RINGKASAN EKSEKUTIF
Kajian tentang Efektivitas Pemberian Insentif bagi Guru Daerah Terpencil di Kabupaten Banjar
KERJASAMA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BANJAR
DENGAN
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN 2016
1
A. LATAR BELAKANG Guru merupakan pendidik profesional yang mempunyai tugas, fungsi, dan peran penting dalam pembangunan nasional untuk mewujudkan insan Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan YME, unggul dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, berbudi pekerti luhur, dan berkepribadian. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi membuat seorang guru harus semakin profesional untuk mengantarkan peserta didik menghadapi berbagai permasalahan kehidupan secara kreatif dan bertanggung jawab. Seorang guru dalam menjalankan tugas keprofesionalannya, berhak memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial yang meliputi gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji, serta penghasilan lain berupa tunjangan profesi, tunjangan fungsional, tunjangan khusus, dan maslahat tambahan terkait dengan tugasnya yang ditetapkan dengan prinsip penghargaan atas dasar prestasi. Pemerintah juga memberikan tunjangan khusus guru untuk terus mengupayakan peningkatan kesejahteraan guru, di samping peningkatan profesionalismenya. Seorang guru yang diangkat pemerintah atau pemerintah daerah di daerah khusus berhak memperoleh tunjangan khusus yang diberikan setara dengan 1 (satu) kali gaji pokok PNS yang bersangkutan, sedangkan bagi guru Non PNS akan mendapatkan tunjangan khusus sebesar 1,5 juta perbulannya tanpa potongan apapun kecuali pajak. Tunjangan khusus diberikan sebagai kompensasi atas kesulitan hidup yang dihadapi oleh guru dalam melaksanakan tugasnya di daerah khusus. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah memberikan wewenang pengelolaan pendidikan dasar, pendidikan usia dini, dan
2
non formal kepada pemerintah kabupaten/kota. Oleh karena itu, Bupati Banjar, H. Khalillurrahman pada hari jadi Kabupaten Banjar ke 66 tahun 2016 mengajak seluruh masyarakat kabupaten Banjar untuk mewujudkan kabupaten Banjar yang sejahtera serta barokah, dengan memprioritaskan pembangunan pada bidang pendidikan dalam bentuk perbaikan kualitas pendidikan formal dan pendidikan agama serta pendidikan keagamaan. Pemerintah Kabupaten Banjar juga melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kinerja guru daerah terpencil di antaranya melalui kebijakan pemberian insentif. Pemberian insentif yang memadai bagi guru di daerah terpencil sangat diperlukan agar pendidikan di daerah terpencil tidak semakin tertinggal dari daerah yang lebih maju. Daerah terpencil merupakan desa yang karena letak dan/atau kondisi alamnya memiliki kesulitan, kekurangan atau keterbatasan prasarana dan sarana transportasi, pelayanan kesehatan, persediaan kebutuhan bahan pokok, pendidikan lanjutan pertama serta kebutuhan sekunder lainnya. Permasalahan yang dihadapi guru daerah terpencil sangat banyak dan rumit, terutama terbatasnya fasilitas sekolah dan sulitnya akses ke sekolah karena kondisi alam, ketiadaan sarana transportasi, mahalnya biaya transportasi, dan besarnya insentif yang tidak sebanding dengan permasalahan yang dihadapi dapat memperlemah kinerja guru dalam menjalankan tugas. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan kinerja guru di daerah terpencil yang telah/belum menerima insentif, proses penyaluran insentif bagi guru di daerah terpencil, dan menentukan strategi pemberian insentif untuk meningkatkan kinerja guru di daerah terpencil dalam upaya mewujudkan masyarakat kabupaten Banjar sejahtera dan barokah.
3
B. TEMUAN PENELITIAN Hasil penelitian memberikan gambaran kinerja guru dan proses pemberian insentif guru daerah terpencil di kabupaten Banjar sebagai berikut: (1) Persebaran nilai kinerja guru daerah terpencil sebagian di atas nilai rata-rata propinsi dan sebagian dibawahnya. Nilai rata-rata kinerja guru PNS (54,2) lebih besar dari guru Non PNS (47,4) dan sebagian guru kurang memahami kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, maupun profesional. Peningkatan kinerja guru dipengaruhi lama mengajar, kedekatan daerah asal, dan nominal insentif guru.; (2) Guru PNS bersertifikasi sebanyak 24 dari 78 guru dan guru Non PNS sebanyak 1 dari 60 guru. Nilai rata-rata guru bersertifikasi (55,2) lebih besar dari yang belum sertifikasi (49,3); (3) Sebagian besar guru terutama guru non PNS menyatakan penghasilan belum mencukupi kebutuhan hidup di daerah terpencil, karena mahalnya biaya hidup, biaya transportasi/akses jalan sulit dilalui, biaya kuliah anak, dan tulang punggung keluarga, (4) Mekanisme pemberian insentif dari pusat dan propinsi dikirim lewat rekening dan insentif kabupaten diambil langsung ke dinas pendidikan sering kali menimbulkan permasalahan dikarenakan mahalnya biaya transportasi, kondisi jalan, dan kemungkinan adanya pengurangan karena pemberian jasa ke orang lain. Beberapa guru mengeluhkan mekanisme pemberian insentif yang kurang jelas, persyaratan tunjangan guru non PNS, pendistribusian insentif kurang merata, dan sebagian besar gaji guru non PNS kurang layak.
C. SARAN KEBIJAKAN Hasil analisis SWOT digunakan untuk merumuskan saran kebijakan pemberian insentif untuk meningkatkan kinerja guru daerah terpencil sebagai berikut: 4
Temuan Masalah 1. Nilai rata-rata kinerja guru di bawah nilai rata-rata propinsi dan nasional.
1.
2.
3.
4.
5.
6. 1. Biaya hidup daerah terpencil mahal, transportasi mahal/akses jalan sulit, tanggungan keluarga 2. Penyaluran insentif secara langsung menimbulkan permasalahan baru 3. Mekanisme pemberian insentif kurang jelas 4. Pemberian insentif kurang merata terutama guru non PNS 5. Persyaratan tunjangan khusus bagi guru non PNS 1. Sebagian besar guru non PNS mendapat gaji kurang layak. 2. Guru bersertifikasi masih sedikit terutama guru non PNS. 3. Persyaratan tunjangan khusus bagi guru non PNS terlalu memberatkan
1.
2.
3.
Saran Kebijakan Sosialisasi pentingnya pemberian insentif untuk pengembangan kinerja guru secara mandiri dengan mengikuti seminar, pelatihan, atau pengembangan bahan ajar. Program penyegaran guru matapelajaran menyangkut aspek perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran khususnya guru yang nilai kinerjanya di bawah 53,15. Program peningkatan kompetensi guru, misalnya pendampingan pengembangan perangkat pembelajaran inovatif mata pelajaran, analisis buku teks mata pelajaran, PTK, dan pengadaan jurnal pendidikan khusus untuk guru Penerapan budaya lokal yang relevan dengan pengembangan kinerja guru seperti program kemitraan sekolah dan keluarga. Melaksanakan evaluasi kinerja guru secara periodik dan berkesinambungan terutama bagi-guru-guru penerima insentif daerah terpencil. Pengembangan kepemimpinan partisipatif kepala sekolah dan tugas partisipatif guru. Memaksimalkan peran pengawas dan pendidik dalam pemuthakiran dapodik yang dilakukan satuan pendidikan secara berkala. Pemetaan kembali penerima insentif dengan memperhatikan status guru PNS atau Non PNS, besaran insentif, masalah komunikasi, transportasi, lokasi, dan biaya hidup. Pengawasan pendistribusian insentif dengan menerapkan prinsip keadilan dan tepat sasaran.
1. Pemerintah melibatkan peran masyarakat dan perusahaan untuk mengalokasikan anggaran khusus untuk membantu sekolah menggaji guru non PNS minimal sesuai upah minum kabupaten. 2. Pemerintah daerah mengajukan penambahan kuota penerima insentif. 3. Pemerintah daerah mengajukan penambahan kuota sertifikasi guru non PNS.
5
