EVALUASI KINERJA TUGAS PEMBANTUAN TAHUN 2007 Disampaikan pada : RAPAT KERJA DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN TAHUN 2008 HOTEL CLARION, MAKASSAR 25 - 28 MARET 2008
I. PENDAHULUAN RPJMN 2004-2009 di sektor industri mengamanatkan 3 (tiga) kebijakan pokok pembangunan industri, yaitu: a. Peningkatan daya saing industri b. Peningkatan kapasitas industri c. Peningkatan peranan sektor pendukung industri Peningkatan daya saing industri dilakukan melalui perbaikan iklim usaha dan penyelesaian masalah-masalah yang menghambat perkembangan industri. Peningkatan kapasitas industri dilakukan melalui peningkatan investasi industri dan peningkatan penggunaan produk
dalam
negeri
(P3DN).
Peningkatan
peranan
sektor
pendukung industri dilakukan melalui pembangunan kawasan industri,
pengembangan
kelembagaan
kapasitas
pengawasan
diklat
standarisasi,
dan
penguatan
akreditasi
dan
pengendalian mutu. Dalam sistem perencanaan pembangunan nasional di bidang industri, maka Departemen Perindustrian, Dinas Perindag Provinsi/ Kabupaten/Kota sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing
berwenang
dan
bertanggung
jawab
atas
pelaksanaan 3 (tiga) kebijakan pokok di atas. Sementara itu, dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah Dinas Perindag memiliki tanggung jawab untuk membina dan mengembangkan industri di
1
wilayahnya masing-masing sesuai dengan arah kebijakan yang tercantum dalam RPJM daerah yang bersangkutan. Dalam pelaksanaan Tugas Pembantuan di bidang industri, acuan yang dipakai adalah 3 (tiga) kebijakan pokok tersebut sebagai landasan
untuk
penyusunan
kegiatan-kegiatan
Departemen
Perindustrian yang akan dilaksanakan dengan azas Pembantuan di Kabupaten/ Kota. Dalam hal ini Departemen Perindustrian mengambil kebijakan bahwa
pelaksanaan
Tugas
pembantuan
diserahkan
kepada
Kabupaten / kota.
II. TUGAS PEMBANTUAN
A. Dasar Hukum Pelaksanaan Tugas Pembantuan adalah : 1.
KEPPRES
No.
42
Tahun
2002
Tentang
Pedoman
Pelaksanaaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2.
UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
3.
UU No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
4.
PP No. 79 tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
5.
PP No. 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan
antara
Pemerintah,
Pemerintah
Daerah
Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 6.
PP No. 7 Tahun 2008 Tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan
2
B.
Mekanisme Pelaksanaan Tugas Pembantuan Meliputi :
1. Perencanaan, Program, dan Penganggaran a. Perencanaan, program, dan penganggaran kegiatan Tugas Pembantuan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional.
b. Departemen Perindustrian merumuskan
Tugas Pembantuan
kepada Kabupaten / Kota dalam rancangan Rencana Kerja ( Renja ) Departemen Perindustrian.
c. Renja Departemen Perindustrian disampaikan kepada Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional / Ketua Bappenas sebagai bahan koordinasi dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas).
d. Bappenas
bersama
penelaahan
Renja
permbantuan
yang
Departemen
Perindustrian
melakukan
yang memuat rumusan tentang tugas akan
ditugaskan
dan
hasilnya
akan
digunakan sebagai bahan penyusunan Renja-KL dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP).
e. Renja-KL, RKP dan Anggaran belanja Pemerintah Pusat ditetapkan dengan Peraturan Presiden.
f. Lingkup Tugas Pembantuan dan besarnya anggaran yang akan dilaksanakan oleh kabupaten/Kota ditetapkan dalam Peraturan Menteri perindustrian dengan tembusan kepada Menteri dalam
3
Negeri, Menteri Keuangan dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan nasional.
g. Tugas Pembantuan dari Departemen Perindustrian didanai dari APBN Departemen Perindustrian. Penganggaran dana Tugas Pembantuan dituangkan dalam
penyusunan Rencana Kerja
Anggaran (RKA) Departemen Perindustrian.
h. RKA-KL yang telah ditetapkan Pemerintah berupa DIPA Tugas Pembantuan
disampaikan
diberitahukan
kepada
kepada
DPRD
Bupati/Walikota
Kabupaten/Kota
untuk
pada
saat
pembahasan RAPBD.
i. Setelah menerima RKA Departemen Perindustrian tentang Tugas Pembantuan,
Bupati/Walikota menyampaikan usulan
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang mengelola Tugas Pembantuan kepada Departemen Perindustrian.
j. RKA Departemen Perindustrian tentang Tugas Pembantuan menjadi dasar dalam penyusunan DIPA Tugas Pembantuan.
k. SKPD dan DIPA Tugas Pembantuan ditetapkan dalam Peraturan Menteri Perindustrian dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional.
l. Tugas Pembantuan dialokasikan untuk kegiatan yang bersifat fisik. m. Penerimaan sebagai akibat pelaksanaan Tugas Pembantuan merupakan penerimaan negara dan wajib disetor oleh Pejabat
4
Kuasa Pengguna Anggaran ke rekening Kas Umum Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
n. Dalam hal pelaksanaan Tugas Pembantuan terdapat saldo kas pada akhir tahun
anggaran, saldo tersebut harus disetor ke
rekening Kas Umum Negara.
2. Penyelenggaraan Tugas Pembantuan
a. Bupati / Walikota membentuk tim koordinasi yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati / Walikota.
b. Bupati / Walikota memberitahukan kepada DPRD berkaitan dengan penyelenggaraan Tugas Pembantuan.
c. Dalam
melaksanaan
Tugas
Pembantuan,
Bupati/Walikota
berpedoman pada norma, standar, pedoman, kriteria, dan kebijakan
pemerintah,
serta
keserasian,
kemanfaatan,
kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan daerah.
d. Kepala SKPD melaksanakan Tugas Pembantuan atas nama Bupati / Walikota menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan setiap triwulan dan setiap berakhirnya tahun anggaran kepada
Menteri
Perindustrian
selaku
pemberi
Tugas
Pembantuan.
f. Penyampaian
laporan
sebagaimana
dimaksud
digunakan
sebagai bahan perencanaan, pembinaan, pengendalian, dan evaluasi.
5
g. Kepala SKPD selaku Kuasa Pengguna Anggaran / Barang Tugas Pembantuan bertanggung jawab atas pelaksanaan dana Tugas Pembantuan.
h. Kepala SKPD selaku Kuasa Pengguna Anggaran / Barang wajib menyelenggarakan akuntansi dan bertanggung jawab terhadap penyusunan dan penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan dan barang.
i. Penatausahaan keuangan dan barang dalam pelaksanaan kegiatan Tugas Pembantuan dilakukan secara terpisah dari penatausahaan keuangan dan barang dalam pelaksanaan dekonsentrasi dan desentralisasi.
3. Pengelolaaan Barang Milik Negara Hasil Pelaksanaan Tugas Pembantuan
a. Semua barang yang dibeli atau diperoleh dari pelaksanaan Tugas Pembantuan merupakan Barang Milik Negara.
b. SKPD melakukan penatausahaan Barang Milik Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
c. Barang milik negara yang diperoleh dari pelaksanan Tugas Pembantuan dapat dihibahkan kepada daerah.
d. Dalam
hal
penatausahaan,
barang
dihibahkan
penggunaan
6
dan
kepada pemanfaatan
daerah, barang
tersebut dilaksanakan oleh Bupati / Walikota sebagai barang milik daerah.
4. Pertanggungjawaban dan Pelaporan Tugas Pembantuan a. Pertanggungjawaban dan pelaporan Tugas Pembantuan mencakup aspek manajerial dan aspek akuntabilitas.
b. Aspek
manajerial
terdiri
dari
perkembangan
realisasi
penyerapan dana, pencapaian target keluaran, kendala yang dihadapi dan sasaran tindak lanjut
c. Aspek akuntabilitas terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, catatan atas laporan keuangan dan laporan barang.
5. Sanksi. a. SKPD yang sengaja atau lalai dalam menyampaikan laporan Tugas Pembantuan dapat dikenakan sanksi berupa : 1). Penundaan pencairan dana tugas Pembantuan triwulan berikutnya, atau 2). Penghentian alokasi dana Tugas pembantuan untuk tahun anggaran berikutnya. b. Pengenaan sanksi tidak membebaskan SKPD dari kewajiban menyampaikan laporan Tugas Pembantuan
III. PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN PADA TAHUN 2007 DAN 2008.
Pada tahun 2007 dilaksanakan Tugas Pembantuan kepada 18 Kabupaten/ Kota yaitu meliputi : Kab. Lampung Barat, Kab. OKU, Kab.
7
Pakpak Barat, Kab. Lebak, Kab. Sumedang, Kab. Purbalingga, Kab. Sidoarjo, Kab. Bojonegoro, Kab. Gianyar, Kab. Bima, Kab. Sumba Timur, Kab. Sanggau, Kab. Sintang, Kab. Katingan, Kota Palu, Kab. Konawe, Kab. Polewali Mandar dan Kab. Sorong. Dana yang dialokasikan sebesar Rp 20.000.000.000,- untuk melaksanakan program :
a. Bantuan Usaha Ekonomi Produktif b. Pendidikan & Pelatihan Teknis c. Pendataan industri. d. Pameran/Visualisasi/Publikasi dan Promosi e. Penyuluhan & Penyebaran Informasi f. Penyelenggaraan Workshop/Seminar g. Kemitraan dengan Pelaku Usaha h. Pembinaan Pelaku Usaha dan Konsumen i.
Penyusunan Program dan Rencana Kerja.
j. Dsb.
Realisasi Program mencapai 85,25 % sedangkan realisasi anggaran mencapai 79,27 %.
Pada tahun 2008 dilaksanakan Tugas Pembantuan melalui DIPA Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah yang mencakup 80 Kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran Rp. 58.118.138.000,-. Adapun daftar kabupaten/kota penerima Tugas Pembantuan seperti terlampir. Dana tersebut untuk melaksanakan program : a. Bantuan Usaha Ekonomi Produktif b. Pendidikan & Pelatihan Teknis c. Pendataan Industri. d. Pameran/Visualisasi/Publikasi dan Promosi
8
e. Penyuluhan & Penyebaran Informasi f. Penyelenggaraan Workshop/Seminar g. Kemitraan dengan Pelaku Usaha h. Pembinaan Pelaku Usaha dan konsumen i.
Penyusunan Program dan Rencana Kerja.
j. Dsb.
Kegiatan Fisik mendapat alokasi anggaran terbesar dalam Tugas Pembantuan.
IV. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TUGAS PEMBANTUAN. 1. Landasan hukum Pelaksanaan Pengawasan Tugas Pembantuan meliputi : a. UU nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 218 ayat (2). b. PP nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pasal 24 ayat (1) dan (2). c. Keppres 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara. Pasal 70 ayat (1) dan Pasal 72.
2. Tujuan Pembinaan dan Pengawasan a. Departemen
Perindustrian
melakukan
pembinaan
dan
pengawasan dalam penyelenggaraan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Bupati / Walikota.
9
b. Pembinaan Tugas Pembantuan meliputi pemberian pedoman, standar, fasilitasi, dan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi atas penyelenggaraan Tugas Pembantuan.
c. Pembinaan tersebut dilakukan dalam rangka peningkatan kinerja, transparansi dan akuntabilitas serta efisiensi pengelolaan Tugas Pembantuan.
d. Pengawasan Tugas Pembantuan dilaksanakan dalam rangka pencapaian efisiensi dan efektifitas pengelolaan anggaran.
e. Pembinaan dan pengawasan bertujuan untuk mensikronisasikan antara rencana kegiatan dengan hasil yang dicapai, dampak pelaksanaan, dan kesesuaian dengan peraturan perundangundangan.
3. Sasaran Pengawasan adalah untuk mendapat gambaran apakah : a. Rencana, program, dan kegiatan dilaksanakan secara efektif dan efisien serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan. b. Pelaksanaan
kegiatan
telah
dilaksanakan
sesuai
dengan
program dan kebijakan yang telah ditetapkan. c. Pengelolaan keuangan masing-masing unit obyek pemeriksaan telah diselenggarakan sesuai prinsip-prinsip Sistem Akuntansi Pemerintah sehingga keandalan laporan keuangan tersebut dapat dipertanggungjawabkan.
4. Kegiatan Pengawasan Tugas Pembantuan. a. Kegiatan Pengawasan Tugas Pembantuan meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.
10
b. Pemeriksaan keuangan adalah pemeriksaan atas laporan keuangan. Pemeriksaan kinerja adalah pemeriksaan atas Pengelolaan Keuangan Negara yang terdiri atas aspek ekonomi dan efisiensi serta efektivitas Pengelolaan Keuangan Negara. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu adalah pemeriksaan atas hal-hal lain dibidang keuangan, pemeriksaan investigatif dan pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern. c. Pemeriksaan dilaksanakan oleh Inspektorat jenderal dan/ atau BPK/Bawasda.
5. Indikator Keberhasilan Pembinaan dan Pengawasan ditunjukan dengan : a. Meningkatnya
disiplin
dan
prestasi
serta
perkembangan
pencapaian sasaran pelaksanaan tugas antara lain dalam:
tertib pengelolaan keuangan;
Tertib pengelolaan perlengkapan;
Tertib pengelolaan kepegawaian;
Tercapainya sasaran pelaksanaan tugas.
b. Terciptanya
keteraturan,
keterbukaan
dan
kelancaran
peraturan
perundang-
pelaksanaan tugas; c. Meningkatnya
kepatuhan
terhadap
undangan; d. Menurun dan hilangnya praktik Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN); e. Berkurang dan hilangnya penyalahgunaan wewenang dan meningkatnya penyelesaian tindak lanjut. f. Tertib administrasi dan jelasnya keberadaan Barang Milik Negara dan barang inventaris.
11
Indikator
penilaian
tertinggi
adalah
opini
Badan
Pemeriksa
Keuangan (BPK) atas laporan keuangan dengan status Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Kategori opini BPK adalah : -
Disclaimer ( Penilaian terendah )
-
Tidak Wajar
-
Wajar Dengan Pengecualian ( WDP)
-
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
V. HASIL EVALUASI KINERJA TUGAS PEMBANTUAN TAHUN 2007
Berdasarkan hasil evaluasi Inspektorat Jenderal Departemen Perindustrian, maka dapat disampaikan sebagai berikut :
A . Catatan kepada Pusat :
1. Pelaksanaan Tugas Pembantuan di bidang industri belum sepenuhnya memenuhi persyaratan prosedural dan legal formal.
2. Program dan kegiatan yang dilaksanakan masih terdapat kecenderungan adanya kegiatan yang sama dan alokasi anggaran yang besarnya relatif sama di setiap Kabupaten/ Kota, yang
sebaiknya
disesuaikan
dengan
kebutuhan
Kompentensi Industri Inti Daerah masing-masing.
12
dan
B : Catatan Kepada Pusat dan Dinas :
1. Program dan kegiatan Tugas Pembantuan belum mengarah kepada kegiatan yang memprioritaskan kepada pengembangan Kompentensi Inti Industri Daerah yang benar-benar diperlukan.
2. Program Tugas Pembantuan masih terdapat yang belum dikaitkan dengan pemanfaatan dan pengembangan UPT di daerah yang bersangkutan.
3. Belum terlihat sinergi antara program dan kegiatan Tugas Pembantuan dengan program Pusat, Balai Litbang atau Tugas Dekonsentrasi untuk pengembangan suatu industri tertentu di daerah yang bersangkutan.
C : Catatan Kepada Dinas Perindag.
1. Masih terjadi adanya Mesin dan Peralatan yang telah di terima Dinas Perindag belum mendapat tempat/gedung dan fasilitas pendukung yang memadai untuk beroperasi pada waktunya. 2. Obyek kegiatan pengembangan industri di daerah yang dibiayai APBN banyak yang belum saling mengisi dan memperkuat dengan pembiayaan APBD. 3. Masih ditemukan SKPD yang melakukan perubahan fokus kegiatan Tugas Pembantuan tanpa merevisi POK atas DIPA SKPD yang bersangkutan
Berdasarkan klasifikasi temuan hasil pengawasan yang di tetapkan oleh Kantor MENPAN, maka jenis temuan sbb
13
JENIS KODE TEMUAN
Kode 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
Jenis Temuan Kasus yang merugikan negara Kewajiban Penyetoran kepada Negara Pelanggaran terhadap peraturan perundangan-undangan yang berlaku Pelanggaran terhadap prosedur dan tata kerja yang telah ditetapkan Penyimpangan dari dari ketentuan pelaksanaan anggaran Hambatan terhadap kelancaran proyek Hambatan terhadap kelancaran tugas pokok Kelemahan Administrasi (Kelemahan Tata Usaha dan Akuntansi) Ketidaklancaran pelayanan kepada masyarakat Temuan pemeriksaan di program lainnya
Contoh temuan pelaksanaan Dekonsentrasi *)
120
Jumlah Temuan
100 80 60 40 20 0 01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
Jenis Temuan
*) Temuan Dekonsentrasi sebagai ilustrasi karena pemeriksaan Tugas Pembantuan 2007 sedang berjalan.
14
Berdasarkan pengalaman temuan pada Tugas Dekonsentrasi, maka ranking terbanyak adalah : 1. Kelemahan Administrasi (kelemahan Tata Usaha dan Akuntansi); 2. Pelanggaran
terhadap
prosedur
dan
tata
kerja
yang
telah
ditetapkan; 3. Penyimpangan dari ketentuan pelaksanaan anggaran;
VI. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TUGAS PEMBANTUAN TAHUN 2008.
Pada tahun 2008 Departemen Perindustrian mentargetkan agar Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dapat memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas laporan keuangannya. Hal ini merupakan
peningkatan
status
laporan
keuangan
Departemen
Perindustrian yang sebelumnya Disclaimer.
Sehubungan dengan hal tersebut, mengingat pengelolaan APBN melalui dana Tugas Pembantuan merupakan bagian dari APBN Departemen Perindustrian maka peranan Dinas Perindag Kabupaten/ Kota adalah sangat penting dalam pengelolaan APBN tersebut. Oleh karena itu pada tahun 2008, maka fokus pengawasan adalah sebagai berikut:
a) Pengawasan
dan
pemeriksaan
pengelolaan
dana
Tugas
Pembantuan yang merupakan program PIKM; b) Monitoring dan evaluasi pemanfaatan bantuan peralatan mesin; c) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan industri dengan pendekatan klaster;
15
d) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pengembangan industri di daerah pasca otonomi;
Untuk maksud tersebut maka langkah-langkah yang dilakukan meliputi : a. Melakukan pendampingan, pengawalan dan advokasi dari tahap perencanaan program dan pelaksanaannya. b. Pemeriksaan kinerja, untuk evaluasi capaian target dan sasaran program yang ditetapkan. c. Bimbingan teknis penyusunan Laporan Realisasi Anggaran dan sebagainya. d. Peningkatan disiplin pada SKPD untuk percepatan pelaksanaan Tindak Lanjut temuan; e. Pembentukan dan operasionalisasi Klinik Itjen; f. Penguatan Sumber Daya Aparat Pengawas dan penyusunan kode etik Auditor; g. Peningkatan kualitas audit.
Sehubungan
dengan
itu,
Departemen
Perindustrian
dan
Departemen Dalam Negeri telah menyusun jadwal pengawasan Tugas Pembantuan tahun 2008 yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal dan Bawasda.
VII. KESIMPULAN DAN SARAN
1. Kegiatan Tugas Pembantuan hakekatnya adalah kegiatan Pusat untuk membantu mempercepat pembangunan industri di daerah;
16
2. Program dan kegiatan Tugas Pembantuan saat ini belum sepenuhnya
fokus
untuk
memperkuat
pengembangan
Kompentensi Inti Industri Daerah; 3. Pimpinan SKPD dan perangkatnya pada Dinas Perindustrian Kabupaten / Kota agar bahu membahu dengan cermat dan tertib dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan Tugas Pembantuan agar Departemen Perindustrian dapat memperoleh status WDP pada tahun 2007/ 2008.
Makassar, 26 Maret 2008
INSPEKTORAT JENDERAL
17
Industrialisasi menuju kehidupan yang lebih baik
EVALUASI KINERJA TUGAS PEMBANTUAN TAHUN 2007
Oleh : INSPEKTUR JENDERAL
Disampaikan dalam Acara : RAPAT KERJA DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN TAHUN 2008 HOTEL CLARION, MAKASSAR 25 - 28 MARET 2008
DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN INSPEKTORAT JENDERAL 2008
18
DAFTAR ISI
HALAMAN I
PENDAHULUAN
1
II. TUGAS PEMBANTUAN
2
A. Dasar Hukum Pelaksanaan Tugas Pembantuan
2
B. Mekanisme Pelaksanan Tugas Pembantuan
3
1. Perencanaan Program dan Penganggaran 2. Penyelenggaran Tugas Pembantuan 3. Pengelolaan Barang Milik Negara Hasil
3 5 6
Pelaksanaan Tugas Pembantuan 4. Pertanggungjawaban dan Pelaporan
7
5. Sanksi
7
III PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN TAHUN 2007 DAN 2008
7
IV. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TUGAS PEMBANTUAN
9
1. Landasan Hukum
9
2. Tujuan Pembinaan Dan Pengawasan
9
3. Sasaran Pembinaan Dan Pengawasan
10
4. Kegiatan Pengawasan Tugas Pembantuan
10
5. Indikator Keberhasilan Pengawasan
11
Tugas Pembantuan V. HASIL EVALUASI KINERJA TUGAS PEMBANTUAN 2007
12
VI. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TUGAS PEMBANTUAN TAHUN 2008
14
VII. KESIMPULAN DAN SARAN
16
Lampiran
i
19
LAMPIR
20
DAFTAR NAMA KABUPATEN/KOTA YANG MENDAPAT TUGAS PEMBANTUAN TAHUN 2008
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
Kab. Lampung Barat Kab. OKU Kab. Pakpak Bharat Kab. Lebak Kab. Sumedang Kab. Purbalingga Kab. Sidoarjo Kab. Bojonegoro Kab. Gianyar Kab. Bima Kab. Sumba Timur Kab. Sanggau Kab. Sintang Kab. Katingan Kota Palu Kab. Konawe Kab. Polewali Mandar Kab. Sorong Kab. Aceh Pidie Kota Banda Aceh Kab. Deli Serdang Kab. Padang Pariaman Kab. Tanah Datar Kota Bukit Tinggi Kab. Lingga (Kepri) Kota Dumai (Riau) Kota Palembang Kab. Bengkulu Utara Kab. Bengkulu Selatan Kab.Kepahiang Kab. Rejang Lebong Kota Bengkulu Kab. Tj. Jabung Timur Kota Jambi Kab. Pandeglang Kab. Cirebon Kab. Bogor Kab. Bandung Kota Surakarta Kab. Temanggung
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
21
Kab. Pekalongan Kab. Bantul Kab. Bondowoso Kab. Probolinggo Kab. Pasuruan Kota Madiun Kota Magetan Kab. Sumbawa Kab. Lombok Barat Kab. Dompu Kab. Lombok Timur Kota Mataram Kab. Belu Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Pontianak Kab. Ketapang Kab. Bengkayang Kab. Sekadau Kab. Tapin Kab. Banjar Kota Banjarmasin Kab. Barito Selatan Kota Samarinda Kab. Nunukan Kota Tomohon Kab. Kep. Talaud Kota Bitung Kab. Poso Kab. Bone Kab. Enrekang Kota Makasar Kab. Gowa Kab. Mamuju Kota Kendari Kab. Gorontalo Kab. Pulau Buru Kab. Seram Bg. Barat Kota Ambon Kab. Halmahera Barat Kota Ternate
22
