EVALUASI KINERJA TUGAS PEMBANTUAN TAHUN 2007 Disampaikan pada : RAPAT KERJA DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN TAHUN 2008 HOTEL JW MARRIOTT, SURABAYA 11-14 MARET 2008
I. PENDAHULUAN RPJMN 2004-2009 di sektor industri mengamanatkan 3 (tiga) kebijakan pokok pembangunan industri, yaitu: a. Peningkatan daya saing industri b. Peningkatan kapasitas industri c. Peningkatan peranan sektor pendukung industri Peningkatan daya saing industri dilakukan melalui perbaikan iklim usaha dan penyelesaian masalah-masalah yang menghambat perkembangan industri. Peningkatan kapasitas industri dilakukan melalui peningkatan investasi industri dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri (P3DN). Peningkatan peranan sektor pendukung industri dilakukan melalui pembangunan kawasan industri, pengembangan kapasitas diklat dan penguatan
kelembagaan
pengawasan
standarisasi,
akreditasi
dan
pengendalian mutu. Dalam sistem perencanaan pembangunan nasional di bidang industri, maka Departemen Perindustrian, Dinas Perindag Provinsi/ Kabupaten/Kota sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing berwenang dan bertanggung jawab atas pelaksanaan 3 (tiga) kebijakan pokok di atas. Sementara itu, dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah Dinas Perindag memiliki tanggung jawab untuk membina dan mengembangkan industri di wilayahnya masing-masing sesuai dengan arah kebijakan yang tercantum dalam RPJM daerah yang bersangkutan.
1
Dalam pelaksanaan Tugas Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan di bidang industri, acuan yang dipakai adalah 3 (tiga) kebijakan pokok tersebut
sebagai
Departemen
landasan
Perindustrian
untuk
yang
penyusunan
akan
kegiatan-kegiatan
dilaksanakan
dengan
azas
Dekonsentrasi di Provinsi dan yang akan diselenggarakan dengan azas Pembantuan di Provinsi/Kabupaten/ Kota. Dalam hal ini Departemen Perindustrian mengambil kebijakan bahwa pelaksanaan Tugas pembantuan diserahkan kepada Kabupaten/kota.
II. TUGAS PEMBANTUAN
Tugas Pembantuan merupakan tugas yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh daerah, yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Tugas Pembantuan. Tugas Pembantuan merupakan bagian dari anggaran Kementerian Negara/ Lembaga yang dialokasikan berdasarkan rencana kerja Kementrian Negara/ Lembaga dan dilaksanakan oleh SKPD yang ditetapkan oleh Bupati, atau Walikota. Tugas Pembantuan adalah penguasaan pemerintah kepada Daerah dan/ atau Desa atau sebutan lain, dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan.
Dalam
pelaksanaan
Tugas
Pembantuan,
Kepala
Daerah
wajib
mengusulkan daftar SKPD yang mendapatkan Tugas Pembantuan kepada Kementerian Negara/ Lembaga yang memberikan tugas untuk ditetapkan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang. Apabila kepala daerah tidak menyampaikan usulan daftar SKPD, Kementerian Negara/
Lembaga
Pembantuan.
dapat
Pemerintah
meninjau Daerah
Pembantuan kepada DPRD.
2
kembali
pengalokasian
memberitahukan
adanya
Tugas Tugas
Adapun peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Tugas Pembantuan adalah : -
UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
-
UU No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
-
PP No. 79 tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
-
PP No. 7 Tahun 2008 Tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan
-
KEPPRES No. 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Pokok-pokok pelaksanaan Tugas Pembantuan Meliputi : 1. Perencanaan dan Program a. Program dan perencanaan memperhatikan
aspek
kegiatan tugas pembantuan harus kewenangan,
efisiensi,
efektifitas,
kemampuan keuangan negara, dan sinkronisasi antara rencana kegiatan
tugas
pembantuan
dengan
rencana
kegiatan
pembangunan daerah. b. Urusan yang dapat ditugaskan dari Pemerintah dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan kementerian/lembaga yang sudah ditetapkan dalam Renja Kerja Kementerian / Lembaga (Renja-KL) yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP). c. Lingkup urusan pemerintahan yang akan ditugaskan ditetapkan dalam bentuk Peraturan Menteri / Pimpinan Lembaga. d. Bupati/walikota membentuk tim koordinasi yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota yang berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri berkaitan dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan. e. Bupati/walikota memberitahukan kepada DPRD berkaitan dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan.
3
2. Penganggaran Pelaksanaan Tugas Pembantuan a. Penganggaran pelaksanaan Tugas Pembantuan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi APBN. Ketentuan lebih lanjut ditetapkan
dengan
keputusan
Menteri
Keuangan
dengan
memperhatikan pertimbangan Menteri teknis terkait. b. Anggaran pelaksanaan Tugas Pembantuan merupakan bagian dari anggaran Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen yang menugaskannya. c. Sesuai dengan UU nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, pasal 94 ayat (7) penugasan pelaksanaan Tugas Pembantuan dialokasikan untuk kegiatan yang bersifat fisik.
3. Penyaluran Tugas dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Tugas Pembantuan a. Penyaluran tugas pelaksanaan Tugas Pembantuan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi APBN. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyaluran dan ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan. b. Dalam
hal
pelaksanaan
Tugas
Pembantuan
menghasilkan
penerimaan, maka penerimaan tersebut merupakan penerimaan APBN.
Ketentuan
mengenai
pemungutan
dan
penyetoran
penerimaan diatur dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi APBN. c. Semua kegiatan pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh daerah dalam pelaksanaan Tugas Pembantuan diselenggarakan secara terpisah dari kegiatan pengelolaan keuangan untuk pelaksanakan Desentralisasi dan Dekonsentrasi. d. Tata cara pelaksanaan kegiatan pengelolaan keuangan oleh Pemerintah
Daerah
dalam
pelaksanaan
Tugas
Pembantuan
mengacu kepada peraturan perundang-undangan tentang tata cara pelaksanaan kegiatan pengelolaan keuangan APBN. 4
e. Dalam
hal
terdapat
saldo
anggaran
pelaksanaan
Tugas
Pembantuan, maka saldo tersebut disetor ke kas negara. f. Pemerintah Daerah menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan
atas
pelaksanaan
Departemen/Lembaga
Tugas
Pemerintah
Non
Pembantuan
kepada
Departemen
yang
menugaskannya.
4. Pelaporan pelaksanaan Tugas Pembantuan a. Pelaporan pelaksanaan Tugas Pembantuan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi APBN. b. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaporan ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan dengan memperhatikan pertimbangan Menteri teknis terkait. c. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 59/PMK.06/2005 pasal 27, SKPD yang mendapatkan Tugas Pembantuan merupakan UAKPA/UAKPB Tugas Pembantuan dengan penanggungjawabnya adalah Kepala SKPD, sedangkan Kabupaten/ Kota yang menerima pelimpahan wewenang Tugas Pembantuan merupakan UAPPA-W / UAPPB-W
Tugas
Pembantuan
dengan
penanggungjawabnya
adalah Kepala Daerah ( Bupati/ Walikota).
5. Pengelolaan Barang Milik Negara a. Semua barang yang dibeli atau diperoleh dari pelaksanaan dana
tugas pembantuan merupakan barang milik negara.
b. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) melakukan penatausahaan barang milik negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan. c. Tata cara pengelolaan barang milik negara serta pengendalian dan pengawasannya, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5
III.
PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN PADA TAHUN 2007 DAN 2008.
Pada tahun 2007 dilaksanakan Tugas Pembantuan kepada 18 Kabupaten/ Kota yaitu meliputi : Kab. Lampung Barat, Kab. OKU, Kab. Pakpak Barat, Kab. Lebak, Kab. Sumedang, Kab. Purbalingga, Kab. Sidoarjo, Kab. Bojonegoro, Kab. Gianyar, Kab. Bima, Kab. Sumba Timur, Kab. Sanggau, Kab. Sintang, Kab. Katingan, Kota Palu, Kab. Konawe, Kab. Polewali Mandar dan Kab. Sorong. Dana yang dialokasikan sebesar Rp 20.000.000.000,- untuk melaksanakan program : a. Bantuan Usaha Ekonomi Produktif b. Pendidikan & Pelatihan Teknis c. Pendataan Industri d. Pameran/Visualisasi/Publikasi dan Promosi e. Penyuluhan & Penyebaran Informasi f. Penyelenggaraan Workshop/Seminar g. Kemitraan dengan Pelaku Usaha h. Pembinaan Pelaku Usaha dan konsumen i.
Penyusunan Program dan Rencana Kerja.
j. dsb.
Realisasi Program mencapai 85,25 % sedangkan realisasi anggaran mencapai 79,27 %.
Pada tahun 2008 dilaksanakan Tugas Pembantuan melalui DIPA Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah yang mencakup 80 Kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran Rp. 58.118.138.000,-. Adapun daftar kabupaten/kota penerima Tugas Pembantuan seperti terlampir. Dana tersebut untuk melaksanakan program : a. Bantuan Usaha Ekonomi Produktif b. Pendidikan & Pelatihan Teknis c. Pendataan Industri d. Pameran/Visualisasi/Publikasi dan Promosi e. Penyuluhan & Penyebaran Informasi 6
f. Penyelenggaraan Workshop/Seminar g. Kemitraan dengan Pelaku Usaha h. Pembinaan Pelaku Usaha dan konsumen i.
Penyusunan Program dan Rencana Kerja.
j. dsb.
Kegiatan Fisik mendapat alokasi anggaran terbesar dalam Tugas Pembantuan.
IV. KEBIJAKAN PENGAWASAN.
Inspektorat Jenderal Departemen Perindustrian memiliki tugas pokok melaksanakan pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan Departemen, utamanya pengawasan kinerja. Dalam melaksanakan tugasnya Inspektorat Jenderal menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan semua unit kerja di lingkungan Departemen Perindustrian dan semua lembaga pengawasan terkait lainnya di luar Dep. Perindustrian.
1. Kegiatan Pengawasan Inspektorat Jenderal. Kegiatan pengawasan adalah : a. Melakukan pengawasan terhadap unit kerja : 1) Unit Kerja Pusat; 2) Unit Kerja Pusat didaerah; 3) Tugas Dekonsentrasi; 4) Tugas Pembantuan;
b. Meminta, menerima dan mengusahakan laporan-laporan serta bahan-bahan atau keterangan lain yang diperlukan dari semua pejabat dan penanggung jawab pada unit kerja atau pihak-pihak lain yang dipandang perlu;
7
c. Menerima, meneliti dan menguji pengaduan-pengaduan serta memberikan saran dan tindak lanjut kepada Menteri Perindustrian tentang tindakan yang perlu diambil;
d. Memanggil pejabat-pejabat pada unit kerja untuk diminta keterangan yang diperlukan dengan memperhatikan jenjang jabatan dan sesuai dengan tata cara dan peraturan
di lingkungan Departemen
Perindustrian;
e. Membuat saran dan tindak lanjut, baik tindakan preventif maupun represif terhadap segala bentuk penyimpangan dalam pelaksanaan program,
pengelolaan
anggaran,
pengelolaan
sumber
daya
manusia, dan barang milik negara kepada pejabat yang berwenang di lingkungan Departemen Perindustrian.
2. Sasaran Pengawasan Inspektorat Jenderal. Sasaran pengawasan Inspektorat Jenderal adalah untuk mendapatkan suatu gambaran dan fakta apakah : a. Rencana, program, dan kegiatan dilaksanakan secara efektif dan efisien serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan. b. Pelaksanaan kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan. c. Pengelolaan keuangan masing-masing unit obyek pemeriksaan telah diselenggarakan sesuai prinsip-prinsip Sistem Akuntansi Pemerintah sehingga keandalan laporan keuangan tersebut dapat dipertanggungjawabkan;
3. Mekanisme Pelaksanaan Pengawasan. Pengawasan dilaksanakan dengan cara : a. Pemeriksaan komprehensif, pemeriksaaan khusus, pemeriksaan kinerja, pemeriksaan buril (desk audit); a. Pengujian; b. Pengusutan; c. Pemantauan; d. Penilaian; 8
Sedangkan ruang lingkup pelaksanaan pengawasan meliputi : a. Pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan industri yang dananya dibiayai dari APBN maupun sumber lainnya, baik di pusat maupun di daerah ;
b. Pembinaan
dan
pengawasan
dalam
penyelenggaraan
penyusunan laporan keuangan departemen, termasuk reviu atas laporan keuangan yang telah disusun;
c. Pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern;
4. Landasan Hukum Pelaksanaan Pengawasan Tugas Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan. Landasan hukum pengawasan tugas dekosentrasi dan tugas pembantuan meliputi : a. UU nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah , Pasal 218 ayat (2) : (1) Pengawasan
atas
penyelenggaraan
pemerintahan
daerah
dilaksanakan oleh pemerintah yang meliputi : a) Pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah; b) Pengawasan terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah. (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah sesuai peraturan perundangundangan.
b. PP nomor 79
tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pasal 24 ayat (1) dan (2) : (1) Pengawasan terhadap urusan pemerintahan di daerah dilaksanakan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah sesuai dengan fungsi dan kewenangannya.
9
(2) Aparat Pengawas Intern Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Inspektorat Jenderal Departemen, unit pengawasan Lembaga Pemerintah Non Departemen, Inspektorat Provinsi, dan Inspektorat Kabupaten/Kota.
Pasal 26 ayat (1) :
(1) Inspektorat Jenderal Departemen dan unit pengawasan Lembaga Pemerintah Non Departemen melakukan pengawasan terhadap : a. Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan; b. Pinjaman dan hibah luar negeri; dan c. Pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan fungsi dan kewenangannya.
c. Keppres 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara. Pasal 70 ayat (1) : (1) Inspektur Jenderal Departemen/Pimpinan Unit Pengawasan pada lembaga melakukan pengawasan atas pelaksanaan anggaran negara yang dilakukan oleh kantor/satuan kerja/proyek/bagian proyek dalam lingkungan Departemen/Lembaga bersangkutan sesuai dengan ketentuan.
Pasal 72 : Inspektur Jenderal Departemen/Pimpinan Unit Pengawasan Lembaga, Kepala BPKP, unit pengawasan Daerah/Desa wajib menindaklanjuti pengaduan masyarakat mengenai pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
10
5. Indikator Keberhasilan Pengawasan. Keberhasilan pengawasan dan pembinaan kepada unit kerja ditunjukan dengan ; a. Meningkatnya disiplin dan prestasi dan perkembangan pencapaian sasaran pelaksanaan tugas antara lain dalam: 1) Tertib pengelolaan keuangan; 2) Tertib pengelolaan perlengkapan; 3) Tertib pengelolaan kepegawaian; 4) Tercapainya sasaran pelaksanaan tugas. b. Terciptanya keteraturan, keterbukaan dan kelancaran pelaksanaan tugas; c. Meningkatnya kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; d. Menurun dan hilangnya praktik Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN); e. Berkurang
dan
hilangnya
penyalahgunaan
wewenang
dan
meningkatnya penyelesaian tindak lanjut. f. Tertib administrasi dan jelasnya keberadaan barang milik Negara dan barang inventaris. g. Cepatnya pengurusan dan pelayanan kepegawaian, 1) Penatausahaan; 2) Ketepatan waktu; 3) Ada tidaknya pengaduan dari pegawai;
Indikator penilaian tertinggi adalah apabila dapat diperoleh opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan Departemen Perindustrian dengan status Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
BPK mengklasifikasikan opini atas laporan keuangan sbb : - Disclaimer
(opini terendah)
- Tidak wajar - Wajar dengan pengecualian (WDP) - Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
11
(opini terbaik )
V. HASIL EVALUASI KINERJA TUGAS PEMBANTUAN TAHUN 2007
Berdasarkan hasil evaluasi Inspektorat Jenderal Departemen Perindustrian, maka dapat disampaikan sebagai berikut :
A . Catatan kepada Pusat : 1. Pelaksanaan
Tugas
Pembantuan
di
bidang
industri
belum
sepenuhnya memenuhi persyaratan prosedural dan legal formal. 2. Program
dan
kegiatan
yang
dilaksanakan
masih
terdapat
kecenderungan adanya kegiatan yang sama dan alokasi anggaran yang besarnya relatif sama di setiap Kabupaten/ Kota, yang sebaiknya disesuaikan dengan kebutuhan dan Kompentensi Industri Inti Daerah masing-masing.
B : Catatan Kepada Pusat dan Dinas : 1. Program dan kegiatan Tugas Pembantuan belum mengarah kepada kegiatan
yang
memprioritaskan
kepada
pengembangan
Kompentensi Industri Inti Daerah yang benar-benar diperlukan. 2. Program Tugas Pembantuan masih terdapat yang belum dikaitkan dengan pemanfaatan dan pengembangan UPT di daerah yang bersangkutan. 3. Belum terlihat sinergi antara program dan kegiatan Tugas Pembantuan dengan program Pusat, Balai Litbang atau Tugas Dekonsentrasi untuk pengembangan suatu industri tertentu di daerah yang bersangkutan.
C : Catatan Kepada Dinas Perindag. 1. Masih terjadi adanya Mesin dan Peralatan yang telah di terima Dinas Perindag belum mendapat tempat/gedung dan fasilitas pendukung yang memadai untuk beroperasi pada waktunya. 2. Obyek kegiatan pengembangan industri di daerah yang dibiayai APBN banyak yang belum saling mengisi dan memperkuat dengan pembiayaan APBD.
12
Berdasarkan klasifikasi temuan hasil pengawasan yang di tetapkan oleh Kantor MENPAN, maka jenis temuan sbb :
JENIS KODE TEMUAN
Kode 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
Jenis Temuan Kasus yang merugikan negara Kewajiban Penyetoran kepada Negara Pelanggaran terhadap peraturan perundangan-undangan yang berlaku Pelanggaran terhadap prosedur dan tata kerja yang telah ditetapkan Penyimpangan dari dari ketentuan pelaksanaan anggaran Hambatan terhadap kelancaran proyek Hambatan terhadap kelancaran tugas pokok Kelemahan Administrasi (Kelemahan Tata Usaha dan Akuntansi) Ketidaklancaran pelayanan kepada masyarakat Temuan pemeriksaan di program lainnya Temuan Itjen pada Pemeriksaan Dekon Ditjen IKM Tahun Anggaran 2007
120 n100 a u 80 m e 60 T h 40 la m20 u J 0 01
02
03
04
05 06 07 Jenis Temuan
08
09
10
Berdasarkan pengalaman temuan pada Tugas Dekonsentrasi, maka ranking terbanyak adalah :
1. Kelemahan Administrasi (kelemahan Tata Usaha dan Akuntansi); 2. Pelanggaran terhadap prosedur dan tata kerja yang telah ditetapkan; 3. Penyimpangan dari ketentuan pelaksanaan anggaran;
13
VI. PENGAWASAN INSPEKTORAT JENDERAL TAHUN 2008.
Pada tahun 2008 Departemen Perindustrian mentargetkan agar Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dapat memberikan opini Wajar Dengan
Pengecualian (WDP) atas laporan keuangannya. Hal ini merupakan peningkatan status laporan keuangan Departemen Perindustrian yang sebelumnya Disclaimer.
Sehubungan dengan hal tersebut, mengingat pengelolaan APBN melalui
dana
Tugas
Pembantuan
merupakan
bagian
dari
APBN
Departemen Perindustrian maka peranan Dinas Perindag Kabupaten/ Kota adalah sangat penting dalam pengelolaan APBN tersebut. Oleh karena itu pada tahun 2008, maka fokus Inspektorat Jenderal adalah sebagai berikut:
a) Pengawasan dan pemeriksaan pengelolaan dana Tugas Pembantuan yang merupakan program PIKM; b) Monitoring dan evaluasi pemanfaatan bantuan peralatan mesin; c) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan industri dengan pendekatan klaster; d) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pengembangan industri di daerah pasca otonomi;
Untuk maksud tersebut maka langkah-langkah yang dilakukan Inspektorat Jenderal meliputi : a. Melakukan pendampingan, pengawalan dan advokasi dari tahap perencanaan program dan pelaksanaannya. b. Pemeriksaan komprehensif, untuk evaluasi capaian target dan sasaran program yang ditetapkan. c. Bimbingan teknis penyusunan Laporan Realisasi Anggaran dan sebagainya. d. Peningkatan disiplin pada satker untuk percepatan pelaksanaan Tindak Lanjut temuan; e. Pembentukan Satuan Pengendali Intern (SPI) di Satker Departemen Perindustrian; 14
f. Pembentukan dan operasionalisasi Klinik Itjen; g. Penguatan Sumber Daya Aparat Pengawas dan kode etik Auditor; h. Peningkatan kualitas audit.
Sehubungan dengan itu, Departemen Perindustrian dan Departemen Dalam Negeri telah menyusun jadwal pengawasan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan tahun 2008 yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal dan Bawasda.
VII. KESIMPULAN DAN SARAN
1. Kegiatan Tugas Pembantuan hakekatnya adalah kegiatan Pusat untuk membantu mempercepat pembangunan industri di daerah; 2. Program dan kegiatan Tugas Pembantuan saat ini belum sepenuhnya fokus untuk
memperkuat pengembangan Kompentensi Industri Inti
Daerah; 3. Pimpinan
Satker
dan
perangkatnya
pada
Dinas
Perindustrian
Kabupaten/ Kota agar bahu membahu dengan cermat dan tertib dalam pelaksanaan
Program
dan
Kegiatan
Tugas
Pembantuan
agar
Departemen Perindustrian dapat memperoleh status WDP pada tahun 2007/ 2008.
Jakarta, 12 Maret 2008
INSPEKTORAT JENDERAL
15
Industrialisasi menuju kehidupan yang lebih baik
EVALUASI KINERJA TUGAS PEMBANTUAN TAHUN 2007
Oleh : INSPEKTUR JENDERAL
Disampaikan dalam Acara : RAPAT KERJA DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN TAHUN 2008 HOTEL JW MARRIOTT, SURABAYA 11-14 MARET 2008
DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN
INSPEKTORAT JENDERAL 2008
DAFTAR ISI
HALAMAN I.
PENDAHULUAN
1
II.
TUGAS PEMBANTUAN
2
1.
Perencanaan Dan Program
3
2.
Penganggaran Pelaksanaan Tugas Pembantuan
4
3.
Penyaluran Tugas Dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan
4
Tugas Pembantuan 4.
Pelaporan Pelaksanaan Tugas Pembantuan
5
5.
Pengelolaan Barang Milik Negara
6
III
PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN TAHUN 2007 DAN 2008
6
IV.
KEBIJAKAN PENGAWASAN
7
1.
Kegiatan Pengawasan Inspektorat Jenderal
8
2.
Sasaran Pengawasan Inspektorat Jenderal
9
3.
Mekanisme Pelaksanaan Pengawasan
9
4.
Landasan Hukum Pelaksanaan Pengawasan
5.
Tugas Pembantuan
10
Indikator Keberhasilan Pengawasan
11
V.
HASIL EVALUASI KINERJA TUGAS PEMBANTUAN 2007
12
VI.
PENGAWASAN INSPEKTORAT JENDERAL TAHUN 2008
14
VII.
KESIMPULAN DAN SARAN
16
LAMPIRAN 1 DAFTAR NAMA KABUPATEN/KOTA YANG MENDAPAT TUGAS PEMBANTUAN TAHUN 2008
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
Kab. Lampung Barat Kab. OKU Kab. Pakpak Bharat Kab. Lebak Kab. Sumedang Kab. Purbalingga Kab. Sidoarjo Kab. Bojonegoro Kab. Gianyar Kab. Bima Kab. Sumba Timur Kab. Sanggau Kab. Sintang Kab. Katingan Kota Palu Kab. Konawe Kab. Polewali Mandar Kab. Sorong Kab. Aceh Pidie Kota Banda Aceh Kab. Deli Serdang Kab. Padang Pariaman Kab. Tanah Datar Kota Bukit Tinggi Kab. Lingga (Kepri) Kota Dumai (Riau) Kota Palembang Kab. Bengkulu Utara Kab. Bengkulu Selatan Kab.Kepahiang Kab. Rejang Lebong Kota Bengkulu Kab. Tj. Jabung Timur Kota Jambi Kab. Pandeglang Kab. Cirebon Kab. Bogor Kab. Bandung Kota Surakarta Kab. Temanggung
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
Kab. Pekalongan Kab. Bantul Kab. Bondowoso Kab. Probolinggo Kab. Pasuruan Kota Madiun Kota Magetan Kab. Sumbawa Kab. Lombok Barat Kab. Dompu Kab. Lombok Timur Kota Mataram Kab. Belu Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Pontianak Kab. Ketapang Kab. Bengkayang Kab. Sekadau Kab. Tapin Kab. Banjar Kota Banjarmasin Kab. Barito Selatan Kota Samarinda Kab. Nunukan Kota Tomohon Kab. Kep. Talaud Kota Bitung Kab. Poso Kab. Bone Kab. Enrekang Kota Makasar Kab. Gowa Kab. Mamuju Kota Kendari Kab. Gorontalo Kab. Pulau Buru Kab. Seram Bg. Barat Kota Ambon Kab. Halmahera Barat Kota Ternate
