STRATEGI PERCEPATAN PEMBANGUNAN KESEHATAN TAHUN 2016 DAN KEBIJAKAN PERENCANAAN ANGGARAN TAHUN 2017 Oleh : Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Jakarta, 5 April 2016
SISTEMATIKA 1. STRATEGI PERCEPATAN PEMBANGUNAN KESEHATAN TAHUN 2016 A. Evaluasi Capaian Kinerja Tahun 2015 B. Alokasi Anggaran Tahun 2016 C. Percepatan Pelaksanaan Pembangunan Kesehatan Tahun 2016 2. KEBIJAKAN PERENCANAAN ANGGARAN TAHUN 2017
STRATEGI PERCEPATAN PEMBANGUNAN KESEHATAN TAHUN 2016
3
A. Evaluasi Capaian Kinerja Tahun 2015
REALISASI PER UNIT UTAMA KEMENKES TA 2015 (Dalam Milyar Rp) 30.000,00
25.000,00
94,4%
Rata-rata: 90,4% 80,9%
83,5%
86,2%
87,4%
95,2%
100,0%
89,2%
90,0% 80,0%
72,8%
70,0%
20.000,00
60,0% 15.000,00
50,0% 40,0%
10.000,00
30,0% 20,0%
5.000,00
10,0% 0,00 Pagu Realisasi %
LITBANGKES 756,20 550,71 72,8%
ITJEN 102,97 83,29 80,9%
Sumber: e-monev dja per 20 Februari 2016
PPPL 2.697,33 2.253,53 83,5%
BIGKIA 2.717,47 2.342,85 86,2%
BUK 18.852,26 16.470,27 87,4%
PPSDMK 3.060,79 2.730,62 89,2%
SETJEN 24.275,95 22.913,22 94,4%
BINFAR 1.863,36 1.773,82 95,2%
0,0%
REALISASI PER JENIS BELANJA KEMENKES TA 2015 (Dalam Triliun Rp.) 90,4% 54,3
60,0 50,0
89,5%
40,0 30,0 20,0 10,0
86,3 % 6,7
97,7%
20,4
75,6%
18,3
5,8
6,9
20,4
19,9
5,2
0,0 BELANJA PEGAWAI
BELANJA BARANG
BELANJA MODAL Pagu
Sumber: e-monev dja per 20 Februari 2016
Realisasi
BELANJA BANTUAN SOSIAL
Total
49,1
REALISASI ANGGARAN PER KEWENANGAN KEMENKES TA 2015 (Dalam Triliun Rp. )
91,1% 35,0
31,1
28,3
30,0
92,0% 17,7 16,3
25,0 20,0 15,0
83,8% 71,7%
10,0
1,0
5,0
0,7
4,6
3,8
0,0 KANTOR PUSAT
KANTOR DAERAH/UPT ALOKASI
Sumber: e-monev dja per 20 Februari 2016
DEKONSENTRASI REALISASI
TUGAS PEMBANTUAN
REALISASI DEKON PER PROVINSI KEMENKES TA 2015 (Dalam Juta ) 80.000,00
Pagu
%
83,8% 80,0% 79,1%79,6% 77,2%77,3% 75,1% 75,0% 75,0% 74,9% 73,2%73,6%74,1%74,3% Rata-rata: 71,7% 71,8%72,0%
70.000,00
60.000,00
65,4%66,1% 59,4% 56,0% 54,6%55,6%
50.000,00
40.000,00
Realisasi
93,6% 92,2% 89,9%90,3%91,0%91,2% 89,7% 89,4% 88,3%
43,5% 39,6%
100,0% 90,0% 80,0% 70,0%
60,0% 50,0% 40,0%
30.000,00 29,1%
30,0%
20.000,00 20,0% 10.000,00
10,0%
0,00
0,0%
Sumber: e-monev dja per 2 Februari 2015
ALOKASI REALISASI TP PER PROVINSI KEMENKES TA 2015 350.000,00
120,0%
(Dalam Juta ) 300.000,00
Realisasi
%
98,0% 100,0% 94,0%94,4% 92,9% 92,6% 91,5% 90,0% 89,8% 88,8% 85,7%86,1%86,2%86,6%86,6%86,7%86,8%87,0% 81,4%81,6%82,0%82,1%82,1% 78,7% 78,1% 77,2% Rata-rata: 83,8% 80,0% 72,7%73,2%74,3% 70,4% 66,4%66,5%67,0%
250.000,00
200.000,00
58,7%
150.000,00
Pagu
60,0%
42,9%
40,0%
100.000,00
20,0%
50.000,00
0,00
0,0%
Sumber: e-monev dja per 2 Februari 2015
Alokasi dan Realisasi DAK 2015 Dalam Rp. Milyar 600
120,0
Alokasi DAK
Realisasi Keuangan
% 96,7
500
400
73,5 63,0 63,8
79,9 76,2 78,0
82,9 83,2 83,5 84,2
92,9 89,8 91,0 91,2 88,3 88,3 88,2 87,9 86,3 86,6 87,2 87,2
80,0
65,9
57,5
300
100,0
60,0 %
53,7 45,7
200
40,0 29,2 20,5
100
20,0
0,0
0,0
0,0
1,3
0
Ket: Daerah yg diarsir menandakan Provinsi yang belum melengkapi Laporan Realisasi DAK
0,0
Sumber : Laporan DAK Biro Perencanaan dan Anggarn
B. Alokasi Anggaran Tahun 2016
REKAP ANGGARAN KEMENKES PER PROGRAM TH 2016 (dalam Ribuan Rp.)
NO
PROGRAM
1
Program Dukungan Manajemen & Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemenkes (SETJEN)
2
Program Penguatan Pelaksanaan JKN (PBI + P2JK)
3
Program Peningkatan Pengawasan & Akuntabilitas Aparatur Kemenkes (ITJEN)
4 5 6
7 8 9
Program Kesehatan Masyarakat (DITJEN BINA KES. MASYARAKAT) Program Pencegahan & Pengendalian Penyakit (DITJEN PENCEGAHAN & PENGENDALIAN PENYAKIT) Program Pelayanan Kesehatan (DITJEN BINA PELAYANAN KESEHATAN) Program Kefarmasian & Alkes (DITJEN BINFAR ALKES) Program Penelitian & Pengembangan Kesehatan (BADAN LITBANGKES) Program Pengembangan & Pemberdayaan SDM Kesehatan (BADAN PPSDM KES) TOTAL
TOTAL PAGU 2015
TOTAL PAGU 2016
TOTAL BLOKIR
%
24;288.900.000
4.331.053.061
44.612.310
-
25.616.725.009
-
-
102.971.000
105.000.000
-
-
2.682.526.000
3.017.856.573
11.475.150
0.38
2.201.978.000
4.098.559.756
160.457.417
3.91
18.035.273.000
15.971.813.965
46.049.502
0.29
1.747.853.000
3.165.850.646
44.405
0.00
744.683.000
1.109.145.938
11.122.416
1.00
3.000.956.000
6.065.592.053
883.741.360
14.57
63.481.597.001 1.157.502.560
1.82
52.805.190.000
KET
1.03
Sedang proses revisi
12
Batas Akhir Buka Blokir tanggal 8 April 2016
ALOKASI ANGGARAN DEKONSENTRASI PER PROGRAM NO
1 2 3 4 5 6
7 8 9
PROGRAM Program Dukungan Manajemen & Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemenkes (SETJEN) Program Penguatan Pelaksanaan JKN (PBI + P2JK) Program Peningkatan Pengawasan & Akuntabilitas Aparatur Kemenkes (ITJEN) Program Kesehatan Masyarakat (DITJEN BINA KES. MASYARAKAT) Program Pencegahan & Pengendalian Penyakit (DITJEN PENCEGAHAN & PENGENDALIAN PENYAKIT) Program Pelayanan Kesehatan (DITJEN BINA PELAYANAN KESEHATAN) Program Kefarmasian & Alkes (DITJEN BINFAR ALKES) Program Penelitian & Pengembangan Kesehatan (BADAN LITBANGKES) Program Pengembangan & Pemberdayaan SDM Kesehatan (BADAN PPSDM KES) TOTAL
PAGU DEKONSENTRASI 2015
(dalam Ribuan Rp.)
DEKONSENTRASI 2016 TOTAL PAGU DEKON
BLOKIR
%
259.806.300
126.496.400
-
-
-
53.524.800
-
-
-
-
-
-
626.585.922
1.446.483.979
-
-
386.908.673
468.463.853
1.163.867
0,25
141.490.445
279.308.789
215.250
0,08
57.897.000
65.000.000
44.405
0,07
-
-
-
-
200.746.302
33.458.641
16,67
1.472.688.340
2.640.024.123
34.882.163
1,32
-
13
Batas Akhir Buka Blokir tanggal 8 April 2016
Alokasi DAK T.A. 2015 dan 2016 No I
Subbidang
Jumlah Daerah DAK 2016
1.603.519
6.460.280
460 Kab/Kota
Subbidang Pelayanan Kesehatan Rujukan
977.611
4.563.484
28 Prov 427 Kab/Kota
Subbidang Pelayanan Kefarmasian
775.110
3.641.996
22 Prov 492 Kab/Kota
1.104.147
1 Prov 45 Kab/Kota
DAK Tambahan 2015 DAK Sarpras Kesehatan
Total DAK Fisik III
Alokasi 2016 (juta Rp)
DAK Kesehatan Subbidang Pelayanan Kesehatan Dasar
II
DAK 2015 (juta Rp)
2.827.139 6.183.379
15.769.908
BOK
-
2.500.000
Akreditasi Puskesmas
-
109.127
274 Kab/Kota
Akreditasi RS
-
92.174
34 Prov 212 Kab/Kota
Jaminan Persalinan
-
1.650.000
Total DAK Nonfisik
-
4.351.302
Total DAK Fisik dan Nonfisik
6.183.379
20.121.209
Seluruh Kab/Kota
Seluruh Kab/Kota
PERBANDINGAN ALOKASI DAK KESEHATAN PER SUB BIDANG THN 2015 & 2016…(1) 600.000
500.000
400.000
300.000
200.000
100.000
PROVINSI ACEH
PROVINSI RIAU
PROVINSI JAMBI
PROVINSI SUMSEL
PROVINSI JAWA BARAT
PROVINSI JAWA TIMUR
PROVINSI KALBAR
PROVINSI KALTIM
Dasar 2015
73.351
7.808
22.078
30.066
38.414
74.104
61.928
-
Dasar 2016
437.594
43.026
101.344
200.331
487.393
437.333
239.561
47.719
Farmasi 2015
31.894
2.845
8.285
20.288
52.105
38.787
28.104
7.588
Farmasi 2016
307.842
27.865
90.586
133.156
354.363
357.124
152.999
36.341
Rujukan 2015
53.516
5.926
16.495
27.456
26.411
56.762
35.251
-
Rujukan 2016
225.472
23.479
57.431
99.335
262.740
357.124
131.766
27.805
Dasar 2015
Dasar 2016
Farmasi 2015
Farmasi 2016
Rujukan 2015
Rujukan 2016
PERBANDINGAN ALOKASI DAK KESEHATAN PER SUB BIDANG THN 2015 & 2016…(2) 600.000
500.000
400.000
300.000
200.000
100.000
PROVINSI SULTENG
PROVINSI SULSEL
PROVINSI NTT
PROVINSI PAPUA
PROVINSI MALUT
PROVINSI BANTEN
PROVINSI BABEL
PROVINSI GORONTALO
Dasar 2015
46.004
83.546
87.360
248.492
46.567
10.338
20.404
21.913
Dasar 2016
315.064
462.716
234.624
520.131
130.362
71.554
63.534
119.567
Farmasi 2015
24.450
32.721
37.688
108.326
19.149
11.876
10.081
9.449
Farmasi 2016
228.589
286.088
149.207
329.303
79.424
86.877
55.244
104.327
Rujukan 2015
30.362
55.523
48.771
97.746
27.165
9.856
15.654
14.213
Rujukan 2016
164.006
239.127
134.134
346.508
78.681
59.646
40.033
67.844
Dasar 2015
Dasar 2016
Farmasi 2015
Farmasi 2016
Rujukan 2015
Rujukan 2016
-
C. Percepatan Pelaksanaan Pembangunan Kesehatan Tahun 2016
Upaya Percepatan Pelaksanaan Kegiatan Th 2016 A. PELAKSANAAN DEKONSENTRASI DAN KD 1.
Percepatan revisi buka blokir
2.
Konsistensi Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK) yang rasional dan Rencana Penarikan Dana (RPD)
3.
Percepatan proses pengadaan barang dan jasa
4.
Peningkatan kegiatan dengan pihak ketiga tidak hanya swakelola tetap sesuai aturan
5.
Penguatan Monev berkala
6.
Pelaksanaan kegiatan secara terintegrasi
7.
Peningkatan koordinasi dengan lintas sektor
Catatan : Akan ada pemotongan anggaran (rasionalisasi) sesuai arahan Presiden Perubahan/ pengalihan anggaran ke kegiatan yang mempunyai daya ungkit besar bagi masyarakat Diupayakan agar proses pemotongan tidak mengganggu proses pelaksanaan kegiatan
Upaya Percepatan Pelaksanaan Kegiatan Th 2016 B. PELAKSANAAN DAK : 1. 2. 3. 4. 5.
Mempercepatan pelaksaan pengadaan barang dan jasa Menyampaikan laporan secara rutin ke Kementerian Kesehatan Meningkatkan sosialisasi petunjuk teknis DAK tahun 2016 Meningkatkan binwas dan monev Rasionalisasi kegiatan Persiapan efisiensi anggaran
6. Harmonisasi anggaran DAK dengan sumber dana lain di daerah (Dana Desa, Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT), Dana Pajak Rokok, Kapitasi JKN Bagaimana mengelola dana yg banyak tersebut 7. Laporan DAK ke Kementerian mulai dari penetapan hingga pelaksanaan
KEBIJAKAN PERENCANAAN ANGGARAN TAHUN 2017
20
ARAHAN PRESIDEN (1) 1. Presiden menginstruksikan perubahan total dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun Anggaran 2017
2. Presiden juga mengingatkan agar penganggaran harus difokuskan pada program prioritas atau dengan kata lain prinsip penyusunan anggaran money follow program (mengikuti program prioritas), bukan money follow function (mengikuti organisasi) Pelaksanaan pembangunan secara terintegrasi dengan sasaran yang jelas
3. To the point dalam penyusunan anggaran
ARAHAN PRESIDEN (2) • Semua melangkah lebih cepat dalam era kompetisi global kecepatan, kelincahan dan kapasitas nasional yang solid dalam merespon dinamika perubahan global • Tidak usah banyak program, kosentrasi pada program yang dirasakan manfaatnya oleh rakyat • Efisiensi Belanja Barang – Perjadin • Realisasi serapan baik, kualitas juga baik Belanja optimal, kualitas juga optimal • Perhatian pada Papua, NTT, kawasan perbatasan, pulau pulau terdepan • Komunikasi dan sinergi antar Kementerian
DUKUNGAN LINTAS SEKTOR
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (UKBM)
PREVENTIFPROMOTIF
PEMBANGUNAN KESEHATAN
INTEGRASI SUMBER DANA (Dekon, DAK, ADD, dll)
INTEGRASI PEMERINTAH - SWASTA
INTEGRASI PROGRAM/ KEGIATAN
PENDEKATAN KELUARGA MENUJU KELUARGA SEHAT
INTEGRASI ANGGARAN KESEHATAN DI DAERAH DAK, ADD, DBHCHT, DANA PAJAK ROKOK, KAPITASI JKN, DLL
70
60
50
40
30
20
10
0 APBD VS KEBUTH
PENUHI GAJI
APBD
PENUHI SPM
KEBUTUHAN
ALT PENDANAAN
PEMBANGUNAN KESEHATAN Sasaran Pokok dan Arah Kebijakan No 1
Baseline (2014)
2015
2016
2017
2019
346* (SP, 2010)
n.a
n.a
n.a
306
• Persalinan di fasilitas kesehatan (persen)
70,4 (2013)
75,0
77,0
79,0
85,0
• Kunjungan Antenatal (K4) (persen)
70,4 (2013)
72,0
74,0
76,0
80,0
32 (2012)
n.a
n.a
n.a
24
71,3 (2013)
75,0
78,0
81,0
90,0
32,9 (2013)
31,3
30,5
29,6
28,0
2,60 (2012)
2,37
2,36
2,33
2,28
0,46 (2014)
<0,5
<0,5
<0,5
<0,5
Sasaran Meningkatnya Status Kesehatan Ibu, Anak dan Gizi Masyarakat a. Menurunnya Angka kematian ibu (AKI), diukur dengan proksi:
b. Menurunnya Angka kematian bayi (AKB), diukur dengan proksi:
3
4
5
1. Memperkuat upaya promotif dan preventif 2. Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan
b. Prevalensi Tuberkulosis per 100.000 penduduk c. Prevalensi merokok pada usia ≤ 18 tahun (persen) d. Prevalensi tekanan darah tinggi (persen)
297 (2013) 7,2 (2013)
280 6,9
271 6,4
262 5,9
245 5,4
• Pembiayaan kesehatan. • Penyediaan, distribusi, dan mutu sediaan farmasi, alkes, dan makanan • Penguatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan • Penguatan sistem informasi, manajemen dan litbang kesehatan • Penyediaan, persebaran dan kualitas SDM kesehatan
25,8 (2013)
25,0
24,6
24,2
23,4
3. Mempercepat perbaikan gizi masyarakat
e. Prevalensi obesitas pada penduduk usia 18+ tahun (persen)
15,4 (2013)
15,4
15,4
15,4
15,4
4. Meningkatkan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi
68,0
77,0
Min. 95
190
287
481
Kebijakan terkait Revolusi Mental:
80,2
85,2
95,2
Meningkatkan responsifitas pelayanan kesehatan
2.000
3.000
5.600
Efektivitas program preventif (Gerakan Masyarakat Sehat)
• Kunjungan Neonatal Pertama (KN1) (persen)
2
Arah Kebijakan
c. Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak baduta (bawah dua tahun) (persen) d. Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) Menurunnya Penyakit Menular dan Tidak Menular a. Prevalensi HIV (persen)
Meningkatnya Perlindungan Finansial a. Penduduk yang menjadi peserta BPJS-Kesehatan (persen)
51,8 60,0 (Okt, 2014) Meningkatnya Pemerataan dan Mutu Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan a. Jumlah Kab/Kota yang memiliki minimal 1 RSUD yang 10 (2014) 94 tersertifikasi akreditasi nasional b. Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80 persen imunisasi 71,2 (2013) 75,2 dasar lengkap pada bayi c. Jumlah puskesmas yang minimal memiliki 5 jenis tenaga 1.015 (2013) 1.200 kesehatan Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan a. Pelayanan kesehatan dasar b. Pelayanan kesehatan rujukan
*Keterangan: Data AKI dan AKB diperoleh melalui survei skala besar dan tidak tersedia setiap tahun
Penegakan hukum dan disiplin (etika kedokteran, standar rumah sakit, dll)
Slide - 25
RANCANGAN ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI 2017 NO 1
ARAH KEBIJAKAN Memperkuat upaya promotif dan preventif
STRATEGI a) Pelaksanaan gerakan masyarakat sehat b) Perluasan pemanfaatan DAK Kesehatan untuk pelaksanaan upaya promotif dan preventif c) Penguatan sistem surveilans penyakit menular dan PTM
d) Pelaksanaan pelayanan kesehatan keluarga, pemeriksaan kesehatan rutin, dan deteksi dini serta kerjasama dalam pencegahan sekunder e) Penguatan UKBM melalui penyediaan biaya operasional dan kegiatan pendukung f) Pemenuhan standar kesehatan pada TTU g) Peningkatan cakupan imunisasi pada daerah-daerah dengan cakupan yang rendah
RANCANGAN ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI 2017 NO 2
ARAH KEBIJAKAN Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan a. Jaminan dan Pembiayaan kesehatan
STRATEGI a) Peningkatan jumlah kepesertaan JKN dari PPU, PBPU, PBI dan integrasi peserta Jamkesda.
b) Penyempurnaan targeting PBI, penyesuaian iuran JKN, penyempurnaan paket manfaat dan koordinasi paket manfaat, serta sistem pembayaran provider. c) Peningkatan jumlah provider baik swasta maupun pemerintah. d) Pengembangan kerjasama dg dunia usaha dan NGO dalam pelaksanaan program pemerintah.
RANCANGAN ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI 2017 NO
ARAH KEBIJAKAN
b. Penguatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan
STRATEGI
a) Pemenuhan Pusk dan jaringannya, termasuk sarpra dan tenaga terutama di kec yg belum memiliki Puskesmas dan DTPK b) Penyediaan yankes termasuk RS pratama dan yankes bergerak di DTPK c) Pemenuhan yankes di kawasan khusus (KEK, kawasan industri, kawasan pariwisata, kota baru)
d) Akreditasi puskesmas dan RS Pemerintah dan pengembangan akreditasi faskes swasta e) Penguatan sistem rujukan nasional, provinsi dan regional f) Pemenuhan sarana, parasarana, obat , tenaga, dan penguatan sistem untuk penurunan kematian ibu di RS g) Peningkatan jangkauan (outreach) yankes
RANCANGAN ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI 2017 NO
ARAH KEBIJAKAN
STRATEGI
c.Penyediaan, distribusi, penggunaan dan pengawasan mutu sediaan farmasi, alkes, dan makanan
a) Penyempurnaan sistem dan manajemen distribusi obat, vaksin, dan alat kesehatan sampai dengan tingkat puskesmas b) Peningkatan kemandirian bahan baku obat melalui dukungan riset dan dukungan terhadap industri c) Pengembangan dan penyempurnaan sistem penyediaan dan informasi logistik farmasi dan alkes
d) Peningkatan kapasitas pengawasan obat & makanan melalui percepatan proses sertifikasi produk obat & makanan, perluasan cakupan pengawasan obat & makanan, serta penambahan jumlah tenaga & fasilitas laboratorium
RANCANGAN ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI 2017 N O
ARAH KEBIJAKAN d. Penguatan sistem informasi, manajemen dan litbang kesehatan
STRATEGI a) Perluasan penerapan sistem informasi kesehatan terpadu b) Penguatan sistem pemantauan dan evaluasi program JKN dan DAK Kesehatan
c) Pengembangan pelayanan kesehatan berbasis teknologi informasi (sistem rujukan online, rekam medis online, telemedicine) d) Pengembangan sistem pencatatan data kematian ibu
RANCANGAN ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI 2017 NO
ARAH KEBIJAKAN e.Penyediaan, persebaran dan kualitas SDM kesehatan
STRATEGI a) Penguatan kerjasama dengan Kemristek Dikti untuk peningkatan jumlah lulusan tenaga kesehatan b) Peningkatan jumlah penempatan melalui formasi kepegawaian atau dgn mekanisme lain (kontrak, team based) terutama di DTPK c) Pemenuhan nakes utk memperkuat promotif dan preventif dan tenaga pengolah data dan informasi di faskes d) Penerapan model penempatan dan kebijakan afirmasi untuk pemenuhan nakes e) Peningkatan kualifikasi SDM kesehatan (D1 dan D2)
RANCANGAN ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI 2017 NO
ARAH KEBIJAKAN f. Meningkatkan repsonsifitas sistem kesehatan dalam rangka revolusi mental
STRATEGI a) Meningkatkan kepuasan pasien terhadap yankes al : mempersingkat waktu tunggu pelayanan, peningkatan penggunaan obat generik esensial b) Pengembangan sistem rujukan online, rekam medis dan telemedicine utk mempercepat dan meningkatkan kualitas yankes c) Mengembangkan dan menyusun sistem pengukuran kepuasan penguna yankes
RANCANGAN ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI 2017 NO 3
ARAH KEBIJAKAN Mempercepat perbaikan gizi masyarakat
STRATEGI a) Peningkatan peran lintas sektor dalam pelaksanaan rencana aksi pangan & gizi di pusat & daerah b) Deteksi dini melalui surveilans & pemantauan tumbuh kembang balita
c) Pemberian paket gizi dengan fokus pada 1000 HPK yaitu ibu hamil & baduta, dgn memperluas pada balita & remaja putri d) Promosi pola asuh, pemberian makan bayi dan anak (ASI eksklusif dan MPASI), serta penerapan gizi seimbang
RANCANGAN DRAFT ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI 2017 N O 4
ARAH KEBIJAKAN Meningkatkan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi
STRATEGI a) Menguatkan akses pelayanan KB & kesehatan reproduksi yang merata & berkualitas b) Menguatkan advokasi & komunikasi, informasi & edukasi (KIE) c) Meningkatkan pembinaan kespro remaja dlm rangka pendewasaan usia perkawinan & penyiapan kehidupan berkeluarga; d) Meningkatkan peran & fungsi keluarga dalam pembangunan keluarga; e) Menguatkan kelembagaan kependudukan & KB yang efektif, & menyusun landasan hukum
TERIMA KASIH
