PEDOMAN PEMBERIAN SUBSIDI TUNJANGAN FUNGSIONAL (STF) BAGI GURU BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (GBPNS) JENJANG PENDIDIKAN DASAR DIREKTORAT PEMBINAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PENDIDIKAN DASAR DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL 2011
Pengesahan
Pejabat
Validasi
Dra. Poppy Dewi P., MA
Verifikasi
Drs. Yohan Susanto, MM
Reviu
Yulia Susanti, S.Pd., MA
Tanda Tangan
KATA PENGANTAR Undang‐Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Pasal 14 dan Pasal 15, mengamanatkan bahwa dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya, guru berhak memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum. Penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum tersebut meliputi gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji, dan penghasilan lainnya yang diberikan dengan prinsip penghargaan atas prestasi. Salah satu bentuk penghasilan lainnya adalah pemberian STF (STF) bagi GBPNS. Sasaran Program STF adalah GBPNS yang bertugas di sekolah negeri atau sekolah swasta, baik guru tetap yayasan maupun guru tidak tetap pada jenjang SD/SDLB, dan SMP/SMPLB, yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang‐undangan. Pedoman ini disusun sebagai acuan bagi Dinas pendidikan provinsi, Dinas pendidikan kabupaten/kota, dan pihak terkait dalam pelaksanaan program STF. Semoga pedoman ini dapat bermanfaat bagi pihak terkait dalam pelaksanaan program STF bagi guru jenjang pendidikan dasar. Jakarta, April 2011 Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar, Prof. Suyanto, Ph.D NIP. 19530302 197703 1 001
i
DAFTAR ISI halaman
KATA PENGANTAR DAFTAR ISI BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang B. Dasar Hukum C. Tujuan D. Ruang Lingkup BAB II PEMBERIAN SUBSIDI TUNJANGAN FUNGSIONAL A. Pengertian Program B. Sasaran C. Sifat Program D. Kriteria Guru Penerima Tunjangan E. Sumber dan Alokasi Dana F. Jumlah Dana STF BAB III MEKANISME PEMBERIAN SUBSIDI TUNJANGAN FUNGSIONAL A. Penetapan dan Pendistribusian Kuota B. Koordinasi dan Sosialisasi C. Organisasi Pengelolaan Program D. Pengusulan dan Penetapan Penerima STF E. Mekanisme Penyaluran STF F. Database Guru Penerima STF G. Pembatalan Pemberian STF H. Jadwal Pelaksanaan Program BAB IV PENGENDALIAN PROGRAM TUNJANGAN A. Pengendalian
i ii 1 1 2 3 3 4 4 5 6 6 7 7 8 8 8 9 12 13 16 16 17 19 19 ii
B. Pemantauan Program C. Pelaporan Pembayaran STF BAB V PENUTUP
20 20 22
iii
A.
BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang Undang‐undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen secara tegas menyatakan bahwa guru sebagai tenaga profesional berfungsi meningkatkan martabat dan peran guru sebagai agen pembelajaran untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional. Untuk mewujudkan fungsi, peran, dan kedudukan tersebut, guru perlu memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, dan sertifikat pendidik yang sesuai dengan standar pendidik. Guru yang profesional akan menghasilkan proses dan hasil pendidikan yang bermutu dalam rangka mewujudkan insan Indonesia yang cerdas dan kompetitif, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Strategi untuk mewujudkan fungsi, peran, dan kedudukan guru, Pemerintah melakukan berbagai kebijakan peningkatan profesionalisme guru dan peningkatan kesejahteraan guru. Salah satunya adalah pemberian subsidi tunjangan fungsional (STF) bagi guru bukan pegawai negeri sipil (GBPNS) yang dialokasikan melalui dana dekonsentrasi ke dinas pendidikan
1
provinsi. Sebagai acuan pelaksanaan di lapangan perlu disusun pedoman pemberian STF bagi GBPNS. B.
Dasar Hukum 1.
Undang‐Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang‐Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan; 7. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Kementerian Negara dan Eselon I, sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010; 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2009 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru dan Guru yang Diangkat dalam Jabatan Pengawas Satuan Pendidikan; 9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemdiknas; 10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pemberian Kuasa Kepada Direktur yang Menangani Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan 2
pada Direktorat Jenderal Anak Usia Dini, Non‐formal, dan Informal, Ditjen Dikdas, serta Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah untuk Menandatangani Keputusan Pemberian Tunjangan Profesi Guru, Tunjangan Khusus, dan Subsidi Tunjangan Fungsional. C.
Tujuan Pedoman ini disusun sebagai acuan bagi dinas pendidikan provinsi dan dinas pendidikan kabupaten/kota serta bagi semua pihak yang terkait dalam pelaksanaan pemberian STF bagi GBPNS yang bertugas di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah atau masyarakat.
D.
Ruang Lingkup Ruang lingkup yang diatur dalam pedoman ini adalah kriteria guru penerima STF, mekanisme penyaluran dana, jadwal pelaksanaan, pengendalian program, dan pelaporan.
3
BAB II PEMBERIAN SUBSIDI TUNJANGAN FUNGSIONAL A. Pengertian Program Program subsidi tunjangan fungsional (STF) adalah program pemberian subsidi kepada guru bukan pegawai negeri sipil (GBPNS) yang bertugas di sekolah negeri atau swasta yang melaksanakan tugas mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada jenjang pendidikan dasar. GBPNS adalah guru yang mempunyai status sebagai guru tetap yayasan (GTY) pada satuan pendidikan dasar (SD/SDLB dan SMP/SMPLB) yang diselenggarakan oleh masyarakat dan guru tidak tetap (GTT) pada satuan pendidikan dasar (SD/SDLB dan SMP/SMPLB) yang diangkat oleh pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang‐undangan. Tujuan umum pemberian STF kepada GBPNS adalah untuk meningkatkan kesejahteraan guru sehingga penghasilan yang diterima sebagai GBPNS dapat digunakan untuk meningkatkan kemampuan profesionalnya serta sebagai penghargaan kepada guru yang telah melaksanakan tugas dengan sebaik‐baiknya. Tujuan khusus pemberian STF kepada GBPNS adalah:
4
1. Memotivasi GBPNS untuk terus meningkatkan kompetensi dan kinerja secara profesional dalam melaksanakan tugas di sekolah. 2. Mendorong GBPNS untuk fokus melaksanakan tugas sebagai pendidik, pengajar, pembimbing, pengarah, pelatih, penilai dan pengevaluasi peserta didiknya dengan sebaik‐baiknya. 3. Memberikan penghargaan dan meningkatkan kesejahteraan GBPNS. B. Sasaran Sasaran pemberian STF adalah: 1.
Guru bukan PNS baik guru tetap yayasan atau tidak tetap pada satuan pendidikan (SD/SDLB dan SMP/SMPLB) yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah atau oleh masyarakat sesuai dengan peraturan perundang‐undangan.
2.
Guru pendidikan dasar seluruh Indonesia yang akan menerima STF sebanyak 269.007orang yang terdiri dari GBPNS jenjang SD/SDLB sebanyak 200.741 orang dan jenjang SMP/SMPLB sebanyak 68.266 orang (rekap seperti lampiran 1).
C. Sifat Program
5
Program STF yang diberikan kepada GBPNS bersifat berkelanjutan sampai tahun 2015 sesuai amanat Undang‐ Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen serta Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru. D. Kriteria Guru Penerima Tunjangan Kriteria guru penerima STF adalah sebagai berikut: 1. Guru bukan pegawai negeri sipil (GBPNS) yang berstatus sebagai guru tetap yayasan (GTY) pada satuan pendidikan dasar (SD/SDLB dan SMP/SMPLB) yang diselenggarakan oleh masyarakat dan guru tidak tetap (GTT) pada satuan pendidikan dasar (SD/SDLB dan SMP/SMPLB) yang dibuktikan dengan Surat Keputusan yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang, baik Kepala Sekolah atau Pemerintah Daerah. 2. Memiliki masa kerja sebagai guru sekurang‐kurangnya 5 (lima) tahun dengan ketentuan sebagai berikut: a. terhitung mulai tanggal (TMT) 1 Januari 2006 secara terus menerus bagi GBPNS yang bertugas di sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah; atau b. terhitung mulai tanggal (TMT) 1 Januari 2006 secara terus menerus bagi GBPNS yang bertugas di sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat, dibuktikan dengan surat keputusan pengangkatan pertama sebagai guru.
6
3. Memenuhi jam wajib mengajar minimal 24 jam tatap muka per minggu sesuai ketentuan peraturan perundang‐ undangan, yang dibuktikan dengan surat keputusan atau surat penugasan dari kepala sekolah. 4. Memiliki nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan (NUPTK). 5. Memiliki nomor rekening tabungan (masih aktif) atas nama yang bersangkutan untuk menerima pembayaran STF. 6. Guru yang belum tersertifikasi E.
Sumber dan Alokasi Dana Sumber dana untuk pembiayaan program STF guru berasal dari APBN Tahun Anggaran 2011 yang dialokasikan dalam DIPA Tahun Anggaran 2011 di 33 dinas pendidikan provinsi seluruh Indonesia.
F.
Jumlah Dana STF Jumlah dana STF sebesar Rp. 300.000,‐ (tiga ratus ribu rupiah) per orang per bulan, dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) sesuai ketentuan yang berlaku.
7
BAB III MEKANISME PEMBERIAN SUBSIDI TUNJANGAN FUNGSIONAL A. Penetapan dan Pendistribusian Kuota 1. Kuota provinsi ditentukan secara proporsional berdasarkan jumlah GBPNS dikalikan dengan kuota nasional (sesuai dengan DIPA pada masing‐masing satuan kerja peningkatan mutu profesionalisme guru pada dinas pendidikan provinsi). 2. Kuota kabupaten/kota dihitung secara proporsional berdasarkan jumlah GBPNS yang memenuhi kriteria dikalikan dengan kuota provinsi. B. Koordinasi dan Sosialisasi 1. Ditjen Dikdas melakukan koordinasi dan sosialisasi pelaksanaan pemberian STF GBPNS dengan dinas pendidikan provinsi sesuai dengan kewenangannya. 2. Dinas pendidikan provinsi melaksanakan koordinasi dan sosialisasi dengan dinas pendidikan kabupaten/ kota untuk pelaksanaan pemberian STF dengan narasumber dari Direktorat P2TK Dikdas, Ditjen Dikdas. 3. Agenda koordinasi dan sosialisasi adalah penyampaian kebijakan Ditjen Dikdas, Kemdiknas mengenai: a. Pemberian STF; 8
b. Informasi kriteria calon penerima STF; c. Mekanisme pemberian STF; d. Penyusunan jadwal pelaksanaan pemberian STF; e. Pemantauan dan pelaporan. C. Organisasi Pengelolaan Program 1. Ditjen Dikdas melalui Direktorat P2TK Dikdas Menetapkan kebijakan strategi pelaksanaan pemberian STF guru yang dibiayai dari dana dekonsentrasi. a. Melakukan verifikasi dan validasi data guru calon penerima STF. b. Menerbitkan Surat Keputusan Direktur P2TK Dikdas Ditjen Dikdas tentang Penetapan Penerima STF. c. Mengirimkan Surat Keputusan Direktur Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar Ditjen Dikdas tentang Penetapan Penerima STF ke dinas pendidikan provinsi dengan tembusan ke dinas pendidikan kabupaten/kota untuk direalisasikan. d. Melakukan pembinaan teknis pelaksanaan pemberian STF. e. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan pendistribusian pemberian STF. 2. Dinas pendidikan provinsi 9
a. Menyosialisasikan program pemberian STF bagi GBPNS kepada dinas pendidikan kabupaten/kota. b. Mengelola database guru penerima tunjangan berbasis SIMNUPTK. c. Memeriksa, menyeleksi, menyetujui, dan mengesahkan usulan daftar calon guru penerima tunjangan yang diajukan oleh dinas pendidikan kabupaten/kota. d. Menetapkan calon penerima STF untuk setiap kabupaten/kota berdasarkan data guru yang diusulkan oleh dinas pendidikan kabupaten/kota. e. Mengirimkan usulan daftar calon penerima STF ke Direktorat P2TK Dikdas, Ditjen Dikdas dalam bentuk softcopy file disertai dengan surat pengantar yang ditandatangani oleh kepala dinas pendidikan provinsi. f. Melakukan kerja sama dengan Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara (KPPN) dalam penyaluran STF berdasarkan surat keputusan Direktur P2TK Dikdas Ditjen Dikdas tentang Penetapan Penerima STF. g. Mengidentifikasi permasalahan dalam pelaksanaan pemberian STF serta memberikan solusi penyelesaiannya. h. Melakukan pemantauan serta evaluasi program ke kabupaten/kota dan menyampaikan hasilnya kepada Direktorat P2TK Dikdas sebagai bahan masukan perbaikan program.
10
i. Setiap triwulan menyampaikan daya serap dana STF kepada Sekretariat Ditjen Dikdas dan laporan pelaksanaan program pemberian STF kepada Direktorat P2TK Dikdas. 3. Dinas pendidikan kabupaten/kota a. Menyosialisasikan program pemberian STF bagi GBPNS kepada kepala sekolah di wilayah masing‐masing; b. Melakukan proses usulan calon penerima STF yang meliputi: 1) menerima usulan calon penerima STF dari kepala sekolah, 2) menyeleksi calon penerima tunjangan sesuai dengan kriteria serta merekap data guru penerima sesuai kuota yang ditetapkan pada satuan pendidikan, dan 3) menetapkan dan meneruskan usulan calon penerima STF kepada dinas pendidikan provinsi sesuai format pada Lampiran 2. c. Mengirimkan berkas usulan daftar calon penerima STF ke dinas pendidikan provinsi masing‐masing, disertai dengan softcopy file hasil rekapitulasi pemberkasan. Adapun berkas‐berkas yang perlu dilampirkan adalah: 1) fotokopi sah surat keputusan pengangkatan guru yang bersangkutan, 2) fotokopi sah surat keputusan penugasan mengajar dari kepala sekolah, dan 11
3) fotokopi nomor rekening bank (masih aktif) atas nama yang bersangkutan. d. Melakukan monitoring secara berkala kepada Bank penyalur atau PT Pos Indonesia untuk memastikan penyaluran dana STF berjalan dengan lancar. e. Mengelola database guru penerima STF yang melalui dana dekonsentrasi. D. Pengusulan dan Penetapan Penerima STF Proses pengusulan dan penetapan guru penerima STF, dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut: 1. Ditjen Dikdas melalui Direktorat P2TK Dikdas melakukan sosialisasi dan koordinasi dengan dinas pendidikan provinsi dan dinas pendidikan kabupaten/kota mengenai program STF bagi GBPNS secara berjenjang dan sesuai dengan lingkup daerahnya sampai ke tingkat sekolah. 2. Kepala sekolah mengusulkan nama guru calon penerima STF kepada kepala dinas pendidikan kabupaten/kota. Pengusulan guru penerima STF memperhatikan proporsi antara jumlah rombongan belajar dengan jumlah guru serta beban guru yang wajib dipenuhi sesuai dengan peraturan perundang‐undangan. 3. Kepala dinas pendidikan kabupaten/kota menetapkan guru calon penerima STF setelah dilakukan pengecekan persyaratan dan merekap seluruh guru yang memenuhi 12
syarat berdasarkan usulan dari sekolah sesuai dengan kuota yang ditetapkan. Selanjutnya menyampaikan daftar tersebut kepada kepala dinas pendidikan provinsi. 4. Kepala dinas pendidikan provinsi menetapkan guru calon penerima STF sesuai kuota provinsi untuk selanjutnya disampaikan ke Direktorat P2TK Dikdas, Ditjen Dikdas untuk diterbitkan Keputusan Penetapan Penerima STF. E.
Mekanisme Penyaluran STF Berdasarkan Keputusan Direktur P2TK Dikdas Ditjen Dikdas tentang Penerima STF, dinas pendidikan provinsi menyalurkan tunjangan tersebut sesuai dengan mekanisme sebagai berikut: 1. Dinas pendidikan provinsi melakukan pencairan dana STF kepada rekening guru langsung dari bank operasional KPPN atau melalui mitra penyalur. 2. Pelaksanaan pembayaran STF dilaksanakan per‐Semester yaitu: a. Semester 1 pembayaran pada minggu kedua bulan Juni; b. Semester 2 pembayaran pada minggu pertama bulan november; Mekanisme kegiatan pemberian STF bagi GBPNS ditunjukan dalam bagan berikut:
13
14
15
PUSAT
DINAS PENDIDIKAN PROVINSI
DINAS PENDIDIKAN KAB/KOTA
KEPALA SEKOLAH
GURU
F.
Database Guru Penerima STF Pengelolaan database guru calon penerima STF di dinas pendidikan kabupaten/kota maupun dinas pendidikan provinsi harus dilakukan bersamaan dengan pengelolaan data PTK melalui SIMNUPTK yang dilakukan oleh Ditjen Dikdas. Semua guru penerima STF pada tahun 2011 sudah harus memiliki NUPTK.
G. Pembatalan Pemberian STF Pemberian STF dapat dihentikan atau dibatalkan apabila memenuhi salah satu poin di bawah ini: 1. Guru meninggal dunia. 2. Guru mencapai batas usia pensiun. 3. Pengunduran diri sebagai guru atas permintaan sendiri. 4. Guru sakit jasmani dan/atau rohani setelah tidak dapat melaksanakan tugas secara terus‐menerus selama 6 (enam) bulan. 5. Berakhirnya perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama antara guru dan penyelenggara pendidikan. 6. Guru melanggar sumpah dan janji jabatan. 7. Guru melanggar perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama. 8. Ditemukan bukti bahwa data guru yang bersangkutan tidak memenuhi kriteria sebagaimana yang dipersyaratkan dalam pedoman ini. 9. Guru yang bersangkutan dinyatakan bersalah oleh pengadilan dan telah memiliki kekuatan hukum tetap. 16
10. Guru yang tidak melaksanakan tugas/meninggalkan tugas selama 1 (satu) bulan secara berturut‐turut tanpa keterangan. 11. Guru yang bersangkutan telah mendapat tunjangan profesi. 12. Guru yang bersangkutan diangkat sebagai CPNS. Penghentian atau pembatalan STF harus disertai dengan penerbitan Surat Keputusan Pembatalan yang dilakukan oleh Direktorat P2TK Dikdas Ditjen Dikdas setelah mendapatkan laporan dan alasan dari dinas pendidikan provinsi berdasarkan laporan dinas pendidikan kabupaten/kota. Salinan Surat Keputusan Direktur tersebut disampaikan pada dinas pendidikan provinsi untuk segera melakukan pemberhentian pembayaran. H. Jadwal Pelaksanaan Program Jadwal pelaksanaan diatur sebagai berikut :
17
No.
Kegiatan
Tahun 2011 bulan ke1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Sosialisasi Program STF 2 Penyampaian daftar usulan guru calon penerima STF dari sekolah kepada dinas pendidikan kab./kota 3 Seleksi daftar usulan guru calon penerima STF oleh dinas pendidikan kab/kota 4 Pengiriman usulan guru penerima STF kepada dinas pendidikan propinsi selanjutnya disampaikan kepada Direktorat P2TK Ditjen Dikdas 5 Penerbitan SK Guru Penerima STF oleh Direktur P2TK Ditjen Dikdas dan pengirimannya 6 Proses pencairan dana STF oleh dinas pendidikan provinsi 7 Pelaksanaan pembayaran per semester 8 Pelaporan penyerapan dari dinas pendidikan provinsi ke Setditjen Dikdas dengan tembusan Dir P2TK Dikdas
18
BAB IV PENGENDALIAN PROGRAM TUNJANGAN A. Pengendalian Pengendalian program pemberian STF bagi GBPNS meliputi semua upaya yang dilakukan dalam rangka menjamin pelaksanaan program dapat berjalan sebagaimana mestinya, tepat sasaran, dan tepat waktu. Pengendalian program dilakukan melalui: 1.
Sosialisasi program mulai dari tingkat Pusat, provinsi, sampai tingkat kabupaten/kota dengan sasaran utama pengelola program STF melalui dekosentrasi di tingkat provinsi.
2.
Ketersediaan data guru yang lengkap di masing‐masing dinas pendidikan kabupaten/kota dan provinsi yang dapat dijadikan acuan dalam pemberian STF. Data guru tersebut terintegrasi dengan sistem SIMNUTPK Ditjen Dikdas.
3.
Pemantauan melalui monitoring dan evaluasi program dengan melakukan kunjungan langsung ke provinsi dan kabupaten/kota yang mengelola program dengan cara online ataupun visit.
4.
Pengawasan terhadap pelaksanaan program pemberian STF dilakukan secara kontinyu, akuntabel, dan transparan.
B. Pemantauan Program 19
Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh dinas pendidikan provinsi ke dinas pendidikan kabupaten/kota yang akan digunakan sebagai bahan Evaluasi program di pusat dengan cara mengundang dinas pendidikan provinsi. Pemantauan dilakukan dengan pemberian instrumen, diskusi, dan wawancara kepada unsur dinas pendidikan kabupaten/kota dan guru penerima tunjangan. Hasil dari monev dimaksud dianalisis untuk digunakan sebagai rekomendasi penyempurnaan program pemberian tunjangan fungsional. C. Pelaporan Pembayaran STF Kepala Dinas pendidikan provinsi sebagai Kuasa Pengguna Anggaran yang telah melakukan penyaluran tunjangan fungsional atau telah melakukan kerjasama dengan mitra penyalur harus melakukan pelaporan penyerapan dana sebagai bahan RAPIM Kemdiknas, dengan mekanisme sebagai berikut: 1. Bank Mitra/penyalur atau PT Pos Indonesia yang merupakan mitra KPPN menyampaikan laporan realisasi pembayaran STF kepada kepala dinas pendidikan provinsi dengan tembusan disampaikan kepada kepala dinas pendidikan kab/kota. 2. Guru wajib melaporkan ke dinas pendidikan kab/kota setelah menerima STF. 3. Dinas pendidikan kab/kota membuat laporan (SPJ) penyaluran STF ke dinas pendidikan provinsi.
20
4. Kepala dinas pendidikan provinsi menyampaikan laporan pendistribusian dan penyerapan dana kepada Sekretaris Ditjen Dikdas dengan tembusan Direktur P2TK Pendidikan Dasar Ditjen Dikdas. 5. Laporan tersebut terdiri dari 2 jenis yaitu: a. Laporan daya serap bulanan yang dilaporkan setiap bulan. b. Rekapitulasi laporan realisasi pembayaran STF per‐ triwulan yang diserahkan pada akhir bulan Juli, dan awal bulan Desember. 6. Laporan daya serap bulanan menjadi bagian dari laporan SAI dinas pendidikan provinsi. 7. Alamat pelaporan: Laporan pelaksanaan STF disampaikan kepada: Direktorat P2TK Dikdas U.p. Subdit Program Komplek Kemdiknas, Gedung E Lt. 14 Jl. Jenderal Sudirman, Senayan – Jakarta 10270 Telp/Fax : (021) 5725541, 5725058, 5725608 E‐mail:
[email protected]
21
BAB V PENUTUP Pedoman Pelaksanaan Program STF untuk GBPNS (Guru Tetap Yayasan dan Guru Tidak Tetap) ini dimaksudkan untuk menjadi acuan pengelola program dekonsentrasi khususnya pada dinas pendidikan provinsi dan dinas pendidikan kabupaten/kota agar dalam melaksanakan program STF dapat berjalan sesuai dengan tujuan dan sasarannya tercapai secara maksimal. Dalam pelaksanaan di lapangan, diharapkan pusat dan daerah senantiasa melakukan komunikasi yang terbuka, terus menerus dan saling mendukung serta berkoordinasi dengan baik sehingga hasil akhir program mampu memberikan perubahan yang berarti dari sisi kesejahteraan guru serta mampu mendorong perbaikan kinerja guru. Sejalan dengan keinginan pemerintah untuk meningkatkan kompetensi dan profesinalitas guru agar dapat menghasilkan mutu lulusan yang berdaya saing nasional, regional, bahkan untuk jangka menengah dan panjang, mampu meraih mutu dengan daya saing internasional, maka menjadi keharusan untuk mengupayakan peningkatan kesejahteraan guru, dan ini sesuai amanat Undang‐ Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, di mana pemerintah berkewajiban untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalitas guru disertai dengan tanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraannya. 22
Untuk mensukseskan program pemberian STF, pemerintah daerah diharapkan berperan lebih aktif melalui pemberdayaan APBD, sehingga dapat bersinergi dengan program pusat yang dibiayai APBN. Sinergi diharapkan terwujud melalui tambahan alokasi dana tunjangan guru dari APBD . Upaya ini akan lebih meningkatkan kesejahteraan guru, sehingga dapat mengoptimalkan kinerja ke arah peningkatan mutu yang berkeunggulan dan berdaya saing tinggi.
23
Lampiran 1 REKAP SUBSIDI TUNJANGAN FUNGSIONAL TAHUN ANGGARAN 2011 TUNJANGAN FUNGSIONAL
KODE SATKER
NAMA SATKER
SASARAN
JUMLAH
010022 020002
DINAS PENDIDIKAN PROVINSI DKI JAKARTA DINAS PENDIDIKAN PROPINSI JAWA BARAT
25,106 40,359
ORG ORG
90,381,600,000 145,292,400,000
030059 040007
DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA TENGAH DINAS PENDIDIKAN PROVINSI D.I. YOGYAKARTA
32,131 5,426
ORG ORG
115,671,600,000 19,533,600,000
050034
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN JAWA TIMUR
36,910
ORG
132,876,000,000
060071 070003
DINAS PENDIDIKAN PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA UTARA
3,931 16,580
ORG ORG
14,151,600,000 59,688,000,000
080015
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA PROVINSI SUMATERA BARAT
6,881
ORG
24,771,600,000
090015 100028
DINAS PENDIDIKAN PROVINSI RIAU DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAMBI
8,207 3,753
ORG ORG
29,545,200,000 13,510,800,000
110010 120064
DINAS PENDIDIKAN NASIONAL PROVINSI SUMATERA SELATAN DINAS PENDIDIKAN PROPINSI LAMPUNG
10,197 9,403
ORG ORG
36,709,200,000 33,850,800,000
130013
DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT
3,518
ORG
12,664,800,000
140028
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
2,005
ORG
7,218,000,000
150046 160015
DINAS PENDIDIKAN PROPINSI KALIMANTAN SELATAN DINAS DIKNAS PROP.KAL‐TIM
4,079 4,347
ORG ORG
14,684,400,000 15,649,200,000
170002 180007
DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SULAWESI UTARA DINAS PENDIDIKAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
2,301 2,503
ORG ORG
8,283,600,000 9,010,800,000
190024
DINAS PENDIDIKAN PROV SULAWESI SELATAN
9,488
ORG
34,156,800,000
200007
DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA
4,120
ORG
14,832,000,000
210011
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI MALUKU
1,401
ORG
5,043,600,000
220042
2,849
ORG
10,256,400,000
230010 240068 250002 260014 280014 290027
DINAS PENDIDIKAN PROPINSI BALI DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA PROV. NUSA TENGGARA BARAT DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI NTT DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI PAPUA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BENGKULU DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN PROPINSI MALUKU UTARA DINAS PENDIDIKAN PROP BANTEN
4,092 4,531 3,168 2,009 2,291 11,062
ORG ORG ORG ORG ORG ORG
14,731,200,000 16,311,600,000 11,404,800,000 7,232,400,000 8,247,600,000 39,823,200,000
300002 310030
DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI GORONTALO
1,147 1,631
ORG ORG
4,129,200,000 5,871,600,000
320031 330022 340033
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA PROVINSI KEPULAUAN RIAU DINAS PENDIDIKAN PROVINSI PAPUA BARAT DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SULAWESI BARAT TOTAL
1,780 490 1,311 269,007
ORG ORG ORG ORG
6,408,000,000 1,764,000,000 4,719,600,000 968,425,200,000
NAMA
ELA NURLAELA Ulfa Farziah Kiki Sri Rezeki
No
1 2 3
Kabupaten Kota
3744 7606 6130 0112 8553 7636 6430 0023
7447752654300030
NUPTK
Bogor
Bogor
Kabupaten/Kota
SMP Tunas Mulia
SMP Negeri …..
SD Negeri …
Nama Sekolah
Nama Sekolah
S
N
Status Sekolah
TEMPAT
TANGGAL
22/01/2010
tanggal/bulan/tahun
LAHIR
GTT
GTY
GTT
Status Guru
D.III
D.II
S1
Pendidikan Terakhir
Guru Kelas
Guru Kelas
Guru PAI
Bidang Studi yang diampu
DAFTAR USULAN PENERIMA SUBSIDI TUNJANGAN FUNGSIONAL GURU BUKAN PNS DINAS PENDIDIKAN PROVINSI/KAB/KOTA TAHUN 2011
17
04
bulan
Masa Kerja tahun
36 Jam
36 Jam
36 Jam
Jumlh Jam Mengajar /Minggu
Kiki Sri Rezeki
Ulfa Farziah
ELA NURLAELA
Nama Direkening Bank
4247-01-001641-53-2
4247-01-004687-53-7
3674-01-003854-53-1
Nomor Rekening
NIP.
(……………………………………………………………)
Kepala Dinas Pendidikan Provinsi
…………………………………………………………… 2011
BRI Unit Batujaya Karawang 4247
BRI Unit Batujaya Karawang 4247
Unit L.A Wadas Cikampek
Nama Bank
Lampiran 2
