BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL RENCANA DAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2016

30/04/2015

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

RENCANA DAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2016

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas Disampaikan dalam acara Musrenbangnas Tahun 2015 Jakarta, 29 April 2015

POKOK BAHASAN • • • • •

Landasan Hukum Tahapan Penyusunan Rancangan Awal RKP 2016 Trisakti dan Nawa Cita Rancangan Tema RKP 2016 Penjabaran Per Dimensi – Sasaran dan Arah Kebijakan – Highlight Kegiatan Prioritas Tahun 2015 dan 2016 2

slide -

1

30/04/2015

LANDASAN HUKUM •

PP 40/2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional Pasal 19 : – Rancangan Awal RKP memuat : • Rancangan kebijakan umum • Prioritas pembangunan nasional • Rancangan kerangka ekonomi makro • Rencana kerja dan pendanaannya – Rancangan pagu indikatif disusun oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional bersama-sama dengan Menteri Keuangan. – Rancangan Awal RKP dan rancangan pagu indikatif dibahas dalam Sidang Kabinet. – Hasil pembahasan Sidang Kabinet selanjutnya dituangkan ke dalam Surat Edaran Bersama antara Menteri Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan, dan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja-KL.

3

TAHAPAN PELAKSANAAN PENYUSUNAN RANCANGAN AWAL RKP 2016

DOKUMEN RKP Sidang Kabinet Musrenbang Nasional Musrenbang Provinsi Rapat Koordinasi Pembangunan (Rakorbang) Pusat  Tema RKP  Prioritas Nasional

yang ditetapkan dengan Perpres

 Pra Musrenbangnas  Musrenbangnas  Pasca Musrenbangnas

Disampaikan oleh Pemerintah kepada DPR

4

slide -

2

30/04/2015

VISI MISI PEMBANGUNAN 2015 – 2019 VISI PEMBANGUNAN NASIONAL untuk tahun 2015-2019 adalah:

"Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-royong" Visi ini diwujudkan melalui 7 (tujuh) MISI PEMBANGUNAN, yaitu: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan. Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan, dan demokratis berlandaskan negara hukum. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

5

9 AGENDA PRIORITAS – NAWA CITA 1.

Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberi rasa aman pada seluruh Warga Negara.

3.

Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan.

2. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

slide -

Membangun tata kelola Pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya.

Memperkuat kehadiran Negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia.

Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional.

Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik. Melakukan revolusi karakter bangsa.

Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial.

6

3

30/04/2015

TRISAKTI •

BERDAULAT DALAM BIDANG POLITIK 1. Membangun wibawa politik luar negeri dan mereposisi peran Indonesia dalam isu-isu global. 2. Menguatkan sistem pertahanan negara.

3. Membangun politik keamanan dan ketertiban masyarakat. 4. Mewujudkan profesionalitas intelijen negara.

5. Membangun keterbukaan informasi dan komunikasi publik. 6. Mereformasi sistem dan kelembagaan demokrasi. 7. Memperkuat politik desentralisasi dan otda.

8. Mendedikasikan diri untuk memberdayakan desa.

9. Melindungi dan memajukan hak-hak masyarakat adat.

10. Pemberdayaan Perempuan dalam politik dan pembangunan.

11. Mewujudkan sistem dan penegakan hukum yang berkeadilan. 12. Menjalankan reformasi birokrasi dan pelayanan publik.

7

LANJUTAN... • BERDIKARI DALAM BIDANG EKONOMI 1. Dedikasikan pembangunan kualitas SDM.

2. Membangun kedaulatan pangan berbasis agribisnis kerakyatan.

3. Mendedikasikan program untuk membangun daulat energi berbasis kepentingan nasional.

4. Untuk penguasaan SDA melalui 7 langkah & membangun regulasi mewajibkan CSR &/atau saham untuk masyarakat lokal/sekitar tambang, penguatan kapasitas pengusaha nasional (termasuk penambang rakyat) dalam pengelolaan tambang berkelanjutan. 5. Membangun pemberdayaan buruh.

6. Membangun sektor keuangan berbasis nasional. 7. Penguatan investasi domestik.

8. Membangun penguatan kapasitas fiskal negara. 9. Membangun infrastruktur.

10. Membangun ekonomi maritim. 11. Penguatan sektor kehutanan.

12. Membangun tata ruang dan lingkungan berkelanjutan. 13. Membangun perimbangan pembangunan kawasan. 14. Membangun karakter dan potensi wisata.

15. Mengembangkan kapasitas perdagangan nasional. 16. Pengembangan industri manufaktur.

slide -

8

4

30/04/2015

LANJUTAN... • BERKEPRIBADIAN DALAM BIDANG KEBUDAYAAN 1. Berkomitmen mewujudkan pendidikan sebagai pembentuk karakter bangsa. 2. Akan memperteguh kebhinekaan Indonesia dan memperkuat restorasi sosial. 3. Akan membangun jiwa bangsa melalui pemberdayaan pemuda dan olahraga.

9

TRISAKTI DAN NAWACITA VISI: TERWUJUDNYA INDONESIA YG BERDAULAT, MANDIRI DAN BERKERIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG 7 MISI Keamanan nasional yg mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dg mengamankan SD maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.

Masyarakat maju, berkeseimbangan dan demokratis berlandaskan negara hukum.

Politik LN bebas aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim

Akan menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberi rasa aman pada seluruh WN

Akan membangun Indonesia dari pinggiran dg memperkuat daerahdaerah dan desa dlm kerangka Negara Kesatuan

Akan menolak Negara lemah dengan melalukan reformasi sistem penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.

Kualitas hidup manusian Indonesia yg tinggi, maju dan sejahtera

Bangsa berdaya saing

Indonesia menjadi negara maritim yg mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional

Masyarakat yg berkepribadian dalam kebudayaan.

NAWACITA – 9 agenda prioritas Akan membuat Pemerintah tidak absen dg membangun tata kelola Pem. yg bersih, efektif, demokratis dan terpercaya

BERDAULAT DALAM BIDANG POLITIK (12 program aksi) 1. Membangun wibawa politik LN dan mereposisi peran Indonesia dalam isu-isu global (4) 2. Menguatkan sistem pertahanan negara (4) 3. Membangun politik keamanan dan ketertiban masyarakat (8) 4. Mewujudkan profesionalitas intelijen negara (7)

slide -

5. Membangun keterbukaan informasi dan komunikasi publik (7) 6. Mereformasi sistem dan kelembagaan demokrasi (6) 7. Memperkuat politik desentralisasi dan otda (11) 8. Mendedikasikan diri untuk memberdayakan desa (8)

9. Melindungi dan memajukan hakhak masyarakat adat (6) 10. Pemberdayaan Perempuan dalam politik dan pembangunan (7) 11. Mewujudkan sistem dan penegakan hukum yang berkeadilan (42) 12. Menjalankan reformasi birokrasi dan pelayanan publik (5)

Akan meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui: Indonesia Pintar, Indonesia Sehat, Indonesia Kerja dan Indonesia Sejahtera

Akan meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional

BERDIKARI DALAM BIDANG EKONOMI (16 program aksi) 1. Dedikasikan pembangunan kualitas SDM 2. Membangun kedaulatan pangan berbasis agribisnis kerakyatan 3. Mendedikasikan program untuk membangun daulat energi berbasis kepentingan nasional 4. Untuk penguasaan SDA melalui 7 langkah & membangun regulasi mewajibkan CSR &/atau saham u/ masyarakat lokal/ sekitar tambang, penguatan kapasitas pengusaha nasional (termsuk penambang rakyat) dlm pengelolaan tambang berkelanjutan.

5. Membangun pemberdayaan buruh 6. Membangun sektor keuangan berbasis nasional 7. Penguatan investasi domestik 8. Membangun penguatan kapasitas fiskal negara 9. Membangun infrastruktur

10. Membangun ekonomi maritim 11. Penguatan sektor kehutanan 12. Membangun tata ruang dan lingkungan berkelanjutan 13.Membangun perimbangan pembangunan kawasan 14.Membangun karakter dan potensi wisata 15.Mengembangkan kapasitas perdagangan nasional 16.Pengembangan industri manufaktur

Akan mewujudkan kemandirian ekonomi dg menggerakkan sektorsektor strategis ekonomi domestik

Akan melakukan revolusi karakter bangsa

Akan memperteguh Kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial.

BERKEPRIBADIAN DALAM BIDANG KEBUDAYAAN (3 program aksi) 1. Berkomitmen mewujudkan pendidikan sbg pembentuk karakter bangsa

2. Akan memperteguh kebhinekaan Indonesia dan memperkuat restorasi sosial

3. Akan membangun jiwa bangsa melalui pemberdayaan pemuda dan olahraga

10

5

30/04/2015

RANCANGAN TEMA RKP 2016

RKP 2015*)

RKP 2016

RKP 2017

RKP 2018

RKP 2019

MELANJUTKAN REFORMASI BAGI PERCEPATAN PEMBANGUNAN EKONOMI YANG BERKEADILAN

MEMPERCEPAT PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR UNTUK MELETAKKAN FONDASI PEMBANGUNAN YANG BERKUALITAS

Ditentukan dalam proses penyusunan RKP 2017



*) Disiapkan oleh KIB II, kemudian direvisi melalui Perpres No. 3/2015 tentang Perubahan RKP 2015

11

LANJUTAN... “Mempercepat Pembangunan Infrastruktur untuk Meletakkan Fondasi Pembangunan yang Berkualitas” 







slide -

Permasalahan utama yang menghambat percepatan realisasi investasi adalah adanya keterbatasan infrastruktur, termasuk pasokan listrik.

Pemenuhan ketersediaan infrastruktur merupakan salah satu prasyarat utama yang harus dilakukan dalam pembangunan yang berkualitas.

Pembangunan berkualitas :  Membangun untuk manusia dan masyarakat, yang inklusif dan berbasis luas, dan mengurangi ketimpangan antar golongan dan antar wilayah.  Aktivitas pembangunan tidak boleh merusak, menurunkan daya dukung lingkungan dan keseimbangan ekosistem. Menghasilkan pertumbuhan, dan kesejahteraan yang berkelanjutan. Infrastruktur diperlukan, utamanya untuk mendukung agenda prioritas kedaulatan pangan, kedaulatan energi, kemaritiman, pariwisata dan industri dengan sasaran kelompok sosial yang luas dan sasaran wilayah yang meningkatkan pemerataan.

12

6

30/04/2015

SASARAN EKONOMI

Indikator EKONOMI MAKRO  Pertumbuhan ekonomi  Inflasi

 Tingkat Kemiskinan

 Rasio Pajak (Tax Ratio) tahun

dasar 2010  Tingkat Pengangguran Terbuka

2014* (Baseline)

2015

2016

5,1%

11,25% **

5,7

6,6

9,5-10,5

9,0-10,0

7-8%

5,94%

5,5-5,8

5,2-5,5

4-5%

7,3%

11,4%

5,0

12,6%

4,0

13,3%

2019 8%

3,5% 16%

13

FAKTOR PENDORONG PERTUMBUHAN EKONOMI

14

slide -

7

30/04/2015

TARGET PERTUMBUHAN EKSPOR • •

Pertumbuhan ekspor produk non-migas sebesar 9,9 persen atau menjadi sebesar USD 173,25 miliar. Rasio ekspor jasa terhadap PDB sebesar 2,8 persen.

Sebaran Target Ekspor Berdasarkan Wilayah Tahun 2016

15

TARGET REALISASI INVESTASI NASIONAL DAN BERDASARKAN WILAYAH

16

slide -

8

30/04/2015

DIMENSI PEMBANGUNAN MANUSIA DAN MASYARAKAT

17

HIGHLIGHT SASARAN PEMBANGUNAN MANUSIA DAN MASYARAKAT Pendidikan        

Indikator

2016

2019

8,1 (tahun)

8,5 (tahun)

8,8 (tahun)

Prodi Perguruan Tinggi Minimal Terakreditasi B Persentase SD/MI berakreditasi minimal B

50,4% (2013) 68,7%

58,8%

68,4 %

Persentase Kompetensi Keahlian SMK berakreditasi minimal B

48,2%

Rata-rata angka melek aksara penduduk usia di atas 15 tahun

Persentase SMP/MT berakreditasi minimal B

Persentase SMA/MA berakreditasi minimal B

Rasio APK SMP/MTs antara 20% penduduk termiskin dan 20% penduduk terkaya Rasio APK SMA/SMK/MA antara 20% penduduk termiskin dan 20% penduduk terkaya

94,1%

62,5% 73,5%

0,84 (2013)

Pendidikan Anak Usia Dini

0,57 (2013)

Angka Partisipasi PAUD

66,81



Pendidikan Dasar

Angka Partisipasi Murni SD/MI

91,28

95,1% 76,5% 71,8% 79,1% 56,6% 0,87 0,58

70,85 91,79

96,1 % 84,2 % 81,0 % 84,6%

65,0 % 0,90 0,60

77,23 94,78

Angka Partisipasi Kasar SD/ MI/ SDLB/ Paket A

111,04

111,14

114,09

Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs/Paket B

101,57

104,47

106,94

Angka Partisipasi Murni SMA/MA/SMK

55,26

60,84

67,48

28,51

31,31

36,73

Angka Partisipasi Murni SMP/MTs Pendidikan Menengah

Angka Partisipasi Kasar SMA/ MA/ SMK/ Paket C

Pendidikan Tinggi

Angka Partisipasi Kasar PT

slide -

2014 (Baseline)

Rata-rata lama sekolah penduduk usia diatas 15 tahun

79,42

79,22

80,87

85,51

82,02

91,63

Arah Kebijakan 1. Melanjutkan upaya untuk memenuhi hak seluruh penduduk mendapatkan layanan pendidikan dasar berkualitas. 2. Memperluas dan meningkatkan pemerataan pendidikan menengah yang berkualitas. 3. Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan anak usia dini (PAUD). 4. Meningkatkan kualitas pembelajaran. 5. Meningkatkan relevansi pendidikan kejuruan dengan kebutuhan dunia kerja. 6. Meningkatkan kualitas, pengelolaan dan penempatan guru, serta jaminan hidup dan fasilitas pengembangan keilmuan dan karir bagi guru di daerah khusus. 7. Meningkatkan pemerataan akses, kualitas, relevansi, dan daya saing pendidikan tinggi.

18

9

30/04/2015

HIGHLIGHT SASARAN PEMBANGUNAN MANUSIA DAN MASYARAKAT Arah Kebijakan

Pembangunan Kesehatan

Status Awal

2016

2019

a. Persentase Persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan (Pf)

70,4

77

85

c. Persentase kunjungan neonatal pertama (KN1)

71,3

70

90

-

50

95

No 1

Indikator

Meningkatnya Status Kesehatan Ibu dan Anak

b. Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal ke empat (K4) 2

Meningkatnya Status Gizi Masyarakat

a. Persentase ibu hamil kurang energi kronik (KEK)

3

b. Persentase ibu hamil kurang energi kronik (KEK) yang mendapatkan PMT Meningkatnya Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular a. Prevalensi Tuberkulosis (TB) per 100.000 penduduk

4

b. Prevalensi HIV (persen)

Meningkatnya Pemerataan dan Mutu Pelayanan Kesehatan

a. Jumlah kecamatan yang memiliki minimal 1 puskesmas terakreditasi

b. Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80 persen imunisasi dasar lengkap pada bayi c. Jumlah Puskesmas yang minimal memiliki lima jenis tenaga kesehatan

70,4

70,4 297 (2013) 0,46 (2013)

74

77 271

80

85 245

<0,5

<0,5

0

700

5.600

1.015

2000

5.600

-

80

95

1. Akselerasi Pemenuhan Akses Pelayanan Kesehatan Ibu, Anak, Remaja, dan Lanjut Usia yang Berkualitas 2. Mempercepat Perbaikan Gizi Masyarakat 3. Meningkatkan Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan 4. Memantapkan Pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Bidang Kesehatan 5. Meningkatan Akses Pelayanan Kesehatan Dasar yang Berkualitas 6. Meningkatan Akses Pelayanan Kesehatan Rujukan yang Berkualitas 7. Meningkatkan Ketersediaan, Penyebaran, dan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan 8. Meningkatkan Ketersediaan, Keterjangkauan, Pemerataan, dan Kualitas Farmasi dan Alat Kesehatan 9. Meningkatkan Pengawasan Obat dan Makanan 19

HIGHLIGHT SASARAN PEMBANGUNAN MANUSIA DAN MASYARAKAT Pembangunan Perumahan, Air Minum dan Sanitasi INDIKATOR

Akses Air Minum Layak

2014 (BASELINE) 70%

Akses Sanitasi Layak

60,9%

Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan

38.431 Ha

Arah Kebijakan

2016

2019

70% akses 4 K 7% Akses Dasar

100%

38.431 Ha

0 Ha

66,3% akses layak 11% akses dasar

100%

1.

2.

3. 4. 5.

Meningkatkan akses masyarakat berpendapatan rendah terhadap hunian yang layak, aman, dan terjangkau serta didukung oleh penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas yang memadai Menjamin ketahanan air melalui peningkatan pengetahuan perubahan sikap dan perilaku dalam pemanfaatan air minum dan pengelolaan sanitasi Penyediaan infrastruktur produktif dan manajemen layanan melalui penerapan manajemen asset Penyelenggaraan sinergi air minum dan sanitasi yang dilakukan di tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, dan masyarakat Peningkatan efektifitas dan efisiensi pendanaan infrastruktur air minum dan sanitasi

20

slide -

10

30/04/2015

PENGUATAN RUMAH SAKIT RUJUKAN TAHUN 2015

21

HIGHLIGHT PEMBANGUNAN KESEHATAN TAHUN 2015 NO 1

KEGIATAN Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat khususnya KIS

SASARAN a.l: KIS 99,6 Juta orang

Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Untuk Puskesmas - 9.865 Puskesmas

K/L Kementerian Kesehatan

Penyediaan obat dan vaksin di puskesmas sebesar 78 % ketersediaan obat dan vaksin di puskesmas

2

Pembangunan Kependudukan dan KB

3

Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat melalui Kesempatan Kerja

Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan reproduksi sebesar 73 % ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal ke empat (K4) dan 77% persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan (PF)

Persentase PUS, WUS, remaja dan keluarga yang mendapatkan informasi program KKBPK melalui media massa (cetak dan elektronik) dan media luar ruang, terutama media lini bawah (poster, leaflet, lembar balik, banner, media tradisional) dari 76% menjadi 78%

BKKBN

Pengembangan dan Peningkatan Perluasan Kesempatan Kerja sebanyak 74.000 org

22

slide -

11

30/04/2015

HIGHLIGHT PEMBANGUNAN PENDIDIKAN TAHUN 2015 NO 1.

KEGIATAN Program Indonesia Pintar

SASARAN a.l:

K/L

Pemberian bantuan pendidikan bagi siswa dari keluarga miskin (KIP) - 10.685.614 Siswa SD - 4.694.968 Siswa SMP - 1.692.559 Siswa SMA - 2.154.167 Siswa SMK

Kemendikbud

Penyediaan dan Peningkatan Kesejahteraan Pendidik dan Tendik yang Kompeten Untuk Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah - 1.572.250 Guru jenjang pendidikan dasar yang berkualifikasi akademik minimal S1/D4, - 107.328 PTK Dikdas (non-PNS) yang Mendapatkan Tunjangan Profesi, - 92.464 PTK Dikdas (non-PNS) yang Mendapatkan Tunjangan Khusus, - 243.725 PTK Dikdas (non-PNS) yang Mendapatkan Tunjangan Fungsional, - 375.463 PTK Dikdas yang terfasilitasi peningkatan karirnya, - 9.067 Guru SM yang memenuhi kualifikasi minimal S1/D4, - 86.223 PTK Dikmen (non-PNS) yang Mendapatkan Tunjangan Profesi, - 7.116 PTK Dikmen (non-PNS) yang Mendapatkan Tunjangan Khusus, - 19.394 PTK Dikmen (non-PNS) yang Mendapatkan Tunjangan Fungsional.

Kemendikbud

- 826.467 Siswa MI - 773.491 Siswa MTs - 356.429 Siswa MA/MAK

Kemenag

23

HIGHLIGHT PEMBANGUNAN PERUMAHAN TAHUN 2015

24

slide -

12

30/04/2015

HIGHLIGHT PEMBANGUNAN PERUMAHAN TAHUN 2015 NO 1 2 3

PROGRAM

SASARAN a.l:

K/L

Peningkatan kualitas permukiman di daerah perkotaan

5.765 Ha kawasan kumuh perkotaan

KemenPU & Pera

Pendayagunaan sumber pembiayaan perumahan

7,5% pinjaman likuiditas; 15 % sekuritisasi aset KPR

KemenPU & Pera

Pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa

9.350 unit sarusun yang dilengkapi dengan PSU pendukungnya terbangun

KemenPU & Pera

25

HIGHLIGHT PEMBANGUNAN MENTAL DAN KARAKTER BANGSA TAHUN 2016 KEGIATAN

K/L

Semua jenjang pendidikan

Kemdikbud, Kemenag

Peningkatan kualitas guru sebagai figur teladan

Seluruh guru

Kemdikbud, Kemenag

Pengembangan kurikulum yang memuat pendidikan karakter Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat

Penguatan Kesadaran HAM Masyarakat dan Aparatur Negara

Pembentukan sistem politik berintegritas pada penyelenggara Pemilu, peserta atau kandidat, dan pemilih Inovasi dan Sistem Informasi Pelayanan Publik

Pembinaan dan Pengelolaan Penyelenggaraan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi Penghargaan Tokoh Inspiratif Bidang Kebudayaan Peningkatan Sensor Film

Pemanfaatan Modal Sosial dan Modal Budaya

Peningkatan pengawasan persaingan usaha

Peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan perlindungan konsumen

slide -

SASARAN a.l

Pendidikan karakter melalui pembelajaran di kelas dan pengembangan kegiatan ekstrakurikuler

Seluruh peserta didik 300 desa

Aparatur negara dan masyarakat yang memperoleh pendidikan pelatihan (ToT) HAM 20 lembaga

400 inovasi

39 juta KL Produksi BBM 24,41 juta ton Produksi kilang LPG 25,5 Produksi LNG (MMTPA)

Tokoh Masyarakat dan Tokoh Budaya 46.200 produk film

Keluarga dan Kelembagaan Sosial Masyarakat

Menguatnya internalisasi nilai-nilai persaingan usaha yang sehat di kalangan pelaku ekonomi, pemerintah, dan masyarakat

Meningkatnya kecintaan masyarakat terhadap produk dalam negeri dan tingginya tingkat keberdayaan konsumen

Kemdikbud, Kemenag Kementerian Hukum dan HAM Komisi Nasional HAM KPK

Kementerian PAN dan RB Kementerian ESDM Kemdikbud Kemdikbud Kemsos

KPPU

Kemendag

26

13

30/04/2015

DIMENSI PEMBANGUNAN SEKTOR UNGGULAN

27

HIGHLIGHT SASARAN PEMBANGUNAN SEKTOR UNGGULAN Kedaulatan Pangan INDIKATOR

2014 (baseline)

2016

2019

Produksi DN untuk Kedaulatan Pangan - Produksi padi (juta ton)

70,6

75,3

82,0

0,92

1,4

2,6

- Produksi jagung (juta ton)

19,13

- Produksi daging sapi (ribu ton)

452,7

- Produksi kedelai (juta ton) - Produksi gula (juta ton)

- Produksi ikan (juta ton)

2,6

12,4

Pembangunan, Peningkatan dan Rehabilitasi Irigasi: - Pembangunan dan Peningkatan Jaringan irigasi air permukaan , air tanah dan rawa (juta ha)

- Rehabililtasi jariangan irigasi permukaan, air tanah dan rawa (juta ha) - Pembangunan dan Peningkatan irigasi tambak (ribu ha) - Pembangunan waduk)*

* Kumulatif 5 tahun

slide -

21,0 2,8

506,2 14,8

24,1 3,8

755,1 18,8

8,9

9,89

9,89

2,71

5,71

3,01

189,75 21

304,75

8 waduk baru dan rehabilitasi 3 Waduk

304,75 49

ARAH KEBIJAKAN 1. peningkatan produksi padi, jagung dan kedelai untuk

mencapai swasembada dan peningkatan produksi protein hewani daging dan Gula : (i) pencetakan sawah baru 200 ribu ha; (ii) perluasan areal tanam dan penerapan pengelolaan tanaman terpadu kedelai 800 ribu ha; (iii) penyaluran bantuan budidaya padi dan jagung 500 ribu ha; (iv) pengadaan alat dan mesin pertanian 7.308 unit; (v) pengembangan 10 agroscience park dan 20 agrotechno park; (vi) penyaluran bantuan/subsidi pupuk; pengembangan 20 kawasan sentra perikanan; pengembangan pelabuhan perikanan; (vii) pengembangan jaringan irigasi di tingkat usaha tani 500 ribu ha, pembangunan layanan irigasi dan rehabilitasi irigasi 635 ribu ha, pembangunan 29 waduk. 2. Stabilisasi harga dan pasokan pangan : (i) penyediaan cadangan beras pemerintah; (ii) pemantauan dan pengendalian harga pangan; (iii) pengendalian impor pangan melalui penegakan regulasi; (iv) peningkatan akses masyarakat terhadap pangan (Raskin). 3. Perbaikan kualitas konsumsi pangan dan gizi masyarakat : (i) percepatan penganekaragaman konsumsi pangan di 4.600 desa; (ii) penguatan pengawasan keamanan pangan; (iii) pengembangan kawasan mandiri pangan; (iv) promosi, advokasi dan kampanye untuk konsumsi ikan. 4. Penanganan Gangguan Ketahanan Pangan : (i) pengembangan asuransi pertanian; (ii) pengembangan benih yang adaptif terhadap perubahan iklim; (iii) pengendalian organisme penggangu tanaman dan penyakit hewan; (iv) penyaluran bantuan pangan pada saat terjadi bencana alam.

28

14

30/04/2015

HIGHLIGHT SASARAN PEMBANGUNAN SEKTOR UNGGULAN Kedaulatan Energi INDIKATOR

Rasio Elektrifikasi

Konsumsi Listrik Perkapita

Peningkatan Produksi SD Energi: - Minyak Bumi (ribu BM/hari) - Gas Bumi (ribu SBM/hari) - Batubara (juta Ton)

Penggunaan DN (DMO): - Gas Bumi DN - Batubara DN

FSRU/Regasifikasi/Receiving Terminal (unit) Jaringan Pipa Gas (km)

Pembangunan SPBG (unit)

Jaringan Gas Kota (sambungan rumah)

ARAH KEBIJAKAN 2014 (baseline)

2016

2019*

81,5%

91,09%

96,6%

843 KWh

1.200 KWh

1.058 KWh

818

880

700

1.224

1.150

1.295

53%

61%

64%

2

2

7

421

24%

419

400

26%

60%

11.960

15.330

18.322

188 ribu

121 ribu

1,1 jt

40

30

118

Pembangunan Kilang Baru PMC/EPC** 1 (unit) * Dengan badan usaha ** Project Management Consultant/Engineering Procurement Contractor

1. Meningkatkan produksi energi primer (minyak, gas, dan batubara): lapangan baru, IOR/EOR, pengembangan gas non konvensional (shale gas dan CBM). 2. Meningkatkan cadangan penyangga dan operasional energi: (i) cadangan energi pemerintah; (ii) pengadaan kontrak jangka menengah dan panjang untuk SD energi. 3. Meningkatkan peranan energi baru terbarukan dalam bauran energi: (i) insentif dan harga yang tepat; (ii) pemanfaatan bahan bakar nabati. 4. Meningkatkan aksesibilitas: (i) mendorong penggunaan SD energi untuk penggunaan setempat; (ii) pemanfaatan gas kota; (iii) konversi BBM ke BBG. 5. Peningkatan efisiensi dalam penggunaan energi: (i) pengembangan insentif dan mekanisme pendanaan untuk teknologi hemat/efisiensi energi; (ii) audit energi; (iii) peningkatan peran perusahaan layanan energi (ESCO). 6. Meningkatkan pengelolaan subsidi BBM yang lebih transparan dan tepat sasaran. 7. Memanfaatkan potensi Sumber Daya Air untuk PLTA (kelistrikan).

29

HIGHLIGHT SASARAN PEMBANGUNAN SEKTOR UNGGULAN

Maritim dan Kelautan INDIKATOR

2014 (BASELINE)

2016

2019

500 (tahap validasi pembakuan nama pulau kecil)

17.466 (Selesai th 2017)

Memperkuat Jatidiri sebagai negara Maritim  Penyelesaian pencatatan/deposit pulau-pulau kecil ke PBB

 Penyelesaian batas maritim antar negara

13.466 1 negara

35 kali perundingan

Pemberantasan Tindakan Perikanan Liar • Meningkatnya ketaatan pelaku perikanan

Membangun Konektivitas Nasional:  Pengembangan pelabuhan untuk menunjang tol laut  Pengembangan pelabuhan penyeberangan

 Pembangunan kapal perintis

52% -210

 Pengembangan pelabuhan perikanan  Peningkatan luas kawasan konservasi laut/perairan

slide -

--

48 (pembangunan/ penyelesaian pelabuhan baru

87% 24 270

69 unit

104 unit

22,4

29,51 juta ton

40-50

15,7 juta ha

17,1 juta ha

50 unit

Pengembangan Ekonomi Maritim dan Kelautan  Produksi hasil perikanan (juta ton )

71%

9 negara

21 unit

22 unit

24 unit

20 juta ha

ARAH KEBIJAKAN 1. Penyelesaian tata batas dan batas landas kontinen di luar 200 mil laut, serta penamaan pulau2 dan pendaftarannya; 2. Pengaturan dan pengendalian ALKI;

3. Penguatan lembaga pengawasan laut;

4. Peningkatan Koordinasi Dalam Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana; 5. Meningkatkan pembangunan sistem transportasi multimoda;

6. Melakukan upaya keseimbangan antara transportasi yang berorientasi nasional dengan transportasi yang berorientasi lokal dan kewilayahan; 7. Percepatan pengembangan ekonomi kelautan;

8. Meningkatkan dan mempertahankan kualitas, daya dukung dan kelestarian fungsi lingkungan laut;

9. Meningkatkan wawasan dan budaya bahari serta penguatan SDM dan IPTEK kelautan; 10. Meningkatkan harkat dan taraf hidup nelayan serta masyarakat pesisir

30

15

30/04/2015

HIGHLIGHT SASARAN PEMBANGUNAN SEKTOR UNGGULAN ARAH KEBIJAKAN

Pariwisata dan Industri

2014 (Baseline)

2016

2019

9 juta

13 juta

20 juta

 Wisatawan Nusantara (Kunjungan)

250 juta

263 juta

275 juta

 Devisa (triliun rupiah)

120

169

260

4,6

6,9

8.6

INDIKATOR

Pariwisata  Wisatawan Mancanegara (Orang)

Industri Sasaran Pertumbuhan:  Industri (%)

 Kontribusi dalam PDB  Penambahan jumlah Industri skala menengah dan besar * Kumulatif 5 tahun

21,0% -

21,3%

21,6%

-

9.000 unit*

1. Pemasaran Pariwisata Nasional: mendatangkan sebanyak mungkin wisatawan manca negara dan mendorong peningkatan wisatawan nusantara

2. Pembangunan Destinasi Pariwisata: meningkatkan daya tarik daerah tujuan wisata sehingga berdayasaing di dalam negeri dan di luar negeri 3. Pembangunan Industri Pariwisata: meningkatkan partisipasi usaha lokal dalam industri pariwisata nasional serta meningkatkan keragaman dan daya saing produk / jasa pariwisata nasional di setiap destinasi periwisata yang menjdai fokus pemasaran 4. Pembangunan Kelembagaan Pariwisata: membangun sumber daya manusia pariwisata serta organisasi kepariwisataan nasional 5. Pengembangan Perwilayahan Industri di luar Pulau Jawa 6. Penumbuhan Populasi Industri dengan menambah paling tidak sekitar 9 ribu usaha

7. Peningkatan Daya Saing dan Produktivitas (Nilai Ekspor dan Nilai Tambah Per Tenaga Kerja)

31

HIGHLIGHT KEDAULATAN PANGAN TAHUN 2015

32

slide -

16

30/04/2015

HIGHLIGHT KEDAULATAN PANGAN TAHUN 2015 KEGIATAN

SASARAN a.l:

K/L

Peningkatan Produksi padi, jagung, kedelai, daging sapi, gula, cabai dan bawang merah

• • • • • • •

Perluasan areal tanam dan penerapan pengelolaan tanaman terpadi kedelai 800 ribu ha Penyaluran bantuan budidaya padi dan jagung 500 ribu ha Penyaluran bantuan alat dan mesin pertanian 7.308 unit Penyaluran subsidi pupuk Pengembangan areal tanaman tebu 40 ribu ha Pengembangan bibit ternak potong 500 ribu ekor Pengembangan kawasan cabai dan bawang merah 4.600 ha

Kementan

Peningkatan Produksi Ikan dan Garam

• • • •

Pengembangan dan pembangunan pelabuhan perikanan 22 unit Pembangunan kapal ikan > 30 GT 35 unit dan 10-30 GT 237 unit Pengembangan perbenihan 540 unit dan benih induk unggul Pembangunan sarana dan prasarana budidaya air tawar, air payau, mina politan dan tambak Pemberdayaan masyarakat pesisir dan pengembangan usaha garam

KKP

Pengembangan jaringan irigasi dan optimasi air di tingkat usaha tani, termasuk didalamnya perbaikan irigasi 500 ribu ha Pengembangan dan reahabiliatsi jaringan irigasi, air tanah, rawa dan tambak 236 ribu ha Pembangunan waduk 29 buah Rehabilitasi layanan jaringan irigasi permukaan 322 ribu ha Pembangunan gudang dan fasilitas pengolahan hasil pertanian 392 unit

Kementan

•

Perluasan sawah baru

•

Pembangunan infrastruktur pertanian

• • • • •

Pembangunan Desa Mandiri benih

• •

Perluasan pertanian lahan kering di luar Jawa dan Bali

•

Pengembangan Pertanian Organik

•

Pembangunan pasar tradisional

•

•

Pencetakan areal sawah baru 200 ribu ha

Pemantapan pembangunan 1.000 desa mandiri benih (sudah dimulai tahun 2015) Pengawasan dan sertifikasi benih

Perluasan tanaman hortikultura, perkebunan dan tanaman hijau makanan ternak di lahan kering 250 ribu ha

Pengembangan pertanian organik berbasis tanaman buah, sayur, dan perkebunan 75 dea Pengembangan System Rice of Intensification (SRI) 250 ribu ha Pembangunan pasar tradisional tipe A & B 220 unit

Kementan Kemen PU & PR Kemen PU & PR Kemen PU & PR Kementan Kementan Kementan Kementan Kementan

Kemendag

33


34

slide -

17

30/04/2015

HIGHLIGHT KETAHANAN ENERGI DAN KETENAGALISTRIKAN 2016 KEGIATAN Pengembangan Energi Baru dan Terbarukan Peningkatan akses energi dan tenaga listrik

Pengalihan transportasi berbasis BBM ke gas

SASARAN a.l

K/L

- Peningkatan kapasitas pembangkit EBT yang bersumber dari panas bumi: 1.713 MW, bioenergi: 2.069 MW, air: 9.250 MW, surya: 92,20 MW, dan angin: 11,17 MW - Peningkatan bauran energi primer dari energi baru dan terbarukan menjadi 11% - Peningkatan kapasitas produksi biofuel sebesar 6,48 juta KL

KESDM

Migrasi BBM ke BBG untuk angkutan umum penumpang dan truk - Pembangunan SPBG 2 unit (APBN) dan 28 unit (non APBN) - PMC/EPC 1 kilang mini LNG dan 8 LCNG station

KESDM

‐ Terwujudnya konversi BBM ke BBG bagi kapal perikanan: 2.750

KKP

Penyediaan kapasitas terpasang infrastruktur pengolahan migas - Kilang minyak: 1,2 ribu bcd - Kilang LPG: 4,6 MTPA - Kilang LNG: 44 MTPA - Kilang hasil olahan: 27,4 (ribu bcpd) Jaringan gas bumi - Jargas kota 121 ribu sambungan rumah - Fasilitasi pembangunan jaringan transmisi dan distribusi gas menjadi 15.330 km Ketenagalistrikan - Rasio elektrifikasi: 91,09% - Konsumsi listrik perkapita: 1.058 KWh

KESDM

‐ Realokasi subsidi solar ke gas untuk nelayan: 150.000

KESDM

35

HIGHLIGHT KEMARITIMAN DAN KELAUTAN TAHUN 2015

36

slide -

18

30/04/2015

HIGHLIGHT KEMARITIMAN DAN KELAUTAN TAHUN 2015 KEGIATAN

SASARAN a.l

Perkuatan konektivitas armada dan jaringan pelayaran nasional Pembangunan 100 sentra perikanan sebagai tempat pelelangan ikan terpadu dan pembangunan 24 pelabuhan strategis Pemberantasan Illegal, Unregulated and Unreported fishing (IUU) Mengurangi intensitas penangkapan di kawasan overfishing sesuai batas kelestarian

Penguatan keamanan laut, daerah perbatasan dan pengamanan SDA dan ZEE

Kawasan konservasi perairan berkelanjutan Rehabilitasi kerusakan lingkungan pesisir

K/L

‐ Jumlah trayek perintis dan PSO 102 (trayek) ‐ pelabuhan yang dilayani angkutan laut peti kemas dalam negeri 79 (pelabuhan) ‐ Pengadaan kapal barang perintis 69 (kapal) ‐ Armada angkatan laut nasional 15.372 (armada) ‐ Subsidi angkutan laut perintis 113 (trayek)

Kementerian Perhubungan

‐ Pembangunan dan pengoperasian 22 cold storage di sentra perikanan ‐ pengembangan 20 pelabuhan perikanan di lokasi sentra perikanan terpadu ‐ Pembangunan sentra perikanan mutu terpadu 18 (lokasi) ‐ pengembangan sarana informasi mendukung Sistem Informasi Nelayan di 20 lokasi

KKP

‐ Operasi kapal pengawas kegiatan IUU Fishing dan kegiatan yang merusak SDKP di WPP – NRI wilayah barat 280 hari (16 kapal) dan timur 280 hari (16 Kapal) ‐ Pengadaan kapal pengawas perikanan ‐ Operasi keamanan laut secara terintegrasi ‐ Pengelolaan 20 pulau-pulau kecil terluar (PPKT) berpenduduk dan 20 PPKT tidak berpenduduk

KKP, Bakamla

‐ Penambahan 600.000 ha kawasan konservasi perairan (sehingga menjadi 17,1 juta ha) ‐ Rehabilitasi kawasan pesisir (3 juta batang bakau)

KKP 37

HIGHLIGHT PARIWISATA TAHUN 2015

38

slide -

19

30/04/2015

HIGHLIGHT PARIWISATA DAN INDUSTRI TAHUN 2016 KEGIATAN Percepatan Pembangunan Akses Transportasi

Peningkatan Infrastruktur Pengembangan Budaya Lokal

Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Eco Tourism

Percepatan Pengembangan dan Pengelolaan Kawasan Pariwisata

Peningkatan Tata Kelola Destinasi dan Pemberdayaan Masyarakat Peningkatan Kualitas SDM Lokal/Sekitar Obyek Pariwisata

Percepatan Pembangunan Akses Informasi dan Komunikasi

SASARAN a.l

K/L



10 destinasi wisata alam dan buatan yang dikembangkan

Kementerian Pariwisata

10 destinasi wisata budaya yang dikembangkan


Pembinaan karakter pelaku usaha dan pekerja jasa pariwisata di 5 lokasi


5000 masyarakat yang menjadi sadar wisata

25000 tenaga kerja di sektor pariwisata yang disertifikasi • • • • • •

43 Publikasi di Media Elektronik 68 Publikasi di Media Cetak 30 Publikasi di Media Digital 20 Publikasi di Media Elektronik 15 Publikasi di Media Cetak 11 Publikasi di Media Digital

Kementerian Pariwisata Kementerian Pariwisata Kementerian Pariwisata Kementerian Pariwisata/Kominfo

39

LANJUTAN… KEGIATAN

K/L

• Pengembangan 2 WPPI di Sumatera dan Kalimantan • Pengembangan 10 KPI di Sumatera dan Kalimantan

Kementerian Perindustrian

Revitalisasi & Penumbuhan Industri Tekstil dan Aneka

120 Perusahaan Industri Tekstil dan Aneka yang Direvitalisasi


Pengembangan Fasilitasi Industri Wilayah II

Revitalisasi & Penumbuhan Industri Kimia Hilir

Revitalisasi & Penumbuhan Industri Kimia Dasar Revitalisasi & Penumbuhan Industri Material Dasar Logam Revitalisasi & Penumbuhan Industri Hasil Hutan dan Perkebunan Penumbuhan Industri Alat Transportasi Darat

Penumbuhan Industri Elektronika dan Telematika Pengembangan Industri Hijau

slide -

SASARAN a.l

Pengembangan Fasilitasi Industri Wilayah I

• Pengembangan 2 WPPI di Jawa dan Bali • Pengembangan 10 KPI di Jawa dan Bali

• 18 Standar Produk (RSNI/SNI Wajib) • Pengembangan 3 komoditi Industri Kimia Hilir

• 1 pabrik pupuk NPK di Aceh kapasitas 100.000 ton/tahun • 3 klaster industri petrokimia Pembangunan 1 Industri Pengolah Hasil Tambang Mineral menjadi Produk dan Jasa Industri • 3 komoditas industri Hasil Hutan dan Perkebunan • 2 komoditas industri oleokimia dan kemurgi

6 Standarisasi Bidang Industri Alat Transportasi Darat Pembangunan 5 ICT Center

125 industri yang mengikuti expo produk-produk industri hijau di dalam dan luar negeri

Kementerian Perindustrian Kementerian Perindustrian Kementerian Perindustrian Kementerian Perindustrian Kementerian Perindustrian Kementerian Perindustrian Kementerian Perindustrian Kementerian Perindustrian

40

20

30/04/2015

DIMENSI PEMERATAAN DAN KEWILAYAHAN

41

HIGHLIGHT SASARAN PEMBANGUNAN DIMENSI PEMERATAAN INDIKATOR

2014 (Baseline)

2016

SASARAN

2019

Perlindungan sosial bagi Penduduk Kurang Mampu (40% penduduk termiskin)  Kepemilikan Jaminan Kesehatan

86%

96,2%

100%

 Akses thd Pelayanan Keuangan

4,2%

11,88%

25%

 Akses Pangan Bernutrisi

60%

Pengembangan Penghidupan Berkelanjutan (P2B)

60%

100%

 Meningkatnya kesejahteraan rumah tangga yang ditandai dengan meningkatnya keterampilan kerja/usaha, tersedianya alternatif usaha/kerja sebagai sumber penghidupan, tersedianya sarana prasarana pendukung ekonomi, meningkatnya akses pasar bagi pengembangan usaha mikro/kecil Peningkatan daya saing tenaga kerja  Penyediaan lapangan kerja (20152019)  Persentase tenaga kerja formal

> 2 juta 40,5%

44,2%

29,5 juta

42,6 juta

62,4 juta

1.921.283* 576.887*

807.257 122.338

3.552.950** 2.280.764**

5,0%

15%

25,0%

Kepesertaan Program SJSN Ketenagakerjaan (akumulatif)  Pekerja formal

 Pekerja Informal

Meningkatkan kualitas dan keterampilan pekerja  Jumlah pelatihan  Jumlah sertifikasi

 Jumlah tenaga kerja keahlian menengah yang kompeten

 Kinerja lembaga pelatihan milik negara menjadi berbasis kompetensi

slide -

10 juta (rata-rata 2 juta/thn)

--

30,0%

3,2 juta

35%

51,0%

12,3 juta

42,0%

Menurunnya tingkat kemiskinan menjadi 9,0%-10,0 persen dan pengangguran terbuka menjadi 5,2%-5,5% di tahun 2016.

ARAH KEBIJAKAN 1. Membangun landasan yang kuat agar ekonomi tumbuh menghasilkan kesempatan kerja yang berkualitas • Memperluas industri manufaktur untuk memperluas lapangan kerja baru berkualitas • Dukungan regulasi yang mendorong iklim investasi • Memperkuat daya saing tenaga kerja dan menciptakan hubungan industrial yang harmonis 2. Penyelenggaraan perlindungan sosial yang komprehensif • Penataan asistensi sosial, melalui perluasan cakupan, manfaat, dan perbaikan desain Program Keluarga Harapan (PKH), termasuk inovasi penyaluran menggunakan uang elektronik (UNIK). • Perluasan cakupan SJSN bagi penduduk rentan dan pekerja informal. • Pelaksanaan RAN hak asasi manusia untuk penyandang disabilitas dan lanjut usia. • Penguatan kelembagaan sosial, termasuk pengembangan sistem layanan dan rujukan terpadu. 3. Perluasan dan peningkatan pelayanan dasar • Peningkatan ketersediaan infrastruktur dan sarana pelayanan dasar • Peningkatan jangkauan layanan dasar • Pengembangan dan penguatan sistem monev terkait penyediaan layanan dasar 4. Pengembangan penghidupan berkelanjutan • Meningkatkan akses permodalan dan layanan keuangan melalui penguatan sistem layanan keuangan mikro • Meningkatkan nilai tambah produk dan jangkauan pemasaran • Mendorong terwujudnya kemudahan, kepastian, dan perlindungan usaha • Meningkatkan akses terhadap layanan pendidikan dan pelatihan keterampilan

*2011-2014 **2015-2019

42

21

30/04/2015

HIGHLIGHT SASARAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN DAN ANTARWILAYAH 2014 (Baseline)

Indikator

2016

ARAH KEBIJAKAN

2019

Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan 1. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum Desa termasuk permukiman transmigrasi sesuai dengan kondisi geografis Desa. 2. Penanggulangan kemiskinan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat Desa termasuk di permukiman transmigrasi. 3. Pembangunan sarana bisnis/pusat bisnis di perdesaan. 4. Pengembangan komunitas teknologi perdesaan. 5. Pembangunan sumber daya manusia, peningkatan keber-dayaan, dan pembentukan modal sosial budaya masyarakat Desa termasuk di permukiman transmigrasi 6. Penguatan Pemerintahan Desa 7. Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup berkelanjutan, serta penataan ruang kawasan perdesaan termasuk di kawasan transmigrasi. 8. Pengembangan ekonomi kawasan perdesaan termasuk kawasan transmigrasi untuk mendorong keterkaitan desa-kota.

Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan a. b.

--

Penurunan desa tertinggal

--

Peningkatan desa mandiri

s.d. 5,000 desa tertinggal paling sedikit 2,000 desa

1000 400

Pengembangan Kawasan Perbatasan a.

b.

Pengembangan Pusat Ekonomi Perbatasan (Pusat Kegiatan Strategis Nasional/PKSN) Peningkatan keamanan dan kesejahteraan masyarakat perbatasan

3 (111 lokasi prioritas)

10 PKSN (100 lokasi prioritas)*

10 PKSN (187 lokasi prioritas)

12 pulaupulau kecil terluar berpenduduk

10 pulau kecil terluar/ terdepan


Pengembangan Kawasan Perbatasan 1. Peningkatan keamanan wilayah perbatasan sebagai halaman depan negara yang berdaulat, berdaya saing, dan aman. 2. Peningkatan kesejahteraan masyarakat wilayah perbatasan melalui peningkatan penyediaan kebutuhan fasilitas sosial dan ekonomi, akses infrastruktur.

* 50 Lokpri penanganan tahun 2016, 50 Lokpri lanjutan dari tahun 2015

43

HIGHLIGHT SASARAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN DAN ANTARWILAYAH Indikator

2014 (Baseline)

2016

2019

7,1% *)

7,02 %

7,24%

68,46**)

68,49**)

69,59**)

Pembangunan Daerah Tertinggal c.

Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal

e.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di daerah tertinggal

d.

Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal

16,64%

15,42%

14,0%

Pembangunan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi di Luar Jawa a. b. c.

Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Luar Jawa Kawasan Industri

Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB)

7

n.a.

7

12

14***)

4

4

4

*) rata-rata 2010-2014 **) Dengan perhitungan Metode Baru ***) di Pulau Jawa ada 1 KEK (KEK Tanjung Lesung)

slide -

14

ARAH KEBIJAKAN Pengembangan Daerah Tertinggal 1. Promosi potensi daerah tertinggal untuk mempercepat pembangunan 2. Pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar publik. 3. Pengembangan perekonomian masyarakat yang didukung SDM yang berkualitas. 4. Pembangunan infrastruktur./konektivitas. Pembangunan Pusat Pertumbuhan Ekonomi di Luar Jawa 1. Pengembangan potensi ekonomi wilayah, melalui percepatan Industrialisasi/hilirisasi pengolahan SDA  (a) menciptakan nilai tambah; (b) menciptakan kesempatan kerja baru, terutama industri manufaktur, industri pangan, industri maritim, dan pariwisa. 2. Percepatan pembangunan konektivitas/ infrastruktur 3. Pengembangan SDM dan IPTEK 4. Pengembangan regulasi dan kebijakan 5. Peningkatan iklim investasi dan iklim usdaha a.l: Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);dan pemberian insentif fiskal dan non fiskal .

44

22

30/04/2015

HIGHLIGHT SASARAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN DAN ANTARWILAYAH 2014 (Baseline) Pembangunan Kawasan Perkotaan Indikator

a. b.

c.

d.

Pembangunan Metropolitan di Luar Jawa sebagai PKN dan Pusat Investasi Optimalisasi 20 kota otonomi berukuran sedang di Luar Jawa sebagai PKN/PKW dan penyangga urbanisasi di Luar Jawa

2016

2019

2

2+ 5(usulan baru)

43 kota belum optimal perannya

5

20 dioptimalk an perannya

--

7 pusat pertumb uhan baru

39 pusat pertumbuh an yang diperkuat

2

Penguatan 39 pusat pertumbuhan sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL) atau Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) Pembangunan 10 Kota Baru Publik

--

2 Kota baru

ARAH KEBIJAKAN 1. Perwujudan Sistem Perkotaan Nasional.

2. Percepatan pemenuhan Standar Pelayanan Perkotaan (SPP) untuk mewujudkan kota aman, nyaman, dan layak huni. 3. Pembangunan kota hijau yang berketahanan iklim dan bencana.

4. Pengembangan kota cerdas yang berdaya saing dan berbasis teknologi dan budaya lokal. 5. Peningkatan kapasitas tata kelola pembangunan perkotaan.

10 Kota Baru

45

HIGHLIGHT PENGURANGAN KESENJANGAN ANTAR WILAYAH Sasaran Pokok Pemerataan Pembangunan Antar Wilayah 

Peran Wilayah dalam Pembentukan PDB Nasional

o o o o o o

Sumatera Jawa

Bali – Nusa Tenggara Kalimantan Sulawesi

Maluku - Papua

Baseline 2014

2016

2013

Proyeksi 2016

Proyeksi 2019

58,0

57,4

55,1

23,8 2,5 8,7 4,8 2,2

24,0 2,5 8,9 4,9 2,3

2019

24,6 2,6 9,6 5,2 2,9

Keterangan :  Asumsi target pertumbuhan PDB Nasional 8% di tahun 2019  Perhitungan proyeksi masih menggunakan atas dasar harga konstan tahun 2000.  Perhitungan proyeksi dapat berubah dengan adanya perubahan harga konstan tahun dasar 2010.

46

slide -

23

30/04/2015

HIGHLIGHT PEMERATAAN ANTAR KELOMPOK PENDAPATAN TAHUN 2016 KEGIATAN

SASARAN a.l

Pengembangan Standardisasi Kompetensi Kerja dan Program Pelatihan

• 50 SKK yang ditetapkan • 79.772 tenaga kerja mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi • 13.750 jumlah lulusan pelatihan yang mendapat sertiikat kompetensi • 15.000 masyarakat kurang mampu mengikuti pelatihan kewirausahaan, keterampilan dan keahlian

KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN

• 7 Propinsi dan 50 Kabupaten/ Kota memberi pelayanan pekerja migran


Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pembinaan Penempatan dan Perlindungan TKI Luar Negeri

Jaminan Kesejahteraan Sosial (Bantuan Tunai Bersyarat)

Penanggulangan Kemiskinan Perdesaan dan Perkotaan

Peningkatan keterampilan dan akses pada pembiayaan Penguatan kapasitas usaha, kualitas produk, dan akses pasar

Penyediaan dan Pengembangan Statistik Ketahanan Sosial

K/L

• 100 lembaga pelatihan yang terakreditasi


• 3.500.000 Keluarga Sangat Miskin (KSM) yang mendapatkan bantuan tunai PKH

KEMENTERIAN SOSIAL

• 247.251 keluarga fakir miskin mendapatkan stimulan usaha ekonomi produktif melaui KUBE

KEMENTERIAN SOSIAL

• Diklat bagi 25.000 usaha mikro • Pendampingan 27.520 usaha mikro mengakses KUR • 3.400 wirausaha baru mengakses start-up capital

KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM

• Penguatan sistem bisnis 160 koperasi/ sentra usaha mikro • Fasilitasi standardisasi mutu dan sertifikasi produk bagi 1.000 UMKM dan koperasi • Penataan 1.000 PKL • Fasilitasi kemitraan bagi 1.200 UMKM dan koperasi


• 2 publikasi/laporan statistik ketahanan sosial; • Metode Pengukuran Data Kemiskinan yang disempurnakan

BADAN PUSAT STATISTIK

47

HIGHLIGHT PEMERATAAN ANTAR WILAYAH TAHUN 2016 KEGIATAN Pengurangan Overhead Cost untuk dialokasikan ke pelayanan publik

Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Bandar Udara di Kawasan Perbatasan Penyelenggaraan Pembangunan dan Peningkatan Kapasitas Jalan Strategis di Kawasan Perbatasan

Pembangunan Kawasan Perbatasan Negara Pengembangan Customs, Immigration, Quarantine, Security (CIQS) Terpadu di Kawasan Perbatasan

slide -

SASARAN a.l

K/L

BRT 50 unit Bus Pemadu Moda 20 unit Bus Angkutan Umum 60 unit ATCS 15 paket Fasilitas Integrasi Moda 10 paket Penyelenggaraan Transportasi Ramah Lingkungan 5 paket Kegiatan Smart Driving 5 kota Terselenggaranya subsidi angkutan kereta api termasuk subsidi angkutan KA untuk mengangkut motor pada masa mudik lebaran

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

± 1.000 KM

KEMEN PU DAN PERA

39 Bandar Udara


7 Pos Lintas Batas Negara

KEMEN PU DAN PERA


SETTAP BNPP

48

24

30/04/2015

TARGET PEMBANGUNAN PASAR RAKYAT TAHUN 2016 • •

Setiap tahunnya ditargetkan Pembangunan/Revitalisasi Pasar Rakyat sebanyak 1000 per tahun untuk mencapai 5000 unit dalam 5 tahun Rencana pembangunan/revitalisasi Pasar Rakyat 2016: a. Kementerian Perdagangan: 220 unit b. Kementerian Koperasi dan UKM: 243 unit c. Dana Alokasi Khusus Bidang Sarana Perdagangan: 537 unit Rencana Sebaran Pasar Rakyat 2016 (Anggaran Kemendag)

49

LANJUTAN... KEGIATAN

K/L

55 Kabupaten

KEMENTERIAN DESA, PDT DAN TRANSMIGRASI

Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah di Daerah Tertinggal dan Perbatasan

2.187 orang

KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

Pengembangan Industri Kecil dan Menengah di Daerah Perbatasan

10 PKSN


Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pengembangan Usaha

945 kelompok masyarakat

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Peningkatan Kapasitas SDM di Daerah Tertinggal

87 Kabupaten Tertinggal


Pembangunan Sarana Prasana di Daerah Tertinggal Pengelolaan SDALH di Daerah tertinggal

Pengembangan Ekonomi Lokal di Daerah teringgal

Peningkatan Kompentensi Tenaga Kerja dan Profuktivitas di Daerah Tertinggal Peningkatan Usaha Mikro dan Pengembangan Usaha di Daerah Tertinggal

slide -

SASARAN a.l

Pengembangan Pulau Kecil dan Terluar, termasuk Kawasan Perbatasan


57 Kabupaten Tertinggal 94 Kabupaten Tertinggal 4.786 orang 7.500 orang

KEMENTERIAN DESA, PDT DAN TRANSMIGRASI KEMENTERIAN DESA, PDT DAN TRANSMIGRASI KEMENTERIAN DESA, PDT DAN TRANSMIGRASI KEMENTERIAN TENAGA KERJA KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM

50

25

30/04/2015

SAINS DAN TEKNO PARK (STP) No 1 2 3

Jenis STP Nasional

K/La

Sains Park

Kem RistekDikti

Tekno Park

Kem RistekDikti

Rencana 2016 (Unit) 4 4

Kem Pertanian

10

BPPT

8

LIPI

BATAN

Kem Perindustrain Kem Pertanian Kem KKP

Keterangan

6 7

Jumlah = 14 dari Target RPJMN 33

Jumlah = 53 dari Target RPJMN = 100

3 5

20 4

51

KONDISI PERLU

52

slide -

26

30/04/2015

HIGHLIGHT KONDISI PERLU TAHUN 2016 Kepastian dan Penegakan Hukum KEGIATAN Pengembangan model penyimpanan asset sitaan hasil kejahatan tindak pidana korupsi

Pemberian bantuan hukum untuk orang miskin yang sedang berhadapan dengan hukum

SASARAN a.l Pembangunan Rupbasan (rumah penyimpanan barang sitaan negara) Percontohan di Jakarta Barat

• 6365 orang masyarakat miskin yang memperoleh bantuan hukum litigasi, • 7245 kegiatan bantuan hukum non litigasi kepada orang atau kelompok masyarakat miskin

K/L Kementerian Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM

Keamanan dan Ketertiban KEGIATAN Penurunan potensi gangguan keamanan dan ketertiban di daerah

Pembinaan potensi keamanan melalui kerjasama POLRI dengan masyarakat

SASARAN a.l 29 Polda yang dapat menurunkan potensi gangguan keamanan dan ketertiban di kewilayahan

55% dari total desa mendapatkan 1 (satu) babinkantibmas secara bertahap

K/L POLRI POLRI 53

LANJUTAN... Politik dan Demokrasi KEGIATAN

SASARAN a.l

K/L

Penyediaan Data, Informasi, Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi Pemilu

100% pemutakhiran data pemilih di tingkat kelurahan di seluruh Indonesia.

Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Perundingan batas wilayah (Palau, Malaysia, Singapura, Filipina, Vietnam, India, Thailand, PNG, Australia, dan Timor Leste)

75% perundingan yang berhasil diselenggarakan dalam rangka upaya penyelesaian penetapan batas wilayah di laut serta penegasan batas wilayah di darat.

Kementerian Luar Negeri

Peningkatan Daya Tangkal Masyarakat dari Pengaruh Radikal Terorisme

Kemitraan Strategis dengan China, Jepang, dan Korsel

30% peningkatan daya tangkal masyarakat dari pengaruh radikal terorisme

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)

90% kemitraan yang memberikan manfaat ekonomi bagi Indonesia


54

slide -

27

30/04/2015

LANJUTAN... Tata Kelola & Reformasi Birokrasi KEGIATAN Penyempurnaan kualitas reformasi birokrasi dan perluasan pelaksanaannya pada instansi pusat dan daerah Pemantapan implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Pengawasan intern akuntabilitas kinerja program prioritas nasional Integrasi sistem pengadaan dengan egovernment

Pengembangan dan perluasan e-cataloq Implementasi UU Aparatur Sipil Negara Peningkatan kompetensi dan profesionalisme ASN

Penilaian kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi (Profil Kompetensi) Peningkatan kualitas pengawasan pelayanan publik

Penyelarasan pembangunan nasional dan daerah Pengembangan eGov di Kemenkominfo secara komprehsif, integral

SASARAN a.l

K/L

- Penguatan payung hukum reformasi birokrasi: Revisi Grand Design dan Road Map RB - Terlaksananya fasilitasi, asistensi dan bimbingan teknis pelaksanaan RB - Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi : KL:58% ; Prov: 30%, dan Kab/Kota: 30%

Kementerian PAN dan RB

- 9 sektor prioritas pengawasan (infrastruktur, perhubungan, pendidikan, perlindungan sosial, pariwisata, kesehatan, ketahanan pangan, kemaritiman dan ketahanan energi)

BPKP

- Meningkatnya instansi pemerintah yang akuntabilitas kinerjanya baik (Nilai B): KL:70% ; Prov: 48%, dan Kab/Kota: 21%


- 460 LPSE yang terstandarisasi - 24 cloud data center LPSE

LKPP

- 200 intansi pemerintah yang telah menerapkan promosi terbuka untuk JPT

Kementerian PAN dan RB/ KASN

- 25.000 produk yang masuk e-cataloq

-50 peserta diklat Reform Leaders Academy -100 peserta TOT Diklat Revolusi Mental dalam Pelayanan Publik -120 Peserta Diklatpim I

LKPP LAN

- 1.600 ASN yang memangku JPT yang terpetakan kompetensinya

BKN

1 dokumen konsep Pembangunan Wilayah berbasis pengembangan kawasan strategis di 35 Kabupaten di 9 Provinsi

Kementerian PPN/BAPPENAS

- meningkatnya kepatuhan terhadap implementasi UU Pelayanan Publik: KL:80%; Lembaga:35%; Prov: 70% ; Kab/Kota: 20%

20% instansi yang memanfaatkan infrastruktur dan teknologi eGovernment yang terkonsolidasi, terintegrasi, aman dan berkualitas untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan berbasis TIK nasional

Ombudsman RI

Kementerian Komunikasi dan Informatika

55

LAPORAN PELAKSANAAN PRA-MUSRENBANGNAS RKP 2016 16-24 April 2015

slide -

28

30/04/2015

PELAKSANAAN PRA-MUSRENBANGNAS RKP 2016

• Pra-Musrenbangnas RKP 2016 diselenggarakan untuk membahas sinergi Kementerian/Lembaga (K/L) dan Daerah terhadap Pencapaian Sasaran Agenda Prioritas Nasional (Nawa Cita) sebagai dasar penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah (RKP). • Adapun e-Musrenbang merupakan portal aplikasi perencanaan berbasis website yang dibangun untuk mendukung upaya sinergi perencanaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah baik di Pusat maupun di Daerah. • Aplikasi ini dibangun dan dikembangkan oleh Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas).

Kementerian Perencanaan

57

•

Proses pembahasan dan sinkronisasi kebijakan K/L dan Pemerintah Daerah dalam pencapaian Sasaran Agenda Prioritas Nasional (Nawa Cita) di Tahun 2016 tertuang dalam Aplikasi e-Musrenbang Usulan Prioritas Pembangunan Nasional (UPPN), yang dibagi dalam kelompok agenda pembahasan: (1) Revolusi Mental; (2) Pendidikan; (3) Kesehatan; (4) Kedaulatan Pangan; (5) Kedaulatan Energi; (6) Maritim; (7) Kawasan Industri dan Pariwisata; (8) Perbatasan Negara dan Daerah Tertinggal.

•

Setiap kelompok agenda pembahasan terdiri dari beberapa K/L dan wakil dari setiap Provinsi terkait untuk membahas masing-masing program/kegiatan K/L yang akan disinkronkan/diselaraskan dengan usulan daerah. Setiap sesi membahas materi persandingan usulan daerah dan Rencana Kegiatan K/L yang telah dikelompokan dalam Pencapaian Sasaran Agenda Prioritas Nasional (Nawa Cita).

•

Pembahasan selama Pra-Musrenbangnas yang diselenggarakan mulai tanggal 16 – 24 April 2015, melibatkan 37 K/L dan 34 Provinsi. Perkembangan Rekapitulasi Data dan Laporan Hasil Pelaksanaan Pra-Musrenbangnas RKP 2016 adalah sebagai berikut: 3

slide -

29

30/04/2015

REKAPITULASI DATA UPPN 1. Total usulan Kegiatan Strategis yang disampaikan oleh seluruh 34 Provinsi yang masuk dalam Kelompok Pembahasan adalah sebanyak 19.964 usulan Kegiatan dengan total usulan dana sebesar Rp. 2.334,83 Triliun. 2. Kelompok pembahasan yang mendominasi jumlah usulan terbesar dan terbanyak adalah Kelompok Pembahasan Pengembangan Kawasan Industri dan pariwisata dengan jumlah usulan sebanyak 4.550 usulan kegiatan senilai Rp. 477,63 Trilyun, disusul Kelompok Kedaulatan Pangan dengan jumlah usulan sebanyak 3.939 usulan kegiatan senilai Rp. 426,49 Trilyun. 3. Kementerian dan Lembaga yang mendapatkan usulan Kegiatan Strategis terbanyak dari seluruh Provinsi tersebut adalah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan total jumlah usulan sebanyak 3.943 usulan Kegiatan. Sedangkan Kementerian dan Lembaga yang mendapatkan usulan dana terbanyak dari seluruh Provinsi tersebut adalah Kementerian Perhubungan dengan total usulan dana sebesar Rp. 590,78 Trilyun. 4

Grafik 1. Jumlah Usulan dan Dana Kegiatan Strategis Per Kelompok Pembahasan

Usulan pendanaan kegiatan strategis oleh Pemerintah Daerah secara berurutan menurut jumlah sebagai berikut: 1. Pengembangan kawasan indistri dan pariwisata 2. Penguatan kedaulatan pangan 3. Kemaritiman

slide -

5

30

30/04/2015

Grafik 2. Jumlah Usulan dan Dana Kegiatan Strategis Per Kementerian/Lembaga

6

REKAPITULASI HASIL PEMBAHASAN PRAMUSRENBANGNAS

Tabel 1. Rekapitulasi Jumlah Kesepakatan Usulan dan Dana Per Kelompok Pembahasan (Dana dalam Rp. Trilyun) Kelompok Pembahasan

Jumlah Usulan Daerah dan Dana Usulan

Kedaulatan Pangan Pelayanan Pendidikan Kedaulatan Energi Kemaritiman Pengb. Kawasan Industri Pariwisata Revolusi Mental Daerah Perbatasan Daerah Tertinggal

Dana

Usulan

3.939

Rp.

426,5

587

Rp.

294,3

2.940 3.068 4.550 493 35

1.004

Pelayanan Kesehatan

1.212

Total

19.964

2.136

Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.

Diakomodasi KL

0

Rp.

19

Rp.

0,6

215

Rp.

Rp.

-

2

527,8

284

6,4

113

755 12

108,0

140

Rp.

113,7

1.272

222,0

Rp. 2.334,8

114

5.606

Rp. Rp. Rp. Rp.

-

Rp.

0,4

Rp.

-

Rp. Rp.

0,8 8,3

0 0 0 0 0 4 0

221

Inisiatif Baru

Dana

6,5

Rp. Rp.

Usulan

Rp.

2.634

1,0

Dana

263

157,5

477,6

Diakomodasi BUMN

Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.

Usulan -

56,9 -

0,3

216

Rp.

5,0

Rp.

-

0

19

-

0

11

-

30

-

37

0,1

Rp.

57,0

Rp.

Rp.

161

Rp.

Dana

1

-

Ket

52 527

Rp. Rp. Rp. Rp.

-

Rp.

0,2

Rp.

6,3

Rp. Rp.

0,8 -

7

slide -

31

30/04/2015

Grafik 3. Rekapitulasi Jumlah Kesepakatan Usulan Kegiatan Per Provinsi

Usulan kegiatan strategis oleh Pemerintah Provinsi yang dapat ditindaklanjuti oleh Kementerian/Lembaga secara berurutan menurut jumlah sebagai berikut: 1. Provinsi Kalimantan Barat 2. Provinsi Papua 3. Provinsi Sumatera Selatan

8

Grafik 4. Rekapitulasi Jumlah Kesepakatan Usulan Kegiatan Per Kementerian/Lembaga

Jumlah kegiatan yang dibahas oleh pemerintah provinsi bersama dengan K/L secara berurutan menurut jumlah sebagai berikut: 1. Kegiatan di bidang pendidikan dan kebudayaan 2. Kegiatan di bidang kesehatan 3. Kegiatan di bidang pekerjaan umum dan perumahan 9

slide -

32

30/04/2015

Tabel 2. Rekapitulasi Jumlah Pembahasan dan Persentase Kesepakatan Usulan Kegiatan Per Kelompok Pembahasan

Kesepakatan Pramusrenbang Kelompok

Kedaulatan Pangan Pelayanan Pendidikan Kedaulatan Energi Kemaritiman Pengb. Kawasan Industri Pariwisata Revolusi Mental Daerah Perbatasan Daerah Tertinggal Pelayanan Kesehatan

Jumlah Usulan Daerah

Jumlah Usulan Dibahas

3.939

265

2.940 587

3.068

Disepakati Sebagai Inisiatif Baru

Usulan

Usulan

Usulan

%

0

0,00%

1

0,38%

19

3,24%

215

36,69%

216

36,86%

50,00%

2

0,13%

161

10,66%

0,00%

0

0,00%

613

19,98%

284

46,33%

59,03%

113

38,83%

35

25

291

1.004

305

2.136

1.529

396

99,83% 33,19% 71,43%

755 12

30,38%

140

71,58%

1.272

32,67%

%

99,25%

2.634

586

%

263

97,07%

1.510

1.212

6,73%

Disepakati Melalui Pendanaan BUMN

2.854

4.550 493

%

Disepakati melalui Anggaran Baseline K/L

114

92,29%

48,00% 45,90% 28,79% 83,19%

0 0 0 0 0 4 0

0,00% 0,00% 0,00%

0

19 11

0,00%

30

0,00%

37

1,01%

52

Belum Ada Kesepakatan Usulan

0,38%

24

4,10%

0,00%

19

3,10% 3,78%

Usulan

0,00%

112

19,11%

208

13,77%

201

143

23,33%

167

148

50,86%

384 7

104

2,42%

72

143

25,43% 28,00%

19

7,04%

27,24% 6,53%

6

24,00%

83

20,96%

34,10%

31

4,71%

148

36,11%

%

0

0,67%

9,84%

13,13%

%

1

Ditolak

10,16% 9,68%

10

TERIMA KASIH

66

slide -

33

30/04/2015

LAMPIRAN 67

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

PETA PERMASALAHAN PEMBANGUNAN NASIONAL, MODAL POTENSIAL, DAN AGENDA-AGENDA STRATEGIS KABINET KERJA

68

slide -

34

30/04/2015

PDB BEBERAPA NEGARA ASIA

69

PERTUMBUHAN EKONOMI, PERTAMBAHAN KESEMPATAN KERJA DAN TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA (TPT)

 Pertumbuhan ekonomi tidak menyerap tenaga kerja sebanyak yang dibutuhkan.  Dalam periode 2011-2013, terjadi penurunan penciptaan lapangan kerja dibandingkan periode 2007-2010.  Pada tahun 2014, lapangan pekerjaan kembali meningkat.

slide -

70

35

30/04/2015

LAJU PERTUMBUHAN PDRB PROVINSI TAHUN 2014 %

7.57

•

Indonesia 5,02 2.02

1.65

Aceh

Riau

2.62

Kalimantan Timur

Papua

Sumatera Selatan

Kep. Bangka Belitung

Kalimantan Barat

Kalimantan Selatan

Nusa Tenggara Barat

Nusa Tenggara Timur

Lampung

Jawa Barat

DIY

Sulawesi Tengah

Papua Barat

Sumatera Utara

Banten

Jawa Tengah

Maluku Utara

Sumbar

Bengkulu

DKI Jakarta

Jawa Timur

Kalimantan Tengah

Sulawesi Utara

Sulawesi Tenggara

Bali

MALUKU

Kep. Riau

Gorontalo

Jambi

4.85 4.68 4.68 3.25

Sumber: BPS, 2015

•

7.29 6.31 6.26

Sulawesi Selatan

Sulawesi Barat

10 8.73 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

Tahun 2014, provinsi yang kaya SDA termasuk mineral, batu bara dan migas (Provinsi Papua, Riau, Kalimantan Timur, dan Aceh) mengalami laju pertumbuhan ekonomi paling rendah dikarenakan menurunnya/tidak stabilnya harga komoditas tersebut di pasar inernasional. Sedangkan beberapa provinsi yang mengalami laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi, justru provinsi-provinsi yang berada di Luar Jawa/KTI (antara lain provinsi-provinsi di Sulawesi) yang perkonomiannya tidak bergantung pada kekayaan mineral, batu bara, migas.

71

KETIMPANGAN ANTAR WILAYAH 72

slide -

36

30/04/2015

PEREKONOMIAN NASIONAL MAKIN BERTUMPU DI PULAU JAWA

73

PETA PERSEBARAN DAN PERKEMBANGAN DAERAH TERTINGGAL

keluar 2004

199 kab

DOB 34

50 kab 2009

183 kab

199-50+ 34

Keluar DOB 9

*70 kab

75 kab

2014

2019

183-70+ 9 DOB

122-75

122 kab

*Berdasarkan Kepmen PDT No. 141 Tahun 2014 tentang Daerah Tertinggal yang Terentaskan Tahun 2014

slide -

47kab

target keluar

74

37

30/04/2015

KETIMPANGAN ANTAR PENDAPATAN

75

PETA MASALAH KEPENDUDUKAN

76

slide -

38

30/04/2015

KETIMPANGAN PERSEBARAN PENDUDUK

77

RENDAHNYA KUALITAS PEKERJA MENYEBABKAN PRODUKTIVITAS RENDAH 110,8 Juta Pekerja (2012)

Pertanian Industri Jasa ++

Low skilled (%)

96,3 86,5 55,9

SemiSkilled (%)

3,6 9,7 30,6

Skilled (%)

0,1 3,8 13,5

Pengangguran Terbuka Menurut Pelatihan Yang Pernah Diterima Tahun 2014 pernah mempero leh pelatihan 4,06%

tidak pernah memperoleh pelatihan 96%

Total (%)

100,0 100,0 100,0

 Hanya 5 persen dari pekerja yang memperoleh pelatihan, menyebabkan sebagian besar tenaga kerja memiliki keahlian rendah (Sakernas 2014)  Pelambatan keterampilan pekerja, menyebabkan produktivitas tenaga kerja secara keseluruhan rendah, termasuk dibandingkan negara-negara di ASEAN.

NEGARA

Pengangguran Terbuka Berdasarkan Pendidikan (% dari jumlah penganggur)

Primary (SD, SMP)

Secondary (SMA, SMK)

Tertiary (D1, D3, S1)

Indonesia

39

40

10

Malaysia

10

61

25

Philippines

12

45

42

Singapore

27

23

50

Thailand

39

18

34 78

slide -

39

slide Persentase Penduduk Miskin Provinsi (%) Jawa Tengah

Papua

Papua Barat

Nusa Tenggara Timur

Maluku

Gorontalo

Bengkulu

Nusa Tenggara Barat

Aceh

DI Yogyakarta

Lampung

Sumatera Selatan

Sulawesi Tengah

12.05

Sulawesi Tenggara

Jawa Timur

Sulawesi Barat

10

Sumatera Utara

Indonesia 10,96

Sulawesi Selatan

Jawa Barat

Jambi

Sulawesi Utara

Kalimantan Barat

Riau

Maluku Utara

Sumatera Barat

Kep Riau

Kalimantan Timur

Kalimantan Tengah

Banten

Kep Bangka Belitung

Kalimantan Selatan

15

Bali

DKI Jakarta

30/04/2015

PRESENTASE PENDUDUK MISKIN MENURUT PROVINSI (September 2014)

30

25

20

9.54 12.77

5

0

Persentase Penduduk Miskin Nasional (%)

79 Slide - 79

TINGKAT KEMISKINAN DAN JUMLAH PENDUDUK MISKIN TAHUN 2014

80

40

30/04/2015

GINI INDEX

2005 2006 2007

40 percent 40 percent 20 percent Low Medium High Expenditure Expenditure Expenditure 20.22 37.69 42.09 21.42

37.65

41.26

21.22

37.54

41.24

18.74

2008

36.51

18.72

2009 2010 2011

0.36 0.38

44.86

36.48

16.86

0.33

44.75

36.43

18.05

Gini Index

0.37 0.37

45.47

34.73

0.38

48.41

0.41 81

PERKEMBANGAN GOLONGAN PENDAPATAN (GINI RATIO) PROVINSI MENURUT KELOMPOK GINI RATIO TAHUN 2008-2013 RATIO GINI < 0,35

0,35 - 0,40

> 0,40

slide -

2008

2009

2010

2011

2012

2013


0,26

0,29

0,30

0,30

0,29

0,31

Maluku Utara Aceh Sumatera Utara Jambi

0,33 0,27 0,31 0,28

0,33 0,29 0,32 0,27

0,34 0,30 0,35 0,30

0,33 0,33 0,35 0,34

0,34 0,32 0,33 0,34

0,32 0,34 0,35 0,35

Nusa Tenggara Timur

0,34

0,35

PROVINSI

0,36

0,38

0,36

0,36

Kalimantan Tengah Sulawesi Barat Sumatera Barat Kepulauan Riau Lampung Jawa Timur

0,29

0,29

0,30

0,34

0,33

0,35

0,31 0,29 0,30 0,35 0,33

0,30 0,30 0,29 0,35 0,33

0,36 0,33 0,29 0,36 0,34

0,34 0,35 0,32 0,37 0,37

0,31 0,36 0,35 0,36 0,36

0,35 0,36 0,36 0,36 0,36

Nusa Tenggara Barat

0,33

0,35

0,40

0,36

0,35

0,36

0,33

0,35

0,37

0,37

0,38

0,36

0,31 0,34 0,31 0,30 0,33 0,31 0,34 0,30 0,31 0,35 0,33 0,28 0,33 0,36 0,33 0,31 0,36 0,34 0,40

0,33 0,38 0,31 0,31 0,30 0,32 0,37 0,31 0,32 0,36 0,34 0,31 0,36 0,39 0,36 0,35 0,38 0,35 0,38

0,33 0,37 0,33 0,34 0,37 0,34 0,42 0,37 0,37 0,36 0,37 0,37 0,36 0,40 0,42 0,38 0,41 0,43 0,41

0,36 0,38 0,41 0,34 0,36 0,38 0,40 0,41 0,40 0,41 0,38 0,39 0,44 0,41 0,41 0,40 0,40 0,46 0,42

0,40 0,36 0,38 0,40 0,35 0,38 0,39 0,43 0,38 0,41 0,40 0,43 0,42 0,41 0,40 0,43 0,43 0,44 0,44

0,37 0,37 0,37 0,38 0,39 0,39 0,40 0,40 0,40 0,41 0,41 0,42 0,43 0,43 0,43 0,43 0,44 0,44 0,44

Kalimantan Selatan Riau Kalimantan Timur Maluku Sumatera Selatan Bengkulu Jawa Tengah Banten Bali Kalimantan Barat Jawa Barat Sulawesi Tengah Sulawesi Utara DKI Jakarta Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Papua Barat DI Yogyakarta Gorontalo Papua

82

41

Bali

slide % TPT Provinsi Maluku

Banten

Aceh

DKI Jakarta

Jawa Barat

Sulawesi Utara

Kalimantan Timur

Kepulauan Riau

Riau

Sumatera Barat

Sumatera Utara

Nusa Tenggara Barat

Jawa Tengah

Maluku Utara

4.43


Indonesia 5,94

Sulawesi Selatan

Jambi

Papua Barat

Sumatera Selatan

Lampung

Sulawesi Tenggara

Jawa Timur

Gorontalo

Kalimantan Barat

Kalimantan Selatan

Sulawesi Tengah

Bengkulu

Papua

DI Yogyakarta

2

Kalimantan Tengah

6

Nusa Tengggara Timur

8

Sulawesi Barat

30/04/2015

PRESENTASE TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA (TPT) MENURUT PROVINSI (Agustus 2014)

12

10

4 5.08

2.08

0

% TPT Indonesia

83 Slide - 83

KEDAULATAN PANGAN

84

42

30/04/2015

PORSI EKSPOR-IMPOR PANGAN DUNIA EKSPORTIR BERAS UTAMA DUNIA

IMPORTIR BERAS UTAMA DUNIA Juta ton

%

Juta ton

%

Cina

Negara

3,20

8,28

India

10,50

27,16

Iran

2,15

5,56

Thailand

6,70

17,33

Nigeria

2,60

Irak

Pantai Gading Uni Eropa

Saudi Arabia Senegal Filipina

Afrika Selatan Malaysia

Indonesia Brasil

Jepang

Meksiko Lainnya TOTAL

Negara

6,73

1,30

Vietnam

3,36

1,30

Pakistan

3,36

1,30

0,35

Lainnya

1,38

TOTAL

46,33

38,36

0,46

Guyana

1,89

17,91

0,85

Australia

1,78

0,73

0,53

Mesir

1,94

0,69

0,90

Argentina

1,68

0,75

0,83

Uruguay

2,33

0,65

0,45

Brasil

2,46

0,90

0,98

Cina

2,85

0,95

1,16

Kamboja

3,23

1,10

3,27

Myanmar

3,18

1,25

3,50

AS

3,36

1,23

6,80

100,0

38,66

17,59 9,05 8,46 3,01 2,53 1,16 2,15 2,33 1,37 2,20 1,19 0,91 3,56

100,0

Sumber: Grain: World Market and Trade, USDA, March,2014

85

PENYUSUTAN LAHAN SAWAH ANCAM PRODUKSI PANGAN

Jawa Bali dan Nusa Tenggara Kalimantan Sulawesi

Berkurangnya Lahan Pertanian (dalam Juta Hektar)

2.97 2.22

Sumatera

3.44

5.61

0.62 0.46 1.07 1.03

2002

2012

1.23 0.92

Total

8.08

11.50

Laju Percetakan dan Konversi Lahan Tahun 2006 –2013  Percetakan lahan sawah baru per tahun : 47.000 hektar

 Laju konversi lahan sawah menjadi permukiman dan kegiatan industri per tahun : 100.000 hektar Sumber: litbang Kompas diolah dari BPS, Laporan Kinerja Badan Ketahanan Pangan 2012, Kementerian Pertanian

slide -

86

43

30/04/2015

KEDAULATAN ENERGI

87

LISTRIK PER KAPITA • Konsumsi energi listrik Indonesia per kapita baru mencapai 741 kilowatt hour (KWh) per kapita.

• Di ASEAN, konsumsi listrik tertinggi dipegang oleh Brunei Darussalam dengan angka 8.308 KWh per kapita, disusul Singapura 8.185 KWh per kapita, kemudian Malaysia 3.490 KWh per kapita, lalu Thailand 2.079 per Kwh, dan Vietnam 799 KWh per kapita. • Konsumsi listrik India per kapita 778 KWh.

88

slide -

44

30/04/2015

89

KETIMPANGAN RASIO ELEKTRIFIKASI PER WILAYAH TAHUN 2013 SERTA TARGET 2015-2019 NAD 89,72 %

Sumut 87,62%

Kepri 69,66%

Riau 77,56%

Kaltim 80,45%

Kalbar 95,55%

Sulbar 67,60%

Jakarta 99,99%

Bengkulu 78,53% Lampung 77,55%

Kalsel 81,61%

Bali 78,08%

Banten 86,27% Jatim Jabar Jateng DIY 80,15% 86,13% 80,57% 79,26%

*)= Angka Sementara

slide -

50 - 70 %

Sulut 81,82%

Malut 87,67%

< 50 % Papua Barat 75,53%

Sulteng 71,02% Sultra 62,51%

Babel 97,13%

Jambi 75,14%

Rasio Elektrifikasi (%)

> 70 %

Gorontalo 67,81%

Sumsel 70,90%

Sumbar 80,22%

Category :

Kalteng 66,21%

Maluku 78,36%

Sulsel 81,14%

NTB 64,43%

Papua 36,41%

NTT 54,77%

REALISASI

TARGET

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

63,00

64,30

65,10

65,80

67,20

72,95

76,56

80,16

81,51 *

85,18

88,19

91,09

93,90

96,6

97,8

98,4

99,9

90

45

30/04/2015

KEMARITIMAN

91

POTENSI PERIKANAN PER WILAYAH PENANGKAPAN DI INDONESIA (satuan dalam 1.000 ton/tahun)

WPP Selat Malaka dan Laut Andaman

276,1 WPP Samudera Hindia A (Barat Sumatera dan Selat Sunda)

WPP Selat Karimata, Laut Natuna, dan Laut Cina Selatan

WPP Teluk Tomini, Laut Maluku, Laut Halmahera, Laut Seram, dan Teluk Berau;

595,5

1.059

WPP Laut Sulawesi dan Utara Pulau Halmahera

333,7 WPP Teluk Cenderawasih dan Samudera Pasifik

565,1

299,2 WPP Laut Jawa

836,6

WPP Selat Makassar, Teluk Bone, Laut Flores, dan Laut Bali

929,7 WPP Samudera Hindia B (Selatan Jawa Laut Timor Barat)

WPP Laut Aru, Laut Arafura dan Timur Laut Timor WPP Teluk Tolo dan Laut Banda

855,6

278,0

491,7 92

slide -

46

30/04/2015

SISTEM LOGISTIK YANG BERBIAYA TINGGI

Jarak Ekonomi Berdasarkan Trans Laut, biaya relatif kontainer 20-kaki dari Jakarta ke tujuan domestik terhadap biaya ke Singapura (unit cost = 1.0)

1.0 Singapore

Padang

2.7

1.3

Balikpapan

1.4

1.7

Jayapura

Makassar

Tantangan

‣ Belum adanya sistem logistik yang efisien dan terpadu pada masing-masing kawasan perhatian investasi;

Sumber: World Bank, Logistic Performance Index (LPI) ranking and scores, 2012

‣ Ketimpangan antara kondisi jalan nasional dan jalan daerah berkontribusi pada tingginya waktu perjalanan dan biaya logistik. Slide 93

93

PERINDUSTRIAN DAN PARIWISATA 94

slide -

47

30/04/2015

PERAN INDUSTRI MAKIN MEROSOT : TANDA KUALITAS EKONOMI NASIONAL MUNDUR Distribusi Persentase Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (persen) LAPANGAN USAHA

TAHUN 2006

2010

2014 **)

PERTANIAN, PETERNAKAN, KEHUTANAN DAN PERIKANAN

13,0

14,7

14,3

INDUSTRI PENGOLAHAN

27,5

24,3

23,7

PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN LISTRIK, GAS, DAN AIR BERSIH

11,0 0,9

BANGUNAN

10,1

6,9

6,6

7,4

KEUANGAN, PERSEWAAN & JASA PERSH.

8,1

TOTAL

0,8

10,2

15,0

JASA - JASA

0,8

10,5

7,5

PERDAGANGAN, HOTEL DAN RESTORAN PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI

11,8

10,1

100,0

13,8

7,2

10,6

100,0

14,6

7,6

11,0

100,0

Sumber : BPS **) angka sangat sementara 95

LONJAKAN PRODUKSI SDA, TETAPI TIDAK UNTUK KEMANDIRIAN BANGSA

96

slide -

48

30/04/2015

CADANGAN KEKAYAAN ALAM YANG TERSEDIA MASIH BISA UNTUK MEMBANGUN KEDAULATAN ENERGI DAN MEMULIHKAN SEKTOR INDUSTRI KALIMANTAN Batubara

52.326,23 JTon

Minyak Bumi

669,24 MMSTB

Gas Bumi

17,36 TSCF

MALUKU

SUMATERA Batubara

52.483,20 JTon

Minyak Bumi Gas Bumi

 

2,13 JTon

Minyak Bumi

37,92 MMSTB

Gas Bumi

15,22 TSCF

5.299,47 MMSTB 133,55 TSCF

PAPUA

SULAWESI

JAWA



Batubara

Batubara

14,21 JTon

Minyak Bumi

1.631,34 MMSTB

Gas Bumi

9,97 TSCF

Batubara

233,10 JTon

Minyak Bumi

49,11 MMSTB

Gas Bumi

3,88 TSCF

Batubara

128,57 JTon

Minyak Bumi

65,73 MMSTB

Gas Bumi

23,91 TSCF

Dengan tingkat produksi batubara 400 juta ton pertahun maka umur cadangan sekitar 50 tahun.

Cadangan Proven minyak bumi 4 milyar barel, dengan produksi kurang lebih 300 juta barel/tahun, dikhawatirkan cadangan habis dalam waktu 10-13 tahun

Cadangan gas bumi sekitar 150 TSCF, produksi nasional sekitar 5 TSCF, maka cadangan dapat bertahan sekitar 30 tahun.

97

KEDATANGAN WISATAWAN KE EMPAT NEGARA Jumlah Wisatawan Mancanegara di Indonesia dan di Negara-negara Tetangga 30,000,000 25,000,000

orang

20,000,000 15,000,000 10,000,000 5,000,000 0

Thailand

2010 15,936,400

2011 19,230,470

2012 22,353,903

2013 26,546,725

2014 24,779,768

Indonesia

7,002,944

7,649,731

8,044,462

8,802,129

9,435,411

Singapore Malaysia

slide -

11,638,663 24,577,196

13,171,303 24,714,324

14,496,091 25,032,708

15,567,923 25,715,460

15,095,152 27,437,315

• Keempat negara di Asia Tenggara pada kurun waktu 2010-2013 mengalami tren peningkatan kedatangan wisatawan mancanegara (wisman). • Pada tahun 2014, seiring dengan adanya demonstrasi, ketidakstabilan politik dan banjir di Thailand, jumlah wisman mengalami penurunan. • Dalam 5 tahun terakhir Indonesia tumbuh rata-rata 7,6 persen. Sementara itu, Malaysia tumbuh 2,6 persen, Thailand 12,8 persen, dan Singapura 7,1 persen. • Dengan kondisi ini, Indonesia memiliki peluang untuk meningkatkan jumlah wismannya.

98

49

30/04/2015

KEBUTUHAN DASAR : PERUMAHAN, PENDIDIKAN, KESEHATAN

99

ANGKA KEKURANGAN RUMAH MENCEMASKAN

•

• •

•

Angka kekurangan rumah (housing backlog) di Indonesia pada tahun 2014 diperkirakan mencapai sekitar 17,2 juta unit. Angka ini diproyeksikan dari angka 13,6 juta unit pada tahun 2010 dan 4,3 juta unit pada tahun 2000 (berdasarkan Sensus BPS yang diadakan setiap 10 tahun sekali). Ini berarti ada rata-rata pertambahan 930 ribu unit kekurangan rumah setiap tahun. Luas permukiman kumuh juga diperkirakan mencapai 63.000 ha pada tahun 2014. Proyeksi ini diperoleh dari luas kumuh yang bertambah dari 47.393 ha pada tahun 2000 menjadi sekitar 59.000 ha pada tahun 2010 (Sensus BPS). Ini berarti kawasan kumuh bertambah rata-rata lebih dari 1000 ha setiap tahunnya. 100

slide -

50

30/04/2015

KESENJANGAN PARTISIPASI PENDIDIKAN APS 13-15 tahun antar provinsi dan kab/kota

APM SMP/MTs per Provinsi, 2011

100.00 90.00 80.00 70.00 60.00 50.00 40.00 30.00 20.00 10.00 Papua Sulawesi Barat Gorontalo Kepulauan Bangka Sulawesi Tengah Kalimantan Barat Kalimantan Selat Kalimantan Tenga Riau Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggar Jawa Barat Sulawesi Utara Sumatera Selatan Nusa Tenggara Ti Jawa Tengah Lampung Sumatera Barat Jambi Sumatera Utara Maluku Utara Banten Nusa Tenggara Ba Papua Barat Jawa Timur Bengkulu DKI Jakarta Aceh Maluku Kepulauan Riau Bali Kalimantan Timur DI Yogyakarta

-

Angka terendah tk kab/kota

Rata-rata tk provinsi

Angka tertinggi tk kab/kota

APS penduduk usia 7-15tahun menurut kelompok pengeluaran keluarga, 2012.

DKI Jakarta DIY Bali Sumbar Kep. Riau Aceh Jatim Riau Sumut NTB Sultra Maluku Sulut Jambi Bengkulu Jateng INDONESIA Sulsel Kaltim Malut Kep. Babel Lampung Jabar Banten Sumsel Sulbar Sulteng Gorontalo Kalsel Kalbar Kalteng NTT Papua Papua Barat

93.3

77.7

62.5

Disparitas akses pendidikan dasar sudah semakin kecil baik antar daerah maupun antar kelompok sosial-ekonomi. Namun masih perlu upaya besar untuk menjamin semua anak usia 7-15 tahun untuk mengikuti pendidikan yang berkualitas. 101

KUALITAS GURU Tren Sertifikasi Guru

Kualifikasi Guru per Provinsi, 2012 NTT MALUKU MALUT KALBAR PAPUA JAMBI BABEL SULTENG SULTRA SULUT IRJABAR NAD LAMPUNG GORONTALO SUMSEL KALSEL KALTENG SULBAR KEPRI RIAU SUMUT KALTIM SUMBAR NTB BENGKULU JATENG SULSEL BANTEN JABAR YOGYA JATIM BALI DKI

68,71 65,05 58,46 54,79 54,69 52,51 51,63 51,24 50,89 50,89 50,16 49,89 47,99 47,09 46,41 44,03 43,93 43,73 43,60 43,25 42,59 39,83 39,72 38,95 36,76 34,40 31,63 31,48 29,03 26,92 26,39 25,64 21,15 0%

20%

Sumber: NUPTK 2012

slide -

40%

<S1

Sumber: Kemdikbud

• Masih banyak guru yang belum memenuhi persyaratan kualifikasi akademik minimal sebagaimana diamanatkan UU Guru dan Dosen

≥ S1

60%

80%

100%

• 1,5 juta guru yang tersertifikasi (55% dari seluruh jumlah guru)

102

51

30/04/2015

INDEKS PEMBANGUNAN MASYARAKAT Dimensi Indeks Pembangunan Masyarakat, 2012

Indeks Pembangunan Masyarakat, 2012

Indeks Toleransi, 2012

Dimensi Indeks Gotong Royong, 2012

Indeks Pembangunan Masyarakat merupakan indeks komposit yang mengukur: 1. Indeks gotong-royong (mengukur modal sosial  kepercayaan kepada lingkungan tempat tinggal, kemudahan mendapatkan pertolongan, aksi kolektif masyarakat dalam membantu masyarakat yang membutuhkan dan kegiatan bakti sosial, serta jejaring sosial) 2. Indeks toleransi (mengukur kohesi sosial  toleransi masyarakat dalam menerima kegiatan agama dan suku lain di lingkungan tempat tinggal) 3. Indeks rasa aman (mengukur rasa aman yang dirasakan masyarakat di lingkungan tempat tinggal)

103

Sumber: dihitung menggunakan data Susenas Modul Sosial Budaya 2012

Penguatan Pelayanan Kesehatan Rujukan Untuk Mendukung Percepatan Penurunan AKI dan AKB serta Pemenuhan Supply Side JKN, 2015-2019

RS Pratama: 13

RS Rujukan Regional: 51 RSUD: 119 RS Rujukan Regional: 21 RSUD: 46

RS Pratama: 55 RS Rujukan Nasional

RS Rujukan Regional: 29 RSUD: 68


Strategi 2015-2019: 1. Penguatan sistem rumah sakit rujukan nasional (14 RS) 2. Penguatan sistem rumah sakit rujukan regional (184 RS) 3. Penguatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) (430 RS) 4. Pembangunan RS Pratama di DTPK (68 RS)

slide -



104

52

30/04/2015

STATUS GIZI DI INDONESIA BALITA STUNTING (PENDEK): Terjadi pada hampir seluruh wilayah

<20

20-29

30-39

>40

Sumber: Riskesdas 2013 105

RANCANGAN AWAL RKP 2016

106

slide -

53

30/04/2015

RANCANGAN TEMA RKP 2016

RKP 2015*)

RKP 2016

RKP 2017

RKP 2018

RKP 2019

MELANJUTKAN REFORMASI BAGI PERCEPATAN PEMBANGUNAN EKONOMI YANG BERKEADILAN

MEMPERCEPAT PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR UNTUK MELETAKKAN FONDASI PEMBANGUNAN YANG BERKUALITAS




*) Disiapkan oleh KIB II, kemudian direvisi melalui Perpres No. 3/2015 tentang Perubahan RKP 2015

107

LANJUTAN... “Mempercepat Pembangunan Infrastruktur untuk Meletakkan Fondasi Pembangunan yang Berkualitas” 







slide -

Permasalahan utama yang menghambat percepatan realisasi investasi adalah adanya keterbatasan infrastruktur, termasuk pasokan listrik.

Pemenuhan ketersediaan infrastruktur merupakan salah satu prasyarat utama yang harus dilakukan dalam pembangunan yang berkualitas.

Pembangunan berkualitas :  Membangun untuk manusia dan masyarakat, yang inklusif dan berbasis luas, dan mengurangi ketimpangan antar golongan dan antar wilayah.  Aktivitas pembangunan tidak boleh merusak, menurunkan daya dukung lingkungan dan keseimbangan ekosistem. Menghasilkan pertumbuhan, dan kesejahteraan yang berkelanjutan. Infrastruktur diperlukan, utamanya untuk mendukung agenda prioritas kedaulatan pangan, kedaulatan energi, kemaritiman, pariwisata dan industri dengan sasaran kelompok sosial yang luas dan sasaran wilayah yang meningkatkan pemerataan.

108

54

30/04/2015

SASARAN EKONOMI

Indikator EKONOMI MAKRO  Pertumbuhan ekonomi  Inflasi

 Tingkat Kemiskinan

2014* (Baseline)

2015

2016

5,1%

11,25% **

5,7

6,6

9,5-10,5

9,0-10,0

7-8%

5,94%

5,5-5,8

5,2-5,5

4-5%

7,3%

 Rasio Pajak (Tax Ratio) tahun

dasar 2010  Tingkat Pengangguran Terbuka

11,4%

5,0

12,6%

4,0

13,3%

2019 8%

3,5% 16%

109

TARGET PERTUMBUHAN EKSPOR • •

Pertumbuhan ekspor produk non-migas sebesar 9,9 persen atau menjadi sebesar USD 173,25 miliar. Rasio ekspor jasa terhadap PDB sebesar 2,8 persen.

Sebaran Target Ekspor Berdasarkan Wilayah Tahun 2016

110

slide -

55

30/04/2015

TARGET REALISASI INVESTASI NASIONAL DAN BERDASARKAN WILAYAH

111

DIMENSI PEMBANGUNAN MANUSIA DAN MASYARAKAT

112

slide -

56

30/04/2015

HIGHLIGHT SASARAN PEMBANGUNAN MANUSIA DAN MASYARAKAT Pendidikan  

Indikator

Rata-rata lama sekolah penduduk usia diatas 15 tahun

Rata-rata angka melek aksara penduduk usia di atas 15 tahun

2014 (Baseline) 8,1 (tahun) 94,1%

Pendidikan Anak Usia Dini

50,4% (2013) 68,7% 62,5% 73,5% 48,2% 0,84 (2013) 0,57 (2013)

Angka Partisipasi PAUD

66,81

      

Prodi Perguruan Tinggi Minimal Terakreditasi B

Persentase SD/MI berakreditasi minimal B Persentase SMP/MT berakreditasi minimal B Persentase SMA/MA berakreditasi minimal B Persentase Kompetensi Keahlian SMK berakreditasi minimal B Rasio APK SMP/MTs antara 20% penduduk termiskin dan 20% penduduk terkaya Rasio APK SMA/SMK/MA antara 20% penduduk termiskin dan 20% penduduk terkaya

Pendidikan Dasar

Angka Partisipasi Murni SD/MI

2016

2019

8,5 (tahun)

8,8 (tahun)

58,8%

68,4 %

95,1%

96,1 %

76,5% 71,8% 79,1% 56,6% 0,87

84,2 % 81,0 % 84,6% 65,0 % 0,90

0,58

0,60

70,85

91,28

77,23

91,79

94,78

Angka Partisipasi Kasar SD/ MI/ SDLB/ Paket A

111,04

111,14

114,09

Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs/Paket B

101,57

104,47

106,94

Angka Partisipasi Murni SMA/MA/SMK

55,26

60,84

67,48

28,51

31,31

36,73

Angka Partisipasi Murni SMP/MTs Pendidikan Menengah

Angka Partisipasi Kasar SMA/ MA/ SMK/ Paket C

Pendidikan Tinggi

Angka Partisipasi Kasar PT

79,42

80,87

79,22

82,02

85,51

91,63

Arah Kebijakan 1. Melanjutkan upaya untuk memenuhi hak seluruh penduduk mendapatkan layanan pendidikan dasar berkualitas. 2. Memperluas dan meningkatkan pemerataan pendidikan menengah yang berkualitas. 3. Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan anak usia dini (PAUD). 4. Meningkatkan kualitas pembelajaran. 5. Meningkatkan relevansi pendidikan kejuruan dengan kebutuhan dunia kerja. 6. Meningkatkan kualitas, pengelolaan dan penempatan guru, serta jaminan hidup dan fasilitas pengembangan keilmuan dan karir bagi guru di daerah khusus. 7. Meningkatkan pemerataan akses, kualitas, relevansi, dan daya saing pendidikan tinggi. 113

HIGHLIGHT SASARAN PEMBANGUNAN MANUSIA DAN MASYARAKAT Pembangunan Kesehatan

Status Awal

2016

2019

a. Persentase Persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan (Pf)

70,4

77

85

c. Persentase kunjungan neonatal pertama (KN1)

71,3

70

90

-

50

95

No 1

Indikator

Meningkatnya Status Kesehatan Ibu dan Anak

b. Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal ke empat (K4) 2

Meningkatnya Status Gizi Masyarakat

a. Persentase ibu hamil kurang energi kronik (KEK)

3

b. Persentase ibu hamil kurang energi kronik (KEK) yang mendapatkan PMT Meningkatnya Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular a. Prevalensi Tuberkulosis (TB) per 100.000 penduduk

4

b. Prevalensi HIV (persen)

Meningkatnya Pemerataan dan Mutu Pelayanan Kesehatan

a. Jumlah kecamatan yang memiliki minimal 1 puskesmas terakreditasi

b. Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80 persen imunisasi dasar lengkap pada bayi c. Jumlah Puskesmas yang minimal memiliki lima jenis tenaga kesehatan

slide -

Arah Kebijakan

70,4

70,4 297 (2013) 0,46 (2013)

74

77 271

80

85 245

<0,5

<0,5

0

700

5.600

1.015

2000

5.600

-

80

95

1. Akselerasi Pemenuhan Akses Pelayanan Kesehatan Ibu, Anak, Remaja, dan Lanjut Usia yang Berkualitas 2. Mempercepat Perbaikan Gizi Masyarakat 3. Meningkatkan Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan 4. Memantapkan Pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Bidang Kesehatan 5. Meningkatan Akses Pelayanan Kesehatan Dasar yang Berkualitas 6. Meningkatan Akses Pelayanan Kesehatan Rujukan yang Berkualitas 7. Meningkatkan Ketersediaan, Penyebaran, dan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan 8. Meningkatkan Ketersediaan, Keterjangkauan, Pemerataan, dan Kualitas Farmasi dan Alat Kesehatan 9. Meningkatkan Pengawasan Obat dan Makanan 114

57

30/04/2015

HIGHLIGHT SASARAN PEMBANGUNAN MANUSIA DAN MASYARAKAT Pembangunan Perumahan, Air Minum dan Sanitasi INDIKATOR

Akses Air Minum Layak

2014 (BASELINE) 70%

Akses Sanitasi Layak

60,9%

Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan

38.431 Ha

Arah Kebijakan

2016

2019

70% akses 4 K 7% Akses Dasar

100%

38.431 Ha

0 Ha

66,3% akses layak 11% akses dasar

100%

1.

2.

3. 4. 5.

Meningkatkan akses masyarakat berpendapatan rendah terhadap hunian yang layak, aman, dan terjangkau serta didukung oleh penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas yang memadai Menjamin ketahanan air melalui peningkatan pengetahuan perubahan sikap dan perilaku dalam pemanfaatan air minum dan pengelolaan sanitasi Penyediaan infrastruktur produktif dan manajemen layanan melalui penerapan manajemen asset Penyelenggaraan sinergi air minum dan sanitasi yang dilakukan di tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, dan masyarakat Peningkatan efektifitas dan efisiensi pendanaan infrastruktur air minum dan sanitasi

115

PENGUATAN RUMAH SAKIT RUJUKAN TAHUN 2015

116

slide -

58

30/04/2015

HIGHLIGHT PEMBANGUNAN KESEHATAN TAHUN 2015 NO 1

KEGIATAN Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat khususnya Kartu Indonesia Sehat (KIS)

2

Pembangunan Kependudukan dan KB

3

Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat melalui Kesempatan Kerja

SASARAN a.l: KIS 99,6 Juta orang

Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Untuk Puskesmas - 9.865 Puskesmas

K/L Kementerian Kesehatan

Penyediaan obat dan vaksin di puskesmas sebesar 78 % ketersediaan obat dan vaksin di puskesmas

Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan reproduksi sebesar 73 % ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal ke empat (K4) dan 77% persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan (PF)

Persentase Pasangan Usia Subur (PUS), Wanita Usia Subut (WUS), remaja dan keluarga yang mendapatkan informasi program KKBPK melalui media massa (cetak dan elektronik) dan media luar ruang, terutama media lini bawah (poster, leaflet, lembar balik, banner, media tradisional) dari 76% menjadi 78% Pengembangan dan Peningkatan Perluasan Kesempatan Kerja sebanyak 74.000 org

BKKBN

Kemenaker 117

HIGHLIGHT PEMBANGUNAN PENDIDIKAN TAHUN 2015 NO 1.

KEGIATAN Program Indonesia Pintar

SASARAN a.l:

K/L

Pemberian bantuan pendidikan bagi siswa dari keluarga miskin (KIP) - 10.685.614 Siswa SD - 4.694.968 Siswa SMP - 1.692.559 Siswa SMA - 2.154.167 Siswa SMK

Kemendikbud

Penyediaan dan Peningkatan Kesejahteraan Pendidik dan Tendik yang Kompeten Untuk Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah - 1.572.250 Guru jenjang pendidikan dasar yang berkualifikasi akademik minimal S1/D4, - 107.328 PTK Dikdas (non-PNS) yang Mendapatkan Tunjangan Profesi, - 92.464 PTK Dikdas (non-PNS) yang Mendapatkan Tunjangan Khusus, - 243.725 PTK Dikdas (non-PNS) yang Mendapatkan Tunjangan Fungsional, - 375.463 PTK Dikdas yang terfasilitasi peningkatan karirnya, - 9.067 Guru SM yang memenuhi kualifikasi minimal S1/D4, - 86.223 PTK Dikmen (non-PNS) yang Mendapatkan Tunjangan Profesi, - 7.116 PTK Dikmen (non-PNS) yang Mendapatkan Tunjangan Khusus, - 19.394 PTK Dikmen (non-PNS) yang Mendapatkan Tunjangan Fungsional.

Kemendikbud

- 826.467 Siswa MI - 773.491 Siswa MTs - 356.429 Siswa MA/MAK

Kemenag

118

slide -

59

30/04/2015

HIGHLIGHT PEMBANGUNAN PERUMAHAN TAHUN 2015

119

HIGHLIGHT PEMBANGUNAN PERUMAHAN TAHUN 2015 NO 1 2 3

PROGRAM

SASARAN a.l:

K/L

Peningkatan kualitas permukiman di daerah perkotaan

5.765 Ha kawasan kumuh perkotaan

KemenPU & Pera

Pendayagunaan sumber pembiayaan perumahan

7,5% pinjaman likuiditas; 15 % sekuritisasi aset KPR

KemenPU & Pera

Pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa

9.350 unit sarusun yang dilengkapi dengan PSU pendukungnya terbangun

KemenPU & Pera

120

slide -

60

30/04/2015

HIGHLIGHT PEMBANGUNAN MENTAL DAN KARAKTER BANGSA TAHUN 2016 KEGIATAN

SASARAN a.l

K/L

Pendidikan karakter melalui pembelajaran di kelas dan pengembangan kegiatan ekstrakurikuler

Semua jenjang pendidikan

Kemdikbud, Kemenag

Peningkatan kualitas guru sebagai figur teladan

Seluruh guru

Kemdikbud, Kemenag

Pengembangan kurikulum yang memuat pendidikan karakter Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat

Penguatan Kesadaran HAM Masyarakat dan Aparatur Negara

Pembentukan sistem politik berintegritas pada penyelenggara Pemilu, peserta atau kandidat, dan pemilih Inovasi dan Sistem Informasi Pelayanan Publik

Pembinaan dan Pengelolaan Penyelenggaraan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi Penghargaan Tokoh Inspiratif Bidang Kebudayaan Peningkatan Sensor Film

Pemanfaatan Modal Sosial dan Modal Budaya

Peningkatan pengawasan persaingan usaha

Peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan perlindungan konsumen

Seluruh peserta didik 300 desa

Aparatur negara dan masyarakat yang memperoleh pendidikan pelatihan (ToT) HAM 20 lembaga

400 inovasi

39 juta KL Produksi BBM 24,41 juta ton Produksi kilang LPG 25,5 Produksi LNG (MMTPA)

Tokoh Masyarakat dan Tokoh Budaya 46.200 produk film

Keluarga dan Kelembagaan Sosial Masyarakat

Menguatnya internalisasi nilai-nilai persaingan usaha yang sehat di kalangan pelaku ekonomi, pemerintah, dan masyarakat

Meningkatnya kecintaan masyarakat terhadap produk dalam negeri dan tingginya tingkat keberdayaan konsumen

Kemdikbud, Kemenag Kementerian Hukum dan HAM Komisi Nasional HAM KPK

Kementerian PAN dan RB Kementerian ESDM Kemdikbud Kemdikbud Kemsos

KPPU

Kemendag

121

DIMENSI PEMBANGUNAN SEKTOR UNGGULAN

122

slide -

61

30/04/2015

HIGHLIGHT SASARAN PEMBANGUNAN SEKTOR UNGGULAN Kedaulatan Pangan

2014 (baseline)

INDIKATOR

2016

2019

Produksi DN untuk Kedaulatan Pangan - Produksi padi (juta ton)

70,6

75,3

82,0

0,92

1,4

2,6

- Produksi jagung (juta ton)

19,13

- Produksi daging sapi (ribu ton)

452,7

- Produksi kedelai (juta ton) - Produksi gula (juta ton)

21,0 2,8

2,6

- Produksi ikan (juta ton)

12,4

- Rehabililtasi jariangan irigasi permukaan, air tanah dan rawa (juta ha) - Pembangunan dan Peningkatan irigasi tambak (ribu ha)

14,8

18,8

9,89

9,89

2,71

5,71

3,01

304,75

8 waduk baru dan rehabilitasi 3 Waduk

21

* Kumulatif 5 tahun

755,1

8,9

189,75

- Pembangunan waduk)*

3,8

506,2

Pembangunan, Peningkatan dan Rehabilitasi Irigasi: - Pembangunan dan Peningkatan Jaringan irigasi air permukaan , air tanah dan rawa (juta ha)

24,1

304,75 49

ARAH KEBIJAKAN 1. peningkatan produksi padi, jagung dan kedelai untuk

mencapai swasembada dan peningkatan produksi protein hewani daging dan Gula : (i) pencetakan sawah baru 200 ribu ha; (ii) perluasan areal tanam dan penerapan pengelolaan tanaman terpadu kedelai 800 ribu ha; (iii) penyaluran bantuan budidaya padi dan jagung 500 ribu ha; (iv) pengadaan alat dan mesin pertanian 7.308 unit; (v) pengembangan 10 agroscience park dan 20 agrotechno park; (vi) penyaluran bantuan/subsidi pupuk; pengembangan 20 kawasan sentra perikanan; pengembangan pelabuhan perikanan; (vii) pengembangan jaringan irigasi di tingkat usaha tani 500 ribu ha, pembangunan layanan irigasi dan rehabilitasi irigasi 635 ribu ha, pembangunan 29 waduk. 2. Stabilisasi harga dan pasokan pangan : (i) penyediaan cadangan beras pemerintah; (ii) pemantauan dan pengendalian harga pangan; (iii) pengendalian impor pangan melalui penegakan regulasi; (iv) peningkatan akses masyarakat terhadap pangan (Raskin). 3. Perbaikan kualitas konsumsi pangan dan gizi masyarakat : (i) percepatan penganekaragaman konsumsi pangan di 4.600 desa; (ii) penguatan pengawasan keamanan pangan; (iii) pengembangan kawasan mandiri pangan; (iv) promosi, advokasi dan kampanye untuk konsumsi ikan. 4. Penanganan Gangguan Ketahanan Pangan : (i) pengembangan asuransi pertanian; (ii) pengembangan benih yang adaptif terhadap perubahan iklim; (iii) pengendalian organisme penggangu tanaman dan penyakit hewan; (iv) penyaluran bantuan pangan pada saat terjadi bencana alam.

123

HIGHLIGHT SASARAN PEMBANGUNAN SEKTOR UNGGULAN Kedaulatan Energi INDIKATOR

Rasio Elektrifikasi

Konsumsi Listrik Perkapita

Peningkatan Produksi SD Energi: - Minyak Bumi (ribu BM/hari) - Gas Bumi (ribu SBM/hari) - Batubara (juta Ton)

Penggunaan DN (DMO): - Gas Bumi DN - Batubara DN

FSRU/Regasifikasi/Receiving Terminal (unit) Jaringan Pipa Gas (km)

Pembangunan SPBG (unit)

Jaringan Gas Kota (sambungan rumah) Pembangunan Kilang Baru (unit)

ARAH KEBIJAKAN 2014 (baseline)

2016

2019*

81,5%

91,09%

96,6%

843 KWh 818

1.058 KWh 880

1.200 KWh 700

1.224

1.150

1.295

53%

61%

64%

2

2

7

421

24%

419

26%

400

60%

11.960

15.330

18.322

188 ribu

121 ribu

1,1 jt

40 -

30

PMC/EPC**

118 1

* Dengan badan usaha ** Project Management Consultant/Engineering Procurement Contractor

slide -

1. Meningkatkan produksi energi primer (minyak, gas, dan batubara): lapangan baru, IOR/EOR, pengembangan gas non konvensional (shale gas dan CBM). 2. Meningkatkan cadangan penyangga dan operasional energi: (i) cadangan energi pemerintah; (ii) pengadaan kontrak jangka menengah dan panjang untuk SD energi. 3. Meningkatkan peranan energi baru terbarukan dalam bauran energi: (i) insentif dan harga yang tepat; (ii) pemanfaatan bahan bakar nabati. 4. Meningkatkan aksesibilitas: (i) mendorong penggunaan SD energi untuk penggunaan setempat; (ii) pemanfaatan gas kota; (iii) konversi BBM ke BBG. 5. Peningkatan efisiensi dalam penggunaan energi: (i) pengembangan insentif dan mekanisme pendanaan untuk teknologi hemat/efisiensi energi; (ii) audit energi; (iii) peningkatan peran perusahaan layanan energi (ESCO). 6. Meningkatkan pengelolaan subsidi BBM yang lebih transparan dan tepat sasaran. 7. Memanfaatkan potensi Sumber Daya Air untuk PLTA (kelistrikan).

124

62

30/04/2015

HIGHLIGHT SASARAN PEMBANGUNAN SEKTOR UNGGULAN

Maritim dan Kelautan INDIKATOR

2014 (BASELINE)

2016

2019

500 (tahap validasi pembakuan nama pulau kecil)

17.466 (Selesai th 2017)

71%

87%

Memperkuat Jatidiri sebagai negara Maritim  Penyelesaian pencatatan/deposit pulau-pulau kecil ke PBB

13.466

 Penyelesaian batas maritim antar negara

1 negara

35 kali perundingan

Pemberantasan Tindakan Perikanan Liar • Meningkatnya ketaatan pelaku perikanan

52%

Membangun Konektivitas Nasional:  Pengembangan pelabuhan untuk menunjang tol laut

--

 Pengembangan pelabuhan penyeberangan

210

 Pembangunan kapal perintis

--

 Pengembangan pelabuhan perikanan

104 unit

22,4

29,51 juta ton

40-50

15,7 juta ha

17,1 juta ha

21 unit

 Peningkatan luas kawasan konservasi laut/perairan

24 unit

22 unit

3. Penguatan lembaga pengawasan laut;

4. Peningkatan Koordinasi Dalam Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana; 5. Meningkatkan pembangunan sistem transportasi multimoda;

7. Percepatan pengembangan ekonomi kelautan;

270

69 unit

50 unit

2. Pengaturan dan pengendalian ALKI;

6. Melakukan upaya keseimbangan antara transportasi yang berorientasi nasional dengan transportasi yang berorientasi lokal dan kewilayahan;

24

48 (pembangunan/ penyelesaian pelabuhan baru

Pengembangan Ekonomi Maritim dan Kelautan  Produksi hasil perikanan (juta ton )

9 negara

ARAH KEBIJAKAN 1. Penyelesaian tata batas dan batas landas kontinen di luar 200 mil laut, serta penamaan pulau2 dan pendaftarannya;

8. Meningkatkan dan mempertahankan kualitas, daya dukung dan kelestarian fungsi lingkungan laut;

9. Meningkatkan wawasan dan budaya bahari serta penguatan SDM dan IPTEK kelautan; 10. Meningkatkan harkat dan taraf hidup nelayan serta masyarakat pesisir

20 juta ha

125

HIGHLIGHT SASARAN PEMBANGUNAN SEKTOR UNGGULAN ARAH KEBIJAKAN

Pariwisata dan Industri

2014 (Baseline)

2016

2019

9 juta

13 juta

20 juta

 Wisatawan Nusantara (Kunjungan)

250 juta

263 juta

275 juta

 Devisa (triliun rupiah)

120

169

260

4,6

6,9

8.6

INDIKATOR

Pariwisata  Wisatawan Mancanegara (Orang)

Industri Sasaran Pertumbuhan:  Industri (%)

 Kontribusi dalam PDB  Penambahan jumlah Industri skala menengah dan besar * Kumulatif 5 tahun

slide -

21,0%

21,3%

21,6%

-

-

9.000 unit*

1. Pemasaran Pariwisata Nasional: mendatangkan sebanyak mungkin wisatawan manca negara dan mendorong peningkatan wisatawan nusantara

2. Pembangunan Destinasi Pariwisata: meningkatkan daya tarik daerah tujuan wisata sehingga berdayasaing di dalam negeri dan di luar negeri 3. Pembangunan Industri Pariwisata: meningkatkan partisipasi usaha lokal dalam industri pariwisata nasional serta meningkatkan keragaman dan daya saing produk / jasa pariwisata nasional di setiap destinasi periwisata yang menjdai fokus pemasaran 4. Pembangunan Kelembagaan Pariwisata: membangun sumber daya manusia pariwisata serta organisasi kepariwisataan nasional 5. Pengembangan Perwilayahan Industri di luar Pulau Jawa 6. Penumbuhan Populasi Industri dengan menambah paling tidak sekitar 9 ribu usaha

7. Peningkatan Daya Saing dan Produktivitas (Nilai Ekspor dan Nilai Tambah Per Tenaga Kerja)

126

63

30/04/2015


127

HIGHLIGHT KEDAULATAN PANGAN TAHUN 2016 KEGIATAN

SASARAN a.l:

Peningkatan Produksi padi, jagung, kedelai, daging sapi, gula, cabai dan bawang merah

•

Peningkatan Produksi Ikan dan Garam

• • • •

• • • • • •

•

Perluasan sawah baru

Pembangunan infrastruktur pertanian

• • • • • •

slide -

Pembangunan Desa Mandiri benih

• •

Perluasan pertanian lahan kering di luar Jawa dan Bali

•

Pengembangan Pertanian Organik

•

Pembangunan pasar tradisional

•

•

K/L

Perluasan areal tanam dan penerapan pengelolaan tanaman terpadu kedelai 800 ribu ha Penyaluran bantuan budidaya padi dan jagung 500 ribu ha Penyaluran bantuan alat dan mesin pertanian 7.308 unit Penyaluran subsidi pupuk Pengembangan areal tanaman tebu 40 ribu ha Pengembangan bibit ternak potong 500 ribu ekor Pengembangan kawasan cabai dan bawang merah 4.600 ha

Kementan

Pencetakan areal sawah baru 200 ribu ha

Kementan

Pengembangan dan pembangunan pelabuhan perikanan 22 unit Pembangunan kapal ikan > 30 GT 35 unit dan 10-30 GT 237 unit Pengembangan perbenihan 540 unit dan benih induk unggul Pembangunan sarana dan prasarana budidaya air tawar, air payau, mina politan dan tambak Pemberdayaan masyarakat pesisir dan pengembangan usaha garam

KKP

Pengembangan jaringan irigasi dan optimasi air di tingkat usaha tani, termasuk didalamnya perbaikan irigasi 500 ribu ha Pengembangan dan reahabiliatsi jaringan irigasi, air tanah, rawa dan tambak 236 ribu ha Pembangunan waduk 29 buah Rehabilitasi layanan jaringan irigasi permukaan 322 ribu ha Pembangunan gudang dan fasilitas pengolahan hasil pertanian 392 unit

Kementan

Pemantapan pembangunan 1.000 desa mandiri benih (sudah dimulai tahun 2015) Pengawasan dan sertifikasi benih

Perluasan tanaman hortikultura, perkebunan dan tanaman hijau makanan ternak di lahan kering 250 ribu ha

Pengembangan pertanian organik berbasis tanaman buah, sayur, dan perkebunan 75 dea Pengembangan System Rice of Intensification (SRI) 250 ribu ha Pembangunan pasar tradisional tipe A & B 220 unit

Kemen PU & PR Kemen PU & PR Kemen PU & PR Kementan Kementan Kementan Kementan Kementan

Kemendag

128

64

30/04/2015


129

HIGHLIGHT KETAHANAN ENERGI DAN KETENAGALISTRIKAN 2016 KEGIATAN Pengembangan Energi Baru dan Terbarukan Peningkatan akses energi dan tenaga listrik

Pengalihan transportasi berbasis BBM ke gas

SASARAN a.l

K/L

- Peningkatan kapasitas pembangkit EBT yang bersumber dari panas bumi: 1.713 MW, bioenergi: 2.069 MW, air: 9.250 MW, surya: 92,20 MW, dan angin: 11,17 MW - Peningkatan bauran energi primer dari energi baru dan terbarukan menjadi 11% - Peningkatan kapasitas produksi biofuel sebesar 6,48 juta KL

KESDM

Migrasi BBM ke BBG untuk angkutan umum penumpang dan truk - Pembangunan SPBG 2 unit (APBN) dan 28 unit (non APBN) - PMC/EPC 1 kilang mini LNG dan 8 LCNG station

KESDM

‐ Terwujudnya konversi BBM ke BBG bagi kapal perikanan: 2.750

KKP

Penyediaan kapasitas terpasang infrastruktur pengolahan migas - Kilang minyak: 1,2 ribu bcd - Kilang LPG: 4,6 MTPA - Kilang LNG: 44 MTPA - Kilang hasil olahan: 27,4 (ribu bcpd) Jaringan gas bumi - Jargas kota 121 ribu sambungan rumah - Fasilitasi pembangunan jaringan transmisi dan distribusi gas menjadi 15.330 km Ketenagalistrikan - Rasio elektrifikasi: 91,09% - Konsumsi listrik perkapita: 1.058 KWh

KESDM

‐ Realokasi subsidi solar ke gas untuk nelayan: 150.000

KESDM

130

slide -

65

30/04/2015

HIGHLIGHT KEMARITIMAN DAN KELAUTAN TAHUN 2015

131

HIGHLIGHT KEMARITIMAN DAN KELAUTAN TAHUN 2016 KEGIATAN Perkuatan konektivitas armada dan jaringan pelayaran nasional Pembangunan 100 sentra perikanan sebagai tempat pelelangan ikan terpadu dan pembangunan 24 pelabuhan strategis Pemberantasan Illegal, Unregulated and Unreported fishing (IUU) Mengurangi intensitas penangkapan di kawasan overfishing sesuai batas kelestarian

Penguatan keamanan laut, daerah perbatasan dan pengamanan SDA dan ZEE

Kawasan konservasi perairan berkelanjutan Rehabilitasi kerusakan lingkungan pesisir

slide -

SASARAN a.l

K/L



‐ Pembangunan dan pengoperasian 22 cold storage di sentra perikanan ‐ pengembangan 20 pelabuhan perikanan di lokasi sentra perikanan terpadu ‐ Pembangunan sentra perikanan mutu terpadu 18 (lokasi) ‐ pengembangan sarana informasi mendukung Sistem Informasi Nelayan di 20 lokasi

KKP

‐ Operasi kapal pengawas kegiatan IUU Fishing dan kegiatan yang merusak SDKP di WPP – NRI wilayah barat 280 hari (16 kapal) dan timur 280 hari (16 Kapal) ‐ Pengadaan kapal pengawas perikanan ‐ Operasi keamanan laut secara terintegrasi ‐ Pengelolaan 20 pulau-pulau kecil terluar (PPKT) berpenduduk dan 20 PPKT tidak berpenduduk

KKP, Bakamla

‐ Penambahan 600.000 ha kawasan konservasi perairan (sehingga menjadi 17,1 juta ha) ‐ Rehabilitasi kawasan pesisir (3 juta batang bakau)

KKP 132

66

30/04/2015

HIGHLIGHT PARIWISATA TAHUN 2015

133

HIGHLIGHT PARIWISATA DAN INDUSTRI TAHUN 2016 KEGIATAN Percepatan Pembangunan Akses Transportasi

Peningkatan Infrastruktur Pengembangan Budaya Lokal

Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Eco Tourism

Percepatan Pengembangan dan Pengelolaan Kawasan Pariwisata

Peningkatan Tata Kelola Destinasi dan Pemberdayaan Masyarakat Peningkatan Kualitas SDM Lokal/Sekitar Obyek Pariwisata

Percepatan Pembangunan Akses Informasi dan Komunikasi

SASARAN a.l


10 destinasi wisata alam dan buatan yang dikembangkan


10 destinasi wisata budaya yang dikembangkan


Pembinaan karakter pelaku usaha dan pekerja jasa pariwisata di 5 lokasi


5000 masyarakat yang menjadi sadar wisata

25000 tenaga kerja di sektor pariwisata yang disertifikasi • • • • • •

slide -

K/L


43 Publikasi di Media Elektronik 68 Publikasi di Media Cetak 30 Publikasi di Media Digital 20 Publikasi di Media Elektronik 15 Publikasi di Media Cetak 11 Publikasi di Media Digital

Kementerian Pariwisata Kementerian Pariwisata Kementerian Pariwisata Kementerian Pariwisata/Kominfo

134

67

30/04/2015

LANJUTAN… KEGIATAN

SASARAN a.l

K/L

Pengembangan Fasilitasi Industri Wilayah I

• Pengembangan 2 WPPI di Sumatera dan Kalimantan • Pengembangan 10 KPI di Sumatera dan Kalimantan


Revitalisasi & Penumbuhan Industri Tekstil dan Aneka

120 Perusahaan Industri Tekstil dan Aneka yang Direvitalisasi


Pengembangan Fasilitasi Industri Wilayah II

Revitalisasi & Penumbuhan Industri Kimia Hilir

Revitalisasi & Penumbuhan Industri Kimia Dasar Revitalisasi & Penumbuhan Industri Material Dasar Logam Revitalisasi & Penumbuhan Industri Hasil Hutan dan Perkebunan Penumbuhan Industri Alat Transportasi Darat

Penumbuhan Industri Elektronika dan Telematika Pengembangan Industri Hijau

• Pengembangan 2 WPPI di Jawa dan Bali • Pengembangan 10 KPI di Jawa dan Bali

• 18 Standar Produk (RSNI/SNI Wajib) • Pengembangan 3 komoditi Industri Kimia Hilir

• 1 pabrik pupuk NPK di Aceh kapasitas 100.000 ton/tahun • 3 klaster industri petrokimia Pembangunan 1 Industri Pengolah Hasil Tambang Mineral menjadi Produk dan Jasa Industri • 3 komoditas industri Hasil Hutan dan Perkebunan • 2 komoditas industri oleokimia dan kemurgi

6 Standarisasi Bidang Industri Alat Transportasi Darat Pembangunan 5 ICT Center

125 industri yang mengikuti expo produk-produk industri hijau di dalam dan luar negeri

Kementerian Perindustrian Kementerian Perindustrian Kementerian Perindustrian Kementerian Perindustrian Kementerian Perindustrian Kementerian Perindustrian Kementerian Perindustrian Kementerian Perindustrian

135

DIMENSI PEMERATAAN DAN KEWILAYAHAN

136

slide -

68

30/04/2015

HIGHLIGHT SASARAN PEMBANGUNAN DIMENSI PEMERATAAN 2014 (Baseline)

INDIKATOR

2016

SASARAN

2019

Perlindungan sosial bagi Penduduk Kurang Mampu (40% penduduk termiskin)  Kepemilikan Jaminan Kesehatan

86%

96,2%

100%

 Akses thd Pelayanan Keuangan

4,2%

11,88%

25%

 Akses Pangan Bernutrisi

60%

60%

Pengembangan Penghidupan Berkelanjutan (P2B)

100%

 Meningkatnya kesejahteraan rumah tangga yang ditandai dengan meningkatnya keterampilan kerja/usaha, tersedianya alternatif usaha/kerja sebagai sumber penghidupan, tersedianya sarana prasarana pendukung ekonomi, meningkatnya akses pasar bagi pengembangan usaha mikro/kecil Peningkatan daya saing tenaga kerja  Penyediaan lapangan kerja (20152019)

> 2 juta

 Persentase tenaga kerja formal

40,5%

44,2%

29,5 juta

42,6 juta

62,4 juta

1.921.283* 576.887*

807.257 122.338

3.552.950** 2.280.764**

5,0%

15%

25,0%

Kepesertaan Program SJSN Ketenagakerjaan (akumulatif)  Pekerja formal

 Pekerja Informal

Meningkatkan kualitas dan keterampilan pekerja  Jumlah pelatihan  Jumlah sertifikasi

 Jumlah tenaga kerja keahlian menengah yang kompeten

10 juta (rata-rata 2 juta/thn)

 Kinerja lembaga pelatihan milik negara menjadi berbasis kompetensi

--

30,0%

3,2 juta

35%

51,0%

12,3 juta

42,0%

Menurunnya tingkat kemiskinan menjadi 9,0%-10,0 persen dan pengangguran terbuka menjadi 5,2%-5,5% di tahun 2016.

ARAH KEBIJAKAN 1. Membangun landasan yang kuat agar ekonomi tumbuh menghasilkan kesempatan kerja yang berkualitas • Memperluas industri manufaktur untuk memperluas lapangan kerja baru berkualitas • Dukungan regulasi yang mendorong iklim investasi • Memperkuat daya saing tenaga kerja dan menciptakan hubungan industrial yang harmonis 2. Penyelenggaraan perlindungan sosial yang komprehensif • Penataan asistensi sosial, melalui perluasan cakupan, manfaat, dan perbaikan desain Program Keluarga Harapan (PKH), termasuk inovasi penyaluran menggunakan uang elektronik (UNIK). • Perluasan cakupan SJSN bagi penduduk rentan dan pekerja informal. • Pelaksanaan RAN hak asasi manusia untuk penyandang disabilitas dan lanjut usia. • Penguatan kelembagaan sosial, termasuk pengembangan sistem layanan dan rujukan terpadu. 3. Perluasan dan peningkatan pelayanan dasar • Peningkatan ketersediaan infrastruktur dan sarana pelayanan dasar • Peningkatan jangkauan layanan dasar • Pengembangan dan penguatan sistem monev terkait penyediaan layanan dasar 4. Pengembangan penghidupan berkelanjutan • Meningkatkan akses permodalan dan layanan keuangan melalui penguatan sistem layanan keuangan mikro • Meningkatkan nilai tambah produk dan jangkauan pemasaran • Mendorong terwujudnya kemudahan, kepastian, dan perlindungan usaha • Meningkatkan akses terhadap layanan pendidikan dan pelatihan keterampilan

*2011-2014 **2015-2019

137


2014 (Baseline)

2016

2019

Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan a. b.

Penurunan desa tertinggal

Peningkatan desa mandiri

---

1000 400

Pengembangan Kawasan Perbatasan a.

b.

Pengembangan Pusat Ekonomi Perbatasan (Pusat Kegiatan Strategis Nasional/PKSN) Peningkatan keamanan dan kesejahteraan masyarakat perbatasan

s.d. 5,000 desa tertinggal paling sedikit 2,000 desa

3 (111 lokasi prioritas)

10 PKSN (100 lokasi prioritas)*

10 PKSN (187 lokasi prioritas)

12 pulaupulau kecil terluar berpenduduk



ARAH KEBIJAKAN Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan 1. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum Desa termasuk permukiman transmigrasi sesuai dengan kondisi geografis Desa. 2. Penanggulangan kemiskinan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat Desa termasuk di permukiman transmigrasi. 3. Pembangunan sarana bisnis/pusat bisnis di perdesaan. 4. Pengembangan komunitas teknologi perdesaan. 5. Pembangunan sumber daya manusia, peningkatan keber-dayaan, dan pembentukan modal sosial budaya masyarakat Desa termasuk di permukiman transmigrasi 6. Penguatan Pemerintahan Desa 7. Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup berkelanjutan, serta penataan ruang kawasan perdesaan termasuk di kawasan transmigrasi. 8. Pengembangan ekonomi kawasan perdesaan termasuk kawasan transmigrasi untuk mendorong keterkaitan desa-kota. Pengembangan Kawasan Perbatasan 1. Peningkatan keamanan wilayah perbatasan sebagai halaman depan negara yang berdaulat, berdaya saing, dan aman. 2. Peningkatan kesejahteraan masyarakat wilayah perbatasan melalui peningkatan penyediaan kebutuhan fasilitas sosial dan ekonomi, akses infrastruktur.

* 50 Lokpri penanganan tahun 2016, 50 Lokpri lanjutan dari tahun 2015

138

slide -

69

30/04/2015


2014 (Baseline)

2016

2019

7,1% *)

7,02 %

7,24%

68,46**)

68,49**)

69,59**)

Pembangunan Daerah Tertinggal c.

Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal

e.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di daerah tertinggal

d.

Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal

16,64%

15,42%

14,0%

Pembangunan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi di Luar Jawa a. b. c.

Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Luar Jawa Kawasan Industri

Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB)

7

n.a.

7

12

14***)

4

4

4

14

*) rata-rata 2010-2014 **) Dengan perhitungan Metode Baru ***) di Pulau Jawa ada 1 KEK (KEK Tanjung Lesung)

ARAH KEBIJAKAN Pengembangan Daerah Tertinggal 1. Promosi potensi daerah tertinggal untuk mempercepat pembangunan 2. Pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar publik. 3. Pengembangan perekonomian masyarakat yang didukung SDM yang berkualitas. 4. Pembangunan infrastruktur./konektivitas. Pembangunan Pusat Pertumbuhan Ekonomi di Luar Jawa 1. Pengembangan potensi ekonomi wilayah, melalui percepatan Industrialisasi/hilirisasi pengolahan SDA  (a) menciptakan nilai tambah; (b) menciptakan kesempatan kerja baru, terutama industri manufaktur, industri pangan, industri maritim, dan pariwisa. 2. Percepatan pembangunan konektivitas/ infrastruktur 3. Pengembangan SDM dan IPTEK 4. Pengembangan regulasi dan kebijakan 5. Peningkatan iklim investasi dan iklim usdaha a.l: Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);dan pemberian insentif fiskal dan non fiskal .

139

HIGHLIGHT SASARAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN DAN ANTARWILAYAH 2014 (Baseline) Pembangunan Kawasan Perkotaan Indikator

a. b.

c.

d.

Pembangunan Metropolitan di Luar Jawa sebagai PKN dan Pusat Investasi Optimalisasi 20 kota otonomi berukuran sedang di Luar Jawa sebagai PKN/PKW dan penyangga urbanisasi di Luar Jawa

Penguatan 39 pusat pertumbuhan sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL) atau Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) Pembangunan 10 Kota Baru Publik

2016

2019

2

2+ 5(usulan baru)

43 kota belum optimal perannya

5

20 dioptimalk an perannya

--

7 pusat pertumb uhan baru

39 pusat pertumbuh an yang diperkuat

2

--

2 Kota baru

ARAH KEBIJAKAN 1. Perwujudan Sistem Perkotaan Nasional.

2. Percepatan pemenuhan Standar Pelayanan Perkotaan (SPP) untuk mewujudkan kota aman, nyaman, dan layak huni. 3. Pembangunan kota hijau yang berketahanan iklim dan bencana.

4. Pengembangan kota cerdas yang berdaya saing dan berbasis teknologi dan budaya lokal. 5. Peningkatan kapasitas tata kelola pembangunan perkotaan.

10 Kota Baru

140

slide -

70

30/04/2015

HIGHLIGHT PENGURANGAN KESENJANGAN ANTAR WILAYAH Sasaran Pokok Pemerataan Pembangunan Antar Wilayah 

Peran Wilayah dalam Pembentukan PDB Nasional

o o o o o o

Sumatera Jawa

Bali – Nusa Tenggara Kalimantan Sulawesi

Maluku - Papua

Baseline 2014

2016

2013

Proyeksi 2016

Proyeksi 2019

58,0

57,4

55,1

23,8 2,5 8,7 4,8 2,2

24,0

2019

2,5 8,9 4,9 2,3

24,6 2,6 9,6 5,2 2,9

Keterangan :  Asumsi target pertumbuhan PDB Nasional 8% di tahun 2019  Perhitungan proyeksi masih menggunakan atas dasar harga konstan tahun 2000.  Perhitungan proyeksi dapat berubah dengan adanya perubahan harga konstan tahun dasar 2010.

141

HIGHLIGHT PEMERATAAN ANTAR KELOMPOK PENDAPATAN TAHUN 2016 KEGIATAN

SASARAN a.l

Pengembangan Standardisasi Kompetensi Kerja dan Program Pelatihan

• 50 SKK yang ditetapkan • 79.772 tenaga kerja mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi • 13.750 jumlah lulusan pelatihan yang mendapat sertiikat kompetensi • 15.000 masyarakat kurang mampu mengikuti pelatihan kewirausahaan, keterampilan dan keahlian


• 7 Propinsi dan 50 Kabupaten/ Kota memberi pelayanan pekerja migran


Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pembinaan Penempatan dan Perlindungan TKI Luar Negeri

Jaminan Kesejahteraan Sosial (Bantuan Tunai Bersyarat)

Penanggulangan Kemiskinan Perdesaan dan Perkotaan

Peningkatan keterampilan dan akses pada pembiayaan Penguatan kapasitas usaha, kualitas produk, dan akses pasar

Penyediaan dan Pengembangan Statistik Ketahanan Sosial

slide -

K/L

• 100 lembaga pelatihan yang terakreditasi


• 3.500.000 Keluarga Sangat Miskin (KSM) yang mendapatkan bantuan tunai PKH

KEMENTERIAN SOSIAL

• 247.251 keluarga fakir miskin mendapatkan stimulan usaha ekonomi produktif melaui KUBE • Diklat bagi 25.000 usaha mikro • Pendampingan 27.520 usaha mikro mengakses KUR • 3.400 wirausaha baru mengakses start-up capital

KEMENTERIAN SOSIAL


• Penguatan sistem bisnis 160 koperasi/ sentra usaha mikro • Fasilitasi standardisasi mutu dan sertifikasi produk bagi 1.000 UMKM dan koperasi • Penataan 1.000 PKL • Fasilitasi kemitraan bagi 1.200 UMKM dan koperasi


• 2 publikasi/laporan statistik ketahanan sosial; • Metode Pengukuran Data Kemiskinan yang disempurnakan

BADAN PUSAT STATISTIK

142

71

30/04/2015

HIGHLIGHT PEMERATAAN ANTAR WILAYAH TAHUN 2016 KEGIATAN

SASARAN a.l

Pengurangan Overhead Cost untuk dialokasikan ke pelayanan publik

Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Bandar Udara di Kawasan Perbatasan Penyelenggaraan Pembangunan dan Peningkatan Kapasitas Jalan Strategis di Kawasan Perbatasan

Pembangunan Kawasan Perbatasan Negara Pengembangan Customs, Immigration, Quarantine, Security (CIQS) Terpadu di Kawasan Perbatasan

K/L

BRT 50 unit Bus Pemadu Moda 20 unit Bus Angkutan Umum 60 unit ATCS 15 paket Fasilitas Integrasi Moda 10 paket Penyelenggaraan Transportasi Ramah Lingkungan 5 paket Kegiatan Smart Driving 5 kota Terselenggaranya subsidi angkutan kereta api termasuk subsidi angkutan KA untuk mengangkut motor pada masa mudik lebaran


± 1.000 KM

KEMEN PU DAN PERA

39 Bandar Udara



KEMEN PU DAN PERA


SETTAP BNPP

143

LANJUTAN... KEGIATAN

K/L

55 Kabupaten


Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah di Daerah Tertinggal dan Perbatasan

2.187 orang


Pengembangan Industri Kecil dan Menengah di Daerah Perbatasan

10 PKSN


Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pengembangan Usaha

945 kelompok masyarakat

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Peningkatan Kapasitas SDM di Daerah Tertinggal



Pembangunan Sarana Prasana di Daerah Tertinggal Pengelolaan SDALH di Daerah tertinggal

Pengembangan Ekonomi Lokal di Daerah teringgal

Peningkatan Kompentensi Tenaga Kerja dan Profuktivitas di Daerah Tertinggal Peningkatan Usaha Mikro dan Pengembangan Usaha di Daerah Tertinggal

slide -

SASARAN a.l

Pengembangan Pulau Kecil dan Terluar, termasuk Kawasan Perbatasan


57 Kabupaten Tertinggal 94 Kabupaten Tertinggal 4.786 orang 7.500 orang

KEMENTERIAN DESA, PDT DAN TRANSMIGRASI KEMENTERIAN DESA, PDT DAN TRANSMIGRASI KEMENTERIAN DESA, PDT DAN TRANSMIGRASI KEMENTERIAN TENAGA KERJA KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM

144

72

30/04/2015

TARGET PEMBANGUNAN PASAR RAKYAT TAHUN 2016 • •

Setiap tahunnya ditargetkan Pembangunan/Revitalisasi Pasar Rakyat sebanyak 1000 per tahun untuk mencapai 5000 unit dalam 5 tahun Rencana pembangunan/revitalisasi Pasar Rakyat 2016: a. Kementerian Perdagangan: 220 unit b. Kementerian Koperasi dan UKM: 243 unit c. Dana Alokasi Khusus Bidang Sarana Perdagangan: 537 unit Rencana Sebaran Pasar Rakyat 2016 (Anggaran Kemendag)

145

SAINS DAN TEKNO PARK (STP) No 1 2 3

Jenis STP Nasional

K/La

Sains Park

Kem RistekDikti

Tekno Park

Kem RistekDikti

4 4

Kem Pertanian

10

BPPT

8

LIPI

BATAN

Kem Perindustrain Kem Pertanian Kem KKP

slide -

Rencana 2016 (Unit)

6 7

Keterangan

Jumlah = 14 dari Target RPJMN 33

Jumlah = 53 dari Target RPJMN = 100

3 5

20 4

146

73

30/04/2015

KONDISI PERLU

147

HIGHLIGHT KONDISI PERLU TAHUN 2016 Kepastian dan Penegakan Hukum KEGIATAN Pengembangan model penyimpanan asset sitaan hasil kejahatan tindak pidana korupsi

Pemberian bantuan hukum untuk orang miskin yang sedang berhadapan dengan hukum

SASARAN a.l Pembangunan Rupbasan (rumah penyimpanan barang sitaan negara) Percontohan di Jakarta Barat

• 6365 orang masyarakat miskin yang memperoleh bantuan hukum litigasi, • 7245 kegiatan bantuan hukum non litigasi kepada orang atau kelompok masyarakat miskin

K/L Kementerian Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM

Keamanan dan Ketertiban KEGIATAN Penurunan potensi gangguan keamanan dan ketertiban di daerah

Pembinaan potensi keamanan melalui kerjasama POLRI dengan masyarakat

slide -

SASARAN a.l 29 Polda yang dapat menurunkan potensi gangguan keamanan dan ketertiban di kewilayahan

55% dari total desa mendapatkan 1 (satu) babinkantibmas secara bertahap

K/L POLRI POLRI 148

74

30/04/2015

LANJUTAN... Politik dan Demokrasi SASARAN a.l

K/L

Penyediaan Data, Informasi, Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi Pemilu

KEGIATAN

100% pemutakhiran data pemilih di tingkat kelurahan di seluruh Indonesia.

Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Perundingan batas wilayah (Palau, Malaysia, Singapura, Filipina, Vietnam, India, Thailand, PNG, Australia, dan Timor Leste)

75% perundingan yang berhasil diselenggarakan dalam rangka upaya penyelesaian penetapan batas wilayah di laut serta penegasan batas wilayah di darat.


Peningkatan Daya Tangkal Masyarakat dari Pengaruh Radikal Terorisme

Kemitraan Strategis dengan China, Jepang, dan Korsel

30% peningkatan daya tangkal masyarakat dari pengaruh radikal terorisme

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)

90% kemitraan yang memberikan manfaat ekonomi bagi Indonesia


149

LANJUTAN... Tata Kelola & Reformasi Birokrasi KEGIATAN Penyempurnaan kualitas reformasi birokrasi dan perluasan pelaksanaannya pada instansi pusat dan daerah Pemantapan implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Pengawasan intern akuntabilitas kinerja program prioritas nasional Integrasi sistem pengadaan dengan egovernment

Pengembangan dan perluasan e-cataloq Implementasi UU Aparatur Sipil Negara Peningkatan kompetensi dan profesionalisme ASN

Penilaian kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi (Profil Kompetensi) Peningkatan kualitas pengawasan pelayanan publik

Penyelarasan pembangunan nasional dan daerah Pengembangan eGov di Kemenkominfo secara komprehsif, integral

slide -

SASARAN a.l

K/L

- Penguatan payung hukum reformasi birokrasi: Revisi Grand Design dan Road Map RB - Terlaksananya fasilitasi, asistensi dan bimbingan teknis pelaksanaan RB - Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi : KL:58% ; Prov: 30%, dan Kab/Kota: 30%


- 9 sektor prioritas pengawasan (infrastruktur, perhubungan, pendidikan, perlindungan sosial, pariwisata, kesehatan, ketahanan pangan, kemaritiman dan ketahanan energi)

BPKP

- Meningkatnya instansi pemerintah yang akuntabilitas kinerjanya baik (Nilai B): KL:70% ; Prov: 48%, dan Kab/Kota: 21%


- 460 LPSE yang terstandarisasi - 24 cloud data center LPSE

LKPP

- 200 intansi pemerintah yang telah menerapkan promosi terbuka untuk JPT

Kementerian PAN dan RB/ KASN

- 25.000 produk yang masuk e-cataloq

-50 peserta diklat Reform Leaders Academy -100 peserta TOT Diklat Revolusi Mental dalam Pelayanan Publik -120 Peserta Diklatpim I

LKPP LAN

- 1.600 ASN yang memangku JPT yang terpetakan kompetensinya

BKN

1 dokumen konsep Pembangunan Wilayah berbasis pengembangan kawasan strategis di 35 Kabupaten di 9 Provinsi

Kementerian PPN/BAPPENAS

- meningkatnya kepatuhan terhadap implementasi UU Pelayanan Publik: KL:80%; Lembaga:35%; Prov: 70% ; Kab/Kota: 20%

20% instansi yang memanfaatkan infrastruktur dan teknologi eGovernment yang terkonsolidasi, terintegrasi, aman dan berkualitas untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan berbasis TIK nasional

Ombudsman RI

Kementerian Komunikasi dan Informatika

150

75

30/04/2015

PENUTUP DAN TINDAK LANJUT

151

PENUTUP

TAHAPAN PELAKSANAAN PENYUSUNAN RANCANGAN AWAL RKP 2016

Tema RKP & Prioritas Nasional

Musrenbang Provinsi

Rakorbangpus I

Rakorbangpus II

Trilateral Meeting

Rangkaian Musrenbangnas •Pra Musrenbang •Musrenbangnas

Sidang Kabinet

Perpres RKP

Disampaikan oleh Pemerintah kepada DPR

152

slide -

76

30/04/2015

TINDAK LANJUT • Mendahulukan pencapaian sasaran prioritas nasional yang diwujudkan dalam Dimensi Pembangunan dan Kondisi Perlu • Memastikan kesiapan pelaksanaan kegiatan prioritas disetiap lokus: – Bukan daftar kebutuhan yang panjang, namun daftar kegiatan prioritas yang fokus dan sudah siap untuk dilaksanakan – Setelah Musrenbangnas tidak akan lagi menerima “daftar tambahan”

153

slide -

77

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL RENCANA DAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2016

Recommend Documents