KEBIJAKAN PEMBERIAN INSENTIF & TUNJANGAN DAERAH BAGI PENGAWAI NEGERI SIPIL DI DAERAH O L E H:
MUKJIZAT,S.Sos, M.Si DIREKTORAT PERENCANAAN ANGGARAN DAERAH DIREKTORAT JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN 2016
UU NO 23/2014 - UU NO 9/2015 TENTANG PEMERINTAH DAERAH
Pasal 283 1) Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan bagian yg tdk terpisahkan dari penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yg menjadi kewenangan Daerah sebagai akibat dari penyerahan Urusan Pemerintahan. 2) Pengelolaan Keuda dilakukan secara: - tertib, - taat pada ketentuan Pertr Per UU an, - efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan - bertanggung jawab dgn memperhatikan rasa: - keadilan, kepatutan, dan - manfaat untuk masyarakat. 2
KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KEUANGAN DAEARAH
(PP No 58/05)
semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang
AZAZ UMUM APBD
1. Disusun sesuai kebutuhan dan penyelenggaraan pemerintah daerah 2. Berpedoman pada RKPD dalam rangka Mewujudkan Pelayanan Kepada Masyarakat 3. Mempunyai fungsi Otorisasi, perencanaan, penga wasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi 4. Ditetapkan dengan PERDA
Psl 2 huruf b Permendagri no 13/06, 59/07 dan 21/2011: menyebutkan kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan Pemda dan membayar tagihan pihak ketiga
APBD
KONSTRUKSI KEBIJAKAN TP PNSD KEBIJAKAN TAMBAHAN PENGHASILAN
Pasal 63 ayat (2) PP 58/2005 dan Pasal 39 PMDN 13/2006, 59/2007 dan 21/2011
Pertimbangan Objektif (Kriteria)
Kemampuan Keuangan
PP 58/2005 TTG PENGELOLAAN KEUDA Pasal 63 Ayat (2)
Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada pegawai negeri sipil daerah berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
PERMENDAGRI NO 13/2006, 59/2007 DAN 21/2011 TTG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUDA
Pasal 39 Ayat (1) dan (2)
Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada pegawai negeri sipil berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan Pertrn Per UU an. Persetujuan DPRD dilakukan Pembahasan/Kesepakatan KUA/PPAS
pada
INDIKATOR DAN TATACARA PERHITUNGAN DAN/ATAU
KONDISI KERJA TEMPAT BERTUGAS KELANGKAA N PROFESI PO LAINNYA
TATA CARA PERHITUNGAN MASING-MASING INDIKATOR
PERTIMBA NGAN OBJEKTIF
PEMBOBOTAN MASINGMASING INDIKATOR
BEBAN KERJA
INDIKATOR MASING- MASING KRITERIA
PRESTASI KERJA
Lanjutan ....
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja diberikan kepada pegawai negeri sipil yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal.
Tambahan Penghasilan berdasarkan tempat bertugas diberikan kepada pegawai negeri sipil yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil.
Lanjutan ....
Tambahan Penghasilan berdasarkan kondisi kerja diberikan kepada pegawai negeri sipil yang dalam melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi.
Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan diberikan kepada pegawai negeri sipil yang dalam mengemban tugas memiliki ketrampilan khusus dan langka.
Lanjutan ....
Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja diberikan kepada pegawai negeri sipil yang memiliki prestasi kerja yang tinggi dan/atau inovasi. Tambahan Penghasilan berdasrkn pertimbangan objektif lainnya dalam rangka peningkatan kesejahteraan umum pegawai, seperti pemberian uang makan.
Kriteria pemberian tambahan penghasilan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.
DANA KAPITASI Landasan Kebijakan Pasal 39 ayat (1) Perpres 12/2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Perpres 111/2013 tentang Perubahan Atas Perpres 12/2013 Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi
Perpres 32/2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi JKN Pada FKTP Milik Pemerintah Daerah
Permenkes 19/2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada FKTP Milik Pemerintah Daerah
SE MDN Nomor 900/2280/SJ tanggal 5 Mei 2014, Hal Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Serta Pertanggungjawaban Dana Kapitasi JKN pada FKTP Milik Pemerintah Daerah 11
Definisi (Psl 1 Perpres 32/2014) 1
2
Pengelolaan dana kapitasi adalah tata cara penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban dana kapitasi yang diterima oleh FKTP dari BPJS Kesehatan. Dana kapitasi adalah besaran pembayaran per bulan yang dibayar di muka kepada FKTP berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan. 12
Penganggaran (Psl 4 Perpres 32/2014) 1
2
3
Kepala FKTP menyusun rencana pendapatan dan belanja dana kapitasi JKN, dan disampaikan kepada Kepala SKPD Dinas Kesehatan Berdasarkan rencana pendapatan dan belanja dana kapitasi JKN tersebut, Kepala SKPD Dinas Kesehatan menyusun RKASKPD Dinas Kesehatan, yang memuat rencana pendapatan dana kapitasi JKN dan rencana belanja dana kapitasi JKN Rencana pendapatan dana kapitasi JKN dianggarkan dalam kelompok PAD, jenis Lain-lain PAD, obyek Dana Kapitasi JKN pada FKTP, rincian obyek Dana Kapitasi JKN pada masingmasing FKTP sesuai kode rekening berkenaan 13
Lanjutan ....
4
Rencana belanja dana kapitasi JKN dianggarkan dalam kelompok Belanja Langsung dan diuraikan ke dalam jenis, obyek, dan rincian obyek belanja sesuai kode rekening berkenaan, yang pemanfaatannya mempedomani Pasal 12 Perpres 32/2014 dan Permenkes 19/2014.
5
RKA-SKPD Dinas Kesehatan dipergunakan sebagai bahan penyusunan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
14
DANA KAPITASI DIGUNAKAN Dana Kapitasi yang diterima oleh FKTP milik Pemerintah dimanfaatkan seluruhnya untuk: a. Pembayaran Jasa Pelayanan Kesehatan; dan b. Dukungan Biaya Operasional Pelayanan Kesehatan
Dana Kapitasi yang digunakan untuk Jasa Pelayanan dialokasikan antara 40% - 60% dari total pengembalian dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan sisanya dimanfaatkan untuk dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan 15
Lanjutan ... Penetapan besaran Pembayaran Jasa Pelayanan Kesehatan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah atas usulan kepala SKPD Dinas Kesehatan.
16
DATA NARASUMBER NAMA
: MUKJIZAT, S.Sos, M.Si
TEMPAT/TGL LAHIR
: LAMPUNG 28 MARET 1960
PENDIDIKAN
: MAGESTER ILMU ADM. NEGARA UNKRIS JAKARTA
PEKERJAAN
: DIREKTORAT PERENCANAAN ANGGARAN DAERAH DITJEN BINA KEUANGAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI
ALAMAT
: KANTOR JL. VETERAN NO 7 KAKARTA telp 021-3504041 RUMAH JL. SWAKARSA I B NO 27 RT .04/03 KEL. PONDOK KELAPA
Telpun/Faks
021- 864 8679 JAKARTA TIMUR KP 13450
HP
: 0812 867 0828
NPWP
: 47 108 482 2-002.000
