KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR:
L?E *.AfiUH 2012
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN SUBSIDI TUNJANGAN FUNGSIONAL BAGI GURU RA/MADRASAH BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (STF.GBPNS) TAHUN 2012 DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM Menimbang
^.
bahwa dalam vp^y^ meningkatkan kualitas pembelajaran pada RA/Madrasah, pedu pemberian subsidi tunjangan fungsional bug Guru Bukan-PNS untuk meningkatkan kesejahtera anny^.
b.
agr subsidi yang diberikan tepat sasaran, tepat jurnlah dan tepat waktu, pedu diterbitkan Pedoman bahwa
Pelaksanaan Pembetian Subsidi Tunjangan Fungsional bagi Guru RA/Madrasah Bukan Pegawai Negeri Sipil (STF-
c.
Mengingat
GBPNS) tahun 201.2; bahwa berdasarkan pertimbangan pada diktum a dan b di atas, pedu ditetapkan dengan I(eputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam I(ementerian Aqama RL
: 1. Undang-Undang 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional; Undang-Undang Nomor L4 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang I(euangan Negara; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negata; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelola an dan Tanggung Jawab I(euangan; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 201,1, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 201,2; Peraturan Pemedntah Nomor 74 tahun 2008 tentang Guru; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang l(edudukan, Tugas, dan Fungsi
I(ementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, I I(ementerian Negara;
dan Fungsi Eselon
9.
I(eputusan Presiden Republik Indonesia riomor 42 Tahm 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggann Pendapatan dan Belanja Negata sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan I(eputusan Presiden Republik Indonesia Nomot 72Taht:n2004; 10. I(eputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Banng/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan l{eputusan Presiden RI Nomor 54Tahun2010; 11. Peraturan Menteri I(euangan Nomor 1,34/PMK.06/2005 tentarig Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
l2.Peradxan Menteri I(euangan Republik Indonesia Nomor : 059/PMK.06/2005 tentarig Sistem Akuntasi Instansi dan Pelaporan I{euangan Pemerintahan Pusat; Menteri Agama Nomor 2 tahun 2006 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayar^n at^s Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di lingkungan Departemen Agzma; 1,4.Pendxan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tatakerja I(ementerian Agama R[; 15. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Departemen I(euangan Nomor : PER-66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayar fl at^s Beban APBN; 16. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor : PER47 /PB/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penatausahaan dan Penyusuriafl Laporan Pertanggungawaban Bendahara kementedan N egara /L embaga / I{antor / S atker. 13. Peraturan
Mempethatikan
DIPA I(antor I{ementerian Agama I(abupaten /Kotz
at^D pada
satuan kerja Iatnny a y ang relevan;
MEMUTUSKAN Menetapkan
PE,DOMAN PELAKSANAAN PE.MBE,RIAN SUBSIDI
TUNJANGAN FUNGSIONAL BAGI
GURU
RAIMADRASAH BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPI (STF-GBPNS) TAHUN 2012
Pertama
Menetapkan Pedoman Pelaksanaan Pemberian Subsidi Tunjangan Fungsional bagi Guru RA/Madrasah Bukan Pegawai Neged Sipil (STF-GBPNS) Tahun 201.2 sebag rm^na ter)ampir.
I(edua
Pedoman Pelaksanaan Pemberian Sub sidi Tunjangan Fungsional Guru RA/Madrasah Bukan Pegawai Negeri Sipil (STtr-GBPNS) Tahun 2012 merupakan pegangan dan acuan dalam
pengalokasian, penyaluran, pefizntauan pertanggungjawaban, serta pemb vatarr lapotan;
dan
evaluasi,
I(etiga
Pedoman yang lebih operasional tentang pemberian Subsidi Tunjangan Fungsional Guru RA/Madrasah dapat ditetapkan oleh I(epala I(antor Wilayah I{ementerian Lgama Provinsi jika dipedukan, sepanjang tidak bertentangan dengan Pedoman ini;
I(eempat
Pedoman ini berlaku sejak keputusan ini ditetapkan.
i
Ditetapkan di: Jakarta Pada tanggal :fu Apn\
201,2
Jenderal endidikan Madrasah
Dedi Djubaedi, M.Ag. 3201984031002
Lampran SI{ Dirjen Pendidikan Islam Nomot: L?6 BAHUS 2012 PED OMAN TEKNI S PEI-AKSANAAN a
PEMBERIAN SUBSIDI TUNJANGAN FUNGSIONAL
BAGI GURU RA/MADRASAH BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (STF-GBPNS)
TAHUN
2012
A. Dasar 1. Undang-Undang No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-Undang No 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; 3. Undang-UndangNo 10 tahun 2010 tentangAPBN 2011; 4. Petaturan Pemerintah No 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; 5. Peraturan Pemerintah Nomor T4Tahun 2008 tentang Guru; 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 201,0 renrang I(edudukan, Tugas, dan Fungsi I(ementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I I(ementerian Negara;
7. Peraturan Presiden Nomor 58 tahun 2006 tentang Tunjangan
Tenaga I(ependidikan; 8. I(eputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentanq Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemenntah sebagaimana telah diubah beberapa kali, tetakhir dengan Peraturan Presiden RI Nomot 54 Tahun 201,0; 9. Peraturan Menteri Agama Nomor 32 tahun 2005 tentang Rencana Strategis Departeme n Agama Republik Indonesia; 10. Petatutan Menteri A.gama Nomor 3 tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata I{erja Departemen Agarna Republik Indonesia; ll.Pennxan Menteri l(euangan Republik Indonesia Nomor: 059/PMK.06/2005 teritang Sistem Akuntansi Instansi dan Pelaporan I(euangan Pemerintahan Pusat; 1'2.Peraturan Menteri I{euangan Nomor 1,34/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; l3.Peratttzn Menteri Agama Nomot 2 tahun 2006 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di lingkungan Departemen Agama; l4.Pennxan Mented Agama Nomor 10 Tahun 201,0 tentang Organisasi dan Tatakerja I(kementerian Agama RI; 15. Peratutan Direktur Jendetal Perbendaharzan Departemen I(euangan Nomor: PER-66/PB /2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Beban ^tas APBN:
B. Tujuan Pemberian Subsidi Tunjangan Fungsional bagr Guru RA/Madrasah Bukan Pegawai Negeri Sipil (untuk selaniutnya disebut STF-GBPNS) tahun 2012 betdtjuan untuk meningkatkan:
1,. I(ualitas proses belajar-mengaiar dan prestasi belajat peserta didk di Raudlatul t Athfal dan Madtasah. 2. Motivasi dan kinerja guru dalam melaksanakan tugasnya, dan 3. I(esejahteraan Guru RA dan Madrasah Bukan PNS.
C. Sasaran Sasatan atau penerima p
e$y
L
ant^n
go*
dengan
ktiteia
atau
sebagai berikut:
Umum
^. b. 2.
STF-GBPNS tahun 201.2 adalah
Berstatus sebagai Guru RA/Madtasah. Bukan PNS atau CPNS pada l(ementerian Asama atau instansi lain.
I(husus
^. b.
Aktif mengajar di RA, MI, MTs atau MA. Sekurang-kur^ngnya telah 1 (satu) tahun mengajar di RA/Madrasah, dan diutamakan bug Guru Tetap atar guru yang lebih lama mengabdi di RA/Madrasah. Yang dimaksud Guru Tetap dalam Pedoman ini adalah guru yang diangkat oleh ketua penyelenggara pendidikan (yayasan ataulainnya), atau
c.
d.
e.
I(epala RA/Madtasah untuk iangka waktu paling singkat 2 (dua) tahun secara terus-menetus, dan tercatat pada satuan administrasi pangkal (satminkal) di RA/Madtasah yang memiliki izin pendirian dati I(ementerian Agama serta melaksanakan tugas pokok sebagai guru. Diutamakan bagi guru yang merniliki beban kerja 24 (dua puluh empat) Jam T^t^p Muka 0TI\4) per minggu, yang lebih banyak beban kerjanya. ^tavRA/Madrasah diatur dalam Pedoman I(etentuan tentaflg beban kela Guru tersendid yang ditetapkan oleh DirekturJenderal Pendidikan Islam. Bukan penerima bantuan sejenis yang dananya bersumber dan DIPA I(ementerian Agama. Guru RA/Madrasah yang menjadi penerima bantuan tunjangan profesi bantuan tunjangan khusus tetap dapat menjadi penerima tunjangan^ta:u fungsional ini jika memenuhi persyaratan yang diatur dalam Pedoman ini. Tidak menuntut unruk diangkat menjadi CPNS/PNS.
D. SumbetDana Pemberian STF-GBPNS ini dibebankan anggar^rrnya pada DIPA/RI3-KL I(ementedan hgama I{abupaten /I{ota tahun 2012 atau pada satuan kerja latnnya yang relevan.
E. Mekanisme Pelaksanaan 1. Penetapan Penerima
*
a. I{epala RA/Madlasah mengidentifikasi, menghimpun, dan mengusulkan GURU TETAP dalam lingkup tugasnya yang memenuhi syarat untuk diajukan ke I(antot I{ementerian Agama I(abupaten /I{ota sebagai calon penerima STFGBPNS (Format lampitan surat usulan tedampir).
b. I(antor I(ementetian Agama Itabupaten /I{ota melakukan verifikasi terhadap usulan yang diajukan oleh I(epala RA/Madrasah tersebut berdasarkan kd.teria, pe:.syantan dan ketentuanyangdiatur dalam Pedoman ini. c. Berdasarkan hasil verifikasi, I(antor I(ementerian Agama I{abupaten /I{ota menetapkan n ma-n ma Guru RA/Madrasah penenma STF-GBPNS (diurutkan sec ra alfabetik) dalam bentuk Surat I(eputusan (Sn y^ng ditandatangani oleh I(epala I(antor I{ementerian Agama I(abupaten /Kota. (Format Surat I(eputus an beser ta lamp;rannya s ebagaimana tedampir). d. I{antor I(ementedan Agama I(abupaten /I{ota wajib mengirimkan salinan SI( penetima STF-GBPNS tahun 2012besettalampkannya dalam bentuk hard copl dan soft copl ke I(antot Wilayah I(ementerian Agama Provinsi dan Direktorat Jendetal Pendidikan Islam (melalui Subdit Pendidik dan Tenaga I{ependidikan Direktorat Pendidikan Madrasah) paling lambat 1 (satu) bulan sejak SI{ tersebut diterbitkan. 2.
Penyaluran STF-GBPNS a. STF-GBPNS bagi guru RA/Madrasah diberikan/disalurkan kepada guru yang bethak menerimanya sec ra langsung ke rekening guru yaflg bersangkutan. b. Pembayannfpenyalwan STF-GBPNS dilakukan secara pedodik: bulanan, ftiwulanan, atau 6-bulanan (semesteran) sesuai kondisi satuan kerja pelaksananya. c. I(etentuan y^ng lebih operasional teritang pembayaranf penyaluran dana STFGBPNS yang belum diatur dalam Pedoman ini, dapat diatur lebih laniut oleh I(antor Wiiayah I(ementedan Agama Provinsi.
3.
Nominal STF-GBPNS a. Besar STF-GBPNS adaiah Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per or^ng per bulan, dan bedaku untuk 12 (dua belas) bulan (terhitung mulai Bulan Januan 201,2), sehingga total penerimaan untuk 1 (saru) tahun adalah Rp. 3.000.000,- (tiga juta mpiah). Jurnlah itu diberikan kepada guru secara penuh; tidak dibenarkan adanya pengurangan, pemotongan ata:o pungutan dengan alasan apa pun dan oleh pihak manapun hecuirii praiak sesuai den{an ilera{-Lrran p ertr nclang-
undangan.
b. Tiap guru yang memenuhi kriteda dan persyaratan sebag^rman diarur dalam Pedoman ini, hanya berhak menerima satu porsi STF-GBPNS (R.p250.000,- per bulan atau Rp3.000.000,- dalam setahun), meskipun menga1ar pada 2 (dua) RA/Madrasah atau lebih.
4. I{ewaiiban Penerima STF-GBPNS a. Melaksanakan pembelajaran danf atau bimbingan kepada peserta didik minimal 1 (satu) tahun pelajann, sesuai jadwal di RA atau Madrasah yang menjadi tempat tugasnya.
b. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh pimpinan RA/Madrasah temasuk administrasi pembelaiann sesuai dengan ketentuan yang bedaku. c. Setiap Guru RA/Madrasah yang menjadi penerima STF-GBPNS wajib mengisi dan menandatangani Surat Pernyataan Kineria, dengan format sebagaimana tedampir.
5. Penghentian Pemberian STF-GBPNS STtr-GBPNS dihentikan pembedannya apabila guru yang bersangkutan: a. Meninggal dunia, b. Memasuki usia 60 (enam puluh) rahun, c. Tidak laglmenjalankan tugas sebagai Guru RA/Madrasah, d. Diangkat menjadi CPNS, baik sebagai gu* atau lainnya, di I(ementerian Agama atau di instansi latnnya, e. Berhalangan tetap sehingga tidak dapat menjalankan tugas sebagai guru pada RA/Madrasah, atau f. Tidak lagi memenuhi kriteria dan persyarat^ny^ngdiatur dalam Pedoman ini, F. Pemantauan dan Evaluasi Pemantauan dan evaluasi secara berkala dan menyeluruh dilaksanakan agar pemberian
STF-GBPNS
ini
tedaksana secara tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat waktu. Pemantauan dan evaluasi dilakukan kepada pihak terkait oleh Ditjen Pendidikan Islam dan I(antor Wilayah I{ementedan Agama Provinsi sec^ra berjenjang sesuai kewenangan masing-masing. Sasatan
pokok pemantauan dan evaluasi meliputi: proses dan mekanisme penetapan
penerima, penyaluran dan pengambilan dana STF-GBPNS.
Pengaduan terkait pelaksanaan pemberian STF-GBPNS
tahun 201,2
dapat
disampaikan ke alamat: Sub Direktorat Pendidik dan Tenaga l(ependidikan Dfuektorat Pendidikan Madtasah Gedung I(ementedan Agama R[ Lanrai VII, Ruang C-704 Jln. Lapangan Banteng Barat Nomor 3-4Jakarta 10710 Telp./Faksimili : (021) 350,7479 Email : madrasahketenagaan @y aho o. com
G. Pelaporan
Laponn pelaksanaan pembetian STF-GBPNS dibuat secara berjenjang. Kanror I(ementerian Agama I(abupaten /I{ota membuat dan menyampaikan laporan tertulis tentang pelaksanaan pemberian STF-GBPNS di daetahnya kepada I(antor \Tilayah I(ementedan Agama Provinsi dan tembusaflnya disampaikan kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam.
H. Penutup Pemberian STF-GBPNS ini merupakan salah satu upaya yang dilakukan l(ementerian Agamz untuk meningkatkan kesejahteraan Guru RA/Ma&asah Non-PNS. Pelaksanaan dan pengelolaan STF-GBPNS harus dilakukan sec t^ transparan dan alruntabel serta dengan komitmen y^ng trngs fif)^n dan target kegiatan ini dapat ^gar dicapai secara optimal.
Jakarta,2la Aptil. 201,2 Jenderal
endidikan Madrasah
. H. Dedi Djubaedi, 195903201984031002
M.Ag.
Format Surat Keputusan Penerima Subsidi Tuniangan Fungsional Bagi Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil (STF-GBPNS)
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN/KOTA... NOMOR:
TENTANG PENERIMA SUBSIDI TUNJANGAN FUNGSIONAL BAGI GURU BUKAN PEGA$TAI NEGERI SIPIL (STF-GBPNS) TAHUN 2012 KEPAI-A KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN/KOTA...................... Menimbang
bahwa dalam up^y^ meningkatkan kualitas pembelajaran pada RA/Madrasah, pedu pemberian subsidi runjangan fungsional bugr Guru Bukan-PNS untuk meningkatkan
i7.
kesejahteraaflnya. b.
Mengingat
:
bahwa t subsidi y^ng diberikan memiliki kekuatan hukum, ^g pedu dituangkan dalam suatu l{eputusan I(epala I(antor I{ementerian Agama I(abupaten / I{-ota;
Undang-Undang Nomot 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-Undang Nomor 1.4 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang I(euangan 1..
Negata;
4.
Undang-Undang
Nomor
Tahun 2004
tentanq
Nomor 15 Tahun 2004
tentarig
1
Petbendaharaan Negara;
5.
Undang-Undang Pemedks aan
6. 7. 8.
P
engelola an dan Tanggung
J awab I(euangan
;
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 201,1,; Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2008 tentang Guru; I{eputusan Presiden Republik Indonesia nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendap^tan
dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali, tetakhir dengan keputusan Presiden Republik Indonesia
9.
Nomor 72^Iahun2004; I(eputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun
2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan BarangfJasa Pemerintah sebagaiman a telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Petaturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010; 10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tafun 201,0 tentang I{edudukan, Tugas, dan Fungsi I(ementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I I(ementerian Negara; 11. Peraturan Menteri I{euangan Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan B elanja Negara; l,2.Peradxan Mented I(euangan Republik Indonesia Nomor : 059/PMK.06/2005 tentang Sistem Akuntasi Instansi dan Pelaporan I(euangan Pemerintahan Pusat; 13. Petaturan Menterr Agama Nomor 2 tahun 2006 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran at^s Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di lingkungan Departemen Agama; l.4.Penuran Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tatakerja I(kementerian Agama R[; 15. Peratwan Direktur Jendetal Perbendaharaan Departemefl I{euangan Nomor : PER-66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban APBN; 16. Peraturan Direktut Jenderal Perbendaharaan Nomor : PER47 /PB/20A9 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penatausahaan dan Penyusullari Laporan Pertanggungtrawaban Bendahara kemen terian N egata / L emb aga/ I{antor / S a tker. Memperhatikan
DIPA I(abupaten
I{antor
Kementedan
Agama
/l{ota MEMUTUSKAN
Menetapkan
PE,NERIMA SUBSIDI
TUNJANGAN
FUNGSIONAL PE,GA\rAI
BAGI GURU RA/MADRASAH BUISN NEGERT SrpIL (STF-GBPNS) TAHUN 2012 Pefiama
Menetapkan n ma-n ma gunr yarig tercantum dalam Lampran I(eputusan ini sebagai penerima Subsidi Tunjangan Fungsional bagi Guru RA/Madrasah Bukan Pegawai Negeri Sipil (STFGBPNS) Tahun2012.
I(edua
:
Penedma subsidi yang ditetapkan dalam I(eputusan menyertakan persyarat^n yaflg ditentukan.
I(ettga
:
I(eputusan ini bedaku sejak ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian had terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana
int
agar
mestinya.
Ditetapkan di : .. . Pada tanggal
:
I(epala l(antor
Qanda tang n, nama dan cap instansi)
Format Surat Usulan Kepala RA/Madrasah kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kab/Kota
;";;"-^/ -f
NAMA DAN ALAMAT RA/MADRASAH
Madrasah
Nomor : ........................
: Petihal : Lampiran
.... 2012
1 (satu) bendel. Usulan Calon Penerima Subsidi Tunjangan Fungsional
Bagi Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil (STF-GBPNS) I(epada Yth. I(epala I(antor I{ementerian Agama I(abupaten /I{ota
Di
Assalamualaikum war. Wab.
Sehubungan dengan adanya alokasi anggaran untuk pemberian subsidi tunjangan fungsional bagr gunr bukan pegawai negeri sipil (STF-GBPNS), maka kami mengajukan usulan untuk
sejumlah
(. ..... .. . ..) guru
tetap yang bertugas pada RA/madrasah kami sebagaimana daftar usulan terlampir. Dengan ini kami juga menyatakan bahwa daftar guru yang kami usulkan adalahbenar-benar guru tetap kami. Demikian, atas perhati an Bapak/ Ibu kami sampaikan terimakasih. [Vassa/am,
I{epalaR-{/Madtasah
(IrJama dan tandatangan)
3Ft );H z3
ua za *.4
({&
d
(€
A p
I
F a 7
v
F (n Fl
a
z M
F-.\
;)
rl Z
a Fa
Fc.t )!{ F{ ZN
7 3 7 p
F
lr'l
f-{
.1
6.A Mrq EFj I
)
-^ )'':
qa G*/
:(! o-i
tr
:(d5c
o v.
J.F^? ;Jl t.|
d
h0
a 00 -
5
S
(unq€1) rzleEual4l euJ€-I
M.-
3$ s"s ST* 5;9
d: Efl r €F-$ $E
tr
H H9 xo0
ztu
\s h0 (Lr
\. F
Lr t
-
d
hn
E€c
E^c0 .oi 6'a
H lx-^ v e
o
"1
z
('!
a rfirr d
a
()
V
a Z
I
Lr
a
N N
z F-)
z
F a
€c
5.F aYi d;irr l-'{ =
/i
h0
F y
d
ra
o CD
lr
= a
00
F
\p F
F{
b0
c9,s (-
J: (i H i^v .'t
z
E
q.)
euJe-I
.rele8ua141
(unqer)
er
tE FF s,9
b0 d
I
F.t a a
z z
M F\
p
rl Z a Z fr.
7h M
M
F\
i..'
Z Z a Z
Z Fl F
a Fl
a Ir'l
z l'r'l
F
U)E
a
.1
a4
l-l
M a
z
(a
>'
9r
${
u0
z B 00 d
liFt 00
ta
o b0
00 (-
F,I
o
a t1 F !
o P
M lr
a lr
.l F *r
el
r'1
\ ' r-1 11
p cl
tr a,)
li a'1
\l (d 0.)
V
o -{
Cd
\:
\l
