Industrialisasi Menuju Kehidupan yang Lebih baik
EVALUASI KINERJA DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN TAHUN ANGGARAN 2006 DAN 2007 Oleh : INSPEKTUR JENDERAL Disampaikan pada : RAPAT KERJA DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN TAHUN 2008 HOTEL BOROBUDUR, JAKARTA 26 – 29 PEBRUARI 2008
DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN RI
INSPEKTORAT JENDERAL 2008
DAFTAR ISI PRESENTASI A.
B.
C.
DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN 1.DEKONSENTRASI 2.TUGAS PEMBANTUAN PELAKSANAAN TUGAS DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN PADA TAHUN 2006 & 2007 1.TUGAS DEKONSENTRASI DITJEN IKM 2.TUGAS PEMBANTUAN DITJEN IKM 3.TUGAS DEKONSENTRASI IAK KEBIJAKAN PENGAWASAN 1.PENGAWASAN INSPEKTORAT JENDERAL 2.SASARAN PENGAWASAN INSPEKTORAT JENDERAL 3.MEKANISME PELAKSANAAN PENGAWASAN 4.INDIKATOR KEBERHASILAN
DAFTAR ISI PRESENTASI (Lanjutan) D. EVALUASI KINERJA TUGAS DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN TAHUN 2006 & 2007 1. CATATAN KEPADA PUSAT 2. CATATAN KEPADA PUSAT DAN DINAS 3. CATATAN KEPADA DINAS PERINDAG 4. TEMUAN ITJEN PADA PEMERIKSAAN TUGAS DEKONSENTRASI DAN PEMBANTUAN DITJEN IKM TAHUN ANGGARAN 2006 & 2007 5. TEMUAN ITJEN PADA PEMERIKSAAN TUGAS DEKONSENTRASI DITJEN IAK TAHUN ANGGARAN 2007 E. PENGAWASAN INSPEKTORAT JENDERAL DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN TAHUN 2008 1. FOKUS INSPEKTORAT JENDERAL TAHUN 2008 2. LANGKAH-LANGKAH INSPEKTORAT JENDERAL 3. WDP DEPPERIN 2007/2008 F. KESIMPULAN DAN SARAN
DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN
DEKONSENTRASI •
•
•
Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang Pemerintah pusat melalui Kementerian Negara/lembaga kepada Gubernur selaku wakil Pemerintah pusat di daerah. Tugas Dekosentrasi merupakan Tugas dari APBN yang dialokasikan berdasarkan rencana kerja Kementerian Negara/Lembaga untuk dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ditetapkan Gubernur. Gubernur memberitahukan kepada DPRD tentang kegiatan Dekonsentrasi.
TUGAS PEMBANTUAN •
•
•
Tugas Pembantuan adalah penugasan khusus Pemerintah pusat melalui Kementerian Negara/lembaga kepada Bupati/Walikota di daerah. Tugas Pembantuan merupakan Tugas dari APBN yang dialokasikan berdasarkan rencana kerja Kementerian Negara/Lembaga untuk dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ditetapkan Bupati/Walikota Bupati/Walikota memberitahukan adanya Tugas Pembantuan kepada DPRD.
PELAKSANAAN TUGAS DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN PADA TAHUN 2006 & 2007
Tugas Dekonsentrasi Ditjen IKM Pada tahun 2006, Tugas Dekonsentrasi dari Ditjen IKM meliputi 33 Provinsi dengan dana Rp.75.393.900.000,- untuk kegiatan antara lain sbb : • • • • • • • •
Pendidikan Pelatihan Teknik dan Fungsional Pameran/ Visualisasi/ Publikasi/ dan Promosi Pengumpulan dan pengolahan data Bantuan Usaha Ekonomi Produktif Pemberian bantuan hak paten Pengembangan kelembagaan dan Kemitraan usaha Kekayaan Intelektual Tradisional Knowledge, Standarisasi Dsb
Realisasi Program 98,20 %, realisasi Anggaran 96,23 %. Pada tahun 2006 belum dilaksanakan Tugas Pembantuan.
Tugas Dekonsentrasi Ditjen IKM (Lanjutan) Pada tahun 2007, Tugas Dekonsentrasi meliputi 33 Provinsi dengan dana Rp.139.000.000.000,- atau naik 45,76%. untuk program sbb : • • • • • • • • •
Pendidikan dan pelatihan teknik dan fungsional Promosi investasi dan pameran Bantuan usaha ekonomi produktif Updating data Pengembangan kelembagaan Penyuluhan dan penyebaran informasi Pengelolaan SAP Penguatan & Pengembangan Klaster IKM Dsb
Realisasi Program 81,10 % (menurun 17 %), realisasi anggaran 64,01 % (menurun 32,22 %).
Tugas Pembantuan Ditjen IKM (Lanjutan) Pada tahun 2007 Tugas Pembantuan kepada 18 Kabupaten/ Kota yaitu : Kab. Lampung Barat, Kab. OKU, Kab. Pakpak Bharat, Kab. Lebak, Kab. Sumedang, Kab. Purbalingga, Kab. Sidoarjo, Kab. Bojonegoro, Kab. Gianyar, Kab. Bima, Kab. Sumba Timur, Kab. Sanggau, Kab. Sintang, Kab. Katingan, Kota Palu, Kab. Konawe, Kab. Polewali Mandar, Kab. Sorong. Dana yang dialokasikan sebesar Rp 20.000.000.000,- untuk program : a) b) c) d) e) f) g) h) i) j)
Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (Mesin/ Peralatan) Pendidikan & Pelatihan Teknis; Pameran/Visualisasi/Publikasi dan Promosi Penyuluhan & Penyebaran Informasi Penyelenggaraan Sosialisasi/Workshop/Diseminasi/Seminar/Publikasi Kemitraan dengan Pelaku Usaha Pembinaan Pelaku Usaha dan konsumen Pembentukan dan Pembinaan Kelompok Pengamanan Swakarsa Penyusunan Program dan Rencana Kerja/Teknis/Program Dsb
Realisasi Program 85,20 %, realisasi anggaran 79,27 %.
Tugas Dekonsentrasi Ditjen IAK Pada tahun 2007, Tugas Dekonsentrasi Ditjen IAK meliputi 13 Provinsi dengan Dana Rp.14.000.000.000,- untuk Program sbb :
Realisasi program 80,50 %, realisasi anggaran 76,65 %.
KEBIJAKAN PENGAWASAN
PENGAWASAN INSPEKTORAT JENDERAL Ditujukan kepada unit kerja : 1. 2. 3. 4.
Unit Pusat Unit Pusat didaerah Tugas Dekonsentrasi Tugas Pembantuan
SASARAN PENGAWASAN ITJEN Untuk mendapatkan gambaran/ fakta apakah : a. Rencana, program, dan kegiatan dilaksanakan secara efektif dan efisien b. Laporan keuangan satuan kerja sesuai Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP) c. Pelaksanaan rencana, program dan kegiatan sesuai kebijakan dan peraturan perundangundangan
MEKANISME PELAKSANAAN PENGAWASAN Pengawasan oleh tim Inspektorat Jenderal dilaksanakan dengan cara :
a. Pemeriksaan komprehensif, pemeriksaaan khusus, pemeriksaan kinerja, pemeriksaan bukan riil (desk audit) b. Pengujian c. Pengusutan d. Pemantauan e. Penilaian
MEKANISME PELAKSANAAN PENGAWASAN (Lanjutan)
Ruang lingkup pengawasan meliputi : a. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan program dan kegiatan APBN maupun sumber lainnya, baik di pusat maupun di daerah b. Pembinaan dan pengawasan penyusunan laporan keuangan departemen, termasuk reviu atas laporan keuangan c. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan sistem pengendalian intern
INDIKATOR KEBERHASILAN a. Meningkatnya disiplin, prestasi dan pencapaian sasaran pelaksanaan tugas yang ditunjukan : 1) 2) 3) 4)
Tertib pengelolaan keuangan; Tertib pengelolaan perlengkapan; Tertib pengelolaan kepegawaian; Tercapainya realisasi program.
b. Terciptanya pelaksanaan jawabkan
keteraturan, tugas yang
c. Meningkatnya kepatuhan perundang-undangan;
keterbukaan dan dapat dipertanggung terhadap
peraturan
d. Menurun dan hilangnya praktik KKN e. Berkurang dan hilangnya penyalahgunaan wewenang serta meningkatnya penyelesaian tindak lanjut.
INDIKATOR KEBERHASILAN (Lanjutan) f. Tertib administrasi dan jelasnya keberadaan barang milik Negara dan barang inventaris g. Cepatnya pengurusan dan pelayanan kepegawaian, 1) Penatausahaan 2) Ketepatan waktu 3) Ada tidaknya pengaduan dari pegawai
INDIKATOR KEBERHASILAN (Lanjutan) Indikator penilaian tertinggi adalah opini BPK atas laporan keuangan dengan status Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Klasifikasi opini BPK sbb : -
Disclaimer Tidak wajar Wajar Dengan Pengecualian (WDP) Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
EVALUASI KINERJA DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN TAHUN 2006 dan 2007
EVALUASI KINERJA DEKON & TP Hasil evaluasi dalam 2 (dua) tahun terakhir sebagai berikut : Catatan kepada Pusat
1.
Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan belum sepenuhnya memenuhi persyaratan prosedural dan legal formal.
2.
Terdapat kecenderungan program dan kegiatan yang sama dan alokasi anggaran yang besarnya relatif sama di setiap Provinsi/ Kabupaten/ Kota, yang sebaiknya disesuaikan dengan kebutuhan dan Kompentensi Inti Daerah masing-masing.
EVALUASI KINERJA DEKON & TP (Lanjutan) Catatan kepada Pusat dan Dinas 1. Hasil pemeriksaan BPK tahun 2006 terhadap 19 Satker dari 56 Satker Pusat dan Daerah terdapat 12 Satker belum memiliki pembukuan barang persediaan yang memadai. 2. Program dan kegiatan Dekonsentrasi belum sepenuhnya mengarah kepada kegiatan yang memprioritaskan kepada pengembangan Kompentensi Inti Industri Daerah dari daerah penerima. 3. Program dan kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan masih terdapat yang belum dikaitkan dengan pemanfaatan dan pengembangan UPT di daerah yang bersangkutan.
EVALUASI KINERJA DEKON & TP (Lanjutan) Catatan kepada Pusat dan Dinas (Lanjutan) 4. Belum terlihat sinergi antara Program dan kegiatan Dekonsentrasi dengan Program Pusat atau Balai Litbang untuk pengembangan suatu industri tertentu pada daerah yang bersangkutan. 5. Masih dijumpai adanya ketidaktertiban pengelolaan administrasi keuangan, pengelolaan persediaan, pengelolaan aset tetap dan kelemahan dalam Sistem Pengendalian Internal
EVALUASI KINERJA DEKON & TP (Lanjutan) Catatan kepada Dinas Perindag
1. Hasil pemeriksaan BPK tahun 2006 terhadap 33 Satker Dekonsentrasi hanya 3 Satker yang melaporkan persediaannya di neraca. 2. Masih terjadi Mesin dan Peralatan yang diterima oleh Dinas Perindag belum mendapat tempat/gedung dan fasilitas pendukung yang memadai untuk beroperasi pada waktunya. 3. Masih dijumpai kegiatan yang belum saling mengisi dan memperkuat dalam pengembangan industri di daerah yang dibiayai APBN dan APBD.
EVALUASI KINERJA DEKON & TP (Lanjutan) Catatan kepada Dinas Perindag 4.
Masih dijumpai adanya ketidaktertiban pengelolaan administrasi keuangan, pengelolaan persediaan, pengelolaan aset tetap dan kelemahan dalam Sistem Pengendalian Internal.
5.
Pengelolaan administrasi keuangan banyak yang belum memenuhi SAP
EVALUASI KINERJA DEKON & TP (Lanjutan) JENIS TEMUAN
Kode jenis temuan menurut Kantor MENPAN adalah sbb : Kode
Jenis Temuan
01
Kasus yang merugikan negara
02
Kewajiban Penyetoran kepada Negara
03
Pelanggaran terhadap peraturan perundangan-undangan yang berlaku
04
Pelanggaran terhadap prosedur dan tata kerja yang telah ditetapkan
05
Penyimpangan dari dari ketentuan pelaksanaan anggaran
06
Hambatan terhadap kelancaran proyek
07
Hambatan terhadap kelancaran tugas pokok
08
Kelemahan Administrasi (Kelemahan Tata Usaha dan Akuntansi)
09
Ketidaklancaran pelayanan kepada masyarakat
10
Temuan pemeriksaan di program lainnya
EVALUASI KINERJA DEKON & TP (Lanjutan)
Temuan Itjen pada Pemeriksaan Dekon Ditjen IKM Tahun Anggaran 2006 & 2007
Jumlah Temuan
120 100 80 60 40 20 0 01 Tahun 2006
02
03
Tahun 2007
04
05
06
Jenis Temuan
07
08
09
10
EVALUASI KINERJA DEKON & TP (Lanjutan) Temuan Itjen pada Pemeriksaan Dekon Ditjen IAK Tahun Anggaran 2007
Jumlah Temuan
50 40 30 20 10 0 01
02
03
04
05
06
Jenis Temuan
07
08
09
10
EVALUASI KINERJA DEKON & TP (Lanjutan) Temuan pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan berdasarkan ranking terbanyak adalah : 1. Kelemahan Administrasi (kelemahan Tata Usaha dan Akuntansi) 2. Pelanggaran terhadap prosedur dan tata kerja yang telah ditetapkan 3. Penyimpangan dari ketentuan pelaksanaan anggaran
PENGAWASAN INSPEKTORAT JENDERAL DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN TAHUN 2008
PENGAWASAN ITJEN TAHUN 2008 Opini BPK terhadap laporan keuangan Departemen Perindustrian tahun 2006 adalah Disclaimer. Tahun 2007 dan Tahun 2008 ditargetkan diperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Peranan Dinas Perindag Provinsi/Kabupaten/Kota dalam mengelola APBN dari dana Tugas Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan sangat penting agar dicapai opini BPK dengan status WDP.
PENGAWASAN ITJEN TAHUN 2008 (Lanjutan) Fokus Inspektorat Jenderal pada tahun 2008 : a) Pengawasan dan pemeriksaan pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan dari program PIKM dan IAK b) Monitoring dan evaluasi pemanfaatan bantuan peralatan mesin c) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan industri dengan pendekatan klaster
pembangunan
d) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pengembangan industri di daerah pasca otonomi
PENGAWASAN ITJEN TAHUN 2008 (Lanjutan) Langkah-langkah meliputi :
yang
dilakukan
Inspektorat
Jenderal
a) Melakukan pendampingan, pengawalan dan advokasi dari tahap perencanaan program dan pelaksanaannya. b) Pemeriksaan komprehensif, untuk evaluasi capaian target dan sasaran program yang ditetapkan. c) Bimbingan teknis penyusunan Laporan Realisasi Anggaran dan sebagainya. d) Peningkatan disiplin pada satker untuk percepatan pelaksanaan Tindak Lanjut temuan e) Pembentukan Satuan Pengendali Intern (SPI) di Satker Depertemen Perindustrian
PENGAWASAN ITJEN TAHUN 2008 (Lanjutan) f. Pembentukan dan operasionalisasi Klinik Itjen g. Penguatan Sumber Daya Aparat Pengawas dan Kode Etik Auditor h. Peningkatan kualitas audit. Dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) 2008 Departemen Perindustrian dan Departemen Dalam Negeri telah menyusun jadwal pengawasan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal dan Bawasda. BPK juga bermaksud melaksanakan pemeriksaan Dana Dekonsentrasi.
WDP DEPPERIN 2007/2008 2007 – 2008 SETJEN
WDP
SEKOLAH, BDI
WDP
2009 WDP
IAK
WDP
ILMTA
WDP
IATT
WDP
ITJEN
WDP
BPPI
WDP
BALAI- BALAI
WDP
IKM
WDP
DINAS PROV
WDP
DINAS KAB/KOTA
WDP
WDP
WDP
WDP
WTP
SYARAT OPINI WAJAR DENGAN PENGECUALIAN Opini BPK berdasarkan kepatuhan terhadap perundang-undangan, efektifitas pengendalian, kecukupan pengungkapan dan kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintah, meliputi aspek : 1. 2. 3. 4. 5.
Sistem Pengendalian Intern dan operasionalnya Catatan persediaan dalam neraca Barang Milik Negara bermasalah Administrasi barang inventaris Pengelolaan dana bergulir
KESIMPULAN DAN SARAN
KESIMPULAN DAN SARAN a) Kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan hakekatnya kegiatan Pusat yang diadakan didaerah; b) Program dan Kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan hendaknya memperkuat pengembangan Kompentensi Inti Industri Daerah; c) Pimpinan Satker dan perangkatnya pada Dinas Perindustrian Provinsi/ Kabupaten/ Kota agar bahu membahu dengan cemat dan tertib dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan agar Departemen Perindustrian dapat memperoleh status WDP pada tahun 2007/ 2008. JAKARTA, PEBRUARI 2008
INSPEKTORAT JENDERAL
INDUSTRIALISASI MENUJU KEHIDUPAN YANG LEBIH BAIK
TERIMA KASIH
