Industrialisasi Menuju Kehidupan yang Lebih baik
EVALUASI KINERJA TUGAS PEMBANTUAN TAHUN 2007 Oleh : INSPEKTUR JENDERAL Disampaikan pada : RAPAT KERJA DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN TAHUN 2008 HOTEL JW MARRIOTT, MARRIOTT SURABAYA 11 – 14 MARET 2008
DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN RI
INSPEKTORAT JENDERAL 2008
DAFTAR ISI PRESENTASI A. B.
DASAR HUKUM PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN 1. TUGAS PEMBANTUAN TAHUN 2007 2. TUGAS PEMBANTUAN TAHUN 2008 C. KEBIJAKAN PENGAWASAN 1. PENGAWASAN INSPEKTORAT JENDERAL 2. SASARAN PENGAWASAN 3. MEKANISME PELAKSANAAN PENGAWASAN 4. INDIKATOR KEBERHASILAN D. EVALUASI KINERJA TUGAS PEMBANTUAN TAHUN 2007 E. PENGAWASAN INSPEKTORAT JENDERAL DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN TAHUN 2008 1. FOKUS PENGAWASAN INSPEKTORAT JENDERAL 2. LANGKAH-LANGKAH INSPEKTORAT JENDERAL 3. WDP DEPPERIN 2007-2008 F. KESIMPULAN DAN SARAN LAMPIRAN KABUPATEN/KOTA YANG MENDAPAT TUGAS PEMBANTUAN TAHUN 2008
TUGAS PEMBANTUAN
DASAR HUKUM Pelaksanaan Tugas Pembantuan diatur dalam peraturan dan perundang-undangan sbb : • • • • •
UU No No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah UU No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah PP No. 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan g Penyelenggaraan y gg Pemerintahan Daerah PP No. 7 Tahun 2008 Tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan KEPPRES No. 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
TUGAS PEMBANTUAN •
•
•
Tugas Pembantuan adalah penugasan khusus Pemerintah pusat melalui Kementerian Negara/lembaga kepada Bupati/Walikota di daerah. Tugas g Pembantuan merupakan p Tugas g dari APBN yang dialokasikan berdasarkan rencana kerja Kementerian Negara/Lembaga untuk dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ditetapkan Bupati/Walikota Bupati/Walikota memberitahukan adanya Tugas Pembantuan kepada DPRD. DPRD
PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN TUGAS PEMBANTUAN MELIPUTI :
1. PENGANGGARAN 2 PENYALURAN TUGAS DAN 2. PERTANGUNGJAWABAN 3. PELAPORAN
PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN TAHUN 2007
Tugas Pembantuan Ditjen IKM Pada tahun 2007 Tugas Pembantuan kepada 18 Kabupaten/ Kota yaitu : Kab. Lampung Barat, Kab. OKU, Kab. Pakpak Bharat, Kab. Lebak, Kab. Sumedang, Kab. Purbalingga, Kab. Sidoarjo, Kab. Bojonegoro, Kab. Gianyar, Kab. Bima, Kab. Sumba Timur, Kab. S Sanggau, Kab. b Sintang, Si Kab. b Katingan, i Kota Palu, l Kab. b Konawe, Kab. Polewali Mandar, Kab. Sorong. Dana yang dialokasikan sebesar Rp 20.000.000.000,- untuk program : a) b) c) d) e) f) g) h) i) j)
Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (Mesin/ Peralatan) Pendidikan & Pelatihan Teknis Pendataan Industri Pameran/Visualisasi/Publikasi dan Promosi Penyuluhan & Penyebaran Informasi Penyelenggaraan Workshop/Seminar Kemitraan dengan Pelaku UsahA Pembinaan Pelaku Usaha dan konsumen Penyusunan Program dan Rencana Kerja dsb
Realisasi Program 85,20 %, realisasi anggaran 79,27 %.
TUGAS PEMBANTUAN TAHUN 2008 • •
MELIPUTI 80 KABUPATEN/KOTA. ANGGARAN Rp. 58.118.138.000,-
•
KEGIATAN :
a) b)) c) d) e) f) g) h) i) j)
Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (Mesin/ Peralatan) Pendidikan & Pelatihan Teknis Pendataan Industri Pameran/Visualisasi/Publikasi dan Promosi Penyuluhan & Penyebaran Informasi Penyelenggaraan Workshop/Seminar Kemitraan dengan Pelaku Usaha Pembinaan Pelaku Usaha dan konsumen Penyusunan Program dan d Rencana Kerja j dsb
ALOKASI ANGGARAN TERBESAR UNTUK KEGIATAN FISIK
KEBIJAKAN PENGAWASAN
PENGAWASAN INSPEKTORAT JENDERAL Ditujukan kepada unit kerja : 1. 1 2. 3 3. 4.
Unit U it Pusat P t Unit Pusat didaerah Tugas T Dekonsentrasi D k t i Tugas Pembantuan
SASARAN PENGAWASAN ITJEN Untuk mendapatkan gambaran/ fakta apakah : a Rencana, a. Rencana program, program dan kegiatan dilaksanakan secara efektif dan efisien b. Laporan keuangan satuan kerja sesuai Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP) ( ) c. Pelaksanaan rencana, program dan kegiatan sesuai kebijakan dan peraturan perundangundangan
MEKANISME PELAKSANAAN PENGAWASAN Pengawasan oleh tim Inspektorat Jenderal dilaksanakan dengan cara :
a Pemeriksaan komprehensif, a. komprehensif pemeriksaaan khusus, pemeriksaan kinerja, pemeriksaan bukan riil (desk audit) b. Pengujian c. Pengusutan d. Pemantauan e. Penilaian
MEKANISME PELAKSANAAN PENGAWASAN (Lanjutan)
Ruang lingkup pengawasan meliputi : a Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan a. program dan kegiatan APBN maupun sumber y , baik di p pusat maupun p di daerah lainnya, b. Pembinaan dan pengawasan penyusunan laporan keuangan departemen, termasuk reviu atas laporan keuangan c. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan sistem pengendalian intern
INDIKATOR KEBERHASILAN a. Meningkatnya disiplin, prestasi dan pencapaian sasaran pelaksanaan tugas yang ditunjukan : 1) 2) 3) 4)
Tertib pengelolaan keuangan; Tertib pengelolaan perlengkapan; Tertib pengelolaan kepegawaian; Tercapainya realisasi program.
b Terciptanya b. pelaksanaan jawabkan
keteraturan, keteraturan tugas yang
c. Meningkatnya kepatuhan perundang-undangan;
keterbukaan dan dapat dipertanggung terhadap
peraturan
d. Menurun dan hilangnya praktik KKN e. Berkurang dan hilangnya penyalahgunaan wewenang serta meningkatnya penyelesaian tindak lanjut.
INDIKATOR KEBERHASILAN (Lanjutan) f. Tertib administrasi dan jelasnya keberadaan barang milik Negara dan barang inventaris g Cepatnya g. pengurusan dan pelayanan kepegawaian, 1) Penatausahaan 2) Ketepatan waktu 3) Ada tidaknya pengaduan dari pegawai
INDIKATOR KEBERHASILAN (Lanjutan) (L j t ) Indikator penilaian tertinggi adalah opini BPK atas laporan keuangan dengan status Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Klasifikasi opini BPK sbb : -
Disclaimer Di l i Tidak wajar Wajar Dengan Pengecualian (WDP) Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
EVALUASI KINERJA TUGAS PEMBANTUAN TAHUN 2007
EVALUASI KINERJA TUGAS PEMBANTUAN H il evaluasi Hasil l i sebagai b i berikut b ik t : p Pusat Catatan kepada
1.
Pelaksanaan Tugas Pembantuan belum sepenuhnya memenuhi persyaratan prosedural dan legal formal.
2.
Terdapat kecenderungan program dan kegiatan yang sama dan alokasi anggaran yang besarnya b relatif l if sama di setiap i Kabupaten/ Kota, yang sebaiknya disesuaikan dengan kebutuhan dan Kompentensi Inti Daerah masing-masing.
EVALUASI KINERJA TUGAS PEMBANTUAN
(Lanjutan)
Catatan kepada Pusat dan Dinas 1. Program dan kegiatan Tugas Pembantuan belum sepenuhnya mengarah kepada kegiatan yang memprioritaskan kepada pengembangan Kompentensi Industri Inti Daerah dari daerah penerima. 2. Program dan kegiatan Tugas Pembantuan masih terdapat yang belum dikaitkan dengan pemanfaatan dan pengembangan UPT di daerah yang bersangkutan.
EVALUASI KINERJA TUGAS PEMBANTUAN (Lanjutan) Catatan kepada Pusat dan Dinas (Lanjutan)
3. Belum terlihat sinergi antara Program dan kegiatan Tugas Pembantuan dengan Program Pusat atau Balai Litbang atau Tugas Dekonsentrasi untuk pengembangan suatu industri tertentu pada daerah yang bersangkutan.
EVALUASI KINERJA TUGAS PEMBANTUAN ((Lanjutan) j ) Catatan kepada Dinas Perindag
1. Masih terjadi Mesin dan Peralatan yang dite ima oleh Dinas Perindag diterima Pe indag belum bel m mendapat tempat/gedung dan fasilitas pendukung yang memadai untuk beroperasi pada waktunya. 2. Masih dijumpai kegiatan yang belum saling mengisi dan memperkuat dalam pengembangan industri di daerah yang dibiayai APBN dan APBD. APBD
EVALUASI KINERJA TUGAS PEMBANTUAN (Lanjutan) Kode jenis temuan menurut Kantor MENPAN adalah sbb : Kode
Jenis Temuan
01
Kasus yyangg merugikan g negara g
02
Kewajiban Penyetoran kepada Negara
03
gg terhadapp pperaturan pperundangan-undangan g g yyangg berlaku Pelanggaran
04
Pelanggaran terhadap prosedur dan tata kerja yang telah ditetapkan
05
y p g dari dari ketentuan ppelaksanaan anggaran gg Penyimpangan
06
Hambatan terhadap kelancaran proyek
07
g ppokok Hambatan terhadapp kelancaran tugas
08
Kelemahan Administrasi (Kelemahan Tata Usaha dan Akuntansi)
09
Ketidaklancaran ppelayanan y kepada p masyarakat y
10
Temuan pemeriksaan di program lainnya
EVALUASI KINERJA (Lanjutan) Contoh Temuan Pelaksanaan Dekonsentrasi* Temuan Itjen pada Pemeriksaan Dekon Ditjen IKM Tahun Anggaran 2007
Jumlah Te emuan
120 100 80 60 40 20 0 01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
Jenis Temuan
* Temuan Dekonsentrasi sebagai ilustrasi, karena p pemeriksaan Tugas g Pembantuan 2007 sedang g berjalan
EVALUASI KINERJA
(Lanjutan)
Temuan berdasarkan ranking terbanyak adalah : 1. Kelemahan Administrasi (kelemahan Tata Usaha
dan
Akuntansi)
2. Pelanggaran terhadap prosedur dan tata kerja yang telah ditetapkan 3. Penyimpangan anggaran
dari
ketentuan
pelaksanaan
PENGAWASAN INSPEKTORAT JENDERAL DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN TAHUN 2008
PENGAWASAN ITJEN TAHUN 2008 Opini BPK terhadap laporan keuangan p Perindustrian tahun 2006 adalah Departemen Disclaimer. Tahun 2007 dan Tahun 2008 ditargetkan diperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Peranan Dinas Perindag Kabupaten/Kota dalam mengelola APBN dari dana Tugas Pembantuan sangat penting agar dicapai opini BPK dengan status WDP.
PENGAWASAN ITJEN TAHUN (Lanjutan) Fokus Inspektorat Jenderal pada tahun 2008 : a) Pengawasan dan pemeriksaan pengelolaan Dana Tugas P b t Pembantuan d i program PIKM dari b) Monitoring dan evaluasi pemanfaatan bantuan peralatan mesin c) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan industri dengan pendekatan klaster
pembangunan
d) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pengembangan industri di daerah pasca otonomi
EVALUASI KINERJA TUGAS PEMBANTUAN (Lanjutan)
Langkah-langkah meliputi :
yang
dilakukan
Inspektorat
Jenderal
a) Melakukan pendampingan, pengawalan dan advokasi dari tahap perencanaan program dan pelaksanaannya. b) Pemeriksaan komprehensif, untuk evaluasi capaian target dan sasaran program yang ditetapkan. c) Bimbingan teknis penyusunan Laporan Realisasi Anggaran dan sebagainya. sebagainya d) Peningkatan disiplin pada satker untuk percepatan pelaksanaan Tindak Lanjut temuan e) Pembentukan Satuan Pengendali Intern (SPI) di Satker Depertemen Perindustrian
EVALUASI KINERJA TUGAS PEMBANTUAN (Lanjutan)
f. Pembentukan dan operasionalisasi p Klinik Itjen j g. Penguatan Sumber Daya Aparat Pengawas dan Kode Etik Auditor h Peningkatan kualitas audit. h. audit
Dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) 2008 Departemen Perindustrian dan Departemen Dalam Negeri telah menyusun jadwal pengawasan Dana Tugas Pembantuan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal dan Bawasda.
WDP DEPPERIN 2007/2008 2007 – 2008 SETJEN
WDP
SEKOLAH, BDI
WDP
2009 WDP
IAK
WDP
ILMTA
WDP
IATT
WDP
ITJEN
WDP
BPPI
WDP
BALAI- BALAI
WDP
IKM
WDP
DINAS PROV
WDP
DINAS KAB/KOTA
WDP
WDP
WDP
WDP
WTP
SYARAT OPINI WAJAR DENGAN PENGECUALIAN DAPAT DINILAI : 1. 2. 3 4. 5. 6.
Sistem Pengendalian Intern dan operasionalnya. p y Kepatuhan terhadap peraturan perundangundangan. g Catatan persediaan dalam neraca. Barang g Milik Negara g bermasalah Administrasi barang inventaris Pengelolaan g dana bergulir. g
KESIMPULAN DAN SARAN
KESIMPULAN DAN SARAN a) Kegiatan Tugas Pembantuan hakekatnya kegiatan Pusat yang diadakan didaerah; didae ah b) Program dan Kegiatan Tugas Pembantuan hendaknya memperkuat pengembangan Kompentensi Inti Industri Daerah; c) Pimpinan Satker dan perangkatnya pada Dinas Perindustrian Kabupaten/ Kota agar bahu membahu dengan cemat dan tertib dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan Tugas Pembantuan agar Departemen Perindustrian dapat memperoleh status WDP pada tahun 2007/ 2008.
SURABAYA, 12 MARET 2008
INSPEKTORAT JENDERAL
DAFTAR NAMA KABUPATEN/KOTA YANG MENDAPAT TUGAS PEMBANTUAN TAHUN 2008 1
Kab. Lampung Barat
21
Kab. Deli Serdang
2
Kab. OKU
22
g Pariaman Kab. Padang
3
Kab. Pakpak Bharat
23
Kab. Tanah Datar
4
Kab. Lebak
24
Kota Bukit Tinggi
5
Kab. Sumedang
25
Kab. Lingga (Kepri)
6
Kab. Purbalingga
26
Kota Dumai (Riau)
7
Kab. Sidoarjo
27
Kota Palembang
8
Kab. Bojonegoro
28
Kab. Bengkulu Utara
9
Kab. Gianyar
29
Kab. Bengkulu Selatan
10
Kab. Bima
30
Kab.Kepahiang
11
Kab. Sumba Timur
31
Kab. Rejang Lebong
12
Kab. Sanggau
32
Kota Bengkulu
13
Kab. Sintang
33
Kab. Tj. Jabung Timur
14
Kab. Katingan
34
Kota Jambi
15
K Kota Palu P l
35
K b P Kab. Pandeglang d l
16
Kab. Konawe
36
Kab. Cirebon
17
Kab. Polewali Mandar
37
Kab. Bogor
18
Kab Sorong Kab.
38
Kab Bandung Kab.
19
Kab. Aceh Pidie
39
Kota Surakarta
20
Kota Banda Aceh
40
Kab. Temanggung
DAFTAR NAMA KABUPATEN/KOTA YANG MENDAPAT TUGAS PEMBANTUAN TAHUN 2008 41
Kab. Pekalongan
61
Kota Banjarmasin
42
Kab. Bantul
62
Kab. Barito Selatan
43
Kab. Bondowoso
63
Kota Samarinda
44
Kab. Probolinggo
64
Kab. Nunukan
45
Kab. Pasuruan
65
Kota Tomohon
46
Kota Madiun
66
Kab. Kep. Talaud
47
Kota Magetan
67
Kota Bitung
48
Kab. Sumbawa
68
Kab. Poso
49
Kab. Lombok Barat
69
Kab. Bone
50
Kab. Dompu
70
Kab. Enrekang
51
Kab. Lombok Timur
71
Kota Makasar
52
Kota Mataram
72
Kab. Gowa
53
Kab. Belu
73
Kab. Mamuju
54
Kab. Timor Tengah Selatan
74
Kota Kendari
55
K b P Kab. Pontianak i k
75
K b G Kab. Gorontalo l
56
Kab. Ketapang
76
Kab. Pulau Buru
57
Kab. Bengkayang
77
Kab. Seram Bg. Barat
58
Kab Sekadau Kab.
78
Kota Ambon
59
Kab. Tapin
79
Kab. Halmahera Barat
60
Kab. Banjar
80
Kota Ternate
INDUSTRIALISASI MENUJU KEHIDUPAN YANG LEBIH BAIK
TERIMA KASIH
