(
PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN INSENTIF BAGI PENILIK
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, NONFORMAL DAN INFORMAL DIREKTORAT PEMBINAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, NONFORMAL DAN INFORMAL
18
17
NAMA (2)
MASA KERJA (8)
(.......................................................)
Kepala Dinas Pendidikan Provinsi .................
.........................., .................................. 2012
ALAMAT *) KAB/KOTA NAMA BANK CABANG/UNIT NO. REKENING (3) (4) (5) (6) (7)
*) sesuai dengan yang tercantum dalam buku rekening bank
Keterangan :
NO (1)
PROVINSI : ......................
DAFTAR NAMA PENILIK PENERIMA DANA INSENTIF TAHUN 2012
Lampiran 4
Lampiran 3 FORMULIR USULAN PENILIK PENERIMA INSENTIF TAHUN 2012 1. 2. 3. 4. 5.
Nama (sesuai dalam buku tabungan ) No KTP **) Tanggal Lahir Pendidikan Terakhir Alamat Rumah (sesuai KTP)
: ............................................................... : : : :
6. 7. 8. 9.
No Telp/HP Jabatan Unit Kerja Alamat Unit Kerja
: : : :
10. 11. 12. 13.
Masa Kerja sebagai PTK PAUDNI Nama Bank **) Cabang / Unit Nomor Rekening Bank
: : : :
Mengetahui, Dinas Pendidikan Kab./Kota
............................................................... ............................................................... SLTP / SMU / D1 / D2 / D3 / S1 /S2/S3 ............................................................... Desa/Kelurahan : ................................ Kecamatan : ................................ Kab/kota : ................................ Provinsi : ................................ ............................................................... Penilik ................................................... ............................................................... ............................................................... ............................................................... ............................................................... ............................................................... ............................................................... ...............................................................
.............., ....................2012 Hormat,
( ...................................)
(.................................)
16
KATA PENGANTAR
Berdasarkan Permendiknas No. 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional bahwa Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal (PAUDNI) memiliki tugas salah satunya adalah memberikan penghargaan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUDNI khususnya bagi Penilik sebagai pengendali mutu dan evaluasi program PAUDNI di lapangan. Bahwa untuk menjamin terlaksananya pemberian insentif tersebut, agar dapat berjalan efektif, maka dipandang perlu menerbitkan Petunjuk Teknis Pemberian Insentif bagi Penilik Tahun 2012 untuk memotivasi pelaksanaan tugasnya. Akhirnya kami menyambut baik adanya Petunjuk Teknis ini sebagai acuan bagi pihak terkait dalam penyaluran dana insentif bagi Penilik.
Jakarta, Januari 2012 Direktur PPTK PAUDNI,
Dr. Nugaan Yulia Wardhani S., M.Psi NIP. 19560724 198303 2 001
i
Lampiran 2 PERNYATAAN PENERIMAAN DANA INSENTIF BAGI PENILIK TAHUN 2012 Saya yang bertandatangan di bawah ini; Nama : ................................................................ NIP : ................................................................ Jabatan : ................................................................ Alamat : ................................................................ telah menerima dana insentif bagi penilik yang bersumber dari DIPA Direktorat PPTK PAUDNI, Ditjen PAUDNI, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2011 sebesar Rp. ............... .....,-(.............................rupiah) melalui rekening bank atas nama: Nama : ............................................... Nama Bank : ............................................... Nomor Rekening : ............................................... Tanggal Penerimaan : ............................................... Fotocopy rekening sebagaimana terlampir. Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya. ..................., .......................... 2012 Yang menyatakan,
(materai Rp.6.000,-) (Nama lengkap) NIP. ............................ 15
29 30 31 32 33
Bangka Belitung Gorontalo Kepulauan Riau Papua Barat Sulawesi Barat JUMLAH
69 91 36 38 105 7,750
DAFTAR ISI Halaman i ii
KATA PENGANTAR DAFTAR ISI BAB I
PENDAHULUAN A. Latar Belakang B. Dasar C. Tujuan D. Sasaran E. Tugas Penilik F. Hasil yang Diharapkan
1 1 2 3 3 3 5
BAB II
DANA ISENTIF PENILIK A. Pengertian B. Jumlah Insentif C.Kriteria dan Persyaratan Penerima Insentif D. Pemanfaatan Dana Insentif E. Sumber Dana
6 6 6 6 7 7
BAB III
MEKANISME PEMBERIAN INSENTIF PENILIK
8
BAB IV
PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN A. Pemantauan dan Evaluasi B. Pelaporan
11 11 11
BAB V
PENUTUP
12
LAMPIRAN - LAMPIRAN
14
ii
Lampiran 1 KUOTA PENILIK PENERIMA INSENTIF PER PROVINSI TAHUN 2012 NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
PROVINSI
KUOTA (Orang) 48 1575 630 87 1010 186 512 149 185 170 210 136 196 291 186 95 30 291 340 156 52 94 130 151 34 114 66 237
DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah DIY Jawa Timur NAD Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Jambi Sumatera Selatan Lampung Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Maluku Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Papua Bengkulu Maluku Utara Banten 13
BAB V PENUTUP
BAB I PENDAHULUAN
Dengan diterbitkannya petunjuk teknis ini diharapkan dapat memberikan acuan bagi pemangku kepentingan dalam penyaluran insentif penilik pada Dinas Pendidikan Provinsi.
A. Latar Belakang Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional telah mengamanatkan perlunya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui pendidikan. Salah satu komponen pendidikan yang sangat penting dalam kerangka peningkatan kualitas SDM dalam penyelenggaraan pendidikan adalah komponen Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK). Kualitas PTK perlu terus ditingkatkan sejalan dengan upaya peningkatan program pembelajaran, yang pada gilirannya akan berdampak pula terhadap peningkatan kualitas keluaran pendidikan. Pemberlakuan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah membawa dampak yang kurang berpihak terhadap pelaksanaan program-program pendidikan, khususnya pendidikan nonformal. Hal ini dapat dilihat dari belum difungsikannya secara optimal peran Penilik dalam pengendalian mutu pelaksanaan programprogram pendidikan anak usia dini, nonformal dan informal (PAUDNI). Oleh karena itu, sebagai tindakan antisipatif untuk menjamin terlaksananya program PAUDNI yang berkualitas, dipandang perlu untuk meningkatkan dan mengefektifkan peran Penilik dalam pengawasan dan pengendalian mutu program-program PAUDNI di wilayah kabupaten/kota. Mengingat tugas Penilik yang sangat berat maka perlu diberikan bantuan untuk mendukung pelaksanaan tugas yang diharapkan dapat meningkatkan kinerja dan motivasi kerjanya.
Apabila ada permasalahan atau ha-hal lain yang belum diatur dalam pedoman ini dan sangat diperlukan untuk memperlancar pelaksanaan kegiatan penyaluran dana insentif penilik dimaksud, dapat dikonsultasikan kepada Direktorat PPTK PAUDNI atau pihak terkait di tingkat provinsi. Semoga petunjuk teknis ini bermanfaat bagi semua pihak yang terkait dalam kegiatan penyaluran dana insentif penilik tahun 2012.
12
1
Sejalan dengan hal tersebut maka pada tahun 2012, Direktorat Pembinaan Pendidik dan dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal (PPTK PAUDNI), Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal (Ditjen PAUDNI) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) akan memberikan bantuan dalam bentuk insentif kepada Penilik di seluruh wilayah Indonesia. Pemberian insentif tersebut diharapkan dapat meningkatkan motivasi kerja Penilik dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pengendali mutu pelaksanaan program PAUDNI di wilayah kabupaten/kota. B. Dasar 1. Undang-undang Repubik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, 3. Surat Keputusan Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia, Nomor : 001/KEP/MPDT/II/2005, tanggal 7 Februari 2005, tentang Strategi Nasional Pembangunan Daerah Tertinggal. 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional. 5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Penilik dan Angka Kreditnya
2
BAB IV PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN A. Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan pemberian insentif perlu dipantau dan dievaluasi agar dapat mencapai tujuan yang direncanakan. Pemantauan dan evaluasi menjadi tanggung jawab langsung dari Dinas Pendidikan Provinsi dan Direktorat PPTK PAUDNI Pemantauan dan evaluasi merupakan rangkaian kegiatan untuk memperoleh informasi tentang; (i) kesesuaian bentuk, jumlah, sasaran penerima insentif, (ii) kesesuaian mekanisme pelaksanaan seleksi dan pemberian insentif (iii), efektivitas pemberian insentif, dan (iv) dampak pemberian insentif. Hasil pemantauan dan evaluasi diharapkan dapat digunakan untuk mengidentifikasi dan mengantisipasi sedini mungkin masalah atau penyimpangan yang terjadi. Selain itu juga diperlukan untuk menyusun perencanaan dan perbaikan program sejenis pada tahun berikutnya. B. Pelaporan Pelaporan akhir kegiatan pemberian insentif dibuat oleh Dinas Pendidikan Provinsi yang diperlukan untuk menjelaskan tentang keterlaksanaan dan manfaat/dampak pemberian insentif kepada Penilik. Laporan dibuat dalam bentuk naratif dengan sistematika seperti terlampir. Laporan akhir tersebut disampaikan kepada Direktorat PPTK-PAUDNI paling lambat pada minggu ke dua bulan Desember 2012. 11
7. Berdasarkan SK Kepala Dinas Pendidikan Provinsi tentang Penerima Insentif, pengelola dana dekonsentrasi pada Dinas Pendidikan Provinsi mencairkan dana insentif melalui KPPN setempat dan mengirimkan tembusan SK ke Direktur PPTK PAUDNI. 8. Penilik menerima insentif langsung melalui rekening bank yang bersangkutan. Jadwal Kegiatan Penyaluran Insentif Penilik Tahun 2012 No Kegiatan 1. Penyusunan Pedoman 2. Sosialisasi pemberian bantuan insentif ke Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota 3. Verikasi kelengkapan data oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/kota 4. Pengiriman usulan/berkas dari Dinas Pendidikan Kabupaten/ kota ke Dinas Pendidikan Provinsi 5. Penilaian dan Penetapan Penilik (SK) calon penerima oleh Dinas Pendidikan Propinsi dan tembusan SK di kirim ke Dit.PPTK PAUDNI, Ditjen PAUDNI di Jakarta 6. Proses pengiriman dana insentif (proses penilaian proposal) pengirim langsung melalui rekening Penilik 7. Pemantauan dan evaluasi 8. Pelaporan
Waktu Januari Jan - Feb
Penanggungjawab Dit.PPTK-PAUDNI Dit.PPTK-PAUDNI
Feb - Maret
Dinas Pendidikan Provinsi
Feb - Maret
Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota
Mar - April
Dinas Pendidikan Provinsi
Mei - September Dinas Pendidikan Provinsi
Juni - November Dit.PPTK-PAUDNI Oktober Dinas Pendidikan Provinsi 10
6. DIPA Direktorat Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal tahun 2012. C. Tujuan Tujuan Petunjuk Teknis Tujuan Petunjuk Teknis ini adalah untuk memberikan acuan bagi instansi terkait dalam pemberian insentif kepada Penilik. Tujuan Pemberian Insentif 1. Meningkatkan motivasi dan dedikasi Penilik dalam melaksanakan tugas. 2. Meningkatkan motivasi kerja Penilik dalam melaksanakan tugas pengendalian mutu dan evaluasi dampak program PAUDNI. 3. Meningkatkan mutu layanan program PAUDNI kepada masyarakat. D. Sasaran Pada tahun 2012, Direktorat PPTK PAUDNI akan memberikan insentif kepada 7.750 orang Penilik yang tersebar pada 33 provinsi di Indonesia. E. Tugas Penilik Tugas pokok Penilik adalah melaksanakan pengendalian mutu dan evaluasi dampak program PAUDNI. 1. Dalam melaksanakan pengendalian mutu dilakukan melalui tahapan sebagai berikut :
3
a. Merencanakan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka pengendalian mutu program PAUDNI dalam bentuk rencana tahunan tingkat kabupaten/kota dan rencana kerja triwulan untuk setiap individu penilik. b. Melakukan pemantauan program PAUDNI dalam rangka mengetahui perkembangan pelaksanaan dan permasalahan proses pembelajaran, pelatihan, dan pembimbingan yang dilakukan oleh tenaga kependidikan khususnya penilik terhadap Warga Belajar pada satuan PNFI. c. Melakukan penilaian pelaksanaan program pada satuan PNFI berdasarkan Standar Nasional Pendidikan (SNP). d. Melakukan pembimbingan dan pembinaan kepada pendidik dan tenaga kependidikan pendidik anak usia dini, nonformal, dan informal berdasarkan SNP dengan memberikan arahan, petunjuk, dan contoh kepada pendidik dan tenaga kependidikan agar penyelenggaraan program PAUDNI sesuai dengan SNP baik untuk sasaran perorangan maupun untuk sasaran kelompok e. Menyusun dan menyampaikan laporan hasil pengendalian mutu program PAUDNI kepada pejabat berwenang. 2. Dalam melakukan evaluasi dampak terhadap program PAUDNI yang telah dilakukan, melalui tahapan sebagai berikut : a. Menyusun rancangan/desain evaluasi dampak hasil penyelenggaraan program PAUDNI. 4
Mekanisme penyaluran insentif penilik dapat dilihat dalam alur sebagai berikut. Ditjen PAUDNI
1
Dit PPTKPAUDNI
2
3
DINAS PENDIDIKAN PROVINSI Verifikasi Data oleh Tim
DINAS KAB/KOTA
6 7
4
5
PENILIK/IPI
8 KPPN setempat
9
Keterangan: 1. Ditjen PAUDNI menetapkan kebijakan pemberian insentif bagi penilik tahun 2012. 2. Direktorat PPTK-PAUDNI mengalokasikan dana dekonsentrasi pada dinas pendidikan provinsi untuk insentif dan menerbitkan petunjuk teknis penyaluran insentif bagi penilik 3. Dinas Pendidikan Provinsi mensosialisasikan kegiatan pemberian insentif penilik kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, sekaligus mengumpulkan data sasaran pemberian insentif penilik 3. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota mengumpulkan dan verifikasi data sasaran pemberian insentif penilik di wilayahnya yang telah diverifikasi oleh IPI 5. Penilik melalui IPI Kabupaten/Kota menyampaikan data penerima insentif di wilayah Kabupaten/Kota kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota 6. Tim pada Dinas Pendidikan Provinsi melakukan verifikasi data dan kelengkapan administrasi calon penerima insentif. Hasil verifikasi sebagai dasar penerbitan SK Kepala Dinas Pendidikan Provinsi tentang Penerima Insentif. 9
BAB III MEKANISME PEMBERIAN INSENTIF PENILIK
Pemberian insentif bagi penilik dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut : 1. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota mengirimkan data calon penerima insentif yang telah diverifikasi bersama dengan Ikatan Penilik Indonesia (IPI) Kabupaten/Kota kepada Dinas Pendidikan Provinsi. 2. Dinas Pendidikan Provinsi (Kepala Bidang terkait) melakukan verifikasi data calon penerima insentif pada semua kabupaten/kota di wilayah provinsi yang bersangkutan dan mendapat rekomendasi dari Forum/Asosiasi IPI Provinsi. 3. Data calon penerima insentif yang telah diverifikasi, diseleksi sesuai dengan kriteria dan persyaratan yang telah ditentukan, dan selanjutnya ditetapkan dalam SK Kepala Dinas Pendidikan Provinsi tentang Penerima Insentif Penilik di wilayah provinsi yang bersangkutan. 4. Berdasarkan SK Kepala Dinas Pendidikan Provinsi tentang Penerima Insentif Penilik, pengelola dana dekonsentrasi mencairkan dana insentif melalui KPPN setempat 5. Penilik menerima insentif langsung melalui rekening bank atas nama pribadi yang bersangkutan.
8
b. Menyusun instrumen evaluasi dampak hasil penyelenggaraan program PAUDNI. c. Melaksanakan dan menyusun laporan hasil evaluasi dampak hasil penyelenggaraan program PAUDNI. F. Hasil yang diharapkan a. Terealisasinya pemberian Insentif Penilik sebanyak 7.750 orang. b. Adanya laporan pelaksanaan pemberian insentif bagi penilik.
5
BAB II DANA INSENTIF PENILIK
A. Pengertian Insentif adalah dana dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada penilik yang dapat digunakan sebagai bantuan transportasi dalam mendukung pelaksanaan tugas. Insentif bersifat dana stimulan yang bersifat tidak mengikat disesuaikan dengan kemampuan anggaran pemerintah. B. Jumlah Insentif Insentif yang diberikan kepada Penilik sebesar Rp. 1.800.000,- (Satu juta delapan ratus rupiah) per orang dalam setahun.
d. Melampirkan foto copy SK pengangkatan sebagai Penilik. e. Tercantum dalam daftar nama penerima insentif yang diusulkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/ Kota, direkomendasikan oleh IPI kabupaten/kota yang bersangkutan dan disyahkan dalam SK Penerima Insentif yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi. 3. Data penilik Pemberian dana insentif penilik dapat mengacu pada data agregat per provinsi seperti lampiran 1. Namun untuk penyaluran insentif harus didasarkan pada data individual penilik yang disampaikan oleh dinas pendidikan kabupatan/kota dan direkomendasikan oleh IPI kabupaten/kota yang bersangkutan. Data individual penilik dituangkan dalam formulir seperti lampiran 2. Sedangkan data penilik penerima dana insentif yang ditetapkan dengan SK Kepala Dinas Pendidikan Provinsi dituangkan dalam daftar seperti lampiran 3
C. Kriteria dan Persyaratan Penerima Insentif 1. Kriteria Adapun kriteria bagi penerima insentif adalah sebagai berikut : a. Berstatus dan aktif melaksanakan tugas sebagai pejabat fungsional penilik minimal satu tahun yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang (melampirkan SK pengangkatan sebagai Penilik). b. Tidak dalam status masa persiapan pensiun (MPP) pada tahun 2012. 2. Persyaratan penerima insentif adalah : a. Mengisi formulir terlampir b. Melampirkan foto copy KTP dan yang masih berlaku c. Melampirkan foto copy rekening bank atas nama pribadi yang masih aktif
D. Pemanfaatan dana insentif Dana Insentif dapat dimanfaatkan untuk bantuan transportasi guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas penilik dalam rangka pengendalian mutu dan evaluasi dampak program PAUDNI .
6
7
E. Sumber Dana Dana insentif untuk penilik ini bersumber dari DIPA Direktorat PPTK-PAUDNI Tahun 2012 yang dialokasikan melalui dana dekonsentrasi pada Dinas Pendidikan Provinsi di seluruh Indonesia.
