KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEBIJAKAN PENGELOLAAN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA
PURWIYANTO STAF AHLI MENTERI KEUANGAN BIDANG PENGELUARAN NEGARA
DISAMPAIKAN PADA MUSRENBANG PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
SAMARINDA, 3 APRIL 2017
OUTLINE KONDISI KALIMANTAN TIMUR Sosial, Ekonomi dan Layanan Publik KEBIJAKAN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA TAHUN 2017
ARAH KEBIJAKAN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA Tahun 2018 STRATEGI OPTIMALISASI Pendapatan dan Pembiayaan Pembangunan di daerah
2
Kondisi Ekonomi, Sosial, dan Layanan Publik (1) : Pertumbuhan, Tingkat Pengangguran dan Kemiskinan se-Provinsi Kalimantan Timur 5,3% 5,1%
5,7%
5,1%
4,7%
9,3%
10,5%
1,3%
3,1%
-10,7% 8,0%
5,1% 5,8%
12,1%
10,2% 11,7%
4,8%
5,6%
0,0%
8,3% -1,4%
-1,3% Pertumbuhan PDRB 2015
2,9%
2,6%
9,2%
8,8%
-1,0%
5,9%
7,5% Tingkat pengangguran 2015
7,3% 7,9 1,9%
6,2% Tingkat Kemiskinan Daerah 2015
Source: BPS
KEMENTERIAN KEUANGAN
3
Kondisi Ekonomi, Sosial, dan Layanan Publik (2) : Gini Ratio, PDRB perKapita, dan Tingkat Kemiskinan Antardaerah PDRB perKapita Prov. Kalimantan Timur termasuk empat besar PDRB tertinggi di Indonesia, dengan Gini Ratio dan Tingkat Kemiskinan dibawah rata-rata nasional. (1)
0,32 (2)
(3)
32,9 (4)
6
Rata-rata Nasional: • Tingkat Kemiskinan 10,7% • Pendapatan perkapita Rp45,18 jt KEMENTERIAN KEUANGAN
4
Kondisi Ekonomi, Sosial, dan Layanan Publik (3) : Ketimpangan Layanan Publik Antar Kab/Kota di Kalimantan Timur Masih terjadi ketimpangan layanan publik antardaerah di Kalimantan Timur
Akses Air Minum Layak
Persalinan dgn Tenaga Kesehatan
PDRB per Kapita
352.9
100% Kota Balikpapan & Kab. Mahakam Ulu
95,1% Kota Balikpapan
145.7
69,2%
79,8 Kab. Paser
48.1
Kab. Paser
4%
Juta Rupiah
Kab. Mahakam Ulu Kota Bontang Kab. Penajam Kab. Berau Paser Utara
Akses Sanitasi
Indeks Pembangunan Manusia
Partisipasi Sekolah hingga SMP
Kota Bontang 89,9% Kab. Berau
88%
Kab. Penajam Paser Utara 36% Kab. Kutai Barat Kab. Kutai Barat 20,7%
64,9 Kab. Majakam Ulu
Sumber : BPS
KEMENTERIAN KEUANGAN
71,8
Kab. Kutai Kartanegara
78,8
79,4% SMP
Kota Balikpapan
62,1% Kab. Mahakam Ulu
5
Peningkatan kualitas perimbangan keuangan pusat dan daerah sebagai bukti penguatan Nawacita dan Desentralisasi Sebagai implementasi Nawacita ke 3: “Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerahdaerah dan desa dalam kerangka NKRI”
Total TKDD 513,3
623,1
573,7 Belanja K/L 582.9 577.2
710,9 677.6
732.1
764,9 763.6
900
800 700 600 500
20.8
0
0
46.7
400
300 200
573.7
513.3
602.3
60
664.2 704.9
100 0
2013 LKPP
2014 LKPP
2015 LKPP Dana Desa
KEMENTERIAN KEUANGAN
2016 Realisasi
2017 APBN
Kebijakan dan Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagai salah satu instrument penting desentralisasi fiskal berperan strategis untuk: ▪ Perbaikan pelayanan dasar publik yang lebih berkualitas. ▪ Penurunan kesenjangan antar daerah. ▪ Pengentasan kemiskinan. ▪ Peningkatan kesejahteraan masyarakat. Setiap Dana Transfer memiliki fungsi yang berbeda: ▪ DBH: Mengatasi Ketimpangan Fiskal antara Pusat dan Daerah. ▪ DAU: Mengatasi Ketimpangan Fiskal antardaerah. ▪ DAK FISIK: Mengatasi ketimpangan infrastruktur layanan publik. ▪ DAK Nonfisik: Mendukung operasionalisasi layanan publik. ▪ DID: memberikan reward utk daerah berkinerja baik. ▪ Dana Desa: untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.
6
KEBIJAKAN DANA BAGI HASIL 2017 Perluasan Diskresi Penggunaan DBH ✓ DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) selain untuk mendanai: • peningkatan kualitas bahan baku • pembinaan industri • pembinaan lingkungan sosial • sosialisasi ketentuan di bidang cukai • pemberantasan barang kena cukai ilegal. dapat juga digunakan untuk kegiatan lain sesuai prioritas & kebutuhan daerah dengan porsi 50%. ✓ DBH Kehutanan dari Dana Reboisasi, dapat digunakan untuk: • pengelolaan taman hutan raya • pencegahan & penanggulangan kebakaran hutan • penataan batas kawasan • pengawasan & perlindungan • penanaman pohon pada daerah aliran sungai kritis, penanaman bambu pada kanan kiri sungai, dan pengadaan bangunan konservasi tanah & air • pengembangan perbenihan • penelitian dan pengembangan.
✓ 0,5% Tambahan DBH SDA Migas dapat digunakan sesuai kebutuhan dan prioritas daerah.
KEMENTERIAN KEUANGAN
7
Kebijakan Dana Alokasi Umum 2017 : Formula Alokasi DAU: Mengatasi Ketimpangan Fiskal antardaerah. Formula alokasi: selisih kebutuhan fiskal dikurangi kapasitas fiskal
AD • •
CF
Memperhitungkan Belanja Gaji PNSD Memperhitungkan gaji PNSD yang akan dialihfungsikan ke Provinsi
Prov AD = 40%, CF =60% Kab/Kota AD = 45%, CF =55% AD = Alokasi Dasar CF = Celah Fiskal Kbf = Kebutuhan Fiskal Kpf = Kapasitas Fiskal
KbF Jumlah Penduduk
Luas Wilayah
KpF PAD
PDRB per Kapita IPM
DBH
IKK
Perhitungan Besaran DAU untuk Provinsi dan Kabupaten/Kota
PAGU DAU NASIONAL 26% X PDN NETO Bagian Provinsi
Bagian Kab/Kota
10%
90%
KEMENTERIAN KEUANGAN
8
Kebijakan Dana Alokasi Umum 2017
Pengalihan urusan pemerintahan. • Beban pengalihan Rp15,4 T sudah ditampung dalam APBN 2017 • Potensi tambahan beban pengalihan Rp3,6 T. • Solusi: Penyesuaian porsi DAU dlm APBN-P.
Pagu DAU tidak final. • Penyesuaian alokasi DAU pd APBN-P dan APBD-P • Implikasi: Penyesuaian kontrak, penyesuaian belanja • Solusi: fleksibilitas kontrak, cash planning
Pengalihan urusan konkuren daerah -> pusat. • Pengalihan urusan konkuren butuh Rp3 T (belum termasuk BPKB dan Dikti kesehatan) • Implikasi: ➢ 6 bulan pembayaran belanja pegawai telah dan akan menjadi beban APBD 2017. ➢ 6 bulan menjadi beban APBN (Rp1,5 T). • Solusi: Rp 756 M diperhitungkan sbg pengurang DAU.
Penggunaan Dana Transfer Umum (DBH + DAU), minimal 25% digunakan untuk belanja infrastruktur layanan dasar publik dan ekonomi untuk mendorong: • pertumbuhan ekonomi; • pengentasan kemiskinan; • pengurangan pengangguran; dan • pengurangan kesenjangan antardaerah.
KEMENTERIAN KEUANGAN
9
Pelaksanaan DAK Fisik Tahun 2016 di Kalimantan Timur Miliar rupaih
450.0
400.0
350.0
120.0%
385.2 347.0
100.0%
300.0
80.0%
250.0
90.1%
60.0%
200.0
150.0
100.0
108.2 85.0 74.4 82.4 79.2 81.7 64.5 61.8 71.449.2 76.8 65.1
50.0
95.8%
68.9%
99.1%
96.9%
78.5%
0.0
ALOKASI
87.6%
165.9 145.6 139.7 129.1
40.0%
78.0 77.8%
96.0%
57.4
73.6%
76.6 20.0%
23.1 30.2%
0.0%
REALISASI
• Secara keseluruhan, realisasi DAK Fisik 2016 untuk wilayah Kalimantan Timur mencapai 83,8% dari pagu total Rp1,3 triliun. • Daerah dengan realisasi terendah adalah Kab. Mahakam Ulu yang hanya mencapai 30,2%, sementara yang tertinggi adalah Kab. Kutai Barat mencapai 99,1%. KEMENTERIAN KEUANGAN
10
Pelaksanaan DAK Fisik TA 2017 (1): Kebijakan dan Alokasi
1331
1400
92%
90%
89.5%
1200
88.5%
1116 1038
86.2%
1000
88%
86%
83.8%
800
84%
82.8% 82%
583 600
516
80%
79.1%
➢ Mempertajam fokus bidang/sub bidang DAK Fisik untuk mendukung pencapaian prioritas nasional. ➢ Mengalokasikan DAK berdasarkan usulan daerah prioritas nasional.
Fisik dan
➢ Memberikan afirmasi untuk daerah tertinggal, perbatasan, kepulauan, dan transmigrasi.
78%
400
Milyar 200
190 170
211
260 167
224
232
76%
192 74%
0
72%
2011
2012
2013 Pagu
2014 Realisasi
2015
2016
2017
%
Pada tahun 2017, alokasi DAK Fisik se-Prov. Kaltim sebesar Rp1,04 triliun.
KEMENTERIAN KEUANGAN
➢ Melakukan sinkronisasi rencana kegiatan dalam pengalokasian DAK: ✓ antar bidang/subbidang DAK, ✓ antardaerah, dan ✓ antara DAK dengan pendanaan selain DAK. dengan mengoptimalkan peran Provinsi. ➢ Mempercepat penetapan petunjuk teknis DAK dan pemberlakuan petunjuk teknis min 3 tahun yang ditetapkan dalam Perpres.
11
Kebijakan DAK Fisik 2017 (2): Perbaikan Mekanisme Penyaluran Berdasarkan Kinerja Penyerapan & Capaian Output
65%
KEMENTERIAN KEUANGAN
12
Kebijakan DAK Fisik 2017 : Transisi Penyaluran Melalui KPPN Mulai 2017 JAN MINGGU 3
PENYUSUNAN POKJA DJPK & DJPB
JAN MINGGU 3-4
FEB MINGGU 1-4
PENYUSUNAN PROSES BISNIS
PENYIAPAN REGULASI: REVISI PMK 187/2016
JAN MARET
PENYUSUNAN SOP LINK
FEB MARET
PENYIAPAN PERANGKAT (APLIKASI)
MARET
SOSIALISASI KEPADA SELURUH KPPN & PEMDA
APRIL
PENYALURAN TRIWULAN I
1. PELAKSANAAN PENYALURAN MELALUI KPPN DITARGETKAN MULAI BULAN APRIL 2017 (TRIWULAN 1) 2. PERLU MEMPERHITUNGKAN MASA TRANSISI: • PERALIHAN KPA DARI DJPK KE DJPB • PERALIHAN DIPA, PPSPM (Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar), DAN PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) KEMENTERIAN KEUANGAN
13
Pelaksanaan DAK Nonfisik Tahun 2016 di Kalimantan Timur 800.0
110.0%
100.0%
700.0
100.0%
90.0%
600.0
674.1
674.1 80.0%
500.0
70.0%
400.0
60.3%
60.0%
300.0
63.7%
282.6
57.8%
200.0
40.2%
170.3
86.3
100.0
83.9
48.5
64.0
57.3%
25.7
0.0
57.5% 42.5%
49.5 2.4 1.0
60.3% 183.9
62.9% 132.6
84.6
50.0%
48.6 61.3
38.5
79.9
59.1% 35.6
40.0%
117.1
Alokasi Realisasi %
30.0%
21.0 20.0%
•
Secara keseluruhan, realisasi DAK Nonfisik 2016 untuk wilayah Kalimantan Timur mencapai 75,3% dari pagu total Rp1,7 triliun atau sebesar Rp1,3 triliun.
•
Daerah dengan realisasi terendah adalah Kab. Kutai Barat yang hanya mencapai 40,2%, sementara yang tertinggi adalah Provinsi Kalimantan Timur mencapai 100%.
KEMENTERIAN KEUANGAN
14
Pelaksanaan DAK Nonfisik 2017: Kebijakan dan Alokasi
DAK NONFISIK SE PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 2017 Rp1,76 triliun
798.4 697.5
➢ Pengalokasian DAK Nonfisik berdasarkan atas biaya satuan (unit cost) dikalikan jumlah kebutuhan berdasarkan data dari K/L teknis terkait ➢ Memberikan Tunjangan Khusus kepada Guru PNSD di desa sangat tertinggal untuk memberikan kompensasi atas kesulitan hidup dalam melaksanakan tugas.
59.8 124.2
46.3
23.1 3.0
11.7
BOS
BOP PAUD
TPG
TAMSIL
TKG
BOKB
KOP & UKM
ADMINDUK
KEMENTERIAN KEUANGAN
➢ Mengalokasikan dana administrasi kependudukan yang ditujukan untuk mendukung penyelenggaraan program dan kegiatan administrasi kependudukan.
15
Kebijakan Dana Insentif Daerah 2017 Tujuan: memberikan penghargaan kepada daerah yang berkinerja baik pengelolaan kesehatan fiskal, keuangan daerah, pelayanan dasar publik serta ekonomi & kesejahteraan
DIALOKASIKAN KEPADA
PROVINSI KRITERIA UTAMA • Opini BPK • Penetapan Perda APBD tepat waktu.
KEMENTERIAN KEUANGAN
KABUPATEN
BERDASARKAN
KOTA KRITERIA KINERJA • Kesehatan fiskal dan pengelolaan keuangan daerah • Pelayanan dasar publik; dan • Ekonomi dan kesejahteraan.
16
Distribusi Dana Insentif Daerah 2017
KEMENTERIAN KEUANGAN
17
Kebijakan Pengalokasian Dana Desa (1) : Formula Pengalokasian Dana Desa DIALOKASIKAN UNTUK 74.954 DESA Berdasarkan: jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis desa. PERTIMBANGAN
CARA PENGHITUNGAN
Proporsi dan bobot formula: ✓ 90% Alokasi Dasar (Pemerataan), ✓ 10% Berdasarkan variabel: - jumlah penduduk desa (25%), - angka kemiskinan desa (35%), - luas wilayah desa (10%), dan - tingkat kesulitan geografis desa (30%)
memperhatikan aspek pemerataan dan keadilan rasio penerima Dana Desa terkecil dan terbesar adalah paling rendah, yakni 1:4 standar deviasi yang paling rendah.
Prioritas Pelaksanaan Prioritas Penggunaan ✓ membiayai pembangunan ✓ pemberdayaan
✓ Swakelola menggunakan tenaga kerja setempat, sehingga penghasilan dan peningkatan daya beli masyarakat desa terjaga, ✓ Kegiatan yang mendorong masyarakat produktif secara ekonomi
masyarakat
18
6,384.40 5,002.40
2228.9
2,891.80
3,136.90
Dana Desa Se-Provinsi Kalimantan Timur
2015
Dana Desa
255.8
115.2
205.7
KEMENTERIAN KEUANGAN
3,171.10
2016
ADD
2017
Bagi Hasil PDRD
Dana Desa* ADD* Bagi Hasil PDRD* Jumlah Desa Rata-rata tiap desa*
2015 2228,9 2.891,8 205,7 7.809 0,7
2016 5.002,4 3.136,9 115,2 7.809 1,0
2017 6.384,4 3.171,1 255,8 7.809 1,3
Perbaikan Mekanisme Penyaluran Dana Desa (2) Perbaikan mekanisme penyaluran diarahkan untuk meningkatkan efektifitas pemanfaatan dan akuntabilitas pelaksanaan Dana Desa, dilakukan dengan mempertimbangkan kinerja penyerapan dan capaian output, serta memindahkan penyaluran melalui KPPN di daerah
EXISTING
Besaran Penyaluran Syarat: • Perda APBD/APBDes • Perkada • Laporan realisasi & konsolidasi • Minimal Penyaluran ke RKUDes • Minimal Penyerapan • Capaian Output
Waktu Penyaluran
RKUN ke RKUD Thp Thp II I 40 60 % %
√ √ √ -
Maret
√ √ √ 50% -
Agus t
PERUBAHAN
RKUD ke RKUDES
Thp I
Thp II
60%
40%
√ √ -
√ √ 50% -
7 hari kerja setelah diterima di RKUD
RKUN ke RKUD Thp Thp II I 40 60 % %
√ √ √ -
√ √ √ 90% 75% 50%
Agus Tahap-1 t
Maret
paling lambat Juli
RKUD ke RKUDES
Thp I
Thp II
60%
40%
√ √ -
√ √ 75% 50%
7 hari kerja setelah diterima di RKUD
19 KEMENTERIAN KEUANGAN
Pokok-Pokok Kebijakan TKDD Tahun 2018 KEBIJAKAN UMUM • Kebijakan Transfer ke Daerah dan Dana Desa dalam APBN dialokasikan sesuai money follows program untuk mendukung implementasi Nawacita ketiga. • Penganggaran, pengalokasian, dan penyaluran berdasarkan kinerja penyerapan anggaran & capaian output.
• Pagu DAU nasional tidak bersifat final, mengikuti perubahan PDN neto. Implikasi: perlu penyesuaian APBD • Porsi gaji PNSD dalam penghitungan DAU semakin menurun secara gradual. • Memperhitungkan beban pengalihan urusan antar tingkat pemerintahan. • Minimal 25% DBH dan DAU digunakan untuk belanja infrastruktur layanan publik.
• • • •
Mengatasi kesenjangan ketersediaan layanan publik antardaerah. Pengalokasian DAK berbasis usulan dan kebutuhan daerah sesuai target output per bidang. Sinkronisasi DAK Fisik: antarprogram, antardaerah, dan antarsumber pendanaan. Jenis DAK Fisik: ✓DAK Regular pemenuhan SPM urusan wajib layanan dasar, a.l. pendidikan, kesehatan, infrastruktur. ✓DAK Penugasan lokus dan program prioritas sesuai prioritas nasional dalam RKP 2018, a.l. pendidikan vokasi, RS Rujukan, irigasi, dan air minum & sanitasi. ✓DAK Afirmasi percepatan infrastruktur daerah perbatasan, kepulauan dan tertinggal, a.l. Transportasi, perumahan dan permukiman.
• Memberikan rewards kepada daerah berprestasi dalam kinerja: ✓ tata kelola keuangan daerah, a.l. e-planning, e-budgeting, dan e-procurement. ✓ pelayanan publik, a.l. penurunan gizi buruk dan PTSP. ✓ kesejahteraan, a.l. pengurangan kemiskinan dan pengangguran. KEMENTERIAN KEUANGAN
20
Kebijakan Umum DAK Fisik Tahun 2018 • Penyempurnaan Jenis & Bidang DAK Fisik sesuai prinsip money follows program, berbasis proposal, serta sinkronisasi DAK dg belanja K/L. • Pengalokasian DAK berbasis target output per bidang, kebutuhan daerah, dan kinerja penyerapan dana dan capaian output/outcome. • Penguatan peran Propinsi dalam sinkronisasi usulan DAK Fisik daerah. • Pelaksanaan penyaluran DAK Fisik melalui KPPN, dengan meningkatkan kualitas pelaporan output DAK Fisik (berbasis spatial) digunakan sebagai bahan informasi dalam pengambilan kebijakan (rewards and punishment pengalokasian DAK Fisik).
KEMENTERIAN KEUANGAN
21
Pokok-Pokok Kebijakan TKDD Tahun 2018 (2) Berbasis kebutuhan per bidang (sector based), untuk urusan wajib layanan dasar
Berbasis kewilayahan (area based), untuk Lokpri pada kategori daerah perbatasan, kepulauan dan tertinggal
Berbasis program prioritas nasional (program based), sesuai Rencana Kerja Pemerintah tahun 2018
KEMENTERIAN KEUANGAN
DAK REGULER
DAK AFIRMASI
DAK PENUGASAN
1. Pendidikan 2. Kesehatan dan KB 3. Jalan 4. Air Minum 5. Sanitasi 6. Perumahan dan Permukiman 7. Pasar 8. IKM 9. Pertanian 10. Kelautan dan Perikanan 11. Pariwisata
1. Kesehatan (Puskesmas) 2. Perumahan dan Permukiman 3. Transportasi 4. Pendidikan 5. Air Minum 6. Sanitasi 1. Pendidikan (SMK) 2. Kesehatan (RS Rujukan dan RS Pratama) 3. Air Minum 4. Sanitasi 5. Jalan 6. Irigasi 7. Pasar 8. Energi Skala Kecil 9. Lingkungan Hidup dan Kehutanan
22
Arah Kebijakan DAK Nonfisik 2018 Pengalokasian berdasarkan kebutuhan riil dan kapasitas daerah Peningkatan kebijakan afirmasi terhadap daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (perbatasan) Peningkatan kualitas DAK Nonfisik melalui penerapan performance based dan pemantauan penggunaan DAK Nonfisik JENIS DAK FISIK 2018 a. b. c. d. e. f. g. h.
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD Tunjangan Profesi Guru PNSD Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD Tunjangan Khusus Guru PNSD di Daerah Khusus BOK dan BOKB Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi, UKM & Ketenagakerjaan Bantuan Pelayanan Administrasi Kependudukan
KEMENTERIAN KEUANGAN
26
Perbaikan Penganggaran Dana Desa ke Depan Penganggaran Dana Desa ditujukan untuk mengatasi kesenjangan dan kemiskinan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa.
• Arahan Presiden : Alokasi dinaikkan 2 kali dibandingkan dengan tahun 2017. • Janji kampanye : Alokasi untuk setiap Desa sesuai janji kampanye Rp.1,4 M tiap desa dengan tetap memerhatikan kemampuan keuangan negara • Meningkatkan anggaran Dana Desa hingga 10% dari dan di luar Dana Transfer ke Daerah untuk memenuhi amanat UU No.6 Tahun 2014 • Menyempurnakan formula alokasi/distribusi Dana Desa dengan tetap memerhatikan aspek pemerataan & keadilan, untuk: ✓ Mempercepat pengentasan kemiskinan. ✓ Mengatasi kesenjangan penyediaan sarana & prasarana pelayanan publik antardesa. ✓ Memberikan afirmasi pada desa tertinggal dan sangat tertinggal, serta daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan. • Penyempurnaan formula alokasi/distribusi Dana Desa dilakukan melalui: ✓ Penyesuaian bobot variabel dengan penekanan pada variabel jumlah penduduk miskin. ✓ Perubahan formulasi proporsi Alokasi dasar (AD) untuk pemerataan, dan Alokasi Formula (AF) berdasarkan variabel dalam UU No. 6 tahun 2014, untuk distribusi yang lebih berkeadilan. ✓ Kebijakan afirmasi dalam perhitungan Dana Desa kepada daerah sangat tertinggal dan tertinggal, serta memerhatikan aspek kewilayahan untuk mempercepat pembangunan desa di daerah terluar, terdepan, perbatasan, dan kepulauan.
24 KEMENTERIAN KEUANGAN
Strategi Optimalisasi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Pajak daerah dan retribusi daerah belum optimal (rata-rata 13,32% pada periode 2011 sd. 2015), APBD masih tergantung dari dana transfer. Peningkatan Basis Data Perpajakan • Mendata ulang WP & objek pajak • Meningkatkan koordinasi internal pemda antara lain dengan bagian penerbitan izin • Memanfaatkan data pihak ketiga (BPN utk PBB)
Penyesuaian Dasar Pengenaan Pajak Melakukan penilaian ulang atas dasar pengenaan disesuaikan dengan potensi dan kemampuan wajib pajak
Penilaian, Penagihan, dan Pemeriksaan • Dibidang penilaian dan penagihan dpt dikerjasamakan dengan DJP dan DJKN. • Dibidang pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan Polri, Kejaksaan, BPK, & BPKP KEMENTERIAN KEUANGAN
Modernisasi • Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam pengelolaan basis data. • Penggunaan Teknologi Informasi dalam pelayanan perpajakan, misalnya e-SKPD, e-payment dan sejenisnya
Strategi Optimalisasi Pajak Daerah Untuk Peningkatan PAD
• Membangun organisasi perpajakan daerah berdasarkan fungsi: pengelola data, pelayanan, penagihan, pemeriksaan, dan pengawasan.
Sinergi Pemda dan DPRD dlm menetapkan Perda PDRD Untuk meningkatkan PAD tanpa menimbulkan distorsi terhdp perekonomian
• Menambah jumlah diklat terkait dengan praktik pemungutan perpajakan yang baik.
• Menyusun SOP setiap pelayanan. Peningkatan SDM • Menambah jumlah diklat utk ahli penilaian, penagihan, dan pemeriksaan.
• Kerjasama kemitraan dengan pemda lain yang dinilai sukses dalam pemungutan perpajakan.
25
Terima Kasih
26