DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH
DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN
PADA ACARA RAKER DEP DEP. PERINDUSTRIAN DENGAN TEMA “PENINGKATAN PENINGKATAN DAYA SAING INDUSTRI NASIONAL MELALUI KONSOLIDASI PELAKSANAAN PENGEMBANGAN KLASTER DAN KOMPETENSI INTI INDUSTRI DAERAH” DI Hotel JJ.W. W Marriot Surabaya Surabaya, 11 – 14 Maret 2008.
I Kredit Usaha Rakyat I. II. Program 2008 - 2009 III.One III. One Village One Product IV Penugasan Khusus IV. Khusus, Subsidi Kedele
I. KREDIT USAHA RAKYAT
KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) • Landasan
: Perpres p No. 2 Tahun 2008
• Jaminan Pemerintah : 1,4 T diharapkan dapat diputar oleh Bank 14 T (Gearing Ratio 10 x) • Bank Peserta
• Karakteristik Nasabah
: Bank Bukopin, BRI, BNI, BTN, Mandiri : Feasible tetapi non bankable
• Per 25 Januari 2008 : Realiasasi 1,4 Triliyun • Tugas Daerah
: Menyiapkan daftar calon nasabah
II. PROGRAM 2008 - 2009
¾
KEGIATAN PRIORITAS DITJEN IKM TAHUN 2008
¾
DEKONSENTRASI & TUGAS PEMBANTUAN
¾
KEGIATAN--KEGIATAN UTAMA DEKONSENTASI KEGIATAN & PENYUSUNAN PROGRAM 2009
¾
KEGIATAN--KEGIATAN UTAMA TUGAS KEGIATAN PEMBANTUAN & PENYUSUNAN PROGRAM 2009
KEGIATAN PRIORITAS DITJEN IKM TAHUN 2008 Alokasi NO
Nama Kegiatan
1
Pemberdayaan y IKM
2
Pembantuan Pembinaan IKM
3
Peningkatan Standardiasi Industri
4
Penguatan dan Pengembangan Klaster Industri
5
Fasilitasi Layanan IKM
6
Pengembangan Kompetensi Inti daerah
7
Perluasan Penerapan Standardisasi, Akreditasi & Mutu
Sasaran
(Rp.000)
33 Provinsi
54,581,540
80 Kab/Kota
58,118,138
8 RSNI
946,226
11 Klaster
11,609,591
56 UPT
57,948,753
60 Kab-Kota
10.000.000
195 Persh
3,606,179 196 810 427 196,810,427
DEKONSENTRASI Dekonsentrasi adalah wewenang dari Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah dan atau perangkat p g Pusat di Daerah Kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Gubernur dalam rangka Dekonsentrasi harus disertai dengan pembiayaan sesuai kewenangan yang dilimpahkan. TUGAS PEMBANTUAN (TP) TP adalah penugasan dari Pemerintah kepada Daerah dan desa dan dari Daerah ke desa untuk melaksanakan tugas tertentu disertai pembiayaan, pembiayaan sarana dan prasarana serta SDM dengan kewajiban melaporkan pelaksanaan dan mempertanggung-jawabkannya mempertanggung jawabkannya kepada yang menugaskan
KEGIATAN-KEGIATAN UTAMA DEKONSENTASI 1. Koordinasi penyusunan dan pekasanaan program 2. Peningkatan g SDM melalui p pelatihan dll,, lintas Kabupatenp Kota 3. Peningkatan mutu dan disain 4. Pendampingan 5. Pengembangan pemasaran melalui partisipasi pameran, temu usaha dll. dll 6. Kegiatan Lintas Sektor 7. Monitoringg dan Evaluasi 8. Pelaporan
PENYUSUNAN PROGRAM 2009 DEKONSENTRASI 1. Pengembangan IKM mengacu kepada kompetensi inti industri daerah 2 Program pengembangan diselaraskan 2. i dengan Renstra Propinsi 3 Kegiatan bersifat non-fisik 3. 4. Mempunyai rencana program/kegiatan multy years 5. Budget g sharing g APBN,, APBD 6. Program dan Kegiatan dipresentasikan di Rakor Regional 2008
KEGIATAN-KEGIATAN UTAMA TUGAS PEMBANTUAN
1. Penyusunan y p program g tahun 2009 2. Peningkatan SDM melalui pelatihan dll 3. Peningkatan dan pengembangan pemasaran melalui partisipasi pameran, temu usaha dll. 4. Bantuan Mesin Peralatan 5 Monitoring dan Evaluasi 5. 6. Pelaporan
PENYUSUNAN PROGRAM 2009 TUGAS PEMBANTUAN
1. Pengembangan IKM mengacu kepada kompetensi inti industri daerah dan OVOP 2. Program pengembangan diselaraskan dengan Renstra Kabupaten Kota dan memperhatikan situasi dan kondisi daerah setempat 3. Kegiatan utamanya bersifat fisik 4 Mempunyai rencana program/kegiatan multy years 4. 5. Budget sharing APBN, APBD 6. Program g dan Kegiatan g dipresentasikan p di Rakor Regional g 2008
III. PENINGKATAN EFEKTIVITAS PENGEMBANGAN IKM MELALUI PENDEKATAN SATU DESA SATU PRODUK (OVOP) DI SENTRA
LATAR BELAKANG OVOP
Dilatarbelakangi Dil b l k i oleh l h kondisi k di i di tahun h 1980an, 1980 an, dimana di Jepang menghadapi masalah himpitan kesulitan kehidupan masyarakat y yang y g semakin serius khususnya y keadaan ekonomi daerah Oita, dimana income percapita masyarakatnya sangat rendah dan kesenjangan ekonomi antara masyarakat Tokyo dan Oita sangat besar besar.. Urbanisasi masyarakat muda ke Tokyo semakin meningkat dan tenaga muda di daerah pedesaan Oita semakin berkurang. berkurang.
Untuk mengatasi kondisi tersebut, dimana Oita terletak di sebelah Selatan Tokyo, sangat diperlukan pemikiran kreatif dan menjadi tantang besar bagi DR. DR. Morihiko Hiramatsu sebagi pemegang tampuk Gubernur pemerintahan baru di Oita Prefecture Prefecture..
SPIRIT OVOP
Peningkatan income percapita masyarakat (Gross National Product Orientation) Orientation). Peningkatan keseimbangan antara kepuasan material dan spiritual dari masyarakat ( Gross National Satisfaction Oreientation). Pengembangan g g endogenous g : Pengembangan g g semi scondery industry a.l: industri makanan olahan yang berbasis pertanian.
3 (TIGA) PRINSIP DASAR OVOP
Local yet Global Self--reliance and creativity Self Human Resources Development (HRD)
LOCAL YET GLOBAL Upaya memberdayakan daerah dengan mengembangkan potensi sumber daya dan budaya untuk membuat produk yang spesial/unik lokal, yang bernilai tambah tinggi dengan tetap menjaga e esta a lingkungan, g u ga , yang ya g mampu a pu memasuki e asu ba baik kelestarian pasar domestik bahkan pasar internasional internasional.. (Produk o tapi p b bisa s d dijual ju menembus e e bus pasar p s Global). Global) G ob ). ). lokal
SELF RELIANCE - CREATIVITY
Motor penggerak atau pemeran utama pembangunan adalah masyarakat, melalui pengembangan kreativitas, ketekunan, sumber daya, capital, dan pengetahuan masyarakat itu sendiri. sendiri. Kemandirian masyarakat untuk memutuskan dan menentukan produk yang dipilih yang memiliki spesialitas/keunikan yang nyata nyata.. Pemerintah hanya mendukung dengan menyediakan supervisi dan advokasi teknis, pedoman teknis bagaimana berproduksi yang baik, mengembangkan produk baru , menerapkan teknologi baru, standardisasi dan kontribusi dalam pemasaran standardisasi, pemasaran.. Pemerintah akan memberikan penghargaan kepada mereka yang mencapai keberhasilan, dan tidak memberikan subsidi, karena subsidi dianggap berpangaruh negatip terhadap pemberdayaan masyarakat. masyarakat. (Menanam sendiri dan menjual sendiri di Konohana Garten)
HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT
Mengembangkan SDM yang akan berkontribusi dalam aktivitas pemberdayaan, karena mereka yang akan melakukan pengembangan kreasi produk yang bercirikan keunikan/spesialitas daerah. daerah. Mengembangkan SDM yang mempunyai motivasi tinggi untuk memajukan daerahnya, pekerja keras, tekun, dapat mentransformasikan tantangan g menjadi j peluang, p g, dapat p menggali gg inovasi baru dari potensi daerahnya di bidang pertanian, perdagangan, perindustrian, pariwisata, serta bidangbidang-bidang lainnya. lainnya. Mengembangkan SDM yang mampu menguasai Pengetahuan Manajemen, Desain dan Teknologi, dengan menyediakan sarana pendidikan, experiment dan penelitian penelitian.. (Sekolah malam Pengembangan SDM Toyo Toyo--no no--Kuni atau Land of Abundance, yang mengajar dari masyarakat yang punya pengetahuan lebih luas tentangg bisnis ).
CIRI--CIRI SDM OVOP CIRI
SDM yang tidak pernah menyerah dalam pencarian. SDM y yang g tidak p pernah merasa sakit atau menderita oleh kegagalan. SDM yang terus menerus mencari upaya dalam mengatasi tantangan.
KUNCI SUKSES PENERAPAN OVOP
M b Membangun k d kesadaran masyarakat k t lokal l k l tentang t t potensi t i diri mereka, dan sumber daya mereka; mereka; Mengenali kekayaan daerahnya (kompetensi inti daerah), daerah) sebagai harta karun yang terpendam ; Membangun ketekunan dan semangat kesinambungan sebagai suatu kunci keberhasilan keberhasilan;; Mendorongg kreativitas dan Inovasi Inovasi;; Mengamankan jaringan pemasaran/distribusi penjualan; penjualan; Pemberdayaan dan pengembangan Sumber Daya Manusia.. Manusia
SASARAN AKHIR OVOP
Peningkatan perekonomian daerah daerah, mengurangi urbanisasi urbanisasi, menciptakan lapangan kerja kerja;; Peningkatan income percapita masyarakat lokal, menghilangkan kesenjangan antara kota besar dan kota kecil dan dengan pedesaan pedesaan.. Penguatan kemampuan kemandirian dari masyarakat lokal, dalam pembangunan ekonomi daerahnya daerahnya;; Pengembangan pengetahuan tradisional / adhiluhung, sumber daya lokal dan pengoptimalan pemanfaatan SDM lokal; lokal; Penguatan SDM melalui pengembangan kemampuan keterampilan dan pengetahuannya;; pengetahuannya Pengembangan motivasi kreativitas dan inovasi masyarakat lokal, khususnya pengembangan desain produk lokal yang dipadukan dengan keunikan tradisi, budaya dan kearifan lokal; lokal; P i k t Peningkatan k lit hidup kualitas hid masyarakat k t lokal, l k l dalam d l hal h l kepuasan k material dan spiritual spiritual;;
Roots of OTOP • Diversity • Identity
• Diversity
Unique Product Variety
• Identity
Place N t Nature SDM
OTOP Roadmap
Cooperation - Oriented d
The eme
In Search of - OTOP Excellent OTOP Midyear
Ministerial Integration
- OTOP Export Marketing - Provincial Star Recognition OTOP OTOP - OVOP - OTOP Village Vill International Standard - OTOP Grand Sale Champion Campaign - OTOP Mega Sale - Advanced SmartSummit - OTOP Premium Fair OTOP - OTOP OTOP City #4 Lif t l Fair F i - OTOP Lifestyle OTOP Product Select 2007 Quality Dev. & with Asian - OTOP City #3 Champion Standardization(with CLMV) -OTOP City#5 countries - Smart OTOP - Knowledge - OPC selection - OTOP Premium based OTOP - OVOP Summit - OTOP City #1
- OTOP City #2
-
Agency Integration Management System - OTOP Producer Registration
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Implementation 2007 Strategy Strategy
Develop products as their marketing potentials
Foster producer competence
Goal Goal
Effective selling channels
Accepted quality of OTOP product
Adequate business knowledge & management
Build platform for OTOP producer to meet buyer
Improve product quality and standard
Arrange learning system for OTOP producer
Implement Implement
Business matching • Product development p •
•
Community product standard
•
Learning program thru education institutes
•
Quality improvement program
•
Management skill assessment
•
Entrepreneurship development
Marketing Activities Events/ Exhibitions
Branding
Global
• Design & Packaging
Markett
• Brand Image & Positioning Regional
Local
Permanent Distribution Channels
• Market Research
• OTOP City • OTOP to the World • Thailand Exhibitions • Business Matching
•Thai Restaurants •Dep. Stores •Shop Channel •Catalog Magazine
•M Marketing k ti Communication •OTOP Outlet/Kiosk 1-2 Star
3-5 Star
OTOP Products
Premium 26 •OTOP to the World
COMMUNITY PRODUCT STANDAR (CPS) Standards setting and certification for products under “One Tambon One Product” Product”.. The aim is to ensure acceptance p of and quality q y assurance for consumers, providing linkage for products of the community to consumers both domestic and abroad.. abroad
Pembukaan UUD UUD’45 UUD’45 a. Tujuan Negara : merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. b. Tugas g Pemerintah : melindungi g segenap g p bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia,, memajukan j kesejahteraan j umum, umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, keadilan sosial c. Dasar Negara : PANCASILA
PEMBANGUNAN REGIONAL Pembangunan regional merupakan bagian dari Pembangunan pembangunan nasional, nasional termasuk pembangunan industri yang diharapkan mampu menjadi penyedia lapangan kerja peningkatan pendapatan dan pemenuhan kerja, kebutuhan dasar melalui pengolahan hasil pertanian dalam arti luas (termasuk perikanan) dan sumber sumber-sumber daya alam lainnya serta peningkatan ekspor. ekspor.
TUGAS POKOK DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN Departemen Perindustrian sebagai instansi yang melaksanakan l k k tugas pokok k k dalam d l pembinaan bi d dan pengembangan industri melihat bahwa pertumbuhan dan perkembangan industri termasuk perkembangan IKM di berbagai wilayah Indonesia harus dapat berkembang dan berdaya saing karena negara cukup memiliki potensi sumber daya alam sebagai salah satu basis bagi g p pengembangan g g industri. industri.
INPRES No. 6 THN 2007
PERATURAN MENPERIN No.78/M-IND/PER/9/2007
Kondisi IKM Terkini
PENINGKATAN EFEKTIFITAS PENGEMBANGAN IKM
ovop
MENINGKATNYA PERAN IKM DALAM PEREKONOMIAN, KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DAN MENGURANGI PENGANGGURAN
INSTRUKSI S S PRESIDEN S NOMOR : 6 Tahun 2007 TENTANG
KEBIJAKAN PERCEPATAN PENGEMBANGAN SEKTOR RIIL DAN PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) (UMKM)..
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 78/IND/Per/10/2007 TENTANG
PENINGKATAN EFEKTIVITAS PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH MELALUI PENDEKATAN SATU DESA SATU PRODUK ( ONE VILLAGE ONE PRODUCT – OVOP ) DI SENTRA
TUJUAN DAN SASARAN
Tujuannya adalah untuk menggali dan mempromosikan produk inovatif dan kreatif lokal lokal,, dari sumber daya lokal, lokal yang bersifat unik khas daerah, daerah, bernilai tambah tinggi, dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan, lingkungan memiliki image dan daya saing yang tinggi tinggi..
Sasarannya adalah untuk meningkat eningkatkan kan jumlah produk IKM yang bernilai tambah tinggi yang berdaya saing untuk memasuki pasar domestik maupun global. global.
SPIRIT PENGEMBANGAN IKM MELAUI PENDEKATAN OVOP Semangat pengembangan IKM dengan pendekatan OVOP juga dimaksudkan agar kegiatan g pembinaannya p y dapat p dilaksanakan secara lebih terfokus pada wilayah tertentu sehingga hasil yang dicapai dari pembinaan tersebut terukur dan akuntabilitasnya dapat di t dipertanggungjawabkan. dipertanggungjawabkan j bk .
MARKET BASED VLUE
Selaras dengan Keinginan Pasar.
Selaras dengan Tuntutan Globalisasi Globalisasi. NET WORKING/ KELEMBAGAAN.
KLASTER INDUSTRI (PENDEKATAN OVOP )
Selaras dengan Kompetensi Inti I d Industri i Daerah D h ROURCE BASED VALUE
KONSEP OVOP – KOMPETENSI INTI INDUSTRI DAERAH Konsep OVOP pada dasarnya adalah merupakan perwujudan dari pelaksanaan program pengembangan kompetensi inti industri daerah sebagai suatu pendekatan pengembangan potensi daerah ( regional developmen) di satu wilayah dalam mendorong d pengembangan b suatu t produk d k kelas k l global l b l yang unik ik khas daerah dengan memanfaatkan sumber daya dan budaya lokal.. lokal Istilah “Satu Desa” sebagaimana dimaksud dapat diperluas menjadi Kecamatan, Kabupaten/Kota maupun kesatuan wilayah l i lainnya sesuaii dengan d potensi t i dan d skala k l usaha h secara ekonomis. ekonomis k i.
STRATEGI 1. Kolaborasi l b i antara t pemerintah i t h pusat, t pemerintah i t h daerah, d h sektor swasta dan masyarakat lokal; lokal; 2. Pemanfaatan pengetahuan, pengetahuan tenaga kerja dan sumber daya lokal lainnya yang memiliki keunikan khas daerah daerah;; p produk;; dan pproduk 3. Perbaikan mutu dan ppenampilan 4. Promosi dan pemasaran pada tingkat nasional dan
global global..
5. Pembinaan IKM melalui pendekatan OVOP diutamakan kepada perusahaan IKM di sentra IKM yang menghasilkan produk terbaik untuk lebih ditingkatkan kualitas produk dan akses pasar nasional dan atau globalnya globalnya..
KRITERIA PRODUK 1. P Produk roduk unggulan daerah dan/atau produk k kompetensi i inti i i daerah; d h 2. Unik Unik khas budaya dan keaslian lokal; 3. Bermutu Bermutu dan berpenampilan baik; 4 Berpotensi pasar domestik dan ekspor; dan 4. 5. Diproduksi secara kontinyu dan konsisten.
LINGKUP PRODUK Produk makanan olahan berbasis hasil pertanian dan perkebunan; 2. Produk P d k aneka k minuman i ddarii hhasil il pengolahan l h hhasil il pertanian i dan d perkebunan;; perkebunan 2 Prod 2. Produk k hasil ten tenun n ata atau konveksi kon eksi khas budaya b da a masyarakat mas arakat lokal; 3. Produk kebutuhan rumah tangga (household) termasuk produk dekoratif atau interior khas seni dan budaya lokal; 4. Produk barang seni dan kerajinan termasuk produk cinderamata khas budaya lokal ; 5. Produk herbal dan minyak atsiri khas budaya masyarakat lokal. 1.
PEMBINAAN Perusahaan IKM yang memproduksi produk terpilih pembinaannya terpilih, pembinaann a dilakukan dilak kan secara terpadu terpad oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, sektor swasta dan masyarakat lokal sesuai fungsi dan kewenangan g masing masingg-masing. masing g.
41
RENCANA AKSI
42
SOSIALISASI Sosialisasi pelaksanaan program OVOP dilakukan melalui forum sbb:
Rapat Koordinasi Dept. Dept. Perindustrian dengan seluruh Kepala Dinas Perindustrian Provinsi tanggal 2727-29 Februari 2008 di Jakarta. Jakarta. Seminar OVOP Dalam Rangka Pembangunan Ekonomi Daerah yang diselenggarakan oleh DEKRANAS bekerjasama dengan JETRO, Dept. Dept. Perindustrian dan KADIN Indonesia tanggal 4 Maret 2008 2008.. Rapat Koordinasi Direktorat Jenderal IKM dengan Kepala Dinas Perindustrian Kabupaten/Kota dari Kawasan Barat, Kawasan Tengah dan Kawasan Timur yang akan diselenggarakan di Bengkulu, Kupang dan Papua pada bulan Maret dan April 2008 2008.. 43
PENGEMBANGAN
Dilaksanakan di Kabupaten/Kota bersifat selektif, pada komoditi tertentu, dilokasi tertentu, berdasarkan potensi sumber daya lokal. lokal.
Pengembangan dimulai dari sentra yang sudah ada Contoh Contoh:: Pandai Sikek (Tenun (Ten n Songket), Songket) Kasongan (Gerabah), (Ge abah) Ciamis (Makanan Ringan), Ringan) Tasikmalaya
(Anyaman), Pekalongan (Batik), Tanggulangin
(Kulit),
Cibaduyut (Sepatu). (Sepatu).
Pembinaan berdasarkan stimulasi kompetensi terpilih melalui dukungan: dukungan:
kepada produk OVOP
9
Teknologi, standarisasi dan mutu produk; produk;
9
Promosi dan pemasaran; pemasaran;
9
Pembiayaan;; Pembiayaan
9
Peningkatan kompetensi sumber daya manusia; manusia; dan
9
Pengembangan website website.. 44
PENGORGANISASIAN
Pengembangan IKM melalui pendekatan OVOP dikoordinasikan oleh Departemen Perindustrian c.q. Direktorat Jenderal Industri Kecil dan M Menengah h yang dalam d l pelaksanaannya l k d dilakukan dililakukan il k k melalui l l i pembentukan Forum Koordinasi di tingkat Nasional, tingkat Provinsi dan tingkat Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota..
Fungsi Forum Koordinasi adalah sebagai media seleksi produk OVOP penyelarasan OVOP, l penyusunan dan d pelaksanaan l k program, serta t monitoring dan evaluasi .
45
PENGORGANISASIAN
Forum koordinasi pada masingmasing-masing tingkat dibentuk Menteri Perindustrian,, Gubernur,, dan Bupati/Walikota dan dikoordinasikan oleh:
Direktur Jenderal untuk forum tingkat nasional;
Kepala Dinas Provinsi yang menyelenggarakan urusan bidang Perindustrian untuk tingkat Provinsi; dan
Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan urusan bidang Perindustrian untuk tingkat Kabupaten/ Kota. 46
KEANGGOTAAN FORUM KOORDINASI
Keanggotaan Forum Koordinasi Tingkat Nasional p Kementerian,, terdiri dari wakilwakil-wakil Departemen/ instansi terkait, Pemerintahan daerah, sektor swasta dan masyarakat; K Keanggotaan F Forum K Koordinasi di i Tingkat Ti k Provinsi P i i terdiri dari wakilwakil-wakil Dinas Pemerintah Provinsi terkait sektor swasta dan masyarakat; dan terkait, Keanggotaan Forum Koordinasi Tingkat p terdiri dari wakilwakil-wakil Dinas Kabupaten/Kota Pemerintah Kabupaten/Kota terkait, sektor swasta dan masyarakat. 47
KEANGGOTAAN TIM SELEKSI
Keanggotaan Tim Seleksi Tingkat Nasional terdiri dari kurator/pakar, p , instansi terkait,, perguruan p g tinggi, gg , R&D,, Dekranas, KADIN, Asosiasi dan tokoh masyarakat; Keanggotaan Tim Seleksi Tingkat Provinsi terdiri dari k t / k instansi kurator/pakar, i t i terkait, t k it perguruan tinggi, ti i R&D, R&D Dekranasda, KADINDA, Asosiasi dan tokoh masyarakat; dan Keanggotaan Tim Seleksi Tingkat Kabupaten/Kota terdiri dari kurator/pakar, instansi terkait, perguruan tinggi, R&D, D k Dekranasda, d KADINDA KADINDA, A Asosiasi i i ddan ttokoh k h masyarakat. k t
48
PELAPORAN Pelaksanaannya dilaporakan setiap smester oleh:
Bupati/Walikota kepada Gubernur; Gubernur kepada Menteri Perindustrian; dan Menteri Perindustrian kepada Presiden.
49
PEMBIAYAAN Pembiayaan y pelaksanaannya p y bersumber dari:
Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN); Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); dan S b llain Sumber i yang sahh sesuaii dengan d peraturan t perundang--undangan. perundang
50
Pendekatan OVOP
Berbasis masyarakat lokal; Berwawasan budaya lokal; Berbasis Sumber Daya Alam lokal; B k l j t Berkelanjutan.
51
Pendekatan OVOP Dan Kompetensi Inti Daerah
Mempercepat p p terwujudnya j y kesejahteraan j masyarakat
Meningkatkan daya saing daerah
52
Hakekat Kompetensi Inti Daerah “Perbedaan, keunikan, keunggulan sumber daya alam”” Æ kebhinekaan dan multikultur adalah alam karunia Tuhan. Tanpa alam dan budaya yg berbeda Æ tidak akan ada ke indahan dan saling pertukaran Æ alam dan budaya adalah modal yg harus dilestarikan Æ pendekatan OVOP memiliki karakter pembangunan industri bernuansa pelestarian dan keharmonisan alam, sebesarsebesarbesarnya untuk kesejahteraan masyarakat lokal. (tidak merusak keseimbangan alam) 53
Konsep Hidup Berkeseimbangan
“Bangsa Indonesia menghendaki keselarasan hubungan antara g Tuhannya, y antara sesama manusia serta manusia dengan lingkungan alam sekitarnya” sekitarnya” Ini berasal dari nilai luhur ke arifan lokal / tradisi: TUHAN Y M E
SDA
MANUSIA
* hablun h bl minamina i -llah, ll h hablun h bl minanminan i -nas * hukum Kasih * tri hita karana * mangalasutta * tien dien ren * boras sipir nitondi GEOGRAFIS
54
TUHAN Selaras
d dengan Tuhan T h
Memahami Potensi Diri
Selaras dengan Sesama MANUSIA
Selaras dengan Alam ALAM 55
Hukum Alam dalam Manajemen
• Ruang tak terbatas • Satu Kesatuan • Keseimbangan • Kekekalan K k k l E Energii
Hukum Ruang Hukum Alam
• Perubahan • Cinta Kasih
• Visi & Misi • Team Work • Job des = Fungsi • Action A ti >< Umpan U B Balik lik • Evaluasi, Perbaikan
Hukum Tuhan
• Kerja tanpa Motif/Ikhlas
56
Variabel Yang Mempengaruhi Produk di Era Global Tomorrow Consumer
?
Product Image & Branding ( Kreativitas & Inovasi ) Design
New Network k
New Business Structure
A t&C Art Culturel lt l Natural Resource
Consumer Focus Pemasaran Technology
F t Future Product
Human Resource Fi Financial/Capital i l/C it l
International Standardisation International Trade Environmental Issues
57
EKSPOR ORIENTED Bekerjasama dengan KADIN/Asosiasi, BUMN, PHRI, DEKRANAS / DEKRANASDA. •CUSTOMER. CUSTOMER •COMPETATION. •CHANGE.
RESEARCH DEVELOPMENT •NEW PRODUCT. •GLOBALIZATION. •QUALITY QUALITY & STANDAR
WORLD BEST PRODUCT
PRODUCT DEVELOPMENT
•QUALITY UP. •COST DOWN. •DELIVERY FAST.
•MARKET OUT REACH. •NEW BUSINESS LOUNCHING. •DESIGN NEW BUSINESS STRATEGY STRATEGY.
BUSINESS DEVELOPMENT
Excellent Leadership
System 58
DESAIN KAITANNYA ENGINEERING •What should it look like? •How should it be used? •What are the best material?
(Product Concept Basic on Visual Appearance and Human Factor)
DESIGN •Who wants to buy it? •What will they pay for it? •How H will ill it be b distributed? di t ib t d? •What will it cost to get it to the market?
PRODUCTCON CEPT BASED on CONSUMER NEED
ENGINEERING
MARKETING
(Product Concept Based on Marketing
•How should it work? •What technology is best? •How should it be manufactured?
•QUALITY UP. •COST DOWN. •DELIVERY FAST.
(Product Concept Based on Technology Inovation
System 59
DEVERSIFIKASI PRODUCT Menghilangkan Elemen yang tidak Penting. Penting Mengurangi Elemen yang tidak Mempengaruhi Standar.
COST
NILAI INOVASI
Meningkatkan Elemen yang Mendongkrak Citra/Mutu. Mengkreasikan Elemen Baru yang y g belum pernah ada.
Pengurangan Bi Biaya dari d i Penghilangan dan Pengurangan.
VALUE ADDED
Nilai Yang Tinggi dengan Mengkreasikan sesuatu yang Baru.
60
MENGANGKAT KOMPETENSI INTI DAERAH Kecenderungan menurunnya minat investor asing (FDI) untuk investasi di Indonesia, dan tidak semua wilayah Indonesia memenuhi persyaratan untuk investor luar, luar maka dengan kebijakan ini diharapkan ada upaya terobosan kearah pembangunan p g daerah secara mandiri,, berdasarkan kemampuan p modal sendiri, di segmen dimana Indonesia masih berpeluang besar, khususnya untuk pengembangan industri pengolahan hasil pertanian, baik makanan dari biji biji--bijian, buah buah--buahan dan sayursayursayuran, untuk memenuhi kebutuhan sendiri di bidang pangan, serta peningkatan industri kerajinan yang berpotensi untuk meningkatkan ekspor nonmigas nonmigas.. 61
OTONOMI DAERAH Undang-undang No UndangNo..32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah telah mengamanatkan pada Pemerintah Daerah dalam hal ini Kabupaten/Kota untuk meningkatkan kemandirianlokal melalui pemanfaatan sumber daya alam yang dimiliki secara efisien dan optimal p dalam rangka g membangun g daya y saing g daerah daerah.. Untuk itu daerah perlu mengupayakan agar seluruh potensi sumber daya yang dimiliki dapat dijadikan kekuatan untuk membangun kompetensi daya saingnya, dengan serangkaian keahlian dan teknologi menjadi keunggulan kompetitif yang ti tinggi tinggi. i.
62
KONDISI INDONESIA SAAT INI
Kondisi Indonesia saat ini hampir sama dengan kondisi di Jepang di tahun 1980 1980,, dimana urbanisasi penduduk dari desa ke kota besar semakin meningkat dan kesenjangan ekonomi antara kota besar dengan daerah pedesaan sangat besar, kehidupan ekonomi k i masyarakat k t masih ih perlu l ditingkatkan, diti k tk sulit lit mencarii lapngan pekerjaan, jumlah masyarakat miskin terus meningkat meningkat..
Untuk itu pengembangan IKM dengan pendekatan OVOP sangat tepat sebagai solusi untuk memecahkan masalah penganggruran dan kemiskinan dan percepatan pembangunan daerah.. daerah 63
PENGEMBANGAN OVOP DI DUNIA
Dewasa ini gerakan OVOP telah berkembang dan berhasil mengkreasikan berbagai perbaikan diantara individu, diantara daerah dan bahkan diantara negara di dunia dunia.. Serta telah berhasil menarik perhatian dunia, dunia khususnya dari negara ASIA lainnya, yang income percapitanya rendah, sebagai bentuk skema”Regional Revitalization” yang dapat memecahkan isu kesenjangan ekonomi pengangguran dan kemiskinan secara mendasar ekonomi, mendasar.. Dalam penerapan OVOP setiap individu sangat berperan aktif dalam mengkontribusikan pikiran dan tenaganya, serta berkomitmen untuk berpartisipasi dengan penuh dedikasi, dedikasi disiplin, disiplin mau berbagi pengalaman dan menjungjung tinggi nilai nilai--nilai budaya untuk hidup dalam keharmonisan dengan lingkungannya lingkungannya..
64
PENDEKATAN OVOP SANGAT MEMBUTUHKAN KOMITMEN DAN KERJASAMA Untuk mewujudkan program pengembangan IKM dengan pendekatan OVOP tersebut membutuhkan adanya komitmen , koordinasi dan kerjasama yang baik antara Pemerintah Pusat Pusat, Provinsi Provinsi, Kabupaten/Kota, KADIN/Asosiasi, DEKRANAS dan para ppelaku IKM itu sendiri untuk menjadikan p j IKM sebagai entitas bisnis yang sehat, kuat, maju dan berkembang.. berkembang
65
ROAD MAP SENTRA PRODUCT DIVERSIFICATION
CAPACITY BUILDING SDM Sarana Pengembanagn Inovasi & IT
R&D 9 Lembaga Litbang; 9 Perguruan Tinggi;
SENTRA IKM ANYAMAN
Produk Baru
EKSPOR ORIENTED
LOKUS 9 Channel; 9 Outlet; 9 Pameran;
Akses Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat 66
PENINGKATAN EFEKTIVITAS PENGEMBANGAN IKM •Desain. •Standar. •Tekno. •B.B.
•Gerai. Gerai •Outlet. •Showcase.
R&D PROMOSI &PEMASARAN
PUSAT 9R&D 9 9PROMOSI & Pemasaran. 9TOT Training. 9Pembiayaan.
PROVINSI
Sarana Peng. INOVASI & IT
SENTRA IKM
lokus •Quality Supervisi. •Design Supervisi. •On line Promosi. •Bisnis supervisi. •Akses Informasi. •Showroom.
PEMBIAYAAN
9R&D 9PROMOSI & Pemasaran. 9HRD.
KAB/KOTA HRD •TOT. •Training IKM. •Training Staff Dinas/Fungsional
Kredit K dit Usaha Rakyat.
9Tanah & Gdng. 9Msn/Peralatan. 9Operator. 9Data Base. 67
SARANA PENG. INOVASI & IT VERSUS INTERVENSI PEMERINTAH PUSAT, PROVINSI DAN KAB/KOTA KAB/KOTA. SHOWROOM WEBSITE
SARANA PENG. INOVASI & IT
HRD
•Kewirausahaan. •Manajemen. •Teknologi. •Pemasaran.
KERJASAMA
SENTRA IKM
Dengan Lembaga Litbang g & Perguruan g Tinggi.
LOKUS
INTERVENSI PEMERINTAH PUSAT, PROVINSI DAN KAB/KOTA.
PENDAMPINGAN.
AKSES INFORMASI
Penerapan Manajemen Mutu, Standar.
68
PENINGKATAN R & D Dukungan dan Kolaborasi bekerjasama dengan Lembaga Litbang dan Perguruan Tinggi ( BPPT, LIPI, Balai Besar Industri, Balai Riset dan Standardisasi, Perguruan Tinggi ).
Mengapa R & D perlu untuk Pengembangan IKM ? IKM tidak mempunyai p y sarana dan p prasarana R & D . IKM memerlukan R & D untuk meningkatkan diversifikasi Bahan – Baku, Desain, penerapan Teknologi tepat guna dan Standardisasi untuk mampu memenuhi standar internasional internasional.
69
SARANA PENGEMBANGAN INOVASI & IT Dukungan D k d dan K Kolaborasi l b ib bekerjasama k j d dengan P Pusat, t P Provinsi i id dan Kabupaten/Kota. Mengapa Sarana Pengembangan Inovasi & IT perlu untuk Pengembangan IKM ? IKM sangat terbatas Akses Informasi Informasi, untuk perkembangan Pasar Pasar, Teknologi, Bisnis, dan Permodalan. . IKM memerlukan Sarana Pengembangan Inovasi & IT untuk wahana membangun wawasan, pengetahuan, informasi, kreativitas guna meningkatkan interaksi antara IKM dengan Dunia Luar.
70
PENGEMBANGAN SDM Dukungan dan Kolaborasi bekerjasama dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan, BLK, Balai, dan Perguruan Tinggi. Mengapa peningkatan kemampuan SDM perlu untuk Pengembangan IKM ? Pada umumnya kompetensi SDM IKM dibidang Kewirausahaan, manajerial, j i l teknologi k l id dan pemasaran sangat terbatas. b IKM sangat memerlukan pengembangan SDM untuk meningkatkan keterampilan, p , pengetahuan, p g , wawasan dan p pengalaman g bagi g SDM IKM, agar semakin kompeten dan profesional, sehingga dapat semakin banyak menghasilkan produk yang memenuhi kriteria ekspor yyang g mampu p menembus p pasar g global. Pengembangan SDM untuk IKM berupa Diklat, Balai Inkubator, Magang, Studi Banding di bidang kewirausahaan, manajerial, teknologi dan pemasaran di Dalam dan di Luar negeri teknologi, negeri. 71
PENINGKATAN MUTU DAN STANDAR Dukungan dan Kolaborasi bekerjasama dengan Lembaga Sertifikasi Manajemen Mutu, Balai, dan Perguruan Tinggi. Mengapa peningkatan Mutu dan Standar perlu untuk Pengembangan IKM ? Pada umumnya Mutu dan Standar Produk IKM masih belum memadai. d i IKM sangat memerlukan bantuan peningkatan Mutu dan Standar untuk meningkatkan g konsistensi dan standardisasi mutu p produknya, y , yang diupayakan sampai kepada mutu dan standar yang sesuai persyaratan Internasional. Peningkatan Mutu dan Standar untuk IKM berupa pendampingan penerapan desain dan standar prdoduk.
72
PROMOSI DAN PEMASARAN Dukungan dan Kolaborasi bekerjasama dengan Departemen Perdagangan, KADIN/Asosiasi BUMN KADIN/Asosiasi, BUMN, PHRI PHRI, DEKRANAS/DEKRANASDA DEKRANAS/DEKRANASDA. . Mengapa peningkatan Promosi dan Pemasaran perlu untuk Pengembangan IKM ? Pada umumnya sarana Promosi & Pemasaran dan penjualan Produk IKM masih belum memadai. IKM sangat memerlukan bantuan peningkatan Promosi dan Pemasaran untuk meningkatkan intensitas pengenalan produk-produk IKM ke para buyer baik yang ada di dalam maupun di luar negeri negeri. Peningkatan Promosi dan Pemasara untuk IKM berupa penyelenggaraan pameran internasional baik di dalam maupun di luar negeri,i atau t partisipasi ti i i pameran iinternasional. t i l Melalui penyediaan channel penjualan, Outlet, Gerai di tempat- tempat strategis g seperti: p p pusat p perbelanjaan, j , Hotel dan Airport, p , serta peningkatan penyediaan on line promosi melalui Website. 73
PEMBIAYAAN Dukungan dan Kolaborasi bekerjasama dengan Lembaga Keuangan Bank dan NonBank NonBank. Mengapa peningkatan Pembiayaan perlu untuk Pengembangan IKM ? Pada umumnya akses Pembiayaan bagi IKM masih belum memadai. IKM sangat memerlukan bantuan peningkatan akses Pembiayaan untuk meningkatkan kinerjanya untuk menghasilkan produk yang memenuhi persyaratan mutu, harag dan delivery yang kompetitif untuk menembus baik pasar domestik maupun internasional. Peningkatan Pembiayaan/Permodalan untuk IKM berupa penjaminan kredit melalui fasilitas Kredit Usaha Rakyat dengan lembaga penjamin PT. Askrindo dan Perum Sarana Pengembangan Usaha dengan Bank pelaksana l k B Bankk Mandiri, M di i B Bank k BRI BRI, B Bank k BNI 46 46, B Bank kS Syariah i h Mandiri, Bank Bukopin dan Bank BTN. Dan memberikan bimbingan g p penyiapan y p p pembukuan yyang g memenuhi kriteria perbankan. 74
Membangun Kolaborasi Memanfaatkan Keunggulan Komperatif Potensi Sumber Daya Daerah
Mentransformasikan M j di Keunggulan Menjadi K l Kompetitif dengan Seni & Teknologi.
Komitmen dan Keterlibatan P Pemerintah i t h Pusat P t dan Daerah, sektor swasta, dan masyarakat.
Pembinaan Pembinaan berbasiskan stimulasi kompetensi kepada produk terpilih melalui dukungan:
9 Teknologi, Teknologi standardisasidan mutu produk; 9 Promosi dan pemasaran; 9 Pembiayaan; 9 Peningkatan kompetensi sumber daya manusia; dan 9 Pengembangan Website. 75
EMPAT TAHAP PENCAPAIAN GOAL
I. Kesadaran Masyarakat dan Partisipasi. Kesadaran Masyarakat lokal akan potensi diri dan daerahnya, y , Peningkatan Partisipasi Peran Masyarakat.
Mengirim Tenaga Ahli untuk Mendidik dan Melatih Masyarakat Lokal termasuk para Pegawai Pemerintahan Daerah. Daerah
II. Pengenalan Kebijakan Pengembangan Capacity Building (SDM & Institusi Pendukung).
Pengenalan Kebijakan Pengembangan Capacity p y Building. g (SDM & Institusi Pendukung)
Mengirim Tenaga Ahli untuk Mendidik dan Melatih Peningkatan Talenta/Pengetahuan Masyarakat Lokal termasuk para Pegawai Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab terhadap Capacity p y Building, g, dan Memperkuat Institusi Pendukungnya.
III. Mengidentifikasi, Menseleksi dan memperbaiki Mutu dan Tampilan Produk. Mengidentifikasi, Mengidentifikasi Menseleksi dan Memperbaiki Mutu Produk untuk t kM Menciptakan i t k Keunikan dan Nilai Produk yang tinggi untuk Pasar domestik maupun global.
Mengirim M i i Tenaga T Ahli Desain, D i Manufakturing, Manajemen Mutu, mengadakan Diklat dan Workshop pelatihan orang-orang orang orang berbakat untuk menciptakan keunikan dan nilai produk yang tinggi perpaduan dengan budaya tinggi, dan ke arifan lokal.
IV. Pemasaran Secara Nasional dan Global. Pameran Produk yang Unik bernilai tinggi melalui Pameran Inetrnasional di dalam dan Luar Negeri. On line Promosi melalui Website.
Menyelenggarakan Pameran Inetrnasional di Dalam dan Di L Luar Negeri, N i dan d Partisipasi P ti i i Pameran di Dalam dan Luar Negeri.
Kunci Sukses Pelaksanaan Permen No. 78 78/M /M--IND/PER/ IND/PER/9 9/2007 9Terbangunnya 9T b k kesadaran d masyarakat k lokal l k l tentang potensii dirinya di i dan daerahnya; 9Dikenalinya kekayaan daerah sebagai harta karun yang terpendam; 9Terbangunnya ketekunan untuk mencoba, mencoba dan mencoba dengan semangat pantang menyerah dan gotong royong; 9Berkembangnya g y kreativitas dan inovasi masyarakat y untuk mengupayakan meraih nilai produk yang lebih tinggi dimata pembeli dan pendapatan yang lebih baik bagi masyarakat; 9Mengembangkan strategi pemasaran dan channel distribusi yang menguntungkan bagi penjualan produk masyarakat lokal; 9Memperkuat fasilitas sumber daya manusia masyarakat lokal.
Sasaran Akhir dari Peningkatan Efektivitas Pengembangan IKM melalui Pendekatan OVOP. Masyarakat semakin mandiri dalam pengelolaan kompetensi inti daerahnya, untuk menghasilkan produk produk yang unik khas daerah, bernilai tambah tinggi, ramah lingkungan yang memenuhi selera pasar baik domestik maupun global; g ; ¾ Semakin berkembangnya sumber daya manusia yang bertalenta / pengetahuan dibidang tehnik manajerial , teknologi tepat guna, dan bisnis; ¾ Semakin berkembangnya Institusi pendukung untuk peningkatan SDM dan Litbang; ¾ Semakin berkembangnya motivasi, kreativitas dan inovasi masyarakat lokal; ¾ Berkembangnya IKM yang semakin sehat dan kuat; ¾ Semakin tersedianya banyak lapangan kerja di sektor IKM; ¾ Pendapatan masyarakat lokal semakin baik dan semakin meningkat kesejahteraan keluarganya; ¾ Semakin meningkatnya g y kualitas hidup p masyarakat y lokal dan terpenuhinya p y keseimbangan baik kebutuhan material maupun spiritual. ¾
ALUR PENETAPAN PRODUK IKM UNTUK DIKEMBANGKAN DENGAN PENDEKATAN OVOP TAHAP 1 TIM SELEKSI PRODUK OVOP SENTRA IKM TINGKAT KAB/KOTA. 1. Kurator 2. Instansi Terkait 3. Perguruan Tinggi 4. R & D 5. Dekranasda 6. KADINDA
TAHAP 2 TIM SELEKSI PRODUK OVOP TINGKAT PROVINSI 1. Kurator 2. Instansi Terkait 3. Perguruan Tinggi 4. R & D 5. Dekranasda 6. KADINDA
TAHAP 3 TIM SELEKSI PRODUK OVOP TERPIIH DI TINGKAT PUSAT 1.Kurator 2.Instansi Terkait 3.Perguruan Tinggi 4.R & D 5.Dekranas 6.KADIN
PRODUK OVOP TERPILIH X XX
SENTRA SENTRA SENTRA
SELEKSI PRODUK OVOP TINGKAT KAB/KOTA & PENGAJUAN OLEH POKJA KAB/KOTA
KRITERIA P d k di Produk diproduksi d k i secara kontinyu dan konsisten Produk memiliki bahan dan disain berkualitas Memilki keunikan khas budaya an keaslian lokal Memiliki potensi ditingkatkan mutu dan distandardisasi Memiliki potensi ekspor
SELEKSI PRODUK OVOP TINGKAT PROVINSI & PENGAJUAN OLEH POKJA PROVINSI
SELEKSI & SERTIFIKASI PRODUK OVOP OLEH POKJA NAS
XXX XXXX
PASAR GLOBAL
XXXXX
INSENTIF KEPADA PRODUSEN OVOP (BINTANG 3 – 5) TERBAIK DI SENTRA IKM 1. Bantuan peningkatan standar dan mutu produk sesuai persyaratan pasar yang lebih tinggi. 2. Fasilitasi akses pembiayaan. 3. Bantuan promosi dan pemasaran. 4. Bantuan konsultansi bisnis 5. Bantuan promosi melalui website
INSENTIF KEPADA PRODUSEN PRODUK OVOP DI SENTRA IKM PEMERINTAH (DEP, KEMENTRIAN, LEMBAGA)
PEMPROV (DINAS, INSTANSI, PROVINSI)
PEMKAB/KOTA (DINAS, INSTANSI KAB/KOTA)
PRODUK IKM TERBAIK DI SENTRA IKM
SENTRA IKM
IKM XXX
PRODUK IKM PRODUK IKM TERPILIH PRODUK IKM
IKM XXXX
IKM XXXXX
STIMULASI KOMPETENSI BANTUAN PENINGKA TAN KOMPETEN SI SDM
PENINGK ATAN STANDAR DAN MUTU PRODUK
FASILITASI AKSESPEMB AKSESPEMB IAYAAN
1. PERBANKAN 2 PERGURUAN TINGGI 2. 3.PAKAR/TENAGA AHLI 4.KADIN / ASOSIASI
BANTUAN PROMOSI WEBSITE
BANTUAN PROMOSI DAN PEMASAR AN
PASAR GLOBAL
SHARE IKM 38% MENJADI 50 % THD PDB PD THN 2025
PENGORGANISASIAN PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN SENTRA IKM MELALUI PENDEKATAN OVOP Membuat pedoman dan standar Integrasi/Koordinasi prog
TARGET & INDIKATOR ASILAN KEBRHA
PEMERINTAH
FORUMKOORDINAS I NASIONAL
Dukungan program Bentuk Tim Seleksi Nas Monev & laporan
Susun sasaran/indikator Integrasi/Koordinasi prog di Prov PEMPROV
PEMKAB/KOTA
PEMKEC
PEMDES/LURAH
FORUM KOORDINASI PROPINSI
FORUM KOORDINASI KOTA/KAB.
Dukungan program Bentuk Tim Seleksi Prov Monev & laporan
Susun prog Integrasi/Koordinasi prog di Kab/Kota Dukungan program Bentuk B t k Ti Tim Seleksi S l k i Kab/Kota K b/K t Monev & laporan
BERBAGAI POTENSI PRODUK KERAJINAN: 1. Produk Gerabah, Marmer dan Keramik Hias
2. Perhiasan dan Batu Mulia
3. Kerajinan Kayu dan Rotan
4 Bordir 4. B di ddan S Sulaman l
5 Batik 5.
6. Tenun
7 Furnitur dan Interior 7.
8. Kerajinan Logam dan Timah
9 Mainan Anak-Anak 9.
10. Kerajinan Kulit
11 Alat Musik Tradisional 11.
BERBAGAI POTENSI PRODUK MAKANAN DAN HERBAL 1. Produk Makanan Tradisional ((Festival Makanan Daerah), ), Produk Herbal dan Spa
HERBAL
ANEKA KRIPIK
ANEKA MINUMAN
MAKANAN
MINUMAN INSTAN
HERBAL
MINUMAN INSTAN DAN MAKANAN
HERBAL
IV. MEKANISME PENYALURAN SUBSIDI HARGA KEDELE KEPADA USAHA MIKRO DAN KECIL TEMPE/TAHU
CAKUPAN A.
Kebijakan / Program Stabilitas Harga Bahan Pokok Tahun 2008
B.
Kesepakatan Hasil Rakor Tingkat Menteri
C.
Persiapan p –p persiapan p yang y g telah dilaksanakan Departemen Perindustrian
D.
Kriteria Penyalur dan Penerima Kedele bersubsidi
E.
Mekanisme Pelaksanaan Penyaluran Subsidi Harga Kedele
F.
Mekanisme Pencairan Subsidi Harga Kedele
G.
Rincian Tugas dan Kegiatan
A.
Kebijakan / Program Stabilitas Harga Bahan Pokok Tahun 2008 Sesuai hasil Sidang Kabinet 1 Pebruari 2008 tentang kebijakan stabilitas harga kebutuhan pokok, kebijakan komoditi kedele telah ditetapkan sebagai berikut : 1. 2 2. 3. 4.
Pembebasan bea masuk kedele dari 10 % menjadi 0 %. Penurunan PPh impor kedele dari 2,5% menjadi 0,5%. Penjualan kedele bersubsidi bagi perajin tempe/tahu selama 6 bulan, dengan subsidi Rp, 1.000/kg 000/kg Peningkatan produksi kedele dalam negeri, dengan melanjutkan program yang sudah ada dan memperluasnya dengan mengembangkan usaha tani kedele skala besar (soyabean estate) yang akan melibatkan investror swasta besar.. besar
B. Kesepakatan Hasil Rakor Tingkat Menteri
1. Subsidi diberikan langsung kepada UMK Tempe/Tahu yang membutuhkan kedele tidak lebih dari 100 kg/hari kg/hari.. Besarnya subsidi senilai Rp. Rp. 1000 1000,,-/kg, untuk selama jangka waktu 6 (enam) bulan. bulan. 2 Subsidi yang diberikan kepada UMK Tempe/Tahu dikaitkan 2. dengan pembelian kedele oleh perajin Tempe/Tahu dengan cara Penukaran Kupon Subsidi yang ditukarkan di pasar pasar--pasar kedele yang ditetapkan ditetapkan.. 3. Penyaluran kedele bersubsidi dilaksanakan di “Pasar Kedele Bersubsidi”, yaitu di Tempat Pelayanan Koperasi (TPK) maupun Non--TPK (pedagang swasta, Non swasta outlet distributor, distributor dan lainnya) yang berlokasi dekat dengan sentra sentra--sentra produksi Tempe/Tahu.. Tempe/Tahu
4. Anggaran subsidi harga kedele senilai Rp. Rp. 500 milyar akan dialokasikan ke setiap provinsi dan kabupaten/kota sesuai dengan jumlah kebutuhan masing masing-masing i daerah d h berdasarkan b d k hasil h il penelitian liti dan d pencocokan k (coklit) ( klit) oleh l h BPS beserta instansi terkait di daerah daerah.. 5. Berdasarkan pengalaman pada penyaluran subsidi harga minyak goreng pada tahun 2007 2007,, yaitu banyaknya kendala pada pertanggungjawaban keuangan yang dilaksanakan TERPUSAT (di Dep Perdagangan), maka penyaluran subsdi harga kedele (dan minyak goreng) dilaksanakan melalui Provinsi. Provinsi. 6. Penyaluran Subsidi Minyak Goreng sudah mulai dilaksanakan dengan dana talangan senilai Rp. Rp. 100 milyar milyar.. Sedangkan Penyaluran subsidi kedele masih menunggu persetujuan APBNAPBN-P dan setelah dilaksanakan Coklit oleh BPS selama 10 s/d 15 hari hari.. 7. Anggaran coklit akan disegerakan agar dapat dilaksanakan lebih dahulu sehingga waktu coklit selesai di suatu daerah maka Penyaluran subsidi dapat langsung dilaksanakan di daerah tersebut. tersebut. Anggaran coklit disediakan melalui y yyang g disalurkan di Kementerian APBN--P Subsidi kedele seniali Rp. APBN Rpp. 500 milyar KUKM.. KUKM
C. Persiapan –persiapan yang telah dilaksanakan Departemen Perindustrian 1 1.
2 2.
M Mengusulkan lk APBN--P TA APBN TA.. 2008 senilai il i Rp R . 500 milyar Rp. il yang penyaluran dan pertanggungjawabannya dilaksanakan melalui Dinas Provinsi yang membidangi perindustrian perindustrian.. Bersama Kementerian Negara Koperasi dan UKM telah mempersiapkan:: mempersiapkan Peraturan Bersama Menteri Perindustrian dan Kementerian Negara Koperasi dan UKM tentang Program Penyaluran Subsidi Harga Kedele Bagi UMK Tempe Tahu sebagai payung untuk pelaksanaan program subsidi harga kedele kedele,, yang saat ini dalam p proses koreksi oleh Biro Hukum masing masingg-masingg instansi;; instansi
Peraturan Dirjen IKM Departemen Perindustrian tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Subsidi Harga Kedele Kepada UMK Tempe Tahu Tahu,, yang saat ini dalam proses koreksi oleh Biro Hukum. Hukum.
3.
Memproses kelengkapan administrasi lainnya terkait dengan P t Penetapan KPA PPK, KPA, PPK Penanggungjawab P j b SPM, SPM dan d alokasi l k i dana d Pelaksanaan Subsidi Harga Kedele untuk masing masing--masing Provinsi dan Kabupaten/Kota
4.
Melakukan sosialisasi Rencana Penyaluran Subsidi Harga Kedele bagi UMK Tempe/Tahu kepada seluruh Kepala Dinas Perindag Provinsi pada Rapat Kerja Departemen Perindustrian 27 – 29 Februari 2008 di Jakarta. Jakarta. Pada acara ini dimintakan agar para Kepala Dinas mempersiapkan nama nama--nama calon PPK, Penanggungjawab SPM dan Bendahara untuk kegiatan Penyaluran Subsidi Harga Kedele serta mensosialisasikan ke Dinas terkait Kabupaten/Kota.. Kabupaten/Kota
D. Kriteria penyalur dan penerima kedele bersubsidi 1. Kriteria penyalur kedele bersubsidi a.
Memilki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) (SIUP);;
b.
Memilki Tanda Daftar Perusahaan (TDP); (TDP);
c.
Memilki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); (NPWP);
d.
Memilki Rekening Bank atas nama Perusahaan atau rekening atas nama perseorangan sesuai dengan identitas yang tercantum dalam SIUPSIUP-nya nya;;
e.
Membuat Surat Pernyataan memuat memuat,, antara lain lain:: •
•
•
Kesanggupan menyediakan dan menjual kedele kepada UMK tempe tahu tahu,, Sanggup mengganti kerugian apabila melakukan penyimpangan dalam pelaksanaan penyaluran subsidi Sanggup dan bersedia menerima pembayaran penggantian besaran subsidi harga kedele dari pemerintah setelah pertanggungjawaban lengkap dan benar
2. Kriteria penerima kedele bersubsidi a. Skala usaha mikro atau kecil kecil;; b. Jumlah Tenaga Kerja 1 s/d 19 orang per unit usaha c.
Kebutuhan kedele maksimal 100 kilogram/hari kilogram/hari per unit usaha
d. Terdaftar dalam Daftar Hasil Pencocokan dan Penelitian oleh BPS dan Instansi terkait di daerah. daerah.
E.
Mekanisme Pelaksanaan Penyaluran Subsidi Harga Kedele
1.
Pemerintah Kabupaten/Kota menyebarluaskan informasi kepada para penyalur kedele yang bergerak di bidang kedele yang bersedia menjual harga kedele d dengan h harga eceran penjualan j l yang disepakati di disepakati. k ti. Pengumuman dapat melalui media cetak, cetak, radio atau surat .
2.
Penyaluran subsidi harga kedele dilaksanakan melalui kegiatan Pasar Kedele Bersubsidi sesuai dengan kebutuhan UMK tempe/ tempe/tahu setempat dalam jangka waktu 6 (enam enam)) bulan bulan..
3 3.
Pelaksanaan Pasar Kedele Bersubsidi a. Pemerintah Pusat cq cq.. Ditjen Industri Kecil dan Menengah menetapkan jumlah subsidi harga kedele per Pemerintah Provinsi;; Provinsi b. Pemerintah Provinsi cq. cq. Dinas yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perindustrian Provinsi mengalokasikan kedele bersubsidi per Pemerintah Kabupaten Kabupaten/Kota /Kota;; c. Pemerintah Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota cq cq.. Dinas yang tugas dan tanggung gg g jjawabnya y di bidang gp perindustrian bekerja j sama dengan instansi terkait Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota menetapkan lokasi dan tempat pelaksanaan Pasar Kedele Bersubsidi dan d. Pemerintah Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota cq cq.. Dinas yang tugas dan t tanggung j jawabnya b di bidang bid perindustrian i d ti b bersama penyalur kedele bersubsidi menetapkan kesepakatan harga yang berlaku pada saat pelaksanaan Pasar Kedele Bersubsidi;; Bersubsidi
e.
Pemerintah Kabupaten/Kota Kabupaten p //Kota cq cq. q. Dinas yyang g tugas g dan tanggung jawabnya di bidang perindustrian bekerja sama dengan instansi terkait di Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota menetapkan penerima subsidi harga kedele yaitu usaha mikro dan kecil tempe/ p /tahu di daerah bersangkutan bersangkutan; g ; tempe
f.
Pemerintah Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota cq cq.. Dinas yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perindustrian menyediakan kupon dan membagi kupon kepada usaha mikro dan kecil t tempe/ tempe /tahu t h melalui l l i instansi i t i di daerah d h yang bernilai b il i 1 kupon k setara dengan pembelian 10 (sepuluh) sepuluh) kilogram kedele senilai Rp. Rp. 10. 10.000, 000,-.
g g.
Setiap usaha mikro dan kecil tempe tempe//tahu diberi sejumlah kupon paling banyak sejumlah kebutuhan kedele sesuai hasil verifikasi BPS pada setiap kali kegiatan Pasar Kedele Bersubsidi;; Bersubsidi
h.
Penyalur kedele bersubsidi melaksanakan penyaluran subsidi harga kedele dengan cara menjual kedele kepada usaha mikro dan kecil tempe/ tempe/tahu yang telah memiliki kupon dengan besaran harga sama dengan harga yang disepakati dikurangi besaran subsidi sebesar Rp Rp.. 1.000, 000,- per kilogram
F. Mekanisme Pencairan Subsidi Harga Kedele 1.
Penyalur kedele bersubsidi mengajukan penagihan penggantian besaran subsidi kepada p Dinas yang y g tugas g dan tanggung gg g jjawabnya y di bidang perindustrian Provinsi melalui Dinas yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang Perindustrian di Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota dengan melampirkan : a.
Kuitansi bermaterai cukup disertai kupon.
b.
Berita Acara Verifikasi oleh Tim Verifikasi Penyaluran subsidi harga kedele yang diketahui dan ditandatangani pejabat pemerintah Kabupaten/Kota cq. Dinas yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang perindustrian mencantumkan jjumlah kedele bersubsidi yyang g disalurkan ((dalam kg) g) dan ditanda tangani oleh Tim Verifikasi.
c.
Dokumen tagihan dibuat rangkap 3 yaitu, 1 (satu) berkas asli untuk KPPN, KPPN 1(satu) berkas copy untuk arsip Dinas yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang Perindustrian Propinsi dan 1 (satu) berkas copy untuk disampaikan oleh Dinas yang tugas dan tanggungjawabnya gg gj y di bidang g Perindustrian Propinsi p kepada p Direktur Jenderal Industri Kecil dan Menengah selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
2.
Dinas yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang perindustrian Provinsi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan proses pembayaran melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) P i i dengan Provinsi d melakukan l k k penelitian liti atas t kelengkapan k l k d kebenaran dan k b dokumen tagihan.
3.
Setelah dokumen tagihan dinyatakan dalam keadaan lengkap dan benar maka dokumen penagihan penggantian subsidi harga kedele yang maka, diajukan oleh pelaku usaha melalui Dinas yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang Perindustrian Propinsi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) dan menandatanganinya yang selanjutnya disampaikan kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Propinsi.
4.
Kantor Pelayanan Perbendahaan Negara (KPPN) Propinsi setelah meneliti tagihan dalam keadaan lengkap dan benar dalam waktu singkat mentransfer dana sebesar yang ditagihkan kepada pelaku usaha melalui rekening Bank pelaku usaha yang bersangkutan.
G.
RINCIAN TUGAS DAN KEGIATAN
¾ PUSAT ¾ PROVINSI ¾ KABUPATEN/KOTA
RINCIAN TUGAS DAN KEGIATAN PUSAT DALAM PROGRAM PENYALURAN SUBSIDI HARGA KEDELE NO.
TUGAS PUSAT
URAIAN KEGIATAN
1
Membentuk Tim Pelaksana dan Tim Pengawas Penyaluran Subsidi Harga Kedele--Pusat Kedele
• Menyiapkan SK Dirjen IKM tentang penetapan Tim Pelaksana Pusat • Menyiapkan peraturan bersama Menperin dan Meneg KUKM • SK Dirjen penunjukkan Tim Pelaksana dan Tim Pengawas • Menyiapkan M i k Per. P Dirjen Di j tentang Petunjuk P j k Teknis T k i
• Dirjen IKM
Menyiapkan SK Menperin tentang penunjukkan KPA
Setjen cq. Biro Keuangan
Surat permintaan nama calon Pengelola DIPA Provinsi Menyiapkan SK Dirjen tentang penunjukan Pejabat Pengelola DIPA Pusat dan Provinsi
Dirjen IKM
Menetapkan pagu subsidi harga kedele per Provinsi dengan menerbitkan surat kuasa Kepala Dinas yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perindustrian provinsi provinsi;;
Konfirmasi hasil coklit oleh BPS Menyusun dan mengusulkan RKAKL Program Subsidi Harga Kedele Menyampaikan DIPA ke Provinsi
Tim Pelaksana Tim Pelaksana
Menyalurkan subsidi harga kedele sebesar Rp Rp.. 1.000 000,,- (seribu rupiah) per kg kedele kedele;;
Merancang bentuk Kupon Melelang pengadaan KUPON Mendistribusikan Kupon
Tim Pelaksana Panitia Lelang Tim Pelaksana & Ti Pengawas Tim P Tim Pelaksana
2
3
4
Menetapkan Pengelola Keuangan Pusat dan Provinsi
Sosialisasi Program Penyaluran Subsidi Harga Kedele
PENJAB
• Tim Pelaksana • Tim Pelaksana • Tim Pelaksana
Dirjen IKM
j IKM Dirjen
LANJUTAN RINCIAN TUGAS DAN KEGIATAN PUSAT NO.
TUGAS PUSAT
5
Menerima laporan pelaksanaan penyaluran subsidi harga kedele dari Provinsi P i i lengkap l k dengan d l lampiran i copy Berita Acara Verifikasi, Kuitansi penagihan dari pelaku usaha dan SK Tim Verifikasi. Verifikasi.
Mencatat laporan hasil pelaksanaan dari setiap Provinsi dan membuat rekapitusi hasil laporan Mengarsip/mendokumentasikan 1 (satu) copy dokumen realisasi penyaluran subsidi harga kedele
Tim Pelaksana
Melakukan Supervisi, Supervisi Monitoring dan Evaluasi
Melakukan monitoring pelaksanaan Penyaluran Subsidi Kedele di Daerah
Tim Pelaksana & Tim Pengawas
Mengevaluasi realisasi pelaksanaan Subsidi setiap bulan dalam forum rapat teknis lintas provinsi. Melakukan supervisi ke daerah Menyusun laporan periodik dan laporan akhir ke Menteri Perindustrian dan Menteri Keuangan
Tim Pelaksana
6
Melaporkan pelaksanaan penyaluran subsidi harga kedele kepada Departemen Keuangan
URAIAN KEGIATAN
PENJAB
Tim Pelaksana
Tim Pelaksana Dirjen IKM
RINCIAN TUGAS DAN KEGIATAN PROVINSI DALAM PROGRAM PENYALURAN SUBSIDI HARGA KEDELE NO.
TUGAS PROVINSI
URAIAN KEGIATAN
PENJAB
1
Membentuk Tim Pelaksana dan Tim Pengawas Penyaluran Subsidi Harga Kedele--Provinsi Kedele
• Menyiapkan SK Kepala Dinas Provinsi yang bertugas di bidang Perindustrian tentang Penunjukan Tim Pelaksana dan Tim Pengawas Penyaluran Subsidi Kedele • Melaksanakan sosialisasi kepada Kabupaten/Kota
• Ka. Dinas Provinsi
• Tim Pelaksana
2
Mangajukan calon Pengelola Keuangan Provinsi
Menseleksi calon pengelola Provinsi dan mengajukan nama calon kepada Dirjen IKM
Kepala Dinas Provinsi
3
Menetapkan alokasi pagu subsidi harga kedele per Kabupaten/ Kota; Kota;
Menetapkan pagu subsidi berdasarkan hasil coklit yang telah di endors oleh tingkat kabupaten/kota Menyusun rekapitulasi kebutuhan pagu subsidi harga kedele dan volume Membuat usulan kebutuhan pagu subsidi pada tingkat provinsinya.
Kepala Dinas Provinsi
4
Memfasilitasi kelancaran pelaksanaan penyaluran subsidi harga kedele (al (al:: coklit, distributor/penyalur, lokasi/tempat Pasar Kedele Bersubsidi); Bersubsidi);
Menghimpun daftar penyalur dan pembeli kedele di masing masing--masing kabupaten/kota. kabupaten/kota. Menyiapkan kriteria lokasi/tempa, pasar kedele bersubsidi.. bersubsidi Mengkoordinasikan M k di ik penyusunan j d l jadwal pelaksanaan penyaluran di setiap tempat penjualan di kabupaten/kota, dan memberikan tembusan ke DJIKM
Tim Pelaksana Kepala Dinas Provinsi Tim Pelaksana Tim Pelaksana Tim Pelaksana
LANJUTAN RINCIAN TUGAS DAN KEGIATAN PROVINSI NO.
TUGAS PROVINSI
URAIAN KEGIATAN
5
Menerima, menguji SPP dan menerbitkan SPM dan meneruskan tagihan subsidi harga kedele kepada KPPN Propinsi sesuai Berita Acara Verifikasi oleh Tim Verifikasi--Kabupaten/Kota dan diketahui Verifikasi oleh Dinas yang membidangi perindustrian i d ti di Kabupaten/Kota K b t /K t
Mengecek ketersediaan pagu dengan tagihan yang diajukan.. diajukan Mengesahkan dokumen kwitansi tagihan. Menyiapkan SPP kepada Pejabat Penguji dan Penanda tanganan SPM (P3 (P3SPM) Menguji dokumen tagihan dan selanjutnya menerbitkan SPM ke KPPN KPPN..
PPK
Memproses tagihan subsidi harga kedele yang diajukan oleh penjual melalui dinas yyang g tugas g dan tanggungjawabnya gg gj y di bidang Perindustrian propinsi propinsi..
Membantu kelancaran proses tagihan yang diajukan oleh penjual ke KPPN dalam rangka penerbitan SP2D. Menyusun rekapitulasi realisasi DIPA
P3SPM
Melakukan pemantauan dan pengawasan penyaluran subsidi harga kedele di Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota; p / ; dan
Melakukan pemantauan pelaksanaan penyaluran subsidi harga kedele di setiap TPK Memfasilitasi kelancaran pelaksanaan pengawasan subsidi harga kedele oleh Tim Pengawas yang ditunjuk Membuat rekapitulasi dan evaluasi penyaluran subsidi harga kedele di setiap kabupaten/kota dalam forum rakornis Kab/Kota
Tim Pelaksana Kepala Dinas Provinsi
Menyampaikan laporan rekapitulasi dan hasil evaluasi penyaluran kepada Dirjen IKM selaku KPA, berupa laporan –laporan realisasi program, laporan hasil e evaluasi al asi dan laporan lapo an realisasi ealisasi keuangan. ke angan
Kepala Dinas Provinsi
6
7
8
Melaporkan realisasi pelaksanaan penyaluran kepada Dirjen Industri Kecil dan Menengah per pelaksanaan pen al an tiap bulan penyaluran b lan
PENJAB
PPK PPK P3SPM
P3SPM
Kepala Dinas Provinsi
RINCIAN TUGAS DAN KEGIATAN KABUPATEN/KOTA DALAM PROGRAM PENYALURAN SUBSIDI HARGA KEDELE NO. 1
2
TUGAS KABUPATEN/KOTA Membentuk Tim Pelaksana, Pengawas dan Tim Verifikasi; Verifikasi;
Menetapkan penyalur memenuhi pesyaratan pesyaratan..
kedele
Tim
yang
Menetapkan daftar penerima subsidi harga kedele ;
URAIAN KEGIATAN
PENJAB
Menyiapkan SK Kepala Dinas tentang Pembentukan Tim Pelaksana, Tim Pengawas dan Tim Verifikasi. Verifikasi. Mengkonsulidasikan seluruh anggota Tim dalam pelaksanaan tugas masing masing--masing masing..
• Ka. Dinas Kab/ Kota
Menetapkan kriteria penyalur kedele
• Ka. Dinas Kab/ Kota
Mengumumkan pelaksanaan penyaluran subsidi harga kedele kepada para penyalur/penjual
• Ka. K Dinas Di Kab/ K b/ Kota • Ka. Dinas Kab/ Kota
Menetapkan penyalur kedele dalam program subsidi harga kedele Mengendorse data penerima subsidi hasil coklit Mendistribusikan kupon kepada setiap UMK sesuai daftar coklit yang sudah diendorse
3
Menetapkan lokasi, tempat dan jadual pelaksanaan pasar kedele bersubsidi dan/atau tempat penyaluran subsidi h harga k d l ; kedele
Identifikasi lokasi yang tepat baik TPK maupun Non TPK.. TPK Mengumumkan tempat, lokasi dan jadual penjualan/ transaksi. transaksi.
• Ka. Dinas Kab/ K t Kota
• Ka. Dinas Kab/ Kota • Tim Pelaksana & Tim Pengawas Ka. Dinas Kab/ Kota Tim Pelaksana
LANJUTAN RINCIAN TUGAS DAN KEGIATAN KABUPATEN/KOTA NO.
TUGAS KABUPATEN/KOTA
URAIAN KEGIATAN
PENJAB
4
Memverifikasi dan mengesahkan (endorse) pelaksanaan penyaluran subsidi harga kedele
Memfasilitasi pelaksanaan pasar kedele bersubsidi
Ka. Ka Dinas Kab/ Kota
Menyusun dan mengesahkan Berita Acara Verifikasi hasil transaksi jual beli kedele bersubsidi
Tim Pelaksana & Tim Verifikasi
Mengajukan penagihan subsidi harga kedele yang telah selesai disalurkan oleh penyalur kedele bersubsidi melalui Dinas yang membidangi perindustrian Provinsi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan lampiran dokumen lengkap lengkap;;
Menghitung, merekap dan meyampaikan seluruh dokumen tagihan ke PPK di Dinas Provinsi sesuai jadual penyaluran Mengarsip/mendokumentasikan 1 (satu) dokumen tagihan Memperbaiki dokumen tagihan apabila terjadi kekeliruan administrasi.
Tim Pelaksana & Tim Verifikasi
Menyampaikan laporan periodik (bulanan) dan laporan akhir pelaksanaan penyaluran subsidi harga kedele kepada Dinas yang membidangi perindustrian Provinsi
Menyampaikan laporan rekapitulasi dan hasil evaluasi penyaluran kepada Dinas Provinsi dengan tembusan Bupati/Walikota dan Dirjen IKM
5
6
Tim Pelaksana Tim Pelaksana Ka. Dinas Kab/ Kota
Catatan
Kegiatan subsidi kedele baru dapat berjalan jika telah ada persetujuan atas RAPBN RAPBN--P 2008 dan pelaksanaan coklit oleh BPS bersama instansi terkait di daerah yang y g akan diusahakan segera g dilaksanakan dilaksanakan.. Hasil pantauan harga kedele di 4 provinsi (Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur) sejak tanggal t l 5 – 8 Maret M t 2008 yaitu it Rp R . 7.300 Rp. 300/k 300/kg, /k terjadi /kg, t j di kenaikan dari pada sebelumnya seharga Rp Rp.. 6.800 – Rp.. 6.900 per kg Rp kg.. Pada awal Februari sebelumnya harga kedele sekitar Rp. Rp. 6.400 – Rp Rp.. 6.500 per kg. kg. Program g ppenyaluran y subsidi harga g kedele selama 6 bulan tersebut akan ditinjau kembali bila harga kedele di tingkat pengecer mencapai tingkat wajar yaitu dibawah Rp Rp.. 5.500 500/kg /kg
12 3
