EVALUASI KINERJA TUGAS PEMBANTUAN TAHUN

EVALUASI KINERJA TUGAS PEMBANTUAN TAHUN 2007 - 2009

OLEH : INSPEKTUR JENDERAL

KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN Yogyakarta, 23-26 Maret 2010

DAFTAR ISI PRESENTASI I.

TUGAS PEMBANTUAN

II. PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN TAHUN 2007 - 2009 III. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TUGAS PEMBANTUAN IV. TEMUAN DAN EVALUASI KINERJA TUGAS PEMBANTUAN 2007 - 2009 V. PENGAWASAN DAN PEMBINAAN TUGAS PEMBANTUAN TAHUN 2010 VI. KESIMPULAN DAN SARAN

TUGAS PEMBANTUAN

KONSEP DASAR Pembagian kekuasaan secara vertikal melahirkan garis hubungan antara pusat dan daerah

Desentralisasi

Dekonsentrasi

Pelimpahan wewenang oleh Menteri Perindustrian kepada Gubernur

Tugas Pembantuan (Medebewind)

Penugasan oleh Menteri Perindustrian kepada Bupati/ Walikota

TUGAS PEMBANTUAN •

•

•

Tugas Pembantuan adalah penugasan khusus Pemerintah pusat melalui Kementerian Negara/lembaga kepada Bupati/Walikota di daerah. Tugas Pembantuan merupakan Tugas dari APBN yang dialokasikan berdasarkan rencana kerja Kementerian Negara/Lembaga untuk dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ditetapkan Bupati/Walikota Bupati/Walikota memberitahukan adanya Tugas Pembantuan kepada DPRD.

Dasar Hukum UNDANG-UNDANG NO. 32 TAHUN 2004 UNDANG-UNDANG NO. 33 TAHUN 2004

DASAR HUKUM PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

PERATURAN PEMERINTAH NO. 79 TAHUN 2005 PERATURAN PEMERINTAH NO. 38 TAHUN 2007 PERATURAN PEMERINTAH NO. 7 TAHUN 2008 KEPUTUSAN PRESIDEN NO. 42 TAHUN 2002

Mekanisme Pelaksanaan TP PERENCANAAN PROGRAM DAN PENGANGGARAN

PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN

MEKANISME PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Perencanaan Program dan Penganggaran MASUKAN BUPATI/WALIKOTA

PENYUSUNAN RENJA-KL DEPPERIN

PEMBAHASAN RENJA-KL DI MUSRENBANG

RENJA-KL YANG DISETUJUI DITETAPKAN DALAM RKP

RKP DITETAPKAN DENGAN PERPRES

PEMBERITAHUAN KE BUPATI/WALIKOTA

BUPATI/WALIKOTA MELAPORKAN KE DPRD

PENETAPAN SKPD OLEH BUPATI/WALIKOTA

PERATURAN MENPERIN PELIMPAHAN TP

BUPATI/WALIKOTA MENERIMA TP

TEMBUSAN KE: MENDAGRI, MENKEU, KA.BAPPENAS

Penyelenggaraan Tugas Pembantuan SKPD * MELAKSANAKAN TP

SKPD BERTANGGUNG JAWAB ATAS NAMA BUPATI/WALIKOTA

SKPD MELAKSANAKAN KEGIATAN SERTA PENATAUSAHAAN KEU DAN BARANG

SKPD MENYAMPAIKAN LAPORAN KEPADA MENPERIN SELAKU PEMBERI TUGAS

*) DINAS YANG MENANGANI BIDANG PERINDUSTRIAN

PENATAUSAHAAN KEU DAN BARANG TERPISAH DARI DEKONSENTRASI DAN DESENTRALISASI

LAPORAN SKPD SEBAGAI BAHAN EVALUASI & PENGENDALIAN

Pengelolaan BMN BARANG HASIL PELAKSANAAN TP ADALAH BMN

PENATAUSAHAAN BMN OLEH SKPD

BMN HASIL TP DAPAT DIHIBAHKAN KE DAERAH

BMN YANG DIHIBAHKAN PENATAUSAHAANNYA OLEH BUPATI/WALIKOTA SEBAGAI BMD

Pertanggung Jawaban dan Pelaporan SKPD MENYAMPAIKAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN SETIAP TRW & AKHIR TAHUN ANGGARAN KE MENPERIN KHUSUS LAP. REALISASI KEUANGAN SETIAP BULAN

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN MEMUAT ASPEK MANAJERIAL DAN ASPEK AKUNTABILITAS

ASPEK MANAJERIAL : PENYERAPAN DANA, PENCAPAIAN TARGET, KENDALA YG DIHADAPI, SARAN TINDAK LANJUT

ASPEK AKUNTABILITAS : LAPORAN REALISASI ANGGARAN, NERACA, CALK, BMN

PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN TAHUN 2007 - 2009

PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN TAHUN 2007, 2008 & 2009 TAHUN 2007 (18 kabupaten / kota) Rp. 20 M Realisasi anggaran 79,3%

TAHUN 2008 (80 kabupaten / kota) Rp. 58,1 M Realisasi anggaran 78,48%

TAHUN 2009 (75 kabupaten / kota) Rp. 53,1 M Realisasi Anggaran 92,36 %

1. Pendidikan & Pelatihan Teknis 2. Pendataan industri. 3. Pameran/Visualisasi/Publikasi dan Promosi 4. Penyuluhan & Penyebaran Informasi 5. Bantuan Usaha Ekonomi Produktif

6. Penyelenggaraan Workshop/Seminar 7. Kemitraan dengan Pelaku Usaha 8. Pembinaan Pelaku Usaha dan Konsumen 9. Penyusunan Program dan Rencana Kerja. 10. Dsb.

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TUGAS PEMBANTUAN

LANDASAN HUKUM : UU NO. 32 / 2004 PP NO 79 / 2005 KEPPRES NO 42 / 2002

TUJUAN PEMBINAAN & PENGAWASAN: RENCANA VS HASIL, DAMPAK, KESESUAIAN DGN ATURAN

PEMBINAAN & PENGAWASAN TP

SASARAN PENGAWASAN: PROGRAM , KESESUAIAN PELAKSANAAN DAN PENGELOLAAN ANGGARAN

KEGIATAN PENGAWASAN : PEMERIKSAAN PELAKSANAAN PROGRAM & KEUANGAN

INDIKATOR KEBERHASILAN : PENINGKATAN DISIPLIN & PRESTASI TAAT ATURAN, HILANG KKN EFEKTIF & EFISIEN, WTP

TEMUAN DAN EVALUASI KINERJA TUGAS PEMBANTUAN TAHUN 2007 - 2009

TEMUAN PADA TUGAS PEMBANTUAN Kode jenis temuan menurut Kantor MENPAN adalah sbb : Kode

Jenis Temuan

01

Kasus yang merugikan negara

02

Kewajiban Penyetoran kepada Negara

03

Pelanggaran terhadap peraturan perundangan-undangan yang berlaku

04

Pelanggaran terhadap prosedur dan tata kerja yang telah ditetapkan

05

Penyimpangan dari dari ketentuan pelaksanaan anggaran

06

Hambatan terhadap kelancaran proyek

07

Hambatan terhadap kelancaran tugas pokok

08

Kelemahan Administrasi (Kelemahan Tata Usaha dan Akuntansi)

09

Ketidaklancaran pelayanan kepada masyarakat

10

Temuan pemeriksaan di program lainnya

TEMUAN INSPEKTORAT JENDERAL DALAM PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN TAHUN 2009 No.

Provinsi

01

02

KODE TEMUAN MENURUT MEN PAN 03 04 05 06 07 08

09

10

Juml ah

1

Kab.Sumedang

-

-

1

-

4

-

1

3

-

-

9

2

Kab.Pak-pak Barat

-

-

1

-

3

-

-

2

-

2

8

3

Kab.Bima

-

-

-

-

1

-

2

1

-

1

5

4

Kab.Lebak

-

-

-

-

2

-

1

1

-

3

7

5

Kab. Palu

-

-

2

-

-

-

1

1

-

2

6

6

kab. Purbalingga

-

-

1

-

-

-

1

-

-

2

4

7

Kab.Polewali mandar

-

-

1

-

3

-

1

1

-

1

7

8

Kab. Sorong

-

-

1

-

1

-

-

2

-

-

4

9

Kab.OKU

-

-

-

-

1

-

-

2

-

1

4

10

Kab. Lampung Barat

-

-

1

-

4

-

2

1

-

1

9

11

Kab.Sintang

-

-

2

-

4

-

-

1

-

6

13

12

Kab.Sidoarjo

-

-

1

-

-

1

-

3

-

4

9

13

Kab.Bojonegoro

-

-

-

-

2

1

-

2

-

6

11

14

Kab.Katingan

-

-

4

-

4

-

-

2

-

2

10

18

TEMUAN INSPEKTORAT JENDERAL DALAM PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN TAHUN 2009 (LANJUTAN) No.

Provinsi

KODE TEMUAN MENURUT MEN PAN 01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

Jumlah

15

Kab. Sumba Timur

-

-

1

-

4

-

2

1

-

-

8

16

Kab. Konawe

-

-

1

-

2

-

1

1

-

2

7

17

Kab.Gianyar

-

-

2

-

2

-

-

2

-

1

7

18

Kab.Sanggau

-

-

-

-

1

-

2

2

-

-

5

19

Kab.Bantul

-

-

-

-

4

-

-

4

-

-

8

20

Kota Banjarmasin

-

-

-

2

1

-

-

1

-

1

5

21

Kota Makassar

-

-

1

-

1

1

1

3

-

1

8

22

Kota Bukittinggi

-

-

-

-

1

-

-

4

-

1

6

23

Kota Ternate

-

-

2

-

1

-

1

-

-

4

24

Kota Bengkulu

-

-

1

-

2

-

2

2

-

-

7

25

Kota Bandung

-

-

-

-

1

1

2

3

-

-

7

26

Kab. Pasuruan

-

-

1

-

6

-

-

4

-

2

13

27

Kab.Gorontalo

-

-

1

-

3

-

-

3

-

1

8

19

TEMUAN INSPEKTORAT JENDERAL (LANJUTAN) No.

Provinsi

KODE TEMUAN MENURUT MEN PAN 01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

Juml ah

28

Kota Dumai

-

-

-

-

2

-

-

4

-

-

6

29

Kab. Lingga

-

-

1

-

1

-

1

3

-

1

8

30

Kab. Pekalongan

-

-

1

-

1

-

-

2

-

3

7

31

Kota Palembang

-

-

1

-

3

-

1

4

-

2

11

32

Kota Samarinda

-

-

3

-

2

-

1

1

-

3

10

33

Kota Ambon

-

-

2

-

3

-

1

4

-

1

11

34

Kota Banda Aceh

-

-

-

-

3

-

-

-

-

1

4

35

Kota Banjar.

-

-

-

-

1

-

1

3

-

2

7

36

Kota Jambi

-

-

-

-

5

-

2

2

-

-

9

37

Kab.Tj.Jabung Timur

-

-

-

-

2

1

3

1

-

2

9

2

3

-

3

11

-

3

8

38

Kota Bitung

-

-

-

-

3

39

Kota Mataram

-

-

2

-

3

40

Kab. Bone

-

-

3

-

6

Jumlah

-

-

38

3

93

-

5

1

3

-

4

17

32

83

-

65

319

20

HASIL PEMERIKSAAN TUGAS PEMBANTUAN TAHUN 2009 REKAPITULASI TEMUAN TUGAS PEMBANTIAN TAHUN 2009 100

93

90

83

80 65

70 60 50 38

40

32

30 20 10

0

0

01

02

5

3

0

0 03

04

05

06

07

08

09

10

21

TEMUAN TERBANYAK PADA TUGAS PEMBANTUAN TAHUN 2007 - 2009 1) Penyimpangan Pelaksanaan Anggaran (Kode 05), antara lain : a. Pengelolaan keuangan belum sesuai ketentuan; b. Proses pengadaan barang dan jasa belum sesuai dengan Keppres No. 80 tahun 2003; c. KPA belum lakukan pemeriksaan uang kas sesuai ketentuan.

2) Kelemahan Administrasi (Kode 08), antara lain : a Laporan akhir pelatihan tidak sesuai substansi kegiatan dan tidak lengkap. b. Kegiatan UPL tidak dilaporkan per semester. c. Laporan tahunan Tugas Pembantuan tidak gambarkan keseluruhan pelaksanaan kegiatan d. Bendahara tidak membuat buku pembantu pengawasan anggaran per MAK. e. Saldo pada buku kas umum bendaharawan melebihi ketentuan.

22

TEMUAN TERBANYAK PADA TUGAS PEMBANTUAN TAHUN 2007 - 2009 (lanjutan)

3) Temuan Audit Lainnya (Kode 10), antara lain : a. Program yang dilaksanakan belum mengakomodir pembinaan dan pengembangan Kompetensi Inti Industri Daerah b. Kemampuan teknis SDM untuk pembinaan IKM masih terbatas. c. Pemberian bantuan mesin dan peralatan belum sepenuhnya diawali dengan proposal permohonan dan belum dilakukan analisa kebutuhan maupun survey lapangan. d. Spesifikasi mesin peralatan bantuan ke KUB tidak selalu sesuai dengan kebutuhannya. e. Terdapat bantuan mesin peralatan ke KUB belum berfungsi maksimal.

23

Opini BPK terhadap laporan Kementerian Perindustrian : Tahun Tahun Tahun Tahun

2006 2007 2008 2009

= = = =

keuangan

Disclaimer. Wajar Dengan Pengecualian Wajar Tanpa Pengecualian. Wajar Tanpa Pengecualian.

Peranan Dinas Perindustrian Kabupaten/Kota dalam mengelola APBN dana Tugas Pembantuan sangat penting untuk mempertahankan opini BPK dengan status WTP pada tahun 2010.

EVALUASI KINERJA Tugas Pembantuan 1. Pelaksanaan Tugas Pembantuan belum fokus untuk mendukung pengembangan Kompetensi Inti Industri Daerah; 2. Belum diarahkan fokus kepada peningkatan soft skill pelaku usaha untuk meningkatkan daya saing usahanya; 3. Lemahnya kompetensi anggota UPL serta pemahaman terhadap Pedoman Dirjen IKM dalam membantu pemecahan masalah industri di daerah; 4. Dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, masih terjadi ketidaksesuaian dalam prosedur dan kelengkapan dokumen pengadaan sesuai Keppres 80/tahun 2003; 5. Penyelenggaraan Diklat Teknis masih kurang tertib dan masih sering kurang capai sasaran; 6. Mekanisme pemberian bantuan belum sepenuhnya mengikuti ketentuan Menteri/Dirjen Perindustrian serta umumnya belum didukung adanya analisis kebutuhan; 7. Belum semua pengelola dana Tugas pembantuan membuat dan mematuhi SOP kegiatan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugasnya.

TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN TUGAS PEMBANTUAN TAHUN 2009

Jumlah Temuan

Selesai

319 Temuan

295 (92,48%)

Dalam Proses 14 (4,39%)

Belum Selesai 10 (3,13%)

26

PENGAWASAN DAN PEMBINAAN TUGAS PEMBANTUAN TAHUN 2010

Fokus pengawasan pada tahun 2010 : a. Evaluasi kinerja pelaksanaan program Tugas Pembantuan di masing-masing Dinas; b. Pemeriksaan pengelolaan dana Tugas Pembantuan untuk menilai penggunaannya yang efisien, efektif, ekonomis dan akuntabel; c. Mengevaluasi pemanfaatan bantuan peralatan mesin oleh KUB; d. Mengevaluasi pelaksanaan program apakah sejalan dengan kebijakan pengembangan industri nasional dan daerah;

Pengawasan dan pembinaan meliputi : a. Memberikan pendampingan dan advokasi sejak tahap perencanaan program dan pelaksanaannya. b. Pemeriksaan kinerja, untuk evaluasi capaian target dan sasaran program yang ditetapkan. c. Menilai Akuntabilitas Laporan Keuangan melalui Reviu Laporan Keuangan. d. Bimbingan teknis penyusunan Laporan Realisasi Anggaran dan sebagainya. e. Peningkatan disiplin pada SKPD untuk percepatan pelaksanaan Tindak Lanjut temuan; f. Memberikan konsultasi melalui Klinik Konsultasi Inspektorat Jenderal; g. Penguatan Sumber Daya Aparat Pengawas h. Peningkatan kualitas audit.

PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN (PKPT) TAHUN 2010 TUGAS PEMBANTUAN No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Provinsi

BULAN JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGS SEP OKT NOV DES

Kota Banda Aceh Kab. Temanggung Kota Bukit Tinggi

V V V

Kota Dumai

V

Kab. Lingga Kota Jambi Kab. Tj. Jabung Timur Kota Palembang Kab. O K U Kota Bengkulu

V

Kab. Lampung Barat Kab. Lebak Kab. Sumedang Kab. Bandung

15 Kab. Purbalingga 16 Kab. Pekalongan 17 Kab. Bantul 18 Kab. Pasuruan 19 Kab. Sidoarjo 20 Kab. Bojonegoro

V V V V V V V V V V V V V V V 30

PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN (PKPT) TAHUN 2010 TUGAS PEMBANTUAN (lanjutan) No.

Provinsi


21 Kab. Gianyar 22 Kab. Bima 23 Kota Mataram

V V V

24 Kab. Sumba Timur

V

25 26 27 28

Kab. Sanggau Kab. Sintang Kota Banjarmasin Kab. Banjar

V

29 30 31 32

Kota Samarinda Kota Bitung Kab. Gorontalo Kota Palu

33 34 35 36

Kab. Poliwalimandar Kota Makassar Kab Konawe Kota Ambon

37 Kota Ternate 38 Kab. Sorong

V V V V V V V V V V V V V

31


Provinsi


39 Kota Surakarta 40 Kab. Sumbawa 41 Kota Dompu

V V V

42 Kab. Bengkayang

V

43 44 45 46

Kab. Kep. Talaud Kab. Poso Kab. Gowa Kota Kendari

V

47 48 49 50

Kab. Aceh Pidie Kota Samarinda Kab. Bengkulu Utara Kab. Bogor

51 52 53 54

Kab. Magetan Kab. Lombok Timur Kab. Pontianak Kota Mamuju

55 56 57 58

Kab Halmahera Barat Kab. Tanah Datar Kab. Rajang Lebong Kab. Pandegelang

V V V V V V V V V V V V V V V 32


Provinsi


59 Kab. Bondowoso 60 Kab. Lomboik Barat 61 Kota Sekadau

V V V

62 Kota Ketapang

V

63 64 65 66

Kab. Tapin Kab. Barito selatan Kota Enrenkang Kab. Padang pariaman

V

67 68 69 70

Kota Bengkulu Selatan Kab. Cirebon Kab. Madiun Kab. Belu

71 72 73 74

Kab. Pulau Buru Kab. Seram Bag. Barat Kab. Tomohon Kab. Bone

75 Kab. Katingan

V V V V V V V V V V V V

33

KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN DAN SARAN a.

Kegiatan Tugas Pembantuan adalah kegiatan Pusat yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian Kabupaten/Kota untuk mempercepat pembangunan industri di daerah;

b.

Program dan kegiatan Tugas Pembantuan belum sepenuhnya fokus untuk memperkuat pengembangan Kompetensi Inti Industri Daerah;

c.

Kepala Dinas lebih mengawasi dan mengendalikan perangkatnya dalam melaksanakan program Tugas Pembantuan sehingga sasaran kegiatan tercapai optimal dan temuan menjadi minimal;

d.

Kepala Dinas dan perangkatnya lebih cermat dan tertib dalam pengelolaan dana Tugas Pembantuan agar Kementerian Perindustrian dapat mempertahankan status WTP pada tahun 2010/2011.

35

TERIMA KASIH

EVALUASI KINERJA TUGAS PEMBANTUAN TAHUN

Recommend Documents