EVALUASI KINERJA TUGAS PEMBANTUAN DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN

EVALUASI KINERJA TUGAS PEMBANTUAN DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN MANADO 18 Maret 2009 MANADO, DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN

INSPEKTORAT JENDERAL 2009

GAMBARAN UMUM TUGAS PEMBANTUAN g A. Pengertian Tugas Pembantuan adalah penugasan p khusus dari Pemerintah Pusat kepada Daerah dan/atau Desa, dan Pemerintah Provinsi, kepada Kabupaten, atau Kota k kepada d D Desa untuk t k melaksanakan l k k tugas tertentu dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya p y kepada p yyang g menugaskan (PP Nomor 7 Tahun 2008). 2

GAMBARAN UMUM TUGAS PEMBANTUAN (LANJUTAN)

B Ruang B. R Li k Lingkup T Tugas P b t Pembantuan. • Aspek penyelenggaraan meliputi penugasan urusan pemerintahan, pemerintahan tata cara penugasan, tata cara penyelenggaraan dan penghentian p g tugas g p pembantuan. • Aspek pengelolaan dana meliputi prinsip pendanaan, perencanaan dan penganggaran, penyaluran l d dan pelaksanaan serta pengelolaan Barang Milik Negara hasil pelaksanaan tugas pembantuan. • Aspek p pertanggungjawaban p gg gj dan pelaporan meliputi penyelenggaraan tugas pembantuan dan pengelolaan dana tugas pembantuan. pembantuan 3


C. C Pertanggungjawaban dan pelaporan. pelaporan Pertanggungjawaban dan pelaporan mencakup aspek manajerial dan aspek akuntabilitas, yaitu : • Aspek manajerial meliputi : perkembangan realisasi penyerapan dana, dana pencapaian target keluaran, kendala yang dihadapi, dan saran tindak lanjut. lanjut • Aspek akuntabilitas meliputi : realisasi anggaran neraca, anggaran, neraca catatan atas laporan keuangan, dan laporan barang. 4


Kepala SKPD Kabupaten/Kota yang melaksanakan tugas pembantuan atas nama gubernur menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan dan barang setiap triwulan dan setiap berakhirnya Tahun Anggaran kepada Menteri/Pimpinan lembaga pemberi dana tugas pembantuan dengan tembusan temb san kepada SKPD yang ang membidangi pengelolaan keuangan daerah. (Psl.66 (1) PP No.7 / 2008) 5

TUGAS PEMBANTUAN DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN Pemberi Tugas Pembantuan adalah Departemen Perindustrian cq. Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah (IKM). Tahun 2007. 2007

Kepada 18 Kabupaten/Kota. Dana dialokasikan Rp Rp..20 20..000 000..000 000..000 000,,Program/kegiatannya, meliputi : • Pendidikan dan pelatihan teknis; • Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (mesin / peralatan); • Pameran / visualisasi / publikasi dan promosi; • Penyelenggaraan P l sosialiasi/ i li i/ workshop/seminar/ k h / i / publikasi; Total realisasi sebesar Rp Rp..15. 15.854 854..627 627..816 816,,- (79 79,,27 27% %). 6

TUGAS PEMBANTUAN DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN (LANJUTAN)

Tahun T h 2008 Kepada 80 Kabupaten/Kota. Dana dialokasikan Rp Rp.. 58 58..118 118..138 138..000 000,,Program/kegiatannya, meliputi : • Pendidikan dan pelatihan teknis; • Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (mesin / p peralatan); ) • Pameran / visualisasi / publikasi dan promosi; • Penyelenggaraan sosialiasi/ workshop/seminar/ publikasi; blik i • Pemberdayaan unit pelayanan pembinaan IKM; • Pengembangan kelembagaan dan kemitraan usaha; • Monitoring dan evaluasi; Total realisasi sebesar Rp Rp.. 45. 45.522. 522.072. 072.812, 812,- (78 78,,33% 33%). 7

PENGAWASAN TUGAS PEMBANTUAN A. Dasar Hukum Pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah dilaksanakan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah sesuai peraturan Perundang – Undangan (Psl. 218 UU No.32 /2004). IInspektorat kt t J d l Jenderal D Departemen t d dan U it Unit Pengawasan Lembaga Pemerintah Non Departemen melakukan pengawasan terhadap : a. Pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan; b Dstnya…… b. Dstnya (Psl.26 (1) PP No.79 / 2005). 8

PENGAWASAN TUGAS PEMBANTUAN (LANJUTAN)

Inspektorat Jenderal secara fungsional melaksanakan pengawasan terhadap seluruh kegiatan, dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi kementerian negara / lembaga yang didanai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Negara (Psl.49 (4) PP No.60 / 2008).

9


B. Prinsip dasar pelaksanaan pengawasan : 1 Pengawasan diselenggarakan berdasarkan 1. pendekatan pembinaan dan menempatkan j Eselon I maupun p unit kerja j p pusat unit kerja didaerah (termasuk Dinas Perindag) sebagai mitra kerja. 2. Pengawasan dititik beratkan kepada aspek ketaatan, ketertiban, efektifitas, efisiensi dan ke ekonomian pencapaian sasaran dan tujuan ke-ekonomian program kerja. 3 Tidak 3. mencari cari mencari-cari kesalahan kesalahan, tetapi mencegah, memberikan peringatan dini agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan program/kegiatan.

10


4. Berorientasi pembinaan untuk perbaikan perubahan p perilaku p sistem/metode, manajemen dan aparatur menuju tercapainya sasaran/target yang ditetapkan. 5. Berusaha memberikan Reward daripada Punisment (baik untuk auditan maupun auditor) auditor). Penindakan dilakukan untuk pembinaan yang bersifat edukatif. 6 Sistem pengawasan dilaksanakan secara 6. optimal agar lebih objektif, transparan, akuntabel dan institusional.

11


Klasifikasi Temuan KODE

KLASIFIKASI TEMUAN

01

Kasus yang merugikan Negara

02

Kewajiban penyetoran kepada negara

03

Pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku

04

Pelanggaran terhadap prosedur dan tata kerja yang ditetapkan

05

y p g dari ketentuan p pelaksaaan anggaran gg Penyimpangan

06

Hambatan terhadap kelancaran kegiatan

07

Hambatan terhadap kelancaran tugas pokok

08

Kelemahan administrasi

09

Ketidaklancaran pelayanan kepada masyarakat

10

Temuan audit lainnya

12


Temuan pemeriksaan tahun 2008 Diperoleh pemeriksaan dalam pelaksanaan Di l h 150 temuan t ik d l l k Tugas Pembantuan pada 18 Kabupaten/kota, dengan klasifikasi sebagai berikut : KODE

KLASIFIKASI TEMUAN

JUMLAH

01

Kejadian yang merugikan negara

0

02

Kewajiban penyetoran kepada negara

0

03

Pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku

14

04

Pelanggaran terhadap prosedur dan tata kerja yang ditetapkan

6

05

Penyimpangan dari ketentuan pelaksanaan anggaran

44

06

Hambatan terhadap kelancaran kegiatan

12

07

Hambatan terhadap kelancaran tugas pokok

15

08

Kelemahan administrasi

42

09

Ketidaklancaran pelayanan kepada masyarakat

0

10

Temuan audit lainnya

17

JUMLAH

150

13


DIAGRAM TEMUAN TUGAS PEMBANTUAN 150

160

Jumlah T Temuan

140 120 100 80 60

44

42

40 20

0

0

01

02

14

6

12

15

06

07

17 0

0

03

04

05

08

09

10 Total

Klasifikasi Temuan

14


E. Jenis Temuan Terbanyak 1. Penyimpangan y p g dari ketentuan p pelaksanaan anggaran gg (kode 05) ada 44 temuan, antara lain ketidaklengkapan dokumen administrasi pengadaan barang/ jasa, tidak dilakukan pengumuman pengadaan di media, pelaksanaan pengadaan belum sesuai prosedur; 2. Kelemahan Administrasi (kode 08) ada 42 temuan, antara lain l i b berupa k id kl ketidaklengkapan k b ki bukti pertanggungjawaban, laporan kegiatan belum dibuat, materi laporan tidak sesuai KAK, dan penatausahaan BMN yang belum tertib; 3. Temuan Audit Lainnya (kode 10) ada 17 temuan, antara lain berupa tidak maksimalnya pencapaian target realisasi anggaran, pengadaan mesin peralatan tidak sesuai dengan spesifikasi, pemanfaatan mesin tidak optimal, belum seluruh kegiatan dilaksanakan sesuai program. program

15


4. Hambatan terhadap kelancaran tugas pokok (kode 07) ada 15 temuan, antara lain ; terdapat kegiatan pelayanan IKM dalam program belum dilaksanakan, dilaksanakan rekruitmen peserta pelatihan tidak sesuai kriteria, unit pelayanan teknis di dinas belum beroperasi optimal; 5. Pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku (kode 03) ada 14 temuan, antara lain nilai aset dalam neraca tidak sesuai dengan yang tercantum pada LBMN, PPK dan panitia pengadaan barang/jasa yang belum memiliki sertifikat pengadaan barang/jasa, Barang Inventaris Milik Negara (BMN) banyak yang belum diberi kode; 6. Hambatan terhadap kelancaran kegiatan (kode 06) ada 12 temuan, antara lain : pengadaan mesin dan peralatan belum terpasang.

16


F. Status Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Selesai ditinjak lanjuti Dalam Proses Belum ditindaklanjuti Jumlah

: 123 Kasus (82%) : 12 Kasus (8%) : 15 kasus (10%) : 150 kasus (100%)

Temuan dengan status dalam proses dan belum di tindak lanjuti sebagai berikut : No

UNIT KERJA

TEMUAN YANG BELUM DITINDAKLANJUTI

TEMUAN MASIH DALAM PROSES

3

4

1

Dinas Perindag Kota Palu

2

Dinas Perindag Kab. Poliwali Mandar

3

Dinas Perindag Kab. Sorong

4

Dinas Perindag Kab. Lampung Barat

5

Dinas Perindag Kab. Katingan

3

6

Dinas Perindag Kab. Sumba Timur

1

4

7

Dinas Perindag Kab. Gianyar

1

2

15

12

TOTAL

1 7 1

17


G. Evaluasi Pelaksanaan program p g • Masih banyak mesin dan peralatan hasil pengadaan yang belum dioperasikan walaupun sudah terpasang, sehingga tid k segera bermanfaat tidak b f t bagi b i daerah. d h Hal H l ini i i karena k k kurang cermatnya perencanaan antara Pusat dengan Daerah. • Masih banyak kegiatan-kegiatan kegiatan kegiatan dalam program DIPA yang tidak terealisasi. sehingga sasaran program tidak maksimal. • Pengadaan mesin dan peralatan sebagian tidak dilakukan kajian analisis kebutuhan terlebih dahulu dan survey l lapangan, sehingga hi pengadaan d mesin i dan d peralatan l t tidak tid k sesuai kebutuhan UPT/KUB IKM. 18


• Ketidaksiapan atau lemahnya kemampuan manajerial penerima mesin dan peralatan (KUB/UPT) sehingga pemanfaatan mesin dan peralatan tidak optimal. optimal • Alokasi anggaran Tugas Pembantuan, saat ini masih lebih banyak y untuk kegiatan g non fisik ((kegiatan g penunjang p j g ) spt; p; pelatihan, promosi, sosialisasi, belanja pegawai. Dan masih kurang untuk kegiatan fisik.

Anggaran dan keuangan • Alokasi anggaran Tugas Pembantuan, saat ini masih lebih banyak untuk kegiatan non fisik (kegiatan penunjang ) spt; pelatihan, promosi, sosialisasi, belanja pegawai. Dan masih ih kurang k untuk t k kegiatan k i t fisik. fi ik • Laporan realisasi keuangan bulanan tidak tepat waktu pengirimannya . 19


Sumberdaya manusia • Terbatasnya jumlah personil dinas yang langsung membina IKM. • Kompetensi personil pembina IKM masih terbatas. • Personil pengelola dana Tugas Pembantuan perlu ditingkatkan kompetensinya dalam administrasi keuangan dan pengadaan barang dan jasa.

Inventaris dan Barang Milik Negara • Pengelolaan g inventaris BMN belum seluruhnya y sesuai prinsip-prinsip Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), sehingga status kepemilikan BMN yang tersebar di UPT/KUB menjadi belum jelas. jelas • Mesin peralatan yang sudah dimanfaatkan dengan baik oleh KUB IKM dapat diajukan proses hibahnya kepada Menteri Keuangan melalui Ditjen IKM.

20

KESIMPULAN 1. Realisasi anggaran Tugas Pembantuan belum maksimal (tahun 2007 = 79,27% sedangkan tahun 2008 turun = 78 33%) 78,33%). 2. Program dan kegiatan Tugas Pembantuan masih belum fokus p pada upaya-upaya p y p y untuk mengembangkan g g kompetensi inti industri daerah yang bersangkutan. 3. Dalam perencanaan program dan anggaran Tugas Pembantuan, belum didasari kajian analisa kebutuhan daerah yang bersangkutan. 4 Pelaporan 4. periodik realisasi anggaran Tugas Pembantuan pengirimannya belum tepat waktu. 5. Tugas Pembantuan bidang Industri di Dinas Kabupaten/Kota masih didominasi anggaran dari APBN pusat, sedangkan anggaran dari APBD Tk I masih kecil. 21

TERIMA KASIH

DINAS YANG MENANGANI PERINDUSTRIAN DI KAB/KOTA UNTUK TUGAS PEMBANTUAN No

KAB/KOTA

No

KAB/KOTA

No

KAB/KOTA

No

KAB/KOTA

1 KAB. PAK PAK BARAT (Sumut)

21 KOTA BANDA ACEH (NAD)

41

KAB. TANAH DATAR (Sumbar)

61 KAB. DELI SERDANG (Sumut)

2 KAB. LINGGA (Kepri)

22 KAB. ACEH PIDIE (NAD)

42

KAB. TJG JABUNG TIMUR (Jambi)

62 KAB. PDG PARIAMAN (Sumbar)

3 KAB. LEBAK (Banten)

23 KOTA BUKITTINGGI (Sumbar)

43 KOTA PALEMBANG (Sumsel)

63 KOTA JAMBI (Jambi)

4 KAB. SUMEDANG (Jawa Barat)

24 KOTA DUMAI (Riau)

44 KAB. REJANG LEBONG (Bengkulu)

64 KOTA BENGKULU (Bengkulu)

5 KAB. PEKALONGAN (Jateng)

25 KAB. OKU (Sumsel)

45 KAB. KEPAHIANG (Bengkulu)

65 KAB. BENGKULU SEL (Bengkulu) 66 KAB. KAB LAMPUNG BARAT (Lampung)

6

KAB TEMANGGUNG (Jateng) KAB.

26 KAB. KAB BENGKULU UTR (Bengkulu)

46

7

KAB. SURAKARTA (Jateng)

27 KAB. BOGOR (Jabar)

47 KAB. BOJONEGORO (Jatim)

67 KAB. CIREBON (Jabar)

28 KAB. PURBALINGGA (Jateng)

48 KAB. SIDOARJO (Jatim)

68 KAB. BANTUL (DIY)

29 KAB. MAGETAN (Jatim)

49 KAB. PASURUAN (Jatim)

69 KAB. MADIUN (Jatim)

10 KAB. DOMPU (NTB)

30 KAB. LOMBOK TIMUR (NTB)

50 KAB. PROBOLINGGO (Jatim)

70 KAB. BONDOWOSO (Jatim)

11 KAB. BENGKAYANG (Kalbar)

31 KAB. PONTIANAK (Kalbar)

51 KAB. LOMBOK BARAT (NTB)

71 GIANYAR (Bali)

12 KAB. BANJAR (Kalsel)

32 KAB. SANGGAU (Kalbar)

52 KOTA MATARAM (NTB)

72 KAB. SUMBA TIMUR (NTT)

13 KOTA SAMARINDA (Kaltim)

33 KAB. KETAPANG (Kalbar)

53 KAB. SINTANG (Kalbar)

73 KAB. BELU (NTT)

14 KAB. NUNUKAN (Kaltim)

34 KAB. SEKADAU (Kalbar)

54 KAB. KATINGAN (Kalteng)

74 KAB. TIMOR TENGAH SEL (NTT)

15 KAB. KEP. TALAUD (Sulut)

35 KAB. BANDUNG (Jabar)

55 KAB. BARITO SELATAN (Kalteng)

75 KAB. GORONTALO (Gorontalo)

KAB POSO (Sulteng) 16 KAB.

36 KOTA BANJARMASIN (Kalsel)

56 KAB. KAB TAPIN (Kalsel)

76 KAB. KAB POLIWALI MANDAR (Sulbar)

37 KAB. MAMUJU (Sulbar)

57

77 KAB. KONAWE (Sultra)

18 KAB. GOWA (Sulsel)

38 KOTA TERNATE (Malut)

58 KOTA TOMOHON (Sulut)

78

19 KOTA MAKASSAR (Sulsel)

39 KAB. HALMAHERA BARAT (Malut)

59 KAB. BONE (Sulsel)

79 KAB. PULAU BURU (Maluku)

20 KOTA KENDARI (Sultra)

40 KAB. SORONG (Papua Barat)

60 KAB. ENREKANG (Sulsel)

80 KAB. SERAM BAG BRT (Maluku)

8 KAB. SUMBAWA (NTB) 9

17

KAB. BIMA (NTB)

KOTA PALU (Sulteng)

KAB PANDEGLANG (Jabar) KAB.

KOTA BITUNG (Sulut)

KOTA AMBON (Maluku)

EVALUASI KINERJA TUGAS PEMBANTUAN DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN

Recommend Documents