahan makanan berbahaya di masyarakat.

7. Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan; Menjamin setiap penduduk Sumatera Selatan untuk dapat mengakses pelayanan kesehatan disetiap jenjang pelayanan kesehatan melalui Program Jaminan LAKIP Dinkes Prov. Sumsel 2015

6

Sosial Kesehatan Sumsel Semesta yang sudah dimulai sejak tahun 2008 dan meningkatkan persentase kepersertaan penduduk terhadap Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dari 40% pada tahun 2015 menjadi 100% pada tahun 2018. 8. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dasar. Pada tahun 2015 Akreditasi Puskesmas baru melakukan persiapan dan akan dilaksanakan pada tahun 2016 menjadi 100% pada tahun 2018.

1.3. Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 43 Tahun 2010, Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan seperti bagan dibawah ini :


7

KEPALA DINAS SEKRETARIAT

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

SUBBAGIAN

SUBBAGIAN

SUBBAGIAN

UMUM

KEPEGAWAIAN

KEUANGAN

BIDANG

BIDANG

BIDANG

BIDANG

BINA PELAYANAN KESEHATAN

BINA PENGENDALIAN MASALAH KESEHATAN

BINA PROGRAM DAN PENGEMBANGAN SDM

BINA JAMINAN DAN SARANA KESEHATAN

SEKSI BINDAL KESEHATAN DASAR

SEKSI BINDAL PENGENDALIAN DAN PEMBERANTASAN PENY.

SEKSI BINDAL PERENCANAAN DAN PENDAYAGUNAAN

SEKSI BINDAL JAMINAN KESEHATAN

SEKSI BINDAL KESEHATAN RUJUKAN

SEKSI BINDAL PENCEGAHAN, PENGAMATAN WABAH & BENCANA

SEKSI BINDAL DIKLAT, REGISTRASI DAN AKREDITASI

SEKSI BINDAL SARANA DAN PERALATAN KESEHATAN

SEKSI BINDAL KESEHATAN KHUSUS

SEKSI BINDAL KESEHATAN LINGKUNGAN

SEKSI BINDAL PROMKES DAN PEMBERDAYAAN

SEKSI BINDAL FARMASI, MAKANAN DAN MINUMAN

UPTD


8

1.4. Maksud dan Tujuan Penyusunan LAKIP Adapun maksud dan tujuan dari penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2015 adalah : 1) Dapat diketahuinya kegiatan yang telah dilaksanakan selama satu tahun; 2) Dapat diketahuinya hasil program dan kegiatan yang telah dilaksanakan serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tersebut; 3) Sebagai dasar untuk perencanaan dan pelaksanaan kegiatan tahun berikutnya; 4) Tertibnya pengadministrasian hasil kegiatan; 5) Sebagai bukti laporan program dan hasil kegiatan kepada Pemerintah Daerah 1.5. Sistematika Penyusunan LAKIP Berdasarkan pada PermenPAN dan RB nomor 53 tahun 2014 tentang maka sistematika penyusunan LAKIP Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2015 adalah sebagai berikut : Bab I (Pendahuluan) menjelaskan gambaran umum Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan, aspek strategis Dinas Kesehatan serta permasalahan utama (strategic issued) yang saat ini. Bab II (Perencanaan Kinerja) menjelaskan tentang ikhtisar beberapa hal penting dalam perencanaan dan perjanjian kinerja (dokumen penetapan kinerja) Bab III (Akuntabilitas Kinerja) menjelaskan tentang pencapaian sasaran-sasaran Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan dengan pengungkapan dan penyajian hasil dari pengukuran kinerja. Bab IV (Penutup) berisi kesimpulan atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan. Lampiran berisi dokumen Penetapan Kinerja dan Pengukuran Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan.


9

BAB II PERENCANAAN KINERJA 2.1.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) dibangun dalam rangka upaya mewujudkan good govermance dan sekaligus result oriented goverment. SAKIP merupakan sebuah sistem dengan pendekatan manajemen berbasis kinerja (Performance-base Managemen) untuk penyediaan informasi kinerja guna pengelolaan kinerja. Upaya penguatan sistem akuntabilitas kinerja di Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan dilakukan secara menyeluruh tertutam dengan dibentuknya Tim Penyusunan LAKIP Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan dengan bekoordinasi setiap bidang di Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan dalam rangka penguatan pada beberapa komponen antara lain perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja dan pencapaian sasaran/kinerja organisasi. Dengan kata lain SAKIP tidak hanya meliputi satu komponen saja sehingga penguatannya memerlukan upaya menyeluruh dari unit organisasi yang terkait. Berikut gambaran SAKIP secara umum.


10

Perencanaan merupakan salah satu komponen yang menjadi langkah awal dalam sistem akuntabilitas kinerja. Kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Selatan tahun 2014 – 2018 yang salah satu misinya berbunyi “Meningkatkan Pemerataan yang Berkeadilan” dengan sasaran pembangunan kesejahteraan rakyat dibidang kesehatan sebagai berikut : 1. Meningkatnya Angka Harapan Hidup (AHH) 2. Menurunnya jumlah kematian ibu 3. Menurunnya jumlah kematian bayi 4. Menurunnya prevalensi kekurangan gizi (gizi kurang dan gizi buruk) pada anak Balita. 5. Meningkatnya kualitas kesehatan lingkungan dan ketersediaan air bersih dan 6. Menurunnya kesakitan akibat penyakit menular (TB, HIV/AIDS, Malaria dan DBD) Penetapan sasaran pembangunan kesehatan tersebut, merupakan bagian dari sasaran utama pembangunan daerah provinsi Sumatera Selatan yang digambarkan dalam skema sebagai berikut :


11

2.2

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan 2014 - 2018 Pembangunan Daerah pada hakekatnya adalah upaya terencana untuk meningkatkan kapasitas pemerintahan daerah sehingga tercipta suatu kemampuan yang andal dan profesional dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat serta mengelola sumber daya ekonomi daerah. Pembangunan Daerah juga merupakan upaya untuk memberdayakan masyarakat di seluruh daerah sehingga tercipta suatu lingkungan yang memungkinkan masyarakat untuk menikmati kualitas kehidupan yang lebih baik, maju, dan tenteram. Pembangunan Daerah juga memperluas pilihan yang dapat dilakukan oleh masyarakat bagi peningkatan harkat, martabat, dan harga diri. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 H ayat (1) bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Keberhasilan pembangunan suatu daerah, salah satunya dapat di lihat dari pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dimana untuk mencapai IPM tersebut, salah satu komponen utama yang mempengaruhinya yaitu indikator status kesehatan selain pendidikan dan pendapatan per kapita. Dengan demikian pembangunan kesehatan merupakan salah satu upaya utama untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia, yang pada gilirannya dapat mendukung percepatan pembangunan nasional. Dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan kesehatan sesuai dengan amanat UUD 1945 pasal 28 H, maka Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan telah menyusun rencana strategi (renstra) yang berisi visi, misi serta tahapan-tahapan kegiatan yang harus dilakukan dalam rangka mencapai target (indikator) kinerja yang telah ditetapkan. Tahapan-tahapan kegiatan pembangunan kesehatan tersebut dituangkan dalam bentuk Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014 - 2018. Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan sebagai salah satu Perangkat Daerah Provinsi mempunyai tugas untuk membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kesehatan dalam rangka mewujudkan visi daerah yaitu “Sumatera Selatan Sejahtera, Lebih Maju dan Berdaya Saing Internasional”. Sedangkan misi yang terkait dengan bidang kesehatan adalah misi “Meningkatkan Pemerataan yang Berkeadilan”. Untuk mencapai visi dan misi daerah Sumatera Selatan tersebut, Dinas Kesehatan dituntut untuk mempunyai visi, misi dan strategi, sasaran, program kegiatan yang dituangkan dalam bentuk Rencana Strategi Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan. Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan tahun 2014 – 2018 ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan nomor : 06/SK/DINKES/2014.


12

Visi dan Misi Dalam rangka mewujudkan visi Provinsi Sumatera Selatan tersebut, maka visi Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan adalah “Sumatera Selatan Sehat, Mandiri, berkeadilan” dan mewujudkan visi tersebut, maka Misi Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan adalah sebagai berikut : 1. Menjamin pelayanan kesehatan yang Berkualitas dan terjangkau bagi Seluruh Masyarakat Sumatera Selatan. Amanat Amandemen UUD 1945 Pasal 28 menyatakan bahwa (a) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat serta memperoleh pelayanan kesehatan (b) Negara bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas umum yang layak. Disisi lain dengan keterbatasan yang ada di masyarakat baik dari segi finansial maupun letak geografis, sehingga kebutuhan akan pelayanan kesehatan tidak dapat terpenuhi. Kebutuhan pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau akan bisa tercapai apabila memiliki ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan yang memadai sesuai dengan standard dan mudah dijangkau oleh masyarakat. Sarana dan Prasarana Kesehatan yang dimaksud adalah mulai dari tingkat puskesmas sebagai ujung tombak pelayanan primer sampai kepada rumah sakit daerah. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan bertekad untuk mencegah, jangan sampai ada masyarakat yang tidak terlayani terhadap kebutuhan pelayanan kesehatan melalui Jaminan Sosial Kesehatan (Jamsoskes) Sumsel Semesta, oleh karena itu Program Jamsoskes Sumsel Semesta masih tetap dilanjutkan sampai tahun 2016 sesuai dengan Road Map Jaminan Kesehatan Nasional. 2. Meningkatkan kemandirian masyarakat untuk hidup sehat melalui pendidikan kesehatan kepada masyarakat dan pemberdayaan masyarakat. Paradigma Baru pembangunan kesehatan adalah berorientasi kepada individu dan masyarakat yang sehat agar mereka (individu dan masyarakat) dapat memelihara dan meningkatkan kesehatannya secara mandiri. Individu dan Masyarakat yang mandiri untuk hidup sehat adalah suatu kondisi dimana Individu dan Masyarakat menyadari, mau, dan mampu untuk mengenali, mencegah, dan mengatasi permasalahan kesehatan yang dihadapi, sehingga dapat bebas dari gangguan kesehatan, baik yang disebabkan karena penyakit termasuk gangguan kesehatan akibat bencana, maupun lingkungan dan perilaku yang tidak mendukung untuk hidup sehat. Meningkatnya kemandirian masyarakat untuk hidup sehat akan berdampak positif terhadap penurunan beban anggaran kesehatan untuk biaya pengobatan (kuratif). 3. Meningkatkan profesionalitas SDM Kesehatan yang berdaya Saing Global. Kebutuhan akan pelayanan kesehatan yang bermutu dan memberikan kepuasan kepada individu dan masyarakat, sangat tergantung kepada kualitas dan integritas SDM Kesehatan. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan mendorong peningkatan jumlah SDM Kesehatan professional yang berakhlakul LAKIP Dinkes Prov. Sumsel 2015

13

karimah; jujur, berkomitmen, pekerja keras, kreatif dan inovatif; dengan cara perbaikan mutu kurikulum pendidikan Kesehatan yang memadukan aspek ilmiah dan spiritual, serta melakukan pembinaan yang berkelanjutan. 4. Mengutamakan upaya peningkatan dan pencegahan dengan tidak mengabaikan upaya pengobatan dan pemulihan kesehatan. Paradigma baru pembangunan kesehatan menempatkan pelayanan kesehatan bukan hanya di Rumah Sakit dan Poliklinik atau pelayanan kesehatan tidak hanya berfungsi menyembuhkan dan memulihkan, tetapi mencakup dan mengutamakan upaya peningkatan (promotif) dan upaya pencegahan (preventif), sehingga tenaga pelayanan kesehatan yang utama –pun adalah tenaga yang mempunyai kompetensi kesehatan masyarakat. Dan sasaran utama pelayanan kesehatan adalah kelompok atau masyarakat yang sehat. Tujuan dan Sasaran Tujuan Sebagai penjabaran dari Visi dan Misi Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan tahun 2014 - 2018, maka tujuan yang akan dicapai adalah sebagai berikut : 1. Mewujudkan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau bagi seluruh masyarakat Sumatera Selatan; 2. Mewujudkan masyarakat mandiri untuk hidup bersih dan sehat; 3. Mewujudkan SDM Kesehatan yang berkualitas dan tersebar secara merata; 4. Mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi - tingginya. Pembangunan kesehatan yang berhasil-guna dan berdaya-guna dapat dicapai melalui pembinaan, pengembangan, dan pelaksanaan, serta pemantapan fungsi-fungsi administrasi kesehatan yang didukung oleh sistem informasi kesehatan, ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan, serta hukum kesehatan. Fungsi-fungsi administrasi kesehatan tersebut, terdiri dari perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian, serta pertanggung jawaban penyelenggaraan pembangunan kesehatan. Sasaran Sasaran yang ingin dicapai sesuai dengan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan tahun 2014 – 2018, sesuai dengan tujuan diatas adalah sebagai berikut: 1) Mewujudkan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau bagi seluruh masyarakat Sumatera Selatan Untuk mewujudkan tujuan tersebut, telah ditetapkan 3 (tiga) sasaran strategis yaitu : a. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat Untuk mengukur keberhasilan terhadap capaian sasaran strategis tersebut, maka telah ditetapkan 17 (tujuh belas) indikator kinerja pencapaiannya sebagai berikut :


14

1) Persentase pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang kompeten. 2) Persentase desa yang mencapai UCI. 3) Cakupan penemuan kasus “Discarded” campak pada tiap 100.000 penduduk. 4) Persentase Desa yang melaksanakan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) Penyakit Tidak Menular. 5) Persentase Kabupaten/Kota yang memiliki Peraturan Kawasan Tanpa Rokok (KTR). 6) Jumlah orang umur > 15 tahun yang melakukan KTS (Konseling Testing Sukarela). 7) Jumlah puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan olah raga. 8) Persentase kabupaten/kota yang telah melaksanakan upaya kesehatan kerja. 9) Cakupan kabupaten/kota yang melaksanakan program bina yankestradkom, alternatif dan komplementer 10) Persentase kabupaten/kota yang melaksanakan program bebas pasung bagi pasien yang mengalami gangguan jiwa. 11) Jumlah kasus pasung. 12) Persentase kabupaten/kota yang melaksanakan upaya kesehatan pengembangan. 13) Persentase Puskesmas yang melaksanakan penjaringan kesehatan untuk peserta didik kelas VII dan X. 14) Jumlah kabupaten/kota yang mengembangkan program kesehatan usia lanjut (Usila). 15) Persentase PUS yang menjadi Peserta KB Aktif 16) Rasio antara kebutuhan KB dan KB yang tidak terpenuhi (Unmeet Need KB) 17) Total Fertility Rate (TFR) b. Menjamin ketersediaan pelayanan kefarmasian dan kesehatan bagi seluruh masyarakat Sumatera Selatan

fasilitas

Untuk mengukur keberhasilan terhadap capaian sasaran strategis tersebut, maka telah ditetapkan 7 (tujuh) indikator kinerja sebagai berikut : 1) Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas sesuai kebutuhan. 2) Persentase Puskesmas yang memiliki sarana, prasarana dan alat kesehatan sesuai standar. 3) Persentase Rumah Sakit yang memiliki sarana, prasarana dan alat kesehatan sesuai standar. 4) Industri rumah tangga pangan (IRTP) yang memenuhi persyaratan kesehatan. 5) Persentase Rumah Sakit Mampu PONEK. 6) Persentase Rumah Sakit terakreditasi versi 2012. 7) Jumlah Puskesmas yang terakreditasi. LAKIP Dinkes Prov. Sumsel 2015

15

c. Memberikan jaminan kepada masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang terjangkau dan bermutu. Untuk mengukur keberhasilan terhadap capaian sasaran strategis tersebut, maka telah ditetapkan 3 (tiga) indikator sebagai berikut : 1) Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan penduduk Miskin. 2) Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar penduduk Miskin. 3) Persentase masyarakat yang mendapat Jaminan Sosial Kesehatan Sumsel Semesta. 2) Mewujudkan masyarakat mandiri untuk hidup bersih dan sehat. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, telah ditetapkan satu sasaran strategis, yaitu : a. meningkatnya kesadaran masyarakat untuk hidup bersih dan sehat Untuk mengukur keberhasilan terhadap capaian sasaran strategis tersebut, maka telah ditetapkan 6 (enam) indikator kinerja, sebagai berikut : 1) Persentase rumah sehat. 2) Persentase tempat-tempat Umum Sehat. 3) Persentase keluarga yang memiliki akses terhadap air bersih. 4) Persentase Desa yang melaksanakan STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat). 5) Persentase kabupaten/kota yang melaksanakan KKS (kabupaten/kota sehat). 6) Persentase Desa Siaga Aktif Purnama dan Mandiri. 3) Mewujudkan SDM Kesehatan yang berkualitas dan tersebar secara merata. Untuk mewujudkan tujuan kedua tersebut, telah ditetapkan 2 (dua) sasaran strategis, yaitu : a. Meningkatnya kecukupan SDM kesehatan di setiap jenjang pelayanan Indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran keberhasilan terhadap capaian sasaran strategis tersebut ada 2 (dua) indikator, yaitu: 1) Persentase kecukupan SDM di Puskesmas sesuai standar. 2) Persentase kecukupan SDM di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) sesuai standar. b. Meningkatnya kualitas SDM kesehatan melalui pendidikan dan pelatihan kesehatan dan uji kompetensi, akreditasi dan sertifikasi. Indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran keberhasilan terhadap capaian sasaran strategis tersebut adalah : 1) Persentase tenaga kesehatan yang mempunyai STR LAKIP Dinkes Prov. Sumsel 2015

16

4) Mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya Untuk mewujudkan tujuan kedua tersebut, telah ditetapkan 4 (empat) sasaran strategis, yaitu : a. Menurunnya jumlah kematian ibu maternal Indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran keberhasilan terhadap capaian sasaran strategis tersebut 1 (satu) indicator yaitu : 1) jumlah kematian ibu maternal. b. Menurunnya jumlah kematian neonatal, bayi dan balita Indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran keberhasilan terhadap capaian sasaran strategis tersebut ada 3 (tiga) indikator yaitu : 1) Jumlah kematian bayi. 2) Jumlah kematian anak balita. 3) Angka Harapan Hidup. c. Mengatasi masalah gizi utama di masyarakat terutama kelompok rentan Indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran keberhasilan terhadap capaian sasaran strategis tersebut ada 4 (empat) Indikator, yaitu : 1) Persentase balita gizi buruk. 2) Persentase balita gizi kurang. 3) Persentase stunting pada anak Balita. 4) Persentase bayi yang mendapatkan ASI Eksklusif. d. Menurunnya angka kesakitan dan kematian penyakit menular dan tidak menular Indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran keberhasilan terhadap capaian sasaran strategis tersebut ada 6 (enam) indikator, yaitu: 1) Annual Parasit Incidence (API) ( <2 / 1.000 penduduk). 2) Angka Keberhasilan Pengobatan Penyakit TB Paru BTA (+). 3) Angka Kesakitan DBD per 100.000 penduduk. 4) Case Notification Rate Kasus TB per 100.000 penduduk. 5) Persentase perempuan usia 30 - 50 tahun di deteksi dini Ca. Cervik dan Payudara. 6) Angka Kematian Jema’ah Haji ( < 2/1.000 jema’ah). Strategi Untuk mewujudkan visi pembangunan kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2018, dan sesuai dengan Misi yang telah ditetapkan, maka dalam periode 2014 – 2018 pembangunan kesehatan dilaksanakan dengan strategi sebagai berikut : 1) Meningkatkan system pencatatan dan pelaporan ketersediaan dan pemakaian obat secara berjenjang 2) Menjamin ketersediaan obat buffer stock untuk program kesehatan dan penanggulangan bencana LAKIP Dinkes Prov. Sumsel 2015

17

3) Meningkatkan fasilitas kesehatan yang memenuhi standard dari tingkat puskesmas sampai rumah sakit 4) Meningkatkan ketersediaan tenaga kesehatan yang bermutu di seluruh jenjang pelayanan kesehatan. 5) Meningkatkan system pendataan riil untuk menjamin ketersediaan data sasaran 6) Memperbaiki system manajemen kesehatan yang meliputi informasi kesehatan, keuangan, SDM dan perpu serta administrasi kesehatan. 7) Meningkatkan pelayanan jaminan social kesehatan bagi masyarakat sumatera selatan 8) Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kesehatan 9) Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang PHBS 10) Meningkatkan kerjasama LS dan Swasta 11) Meningkatkan pemanfaatan pelayanan kesehatan tradisional, alternative dan komplementer 12) Meningkatkan sosialisasi tentang jaminan kesehatan nasional secara berkelanjutan. 13) Memenuhi ketersediaan SDM kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan 14) Meningkatkan mutu SDM kesehatan melalui uji kompetensi 15) Meningkatkan pendidikan dan pelatihan bagi nakes potensial 16) Meningkatkan mutu fasyankes melalui registrasi dan akreditasi fasyankes serta bindal terhadap institusi diknakes 17) Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan dengan pendataan seluruh ibu hamil, bersalinan dan nifas dengan melibatkan kader, PKK, dan LS 18) Penguatan system rujukan maternal neonatal 19) Peningkatan cakupan program KB 20) Penjaringan neonatal, bayi dan balita melibatkan kader, pkk dan LS 21) Meningkatkan pelayanan kesehatan bayi balita sesuai standar 22) Meningkatkan pelayanan pada kelompok sasaran 1000 HPK (hari pertama kehidupan) 23) Meningkatkan pendidikan gizi dan pemberdayaan masyarakat 24) Meningkatkan cakupan dan kualitas pelayanan gizi 25) Meningkatnan sarana dan prasarana program pencegahan, pengendalian penyakit menular dan tidak menular 26) Meningkatkan kualitas program pencegahan, pengendalian penyakit menular dan tidak menular 27) Meningkatkan cakupan program kesehatan lingkungan 28) Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam program kesehatan lingkungan. Kebijakan Arah kebijakan pembangunan kesehatan adalah : 1) Membangun system informasi kesehatan terpadu sampai tingkat provinsi 2) Penyediaan obat buffer stock setiap tahunnya sesuai dengan kebutuhan program pelayanan kesehatan 3) Penyediaan fasilitas kesehatan memenuhi standar 4) Pengangkatan tenaga dokter dan bidan PTT daerah melalui seleksi sesuai dengan kompetensi dan standar mutu LAKIP Dinkes Prov. Sumsel 2015

18

5) Penggunaan data sasaran riil terutama untuk pelayanan ibu dan anak serta pelayanan program gizi 6) Penyedian sharing anggaran jamsoskes sumsel semesta 7) Seluruh desa menjadi desa siaga aktif dan berkesinambungan 8) Penyediaan sarana dan prasarana promosi kesehatan 9) Peran serta aktif sector swasta (CSR) dalam bidang kesehatan. 10) Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan tradisional, alternative dan komplementer 11) Seluruh badan usaha dan masyarakat yang mampu di wilayah sumatera selatan wajib ikut serta dalam program JKN. 12) Pendistribusian tenaga kesehatan secara merata di setiap fasyankes 13) Semua ibu hamil harus mendapatkan pelayanan ANC 14) Semua ibu bersalin harus melakukan persalinan dengan tenaga kesehatan dan difasilitas kesehatan. 15) Semua neonatus, bayi dan balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 16) Intervensi pelayanan gizi focus pada 1000 HPK 17) Seluruh Bayi dan balita harus ditimbang setiap bulan. 18) Penyediaan sarana dan prasarana program pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular 19) Pembinaan dan pengendalian terhadap program sesuai dengan protap 20) Kabupaten/Kota sehat, sekolah sehat 21) Penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat 22) Program percepatan sanitasi pemukiman Program dan Kegiatan Mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi serta berdasarkan kategori fungsi, maka Dinas Kesehatan memiliki program dan kegiatan sebagai berikut : 1. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan a. Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan b. Peningkatan pemerataan obat dan pebekalan kesehatan c. Peningkatan keterjangkauan harga obat dan perbekalan kesehatan terutama penduduk miskin d. Peningkatan mutu pelayanan farmasi komunitas dan rumah sakit e. Peningkatan mutu penggunaan obat dan perbekalan kesehatan f. Monitoring, evaluasi dan pelaporan 2. Program Upaya Kesehatan Masyarakat a. Pelayanan kesehatan penduduk miskin di puskesmas dan jaringannya b. Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan c. Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya d. Revitalisasi sistem kesehatan e. Peningkatan kesehatan masyarakat f. Peningkatan pelayanan kesehatan bagi pengungsi korban bencana LAKIP Dinkes Prov. Sumsel 2015

19

g. h. i. j. k. l. m. n. o. p. q.

Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan Pembinaan pelayanan kesehatan olah raga di Kabupaten / Kota Pemeriksaan kebugaran PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Dukungan pelaksanaan event - event olahraga Tingkat Nasional maupun Internasional Pembinaan Pelayanan kesehatan jiwa Pembinaan pelayanan kesehatan gigi dan mulut Peningkatan kapasitas petugas kesehatan di Puskesmas Pemeriksaan kesehatan haji Pembinaan dan peningkatan kapasitas petugas dalam program kesehatan indera Monev pelayanan kesehatan haji di Kabupaten / kota Monitoring, evaluasi dan pelaporan.

3. Program Pengawasan Obat dan Makanan a. Peningkatan pemberdayaan konsumen/masyarakat di bidang obat makanan b. Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya c. Peningkatan kapasitas laboratorium pengawasan obat dan makanan d. Peningkatan penyelidikan dan penegakan hukum di bidang obat dan makanan e. Monitoring, evaluasi dan pelaporan 4. Program Pengembangan Obat Asli Indonesia a. Fasilitas pengembangan dan penelitian teknologi produksi tanaman obat b. Pengembangan standarisasi tanaman obat bahan alam Indonesia c. Peningkatan promosi obat bahan alam Indonesia di dalam dan di luar negeri d. Pengembangan sistem dan layanan informasi terpadu e. Peningkatan kerjasama antar lembaga penelitian dan industri terkait f. Monitoring, evaluasi dan pelaporan 5. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat a. Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat b. Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat c. Peningkatan pemanfaatan sarana kesehatan d. Peningkatan pendidikan tenaga penyuluh kesehatan e. Monitoring, evaluasi dan pelaporan 6. Program Perbaikan Gizi Masyarakat a. Penyusunan peta informasi masyarakat kurang gizi b. Pemberian tambahan makanan dan vitamin c. Penanggulangan Kurang Gizi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, dan Kekurangan Zat Gizi Mikro lainnya. d. Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi e. Penanggulangan Gizi Lebih f. Monitoring, evaluasi dan pelaporan. LAKIP Dinkes Prov. Sumsel 2015

20

7. Program Pengembangan Lingkungan Sehat a. Peningkatan Kualitas Lingkungan Sehat, Prilaku Sehat dan Pemberdayaan Masyarakat. b. Peningkatan Akses Sarana Sanitasi. c. Peningkatan Program PAMSIMAS dan PPSP d. Peningkatan Pengelolaan Kualitas Sanitasi Tempat – Tempat Umum e. Peningkatan Hygiene dan Sanitasi Pangan yang memenuhi syarat kesehatan f. Pengadaan Sarana Food Security g. Pemeriksaan Kualitas Air Minum dan Air Bersih di PDAM Kabupaten / Kota h. Pengkajian Pengembangan Lingkungan Sehat i. Penyuluhan Menciptakan Lingkungan Sehat j. Sosialisasi kebijakan lingkungan sehat k. Monitoring, evaluasi dan pelaporan 8. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular a. Penyemprotan/fogging sarang nyamuk b. Pengadaan alat fogging dan bahan-bahan fogging c. Pengadaan vaksin penyakit menular d. Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah e. Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular f. Pencegahan penularan penyakit endemik/epidemik g. Pemusnahan/karantina sumber penyebab penyakit menular h. Peningkatan imunisasi i. Peningkatan surveilans epidemiologi dan penanggulangan wabah j. Peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pencegahan dan pemberantasan penyakit k. Pengadaan Posbindu Kit l. Pembinaan Posbindu Kabupaten / Kota m. Screening IVA dan CBE n. Monitoring, evaluasi dan pelaporan 9. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan a. Penyusunan standar pelayanan kesehatan b. Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan c. Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan d. Penyusunan naskah akademis standar pelayanan kesehatan e. Penyusunan standar analisis belanja pelayanan kesehatan f. Monitoring, evaluasi dan pelaporan 10. Program Pelayanan Penduduk Miskin a. Pelayanan operasi katarak b. Pelayanan kesehatan THT c. Pelayanan operasi bibir sumbing d. Pelayanan sunatan massal e. Penanggulangan ISPA LAKIP Dinkes Prov. Sumsel 2015

21

f. g. h. i. j.

Penanggulangan penyakit cacingan Pelayanan kesehatan kulit dan kelamin Pelayanan kesehatan akibat gizi buruk/busung lapar Pelayanan kesehatan akibat lumpuh layu Monitoring, evaluasi dan pelaporan

11. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana Prasarana RS/RS Jiwa/RS Paru/RS Mata a. Pembangunan rumah sakit b. Pembangunan ruang poliklinik rumah sakit c. Pembangunan gudang obat/apotik d. Penambahan ruang rawat inap rumah sakit (WIP, VIP, Kelas, I, II, dan III) e. Pengembangan ruang gawat darurat f. Pengembangan ruang ICU, ICC, NICU g. Pengembangan ruang operasi h. Pengembangan ruang terapi i. Pengembangan ruang isolasi j. Pengembangan ruang bersalin k. Pengembangan ruang incubator l. Pengembangan ruang bayi m. Pengembangan ruang laboratorium rumah sakit n. Pembangunan kamar jenazah o. Pembangunan instalasi pengolahan limbah rumah sakit p. Rehabilitasi bangunan rumah sakit q. Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit r. Pengadaan obat-obatan rumah sakit s. Pengadaan ambulance/mobil jenazah t. Pengadaan mebeuler rumah sakit u. Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit (dapur, ruang pasien, laundry, ruang tunggu dan lain-lain). v. Pengadaan bahan-bahan logistik rumah sakit w. Pengadaan pencetakan administrasi dan surat-menyurat rumah sakit x. Pengembangan tipe rumah sakit y. Monitoring, evaluasi dan pelaporan 12. Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata a. Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit b. Pemeliharaan rutin/berkala ruang poliklinik rumah sakit c. Pemeliharaan rutin/berkala gudang obat/apotik d. Pemeliharaan rutin/berkala ruang rawat inap rumah sakit (VVIP, VIP, Kelas I, II, dan III) e. Pemeliharaan rutin/berkala ruang gawat darurat f. Pemeliharaan rutin/berkala ruang ICU, ICCU, NICU g. Pemeliharaan rutin/berkala ruang operasi h. Pemeliharaan rutin/berkala ruang terapi LAKIP Dinkes Prov. Sumsel 2015

22

i. j. k. l. m. n. o. p. q. r. s. t. u.

Pemeliharaan rutin/berkala ruang isolasi Pemeliharaan rutin/berkala ruang bersalin Pemeliharaan rutin/berkala ruang inkubator Pemeliharaan rutin/berkala ruang bayi Pemeliharaan rutin/berkala ruang rontgen Pemeliharaan rutin/berkala ruang laboratorium rumah sakit Pemeliharaan rutin/berkala kamar jenazah Pemeliharaan rutin/berkala instalasi pengolahan limbah rumah sakit Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit Pemeliharaan rutin/berkala mobil ambulance/jenazah Pemeliharaan rutin/berkala mebeuler rumah sakit Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah sakit Monitoring, evaluasi dan pelaporan

13. Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan a. Kemitraaan asuransi kesehatan masyarakat b. Kemitraan pencegahan dan pemberantasan penyakit menular c. Kemitraan pengolahan limbah rumah sakit d. Kemitraan alih teknologi kedokteran dan kesehatan e. Kemitraan peningkatan kualitas dokter dan paramedis f. Kemitraan pengobatan lanjutan bagi pasien rujukan g. Kemitraan pengobatan bagi pasien yang kurang mampu h. Monitoring, evaluasi dan pelaporan 14. Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita a. Penyuluhan kesehatan anak balita b. Immunisasi bagi anak balita c. Rekrutmen tenaga pelayanan kesehatan anak balita d. Pelatihan dan pendidikan perawatan anak balita e. Pembangunan sarana dan prasarana khusus pelayanan perawatan anak balita f. Pembangunan panti asuhan anak terlantar balita g. Monitoring, evaluasi dan pelaporan 15. Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia a. Pembinaan Posyandu Lansia di Kabupaten/Kota b. Lomba Posyandu Lansia Tingkat Provinsi Sumatera Selatan c. Lomba Senam Lansia Tingkat Provinsi Sumatera Selatan d. Pengadaan Sarana dan Prasarana Program Pelayanan Kesehatan Lansia e. Peningkatan Kapasitas Petugas Program Lansia 16. Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan a. Pengawasan keamanan dan kesehatan makanan hasil industri b. Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan hasil produksi rumah tangga c. Pengawasan dan pengendaliankeamanan dan kesehatan makanan restaurant d. Monitoring, evaluasi dan pelaporan


23

17. Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak a. Pemilihan Bidan Teladan Tingkat Provinsi b. Pemantapan Sistem Jejaring Rujukan Maternal – Neonatal c. Pemantapan Pelaksanaan ANC Terpadu d. Lomba Balita Sehat Indonesia Tingkat Provinsi e. Monitoring dan Evaluasi Program Kesehatan Ibu dan Anak f. Monitoring dan Evaluasi Audit Maternal dan Perinatal (Audit Kematian Ibu dan Bayi) g. Koordinasi District Team Problem Solving (DTPS) Kesehatan Ibu dan Anak h. Kampanye Peduli Kesehatan Ibu i. Studi Pembelajaran Upaya Penurunan Kematian Ibu j. Peningkatan Kapasitas Nakes dalam Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja k. Koordinasi Forum Perguruan Tinggi Kesehatan dalam Rangka Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak 18. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan a. Pelatihan Akreditasi Versi 2012 bagi RSUD b. Pelatihan Standarisasi Tenaga Kesehatan dalam Pelaksanaan Uji Kompetensi sesuai Kepmenkes 46 c. Pelatihan Pengelolaan Pendidikan dalam sertifikasi Tenaga untuk Persiapan Uji Kompetensi Tenaga Kesehatan d. Assesment Akreditasi e. Pelatihan Jabatan Fungsional Nutrisionis f. Pelatihan Jabatan Fungsional Puskesmas g. Pelatihan Jabatan Fungsional Administrasi Kesehatan h. Pelatihan Jabatan Fungsional Dokter i. Pelatihan Sistem Pemberian Pelayanan Keperawatan Profesional (SP2TP) j. Pelatihan Peningkatan Kapasitas Teknis Tenaga Tim PONED Tingkat Provinsi k. Pelatihan Resusitasi Neonatus l. Pelatihan Program Pencegahan dan Pengendalian Infeksi Rumah Sakit m. Pelatihan Stimulasi Nutrisi Pengungkit Otak pada Janin n. Tugas Belajar Dalam Negeri bagi Tenaga Kesehatan o. Kursus Pamong Saka Bakti Husada p. Kursus Mahir Dasar Saka Bakti Husada q. Tugas Belajar Luar Negeri bagi Tenaga Kesehatan 19. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dasar a. Pemilihan Tenaga Kesehatan Teladan Tingkat Provinsi b. Penilaian dan Pemilihan Puskesmas Berprestasi c. Pemantapan Penyiapan Akreditasi Puskesmas d. Pembinaan Akreditasi Puskesmas e. Monitoring dan Evaluasi Program Pelayanan Kesehatan Dasar 20. Program Penanganan Keluarga Berencana a. Peningkatan Kapasitas Konseling KB dengan Menggunakan ABPK-KB b. Pemantapan Implementasi Sistem Pencatatan dan Pelaporan Pelayanan KB LAKIP Dinkes Prov. Sumsel 2015

24

c. Evaluasi Pelaksanaan Program KB Pasca Persalinan d. Fasilitasi dan Pembinaan Manajemen Pelayanan KB di Kabupaten / Kota e. Pengadaan Alat Kontrasepsi 21. Program Pelayanan Kesehatan Rujukan a. Peningkatan Kapasitas Petugas dalam Penanganan Kegawatdaruratan Maternal b. Pembinaan dan Pengawasan Rumah Sakit Rujukan Regional c. Pembinaan Pencatatan dan Pelaporan Rumah Sakit d. Monitoring dan Evaluasi Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan 22. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan BLUD a. Penyediaan Pelayanan Kesehatan BLUD RS Khusus Mata Masyarakat b. Penyediaan Pelayanan Kesehatan BLUD RS Khusus Paru

2.4

Program dan Kegiatan Pokok Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan selama Tahun 2015 beserta anggaran dan realisasinya secara terperinci diuraikan pada lampiran Formulir Pengukuran Kinerja (PK) Tahun 2015. Berdasarkan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014 – 2018, terdapat sebanyak 23 program dan 137 kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun anggaran 2015. Pelaksanaan seluruh program dan kegiatan kesehatan tersebut dimaksudkan untuk mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan beserta indikator dan target kinerja yang telah disusun yang pada akhirnya akan dapat mewujudkan visi dan misi dari Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan.

2.5 Rencana Kinerja Tahun 2015 Sebagai penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014 – 2018 dan merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014-2018, maka kemudian disusun suatu Rencana Kinerja (Perfomance Plan) setiap tahunnya. Rencana kinerja yang harus dicapai dalam satu tahun pelaksanaan yang menunjukkan nilai kuantitatif yang melekat pada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran strategis maupun tingkat kegiatan, dan merupakan pembanding bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan akhir periode pelaksanaan. Berdasarkan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan tahun 2014 – 2018, telah dilakukan mapping dari misi terhadap sasaran, indikator kinerja dan program yang secara rinci disajikan dalam Rencana Strategis (RS) pada lampiran 1 (satu) laporan ini. Sasaran strategis pada tahun anggaran 2015 ditetapkan sebanyak 8 sasaran dengan target indikator kinerja sebanyak 50 indikator, secara rinci dapat dilihat dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) pada lampiran 1. LAKIP Dinkes Prov. Sumsel 2015

25

2.6

Penetapan Kinerja Tahun 2015 Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi yang ditindak lanjuti dengan Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor SE/31/M.PAN/12/2004 tentang Penetapan Kinerja, pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi.

Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan telah membuat penetapan kinerja (Tapkin) tahun 2015 sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsi yang ada. Penetapan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan tersebut merupakan ukuran kinerja yang akan dicapai dan akan dievaluasi oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan pada akhir Tahun 2015. Penetapan kinerja tersebut disusun berdasarkan pada Rencana Kinerja yang akan dicapai pada tahun 2015 dan sesuai atau mengacu pada Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan. Penetapan Kinerja Tahun 2015 tidak ada perbedaan dengan Rencana Kinerja Tahun 2015. Ringkasan Penetapan Kinerja Tahun 2015 selengkapnya terdapat dalam dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2015 pada lampiran 2.


26

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 3.1

Metode Pengukuran Pencapaian Kinerja Pengukuran Kinerja merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematik dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikatorindikator masukan, keluaran, hasil, manfaat, dan dampak. Penilaian tersebut tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran atau penilaian dalam proses penyusunan kebijakan/program/kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan. Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi. Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2015 dilakukan dengan cara membandingkan antara target kinerja yang telah ditetapkan di awal tahun anggaran yang mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan tahun 2014 – 2018 dengan realisasi dari masing-masing indikator kinerja sasaran tersebut. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator sasaran tersebut dapat diilustrasikan dalam tabel pada lampiran 3. Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian sasaran berikut indikator kinerjanya, namun demikian juga terdapat beberapa indikator sasaran yang belum berhasil diwujudkan pada tahun 2015 ini.

3.2

Kerangka Pengukuran Kinerja Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan yang dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja yang diperoleh melalui data internal yang ditetapkan oleh instansi, yaitu berasal dari dinas kesehatan maupun data eksternal yang berasal dari luar instansi. Pengumpulan data kinerja dilakukan untuk memperoleh data yang akurat, lengkap, tepat waktu, dan konsisten, yang berguna dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana kegiatan untuk tahun berikutnya. Pengumpulan data kinerja untuk indikator kinerja kegiatan yang terdiri dari indikator-indikator masukan, keluaran, dan hasil, dilakukan secara terencana dan sistematis setiap tahun untuk mengukur kehematan, efektivitas, efisiensi, dan kualitas pencapaian sasaran. Sedangkan pengumpulan data kinerja untuk indikator manfaat dan dampak dapat diukur pada akhir periode selesainya suatu program atau dalam rangka mengukur pencapaian tujuan-tujuan instansi pemerintah, dalam hal ini adalah Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan. Pengukuran kinerja mencakup kinerja kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan dan tingkat pencapaian sasaran instansi pemerintah yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dan masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen rencana kerja. Pengukuran tingkat pencapaian sasaran didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja kegiatan. Sesuai dengan


27

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 tahun 2010, tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka pengukuran kinerja dilakukan terhadap pencapaian sasaran strategis yang ada, yang disampaikan dalam Formulir Pengukuran Kinerja (PK). 3.3

Evaluasi Kinerja Berdasarkan hasil-hasil perhitungan pengukuran kinerja kegiatan, dilakukan evaluasi terhadap pencapaian setiap indikator kinerja kegiatan untuk memberikan penjelasan lebih lanjut tentang hal-hal yang mendukung keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan suatu kegiatan. Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan dimasa yang akan datang. Evaluasi kinerja dilakukan terhadap analisis efisiensi dengan cara membandingkan antara output dengan input baik untuk rencana maupun realisasinya. Evaluasi dilakukan pula pengukuran/penentuan tingkat efektivitas yang menggambarkan tingkat kesesuaian antara tujuan dengan hasil, manfaat, atau dampak. Evaluasi juga dilakukan terhadap setiap perbedaan kinerja yang terjadi, baik terhadap penyebab terjadinya kendala maupun strategi pemecahan masalah yang telah dan akan dilaksanakan. Dalam melakukan evaluasi kinerja, perlu juga digunakan pembandinganpembandingan antara lain: a. Kinerja nyata dengan target kinerja yang direncanakan. b. Kinerja nyata dengan hasil kinerja tahun-tahun sebelumnya. c. Kinerja suatu instansi dengan kinerja instansi lain yang unggul di bidangnya ataupun dengan kinerja sektor swasta. d. Kinerja nyata dengan kinerja di negara-negara lain atau dengan standar internasional.

3.4

Analisis Akuntabilitas Kinerja Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) harus menyajikan data dan informasi yang relevan bagi pembuat keputusan agar dapat menginterpretasikan keberhasilan dan kegagalan secara lebih luas dan mendalam. Analisis akuntabilitas kinerja meliputi uraian keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi yang ditetapkan dalam rencana strategis. Dalam analisis ini dijelaskan pula perkembangan kondisi pencapaian sasaran dan tujuan secara efisien dan efektif, sesuai dengan kebijakan, program, dan kegiatan yang telah ditetapkan. Analisis dilakukan dengan menggunakan informasi/data yang diperoleh secara lengkap dan akurat, dan bila memungkinkan dilakukan pula evaluasi kebijakan untuk mengetahui ketepatan dan efektivitas baik untuk kebijakan itu sendiri maupun sistem dan proses pelaksanaannya.


28

3.5

Analisis Atas Pencapaian Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan telah dapat melaksanakan tugas utama sesuai dengan kewenangan wajib yang telah dilimpahkan dalam bidang kesehatan. Dari delapan sasaran yang telah ditetapkan sesuai dengan Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan, secara keseluruhan telah dapat dilaksanakan. Namun tingkat keberhasilan yang dicapai pada tahun 2015 belum sepenuhnya dapat memenuhi harapan dan target kinerja yang telah ditetapkan. Berbagai faktor internal maupun eksternal memberikan pengaruh terhadap keberhasilan pencapaian sasaran dan target indikator kinerjanya. Rincian analisis capaian kinerja dari masing-masing sasaran pada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2015 dapat diuraikan sebagai berikut : TUJUAN KESATU

Mewujudkan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas & Terjangkau bagi Seluruh Masyarakat Sumatera Selatan

Untuk mewujudkan tujuan pertama tersebut, telah ditetapkan tiga sasaran strategis. Selama tahun 2015 telah dilaksanakan upaya untuk mencapai sasaran strategis tersebut dengan tingkat pencapaian dapat dijelaskan dibawah ini. 1.1

Meningkatnya Masyarakat

Kualitas

Pelayanan

Kesehatan

kepada

Indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran keberhasilan terhadap capaian sasaran strategis diatas sebanyak 17 (tujuh belas) indikator. Capaian per indikator adalah sebagai berikut : Capaian Tahun 2015 Indikator Kinerja 1

Persentase Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang Kompeten

Satuan

Target

Realisasi

%

%

95

92.8

97.68

Persentase pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang kompeten pada tahun 2015 ditargetkan 95 persen dan terealisasi 92,8 persen atau sebesar 97,68 persen. Jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan pada tahun 2015, maka hasil capaian ini belum mencapai target akhir Renstra 2015. Jika dilihat dalam lima tahun terakhir, persentase pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang kompeten mengalami fluktuaktif dari 89,55 persen pada tahun 2011 menjadi 90,92 persen pada tahun 2012 kemudian naik menjadi 92,94 persen di tahun 2013 turun menjadi 91,72 persen pada tahun 2014 dan naik menjadi 92,8 persen pada tahun 2015 seperti terlihat pada grafik berikut :


29

Grafik 3.1 Persentase Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang Kompeten di Provinsi Sumatera Selatan Selama 5 (lima) Tahun 2011 s/d 2015

Persentase pertolongan oleh tenaga kesehatan sampai tahun 2015 di Sumatera Selatan sebanyak 92,8 persen. Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang Kompeten tertinggi di Kabupaten OKU Selatan sebanyak 96,4 persen dan Palembang sebanyak 95,3 persen. Sedangkan yang terendah di Kabupaten Ogan Ilir sebanyak 90 persen dan Musi Rawas sebanyak 88,9 persen. Upaya yang dilakukan untuk peningkatan persentase pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang kompeten adalah : 1. Menyediakan akses & pelayanan kegawatdaruratan kebidanan & bayi baru lahir dasar di tingkat Puskesmas (PONED), serta pelayanan kegawatdaruratan obstetric & neonatal komprehensif di Rumah Sakit (PONEK); 2. Penyediaan anggaran terkait dengan Jampersal & Jamkesmas yang telah bertransformasi ke dalam Sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN); 3. Meningkatnya cakupan ANC (ante natal care) sehingga ibu hamil bersalin ke tenaga kesehatan; 4. Menetapkan kebijakan tentang seluruh persalinan harus ditolong oleh tenaga kesehatan & diupayakan di fasilitas kesehatan; 5. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk melakukan persalinan dengan bantuan tenaga kesehatan atau di fasilitas kesehatan, penggunaan stiker P4K (Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi) yang sudah berjalan dengan baik; 6. Peningkatan penempatan tenaga kesehatan, sampai dengan tingkat desa, yaitu dengan penempatan bidan di desa yang benar-benar tinggal didesa, pembangunan Poskesdes dan pelaksanaan program Desa Siaga yang meningkatkan akses masyarakat termasuk ibu hamil terhadap pelayanan kesehatan dan berbagai program lainnya. LAKIP Dinkes Prov. Sumsel 2015

30

Capaian Tahun 2015 Indikator Kinerja 2

Persentase desa yang mencapai UCI

Satuan %

Target 95

Realisasi

92.8

% 97.68

Persentase desa yang mencapai UCI pada tahun 2015 ditargetkan 95 persen dan terealisasi 92,8 persen atau sebesar 97,68 persen. Jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan pada tahun 2015, maka hasil capaian belum mencapai target akhir Renstra 2015. Jika dilihat dalam empat tahun terakhir, persentase desa yang mencapai UCI mengalami fluktuatif dari 91,7 persen tahun 2012 turun menjadi 90,2 persen pada tahun 2013 naik menjadi 90,6 persen pada tahun 2014 dan naik lagi menjadi 92,8 persen seperti terlihat pada grafik berikut ; Grafik 3.2 Persentase Desa yang Mencapai UCI di Provinsi Sumatera Selatan Selama 5 (lima) Tahun 2011 s/d 2015

Dari grafik di atas terlihat bahwa dari tahun ke tahun Persentase UCI Desa di kabupaten/kota mengalami peningkatan. Penyebab Persentase UCI Desa di Kab/Kota mengalami peningkatan dikarenakan : 1. Tercapainya Imunisasi dasar secara lengkap 2. Adanya koordinasi lintas sector dan program 3. Tersedianya fasilitas & infrastruktur yang adekuat 4. Kesadaran & pengetahuan masyarakat dalam memberikan Imunisasi Lengkap di tempat fasilitas kesehatan 5. Petugas Puskesmas melakukan sweeping dan penyuluhan


31


Angka Kasus “ Discarded” Campak pada tiap 100.000 penduduk

Satuan %

Target

Realisasi

%

2

0.56

100

Angka Kasus “ Discarded” Campak pada tiap 100.000 penduduk pada tahun 2015 ditargetkan 2 persen dan terealisasi 0.56 persen atau sebesar 100persen. Jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan pada tahun 2015, maka hasil capaian telah mencapai target akhir Renstra 2015. Angka Kasus “ Discarded” campak pada tiap 100.000 penduduk baru dilaksanakan pada tahun 2014. Jika dilihat pada tahun 2014 (0,95 per 100.000 penduduk) angka kasus “Discarded” campak pada tiap 100.000 penduduk turun dari tahun 2015 (0,56 per 100.000 penduduk , seperti terlihat pada grafik berikut : Grafik 3.3 Angka Kasus “ Discarded” Campak per 100.000 Penduduk di Provinsi Sumatera Selatan Selama 2 (dua ) Tahun 2014 s/d 2015

Realisasi klinis campak yang dilakukan konfirmasi laboratorium sebesar 27.9% (150 kasus) dari 536 klinis campak yang tercatat tahun 2015. Dari 150 klinis campak yang dilakukan konfirmasi laboratorium terlihat hasilnya adalah 16% positif Campak, 20.6% positif Rubella, 44% adalah negatif dan 12% Equivocal Rubella & Campak serta 7.4% belum ada hasil (pending).

Indikator Kinerja 4

Capaian Tahun 2015 Satuan Target Realisasi

Persentase Desa yang Melaksanakan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) Penyakit % Tidak Menular


11

9.7

% 88.18

32

Persentase Desa yang Melaksanakan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) Penyakit Tidak Menular pada tahun 2015 ditargetkan 11 persen dan terealisasi 9,7 persen atau sebesar 88,18 persen. Jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan pada tahun 2015, maka hasil capaian belum mencapai target akhir Renstra 2015. Jika dilihat dalam Tiga tahun terakhir, Persentase Desa yang Melaksanakan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) Penyakit Tidak Menular mengalami peningkatan dari 2,1 persen tahun 2013 naik menjadi 4,5 persen tahun 2014 kemudian naik lagi menjadi 9,77 persen pada tahun 2015 seperti terlihat pada grafik berikut ; Grafik.3. 4 Persentase Desa yang Melaksanakan Posbindu Penyakit Tidak Menular di Provinsi Sumatera Selatan selama 3 (Tiga) Tahun 2013 – 2015

Persentase Desa yang melaksanakan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) Penyakit Tidak Menular capaiannya tahun 2015 sebesar 9,8% berarti belum mencapai target yang ditetapkan sebesar 11%. Rendahnya pencapaian persentase desa yang melaksanakan Posbindu Penyakit Tidak Menular yaitu ; Masih rendahnya dukungan anggaran APBD Kab/Kota terhadap Program Pengetahuan SDM yang masih kurang terhadap program Petugas yang sudah dilatih dimutasi Belum tersosialisasinya format pelaporan PTM dari pusat untuk tk puskesmas dan rumah sakit Anggaran kegiatan Kab / Kota yang belum sinkron dengan kebijakan pusat


33


Satuan

Target

Realisasi

%

35

35.29

100.8

Persentase Kab/Kota yang Memiliki % Peraturan Kawasan Tanpa Rokok (KTR)

Persentase Desa yang Melaksanakan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) Penyakit Tidak Menular pada tahun 2015 ditargetkan 35 persen dan terealisasi 35,29 persen atau sebesar 100,8 persen. Jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan pada tahun 2015, maka hasil capaian sudah melebihi dari target akhir Renstra 2015. Persentase Kab/Kota yang memiliki Peraturan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) capaiannya tahun 2015 sebesar 35,29%, berarti capaian tahun 2015 sudah mencapai target yang ditetapkan sebesar 35%, tapi walaupun begitu masih ada beberapa Kabupaten yang belum menerapkan PERDA KTR. Hal ini dikarenakan Peraturan daerah tentang Kawasan Tanpa rokok (KTR) masih memiliki banyak kendala terutama dalam hal penerbitan peraturan daerah sehingga perlu diusulkan pertemuan advokasi untuk kawasan tanpa rokok untuk kab/ kota dan sosialisasi dalam berbagai kesempatan mengenai Peraturan Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Perkembangan Perda KTR di kabupaten/kota sebagai berikut : KABUPATEN OKU OKI MUARA ENIM PRABUMULIH OKU SELATAN OKU TIMUR PAGAR ALAM LAHAT EMPAT LAWANG OGAN ILIR PALEMBANG BANYUASIN MUSI BANYUASIN LUBUK LINGGAU MUSI RAWAS PALI MURATARA PROVINSI


2014 PERBUP DALAM PROSES PERBUP DALAM PROSES BELUM ADA PROSES EDARAN KTR EDARAN KTR BELUM ADA PROSES BELUM ADA PROSES EDARAN KTR EDARAN KTR EDARAN KTR PERDA KTR PERBUP KTR PERBUP DALAM PROSES EDARAN KTR PERBUP DALAM PROSES EDARAN KTR BELUM ADA PROSES PERDA DALAM PROSES

2015 PERDA KTR PERDA KTR BELUM ADA PROSES PERDA DALAM PROSES EDARAN KTR BELUM ADA PROSES BELUM ADA PROSES EDARAN KTR PERDA KTR PERDA KTR PERDA KTR PERDA DALAM PROSES PERBUP KTR PERDA DALAM PROSES PERBUP KTR EDARAN KTR BELUM ADA PROSES PERDA KTR

34


Satuan

Jumlah orang umur > 15 tahun yang melakukan KTS (Konseling Testing Orang Sukarela)

Target

Realisasi

%

27.126

18.253

67.29

Jumlah orang umur > 15 tahun yang melakukan KTS (Konseling Testing Sukarela) pada tahun 2015 ditargetkan 27. 126 orang dan terealisasi 18.253 orang atau sebesar 67,29 persen. Jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan pada tahun 2015, maka hasil capaian belum mencapai target akhir Renstra 2015. Sejak tahun 2005 (HIV 87 Pengidap) bantuan Global Fund Komponen AIDS mulai masuk mendukung Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan, dengan membuka layanan klinik Konseling dan Tes HIV Sukarela di 4 Kabupaten Kota (Palembang,Prabumulih,MURA dan OKU) sehingga cakupan penemuan pengidap HIV mulai mengalami peningkatan dengan layanan one day service dengan menggunakan reagen rapid tes HIV ( 3 reagen yg berbeda) dan hasilnya sekitar 30 menit sudah bisa diketahui. Dan pada tahun 2007 Bantuan Global Fund AIDS mengalami restriksi sehingga cakupan penemuan kasus berkurang, akan tetapi,mulai kembali mengalami peningkatan cakupan penemuan kasus HIV 2008 sampai dengan 2012 dikarenakan juga jumlah layanan Tes HIV juga mengalami peningkatan sebagai wujud dari akses universal kepada masyarakat yang dibantu juga dengan kegiatan mobile KTS kepada kelompok resiko tinggi. Dan pada tahun 2013 sampai 2015 pengidap kasus infeksi baru HIV mengalami penurunan dikarena upaya program pencegahan sudah berjalan dengan baik dengan koordinasi dengan lintas sektor terkait utk peningkatan pengetahuan HIV kepada kelompok usia 15-24 tahun, dan juga sosialisasi kondom juga berjalan dengan baik bagi kelompok resti tertular HIV. Dan kasus AIDS mengalami peningkatan sejak 2010 sampai dengan 2015 dikarena jumlah layanan PDP sudah bertambah di RS dan juga satelit ARV di Puskesmas sehingga rujukan PDP juga dapat cepat dan terjangkau untuk di akses,dan juga peningkatan kasus AIDS akibat 5 atau 10 tahun yang lalu sudah mengidap HIV yang belum diketahui sejak dini sehingga pada stadium 3 atau stadium 4 baru diketahui di Fasyankes PDP. Capaian Tahun 2015 Indikator Kinerja 7

Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Upaya Kesehatan Olahraga

Satuan

Target

Realisasi

%

PKM

100

110

110

Jumlah Puskesmas yang melaksanakan upaya kesehatan olahraga pada tahun 2015 ditargetkan 100 puskesmas dan terealisasi 110 puskesmas atau sebesar 110 persen. Jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan pada tahun 2015, maka hasil capaian sudah melebihi target akhir Renstra 2015. Jika dilihat dalam lima tahun terakhir, Jumlah puskesmas yang melaksanakan upaya kesehatan olahraga mengalami peningkatan dari 68 puskesmas tahun 2011 kemudian pada tahun 2012 menjadi 68 puskesmas di tahun 2013 tetap menjadi 68 LAKIP Dinkes Prov. Sumsel 2015

35

puskesmas naik 82 puskesmas pada tahun 2014 dan naik menjadi 110 puskesmas pada tahun 2015 seperti terlihat pada grafik berikut ; Grafik 3.5 Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Upaya Kesehatan Olahraga di Provinsi Sumatera Selatan Selama 5 (lima) Tahun 2011 s/d 2015

Berbagai upaya pembinaan terhadap Puskesmas terus dilaksanakan untuk meningkatkan Puskesmas yang mempunyai kemampuan melaksanakan kesehatan olahraga di wilayah kerjanya. Upaya yang dilakukan dalam Program Kesehatan Olahraga di Puskesmas adalah 1. Memberikan pelatihan kesehatan olahraga bagi para pengelola program di tingkat Puskesmas 2. Melaksanakan bimbingan teknis kesehatan olahraga pada tingkat kabupaten/kota. 3. Sosialisasi dan advokasi dalamProgram Kesehatan Olahraga 4. Pelayanan Kesehatan melalui Konseling/ Penyuluhan dan Pengobatan 5. Pembinaan Kesehatan Olahraga Peningkatan kemampuan petugas kesehatan ditingkat Puskesmas terhadap kesehatan olahraga terus dilakukan sehingga pelaksanaan program kesehatan olahraga ditingkat Puskesmas dapat berjalan dengan baik. Pelaksanaan program kesehatan olahraga pada tingkat Puskesmas diharapkan juga akan berkontribusi terhadap peningkatan capaian indikator PHBS pada tatanan keluarga. Capaian Tahun 2015 Indikator Kinerja 8

Persentase Kabupaten / Kota yang telah melaksanakan Upaya Kesehatan kerja


Satuan

Target

Realisasi

%

%

75

53

70.67

36

Persentase Kabupaten / Kota yang telah melaksanakan upaya kesehatan kerja pada tahun 2015 ditargetkan 75 persen dan terealisasi 53 persen atau sebesar 70,67 persen. Jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan pada tahun 2015, maka hasil capaian belum mencapai target akhir Renstra 2015. Jika dilihat dalam dua tahun terakhir, persentase Kabupaten / Kota telah melaksanakan upaya kesehatan kerja mengalami fluaktif dari tahun 2013 sebesar 60 persen naik menjadi 70 persen pada tahun 2014 tapi turun tahun 2015 sebesar 53 persen seperti terlihat pada grafik berikut : Grafik 3.6 Persentase Kabupaten yang telah Melaksanakan Upaya Kesehatan Kerja di Provinsi Sumatera Selatan Selama 3 (tiga) Tahun 2013 s/d 2015

Departemen Kesehatan telah menetapkan upaya khusus kesehatan kerja sebagai bagian dari pembangunan bidang kesehatan yang sejak tahun 1998 dicanangkan dengan paradigma sehat. Pencanangan paradigma sehat ini sejalan dengan pembangunan berwawasan lingkungan serta pengembangan tenaga kesehatan kerja mempunyai implikasi luas baik secara mikro maupun makro. Potensi munculnya berbagai penyakit akibat kerja yang dialami pekerja akan merugikan perusahaan dari segi biaya kesehatan, absen kerja yang pada ujungnya mengganggu produktivitas kerja. Perhatian yang baik pada kesehatan kerja dan perlindungan risiko bahaya di tempat kerja menjadikan pekerja dapat lebih nyaman dalam bekerja. Dalam Undang-undang No. 23 tahun 1992 pasal 23 dinyatakan bahwa kesehatan kerja diselenggarakan agar setiap pekerja dapat bekerja secara sehat tanpa membahayakan diri sendiri dan masyarakat sekelilingnya, agar diperoleh produktivitas kerja yang optimal sejalan dengan program perlindungan tenaga kerja. LAKIP Dinkes Prov. Sumsel 2015

37


Cakupan Kabupaten/ Kota yang Melaksanakan Program Bina Pelayanan Kesehatan Tradisional Alternatif dan Komplementer

Satuan

Target

%

70

Realisasi 41

% 58.57

Cakupan Kabupaten / Kota yang melaksanakan Program Bina Pelayanan Kesehatan Tradisional Alternatif dan Komplementer pada tahun 2015 ditargetkan 70 persen dan terealisasi 41 persen atau sebesar 58,57 persen. Jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan pada tahun 2015, maka hasil capaian belum mencapai target akhir Renstra 2015. Jika dilihat dalam empat tahun terakhir, Cakupan Kabupaten / Kota yang Melaksanakan Program Yankestradkom mengalami fluktuaktif dari 20 persen tahun 2011 kemudian menjadi 40 persen di tahun 2012 naik menjadi 66,67 persen pada tahun 2013 dan naik lagi menjadi 100 persen pada tahun 2014 tapi tahun 2015 turun menjadi 41 persen seperti terlihat pada grafik berikut ; Grafik 3.7 Jumlah Cakupan Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Program Bina Pelayanan Kesehatan Tradisonal Alternatif dan Komplementer di Provinsi Sumatera Selatan Selama 5 (lima ) Tahun 2011 s/d 2015

Penyebab Kab / Kota yang Melaksanakan Program Bina Yankestradkom, Alternatif dan Komplementer belum maksimal dikarenakan ; 1. Keterbatasan bahan dan tenaga dokter terlatih untuk kegiatan Saintifikasi Jamu; 2. Sosialisasi dan advokasi program pelayanan kesehatan tradisional, alternatif dan komplementer terbatas baru sampai pada tingkat provinsi; LAKIP Dinkes Prov. Sumsel 2015

38

3. Keterbatasan anggaran untuk peningkatan kapasitas SDM kesehatan dalam bidang pelayanan kesehatan tradisional, alternatif dan komplementer; 4. Lemahnya koordinasi lintas sektor dan lintas program dalam pengembangan pelayanan kesehatan tradisional, alternatif dan komplementer di fasilitas pelayanan kesehatan ; 5. Seringnya terjadi mutasi pengelola program kesehatan tradisional ; 6. Belum optimalnya koordinasi antara Dinas Kesehatan Provinsi dengan Sentra P3T sebagai jaringan pendukung pengembangan kegiatan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Alternatif dan Komplementer.

Indikator Kinerja 10

Persentase Kabupaten / Kota yang Melaksanakan Program Bebas Pasung bagi Pasien yang Mengalami Gangguan Jiwa

Capaian Tahun 2015 Satuan Target Realisasi %

80

85

% 106.25

Persentase Kabupaten yang Melaksanakan Program Bebas Pasung bagi Pasien yang Mengalami Gangguan Jiwa pada tahun 2015 ditargetkan 80 persen dan terealisasi 85 persen atau sebesar 106,25 persen. Jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan pada tahun 2015, maka hasil capaian sudah melebihi target akhir Renstra 2015. Masih banyaknya pemahaman keliru tentang pasien yang mengalami gangguan jiwa sehingga banyak pasien dengan ODGJ yang ditelantarkan dan belum mendapat pengobatan yang optimal. Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang berobat dan mendapat pelayanan kesehatan primer yang ada di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015 sebanyak 2.219.687 orang atau 1,5% dari total keseluruhan kunjungan pasien di pelayanan kesehatan primer. Adapun penyakit yang paling banyak adalah gangguan psikotik 19.844 orang (58,8%), penyakit lainnya neurotic 12%, epilepsy 9%, Retardasi Mental 7,8%, penyakit jiwa lainnya 8,3% dan gangguan jiwa pada bayi,anak dan remaja 1,5%


Jumlah Kasus Pasung

Capaian Tahun 2015 Satuan Target Realisasi % orang 80 155 51,61

Jumlah kasus Pasung pada tahun 2015 ditargetkan 80 orang dan terealisasi 155 orang atau sebesar 51,61 persen. Jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan pada tahun 2015, maka hasil capaian belum mencapai target Renstra 2015. Pemasungan adalah tindakan yang menghalangi setiap orang dengan gangguan jiwa memperoleh dan melaksanakan hak – haknya sebagai warga Negara. Hak-Hak tersebut meliputi hak memperoleh pengobatan, penghasilan, pendidikan/ pekerjaan dan kehidupan social. LAKIP Dinkes Prov. Sumsel 2015

39

Dampak dari pemasungan adalah terhadap penyakit jiwanya, terhadap fisik, social, ekonomi baik bagi pasien, keluarga dan masyarakat. Program Kementerian Kesehatan untuk Indonesia Bebas Pasung tahun 2004 belum terlaksana secara optimal, sehingga rencana Indonesia Bebas Pasung diperpanjang sampai tahun 2019 dan diharapkan tahun 2030 di Indonesia Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) tidak ada lagi yang dipasung. Di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2015 ditemukan 253 ODGJ yang dipasung, yang sudah dibebaskan 98 (38,74%) ODGJ dan yang masih dipasung 155 (61,26%) ODGJ. Capaian Tahun 2015 Indikator Kinerja 12

Persentase Kabupaten/ Kota yang melaksanakan Upaya Kesehatan Indera Mata

Satuan

Target

%

80

Realisasi 90

% 112.5

Persentase Kabupaten/ Kota yang melaksanakan Upaya Kesehatan Indera Mata pada tahun 2015 ditargetkan 80 persen dan terealisasi 90 persen atau sebesar 112.5 persen. Jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan pada tahun 2015, maka hasil capaian melebihi dari target sampai akhir Renstra 2015. Kegiatan Pelayanan Kesehatan Indera Mata di Tingkat Puskesmas sbb: 1. Promotif : Penyuluhan kesehatan indera penglihatan 2. Preventif : deteksi dini / skrining gangguan penglihatan (Katarak, gloukoma, xerophthalamia, kelainan refraksi) 3. Kuratif : Pelayanan Kesehatan Mata dasar & rujukan.


Persentase Puskesmas yang Melaksanakan Penjaringan Kesehatan untuk peserta didik kelas VII dan X

Satuan

Target

Realisasi

%

%

45

40

88.88

Persentase Puskesmas yang melaksanakan Penjaringan Kesehatan untuk peserta didik kelas VII dan X pada tahun 2015 ditargetkan 45 persen dan terealisasi 40 persen atau sebesar 88,88 persen. Jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan pada tahun 2015, maka hasil capaian belum mencapai target akhir Renstra 2015. Upaya – Upaya dan factor yang mendukung cakupan capaian indicator ini adalah sebagai berikut : a.

Melakukan Program Skrining Kesehatan Anak Usia Sekolah , hal ini bertujuan untuk mengetahui secara dini masalah kesehatan anak sekolah;


40

b. c. d. e.

Intervensi pusat dalam penyediaan tenaga kesehatan yang kompeten dalam melaksanakan penjaringan kesehatan melalui alokasi dekon; Akselerasi pembinaan dan pelaksanaan UKS melalui optimalisasi peran & fungsi lintas sector dan program; Pembinaan teknis secara berjenjang dimulai dari Dinkes Prov/Kab/Kota hingga Puskesmas maupun Program UKS dengan lintas sector yang terkait; Penguatan koordinasi dengan lintas program & sector, pemanfaatan BOK & penguatan komitmen tenaga kesehatan yang telah dilatih serta mengenai pencatatan dan pelaporan. Capaian Tahun 2015 Indikator Kinerja

14

Jumlah Kabupaten / Kota mengembangkan Program Usila

yang

Satuan Kab/ Kota

Target

Realisasi

%

17

17

100

Jumlah Kabupaten / Kota yang mengembangkan Program Usila pada tahun 2015 ditargetkan 17 Kabupaten dan terealisasi 17 Kabupaten atau sebesar 100 persen. Jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan pada tahun 2015, maka hasil capaian sudah mencapai target akhir Renstra 2015. Jika dilihat dalam lima tahun terakhir, Jumlah Kabupaten / Kota telah semua menjalankan Program usila tapi dilihat dari Jumlah Puskesmas yang menjalankan Program Usila dari tahun 2011 mengalami peningkatan dari 255 Puskesmas pada tahun 2011 menjadi 227 Puskesmas pada tahun 2012 kemudian naik menjadi 256 puskesmas di tahun 2013 naik lagi menjadi 261 puskesmas pada tahun 2014 dan naik menjadi 279 puskesmas pada tahun 2015 seperti terlihat pada grafik berikut Grafik 3.8 Jumlah Puskesmas yang Mengembangkan Program Usila di Provinsi Sumatera Selatan Selama 5 (lima) Tahun 2011 s/d 2015


41

Semua Kabupaten / Kota telah melakukan Program Usila. Program Usila ini meliputi Posyandu Usila, Senam dan Asah terampil Usila, pemeriksaan kesehatan Usila,penjaringan usila resiko tinggi, penyuluhan, Kunjungan rumah, pengadaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan usila dan pemberian makanan tambahan. Capaian Tahun 2015 Indikator Kinerja 15

Persentase PUS yang menjadi Peserta KB Aktif

Satuan %

Target 62

Realisasi

57

% 91.93

Persentase PUS yang menjadi Peserta KB Aktif pada tahun 2015 ditargetkan 62 persen dan terealisasi 57 persen atau sebesar 91,93 persen. Jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan pada tahun 2015, maka hasil capaian belum mencapai target akhir Renstra 2015. Jika dilihat dalam lima tahun terakhir, Persentase PUS yang menjadi Peserta KB Aktif mengalami fluktuatif dari 59,35 persen tahun 2011 kemudian menjadi 71,09 persen di tahun 2012 turun menjadi 62 persen pada tahun 2013 naik 74,67 persen pada tahun 2014 dan turun menjadi 57 persen pada tahun 2015 seperti terlihat pada grafik berikut ; Grafik 3.9 Persentase PUS yang menjadi Peserta KB Aktif di Provinsi Sumatera Selatan Selama 5 (lima ) Tahun 2011 s/d 2015

Capaian indikator kinerja PUS yang menjadi akseptor KB perlu mendapat perhatian khusus, jika tidak diperhatikan akan terjadi ledakan jumlah penduduk. Peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan KB sampai dengan fasilitas pelayanan LAKIP Dinkes Prov. Sumsel 2015

42

kesehatan terdepan dan promosi kesehatan tentang pentingnya KB untuk meningkatkan kualitas hidup dan sumber daya manusia. Upaya-upaya untuk meningkatkan cakupan PUS yang menjadi akseptor KB antara lain : Ketepatan dan Pengisian Stock Alokon terutama suntik dan pil, peningkatan akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan KB, diharapkan akses terhadap pelayanan KB bagi masyarakat ini dapat sampai ke tingkat desa melalui penempatan bidan di desa yang dapat memberikan pelayanan KB bagi masyarakat. Upaya promosi juga perlu dilakukan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran pasangan usia subur untuk menjadi peserta Keluarga Berencana serta memperbaiki sistem pencatatan dan pelaporan program KB di Puskesmas. Capaian Tahun 2015 Indikator Kinerja 16

Rasio antara Kebutuhan KB dan KB yang Tidak Terpenuhi (Unmet Need KB)

Satuan

Target

%

7

Realisasi

9.5

% 73,68

Persentase Rasio antara kebutuhan KB dan KB yang Tidak Terpenuhi (Unmet Need KB) atau pasangan yang tidak ingin punya anak tetapi tidak menggunakan alat kontrasepsi. pada tahun 2015 ditargetkan 7 persen dan terealisasi 9,5 persen atau sebesar 73,68 persen. Jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan pada tahun 2015, maka hasil capaian belum mencapai target Renstra 2015. Penyebab meningkatnya Unmet Need KB dikarenakan : 1. 2. 3. 4.

Wanita yang menghadapi hambatan keuangan, pendidikan, geografis & sosial; Masih terbatasnya dana dan akses informasi pelayanan KB; Kurangnya pengetahuan tentang KB; Ketakutan terhadap efek samping dan ketidaknyamanan dalam penggunaan kontrasepsi; 5. Kurangnya dukungan suami & budaya yang masih dipegang teguh oleh Pasangan Usia Subur (PUS).


Total Fertility Rate (TFR)

Capaian Tahun 2015 Satua Targe Realisasi n t % 2.4 3.2

% 75

Total Fertility Rate (TFR) pada tahun 2015 ditargetkan 2,4 persen dan terealisasi 3,2 persen atau sebesar 75 persen. Jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan pada tahun 2015, maka hasil capaian belum mencapai target Renstra 2015.Penyebab meningkatnya Total Fertility Rate (TFR) pada tahun 2015 dikarenakan tingginya angka Drop Out akseptor KB. Dari 17 indikator yang terkait dengan sasaran strategis tentang meningkatkan upaya kesehatan dan cakupan program kesehatan, jika dibandingkan dengan target yang terdapat dalam renstra dinas kesehatan pada tahun 2015, maka hanya 6 (enam) indikator telah berhasil mencapai target kinerja yang ditetapkan. LAKIP Dinkes Prov. Sumsel 2015

43

1.2

Menjamin Ketersediaan Pelayanan Kefarmasian dan Fasilitas Kesehatan bagi Seluruh Masyarakat Sumatera Selatan

Indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran keberhasilan terhadap capaian sasaran strategis diatas sebanyak 7 (tujuh) indikator. Capaian per indikator adalah sebagai berikut : Capaian Tahun 2015 Indikator Kinerja

1

Persentase Ketersediaan obat dan Vaksin di Puskesmas sesuai kebutuhan

Satuan

%

Target

93

Realisasi

76.28

%

82.02

Persentase ketersediaan obat dan Vaksin di Puskesmas sesuai kebutuhan pada tahun 2015 ditargetkan 93 persen dan terealisasi 76,28 persen atau sebesar 82,02 persen. Jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan pada tahun 2015, maka hasil capaian belum mencapai target akhir Renstra 2015. Jika dilihat dalam lima tahun terakhir, persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas sesuai kebutuhan mengalami flutuaktif dari 90 persen tahun 2011 kemudian menjadi 85 persen di tahun 2012 naik menjadi 87 persen pada tahun 2013 naik lagi 89 persen pada tahun 2014 tapi turun menjadi 76,28 persen pada tahun 2015 seperti terlihat pada grafik berikut ; Grafik 3.10 Persentase Ketersediaan Obat dan Vaksin di Puskesmas Sesuai Kebutuha Selama 5 (lima ) Tahun 2011 s/d 2015


44

Belum tercapainya indikator kinerja ini disebabkan kurangnya permintaan obat yang tersedia. Selama ini pengadaan obat khususnya di Dinas Kesehatan Provinsi sudah berdasarkan kepada kebutuhan, dimana setiap tahunnya telah disusun Rencana Kebutuhan Obat (RKO) yang didalamnya juga sudah mempertimbangkan kebutuhan obat dari tingkat kabupaten/kota. Pada setiap awal tahun, data kebutuhan obat dari kabupaten/kota sudah diterima. Capaian Tahun 2015 Indikator Kinerja 2

Persentase Puskesmas yang memiliki Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan sesuai Standar

Satuan %

Target 60

Realisasi

%

54

90

Persentase Puskesmas yang memiliki Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan sesuai Standar pada tahun 2015 ditargetkan 60 persen dan terealisasi 54 persen atau sebesar 90 persen. Jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan pada tahun 2015, maka hasil capaian belum mencapai target akhir Renstra 2015. Rendahnya capaian Puskesmas yang memiliki sarana, prasarana dan alat kesehatan sesuai standar dikarenakan : 1. Kalibrasi terhadap peralatan kesehatan belum dilakukan secara keseluruhan; 2. Belum optimalnya koordinasi antara Pemerintah Pusat dengan Dinas Kesehatan Provinsi / Kabupaten / Kota terkait pembinaan & pengawasan Sarana prasarana kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan; 3. Kurangnya pemeliharaan kapasitas dan kapabilitas tenaga teknis pengelola pemeliharaan sarana prasarana kesehatan oleh Pemerintah Pusat, Dinas Kesehatan Provinsi / Kabupaten /Kota dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan; 4. Dana yang terbatas sehingga mutu pelayanan Puskesmas menjadi rendah karena tidak sesuai dengan standar kesehatan.


Persentase Rumah Sakit Umum Daerah yang memiliki Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan sesuai Standar

Satuan %

Target 65

Realisasi

50

% 76.92

Persentase Rumah Sakit Umum Daerah yang memiliki Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan sesuai Standar pada tahun 2015 ditargetkan 65 persen dan terealisasi 50 persen atau sebesar 76,92 persen. Jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan pada tahun 2015, maka hasil capaian belum mencapai target akhir Renstra 2015. Rendahnya capaian Rumah Sakit Umum Daerah yang memiliki sarana, prasarana dan alat kesehatan sesuai standar dikarenakan : 1. Kalibrasi terhadap peralatan kesehatan belum dilakukan secara keseluruhan;


45

2. Belum optimalnya koordinasi antara Pemerintah Pusat dengan Dinas Kesehatan Provinsi / Kabupaten / Kota terkait pembinaan & pengawasan Sarana prasarana kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan; 3. Kurangnya pemeliharaan kapasitas dan kapabilitas tenaga teknis pengelola pemeliharaan sarana prasarana kesehatan oleh Pemerintah Pusat, Dinas Kesehatan Provinsi / Kabupaten /Kota dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan; 4. Dana yang terbatas sehingga mutu pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah menjadi rendah karena tidak sesuai dengan standar kesehatan.

Capaian Tahun 2015 Indikator Kinerja

Satuan

Persentase Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) yang Memiliki Izin Edar yang Memenuhi Persyaratan Kesehatan

4

Target

%

70

Realisasi

76.26

% 108.94

Persentase Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) yang memiliki izin edar yang memenuhi persyaratan kesehatan pada tahun 2015 ditargetkan 70 persen dan terealisasi 76,26 persen atau sebesar 108,94 persen. Jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan pada tahun 2015, maka hasil capaian belum mencapai target akhir Renstra 2015. Meningkatnya capaian kinerja indikator ini disebabkan karena sudah banyaknya jumlah industri rumah tangga pangan yang ada dan tingginya kesadaran para pemilik industri rumah tangga untuk mendaftarkan usahanya. Berikut tabel jumlah IRTP yang telah memiliki izin edar di Sumatera Selatan. Tabel 3.1 Jumlah IRTP Memiliki Izi Edar di Sumatera Selatan Tahun 2105 NO.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

KABUPATEN/KOTA

OKU OGAN ILIR OKI OKU TIMUR OKU SELATAN PRABUMULIH MUARA ENIM LAHAT PAGAR ALAM EMPAT LAWANG PALEMBANG MUSI RAWAS MUSI BANYUASIN


IRTP MEMPUNYAI IZIN EDAR 2014 JML 188 82 70 18 20 86 123 100 79 63 317 33 50

% 45,19 61,25 70.00 32,83 100 63,70 35,55 88,50 45,40 100,00 80,80 23,40 100

IRTP MEMPUNYAI IZIN EDAR 2015 JML 188 82 70 18 20 86 123 125 79 63 317 33 50

% 45,19 61,25 70.00 32,83 100 63,70 35,55 92,59 45,40 100,00 80,80 23,40 100

46

NO.

14. 15. 16. 17.

KABUPATEN/KOTA

BANYUASIN LUBUK LINGGAU PALI MURATARA PROVINSI

IRTP MEMPUNYAI IZIN EDAR 2014 JML 94 22 50 1.395

% 37,30 28,20 100 75,60

IRTP MEMPUNYAI IZIN EDAR 2015 JML % 94 37,30 22 28,20 10 33,33 50 100 1430 76,26


Persentase RSUD PONEK

Satuan %

Target 55

Realisasi

57

% 103.63

Persentase RSUD PONEK pada tahun 2015 ditargetkan 55 persen dan terealisasi 57 persen atau sebesar 103.63 persen. Jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan pada tahun 2015, maka hasil capaian sudah melebihi target akhir Renstra 2015. Jumlah Rumah Sakit yang telah melaksanakan PONEK pada tahun 2015 ada 10 RSUD dari 21 RSUD, 1 RS Vertikal dan 2 RS Swasta . RSUD dan RS Swasta tersebut adalah sebagai berikut : 1. RSUD Bari Palembang 2. RSUD Prabumulih 3. RSUD HM. Rabain Muara Enim 4. RSUD Sekayu 5. RSUD Dr. Ibnu Sutowo Baturaja 6. RSUD Kayu Agung 7. RSUD Lahat 8. RSUD Sobirin Musi Rawas 9. RSUD Pagar Alam 10. RSUD Banyuasin 11. RSU. Dr. Moh Hoesin Palembang 12. RS. RK Charitas Palembang 13. RS. Muhammadiyah Palembang Tujuan RSUD melaksanakan PONEK (Penanganan Obsestri Neonatal Emergency Komprehensif) adalah untuk Menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) dan kematian umum.

Indikator Kinerja 6

Persentase Rumah Sakit Terakreditasi versi 2012


Capaian Tahun 2015 Satuan Target Realisasi %

10

4.68

% 46.8

47

Persentase Rumah Sakit Terakreditasi versi 2012 pada tahun 2015 ditargetkan 10 persen dan dan terealisasi 4,68 persen atau sebesar 46,8 persen. Jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan pada tahun 2015, maka hasil capaian belum mencapai target akhir Renstra 2015. Di Sumatera Selatan Rumah Sakit yang telah Terakreditasi versi 2012 sebanyak 3 (tiga) Rumah sakit yaitu RS Mohammad Husien Palembang, RS Bari dan RS Hermina. Tidak tercapainya indiktor kinerja Rumah Sakit yang terakreditasi versi 2012 dari target yang ditetapkan sebesar 10% pada tahun 2015 sebabkan karena ; 1. Untuk Akreditasi dibutuhkan dukungan dana yang besar dari pemilik rumah sakit 2. Pembinaan Akreditasi dari Provinsi ke RS belum berjalan optimal 3. Pengelola RS belum memahami manfaat Akreditasi RS 4. SDM yang dilatih dari RSUD belum mensosialisikan secara maksimal pada atasan.

Indikator Kinerja 7

Persentase Puskesmas yang Terakreditasi

Capaian Tahun 2015 Satuan Target Realisasi % 3 0

% 0

Persentase Puskesmas yang terakreditasi pada tahun 2015 capaiannya sebesar 0%. Hal ini berarti bahwa pada 2015 indikator ini belum mencapai target yang ditetapkan sebesar 3%. Belum tercapainya indikator ini dikarenakan pada tahun 2015 baru melakukan persiapan akreditasi Puskesmas. Untuk akreditasi Puskesmas baru akan mulai dilaksanakan pada tahun 2016. Adapun persyaratan untuk akreditasi Puskesmas antara lain : 1. Surat Usulan Kadinkes Kab/Kota mengenai Puskesmas yang disiapkan untuk akreditasi yang telah memenuhi standar Puskesmas sesuai Permenkes No. 75 Tahun 2014 dan Permenkes No. 46 tahun 2015 2. SK Pembentukan Tim Pendamping Akreditasi Dinkes Kab/Kota. 3. Penyiapan anggaran untuk tim pendamping akreditasi puskesmas Kab/Kota baik pra akreditasi maupun pasca akreditasi serta honor Tim Surveyor sebagai penilai Akreditasi Puskesmas.

Dari 7 indikator yang terkait dengan sasaran strategis tentang menjamin ketersediaan pelayanan kefarmasian dan fasilitas kesehatan bagi seluruh masyarakat Sumatera Selatan, jika dibandingkan dengan target yang terdapat dalam renstra dinas kesehatan pada tahun 2015, maka hanya 2 (dua) indikator telah berhasil mencapai target kinerja yang ditetapkan.


48

1.3

Memberikan Jaminan pada Masyarakat untuk Mendapatkan Pelayanan Kesehatan yang Terjangkau dan Bermutu

Indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran keberhasilan terhadap capaian sasaran strategis diatas sebanyak 3 (tiga) indikator. Capaian per indikator adalah sebagai berikut : Capaian Tahun 2015 Indikator Kinerja

1

Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Masyarakat Miskin

Satuan

%

Target

100

Realisasi

100

%

100

Cakupan pelayanan kesehatan rujukan masyarakat miskin pada tahun 2015 ditargetkan 100 persen dan terealisasi 100 persen atau sebesar 100 persen. Jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan pada tahun 2015, maka hasil capaian sudah mencapai target akhir Renstra 2015. Persentase keluarga miskin yang mendapatkan pelayanan kesehatan di Provinsi Sumatera Selatan telah mencapai 100,0%, sesuai dengan target yang ditetapkan. Dengan adanya program berobat gratis atau Jamsoskes Sumsel Semesta, tidak ada lagi penduduk miskin yang tidak mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhannya karena sudah dijamin oleh Pemerintah. Sementara untuk persentase penduduk peserta JPKM juga sudah mencapai 100,0%. Hal ini disebabkan karena penduduk yang belum mempunyai jaminan atau asuransi kesehatan telah ditanggung melalui Program Jamsoskes Sumsel Semesta yang memang diperuntukkan bagi seluruh penduduk Sumatera Selatan yang belum memiliki jaminan pelayanan kesehatan. Cakupan jaminan atau asuransi kesehatan di Sumatera Selatan telah meliputi seluruh penduduk atau telah mencapai “Universal Coverage”. Capaian Tahun 2015 Indikator Kinerja

2

Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin

Satuan

%

Target

100

Realisasi

100

%

100

Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin pada tahun 2015 ditargetkan 100 persen dan terealisasi 100 persen atau sebesar 100 persen. Jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan pada tahun 2015, maka hasil capaian sudah mencapai target akhir Renstra 2015.


49


Persentase Penduduk yang Mendapatkan Jaminan Sosial Kesehatan Sumsel Semesta

Satuan %

Target 100

Realisasi

%

100

100

Persentase Penduduk yang Mendapatkan Jaminan Sosial Kesehatan Sumsel Semesta pada tahun 2015 ditargetkan 100 persen dan terealisasi 100 persen atau sebesar 100 persen. Jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan pada tahun 2015, maka hasil capaian sudah mencapai target akhir Renstra 2015. Dengan demikian target kinerja Persentase Penduduk yang Mendapatkan Jaminan Sosial Kesehatan Sumsel Semesta telah mencapai target Renstra 2015. Jika dilihat dari hasil capaian selama 5 tahun maka Persentase Penduduk yang Mendapatkan Jaminan Sosial Kesehatan Sumsel Semesta sudah mencapai 100 persen sejak tahun 2011, seperti terlihat pada grafik dibawah ini : Grafik 3.11 Persentase Penduduk yang Mendapatkan Jaminan Sosial Kesehatan Sumsel Semesta di Provinsi Sumatera Selatan Selama 5(lima) Tahun 2011 s/d 2015

Pencapaian terhadap target yang ditetapkan dapat terjadi karena adanya program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) yang diselenggarakan oleh Kementrian Kesehatan untuk penduduk miskin sesuai dengan kuota yang diperoleh oleh setiap daerah (Kabupaten/Kota) serta sudah berjalannya program berobat gratis atau Jamsoskes Sumsel Semesta. Selama ini untuk program Jamkesmas tidak semua penduduk miskin ditanggung oleh Pemerintah Pusat. Jumlah masyarakat miskin yang ditanggung sesuai dengan kuota yang ada sehingga masih terdapat masyarakat miskin yang tidak mendapatkan jaminan pelayanan kesehatan yang kemudian menjadi kewajiban pemerintah daerah untuk menanggungnya. Untuk masyarakat miskin yang tidak ditanggung oleh program Jamkesmas, maka di Provinsi Sumatera LAKIP Dinkes Prov. Sumsel 2015

50

Selatan mereka ditanggung melalui Program Jamsoskes Sumsel Semesta. Dengan demikian sudah seluruh masyarakat miskin memiliki jaminan pemeliharaan kesehatan. Dengan demikian akses mereka terhadap pelayanan kesehatan, baik pelayanan kesehatan dasar dan rujukan tidak lagi menemui kendala karena permasalahan ketiadaan dana. Untuk pelayanan kesehatan rujukan, standar yang digunakan pada program Jamsoskes Sumsel Semesta sama dengan Jamkesmas, yaitu rawat inap di kelas III. Dari 3 indikator yang terkait dengan sasaran strategis tentang memberikan jaminan pada masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang terjangkau dan bermutu , jika dibandingkan dengan target yang terdapat dalam renstra dinas kesehatan pada tahun 2015, maka semua indikator telah berhasil mencapai target kinerja yang ditetapkan.

TUJUAN KEDUA

Mewujudkan Masyarakat yang Mandiri untuk Hidup Bersih dan Sehat

Untuk mewujudkan tujuan kedua tersebut, telah ditetapkan satu sasaran strategis. Selama tahun 2015 telah dilaksanakan upaya untuk mencapai sasaran strategis tersebut dengan tingkat pencapaian dapat dijelaskan dibawah ini. 2.1

Meningkatnya Kesadaran Masyarakat Untuk Hidup Bersih dan Sehat

Indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran keberhasilan terhadap capaian sasaran strategis diatas sebanyak 6 (enam) indikator. Capaian per indikator adalah sebagai berikut : Indikator Kinerja 1

Persentase Rumah Sehat

Satuan Persen

Capaian Tahun 2015 Target Realisasi 70,8 72,94

% 103.02

Cakupan penduduk yang menempati Rumah Sehat pada tahun 2015 sebesar 72,94 persen. Jika dibandingkan dengan target rentsra tahun 2015 sebesar 70,8 persen maka persentase capaian tahun 2015 adalah sebesar 103,02 persen, dengan kata lain indikator kinerja persentase rumah sehat sudah melebihi target akhir renstra 2015. Jika dibandingkan hasil capaian tahun sebelumnya maka capaian persentase rumah sehat tahun 2015 sebesar 72,94 persen sama dengan tahun 2014 yaitu 72,94 persen dan begitu juga tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2011 persentase rumah sehat sebesar 70,44 persen naik menjadi 72 persen pada tahun 2012, kemudian naik lagi menjadi 74,67 persen pada tahun 2013, naik lagi menjadi 72,94 persen pada tahun 2014 dan sama 72,94 persen pada tahun 2015. Dengan demikian indikator kinerja persentase rumah sehat menunjukkan grafik peningkatan dan dari target 2015 sudah melebihi target, seperti terlihat pada gambar dibawah ini : LAKIP Dinkes Prov. Sumsel 2015

51

Grafik 3.12 Capaian Persentase Rumah Sehat di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2011 s/d 2015

Dilihat dari grafik diatas trend yang terjadi dari tahun 2011 meningkat tapi pada tahun 2014 menurun dan tahun 2015 trendnya sama, dilihat dari target tahun 2015 yang terjadi melebihi target. Hal ini dikarenakan masih adanya kontribusi dari PAMSIMAS (Pamsimas telah mengembangkan 5 Pilar STBM yaitu STOP BABS, CTPS, PAM RT, SAMPAH RT dan LIMBAH RT) , PPSP (Program Percepatan Sanitasi Perkotaan) dan EHRA (Enviroment Health Rish Assement/ Study Kelayakan Kesehatan Lingkungan), meningkatnya kesadaran masyarakat akan kondisi rumah yang memenuhi persyaratan kesehatan ( seperti dalam suatu rumah sudah ada air bersih, jamban, tempat sampah, limbah rumah tangga dan pengelolaan makanan dan minuman), pembinaan dan pengawasan program penyuluhan rumah sehat.

Indikator Kinerja 2

Persentase tempat-tempat umum sehat

Satuan Persen

Capaian Tahun 2015 Target Realisasi 70

84.6

% 120.8

Cakupan persentase tempat-tempat umum sehat pada tahun 2015 sebesar 84,6 persen. Jika dibandingkan dengan target rentsra tahun 2015 sebesar 70 persen maka persentase capaian tahun 2015 adalah sebesar 120.8 persen, dengan kata lain indikator kinerja persentase tempat-tempat umum sehat sudah melebihi target sampai akhir renstra 2015. LAKIP Dinkes Prov. Sumsel 2015

52

Jika dibandingkan hasil capaian tahun sebelumnya maka capaian persentase tempattempat umum sehat tahun 2015 sebesar 84,6 persen sama trendnya dengan tahun 2014 dan mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2011 persentase rumah sehat sebesar 76,29 persen naik menjadi 76,81 persen pada tahun 2012, kemudian naik lagi menjadi 78,43 persen pada tahun 2013, naik lagi menjadi 84,6 persen pada tahun 2014 dan tetap trendnya 84,6 persen pada tahun 2015. Indikator kinerja persentase tempat – tempat umum sehat menunjukkan grafik peningkatan yang positif seperti terlihat pada gambar dibawah ini :

Grafik 3.13 Capaian Tempat – Tempat Umum Sehat di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2011 s/d 2015

Tercapainya target indikator kinerja ini dikarenakan target yang diberikan sesuai dengan kondisi yang ada, mulai adanya kesadaran dari para pengelola tempattempat umum untuk memenuhi persyaratan kesehatan, adanya koordinasi dan intervensi lintas sektor terkait serta adanya penegakan peraturan terkait persyaratan TTU sehat. Pembinaan terhadap para pengelola tempat-tempat umum oleh dinas kesehatan, kabupaten/kota dan provinsi mulai dilakukan secara bertahap. Upaya yang dilakukan agar peningkatan tetap mencapai indikator ini antara lain : 1. Peningkatan presentase tempat umum sehat menunjukkan kinerja dan citra pemerintah suatu daerah dan dapat dijadikan pusat pembelajaran bagi daerah lain dalam pembinaan PHBS di tempat-tempat umum, 2. Peningkatan pemahaman dan kepatuhan para pengelola tempat-tempat umum untuk memenuhi persyaratan kesehatan melalui pembinaan, sosialisasi, pelatihan serta pemberian reward dan punishment kepada pengelola tempat-tempat umum, 3. Peningkatan kemampuan para pengelola program penyehatan lingkungan ditingkat dinas kesehatan kabupaten/kota sampai dengan Puskesmas sehingga LAKIP Dinkes Prov. Sumsel 2015

53

dapat melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap tempat-tempat umum tersebut, 4. Lingkungan menjadi lebih bersih, indah dan sehat sehingga meningkatkan citra tempat umum dan meningkatkan pendapatan bagi tempat-tempat umum sebagai akibat dari meningkatnya kunjungan pengguna tempat-tempat umum.

Indikator Kinerja 3

Persentase keluarga yang memiliki akses terhadap air bersih

Satuan Persen

Capaian Tahun 2015 Target Realisasi 70.40

67.92

% 96.48

Cakupan persentase keluarga yang memiliki akses terhadap air bersih pada tahun 2015 sebesar 67,92 persen. Jika dibandingkan dengan target rentsra tahun 2015 sebesar 70,40 persen maka persentase capaian tahun 2015 adalah sebesar 96,47 persen, dengan kata lain indikator kinerja persentase keluarga yang memiliki akses terhadap air bersih belum mencapai target sampai akhir renstra 2015. Jika dibandingkan hasil capaian tahun sebelumnya maka capaian persentase keluarga yang memiliki akses terhadap air bersih tahun 2015 sebesar 67,92 persen, capaian ini meningkat dari tahun 2014 sebesar 67,02 persen. Pada tahun 2011 persentase keluarga yang memiliki akses terhadap air bersih sebesar 71,53 persen naik menjadi 74,46 persen pada tahun 2012, kemudian naik lagi menjadi 76,66 persen pada tahun 2013, turun menjadi 67,02 persen pada tahun 2014 dan mengalami peningkatan 71,67 persen pada tahun 2015. Berikut grafik persentase pencapaian indikator keluarga yang memiliki akses terhadap air bersih :

Grafik 3.14 Persentase Capaian Keluarga yang Memiliki Akses terhadap Air Bersih di Provinsi Sumatera Selatan Selama 5 (lima) Tahun 2011 s/d 2015


54

Dilihat dari trend grafik diatas terlihat dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 mengalami peningkatan tapi pada tahun 2014 mengalami penurunan dan pada tahun 2015 mengalami peningkatan lagi, Peningkatan ini disebabkan karena adanya program Pamsimas di Provinsi Sumatera Selatan juga karena semakin meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya akses terhadap sarana air bersih. Dengan kata lain peningkatan tersebut tidak terlepas dari kesadaran masyarakat akan penggunaan sarana air bersih baik yang dibangun secara mandiri maupun oleh pemerintah. Disamping itu peran tenaga kesehatan yang memberikan bimbingan kepada masyarakat tentang pentingnya perilaku hidup bersih dan sehat. Disadari juga bahwa penyakit yang timbul melalui media air ini cukup banyak. Untuk itu perlu terus disosialisasikan tentang pentingnya arti penggunaan air bersih yang memenuhi syarat kesehatan baik dari segi sarana maupun kualitas air yang digunakan Indikator Kinerja 4

Persentase Desa melaksanakan Program STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat)

Satuan Desa


33

% 84,32

Persentase Desa yang melaksanakan Program STBM pada Tahun 2015 sebesar 33 persen. Jika dibandingkan dengan target renstra pada tahun 2015 sebesar 39 persen maka capaian tahun 2015 adalah sebesar 84,32 persen, dengan kata lain indikator kinerja indikator ini belum mencapai target renstra 2015. Tabel 3.2 Kabupaten/Kota Yang telah Melaksanakan STBM Tahun 2015


55

Dari tabel di atas Desa yang melaksanakan Program STBM sampai tahun 2015 sebanyak 15 Kab/Kota yang sudah melaksanakan STBM. Dengan Jumlah Desa 1075 Desa dari, 3189 Desa dan Kelurahan di Provinsi Sumatera Selatan.

Indikator Kinerja 5

Jumlah Kabupaten / Kota melaksanakan Program Kabupaten / Kota Sehat (KKS)

Satuan Kabupaten / Kota

Capaian Tahun 2014 Target Realisasi 0,3

11,8

% 100

Jumlah Kabupaten / Kota melaksanakan Program Kabupaten / Kota Sehat pada tahun 2015 sebesar 2 Kabupaten / Kota atau sebesar 11,8 persen. Jika dibandingkan dengan target rentsra tahun 2015 sebesar 0,3 pesersn maka capaian tahun 2015 adalah sebesar 100 persen, dengan kata lain indikator kinerja ini telah mencapai target renstra 2015.

Indikator Kinerja 6

Persentase Desa Siaga Aktif Purnama dan Mandiri

Satuan Persen


20.51

% 28.09

Persentase desa siaga aktif purnama dan mandiri pada tahun 2015 sebesar 20,51 persen. Jika dibandingkan dengan target rentsra tahun 2015 sebesar 73 persen maka persentase capaian tahun 2015 adalah sebesar 28,09 persen, dengan kata lain indikator kinerja persentase desa siaga aktif purnama dan mandiri jauh dari target akhir renstra 2015. Indikator persentase desa siaga aktif purnama dan mandiri baru dilaksanakan 2 tahun ini, maka dilihat dari tahun sebelumnya persentase desa siaga aktif purnama dan mandiri tahun 2015 meningkat dari tahun 2014 sebesar 13,88 persen. Jika dilihat dari grafik selama 2 (dua) tahun maka terlihat trend peningkatan seperti terlihat pada grafik dibawah ini.


56

Grafik 3.15 Persentase Desa Siaga Aktif Purnama dan Mandiri di Provinsi Sumatera Selatan Selama 2 (dua) Tahun 2014 s/d 2015

Rendahnya capaian Persentase Desa Siaga Aktif Purnama & mandiri adalah Forum masyarakat desa/ kelurahan belum berjalan secara teratur Mobilisasi kader kesehatan sangat tinggi UKBM (Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat) aktif yang ada di desa rata – rata hanya Posyandu ( Provinsi : Posyandu Purnama dan Mandiri hanya 58,38%) Persentase 10% dana desa untuk bidang kesehatan belum ada Belum ad aperan aktif pendanaan dari pihak ketiga seperti ormas dan dunia usaha Belum terealisasinya peraturan di desa / kelurahan Capaian rumah tangga ber PHBS masih rendah (Provinsi : 65,78%) Dari 17 Kabupaten / Kota yang mencapai Desa Siaga Aktif Purnama dan Mandiri sekitar 80% Tahun 2015 adalah Banyuasin sebesar 79,44 persen dan OKUT sebesar 77, 87 persen. Dari 6 indikator yang terkait dengan sasaran strategis tentang Meningkatnya Kesadaran Masyarakat untuk Hidup Bersih dan Sehat , jika dibandingkan dengan target yang terdapat dalam renstra dinas kesehatan pada tahun 2015, maka hanya 3 (tiga) indikator telah berhasil mencapai target kinerja yang ditetapkan.


57

TUJUAN KETIGA

Mewujudkan SDM Kesehatan yang Berkualitas & Tersebar secara Merata

Untuk mewujudkan tujuan kedua tersebut, telah ditetapkan dua sasaran strategis. Selama tahun 2015 telah dilaksanakan upaya untuk mencapai sasaran strategis tersebut dengan tingkat pencapaian dapat dijelaskan dibawah ini.

3.1

Meningkatnya Kecukupan SDM Kesehatan di Setiap Jenjang Pelayanan

+ Indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran keberhasilan terhadap capaian sasaran strategis diatas sebanyak 2 (dua) indikator. Capaian per indikator adalah sebagai berikut :

1

Indikator Kinerja Persentase Kecukupan SDM Puskesmas sesuai Standar

Satuan di

%


58

% 96,67

Persentase Kecukupan SDM di Puskesmas sesuai Standar pada tahun 2015 ditargetkan 60 persen dan terealisasi 58 persen atau sebesar 96,67 persen. Jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan pada tahun 2015, maka hasil capaian indikator ini belum mencapai target Renstra 2015. Tidak tercapainya indikator ini dikarena masih ada Puskesmas yang belum memiliki tenaga dokter, masih kurangnya tenaga perawat, bidan, analis, gizi, kesehatan masyarakat dan farmasi di Puskesmas. Selain kurangya tenaga di Puskesmas distribusi tenaga kesehatan yang tidak merata juga menjadi penyebab tidak tercapainya indikator ini. Solusi yang harus dilakukan untuk memperbaiki indikator ini adalah dengan menambah tenaga medis dan paramedis baik melalui pengangkatan tenaga CPNS maupun melalui tenaga honorer atau PTT. Selain itu perlu ada regulasi dan komitmen kuat untuk pemerataan sebaran tenaga kesehatan di Puskesmas.

2

Indikator Kinerja Persentase Kecukupan SDM di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) sesuai Standar

Satuan %


56

% 93,33

Persentase Kecukupan SDM di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) sesuai Standar pada tahun 2015 ditargetkan 60 persen dan terealisasi 56 persen atau sebesar 93,33 persen. Jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan pada tahun 2015, maka hasil capaian belum mencapai target Renstra 2015. . Tidak tercapainya indikator ini dikarena masih ada RSUD yang belum memiliki dokter spesialis sesuai standar, LAKIP Dinkes Prov. Sumsel 2015

58

masih kurangnya tenaga perawat, bidan, analis, gizi, dan farmasi di rumah sakit. Selain kurangya tenaga di rumah sakit distribusi tenaga kesehatan yang tidak merata juga menjadi penyebab tidak tercapainya indikator ini. Solusi yang harus dilakukan untuk memperbaiki indikator ini adalah dengan menambah tenaga dokter spesialis dan paramedis baik melalui pengangkatan tenaga CPNS maupun melalui tenaga honorer atau PTT. Selain itu perlu ada regulasi dan komitmen kuat untuk pemerataan sebaran tenaga kesehatan di rumah sakit. Solusi lain adalah dengan membuat MOU dengan perguruan tinggi agar tenaga dokter residen senior dapat ditempatkan di rumah sakit sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan dokter spesialis. Dari 2 indikator yang terkait dengan sasaran strategis tentang Meningkatnya kecukupan SDM Kesehatan di setiap Jenjang Pelayanan, jika dibandingkan dengan target yang terdapat dalam renstra dinas kesehatan pada tahun 2015, belum ada yang berhasil mencapai target kinerja yang ditetapkan.

3.2

Meningkatnya Kualitas SDM Kesehatan melalui Pendidikan dan Pelatihan Kesehatan dan Uji Kompetensi, Akreditasi Sertifikasi

Indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran keberhasilan terhadap capaian sasaran strategis diatas sebanyak 1 (satu) indikator. Capaian per indikator adalah sebagai berikut :

1

Indikator Kinerja Persentase Tenaga Kesehatan yang Memiliki Surat Tanda Registrasi (STR)

Satuan %


55.68

% 139.2

Persentase Tenaga Kesehatan yang Memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) pada tahun 2015 ditargetkan 40 persen dan terealisasi 55,68 persen atau sebesar 139,2 persen. Jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan pada tahun 2015, maka hasil capaian sudah melebihi target akhir Renstra 2015. Persentase tenaga kesehatan yang memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) capaiannya tahun 2015 sebesar 55,68% berarti capaian tahun 2015 sudah melebihi target yang ditetapkan sebesar 40%. Peningkatan capaian tersebut adalah Jumlah tenaga kesehatan yang STR lebih banyak dari usulan STR karena ; Pengusulan STR banyak yang tidak melalui MTKP sehingga data usulan tidak ada di MTKP Semua STR yang sudah selesai dikirim melalui MTKP Banyak STR yang dicetak 2x (double cetak).


59

Dari 1 indikator yang terkait dengan sasaran strategis tentang Meningkatnya Kualitas SDM Kesehatan melalui pendidikan dan pelatihan kesehatan dan uji kompetensi, akreditasi sertifikasi , jika dibandingkan dengan target yang terdapat dalam renstra dinas kesehatan pada tahun 2015, maka semua indikator (1) telah berhasil mencapai target kinerja yang ditetapkan. TUJUAN KEEMPAT Mewujudkan Derajat Kesehatan Masyarakat yang

Setinggi - Tingginya

Untuk mewujudkan tujuan kedua tersebut, telah ditetapkan empat sasaran strategis. Selama tahun 2015 telah dilaksanakan upaya untuk mencapai sasaran strategis tersebut dengan tingkat pencapaian dapat dijelaskan dibawah ini. 4.1

Menurunkan Jumlah Kematian Ibu Maternal

Indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran keberhasilan terhadap capaian sasaran strategis diatas sebanyak 1 (satu) indikator. Capaian indikator adalah sebagai berikut :

1

Indikator Kinerja Jumlah Kematian Ibu Maternal

Satuan Orang

Capaian Tahun 2015 Target Realisasi 140 156

% 89.74

Jumlah kematian ibu maternal pada tahun 2015 ditargetkan 140 orang dan terealisasi 156 orang atau sebesar 89,74 persen. Jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan pada tahun 2015, maka hasil capaian ini sudah melebihi target akhir Renstra 2015. Jumlah kematian ibu maternal tertinggi terjadi di Kabupaten Banyuasin (20 kasus) dan Kabupaten OKI ( 18 kasus). Sedangkan jumlah kematian ibu maternal terendah terjadi di Kota OKU (5 kasus), Kabupaten Prabumulih (3 kasus) dan Kota Pagar Alam (1 kasus). Jika dilihat dalam lima tahun terakhir, jumlah kematian ibu maternal terus mengalami peningkatan dari 133 orang pada tahun 2011 menjadi 149 orang pada tahun 2012 kemudian turun menjadi 144 orang di tahun 2013 naik menjadi 155 orang pada tahun 2014 dan naik lagi menjadi 156 orang pada tahun 2015. Penyebab kematian ibu yang terus meningkat dikarenakan deteksi dini factor resiko oleh tenaga kesehatan yang kurang cermat, penanganan persalinan yang kurang adekuat/ tidak sesuai prosedur (tidak ditolong oleh tenaga kesehatan yang kompeten) serta system rujukan yang tidak sesuai dengan prosedur jejaring manual rujukan. Untuk jelasnya jumlah kematian ibu dalam 5 tahun dapat terlihat pada grafik berikut:


60

Grafik 3.16 Jumlah Kematian Ibu Maternal di Provinsi Sumatera Selatan Selama 5 (lima) Tahun 2011 s/d 2015

Berbagai prioritas yang masih akan dilakukan untuk menurunkan Jumlah Kematian Ibu Maternal , antara lain adalah : a. Pemerintah membuat kebijakan mengenai anggaran untuk meningkatkan kesehatan perempuan, misalnya dengan mengharuskan 20% anggaran kesehatan untuk kegiatan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) dan memastikan anggaran tersebut tepat sasaran; b. Memperbaiki sistem pencatatan terkait upaya penurunan AKI di Sumatera Selatan sehingga data yang ditampilkan menggambarkan kondisi kesehatan perempuan Sumatera Selatan saat ini; c. Melakukan pendekatan budaya kepada masyarakat untuk mengubah pola pikir agar permasalahan kesehatan reproduksi, khususnya kesehatan reproduksi remaja, merupakan masalah bersama dan tidak lagi menganggapnya sebagai hal yang tabu untuk dibicarakan; d. Membentuk peer conseling untuk remaja terkait kesehatan reproduksi; e. Memperbaiki infrastruktur jalan dan fasilitas kesehatan sebagai upaya multisektor; f. Memastikan sistem rujukan dari rumah ke puskesmas dan ke rumah sakit berjalan optimal; g. Mempatkan tenaga bidan di setiap desa dan kelurahan untuk meningkatkan akses terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas; h. Menjamin biaya persalinan di sarana pelayanan kesehatan pemerintah melalui program jaminan persalinan (Jampersal) untuk setiap ibu yang melahirkan; i. Pelaksanaan Ante Natal Care (ANC) yang terintegrasi untuk ibu hamil ,termasuk pemeriksaan HIV/AIDS, Malaria, Cacingan dan penyakit infeksi menular lainnya secara terintegrasi dan pelaksanaan kelas ibu hamil dengan melibatkan keluarga dan masyarakat; j. Pelaksanaan Audit Maternal Perinatal (AMP) di tingkat kabupaten/kota. LAKIP Dinkes Prov. Sumsel 2015

61

Dari 1 indikator yang terkait dengan sasaran strategis tentang Menurunkan Junlah Kematian Ibu Maternal , jika dibandingkan dengan target yang terdapat dalam renstra dinas kesehatan pada tahun 2015, maka 1 (satu) indikator telah melebihi dari target kinerja yang ditetapkan. 4.2

Menurunkan Jumlah Kematian Neonatal, Bayi dan Balita

Indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran keberhasilan terhadap capaian sasaran strategis diatas sebanyak 2 (dua) indikator. Capaian per indikator adalah sebagai berikut : Capaian Tahun 2015 Indikator Kinerja 1

Jumlah Kematian Bayi

Satuan Orang

Target 115

Realisasi 197

% 58.38

Jumlah kematian bayi pada tahun 2015 ditargetkan 115 orang dan terealisasi 197 orang atau sebesar 58,38 persen. Jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan pada tahun 2015, maka hasil capaian ini sudah melebihi dari target akhir Renstra 2015. Jika dilihat dalam lima tahun terakhir, jumlah kematian bayi mengalami fluktuatif dari 184 orang pada tahun 2011 menjadi 108 orang pada tahun 2012 kemudian naik menjadi 123 orang di tahun 2013 turun menjadi 92 orang pada tahun 2014 dan naik menjadi 197 orang pada tahun 2015 seperti terlihat pada grafik berikut : Grafik 3.17 Jumlah Kematian Bayi di Provinsi Sumatera Selatan Selama 5 (lima) Tahun 2011 s/d 2015


62

Jumlah kematian bayi di Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan bulan Desember 2015 mencapai 197 orang, dimana jumlah kematian bayi tertinggi terjadi di Kabupaten Banyuasin 56 orang dan OKU Timur (27 orang). Sedangkan jumlah kematian bayi terendah terjadi di Kota Prabumulih dan Pali (1 orang). Beberapa program dan kegiatan yang masih menjadi prioritas untuk masa yang akan adalah : a) Peningkatan Perawatan Antenatal (kunjungan antenatal pertama, jumlah pemeriksaan kehamilan & kualitas perawatan antenatal); b) Peningkatan perlindungan dan pelayanan kesehatan bagi bayi dari keluarga miskin, karena kondisi kesehatan & gizi bayi tersebut secara umum jauh lebih rendah; c) Pelaksanaan pemantauan PWS KIA dan surveilans kematian bayi di tingkat kabupaten/kota; d) Peningkatan akses terhadap pelayanan kesehatan sampai dengan tingkat desa dan kelurahan melalui penempatan bidan di setiap desa dan pembangunan Poskesdes; e) Penerapan Program Desa Siaga juga diharapkan akan dapat menekan angka kematian bayi; f) Konsorsium kerja sama dengan perguruan tinggi dan swasta untuk meningkatkan kualitas hidup anak dan penurunan kematian; g) Pelaksanaan program P4K (Program Perencanaan Persalinan dan Penanganan Komplikasi).


Jumlah Kematian Balita

Satuan Orang

Target 50

Realisasi 55

% 90.90

Jumlah kematian balita pada tahun 2015 ditargetkan 50 orang dan terealisasi 55 orang atau sebesar 90,90 persen. Jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan pada tahun 2015, maka hasil capaian ini sudah melebihi dari target akhir Renstra 2015. Jika dilihat dalam lima tahun terakhir, jumlah kematian balita mengalami fluktuaktif dari 117 orang pada tahun 2011 menjadi 98 orang pada tahun 2012 kemudian turun menjadi 65 orang di tahun 2013 turun lagi menjadi 40 orang pada tahun 2014 dan naik menjadi 55 orang pada tahun 2015 seperti terlihat pada grafik berikut :


63

Grafik 3.18 Jumlah Kematian Balita di Provinsi Sumatera Selatan Selama 5 (lima) Tahun 2011 s/d 2015

Jumlah kematian balita di Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan Desember 2015 berjumlah 55 orang, dimana jumlah kematian tertinggi terjadi di Kabupaten Musi Rawas (12 orang) dan OKU (8 orang). Sedangkan terendah kematian balita terjadi di Kabupaten Kota Prabumulih , Lubuk Linggau, Pali dan Muara Enim (tidak ada) Beberapa program dan kegiatan yang masih menjadi prioritas untuk masa yang akan adalah : a. Pelaksanaan pemantauan PWS KIA dan surveilans kematian balita di tingkat kabupaten/kota; b. Meningkatkan koordinasi lintas sektor dan lintas program balita terintegrasi, pelaksanaan supervisi dan bimbingan teknis untuk meningkatkan kemampuan tenaga kesehatan di kabupaten/kota; c. Peningkatan akses terhadap pelayanan kesehatan sampai dengan tingkat desa dan kelurahan melalui penempatan bidan di setiap desa dan pembangunan Poskesdes; d. Penerapan Program Desa Siaga juga diharapkan akan dapat menekan angka kematian bayi; e. Integrasi BKB (Bina Keluarga Balita), Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Posyandu; f. Program Manajemen Tumbuh kembang Balita sakit dan Manajemen Tumbuh kembang Balita; g. konsorsium kerja sama dengan perguruan tinggi dan swasta untuk meningkatkan kualitas hidup anak dan penurunan kematian.


64

Capaian Tahun 2015

Indikator Kinerja 3

Angka Harapan Hidup

Satuan Tahun

Target 70,7

Realisasi 71,20

% 100,7

Sumber : Prediksi data BPS

Angka harapan hidup adalah rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur x, pada suatu tahun tertentu, dalam situasi mortalitas yang berlaku di lingkngan masyarakatnya. Angka harapan hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Angka Harapan Hidup yang rendah di suatu daerah harus diikuti dengan program pembangunan kesehatan, dan program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori termasuk program pemberantasan kemiskinan. Grafik 3.19. Angka Harapan Hidup di Sumatera Selatan Tahun 2015 dibandingkan dengan Target Tahun 2015 Secara umum capaian indikator kinerja Angka Harapan Hidup telah dapat tercapai dengan baik sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Angka Harapan Hidup (AHH) Propinsi Sumatera Selatan pada tahun 2015 di targetkan 70,7 tahun dan terealisasi sebesar 71,20 tahun atau sebesar 100,7 persen. Peningkatan AHH di Propinsi Sumatera Selalatan didukung oleh: a) b) c) d)

semakin membaiknya derajat kesehatan masyarakat di Sumatera Selatan; Semakin membaiknya kondisi sosial ekonomi masyarakat secara menyeluruh; Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan serta; Peningkatan akses dan kualitas pendidikan masyarakat.

Grafik 3.20 Angka Harapan Hidup Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015 dibandingkan dengan Terget RPJMD tahun 2015 dan Target RPJMD Tahun 2018 Angka harapan hidup Provinsi Sumatera Selatan tahun 2014 yaitu 71,2 tahun jika dibandingkan dengan target RPJMD tahun 2014 sebesar 70,7 tahun maka capaian tahun 2014 sudah memenuhi target yang ditetapkan dengan persentase capaian sebesar 100,7 persen. Namun jika dibandingkan dengan target LAKIP Dinkes Prov. Sumsel 2015

65

RPJMD tahun 2018 sebesar 80,3 tahun masih memiliki gab yang cukup jauh yaitu 9,1 tahun. Selisih 9,1 tahun tersebut harus dicapai dalam waktu 3 tahun kedepan, maka kalau dibagi dalam 3 tahun maka setiap tahun harus menaikkan umur harapan hidup sebesar 3 tahun. Hal ini merupakan tugas yang sangat berat untuk menaikkan umur Harapan hidup sebesar 3 tahun setiap tahunnya. Berbagai upaya dilakukan untuk menaikkan angka harapan hidup, mulai dari peningkatan akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan sampai ke peningkatan kualitasi pelayanan kesehatan serta melalui perubahan perilaku masyarakat untuk hidup bersih dan sehat, peningkatan kualitas kesehatan lingkungan, peningkatan akses air bersih, pengentasan masalah gizi buruk dan kurang gizi, pelayanan ibu melahirkan dan bayi yang semuanya bermuara pada peningkatan derajat kesehatan masyarakat dan peningkatan angka harapan hidup. Upaya-upaya dibidang kesehatan tersebut hendakknya pula didukung oleh lintas sektor, dukungan infrastruktur (jalan, air bersih, listrik dll) dan segenap lapisan masyarakat serta dengan semakin membaiknya indikator sosial ekonomi masyarakat dan meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat akan dapat mempercepat bertambahnya angka harapan hidup di Provinsi Sumatera Selatan. Dari 3 (tiga) indikator yang terkait dengan sasaran strategis tentang menurunkan jumlah kematian neonatal, bayi dan balita, jika dibandingkan dengan target yang terdapat dalam renstra dinas kesehatan pada tahun 2015, hanya 1 (satu) indikator yang telah mencapai target kinerja yang ditetapkan. 4.3

Mengatasi Masalah Gizi Utama di Masyarakat Terutama pada Kelompok Rentan

Indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran keberhasilan terhadap capaian sasaran strategis diatas sebanyak 4 (empat) indikator. Capaian per indikator adalah sebagai berikut : Capaian Tahun 2015

Indikator Kinerja Prevalensi Balita dengan berat badan rendah (angka gizi buruk) Sumber : Laporan Program Gizi 2015 4

Satuan

Target

Realisasi

%

%

<1

0,018

100

Prevalensi gizi buruk di Provinsi Sumatera Selatan dari tahun ke tahun terus mengalami penurunan yang cukup berarti. Berdasarkan dari laporan kegiatan penimbangan bulanan Posyandu di 17 kabupaten/kota selama kurun waktu tahun 2015 ditemukan prevalensi gizi kurang sebesar 0,02% atau sebanyak 162 kasus gizi buruk dari 878.916 Balita. Dari data tersebut jika dibandingkan dengan target tahun 2015 kurang dari 1 persen maka persentase capaian angka gizi buruk sudah mencapai 100 persen.


66

Grafik 3.21 Prevalensi Gizi Buruk di Sumatera Selatan Tahun 2015 dibandingkan dengan Target Tahun 2015 Jumlah kasus gizi buruk yang terjadi dalam lima tahun terakhir terjadi fluktuasi jumlah kasus. Pada tahun 2011 terdapat 100 kasus gizi buruk, kemudian meningkat menjadi menjadi 183 kasus pada tahun 2012 kemudian turun menjadi 169 kasus pada tahun 2013, tahun 2014 meningkat menjadi 276 kasus dan pada tahun 2015 turun menjadi 162 kasus. Pada tahun 2015 jumlah kasus gizi buruk tertinggi terdapat pada kabupaten Muara Enim sebanyak 36 kasus dan kabupaten Musi Rawas Utara sebanyak 26 kasus, sedangkan jumlah kasus gizi buruk yang terendah terdapat di kota Banyuasin sebanyak 1 kasus dan kota Lubuk Linggau tidak ada kasus gizi buruk. Grafik 3.22 Jumlah Kasus Gizi Buruk di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2011 – 2015

Grafik 3.23 Prevalensi Gizi Buruk Tahun 2015 dibandingkan dengan Target RPJMD Tahun 2015 dan Target RPJMD Tahun 2018 Prevalensi gizi buruk tahun 2015 adalah 0,018 persen jika dibandingkan dengan target RPJMD tahun 2015 yaitu kurang dari 1 persen maka capaian tahun 2015 sudah memenuhi target yang ditetapkan dengan persentase capaian sebesar 100 persen. Capaian tahun 2015 jika dibandingkan dengan target RPJMD tahun 2018 yaitu kurang dari 1 persen juga sudah memenuhi target tahun 2018. Capaian tahun 2015 jika dibandingkan dengan target nasional yaitu LAKIP Dinkes Prov. Sumsel 2015

67

kurang dari 1 persen maka capaian angka gizi buruk di Sumatera Selatan sudah mencapai target nasional pada tahun 2015. Gambar Penimbangan Anak di Posyandu Tercapainya target untuk indikator ini disebabkan karena semakin membaiknya surveilans gizi aktif yang dilaksanakan, semakin meningkatnya cakupan penimbangan bayi dan balita di Posyandu, adanya program pemberian makanan tambahan bagi balita keluarga kurang mampu, adanya program Jamsoskes Sumsel Semesta dan BPJS yang memberikan jaminan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan bagi seluruh penduduk Sumatera Selatan, termasuk untuk balita yang mengalami gizi buruk serta semakin membaiknya kondisi sosial ekonomi masyarakat dan tingkat pendidikan masyarkat yang semakin tinggi juga ikut berperan dalam menurunkan prevalensi balita gizi buruk. Berbagai upaya yang dilakukan untuk terus menurukan kasus gizi buruk antara lain : a) Penimbangan rutin setiap bulan di Posyandu; b) Penyuluhan kesehatan dan peningkatan kesadaran bagi orang tua dalam penyediaan makanan yang sehat dan berimbang; c) Peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam bidang gizi; d) Peningkatan kemandirian masyarakat untuk dalam hal penyediaan makanan bergizi bersama kelompok PKK; e) Pemberian makanan tambahan pendamping ASI bagi keluarga miskin dan pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil KEK keluarga miskin; f) Meningkatkan akses pelayanan kesehatan dan gizi yang bermutu melalui pembentukan Poskesdes, peningkatan kemampuan tenaga kesehatan ,penguatan puskesmas dan pembentukan tim kesehatan keliling di daerah terpencil; g) Memperbaiki pola asuh pemeliharaan bayi seperti promosi pemberian ASI Ekslusif selama enam bulan.

Indikator Kinerja 5 Persentase Balita Gizi Kurang Sumber : PSG tahun 2015

Capaian Tahun 2015 Satuan Target Realisasi % 13 12,8

% 101,8

Grafik 3.24 Persentase Balita Gizi Kurang Tahun 2015 di Sumatera Selatan Berdasarkan hasil Pemantauan Status Gizi (PSG) tahun 2015 di 17 kabupaten/kota se Sumatera Selatan, 510 cluster (kelurahan/desa) dengan jumlah sampel Balita usia 0-59 bulan n = 5.633 Balita, diketahui bahwa persentase gizi kurang pada tahun 2015 di Sumatera Selatan sebesar 12,8 persen. Jika dibandingkan dengan LAKIP Dinkes Prov. Sumsel 2015

68

target rentsra tahun 2015 sebesar 13 persen maka persentase capaian tahun 2015 telah mencapai target dengan persentase capaian sebesar 101,8 persen. Persentase Balita Gizi Kurang dalam empat tahun terakhir terjadi fluktuasi. Pada tahun 2012 sebesar 8,23 persen, turun menjadi 5,9 persen pada tahun 2013, kemudian naik menjadi 18,6 persen pada tahun 2014 dan turun lagi menjadi 12,8 persen pada tahun 2015. Pada tahun 2015 persentase Balita gizi kurang tertinggi pada kabupaten Musi Rawas Utara, kabupaten OKI dan kabupaten PALI dengan masing-masing capaian sebesar 20,7 persen, 18,6 persen dan 14,9 persen. Sedangkan persentase Balita gizi kurang terendah pada kota Prabumulih dan Pagar Alam dengan masing-masing capaian 8,1 persen dan 8,9 persen.

Grafik 3.25 Persentase Balita Gizi Kurang di Sumatera Selatan Tahun 2012 – 2015

Grafik 3.26 Persentase Balita Gizi Kurang Tahun 2015 dibandingkan dengan Target RPJMD Tahun 2015 dan Target RPJMD Tahun 2018 Prevalensi Balita gizi kurang tahun 2015 adalah 12,8 persen jika dibandingkan dengan target RPJMD tahun 2015 yaitu dari 13 persen maka capaian tahun 2015 sudah memenuhi target yang ditetapkan dengan persentase capaian sebesar 101,8 persen. Capaian tahun 2015 jika dibandingkan dengan target RPJMD tahun 2018 yaitu 7 persen masih belum memenuhi target tahun 2018. Namun demikian pada akhir periode RPJMD target ini optimis bisa tercapai. Masalah gizi kurang dan gizi buruk pada balita penyebabnya tidak hanya fakor kesehatan saja tetapi dipengaruhi oleh banyak faktor diluar kesehatan seperti faktor sosial ekonomi dan faktor budaya. Upaya yang perlu dilakukan adalah untuk terus menekan prevalensi LAKIP Dinkes Prov. Sumsel 2015

69

gizi kurang di tengah masyarakat dan mencegah kasus gizi kurang tersebut berlanjut menjadi kasus gizi buruk, terutama pada bayi dan balita karena akan berpengaruh terhadap pertumbuhannya. Berbagai upaya yang dilakukan untuk terus menurukan kasus gizi buruk antara lain : a) Penimbangan rutin setiap bulan di Posyandu; b) Penyuluhan kesehatan dan peningkatan kesadaran bagi orang tua dalam penyediaan makanan yang sehat dan berimbang; c) Peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam bidang gizi; d) Peningkatan kemandirian masyarakat untuk dalam hal penyediaan makanan bergizi bersama kelompok PKK; e) Meningkatkan cakupan pemberian ASI Ekslusif pada bayi dan Balita; f) Pemberian makanan tambahan pendamping ASI bagi keluarga miskin dan pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil KEK keluarga miskin;

Capaian Tahun 2015

Indikator Kinerja Persentase Stunting pada Anak Balita Sumber : PSG tahun 2015 6

Satuan

Target

Realisasi

%

%

34

24,5

138,78

Grafik 3.27 Persentase Stunting Pada Anak Balita Tahun 2015 di Sumatera Selatan dibandingkan Target Tahun 2015 Stunting merupakan keadaan tubuh yang pendek atau sangat pendek. Stunting terjadi akibat kekurangan gizi dan penyakit berulang dalam waktu lama pada masa janin hingga 2 tahun pertama kehidupan seorang anak(Black et al.,2008).Anakdengan stunting mem iliki IQ 5-10 poin lebih rendah dibanding dengan anak yang normal (Grantham-McGregor et al., 2007). Stunting pada balita merupakan faktor risiko meningkatnya angka kematian, menurunkan kemampuan kognitif dan perkembangan motorik rendah serta fungsi-fungsi tubuh yang tidak seimbang. Berdasarkan hasil Pemantauan Status Gizi (PSG) tahun 2015 di 17 kabupaten/kota se Sumatera Selatan, 510 cluster (kelurahan/desa) dengan jumlah sampel Balita usia 0-59 bulan n = 5.633 Balita, diketahui bahwa persentase stunting pada anak Balita di Sumatera Selatan tahun 2015 sebesar 24,5 persen. Jika dibandingkan dengan target rentsra tahun 2015 sebesar 34 persen maka persentase capaian tahun 2015 telah mencapai target dengan persentase capaian sebesar 138,78 persen.


70

Persentase Stunting pada Balita dalam empat tahun terakhir terjadi terjadi penurunan. Pada tahun 2012 sebesar 27,6 persen, naik menjadi 28,4 persen pada tahun 2013, kemudian turun menjadi 26,3 persen pada tahun 2014 dan turun lagi menjadi 24,5 persen pada tahun 2015. Pada tahun 2015 persentase Stunting pada Balita tertinggi pada kabupaten Musi Rawas Utara sebesar 34,8 persen, kabupaten Ogan Ilir 34,7 persen dan kabupaten Ogan Ilir sebesar 30,1 persen. Sedangkan persentase Stunting pada Balita terendah pada kabupaten OKU sebesar 21,5 persen dan kota Pagar Alam sebesar 25,1 persen.

Grafik 3.28 Persentase Stunting pada Balita di Sumatera Selatan Tahun 2012 – 2015

Grafik 3.29 Persentase Stunting pada Balita Tahun 2015 dibandingkan dengan Target RPJMD Tahun 2015 dan Target RPJMD Tahun 2018 Persentase Stunting pada Balita tahun 2015 adalah 24,5 persen jika dibandingkan dengan target RPJMD tahun 2015 yaitu dari 34 persen maka capaian tahun 2015 sudah memenuhi target yang ditetapkan dengan persentase capaian sebesar 138,78 persen. Capaian tahun 2015 jika dibandingkan dengan target RPJMD tahun 2018 yaitu 28 persen sudah memenuhi target tahun 2018. Stunting disebabkan oleh banyak faktor baik secara faktor langsung dan tak langsung. Faktor langsung ditentukan oleh asupan makanan, berat badan lahir dan penyakit. Sedangkan faktor tak langsung seperti faktor ekonomi, budaya, pendidikan dan pekerjaan,fasilitas pelayanan kesehatan.Faktor sosial ekonomisaling berinteraksi satu dengan yang lainnya seperti masukan zat gizi, berat badan lahir dan penyakitInfeksi pada anak. Anak-anak yang mengalami stunting disebabkan kurangnya asupan makanan dan penyakit yang berulang terutama penyakit infeksi yang dapat meningkatkan kebutuhan metabolik serta mengurangi nafsu makan sehingga berdampak terjadi ketidaknormalan dalam bentuk tubuh pendek meskipun faktor gen dalam sel menunjukkan potensi untuk LAKIP Dinkes Prov. Sumsel 2015

71

tumbuh normal. Upaya yang perlu dilakukan adalah untuk terus stunting menekan pada Balita antara lain : a. b. c. d. e. f. g. h. i. j.

Penimbangan rutin setiap bulan di Posyandu; Penyuluhan kesehatan dan peningkatan kesadaran bagi orang tua dalam penyediaan makanan yang sehat dan berimbang; Peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam bidang gizi; Peningkatan kemandirian masyarakat untuk dalam hal penyediaan makanan bergizi bersama kelompok PKK; Pemberian makanan tambahan pendamping ASI bagi keluarga miskin dan pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil KEK keluarga miskin; Pemenuhan kebutuhan gizi pada ibu hamil; Memonitor pertumbuhan dan perkembangan anak Suplementasi vitamin A Penanganan lebih lanjut untuk anak gizi buruk Suplementasi Fe dan folat untuk ibu Hamil Capaian Tahun 2014 Indikator Kinerja

4

Persentase bayi yang mendapatkan ASI Eksklusif

Satuan

Target

Realisasi

%

Persen

72

61

84.72

ASI Eksklusif adalah pemberian ASI saja pada bayi tanpa makanan dan minuman lainnya dianjurkan minimal selama 6 bulan. Persentase bayi yang mendapatkan ASI eksklusif pada tahun 2015 ditargetkan 72 persen dan terealisasi 61 persen atau sebesar 84,72 persen. Jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan pada tahun 2015, maka hasil capaian ini belum dapat mencapai target akhir Renstra 2015. Jika dilihat dalam lima tahun terakhir, persentase bayi yang mendapatkan ASI eksklusif mengalami flutuaktif dari 58,66 persen pada tahun 2011 menjadi 56,83 persen pada tahun 2012 kemudian naik menjadi 63,77 persen di tahun 2013 turun menjadi 63,44 pada tahun 2014 dan turun lagi menjadi 61 persen pada tahun 2015 seperti terlihat pada grafik berikut :


72

Grafik 3.30 Persentase Capaian Bayi yang Mendapatkan ASI Eksklusif di Provinsi Sumatera Selatan Selama 5 (lima) Tahun 2011 s/d 2015

Masih Rendahnya capaian Persentase Bayi yang Mendapatkan ASI Eksklusif dikarenakan : 1. Ibu & Keluarga kurang mendapatkan informasi tentang ASI Eksklusif dari petugas kesehatan sehingga perlu adaya Konselor ASI; 2. Tingkat pendidikan, usia, status bekerja ibu, pengetahuan ibu tentang pentingnya ASI Eksklusif 3. Keluarga / masyarakat & gencarnya Promosi Susu Formula oleh Produsen Susu kepada Konsumen yang dilakukan oleh Petugas Kesehatan; 4. Program ASI Eksklusif yang dilaksanakan Bidan di Puskesmas ternyata belum optimal; 5. Kurangnya tempat fasilitas Khusus Laktasi di tempat kerja dan tempat Sarana Umum; 6. Lemahnya Perencanaan Terpadu dalam Program PP – ASI 7. Kurangnya intensitas dan kontinuitas dari Kegiatan PP – ASI ditingkat Pelayanan maupun Masyarakat; 8. Lemahnya penerapan sanksi terhadap pelanggaran Peraturan Perundang – Undangan yang terkait dengan PP – ASI; 9. Pelaksanaan Program Rumah Sakit Sayang Bayi (RSSB) belum semua berjalan sebagaimana mestinya ( dari 17 Kab/Kota yang sudah melaksanakan RSSB hanya 10 Kab/Kota). Dari 4 indikator yang terkait dengan sasaran strategis tentang Mengatasi Masalah Gizi Utama di Masyarakat terutama pada Kelompok Rentan, jika dibandingkan dengan target yang terdapat dalam renstra dinas kesehatan pada tahun 2015, maka ada 3 (tiga) indikator yang telah berhasil mencapai target kinerja yang ditetapkan. LAKIP Dinkes Prov. Sumsel 2015

73

4.4

Menurunkan Angka Kesakitan Menular dan Tidak Menular

dan

Kematian

Penyakit

Indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran keberhasilan terhadap capaian sasaran strategis diatas sebanyak 6 (enam) indikator. Capaian per indikator adalah sebagai berikut : Capaian Tahun 2015 Indikator Kinerja 1

Annual Parasit Incidence (API)

Satuan %

Target 0.50

Realisasi

0.26

% 192,31

Annual Parasit Incidence (API) pada tahun 2015 ditargetkan 0,50 persen dan terealisasi 0,26 persen atau sebesar 192,31 persen. Jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan pada tahun 2015, maka capaian indikator ini telah mencapai target Renstra 2015. Jika dilihat dalam lima tahun terakhir, Annual Parasit Incidence (API) mengalami penurunan dari 0,54 persen tahun 2011 kemudian menjadi 0,62 persen di tahun 2012 turun menjadi 0,47 persen pada tahun 2013 turun 0,36 persen pada tahun 2014 dan turun lagi menjadi 0,26 persen pada tahun 2015 seperti terlihat pada grafik berikut ; Grafik 3.31 Annual Parasit Incidence (API) dalam 5 Tahun Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2011 s/d 2015


74

API adalah jumlah kasus positif malaria per 1000 penduduk pada satu tahun. API ini digunakan untuk menentukan trend morbiditas malaria dan menentukan endemisitas suatu daerah (masih terjadi penularan malaria). API juga merupakan salah satu syarat suatu daerah masuk dalam fase eliminasi malaria yaitu API kurang dari 1 per 1000 penduduk. Pada tahun 2015, nilai API menurun menjadi 0,26 per 1000 penduduk. Namun hal ini belum bisa memastikan sepenuhnya endemisitas rendah, dikarenakan masih banyak diagnosa klinis tanpa pemeriksaan mikroskopis malaria. Diharapkan pada tahun 2015, penemuan kasus malaria positif dapat dilakukan dengan maksimal sehingga didapatkan data yang lebih valid. Kasus positif malaria yang tertinggi terdapat di Kabupaten Lahat dengan API 2,57 per 1000 penduduk dan Kota Lubuk Linggau dengan API 2,28 per 1000 penduduk.

Jumlah kasus klinis malaria Prov. Sumsel tahun 2015 sebanyak 36.201 kasus. Dari kasus klinis tersebut yang dikonfirmasi laboratorium sebanyak 28.491 kasus dan jumlah positif menderita malaria sebanyak 2.055 kasus. Hingga saat ini terdapat 7 Kabupaten/ Kota yang mendapatkan sertifikat eliminasi malaria yaitu Kota Palembang, Kab.Banyuasin, Kab.Ogan Ilir, Kab.OKI, Kota Prabumulih, Kab.Empat Lawang dan Kota Pagaralam. Sedangkan Kab/Kota yang lain merupakan endemis malaria yang digolongkan pada daerah sedang dan rendah. Penanganan kasus yang diberikan pada umumnya melalui pengobatan radikal dengan konfirmasi laboratorium di Puskesmas atau Rumah Sakit. Upaya yang akan dilakukan dalam Menurunkan Kasus Malaria di Sumatera Selatan adalah : a. Akselerasi pengendalian malaria di daerah di daerah fokus (tambang, pertanian, kehutanan, transmigrasi, dll), melalui ; - Penemuan secara aktif melalui pemeriksaan darah massal (mass blood survey) dan kegiatan aktif lainnya. LAKIP Dinkes Prov. Sumsel 2015

75

Penemuan secara pasif dengan pemeriksaan dengan konfirmasi mikroskopis/RDT bagi penderita klinis malaria di Fasyankes. - Intensifikasi pengobatan dengan ACT di semua fasilitas kesehatan - Kelambunisasi massal di desa endemis tinggi (API≥5) dengan target minimal 80% penduduk. - Distribusi kelambu berinsektisida untuk ibu hamil dan balita di desa endemis sedang (API 1-5). - IRS di desa dengan API yang sangat tinggi b. Penguatan surveilans dan pencegahan KLB di daerah potensial malaria serta peningkatan kualitas laporan melalui E-Sismal. c. Penguatan surveilans migrasi untuk daerah non endemis malaria/ telah mendapatkan sertifikat eliminasi malaria. d. Pemberdayaan dan kemandirian masyarakat serta penguatan kemitraan. Capaian Tahun 2014 Indikator Kinerja 2

Angka Keberhasilan Penyakit TB BTA (+)

Satuan Pengobatan

%

Target 88

Realisasi

86.27

% 98,03

Angka Keberhasilan Pengobatan Penyakit TB BTA (+) diambil pencapaian tahun 2014 karena pengobatannya berlangsung 9 bulan sehingga tahun 2015 baru bisa dilihat. Angka Keberhasilan Pengobatan Penyakit TB Paru BTA (+) pada tahun 2015 ditargetkan 88 persen dan terealisasi 86,27 persen atau sebesar 98,03 persen. Jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan pada tahun 2015, maka hasil capaian belum mencapai target Renstra 2015. Jika dilihat dalam lima tahun terakhir, Angka Keberhasilan Pengobatan Penyakit TB Paru BTA (+) mengalami fluktuatif dari 93,04 persen tahun 2011 kemudian menjadi 95,33 persen di tahun 2012 turun menjadi 89,77 persen pada tahun 2013 naik 94,09 persen pada tahun 2014 dan turun menjadi 86,27 persen pada tahun 2015 seperti terlihat pada grafik berikut : ANGKA KEBERHASILAN PENGOBATAN (SUCCES RATE) PROV. SUMSEL TAHUN 2011 – 2015


76

Upaya yang dilakukan agar keberhasilan pengobatan penderita TB adalah : 1.

Adanya Pengawas Minum Obat (PMO),hal ini untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya minum obat TB secara rutin dan teratur terutama untuk mencegah terjadinya resistensi obat mengingat pengobatan TB yang cukup lama yakni sampai 6 - 9 bulan serta meningkan komitmen dari para pengelola program, terutama ditingkat kabupaten/kota dan provinsi. 2. Penguatan strategi DOTS dan pengembangannya ditujukan terhadap peningkatan mutu pelayanan, kemudahan akses untuk penemuan dan pengobatan sehingga mampu memutuskan rantai penularan dan mencegah terjadinya MDRTB. 3. Penemuan dan pengobatan dalam rangka penanggulangan TB dilaksanakan oleh seluruh Fasilitas Pelayanan Kesehatan (fasyankes), meliputi Puskesmas, Rumah Sakit Pemerintah dan Swasta, Rumah Sakit Paru, BP4, Klinik Pengobatan lain serta Dokter Praktek Mandiri. 4. Penanggulangan TB dilaksanakan melalui promosi, penggalangan kerjasama dan kemitraan dengan program terkait, sektor pemerintah, non pemerintah dan swasta dalam wujud Gerakan Terpadu Nasional Penanggulangan TB (Gerdunas TB) 5. Peningkatan kemampuan laboratorium diberbagai tingkat pelayanan ditujukan untuk peningkatan mutu pelayanan dan jejaring 6. Obat Anti Tuberkulosis (OAT) untuk penanggulangan TB diberikan kepada pasien secara cuma-cuma dan dijamin ketersediaannya 7. Ketersediaan sumberdaya yang berkompeten dalam jumlah yang memadai untuk meningkatkan dan mempertahankan kinerja program 8. Penanggulangan TB lebih diprioritaskan kepada kelompok miskin dan kelompok rentan terhadap TB 9. Penaggulangan TB harus berkolaborasi dengan penanggulangan HIV 10. Pasien TB tidak dijauhkan dari keluarga, masyarakat dan pekerjaannya


Angka Kesakitan DBD per 100.000 penduduk

Satuan %

Target

Realisasi

%

50

42.6

117,37

Angka Kesakitan DBD per 100.000 penduduk pada tahun 2015 ditargetkan 50 / 100.000 penduduk dan terealisasi 42,6 / 100.000 penduduk atau sebesar 117,37 persen. Jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan pada tahun 2015, maka hasil capaian telah mencapai target akhir Renstra 2015. Jika dilihat dalam lima tahun terakhir, Angka Kesakitan DBD per 100.000 penduduk mengalami fluktuatif dari 27 / 100.000 penduduk tahun 2011 kemudian menjadi 43 / 100.000 penduduk di tahun 2012 turun menjadi 18 / 100.000 penduduk pada tahun 2013 turun lagi 15 / 100.000 penduduk pada tahun 2014 dan naik menjadi 42,6 / 100.000 penduduk pada tahun 2015 seperti terlihat pada grafik berikut ; LAKIP Dinkes Prov. Sumsel 2015

77

Grafik 3.32 Angka Kesakitan DBD per 100.000 Penduduk di Provinsi Sumatera Selatan Selama 5 (lima ) Tahun 2011 s/d 2015

Upaya yang dilakukan Pemerintah dalam Penanggulangan DBD sebagai berikut : 1. Memerintahkan semua rumah sakit baik swasta maupun negeri untuk tidak menolak pasien yang menderita DBD; 2. Meminta rumah sakit untuk memberikan pertolongan secepatnya kepada penderita DBD sesuai dengan prosedur tetap yang berlaku serta membebaskan seluruh biaya pengobatan dan perawatan penderita yang tidak mampu sesuai program PKPS-BBM/ program kartu sehat . (SK Menkes No. 143/Menkes/II/2004 tanggal 20 Februari 2004); 3. Melakukan fogging secara massal di daerah yang banyak terkena DBD; 4. Membagikan bubuk Abate secara gratis pada daerah-daerah yang banyak terkena DBD. Melakukan penggerakan masyarakat untuk melaksanakan pemberantasan sarang nyamuk melalui 3M dan merekrut juru pemantau jentik (jumantik); 5. Penyebaran pamflet lewat udara tentang pentingnya melakukan gerakan 3 M (Menguras, Menutup, Mengubur); 6. Melakukan Kajian Sero-Epidemiologis untuk mengetahui penyebaran virus dengue.


78

Tabel 3.3 DISTRIBUSI PENEMUAN KASUS DEMAM BERDARAH DENGUE (DBD) PERKABUPATEN / KOTA TAHUN 2015 KABUPATEN No /KOTA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

OKU OKI Muara Enim LAHAT Musi Rawas Musi Banyuasin Banyuasin OKUS OKUT Ogan ilir Empat Lawang Palembang Prabumulih PagarAlam Lubuk Linggau PALI MURATARA Propinsi

TOTAL P

I.R.

M

80 283 257 49 90 233 431 32 150 171 34 979 330 72 124 66 20 3,401

0 1 0 1 1 0 3 2 1 2 0 2 0 3 0 0 0 16

CFR

24 37 35 13 17 40 57 9 24 44 15 66 198 56 60 39 12 42.6

0.00 0.35 0.00 2.04 1.11 0.00 0.70 6.25 0.67 1.17 0.00 0.20 0.00 4.17 0.00 0.00 0.00 0.47

Sumber : Laporan Dinas kesehatan Kab/kota Prov Sumsel

Dari tabel diatas penemuan kasus DBD terbanyak untuk tahun 2015 yaitu di kota Palembang sebanyak 979 kasus , banyuasin 431 kasus, Prabumulih 330 kasus,. Transportasi yang lancar,kota yang sangat berkembang serta pemukiman penduduk yang padat menyebabkan kota Palembang selama bertahun-tahun menjadi peringkat teratas dalam jumlah kasus Demam Berdarah Dengue.

Indikator Kinerja 4

Case Notification Rate per 100.000 penduduk

Capaian Tahun 2015 Satuan Target Realisasi Orang

125

113

% 90.4

Case Notification Rate per 100.000 penduduk pada tahun 2015 ditargetkan 125 orang dan terealisasi 113 orang atau sebesar 90,4 persen. Jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan pada tahun 2015, maka hasil capaian belum mencapai target akhir Renstra 2015. Jika dilihat dalam lima tahun terakhir, case notification Rate per 100.000 penduduk mengalami flutuaktif dari 112 orang tahun 2011 kemudian menjadi 116 orang di tahun 2012 naik menjadi 120 orang pada tahun 2013 turun 115 orang pada tahun LAKIP Dinkes Prov. Sumsel 2015

79

2014 dan turun lagi grafik berikut ;

menjadi 113 orang

pada tahun 2015 seperti terlihat pada

Grafik 3.33 Case Notification Rate Kasus TB per 100.000 Penduduk Di Provinsi Sumatera Selatan Selama 5 (lima) Tahun 2011 s/d 2015

Program Pengendalian Penyakit TB Paru di Sumatera Selatan telah melaksanakan dengan strategi DOTS (Directly Observed Treatment Short-course), TB Paru merupakan masalah kesehatan, Berdasarkan hasil survey prevalensi TB di Indonesia tahun 2004 menunjukkan bahwa angka prevalensi TB BTA positif secara regional untuk wilayah Sumatera adalah 160 per 100.000 penduduk Sampai dengan tahun 2015 program penanggulangan TB dengan strategi DOTS di Sumatera Selatan menjangkau 100% Puskesmas, sementara untuk Rumah Sakit baru mencapai 80%. Permasalahan rendahnya cakupan Case Detection Rate (45.05%) adalah: 1. Kepatuhan dan keterampilan petugas yang masih rendah. 2. Kurang meratanya keterampilan tenaga laboratorium di setiap UPK. 3. Mutasi petugas dan tugas rangkap. 4. Kurangnya alat penunjang kegiatan program. 5. Keterbatasan dana dan belum optimalnya pemberdayaan mitra kerja. 6. Belum seluruhnya Rumah Sakit dan DPS melaksanakan strategi DOTS


80


Satuan

Persentase Perempuan Usia 30 – 50 Tahun dideteksi dini Ca. Cervik dan % Payudara

Target

Realisasi

%

1

0,5

50

Persentase Perempuan Usia 30 – 50 Tahun dideteksi dini Ca. Cervik dan Payudara pada tahun 2015 ditargetkan 1 persen dan terealisasi 0,5 persen atau sebesar 50 persen. Jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan pada tahun 2015, maka hasil capaian belum mencapai target Renstra 2015. Persentase Perempuan Usia 30 – 50 Tahun dideteksi dini Ca. Cerviks dan Payudara capaiannya tahun 2015 sebesar 0,5%, berarti pencapaiannya tahun 2015 sebesar 50% Peningkatan pencapaian masalah Ca. Cerviks dan Payudara dikarenakan ; Perluasan informasi tentang penyakit kanker serviks dan payudara berupa leaflet dan pamlet Banyaknya sosialisasi melalui seminar / kampanye tentang pengendalian kanker serviks dan payudara Mulai banyaknya perempuan usia 30 – 50 tahun melakukan skrining IVA (Metode Inspeksi Visual dengan Asam Asetat) Kanker Cerviks dan CBE (kanker payudara).


Angka Kematian Jema’ah Haji < 2 per 1.000 jemaah haji

Satuan

Target

Realisasi

%

Orang

<2

2,6

76,92

Angka Kematian Jema’ah Haji pada tahun 2015 ditargetkan 2 orang per 1.000 jemaah dan terealisasi sebesar 2,6 orang per 1.000 jemaah atau sebesar 76,92 persen. Jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan pada tahun 2015, maka hasil capaian belum mencapai target Renstra 2015. Jika dilihat dalam lima tahun terakhir, Angka kematian haji mengalami flutuaktif dari 22 orang pada tahun 2011 menjadi 16 orang pada tahun 2012 kemudian turun menjadi 14 orang di tahun 2013 turun lagi menjadi 11 orang pada tahun 2014 dan naik menjadi 13 orang pada tahun 2015 seperti terlihat pada grafik berikut;


81

Grafik 3.34 Angka Kematian Jema’ah Haji di Provinsi Sumatera Selatan Selama 5 (lima) Tahun 2011 s/d 2015

Jumlah kematian jema’ah haji tahun 2015 meningkat dari tahun – tahun sebelumnya. Penyebab meningkat jema’ah haji yang meninggal dikarenakan keadaan cuaca yang ekstrem dan banyak jema’ah usia lanjut. Dari 6 indikator yang terkait dengan sasaran strategis tentang Menurunnya angka kesakitan dan kematian penyakit menular dan tidak menular, jika dibandingkan dengan target yang terdapat dalam renstra dinas kesehatan pada tahun 2015, maka ada 3 indikator telah berhasil mencapai target kinerja yang ditetapkan. 3.6

Akuntabilitas Keuangan Pada tahun 2015 jumlah program yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan adalah sebanyak 23 program dan 137 jenis kegiatan dimana 19 diantaranya adalah program yang terkait langsung dengan pelaksanaan urusan wajib bidang kesehatan di tingkat Provinsi. Alokasi anggaran Belanja Langsung yang diperoleh oleh Dinas Kesehatan pada tahun 2015 melalui APBD induk adalah sebesar Rp. 280.413.091.000,00 kemudian menjadi Rp. 257.313.066.837,00 pada APBD Perubahan dan terealisasi sebesar Rp. 206.439.386.843,00 atau sebesar 80,23 persen untuk realisasi keuangan dan 98,97 persen untuk realisasi fisik. Secara detail alokasi anggaran dan realisasi anggaran serta persentase capaian menurut Program dan Kegiatan pembangunan kesehatan pada tahun anggaran 2015 di Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan dapat dilihat pada tabel berikut ini :


82

Anggaran No

Sasaran

Alokasi 1

Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk hidup bersih dan sehat

1.1

1.2

2

3

4

5

Mengatasi masalah gizi utama di masyarakat terutama pada kelompok rentan

Menurunkan Jumlah Kematian Ibu Maternal

Menurunkan Jumlah Kematian Neonatal, Bayi dan Balita

Meningkatnya Upaya Kesehatan dan

Capaia n (%)

Program/Kegiatan

2.1

3.1

4.1

5.1


Realisasi

Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat Lomba DesaPHBS Tingkat Provinsi Penyebarluasan Informasi Pola Hidup Sehat Penyediaan Media Promosi Kesehatan Lomba Desa Siaga Tingkat Provinsi Lomba Posyandu Berprestasi Tingkat Provinsi Pengembangan Lingkungan Sehat Fasilitasi Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) Fasilitasi Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman (PPSP) Monitoring dan Evaluasi Program Pengembangan Lingkungan Sehat Perbaikan Gizi dan Masyarakat

1.809.348.000

41.955.00

23,87

195.650.000

91.782.500

46,91

294.824.000

128.260.000

43,50

784.774.000

17.350.000

2,21

195.650.000

91.535.000

46,79

195.650.000

103.027.500

52,66

885.450.000

390.223.600

44,07

65.822.000

46.612.300

70,82

294.604.000

74.333.600

25,23

275.024.000

269.277.700

97,91

2.792.471.000

2.753.582.205

97,53

Penyediaan Bahan Tambahan Makanan dan Vitamin untuk Penanggulangan Kurang Gizi Penyediaan Sarana untuk Penanggulangan KEP, AGB, KVA, GAKY dan Mikro Lainnya Pemilihan Petugas Gizi Teladan Tingkat Provinsi Monitoring dan Evaluasi Pelaporan Program Gizi PENINGKATAN PELAYANAN KESELAMATAN IBU DAN ANAK Pemilihan Bidan Teladan Tingkat Provinsi Monitoring dan Evaluasi Audit Maternal Perinatal (Audit Kematian Ibu dan Bayi) PENINGKATAN PELAYANAN KESELAMATAN IBU DAN ANAK Pemantapan Sistm Jejaring Rujukan Maternal - Neonatal Lomba Balita Sehat Indonesia Tingkat Provinsi Monitoring dan Evaluasi Program Kesehatan Anak

2.156.850.000

2.129.192.205

98,72

329.550.000

310.000.000

94,07

122.810.000

102.170.000

83,19

183.261.000

182.220.000

99,43

177.882.000

126.412.000

71,06

116.382.000

97.772.000

84,01

61.500.000

28.640.000

46,7

684.074.000

367.321.600

53,69

140.108.000

51.447.000

36,72

164.514.000

135.575.600

82,41

242.100.000

97.050.000

40,09

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

4.331.683.000

1.687.328.101

38,95

83

Anggaran No

Sasaran

Capaia n (%)

Program/Kegiatan Alokasi

Realisasi

Cakupan Program Kesehatan

Pemilihan Juru Imunisasi Teladan Tingkat Provinsi Validasi Data Program Imunisasi

5.2

Monitoring dan Evaluasi Program Imunisasi Peningkatan Komunikasi , informasi dan Edukasi (Ide) Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Pengadaan Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Pemeriksaan Spisemen dalam rangka Suveilance Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah Penanganan KLB Penyakit /Keracunan dan Wabah Monitoring dan Evauasi Peingkatan Surveilance Epidomologi Penyakit Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Posbindu Penyakit tidak Menular Pendapingan Program Vaksinasi Jemaah Haji ke Kabupaten /Kota serta Monitoring dan Evaluasi Peningkatan Kapasitas Petugas Haji di Puskesmas Study Pembejaran Implementasi Perda Kawasan Tampa Rokok Louncing Kampanye Free Tobacco Road to Asian Games 2018 Upaya Kesehat an Masyarakat Pelayanan Kesehatan bagi Pengungsi Korban Bencana Pelayanan Kesehatan Olahraga B213 di luar Gedung dan Institusi di kota Palembang Pemilihan Sekolah sehat Tingkat Provinsi Sumatera Selatan Fasilitasi Tim Kesehatan Dalam Rangka Hari Pangan Sedunia Fasilitasi Tim Sistem Penanggulangan Gawat daryrat Terpadu (SPGDT) Pelayanan Kesehatan Lapangan pada Event -event nasional


144,628,000

89,818,000

62.10

97,223,000

90,476,250

93.06

61,600,000

60,340,000

97.95

196,950,000

191,054,000

97.01

50,000,000

48,000,000

96.00

52,169,000

51,249,000

98.24

84,652,000

33,612,000

39.71

166,164,000

149,028,600

89.69

35,000,000

32,738,200

93.54

128,176,000

99,100,000

77.32

235,428,000

205,739,151

87.39

1,000,000,000

143,460,000

14.35

3,032,281,200

1,800,364,100

59.37

14,664,000

87,814,200

76.58

75,100,000

74,240,000

98.85

182,386,000

95,146,000

52.17

775,730,000

249,043,000

32.10

151,800,000

144,290,000

95.05

67,500,000

61,404,000

90.97

84

Anggaran No

Sasaran

Capaia n (%)

Program/Kegiatan Alokasi

5.3

5.4


Pelayanan Penjaringan Donor Darah Lomba Rumah sakit Sayang Ibu dan Bayi (RSSIB) Monitoring Evaluasi Program RSSIB dan SP2RS Rumah Sakit Penarikan dan Penugasan Dokter/Dokter Gigi PTT Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan Pembinaan dan Pembentukan Institusi Penerima WajibLapor (IPWL) pada Gangguan Penyalahgunaan NAPZA Penyediaan Ruang Laktasi di tempat kerja Rapat Koordinasi Seluruh Elemen Kesehatan Pertemuan peningkatan Pengelola Jaringan Webside Dinas Kesehatan Pertemuan Peningkatan Kapasitas Pengelola Instalasi Server Website Dinas Kesehatan Study Pemebelajaran Pelayanan Kesehatan Dasar cdan Rujukan Fasilitasi Badan Pengawas Rumah Sakit (BPRS) Provinsi Sumatera Selatan PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN LANSIA Lomba Posyandu Lansia Tingkat Provinsi Sumatera Selatan Lomba senam lansia Tingkat Provinsi Sumatera Selatan PROGRAM PENANGANAN KELUARGA BERENCANA Penigkatan Kapasitas Konseling KB dengan Menggunakan ABPK KB Pemantapan Implementasi Sistem Pencatatan dan Pelaporan Pelayan KB Evaluasi Pelaksanaan Program KB Pasca Persalinan Fasilitasi dan Pembinaan Manjemen Pelayanan KB di Kab/Kota Pengadaan Alat Kontrasepsi

Realisasi

149,681,000

93,690,000

62.59

261,200,000

149,540,000

57.25

145,600,000

141,360,000

97.09

94,000,000

57,060,000

60.70

48,550,000

45,300,000

93.31

337,890,000

206,676,100

61.17

66,000,000

-

20,906,000

17,531,000

83.86

36,657,200

21,832,000

59.56

18,105,000

-

250,840,000

235,154,000

93.75

235,672,000

120,283,800

51.04

253,995,000

75,240,000

29.62

90,850,000

60,210,000

66.27

45,630,000

15,030,000

32.94

1,100,000,000

500,130,275

45.47

180,652,100

27,316,000

15.12

179,431,000

100,184,275

55.83

160,641,000

46,650,000

29.04

212,735,500

131,280,000

61.71

366,540,400

194,700,000

53.12

85

Anggaran No

Sasaran

Alokasi 5.5

6

Menjamin Ketersediaan Obat dan Fasilitas Bagi Seluruh Masyarakat Sumatera Selatan

Capaia n (%)

Program/Kegiatan

6.1

PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN BLUD Penyediaan Pelayanan Kesehatan BLUD RSK Mata Penyediaan Pelayanan Kesehatan BLUD RSK Paru Obat dan Perbekalan Kesehatan

Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Pemutahiran Data Sarana Prasarana dan Peralatan Kesehatan 6.2

PENGADAAN PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA RS/RS JIWA/RS PARU/RS MATA Pembangunan Rumah Sakit Provinsi Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit

6.3

6.4

Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Rumah Sakit (Dapur,Ruang Pasien,Laundry,Ruang Tunggu dan Lain-lain) Pengadaan Bahan-bahan Logistik Rumah Sakit Pengadaan Mobil Laboraturium Klinik Pengelolaan Limba Padat Program DAK dan Pendamping Pengadan Mobil Ambulance Program DAK dan Pendampingan PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT/RUMAH SAKIT JIWA/RUMAH SAKIT PARUPARU/RUMAH SAKIT MATA Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat/Alat Kesehatan Rumah Sakit Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubeluer Rumah Sakit STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN Pertemuan Registrasi Pengelola Rumah Sakit


Realisasi

8,300,000,000

23,084,931,310

278.13

6,000,000,000

20,973,608,625

349.56

2,300,000,000

2,111,322,685

91.80

11,010,846,892

6,750,181,150

61.30

10,808,616,892

6,623,541,150

61.28

202,230,000

126,640,000

62.62

185,258,238,466

144,161,966,472

77.82

161,972,470,100

139,929,199,825

86.39

20,556,320,366

1,710,737,187

8.32

200,000,000

195,178,000

97.59

200,000,000

191,578,300

95.79

1,257,550,000

1,091,243,750

86.78

1,071,898,000

1,044,029,410

97.40

132,500,000

104,903,000

79.17

102,500,000

75,802,000

73.95

30,000,000

29,101,000

97.00

85,150,000

83,559,200

98.13

85,150,000

83,559,200

98.13

-

86

Anggaran No

Sasaran

Capaia n (%)

Program/Kegiatan Alokasi 6.6

6.7

6.8

KEMITRAAN PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN Pengawasan Rujukan Puskesmas untuk Program Jamsoskes Semesta Pertemuan Forum Komunikasi JPKM Jaminan Sosial Kesehatan Masyarakat Sumsel Semesta PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN KESEHATAN MAKANAN Pengadaan Poster dan Leaflet Keamanan Makanan dan minuman Pengawasan Keamanan dan Kesehatan Makanan di Restoran Pengawsan Produk dan Industri Rumah Tangga Pangan Pengadaan Tes Kit Makanan Pengawasan Penggunaaan Bahan Kimia Berbahayapada Makanan IRTP Hari Besar Keagamaan Pembinaan dan Evaluasi Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN Pelatihan Akreditasi Versi 2012 bagi RSUD Pelatihan Standarisasi Tenaga Kesehatan dalam pelaksnaan Uji Kompetensi Sesuai Kepmenkes 46 Pelatihan Pegelolaan Pendidikan dalam Setifikasi Tenga untuk Persiapan Uji Kompetensi Tenaga Kesehatan Assesment Akreditasi Pelatihan Jabatan Fungsional Nutrisionis Pelatihan Jabatan Fungsional Puskesmas Peltihan Jabatan Fungsional Administrasi Kesehatan Peltihan Jabatan Fungsional Dokter Pelatihan Sistem Pemberian Pelayannan Keprawatan Profesional (SP2KP) Pelatihan Resusitasi Neonatus


Realisasi

1,535,000,000

98,989,654

370,000,000

96,291,144

165,000,000

2,100,000

6.45 26.02 1.27

598,510

0.06

884,800,000

848,126,200

95.86

220,867,000

192,216,200

87.03

103,187,000

102,830,000

99.65

103,141,000

101,880,000

98.78

200,200,000

195,640,000

97.72

144,505,000

143,310,000

99.17

112,900,000

112,250,000

99.42

1,583,035,000

1,214,360,200

76.71

119,545,000

118,561,900

99.18

109,700,000

105,897,600

96.53

171,193,000

161,719,550

94.47

33,237,000

31,468,000

94.68

64,940,000

64,525,050

99.36

65,440,000

61,313,000

93.69

65,440,000

63,636,500

97.24

65,440,000

59,817,600

91.41

106,865,000

103,920,000

97.24

1,000,000,000

87

Anggaran No

Sasaran

Alokasi

6.9

6.10

7

8

Meurunnya Angka Kesakitan dan Kematian Penyakit Menular dan Tidak Menular

Meningkatnya Kecukupan SDM Kesehatan di setiap Jenjang Pelayanan

Capaia n (%)

Program/Kegiatan

7.1

8.1


Pelatihan Program Pencegahan dan Pengendalian infeksi Rumah sakit Pelatihan Stimulasi Nutrisi Pengungkit Otak pada Janin Kursus Pamong Saka Bakti Husada Kursus Mahir Dasar Saka Bakti Husada PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN Pengadaan Banner Roll Up Pemetaan Obat Asli/Tradisional Indonesia PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN DASAR Pemilihan Tenaga Kesehatan Teladan Tingkat Provinsi Monitoring dan Evaluasi program Pelayanan Kesehatan Dasar Pemantapan Penyiapan Akreditasi Puskesmas Pencegahan Penanggulangan Penyakit Menular Penyemprotan / Fogging Sarang Nyamuk Penyediaan Sarana untuk Pencegahan Penyakit Endemik/Epidemik Pengendalian Penyebaran Penyakit Kaki Gajah (Filaries) Pengendalian Penyebaran Penyakit Rabies PENDIDIKAN KESEHATAN

Pendidikan Akademi Kesehatan Lingkungan

Realisasi

108,005,000

78,052,000

72.27

82,212,000

51,620,000

62.79

47,077,000

16,997,000

36.10

156,416,000

156,416,000

100.00

156,416,000

140,416,000

89.77

168,100,000

164,670,000

97.96

94,800,000

91,640,000

96.67

73,300,000

73,030,000

99.63

615,541,700

394,952,000

64.16

359,567,700

296,472,000

82.45

95,625,000

55,930,000

58.49

103,439,700 2,988,057,000

42,550,000 1,446,693,851

385,968,000

310,250,000

80.38

411,800,000

3,800,000

0.92

90,000,000

65,803,100

73.11

151,750,000

112,859,800

74.37

1,264,095,145

1,109,034,901

87.73

1,264,095,145

1,109,034,901

87.73

88

41.14 48.42

BAB IV PENUTUP Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015 disusun sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pada Tahun Anggaran 2015 dan atas pencapaian Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan tahun 2014 – 2018. LAKIP dibuat dalam rangka menindaklanjuti INPRES Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Materi LAKIP Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan tahun 2015 yang disajikan ini berisikan pelaksanaan dari serangkaian program dan kegiatan yang mengacu kepada 4 (empat) tujuan dan 8 (delapan) sasaran yang terdapat dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014 -2018. Dalam pencapaian tujuan dan sasaran program kesehatan tersebut sesungguhnya sangat tergantung pada ketersediaan dana dan sumber daya manusia yang memadai. Selain itu diperlukan adanya keserasian dan kerjasama antar Dinas/Badan/Instansi, dijajaran Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan sebagai unsur perencana sekaligus pelaksana dari kegiatan dan program kesehatan yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2015, masyarakat sebagai kelompok sasaran dan stakeholders kesehatan lainnya yang terkait, baik ditingkat kabupaten/kota maupun provinsi. Berdasarkan hasil pengukuran, evaluasi dan pencapaian dari 8 (delapan) sasaran strategis terhadap keempat tujuan dalam Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2015, maka telah dilaksanakan sebanyak 23 program dan 137 kegiatan. Untuk pengukuran keberhasilan dari keempat tujuan dan delapan sasaran strategis tersebut, telah ditetapkan sebanyak 50 indikator kinerja. Dari keseluruhan indikator kinerja tersebut terlihat bahwa 22 indikator telah memenuhi target yang ditetapkan pada tahun 2015, 2 indikator yang masih jauh mencapai target yang ditetpkan antara lain: (1) Persentase Desa Siaga Aktif Purnama & Mandiri terealisasi 20,51 persen (2) Persentase Puskesmas yang Terakreditasi terealisasi 0 persen . Kelemahan utama yang dihadapi dalam penyusunan LAKIP ini adalah belum seluruh data-data yang dibutuhkan dalam penyusunan LAKIP ini dapat terpenuhi, termasuk di dalamnya informasi mengenai capaian indikator kinerja. Hambatan atau masalah dalam pelaksanaan Program Pembangunan Kesehatan pada tahun 2015 hanya berupa hambatan yang bersifat non teknis, dan itupun relatif dapat diatasi dengan baik, dan tidak sampai mengganggu kelancaran pelaksanaan program kesehatan. Tetapi untuk bidang kesehatan, masih sangat dibutuhkan alokasi anggaran kesehatan yang cukup, terutama untuk di tingkat Kabupaten/Kota sehingga dapat memenuhi kebutuhan program kesehatan yang ada. Upaya advokasi dari tingkat provinsi agar Kabupaten/Kota dapat mengalokasikan anggaran kesehatan sesuai dengan kebutuhan dan permasalahannya masih diperlukan. Masih belum terpenuhinya kebutuhan sumber daya manusia (SDM) kesehatan dengan baik juga perlu mendapatkan perhatian, terutama untuk meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Sampai saat ini pada tingkat Puskesmas, masih ada Puskesmas yang belum memiliki tenaga dokter. Pada tingkat Desa, pembangunan Poskesdes dan penempatan Bidan di Desa perlu menjadi perhatian, terutama oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Keterlambatan pengiriman laporan program juga masih ditemukan sehingga informasi LAKIP Dinkes Prov. Sumsel 2015

89


88

RENCANA KINERJA TAHUNAN TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2015 SKPD : DINAS KESEHATAN PROV. SUMSEL NO 1 1.

URAIAN 2 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan Kepada Masyarakat

INDIKATOR

TARGET

1

3 Persentase Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan yang Kompeten

5 95%

2


95%

3

Angka Kasus "Discarded" Campak pada tiap 100.000 penduduk

<5%

4

Persentase Desa yang melaksanakan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) Penyakit Tidak Menular

11%

5

Persentase Kab/Kota yang memiliki Peraturan Kawasan Tanpa Rokok (KTR)

35%

6

Jumlah orang umur > 15 tahun yang melakukan KTS (Konseling Testing Sukarela)

7

Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan Olah Raga

100%

8

Persentase Kab/kota yang telah melaksanakan Upaya Kesehatan Kerja

75%

9

Cakupan Kab/kota yang melaksanakan program bina yankestradkom, alternatif dan komplementer

70%

10 Persentase kabupaten/kota yang melaksanakan Program Bebas Pasung bagi pasien yang mengalami gangguan jiwa

80%

11 Jumlah kasus pasung

27.126

80

12 Persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan upaya kesehatan pengembangan

80%

13 Persentase Puskesmas yang melaksanakan penjaringan kesehatan untuk peserta didik kelas VII dan X

45%

14 Jumlah Kabupaten/Kota yang mengembangkan Program Usila

17

15 Persentase PUS yang menjadi Perserta KB Aktif

62%

16 Rasio antara kebutuhan KB dan KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need KB)

7,0%

17 Total Fertility Rate (TFR) 2.

3.

4.

5.

Menjamin ketersediaan pelayanan kefarmasian dan fasilitas kesehatan bagi seluruh masyarakat Sumsel

Memberikan jaminan pada masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang terjangkau dan bermutu



2,4

1

Persentase Ketersediaan Obat dan vaksin di Puskesmas sesuai kebutuhan

93%

2

Persentase Puskesmas yang memiliki sarana, prasarana dan alat kesehatan sesuai standar

60%

3

Persentase Rumah Sakit Umum Daerah yang memiliki sarana, prasarana dan alat kesehatan sesuai standar

65%

4

Persentase Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP)yang memiliki izin edar yang memenuhi Persyarakan Kesehatan

70%

5

Persentase Rumah Sakit Mampu PONEK

55%

6


10%

7

Persentase Puskesmas yang Terakreditasi Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Masyarakat Miskin

3%

1

100%

2


100%

3

Persentase Penduduk yang mendapatkan Jaminan Sosial Kesehatan Sumsel Semesta

100%

1


70,8%

2

Persentase Tempat Tempat Umum Sehat

70%

3

Persentase Keluarga yang memiliki Akses terhadap Air Bersih

70,4%

4

Persentase Desa yang Melaksanakan STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat)

39%

5

Persentase kab/Kota Yang Melaksanakan KKS (Kabupaten/ Kota Sehat)

0,3%

6

Persentase Desa siaga aktif Purnama dan Mandiri

73%

1

Persentase kecukupan SDM di Puskesmas sesuai standar

60%

6.

7. 8.

9.

10.

2

Persentase kecukupan SDM di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) sesuai standar

60%

Meningkatnya kualitas SDM kesehatan melalui pendidikan dan pelatihan kesehatan dan uji kompetensi, akreditasi sertifikasi Menurunkan jumlah kematian ibu maternal

1

Persentase Tenaga Kesehatan yang memiliki Surat Tanda Registrasi (STR)

40%

1

Jumlah Kematian Ibu Maternal

140

Menurunnya jumlah kematian neonatal, bayi & balita

1


115

2


50

3

Angka Harapan Hidup

70,7

1

Persentase Balita Gizi Buruk

<1

2

Persentase Balita Gizi Kurang

13%

3

Persentase Stunting pada anak Balita

34%

4

Persentase bayi yang mendapatkan ASI Eksklusif

72%

1


2

Angka Keberhasilan Pengobatan Penyakit TB BTA (+)

3


50

4

Case Notification Rate kasus TB per 100.000 penduduk Persentase Perempuan Usia 30-50 tahun dideteksi dini Ca.Cervik dan Payudara

125

Angka Kematian Jema'ah Haji < 2 / 1000 Jema'ah Haji

<2


Menurunnya Angka Kesakitan dan Kematian Penyakit Menular dan Tidak Menular

5

6

Palembang,

0,5 88%

1%

Maret 2016

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan

Dra. Lesty Nurainy, Apt, M. kes Pembina Tingkat I NIP. 19620703 198903 2 002

FORMULIR PENGUKURAN KINERJA TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2015 Provinsi : Sumatera Selatan Nama SKPD : Dinas Kesehatan SASARAN No. 1 1.

2.

URAIAN 2 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan Kepada Masyarakat

Menjamin ketersediaan pelayanan kefarmasian dan fasilitas kesehatan bagi seluruh masyarakat Sumsel

INDIKATOR

1

REALISASI

TARGET 5 95

TINGKAT CAPAIAN (%)

6 92,8

7 97,68

95

92,8

97,68

RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)

SATUAN 3 4 Persentase Pertolongan Persalinan Oleh Persen Tenaga Kesehatan yang Kompeten

2


Persen

3

Angka Kasus "Discarded" Campak pada Per 100.000 tiap 100.000 penduduk

<5

0,56

100

4

Persentase Desa yang melaksanakan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) Penyakit Tidak Menular

Persen

11

9,7

88,18

5

Persentase Kab/Kota yang memiliki Persen Peraturan Kawasan Tanpa Rokok (KTR)

35

35,29

100,83

6

Jumlah orang umur > 15 tahun yang melakukan KTS (Konseling Testing Sukarela)

27.126

7

Jumlah Puskesmas yang melaksanakan Puskesmas pelayanan kesehatan Olah Raga

8

Persentase Kab/kota yang telah melaksanakan Upaya Kesehatan Kerja

9

Orang

18.253

67,29

100

110

110,00

Persen

75

53

70,67

Cakupan Kab/kota yang melaksanakan program bina yankestradkom, alternatif dan komplementer

Persen

70

41

58,57

10 Persentase kabupaten/kota yang melaksanakan Program Bebas Pasung bagi pasien yang mengalami gangguan jiwa

Persen

80

85

106,25

11 Jumlah kasus pasung

Orang

80

155

51,61

12 Persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan upaya kesehatan pengembangan

Persen

80

90

112,50

13 Persentase Puskesmas yang melaksanakan penjaringan kesehatan untuk peserta didik kelas VII dan X

Persen

45

40

88,89

14 Jumlah Kabupaten/Kota yang mengembangkan Program Usila

Kab/Kota

17

17

100,00

15 Persentase PUS yang menjadi Perserta Persen KB Aktif

62

57

91,94

16 Rasio antara kebutuhan KB dan KB yang Rasio tidak terpenuhi (Unmet Need KB)

7

9,5

73,68

17 Total Fertility Rate (TFR)

Rasio

2,4

3,2

75,00

1

Persentase Ketersediaan Obat dan vaksin di Puskesmas sesuai kebutuhan

Persen

93

76,28

82,02

2

Persentase Puskesmas yang memiliki sarana, prasarana dan alat kesehatan sesuai standar

Persen

60

54

90,00

3.

4.

5.

6.

7. 8.

9.

10.

Memberikan jaminan pada masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang terjangkau dan bermutu

3

Persentase Rumah Sakit Umum Daerah Persen yang memiliki sarana, prasarana dan alat kesehatan sesuai standar

65

50

76,92

4

Persen Persentase Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP)yang memiliki izin edar yang memenuhi Persyarakan Kesehatan

70

76,26

108,94

5

Persentase Rumah Sakit Mampu PONEK

Persen

55

57

103,64

6


Persen

10

4,68

46,80

7

Persentase Puskesmas yang Persen Terakreditasi Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Persen Masyarakat Miskin

3%

0

0,00

100

100

100,00

1 2


Persen

100

100

100,00

3

Persentase Penduduk yang Persen mendapatkan Jaminan Sosial Kesehatan Sumsel Semesta

100

100

100,00

1


Persen

70,8

72,94

103,02

2

Persentase Tempat Tempat Umum Sehat

Persen

70

84,6

120,86

3

Persentase Keluarga yang memiliki Akses terhadap Air Bersih

Persen

70,4

67,92

96,48

4

Persentase Desa yang Melaksanakan STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat)

Persen

39

5

Persentase kab/Kota Yang Melaksanakan KKS (Kabupaten/ Kota Sehat)

Persen

0,3

11,8

100,00

6

Persentase Desa siaga aktif Purnama dan Mandiri

Persen

73

20,51

28,10

1

Persentase kecukupan SDM di Puskesmas sesuai standar

Persen

60

58

96,67

2

Persentase kecukupan SDM di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) sesuai standar

Persen

60

56

93,33

Meningkatnya kualitas SDM kesehatan melalui pendidikan dan pelatihan kesehatan dan uji kompetensi, akreditasi sertifikasi Menurunkan jumlah kematian ibu maternal

1

Persentase Tenaga Kesehatan yang memiliki Surat Tanda Registrasi (STR)

Persen

40

55,68

139,20

1

Jumlah Kematian Ibu Maternal

Kasus

140

156

89,74

Menurunnya jumlah kematian neonatal, bayi & balita

1


Kasus

115

197

58,38

2


Kasus

50

55

90,91

3

Angka Harapan Hidup

Tahun

70,7

71,2

100,71

1

Persentase Balita Gizi Buruk

Persen

<1

0,018

100,00

2

Persentase Balita Gizi Kurang

Persen

13

12,8

101,56

3

Persentase Stunting pada anak Balita

Persen

34

24,48

138,89

4

Persentase bayi yang mendapatkan ASI Persen Eksklusif

72

61

84,72

1


Per 1.000

0,5

0,26

192,31

2

Angka Keberhasilan Pengobatan Penyakit TB BTA (+)

Persen

88

86,27

98,03

3


Per 100.000

50

42,6

117,37




Menurunnya Angka Kesakitan dan Kematian Penyakit Menular dan Tidak Menular

33

84,62

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

Recommend Documents